CB, Jakarta - Pernyataan Perdana Menteri Israel,
Benjamin Netanyahu, yang menyebut Indonesia sangat penting bagi Israel,
mengundang reaksi Kementerian Luar Negeri RI. Juru bicara Kementerian
Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan pernyataan Netanyahu itu,
tidak mengubah posisi politik Indonesia.
"Tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Hal ini karena tidak ada perubahan di lapangan mengenai situasi antara Israel dan Palestina," kata Arrmanatha, Selasa, 16 Oktober 2018, disela-sela pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki.
Arrmanatha mengatakan prioritas Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah isu Palestina, dimana dari waktu ke waktu permasalahan ini menjadi pembahas serta menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB. Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan agar Palestina mendapat dukungan solusi dua negara dan hal tersebut akan terus didorong oleh Kemenlu.
Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)
Sebelumnya pada Minggu, 14 Oktober 2018, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan Indonesia sangat penting bagi Israel, sehingga dia ingin menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Indonesia.
"Indonesia sangat, sangat penting bagi kami. Ini negara yang sangat penting. Salah satu negara terakhir di bumi yang belum membuka pintu dan berhubungan erat dengan Israel. Kebanyakan negara sudah," kata Netanyahu seperti dikutip dari The Times of Israel.
Pada awal 2018, Israel memutuskan menutup pintu bagi turis asal Indonesia yang ingin berziarah ke Yerusalem. Keputusan ini sebagai aksi balasan atas keputusan pemerintah Indonesia yang melarang puluhan turis Israel ke Indonesia karena sebagai bentuk solidaritas Indonesia pada Palestina. Beruntung, aturan ini sekarang sudah ditangguhkan.
Selain Indonesia, Israel juga ingin membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara mayoritas Muslim di Afrika. Menurut Netanyahu, negara-negara di Afrika tertarik bekerja sama dengan Israel untuk bersama-sama memerangi terorisme.
"Tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Hal ini karena tidak ada perubahan di lapangan mengenai situasi antara Israel dan Palestina," kata Arrmanatha, Selasa, 16 Oktober 2018, disela-sela pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki.
Arrmanatha mengatakan prioritas Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah isu Palestina, dimana dari waktu ke waktu permasalahan ini menjadi pembahas serta menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB. Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan agar Palestina mendapat dukungan solusi dua negara dan hal tersebut akan terus didorong oleh Kemenlu.
Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)
Sebelumnya pada Minggu, 14 Oktober 2018, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan Indonesia sangat penting bagi Israel, sehingga dia ingin menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Indonesia.
"Indonesia sangat, sangat penting bagi kami. Ini negara yang sangat penting. Salah satu negara terakhir di bumi yang belum membuka pintu dan berhubungan erat dengan Israel. Kebanyakan negara sudah," kata Netanyahu seperti dikutip dari The Times of Israel.
Pada awal 2018, Israel memutuskan menutup pintu bagi turis asal Indonesia yang ingin berziarah ke Yerusalem. Keputusan ini sebagai aksi balasan atas keputusan pemerintah Indonesia yang melarang puluhan turis Israel ke Indonesia karena sebagai bentuk solidaritas Indonesia pada Palestina. Beruntung, aturan ini sekarang sudah ditangguhkan.
Selain Indonesia, Israel juga ingin membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara mayoritas Muslim di Afrika. Menurut Netanyahu, negara-negara di Afrika tertarik bekerja sama dengan Israel untuk bersama-sama memerangi terorisme.
Credit tempo.co
