Credit republika.co.id
Rabu, 07 November 2018
AS Siapkan Sanksi Rusia terkait Upaya Pembunuhan Eks Agen
Jubir Kemlu AS, Heather Nauert, mengatakan
bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sanksi baru atas Rusia terkait upaya
pembunuhan mantan agen Sergei Skripal. (Alex Wroblewski/Getty
Images/AFP)
"Kami akan memproses semuanya sesuai dengan Undang-Undang (Senjata Kimia ada Biologis), yang mengatur implementasi sanksi tambahan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (6/11).
Nauert mengatakan bahwa kini Kemlu sedang berdiskusi dengan Kongres untuk menentukan langkah spesifik selanjutnya.
Pertimbangan ini muncul setelah penyelidik Inggris menyatakan bahwa sejumlah pejabat Rusia mencoba membunuh Skripal dan putrinya, Yulia Skripal, menggunakan racun kimia Novichok.
Keduanya ditemukan tak sadarkan diri di dekat pusat perbelanjaan di Salisbury pada 4 Maret lalu.
Berdasarkan hukum AS, Kemlu dapat menajatuhkan sanksi tambahan setidaknya tiga bulan setelah sanksi pertama.
Sanksi tambahan ini dapat dibatalkan jika negara terkait sudah membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan senjata kimia atau biologis, salah satunya dengan mengundang penyelidik internasional.
Namun selama ini, Rusia terus membantah pemerintahan mereka terkait dengan upaya pembunuhan ini.
Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, pun memperingatkan pada Agustus lalu bahwa penjatuhan sanksi tambahan akan memicu "deklarasi perang ekonomi."
Sementara itu, di AS, pembuat kebijakan dari segala kubu, termasuk Partai Republik, mendesak kabinet Presiden Donald trump untuk menunjukkan sikap keras kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin.
"Keraguan hanya akan memicu agresi Rusia lebih jauh. Tak ada yang perlu terkejut melihat Vladimir Putin menolak berjanji akan menghindari penggunaan senjata kimia," tutur seorang anggota dewan dari Partai Republik, Ed Royce.
Pada Agustus, AS sudah menjatuhkan sanksi berupa pelarangan ekspor senjata dan produk keamanan nasional lainnya ke Rusia. Selain itu, jaminan kredit pemerintah AS untuk Rusia juga dibekukan.
Sanksi tersebut membuat nilai saham Rusia anjlok dan nilai tukar ruble terhadap dolar terperosok hingga ke tingkat paling rendah dalam dua tahun belakangan.
Secara keseluruhan, AS juga sudah menjatuhkan sanksi lain atas Rusia karena pencaplokan Krimea pada 2014 lalu.
Credit cnnindonesia.com
Dihajar Sanksi Terdahsyat AS, Iran Merasa dalam Situasi Perang
TEHERAN
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (5/11/2018) resmi
memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut di bawah
kesepakatan nuklir 2015. Presiden Hassan Rouhani merespons sanksi
terdahsyat dari Wasington itu dengan menggambarkan kondisi negaranya
seperti berada dalam situsi perang.
Pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Sanksi dari Washington akan merugikan industri minyak Iran, sumber uang terpenting bagi perekonomiannya. Nilai mata uang nasionalnya, Rial, dilaporkan anjlok. Dampak sanksi ini akan membuat harga berbagai barang mulai dari ponsel hingga obat meroket.
"Hari ini, Iran dapat menjual minyaknya dan akan dijual," kata Rouhani pada hari Senin ketika sanksi dari pemerintah Presiden Donald Trump resmi berlaku.
Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.
Presiden Rouhani berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.
"Kami berada dalam situasi perang," kata Rouhani. “Kami berada dalam situasi perang ekonomi. Kami menghadapi musuh penindas. Kami harus berdiri untuk menang," ujar Rouhani, seperti dikutip The Guardian.
Tekanan sanksi ini juga berpotensi memicu demo sporadis di Iran. Pada akhir tahun lalu, demo anti-pemerintah terkait krisis ekonomi telah mengakibatkan hampir 5.000 orang ditangkap dan sekitar 25 orang terbunuh.
Sementara itu, Washington mengklaim sanksi tidak ditujukan untuk menggulingkan rezim Iran, tetapi untuk membujuk secara radikal agar mengubah kebijakannya, termasuk dukungannya terhadap kelompok militan regional dan pengembangan rudal balistik jarak jauh.
Tapi, pengacara pribadi Donald Trump, Rudy Giuliani dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, telah membuat pernyataan publik yang mendukung penggulingan pemerintah teokratis Iran.
Pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Sanksi dari Washington akan merugikan industri minyak Iran, sumber uang terpenting bagi perekonomiannya. Nilai mata uang nasionalnya, Rial, dilaporkan anjlok. Dampak sanksi ini akan membuat harga berbagai barang mulai dari ponsel hingga obat meroket.
"Hari ini, Iran dapat menjual minyaknya dan akan dijual," kata Rouhani pada hari Senin ketika sanksi dari pemerintah Presiden Donald Trump resmi berlaku.
Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.
Presiden Rouhani berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.
"Kami berada dalam situasi perang," kata Rouhani. “Kami berada dalam situasi perang ekonomi. Kami menghadapi musuh penindas. Kami harus berdiri untuk menang," ujar Rouhani, seperti dikutip The Guardian.
Tekanan sanksi ini juga berpotensi memicu demo sporadis di Iran. Pada akhir tahun lalu, demo anti-pemerintah terkait krisis ekonomi telah mengakibatkan hampir 5.000 orang ditangkap dan sekitar 25 orang terbunuh.
Sementara itu, Washington mengklaim sanksi tidak ditujukan untuk menggulingkan rezim Iran, tetapi untuk membujuk secara radikal agar mengubah kebijakannya, termasuk dukungannya terhadap kelompok militan regional dan pengembangan rudal balistik jarak jauh.
Tapi, pengacara pribadi Donald Trump, Rudy Giuliani dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, telah membuat pernyataan publik yang mendukung penggulingan pemerintah teokratis Iran.
Sekadar
diketahui, Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Prancis, Inggris,
Jerman dan China) menandatangani kesepakatan nuklir yang bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015. Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama.
Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.
Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.
Credit sindonews.com
Lavrov Sebut Sanksi Baru AS pada Iran Tidak Sah
MOSKOW
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengutuk keputusan
Washington untuk menampar Teheran dengan sanksi baru. Dia menyebut
sanksi itu benar-benar tidak sah dan sangat mengecewakan, dan mengatakan
bahwa itu tidak dapat diterima untuk mengadakan dialog dengan bahasa
ultimatum.
"Sejauh tindakan AS terhadap Iran sangat mengkhawatirkan, mereka benar-benar tidak sah," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (6/11).
"Sanksi itu pelanggaran mencolok terhadap keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB, dan cara di mana langkah-langkah ini diumumkan dan dilaksanakan menyebabkan rasa kekecewaan yang mendalam. Kami melanjutkan dari gagasan bahwa norma-norma tidak hanya hukum internasional. Tetapi dialog internasional, belum dicabut," sambungnya.
Dia lalu menyatakan, kebijakan berdasarkan ultimatum dan tuntutan sepihak tidak lagi berlaku dan tidak lagi diizinkan saat ini.
Sementara itu, sebelumnya, Presiden Turki, Tayyip Erdogan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mematuhi sanksi baru yang dijatuhkan AS terhadap Iran.
Erdogan menuturkan bahwa Turki melihat penjatuhan sanksi itu adakah sesuatu yang tidak benar dan ilegal. Oleh karena itu, lanjut Erdogan, Turki tidak akan mematuhi sanksi tersebut.
"Sejauh tindakan AS terhadap Iran sangat mengkhawatirkan, mereka benar-benar tidak sah," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (6/11).
"Sanksi itu pelanggaran mencolok terhadap keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB, dan cara di mana langkah-langkah ini diumumkan dan dilaksanakan menyebabkan rasa kekecewaan yang mendalam. Kami melanjutkan dari gagasan bahwa norma-norma tidak hanya hukum internasional. Tetapi dialog internasional, belum dicabut," sambungnya.
Dia lalu menyatakan, kebijakan berdasarkan ultimatum dan tuntutan sepihak tidak lagi berlaku dan tidak lagi diizinkan saat ini.
Sementara itu, sebelumnya, Presiden Turki, Tayyip Erdogan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mematuhi sanksi baru yang dijatuhkan AS terhadap Iran.
Erdogan menuturkan bahwa Turki melihat penjatuhan sanksi itu adakah sesuatu yang tidak benar dan ilegal. Oleh karena itu, lanjut Erdogan, Turki tidak akan mematuhi sanksi tersebut.
"Kami
tidak menganggap sanksi itu benar. Ini adalah langkah yang bertujuan
mengganggu keseimbangan global. Ini bertentangan dengan hukum
internasional. Kami tidak ingin hidup di dunia yang imperialistik," ucap
Erdogan.
Credit sindonews.com
Iran Yakin Tetap Bisa Ekspor Minyak Meski Disanksi AS
Ilustrasi kilang minyak Iran. (REUTERS/Raheb Homavandi)
"AS terus-terusan menyatakan mereka akan menekan penjualan minyak Iran hingga nol, tetapi sejauh ini kami tetap bisa menjual minyak kami. AS dengan propagandanya tidak melihat kenyataan," kata Wakil Presiden Iran, Eshaq Jahangiri, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (6/11).
Jahangiri menyatakan dia sudah berbicara dengan sejumlah petinggi perusahaan minyak yang masuk dalam daftar larangan bertransaksi oleh AS. Dia menyatakan seluruhnya sudah membuat rencana supaya proses jual beli minyak tetap berjalan.
Sedangkan Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnasser Hemmati menyatakan akan menggunakan seluruh kemampuan dan pengalaman mereka berkelit dari sanksi AS, dengan memperbesar volume perdagangan luar negeri dan transfer keuangan.
Keputusan AS juga tidak didukung oleh Uni Eropa. Negara-negara anggota seperti Prancis dan Jerman menolak kebijakan AS dan akan melindungi perusahaan-perusahaan mereka dalam berdagang dengan Iran.
Uni Eropa bahkan menyatakan sudah menyiapkan taktik khusus guna menghindari sanksi AS. Hanya sebagian korporasi besar seperti perusahaan minyak Total dan Grup PSA asal Prancis, kemudian Allianz dan Siemens asal Jerman, perusahaan ekspedisi A.P. Moller-Maersk dari Denmark terpaksa menghentikan sementara transaksi mereka dengan Iran.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Kazem strategi khusus Uni Eropa kurang manjur menghindari sanksi AS. Dia menekankan supaya negara-negara Eropa menjaga kelangsungan transaksi para perusahaan skala kecil dan menengah.
Credit cnnindonesia.com
Turki Peringatkan AS Soal Sanksi Baru Untuk Iran
Unjuk rasa di Ibu Kota Teheran, Iran,
memperingati Revolusi Islam 1979 dan memprotes sanksi baru Amerika
Serikat. (ATTA KENARE / AFP)
"Sementara kami meminta (untuk) pengecualian dari AS, kami juga sangat berterus terang kepada mereka bahwa memberikan sanksi ke Iran merupakan sikap yang tidak bijaksana. Mengisolasi Iran adalah hal yang berbahaya dan menghukum rakyat Iran itu tidak adil," kata Cavusoglu saat konferensi pers, seperti dilansir AFP, Selasa (6/11).
"Turki menentang sanksi, kami tidak percaya hasil apapun dapat dicapai melalui sanksi. Saya pikir daripada sanksi, dialog dan keterlibatan yang bermakna jauh lebih bermanfaat," kata dia menambahkan.
Pada pekan ini, Presiden AS Donald Trump memberlakukan sanksi kedua terhadap Iran dengan tujuan mengisolasi sektor perbankan dan memangkas ekspor minyaknya.
AS telah memberlakukan dua sanksi kepada Iran pada tahun ini. Sanksi itu diberikan setelah Negara Abang Sam keluar dari perjanjian nuklir yang disepakati dengan Negeri Syah itu.
Sanksi baru telah memicu amarah warga Iran. Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan sanksi yang dijatuhkan AS merupakan sikap yang tidak adil.
Sebelumnya, AS telah memberikan pembebasan untuk melanjutkan impor minyak Iran tanpa menghadapi konsekuensi diplomatik terhadap delapan negara, termasuk Turki dan Jepang.
Pada Senin (5/11), AS menyatakan akan terus melawan Iran. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan AS mendesak Iran melunak terhadap mereka.
Pengawas PBB mengatakan Iran mematuhi perjanjian yang dicapai dengan pendahulu Trump, Barack Obama untuk menarik program nuklirnya. Kesepakatan itu didukung oleh negara-negara di Eropa, Rusia, dan China serta dikuatkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Pihak-pihak lain yang mendukung kesepakatan nuklir telah menentang keras langkah AS dan bersumpah untuk tetap menaati perjanjian sebelumnya.
Credit cnnindonesia.com
Setelah Tujuh Tahun Berkuasa, Jong-un Akhirnya Punya Foto Resmi
PYONGYANG
- Korea Utara (Korut) menunjukkan foto resmi pertama pemimpin muda
negara itu Kim Jong-un. Kemunculan foto resmi ini menandakan tahap baru
dalam kultus pribadi diktator muda itu.
NK News melaporkan foto resmi itu muncul dalam siaran televisi saat kunjungan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. Foto itu menampilkan Jong-un tengah tersenyum dengan setelan dan dasi gaya barat. Foto itu digantung di samping foto pemimpin Kuba yang baru.
Kim Jong-un sebelumnya tidak diketahui sebabnya telah menjadi subyek foto resmi seperti ayah dan kakeknya, Kim Jong-il dan Kim Il-sung. Menurut NK News, foto ini biasanya diproduksi oleh Mansudae Arts Studio Pyongyang dan tunduk pada peraturan yang ketat. Foto resmi cenderung terlihat di hampir setiap ruang publik, dan berdiri sebagai lambang penting dari dinasti yang berkuasa di negara itu.
Menurut BBC, Kim Jong-un lebih sering direpresentasikan sebagai pengganti dan bukan tokoh utama sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 2011.
Namun pemimpin muda itu telah membuat perubahan signifikan dengan para leluhurnya. Ia dengan cepat mengikuti mengerjakan program senjata nuklir negara itu dan mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri dengan menghilangkan pesaingnya.
Profil internasionalnya tumbuh tahun ini menyusul pertemuan bersejarah dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Singapura pada Juni lalu. Ini adalah sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang pemimpin Korut.
NK News melaporkan foto resmi itu muncul dalam siaran televisi saat kunjungan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. Foto itu menampilkan Jong-un tengah tersenyum dengan setelan dan dasi gaya barat. Foto itu digantung di samping foto pemimpin Kuba yang baru.
Kim Jong-un sebelumnya tidak diketahui sebabnya telah menjadi subyek foto resmi seperti ayah dan kakeknya, Kim Jong-il dan Kim Il-sung. Menurut NK News, foto ini biasanya diproduksi oleh Mansudae Arts Studio Pyongyang dan tunduk pada peraturan yang ketat. Foto resmi cenderung terlihat di hampir setiap ruang publik, dan berdiri sebagai lambang penting dari dinasti yang berkuasa di negara itu.
Menurut BBC, Kim Jong-un lebih sering direpresentasikan sebagai pengganti dan bukan tokoh utama sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 2011.
Namun pemimpin muda itu telah membuat perubahan signifikan dengan para leluhurnya. Ia dengan cepat mengikuti mengerjakan program senjata nuklir negara itu dan mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri dengan menghilangkan pesaingnya.
Profil internasionalnya tumbuh tahun ini menyusul pertemuan bersejarah dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Singapura pada Juni lalu. Ini adalah sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang pemimpin Korut.
"Foto
baru penting karena secara simbolis membuatnya setara dengan ayah dan
kakeknya daripada hanya pengikut setia dari apa yang telah terjadi
sebelumnya," kata analis NK News, Peter Ward, seperti dikutip dari Time, Selasa (6/11/2018).
Penyingkapan foto resmi Kim Jong-un akan mengikuti langkah sebelumnya untuk mengkodifikasi tempat Jong-un yang lebih muda di jajaran kepemimpinan Korut. Tahun lalu, negara itu mengumumkan bahwa monumen baru yang menampilkan Kim Jong-un bersama ayah dan kakeknya akan dibangun di Mount Paektu yang dihormati.
Penyingkapan foto resmi Kim Jong-un akan mengikuti langkah sebelumnya untuk mengkodifikasi tempat Jong-un yang lebih muda di jajaran kepemimpinan Korut. Tahun lalu, negara itu mengumumkan bahwa monumen baru yang menampilkan Kim Jong-un bersama ayah dan kakeknya akan dibangun di Mount Paektu yang dihormati.
Credit sindonews.com
Pompeo Temui Tangan Kanan Kim Jong-un di New York
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dilaporkan akan
bertemu dengan Wakil Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Yong Chol di New
York City pada hari Kamis mendatang.
"Pompeo akan melakukan perjalanan ke New York dengan Perwakilan Khusus untuk Korut, Stephen Biegun, untuk bertemu dengan Wakil Ketua Komite Pusat Korut, Kim Yong Chol pada 8 November," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
Kemlu AS, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (6/11), kemudian menuturkan Pompeo dan Yong Chol akan membahas bagaiman membuat kemajuan pada empat pilar dari hasil pertemuan Singapura, termasuk mencapai denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi.
Sementara itu, selain bertemu dengan tangan kanan Kim Jongun. Pompeo dan Menteri Pertahanan AS, James Mattis secara terpisah akan bertemu dengan Direktur Kantor Luar Negeri Partai Komunis China, Yang Jiechi dan Menteri Pertahanan Nasional China, Jenderal Wei Fenghe.
"Pompeo akan melakukan perjalanan ke New York dengan Perwakilan Khusus untuk Korut, Stephen Biegun, untuk bertemu dengan Wakil Ketua Komite Pusat Korut, Kim Yong Chol pada 8 November," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
Kemlu AS, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (6/11), kemudian menuturkan Pompeo dan Yong Chol akan membahas bagaiman membuat kemajuan pada empat pilar dari hasil pertemuan Singapura, termasuk mencapai denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi.
Sementara itu, selain bertemu dengan tangan kanan Kim Jongun. Pompeo dan Menteri Pertahanan AS, James Mattis secara terpisah akan bertemu dengan Direktur Kantor Luar Negeri Partai Komunis China, Yang Jiechi dan Menteri Pertahanan Nasional China, Jenderal Wei Fenghe.
"Departemen
Luar Negeri AS dan Departemen Pertahanan AS hari ini mengumumkan bahwa
Dialog Diplomatik dan Keamanan AS-China kedua akan diadakan di
Washington pada 9 November 2018," tukas Kemlu AS.
Credit sindonews.com
Jenderal AS: Postur Militer Diubah jika Pembicaraan Korut Sukses
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) harus mengubah postur militernya di semenanjung
Korea jika pembicaraan untuk denuklirisasi Korea Utara (Korut) sukses.
Komentar ini disampaikan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph
Dunford.
"Semakin sukses kita di jalur diplomatik, semakin tidak nyaman kita akan berada di ruang militer," katanya pada hari Senin ketika memberikan sambutan di Duke University.
"Seiring waktu negosiasi ini akan mengambil bentuk di mana kita harus mulai membuat beberapa perubahan pada postur militer di semenanjung," ujarnya, seperti dikutip Star and Stripes, Selasa (6/11/2018).
Dunford mengatakan, meskipun uji coba dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah berhenti, kemampuan rudal dan senjata nuklirnya tidak berubah.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo akan bertemu dengan Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong Chol di New York City pada hari Kamis untuk membahas kemajuan empat pilar dari poin kesepakatan dalam pertemuan Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.
Ketegangan jangka panjang di Semenanjung Korea mulai berkurang setelah Kim Jong-un menyatakan komitmennya untuk denuklirisasi di negaranya dan mengadakan pertemuan bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump.
"Semakin sukses kita di jalur diplomatik, semakin tidak nyaman kita akan berada di ruang militer," katanya pada hari Senin ketika memberikan sambutan di Duke University.
"Seiring waktu negosiasi ini akan mengambil bentuk di mana kita harus mulai membuat beberapa perubahan pada postur militer di semenanjung," ujarnya, seperti dikutip Star and Stripes, Selasa (6/11/2018).
Dunford mengatakan, meskipun uji coba dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah berhenti, kemampuan rudal dan senjata nuklirnya tidak berubah.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo akan bertemu dengan Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong Chol di New York City pada hari Kamis untuk membahas kemajuan empat pilar dari poin kesepakatan dalam pertemuan Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.
Ketegangan jangka panjang di Semenanjung Korea mulai berkurang setelah Kim Jong-un menyatakan komitmennya untuk denuklirisasi di negaranya dan mengadakan pertemuan bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump.
Selama
pertemuan pucak di Singapura dengan Trump pada bulan Juni lalu, Kim
memegang komitmen Washington untuk menangguhkan latihan perang AS-Korea
Selatan dengan imbalan janji denuklirisasi.
Credit sindonews.com
Indonesia dan 8 Negara Sepakat Berbagi Informasi Soal Terorisme
JAKARTA
- Indonesia, Australia dan tujuh negara lainnya di kawasan sepakat
untuk bekerjasama dalam berbagi informasi mengenai warganya yang
bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri.
Berbicara dalam konferensi pasca pertemuan pertemuan sub-regional mengenai terorisme, Menkopolhukam, Wiranto menuturkan, masalah foreign teroris fighter (FTF) menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan itu.
"FTF dari awal kita sudah bicara untuk hadapi FTF, karena ini sesuatu yang tidak bisa dielakan, sesuatu yang telah terjadi. Setelah mereka kembali kembali ke negara asal, setelah alami suatu pelatihan dan pengalaman perang, maka tentu ini berbahaya kalau tidak ada upaya perangi mereka," ucap Wiranto pada Selasa (6/11).
Dia lalu menuturkan, seluruh pihak sepakat untuk gunakan dua cara untuk menanggulangi hal ini, yakni dengan pendekatan keras dan lembut. Pendekatan keras, semua negara sepakat untuk segera menangkap dan memenjarakan mereka yang nyata telah lakukan tindakan terorisme.
Sedangkan cara halus, Indonesia dan delapan negara lainnya sepakat untuk mencoba menggunakan para FTF ini untuk membongkar jaringan FTF yang bisa berkembang di negara asal.
"Kami sepakat untuk saling berbagi informasi dan pengalaman agar negara peserta punya pemahaman sama. Punya suatu cara sama bahkan tukar menukar info sehingga anatomi dari jaringan teorisme dapat kita ketahui bersama dan lawan bersama. Untuk FTF tidak ada satu negara yang mampu sendirian lawan teorisme," ungkapnya.
Berbicara dalam konferensi pasca pertemuan pertemuan sub-regional mengenai terorisme, Menkopolhukam, Wiranto menuturkan, masalah foreign teroris fighter (FTF) menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan itu.
"FTF dari awal kita sudah bicara untuk hadapi FTF, karena ini sesuatu yang tidak bisa dielakan, sesuatu yang telah terjadi. Setelah mereka kembali kembali ke negara asal, setelah alami suatu pelatihan dan pengalaman perang, maka tentu ini berbahaya kalau tidak ada upaya perangi mereka," ucap Wiranto pada Selasa (6/11).
Dia lalu menuturkan, seluruh pihak sepakat untuk gunakan dua cara untuk menanggulangi hal ini, yakni dengan pendekatan keras dan lembut. Pendekatan keras, semua negara sepakat untuk segera menangkap dan memenjarakan mereka yang nyata telah lakukan tindakan terorisme.
Sedangkan cara halus, Indonesia dan delapan negara lainnya sepakat untuk mencoba menggunakan para FTF ini untuk membongkar jaringan FTF yang bisa berkembang di negara asal.
"Kami sepakat untuk saling berbagi informasi dan pengalaman agar negara peserta punya pemahaman sama. Punya suatu cara sama bahkan tukar menukar info sehingga anatomi dari jaringan teorisme dapat kita ketahui bersama dan lawan bersama. Untuk FTF tidak ada satu negara yang mampu sendirian lawan teorisme," ungkapnya.
Sementara
itu, Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton pada gilirannya
menuturkan, pertemuan kali ini membahas bagaimana melacak para FTF yang
kembali ke negara asal. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah
mengenai keamanan perbatasan, yang merupakan titik awal untuk mencegah
para FTF ini kembali masuk ke negara asal mereka.
"Orang-orang melintasi perbatasan masuk dan keluar dan kami telah mendiskusikan bahwa kami dapat lebih lanjut berkolaborasi mengenai hal ini. Itu fokus kita hari ini, dan kami berharap kami dapat melanjutkan kerjasama antara inteligen dan badan-badan penegak hukum untuk menghalau ancaman," ungkapnya.
"Orang-orang melintasi perbatasan masuk dan keluar dan kami telah mendiskusikan bahwa kami dapat lebih lanjut berkolaborasi mengenai hal ini. Itu fokus kita hari ini, dan kami berharap kami dapat melanjutkan kerjasama antara inteligen dan badan-badan penegak hukum untuk menghalau ancaman," ungkapnya.
Credit sindonews.com
RI-Australia Pimpin Pertemuan Regional Soal Terorisme
JAKARTA
- Indonesia dan Australia pimpin pertemuan sembilan negara bahas
penanggulangan di kawasan. Selain Indonesia dan Australia, negara lain
yang terlibat dalam pertemuan ini antara lain Malaysia, Singapura,
Selandia Baru, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Thailand.
Menkopolhukam Wiranto menuturkan, pertemuan ini ditujukan untuk membahas kerjasama antara kesembilan negara dalam menanggulangi dan memerangi terorisme dalam berbagai media.
“Pertemuan ini membahas upaya negara peserta sub regional dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui suatu penguatan kerja sama. Kita mencoba merancang program baru yang perlu dilakukan sehubungan dengan peningkatan terorisme melalui media dan cara-cara baru, baik secara teknis maupun taktik,” ucap Wiranto pada Selasa (6/11).
Dia lalu menyebut, strategi baru dalam pememberantasan terorisme sangat diperlukan. Terutama dengan adanya perkembangan dan perubahan taktik teroris, yang semakin hari semakin canggih.
Wiranto menyatakan, berbagai aksi terorisme yang terjadi, baik di Indonesia ataupun di negara lain menunjukan bahwa kelompok terorisme mulai semakin ekstrim dalam melakukan aksinya, yakni dengan turut serta menggunakan keluarga. Bukan hanya ekstrim, mereka juga semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan paham mereka.
Menkopolhukam Wiranto menuturkan, pertemuan ini ditujukan untuk membahas kerjasama antara kesembilan negara dalam menanggulangi dan memerangi terorisme dalam berbagai media.
“Pertemuan ini membahas upaya negara peserta sub regional dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui suatu penguatan kerja sama. Kita mencoba merancang program baru yang perlu dilakukan sehubungan dengan peningkatan terorisme melalui media dan cara-cara baru, baik secara teknis maupun taktik,” ucap Wiranto pada Selasa (6/11).
Dia lalu menyebut, strategi baru dalam pememberantasan terorisme sangat diperlukan. Terutama dengan adanya perkembangan dan perubahan taktik teroris, yang semakin hari semakin canggih.
Wiranto menyatakan, berbagai aksi terorisme yang terjadi, baik di Indonesia ataupun di negara lain menunjukan bahwa kelompok terorisme mulai semakin ekstrim dalam melakukan aksinya, yakni dengan turut serta menggunakan keluarga. Bukan hanya ekstrim, mereka juga semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan paham mereka.
Dirinya
menambahkan, hasil diskusi dalam pertemuan hari ini akan kembali
dibahas oleh kelompok kerja untuk menentukan rincian kerjasama dan
langkah-langkah yang akan diambil.
“Hasil pertemuan ini akan kita tindaklanjuti pada Jakarta working group yang terdiri dari para pejabat-pejabat senior dari 9 negara yang bertugas untuk merumuskan rencana pelaksanaan mentoring kegiatan bersama,” tukasnya.
“Hasil pertemuan ini akan kita tindaklanjuti pada Jakarta working group yang terdiri dari para pejabat-pejabat senior dari 9 negara yang bertugas untuk merumuskan rencana pelaksanaan mentoring kegiatan bersama,” tukasnya.
Credit sindonews.com
Malaysia Hukum WNI 30 Bulan Bui Karena Simpan Foto ISIS
Ilustrasi penjara. (Istockphoto/menonsstocks)
Sebagaimana dilansir kantor berita Bernama, Selasa (6/11), mulanya aparat Malaysia menggeledah rumah Eq yang berprofesi sebagai peternak bebek dengan alamat CB014, Cempaka B, Taman Sri Kolam, Kuala Terengganu, Terengganu, pada 12 Juli lalu.
Aparat lantas menemukan sebuah ponsel milik Eq tergeletak di kulkas di rumah. Setelah diperiksa, mereka menemukan dua foto yang memperlihatkan kelompok ISIS. Maka dari itu Eq lantas ditahan.
Di depan pengadilan, Eq mengaku tidak tahu kalau gambar itu dilarang. Dia menyatakan gambar itu sudah lama ada di ponselnya karena diunduh dari Internet.
"Saya menyesal menyimpannya selama ini, sejak saya masih di Indonesia. Saya benar-benar tidak tahu. Saya mohon keringanan hukuman. Istri saya sedang hamil," kata Eq.
Eq baru beberapa bulan bermukim di Terengganu selepas menikahi perempuan setempat. Namun, Hakim Collin Lawrence Sequerah tetap mengganjarnya dengan hukuman 30 bulan penjara, terhitung sejak masa penahanannya.
Eq dijerat dengan Pasal 574 Ayat 130JB(1)(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia. Ancaman tertingginya adalah penjara tujuh tahun dan denda.
Jaksa penuntut umum Munirah Shamsudin Baharum sebenarnya menuntut hukuman lebih tinggi, karena terorisme adalah kejahatan lintas batas. Tujuannya sebagai pelajaran bagi pelaku dan masyarakat. Walau cuma menyimpan gambar, orang itu dianggap berhubungan, berpikir, merencanakan, dan berbuat aksi ekstrem yang bisa mengancam keamanan nasional.
Credit cnnindonesia.com
Qatar Berharap Perselisihan di Kawasan Teluk Segera Berakhir
DOHA
- Qatar menyuarakan harapan bahwa perselisihan antara negara Teluk
segera berakhir. Doha mengatakan konflik itu telah merusak keamanan
regional dengan melemahkan blok Teluk Arab.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir menghentikan hubungan transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni 2017, menuduh negara itu mendukung terorisme dan musuh mereka, Iran. Doha membantah tuduhan tersebut dan mengatakan boikot bertujuan untuk merusak kedaulatannya.
"Sejarah mengajarkan kita bahwa krisis berlalu, tetapi jika mereka ditangani dengan buruk maka ini mungkin meninggalkan jejak yang bertahan untuk waktu yang lama," kata Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, seperti dilansir Reuters pada Selasa (6/11).
"Sangat disesalkan bahwa berlanjutnya krisis Teluk mengekspos kegagalan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang telah melemahkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman dan memarginalkan perannya di kawasan itu," sambungnya, kemudian mendesak blok untuk mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa.
Amerika Serikat, sekutu dari negara-negara GCC, melihat keretakan sebagai ancaman terhadap upaya untuk menahan Iran dan telah mendorong negara Teluk yang bersatu.
audi dan UEA telah berulang kali mengatakan perselisihan itu bukan prioritas utama dan meyakinkan Washington itu tidak akan mempengaruhi kerja sama pertahanan.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir menghentikan hubungan transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni 2017, menuduh negara itu mendukung terorisme dan musuh mereka, Iran. Doha membantah tuduhan tersebut dan mengatakan boikot bertujuan untuk merusak kedaulatannya.
"Sejarah mengajarkan kita bahwa krisis berlalu, tetapi jika mereka ditangani dengan buruk maka ini mungkin meninggalkan jejak yang bertahan untuk waktu yang lama," kata Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, seperti dilansir Reuters pada Selasa (6/11).
"Sangat disesalkan bahwa berlanjutnya krisis Teluk mengekspos kegagalan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang telah melemahkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman dan memarginalkan perannya di kawasan itu," sambungnya, kemudian mendesak blok untuk mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa.
Amerika Serikat, sekutu dari negara-negara GCC, melihat keretakan sebagai ancaman terhadap upaya untuk menahan Iran dan telah mendorong negara Teluk yang bersatu.
audi dan UEA telah berulang kali mengatakan perselisihan itu bukan prioritas utama dan meyakinkan Washington itu tidak akan mempengaruhi kerja sama pertahanan.
Riyadh
sendiri baru-baru ini tampaknya memperlunak nadanya terhadap Qatar
karena kerajaan menghadapi krisis politik terburuk dalam beberapa
dasawarsa atas pembunuhan jurnalis Jamal Kashoggi di konsulatnya di
Istanbul, yang telah menekan hubungan Saudi dengan Barat.
Credit sindonews.com
Cerita Menyayat Hati Ibu Amal Hussain, Gadis Yaman yang Mati Kelaparan
SANAA
- Kematian Amal Hussain, gadis tujuh tahun di Yaman, karena kelaparan
dan gizi buruk telah menjadi sorotan dunia. Ibunya, Mariam Ali,
meluapkan curahan hati (curhat) sang putri sebagai imbas dari perang di
negaranya.
Foto-foto mengerikan dari Amal Hussain sebelum meninggal telah diterbitkan New York Times. Fotonya dipilih sebagai simbol krisis kemanusiaan yang menyayat hati di Yaman.
Dalam sebuah wawancara dengan agensi video Ruptly RT, Mariam Ali mengatakan bahwa dia telah kehilangan harapan sejak kematian putrinya yang masih sangat muda.
“Situasi kami memburuk, dan kami menderita kekurangan gizi. Kami tidak memiliki nutrisi yang sehat," kata Mariam Ali, yang dilansir Selasa (6/11/2018).
Mariam pulang dari rumah sakit dengan putrinya yang sakit setelah menerima telepon yang mengatakan salah satu anaknya tidak sehat.
Ketika kondisi Amal memburuk, Mariam yang sedang menjaga dua anaknya di rumah bergegas ke rumah sakit dalam kondisi hujan. Mariam dan dua putranya melakukan perjalanan 30 menit dengan berjalan kaki dari rumah. Dia mencapai rumah sakit, tapi sudah terlambat.
“Saya berlari dengan separuh jarak (ke rumah sakit) sampai dia meninggal, jam lima sore. Saya membawanya kembali ke rumah, dia sudah meninggal," ujarnya.
"Ayahnya pergi untuk meminjam uang untuk pemakamannya. Mereka menguburkannya. Situasi diri saya buruk; harapan saya telah pergi setelah Amal meninggal," katanya.
Ayah Amal; Hussain Mohammed, yang sehari-hari merumput untuk unta guna menghidupi keluarganya, mengatakan bahwa terkadang keluarganya dipaksa makan dari pepohonan. Banyak keluarga di distrik Aslam telah terpaksa makan daun yang dimasak dalam upaya untuk bertahan hidup.
Mohammed mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk mengirim putrinya yang menderita ke Hajjah atau Sanaa untuk perawatan.
"Apa pun yang dia butuhkan, saya melakukan yang terbaik untuk membawanya, tetapi saya tidak punya uang," katanya.
Direktur Pusat Malnutrisi di Distrik Aslam, Makkia Alaslami, mengatakan bahwa Amal berasal dari salah satu keluarga termiskin dan sangat kekurangan gizi serta berat badan ketika dia meninggal.
"Situasinya sangat menyedihkan, dan mereka tidak memiliki cukup dana untuk mengobatinya, jika tidak mereka akan memperlakukannya di tempat lain," kata Alaslami.
"Setiap orang harus mengelola sendiri, dan ini adalah salah satu tragedi dari agresi dan salah satu tragedi yang disebabkan oleh perang, yang memperparah hari demi hari."
Foto-foto mengerikan dari Amal Hussain sebelum meninggal telah diterbitkan New York Times. Fotonya dipilih sebagai simbol krisis kemanusiaan yang menyayat hati di Yaman.
Dalam sebuah wawancara dengan agensi video Ruptly RT, Mariam Ali mengatakan bahwa dia telah kehilangan harapan sejak kematian putrinya yang masih sangat muda.
“Situasi kami memburuk, dan kami menderita kekurangan gizi. Kami tidak memiliki nutrisi yang sehat," kata Mariam Ali, yang dilansir Selasa (6/11/2018).
Mariam pulang dari rumah sakit dengan putrinya yang sakit setelah menerima telepon yang mengatakan salah satu anaknya tidak sehat.
Ketika kondisi Amal memburuk, Mariam yang sedang menjaga dua anaknya di rumah bergegas ke rumah sakit dalam kondisi hujan. Mariam dan dua putranya melakukan perjalanan 30 menit dengan berjalan kaki dari rumah. Dia mencapai rumah sakit, tapi sudah terlambat.
“Saya berlari dengan separuh jarak (ke rumah sakit) sampai dia meninggal, jam lima sore. Saya membawanya kembali ke rumah, dia sudah meninggal," ujarnya.
"Ayahnya pergi untuk meminjam uang untuk pemakamannya. Mereka menguburkannya. Situasi diri saya buruk; harapan saya telah pergi setelah Amal meninggal," katanya.
Ayah Amal; Hussain Mohammed, yang sehari-hari merumput untuk unta guna menghidupi keluarganya, mengatakan bahwa terkadang keluarganya dipaksa makan dari pepohonan. Banyak keluarga di distrik Aslam telah terpaksa makan daun yang dimasak dalam upaya untuk bertahan hidup.
Mohammed mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk mengirim putrinya yang menderita ke Hajjah atau Sanaa untuk perawatan.
"Apa pun yang dia butuhkan, saya melakukan yang terbaik untuk membawanya, tetapi saya tidak punya uang," katanya.
Direktur Pusat Malnutrisi di Distrik Aslam, Makkia Alaslami, mengatakan bahwa Amal berasal dari salah satu keluarga termiskin dan sangat kekurangan gizi serta berat badan ketika dia meninggal.
"Situasinya sangat menyedihkan, dan mereka tidak memiliki cukup dana untuk mengobatinya, jika tidak mereka akan memperlakukannya di tempat lain," kata Alaslami.
"Setiap orang harus mengelola sendiri, dan ini adalah salah satu tragedi dari agresi dan salah satu tragedi yang disebabkan oleh perang, yang memperparah hari demi hari."
Foto/Tyler Hicks/New York Times
Kementerian Kesehatan Yaman mengatakan bahwa setidaknya 17.000 kasus
gizi buruk dilaporkan terjadi di Provinsi Hajjah dalam enam bulan
pertama tahun 2018.
Arab Saudi memulai intervensi militernya di Yaman pada tahun 2015 untuk mendukung kubu pemerintahan Presiden Abd RabbO Mansour Hadi yang sedang digulingkan pemberontak Houthi.
Dalam agresinya dengan target pemberontak Houthi, Riyadh dan koalisi Arab-nya telah menghadapi kritik masyarakat internasional. Agresi itu ikut memperparah krisis Yaman, di mana data PBB menyatakan lebih dari 7 anak Yaman menghadapi ancaman kelaparan yang serius. Ancaman itu muncul di tengah-tengah blokade angkatan laut koalisi Arab.
Arab Saudi memulai intervensi militernya di Yaman pada tahun 2015 untuk mendukung kubu pemerintahan Presiden Abd RabbO Mansour Hadi yang sedang digulingkan pemberontak Houthi.
Dalam agresinya dengan target pemberontak Houthi, Riyadh dan koalisi Arab-nya telah menghadapi kritik masyarakat internasional. Agresi itu ikut memperparah krisis Yaman, di mana data PBB menyatakan lebih dari 7 anak Yaman menghadapi ancaman kelaparan yang serius. Ancaman itu muncul di tengah-tengah blokade angkatan laut koalisi Arab.
Credit sindonews.com
Selasa, 06 November 2018
Muslim Asing Dilarang Bersembahyang di Taj Mahal Kecuali Jumat
CB, Jakarta - Lembaga Survei Arkeologi India atau ASI melarang muslim warga bukan setempat bersembahyang di masjid dalam area Taj Mahal setiap hari kecuali hari Jumat.
Adapun untuk warga Muslim setempat dibolehkan bersembahyang di dalam masjid di area Taj Mahal setiap Jumat pada siang hari hingga jam 2 sore tanpa membayar tiket masuk.
Menurut pejabat ASI, larangan ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Pengadilan pada Juli lalu.
Sebelum larangan ini muncul, warga bukan penduduk
setempat diperbolehkan berdoa kapan saja selain hari Jumat dengan
membeli tiket masuk pengunjung Taj Mahal.
Pemerintah setempat sudah lebih dulu memberlakukan larangan Muslim bukan warga setempat bersembahyang di dalam masjid dengan alasan keamanan.
Situs bersejarah Taj Mahal, Agra Uttar Pradesh , India (19/3). Taj Mahal dibangun oleh raja Mughal, Shah Jahan untuk istrinya ke 14 Mumtaz Mahal yang meninggal karena melahirkan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Selain mengeluarkan larangan, ASI pada hari Minggu juga menutup keran air yang digunakan umat Muslim untuk membersihkan diri sebelum bersembahyang. Sejumlah turis dan pelajar pun kecewa dengan larangan yang dikeluarkan ASI.
"Tidak logis alasan di balik penutupan pintu-pintu masjid bagi umatnya," kata seorang pelajar yang datang untuk bersembahyang pada hari Minggu, 4 November 2018 seperti dikutip dari Times of India.
Selain itu, ASI juga hanya membolehkan imam dan staf masjid datang pada hari Jumat.
Presiden Komite Intezamia Taj Mahal, Syed Ibrahim Hussain Zaidi memprotes larangan ASI. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghentikan orang-orang untuk bersembahyang di masjid, tradisi yang masih dijalankan.
Menurut Zaidi, pemerintahan di tingkat pusat dan daerah saat ini bersikap anti-Muslim. Ia akan menemui pejabat ASI untuk membahas isu ini pada hari Senin, 5 November 2018.
Pemerintahan distrik Agra pada Januari 2018 telah lebih dulu melarang orang yang bukan warga setempat bersembahyang Jumat di masjid di area Taj Mahal. Larangan ini muncul menyusul keluhan yang menyebut orang luar termasuk warga Bangladesh dan non-India menggunakan jam bersembahyang sebagai dalih untuk memasuki kawasan Taj Mahal setiap Jumat.
Menurut UNESCO, Taj Mahal dibangun di tepi sungai Yamuna di bagian selatan di Agra, India antara tahun 1632 hingga 1653 oleh Mughal Shan Jehan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal.
Adapun untuk warga Muslim setempat dibolehkan bersembahyang di dalam masjid di area Taj Mahal setiap Jumat pada siang hari hingga jam 2 sore tanpa membayar tiket masuk.
Menurut pejabat ASI, larangan ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Pengadilan pada Juli lalu.
Pemerintah setempat sudah lebih dulu memberlakukan larangan Muslim bukan warga setempat bersembahyang di dalam masjid dengan alasan keamanan.
Situs bersejarah Taj Mahal, Agra Uttar Pradesh , India (19/3). Taj Mahal dibangun oleh raja Mughal, Shah Jahan untuk istrinya ke 14 Mumtaz Mahal yang meninggal karena melahirkan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Selain mengeluarkan larangan, ASI pada hari Minggu juga menutup keran air yang digunakan umat Muslim untuk membersihkan diri sebelum bersembahyang. Sejumlah turis dan pelajar pun kecewa dengan larangan yang dikeluarkan ASI.
"Tidak logis alasan di balik penutupan pintu-pintu masjid bagi umatnya," kata seorang pelajar yang datang untuk bersembahyang pada hari Minggu, 4 November 2018 seperti dikutip dari Times of India.
Selain itu, ASI juga hanya membolehkan imam dan staf masjid datang pada hari Jumat.
Presiden Komite Intezamia Taj Mahal, Syed Ibrahim Hussain Zaidi memprotes larangan ASI. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghentikan orang-orang untuk bersembahyang di masjid, tradisi yang masih dijalankan.
Menurut Zaidi, pemerintahan di tingkat pusat dan daerah saat ini bersikap anti-Muslim. Ia akan menemui pejabat ASI untuk membahas isu ini pada hari Senin, 5 November 2018.
Pemerintahan distrik Agra pada Januari 2018 telah lebih dulu melarang orang yang bukan warga setempat bersembahyang Jumat di masjid di area Taj Mahal. Larangan ini muncul menyusul keluhan yang menyebut orang luar termasuk warga Bangladesh dan non-India menggunakan jam bersembahyang sebagai dalih untuk memasuki kawasan Taj Mahal setiap Jumat.
Menurut UNESCO, Taj Mahal dibangun di tepi sungai Yamuna di bagian selatan di Agra, India antara tahun 1632 hingga 1653 oleh Mughal Shan Jehan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal.
Credit tempo.co
Patroli Perdana Kapal Selam Nuklir, India Peringatkan Musuh
Perdana Menteri Narendra Modi memperingatkan
musuh-musuhnya agar tak macam-macam karena India kini sudah memiliki
kapal selam berkapasitas nuklir. (Reuters/Adnan Abidi)
"Di tengah peningkatan jumlah senjata nuklir di sekitar kami, alat penangkis nuklir yang kredibel sangat penting bagi keamanan negara kami," ujar Perdana Menteri India, Narendra Modi, dikutip Reuters, Senin (5/11).
"Arihant adalah peringatan terbuka bagi musuh-musuh negara, atas nama perdamaian: jangan coba macam-macam dengan India."
Relasi India dengan sejumlah negara di kawasan memang cukup tegang, terutama di bawah Modi yang menerapkan kebijakan lebih keras terhadap China dan Pakistan ketimbang pemerintahan sebelumnya.
Modi mengatakan bahwa selama patroli satu bulan itu, Arihant terbukti sudah dapat mencapai target India untuk memiliki kapal selam pembawa senjata nuklir.
Ia pun kembali memperingatkan bahwa Arihant "dapat merespones siapa pun yang memicu pertengkaran nuklir."
Namun, Modi tak menjabarkan lebih lanjut pihak mana yang dimaksud atau tindakan spesifik jika ada serangan.
Credit cnnindonesia.com
Hadang Imigran, Milisi Pro-Trump Berkumpul di Perbatasan AS-Meksiko
WASHINGTON
- Kelompok-kelompok milisi bersenjata dilaporkan sedang menuju ke
perbatasan untuk membantu petugas penegak hukum untuk menghalau
rombongan imigran dari Meksiko menuju ke Amerika Serikat (AS). Para
milisi adalah mereka yang mendukung upaya Presiden AS, Donald Trump
menolak dan mengusir para imigran itu.
"Kami akan mengamati dan melaporkan, dan menawarkan bantuan dengan cara apa pun yang kami bisa. Kami telah membuktikan diri sebelumnya, dan kami akan membuktikan diri lagi,” kata Shannon McGauley, pemimpin Texas Minutemen, salah satu kelompok milisi.
McGauley mengatakan, kelompoknya yang mencakup sekitar 100 relawan, akan menuju ke sungai yang membagi negara bagian Texas dan Meksiko dalam beberapa hari mendatang.
"Saya tidak bisa memasang nomor di atasnya. Telepon saya berdering tanpa henti selama tujuh hari terakhir. Anda punya milisi lain, suami dan istri, orang-orang yang datang dari Oregon, Indiana. Kami bahkan mendapat dua dari Kanada," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (5/11).
Kelompok ini dimotivasi oleh pernyatan Trump yang telah mengklaim tanpa menawarkan bukti bahwa sebuah rombongan imigran sedang bergerak menuju AS, termasuk orang Timur Tengah yang tidak dikenal, dan penjahat kejam di antara kelompok-kelompok wanita dan anak-anak.
Banyak dari mereka di berada dalam rombongan imigran ini melarikan diri dari kemiskinan ekstrim dan kekerasan geng di Amerika Tengah.
"Kami akan mengamati dan melaporkan, dan menawarkan bantuan dengan cara apa pun yang kami bisa. Kami telah membuktikan diri sebelumnya, dan kami akan membuktikan diri lagi,” kata Shannon McGauley, pemimpin Texas Minutemen, salah satu kelompok milisi.
McGauley mengatakan, kelompoknya yang mencakup sekitar 100 relawan, akan menuju ke sungai yang membagi negara bagian Texas dan Meksiko dalam beberapa hari mendatang.
"Saya tidak bisa memasang nomor di atasnya. Telepon saya berdering tanpa henti selama tujuh hari terakhir. Anda punya milisi lain, suami dan istri, orang-orang yang datang dari Oregon, Indiana. Kami bahkan mendapat dua dari Kanada," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (5/11).
Kelompok ini dimotivasi oleh pernyatan Trump yang telah mengklaim tanpa menawarkan bukti bahwa sebuah rombongan imigran sedang bergerak menuju AS, termasuk orang Timur Tengah yang tidak dikenal, dan penjahat kejam di antara kelompok-kelompok wanita dan anak-anak.
Banyak dari mereka di berada dalam rombongan imigran ini melarikan diri dari kemiskinan ekstrim dan kekerasan geng di Amerika Tengah.
Trump
telah memerintahkan militer AS ke perbatasan untuk meningkatkan upaya
penegakan hukum, meskipun fakta bahwa rombongan imigran, yang diprediksi
berjumlah 4.000 orang, berjarak berminggu-minggu perjalanan ke
perbatasan. Rombongan sebelumnya telah gagal di jalan yang sulit ke AS
dengan banyak orang berhenti di perbatasan.
Credit sindonews.com
AS Kerahkan 4.800 Tentara ke Perbatasan dengan Meksiko
Ilustrasi tentara AS. (Reuters/Delcia Lopez)
Juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Bob Manning, mengatakan bahwa mereka menempatkan sekitar 1.100 tentara di California, 1.100 di Arizona, dan 2.600 di Texas.
"Situasi ini akan terus berkembang dinamis dengan pengerahan unit dan personel ke daerah operasi dan kami memperkirakan dapat mencapai 5.200 personel dikerahkan hingga hari ini," ucap Manning kepada AFP.
Menurut Manning, lebih dari 7.000 tentara aktif juga diperkirakan "segera" membantu Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
Sementara itu, sekitar 2.100 Garda Nasional juga sudah beroperasi di daerah tersebut selama beberapa bulan belakangan. Dengan kedatangan tentara ini, total personel keamanan yang ada di perbatasan itu mencapai 9.000 orang.
Operasi Patriot Terpercaya ini bertujuan untuk membengung gelombang imigran dari Amerika Tengah yang berbondong-bondong menuju AS, di mana mereka akan mengajukan suaka.
Ketika ditanya mengenai biaya operasi ini, Manning hanya mengatakan bahwa semuanya masih digodok oleh bagian finansial Pentagon.
"Kementerian sudah memiliki dana itu, tapi saya hanya belum dapat memberikan angka kepada kalian," katanya.
Namun, Manning memastikan bahwa pasukan itu tak akan melakukan kontak langsung dengan para imigran.
Credit cnnindonesia.com
Pentagon Tolak Pembangunan Tahanan Imigran di Perbatasan
Ilustrasi. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Minggu lalu, militer AS mengumumkan bahwa lebih dari 7.000 pasukan dikirimkan ke perbatasan Meksiko untuk menghentikan laju para imigran dari Amerika Tengah yang perlahan-lahan mengarah ke Amerika Serikat (AS).
Selain pasukan tersebut, Trump pekan lalu mengatakan pemerintahannya juga berencana membangun tenda untuk menahan para imigran. Imigran akan ditahan di fasilitas tersebut untuk sementara sembari pemerintah AS mempertimbangkan permintaan suaka mereka.
"Kami akan memiliki tenda. Mereka akan sangat baik. Mereka akan menunggu dan jika mereka tidak mendapatkan suaka, mereka keluar," kata Trump seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/11).
Kebijakan Trump yang dilakukan menjelang pemilihan kongres AS jangka menengah tersebut telah memicu reaksi tajam. Para kritikus menyebut aksi politik Trump tersebut sudah menyalahgunakan sumber daya militer AS.
Namun pernyataan Trump tersebut dibantah Kepala Komando Utara AS Jenderal Terrence O'Shaughnessy. Kepada wartawan ia mengatakan pengiriman militer AS tidak direncanakan untuk membangun tahanan bagi imigran. Militer tidak punya rencana untuk membangun tahanan bagi imigran tersebut.
"Permintaan yang kami terima dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dan CBP (Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan) adalah untuk membangun (fasilitas) guna mendukung personil CBP dan personil militer kami di sana," katanya.
Credit cnnindonesia.com
Jet Tempur Rusia Cegat Pesawat Mata-mata AS Secara Tak Aman
WASHINGTON
- Sebuah pesawat jet tempur Su-27 Rusia yang dilengkapi dengan senjata
telah mencegat atau mengintersepsi pesawat mata-mata EP-3 Aries Amerika
Serikat (AS) di atas Laut Hitam. Pentagon mengecam manuver jet Moskow
yang mereka anggap tidak aman dan tidak profesional.
Insiden yang oleh Angkatan Laut AS untuk wilayah Eropa dinyatakan berbahaya itu berlangsung hari Senin, 5 November 2018.
"Interaksi ini tidak aman karena Su-27 melakukan lintasan berkecepatan tinggi langsung di depan pesawat misi, yang membuat pilot dan awak kami berisiko," kata Armada ke-6 Eropa AS, seperti dikutip dari akun Twitter resminya, @USNavyEurope.
Pesawat tempur Moskow dilaporkan menutup jarak pesawat Aries sebelum mengaktifkan afterburner, di mana bahan bakar dibuang ke dalam knalpot untuk menambah dorongan. Hal itu menyebabkan pesawat AS yang diintersepsi mengalami turbulensi.
Jet tempur Moskow berdengung keras dua kali di dekat pesawat mata-mata Washington. "Awak EP-3 melaporkan turbulensi setelah interaksi pertama, dan getaran dari yang kedua," imbuh pernyataan militer AS. "Durasi intersepsi sekitar 25 menit."
Militer Washington mengecam perilaku pilot tempur Moskow karena melakukan interaksi yang tidak bertanggung jawab di wilayah udara internasional. "Kami mengharapkan mereka untuk berperilaku dalam standar internasional yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dan mencegah insiden, tindakan tidak aman meningkatkan risiko salah perhitungan dan potensi tabrakan di udara," lanjut pernyataan tersebut.
Pesawat EP-3 berbasis di Souda Bay, Yunani. Para pejabat AS mengatakan pesawat itu terbang dengan transponder navigasi yang mengumumkan posisinya, tetapi baik pilot Rusia maupun operator kontrol darat berusaha untuk melakukan kontak.
Kedutaan Rusia di AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa jet tempur Moskow sudah mengikuti semua prosedur keselamatan yang diperlukan.
"Para awak jet Su-27 melaporkan mengidentifikasi pesawat mata-mata EP-3 Aries AS dan menemaninya, mencegah pelanggaran wilayah udara Rusia dan mengikuti semua prosedur keselamatan yang diperlukan," bunyi pernyataan kedutaan.
Kementerian Pertahanan Rusia mengakui insiden itu. Namun, kementerian tersebut bersikeras bahwa jet tempur Su-27 menjaga jarak aman dari pesawat EP-3.
"Awak pesawat tempur melaporkan telah mengidentifikasi pesawat pengintai elektronik AS dan mengiringinya untuk mencegah pelanggaran perbatasan Rusia, mengikuti semua pedoman keselamatan," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Russia Today, Selasa (6/11/2018).
Insiden yang oleh Angkatan Laut AS untuk wilayah Eropa dinyatakan berbahaya itu berlangsung hari Senin, 5 November 2018.
"Interaksi ini tidak aman karena Su-27 melakukan lintasan berkecepatan tinggi langsung di depan pesawat misi, yang membuat pilot dan awak kami berisiko," kata Armada ke-6 Eropa AS, seperti dikutip dari akun Twitter resminya, @USNavyEurope.
Pesawat tempur Moskow dilaporkan menutup jarak pesawat Aries sebelum mengaktifkan afterburner, di mana bahan bakar dibuang ke dalam knalpot untuk menambah dorongan. Hal itu menyebabkan pesawat AS yang diintersepsi mengalami turbulensi.
Jet tempur Moskow berdengung keras dua kali di dekat pesawat mata-mata Washington. "Awak EP-3 melaporkan turbulensi setelah interaksi pertama, dan getaran dari yang kedua," imbuh pernyataan militer AS. "Durasi intersepsi sekitar 25 menit."
Militer Washington mengecam perilaku pilot tempur Moskow karena melakukan interaksi yang tidak bertanggung jawab di wilayah udara internasional. "Kami mengharapkan mereka untuk berperilaku dalam standar internasional yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dan mencegah insiden, tindakan tidak aman meningkatkan risiko salah perhitungan dan potensi tabrakan di udara," lanjut pernyataan tersebut.
Pesawat EP-3 berbasis di Souda Bay, Yunani. Para pejabat AS mengatakan pesawat itu terbang dengan transponder navigasi yang mengumumkan posisinya, tetapi baik pilot Rusia maupun operator kontrol darat berusaha untuk melakukan kontak.
Kedutaan Rusia di AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa jet tempur Moskow sudah mengikuti semua prosedur keselamatan yang diperlukan.
"Para awak jet Su-27 melaporkan mengidentifikasi pesawat mata-mata EP-3 Aries AS dan menemaninya, mencegah pelanggaran wilayah udara Rusia dan mengikuti semua prosedur keselamatan yang diperlukan," bunyi pernyataan kedutaan.
Kementerian Pertahanan Rusia mengakui insiden itu. Namun, kementerian tersebut bersikeras bahwa jet tempur Su-27 menjaga jarak aman dari pesawat EP-3.
"Awak pesawat tempur melaporkan telah mengidentifikasi pesawat pengintai elektronik AS dan mengiringinya untuk mencegah pelanggaran perbatasan Rusia, mengikuti semua pedoman keselamatan," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Russia Today, Selasa (6/11/2018).
Kementerian
itu mencatat setidaknya 17 pesawat asing dan UAV terbang untuk misi
mata-mata di dekat perbatasan Rusia hanya dalam seminggu. Jet-jet tempur
Moskow telah dikerahkan empat kali untuk mencegah potensi pelanggaran
perbatasan negara.
Credit sindonews.com
Suriah Deteksi Tak Ada Serangan Israel sejak Dipasok S-300 Rusia
DAMASKUS
- Militer Suriah telah mendeteksi tak ada serangan dari Angkatan Udara
Israel (IAF) sejak Damaskus dipasok 49 unit sistem rudal canggih S-300
Rusia. Senjata pertahanan itu dipasok Moskow setelah pesawat
mata-matanya, Il-20, tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200
Suriah saat merespons serangan jet-jet tempur F-16 Tel Aviv.
Klaim militer Damaskus ini sekaligus sebagai bantahan terhadap klaim pejabat militer Tel Aviv bahwa IAF telah meluncurkan serangan terhadap wilayah Suriah sejak insiden jatuhnya pesawat Il-20 Rusia di Latakia 17 September 2018 lalu.
Surat kabar Al-Masdar News mengutip sumber militer rezim Suriah mengatakan IAF tidak menyerang Suriah sejak Rusia mengirim sistem pertahanan udara S-300 kepada pasukan pemerintah Suriah.
Sumber itu menambahkan bahwa IAF tidak melanggar wilayah udara Suriah baik dari Dataran Tinggi Golan yang disengketakan atau pun dari Lebanon, meskipun telah terbang di dekat perbatasan.
Militer Moskow, lanjut laporan itu, masih melatih unit pertahanan udara Suriah untuk menggunakan S-300 di Provinsi Latakia dan Hama.
Pada 29 Oktober, Reuters mengutip seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa IAF telah menyerang wilayah Suriah lagi, termasuk setelah jatuhnya pesawat Rusia. Media Israel, Channel 1, melaporkan bahwa salah satu serangan itu menargetkan pengiriman peralatan Iran untuk Hizbullah Lebanon. Namun, klaim Tel Aviv ini tak disertai bukti kuat.
Pengiriman 49 unit S-300 selesai pada awal Oktober 2018. Pengiriman senjata pertahanan tersebut telah diprotes Israel dan Amerika Serikat dengan alasan akan menambah kekacauan dalam konflik Suriah.
Klaim militer Damaskus ini sekaligus sebagai bantahan terhadap klaim pejabat militer Tel Aviv bahwa IAF telah meluncurkan serangan terhadap wilayah Suriah sejak insiden jatuhnya pesawat Il-20 Rusia di Latakia 17 September 2018 lalu.
Surat kabar Al-Masdar News mengutip sumber militer rezim Suriah mengatakan IAF tidak menyerang Suriah sejak Rusia mengirim sistem pertahanan udara S-300 kepada pasukan pemerintah Suriah.
Sumber itu menambahkan bahwa IAF tidak melanggar wilayah udara Suriah baik dari Dataran Tinggi Golan yang disengketakan atau pun dari Lebanon, meskipun telah terbang di dekat perbatasan.
Militer Moskow, lanjut laporan itu, masih melatih unit pertahanan udara Suriah untuk menggunakan S-300 di Provinsi Latakia dan Hama.
Pada 29 Oktober, Reuters mengutip seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa IAF telah menyerang wilayah Suriah lagi, termasuk setelah jatuhnya pesawat Rusia. Media Israel, Channel 1, melaporkan bahwa salah satu serangan itu menargetkan pengiriman peralatan Iran untuk Hizbullah Lebanon. Namun, klaim Tel Aviv ini tak disertai bukti kuat.
Pengiriman 49 unit S-300 selesai pada awal Oktober 2018. Pengiriman senjata pertahanan tersebut telah diprotes Israel dan Amerika Serikat dengan alasan akan menambah kekacauan dalam konflik Suriah.
Dalam
insiden jatuhnya pesawat Il-20, militer Rusia menyalahkan Tel Aviv,
karena pilot jet tempur Israel menggunakan pesawat Moskow itu sebagai
perisai terhadap serangan sistem pertahanan S-200 Suriah. Insiden itu
menewaskan 15 tentara Rusia.
Israel membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa militernya telah memperingatkan Moskow terlebih dahulu sebelum jet-jet tempurnya melakukan serangan udara di wilayah Suriah untuk menargetkan aset-aset militer Iran.
Israel membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa militernya telah memperingatkan Moskow terlebih dahulu sebelum jet-jet tempurnya melakukan serangan udara di wilayah Suriah untuk menargetkan aset-aset militer Iran.
Credit sindonews.com
Trump Sebut Pasukan Saudi di Yaman Tak Bisa Pakai Senjata
Presiden Donald Trump mengatakan bahwa pasukan
Arab Saudi di Yaman tak bisa menggunakan senjata sehingga terjadi
serangan ke bus sekolah dan menewaskan 40 anak. (Reuters/Carlos Barria)
"Itu terjadi pada dasarnya karena orang-orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan senjata," ujar Trump kepada Axios, sebagaimana dikutip The Guardian, Minggu (4/11).
"Saya akan berbicara tentang banyak hal dengan Arab Saudi, tapi tentu saya tidak kepada orang-orang yang tidak tahu cara menggunakan senjata yang menembak bus berisi anak-anak."
Pada Agustus lalu, koalisi Arab Saudi melakukan serangan udara yang juga menerjang bus sekolah di Yaman. Setidaknya 51 orang tewas dalam insiden itu, termasuk 40 anak-anak yang sebagian besar berusia enam hingga 11 tahun.
Pada September lalu, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman mengakui serangan udara yang menghantam bus sekolah itu. Saudi juga berjanji untuk meminta pertanggungjawaban pada siapa pun yang berkontribusi dalam serangan itu.
Tekanan internasional disebut menjadi salah satu pemicu Saudi mengakui serangan tersebut. Para sekutu Saudi sendiri meminta negara itu tak lagi membuat korban sipil tewas dalam serangan mereka di Yaman.
Sekitar 10 ribu warga sipil tewas dalam serangan koalisi Saudi yang menargetkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman selama tigak setengah tahun belakangan.
Kini, Saudi semakin tertekan setelah sejumlah negara mengancam akan menghentikan penjualan senjata ke Riyadh, di tengah penyelidikan kasus kematian wartawan Jamal Khashoggi di Istanbul pada Oktober lalu.
Credit cnnindonesia.com
Saudi Mulai Bangun Reaktor Riset Nuklir Pertama
Arab Saudi mulai pembangunan reaktor riset
nuklir pertama dengan upacara peletakan batu pertama oleh Putra Mahkota,
Pangeran Mohammed bin Salman, Senin (6/11). (Bandar Algaloud/Courtesy
of Saudi Royal Court/Handout via Reuters)
Badan Pers Saudi (SPA) melaporkan bahwa reaktor ini adalah salah satu dari tujuh proyek yang diluncurkan oleh Mohammed dalam kunjungannya ke King Abdulaziz City for Science and Technology.
Namun, SPA tak menjabarkan lebih lanjut mengenai lokasi pasti dan dana pembangunan reaktor riset tersebut.
Sebagaimana dilansir AFP, reaktor tanpa daya ini biasanya digunakan untuk penelitian, pembangunan, dan tujuan pendidikan lainnya.
Kini, Saudi masih bergantung pada minyak dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan daya yang meningkat pesat, juga desalinasi air.
Saudi sendiri berencana membangun 16 reaktor nuklir dalam kurun waktu dua dekade mendatang dengan total biaya US$80 miliar, di tengah kekhawatiran mengenai proliferasi nuklir di Timur Tengah.
Pada Maret lalu, Mohammed mengatakan bahwa jika Iran membangun senjata nuklir, maka Saudi akan melakukan hal serupa.
Dalam wawancara dengan CBS, ia menyamakan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomenei, dengan Adolf Hitler karena "ingin menciptakan proyek sendiri di Timur Tengah."
Riyadh pun sangat berhati-hati dengan perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara Barat yang disepakati pada 2015 lalu.
Melalui perjanjian itu, semua negara terkait sepakat untuk meringankan sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga batas tak dapat mengembangkan senjata nuklir.
Saudi pun memuji keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada Mei lalu karena menganggap Iran tak memenuhi persyaratan dalam perjanjian itu.
Dengan keputusan tersebut, Trump pun mulai menjatuhkan kembali sanksi atas Iran pada Senin (5/11).
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)