Jumat, 16 Desember 2016

China Minta Myanmar Cegah Peluru Nyasar di Perbatasan


 
China Minta Myanmar Cegah <i>Peluru Nyasar</i> di Perbatasan  
China minta Myanmar menjaga stabilitas perbatasan jauh dari bentrokan antar militer Myanmar dan etnis Muslim Rohingya yang mengancam warga China di perbatasan. (Reuters/Jason Lee)
 
Jakarta, CB -- Pemerintah China meminta Myanmar menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian, khususnya di daerah perbatasan, agar tidak merembet dan memasuki wilayah China. Seruan ini diluncurkan menyusul maraknya aksi kekerasan antara militer Myanmar dengan etnis bersenjata di wilayah yang berbatasan langsung dengan China.

Situasi di Myanmar ini mulai menjadi perhatian Beijing sejak November lalu ketika tiga kelompok bersenjata menyerang pos-pos keamanan di Kota Muse dan Kutkai yang terletak di negara bagian Shane, dekat perbatasan dengan China.

Tembakan mortir bertubi-tubi dari perbatasan Myanmar dilaporkan telah memasuki Wanding, wilayah China, menyebabkan sejumlah kerusakan ringan namun tidak ada laporan soal korban jiwa. 

"China merasa khawatir dengan bentrokan senjata yang terjadi di bagian utara Myanmar yang dapat melukai warga China di perbatasan," ungkap komandan militer wilayah bagian timur China, Zhao Zongqi seperti dikutip Independent, Kamis (15/12).

"Kami berharap Myanmar dapat memperkuat pengamanan di perbatasan untuk menjaga perdamaian di perbatasan dan mencegah 'peluru nyasar' masuk ke China," ujarnya menambahkan saat berkunjung ke Myanmar.

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan China, dalam lawatannya selama empat hari ke Myanmar itu, Zhao bertemu dengan pejabat militer senior Myanmar.

Menanggapi pernyataan Zhao, Myanmar mengatakan pemerintahnya terus berupaya menghadapi krisis yang tengah menimpa negaranya itu dan berjanji akan menangani masalah keamanan perbatasan "secara tepat" agar warga China terhindar dari ancaman keamanan.

Selama ini, China disebut ikut terlibat dalam proses perdamaian di Myanmar. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengungkapkan pihaknya selalu berupaya memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian.

China bahkan telah menampung dan memberikan perlindungan bagi lebih dari 3.000 warga yang melarikan diri dari Myanmar sejak awal Oktober lalu.

Wang juga menyatakan Beijing telah menawarkan bantuan kepada Myanmar untuk menstabilkan perbatasan kedua negara menyusul bentrokan antara militer dan warga etnis minoritas Rohingya.




Credit  CNN Indonesia




Prinsip Diganggu, China Sebut Perdamaian Terancam


 
Prinsip Diganggu, China Sebut Perdamaian Terancam  
China menegaskan perdamaian di Selat Taiwan bisa terganggu jika prinsipnya diganggu. (AFP/Stringer)
 
Jakarta, CB -- Kantor Urusan Taiwan di bawah pemerintahan China menyebut gangguan atau pengerusakan prinsip 'Satu China' akan sangat memengaruhi kedamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

An Fengshan, juru bicara kantor tersebut, mengatakan permasalahan Taiwan menyangkut kedaulatan China dan integritas wilayahnya.

"Menegakkan prinsip 'Satu China' adalah dasar politis dalam pengembangan relasi China-Amerika Serikat, dan merupakan landasan kedamaian dan stabilitas selat Taiwan," ujarnya, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (14/12).

"Jika dasar ini diganggu atau dirusak, maka hubungan yang sehat dan stabil antara China dan AS sulit dicapai, dan kedamaian serta stabilitas di Selat Taiwan akan terkena dampak serius," kata An menambahkan.

Sementara itu, Dewan Urusan China Daratan, di bawah pemerintahan Taiwan, mengatakan kedamaian adalah tanggung jawab kedua sisi dari Selat Taiwan.

"Taiwan telah berulang kali menekankan bahwa menjaga kedamaian dan stabilitas Selat Taiwan dan kawasan adalah kepentingan utama semua pihak," ujar juru bicara Dewan, Chio Chui-cheng.

"Taiwan menempatkan bobot yang seimbang antara hubungan Taiwan-AS dan Taiwan-China," ujarnya.

Presiden terpilih AS Donald Trump sebelumnya mengatakan negeri Paman Sam bisa saja melihat Taiwan terpisah dari China.

Pernyataan yang bertentangan dengan prinsip 'Satu China' ini semakin membuat marah negara Tirai Bambu yang sebelumnya sudah tersinggung oleh percakapan langsung antara Trump dengan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

Masalah ini sangat sensitif bagi China yang memandang Taiwan sebagai wilayah yang ingin memerdekakan diri.

China juga mencurigai Tsai dan partai Demokrat Progresif yang sedang berkuasa bakal mendorong  upaya kemerdekaan.

China telah berkali-kali memeringatkan, kedamaian dan stabilitas di selat itu akan terusik oleh upaya kemerdekaan dari Taiwan.

"Saya rasa fakta ini menunjukkan pada semua orang bahwa kemerdekaan Taiwan tidak mungkin terjadi," kata An.


Credit  CNN Indonesia





Gedung Putih kian tajam serang Donald Trump soal koneksi Rusia


 
Gedung Putih kian tajam serang Donald Trump soal koneksi Rusia
Donald Trump (REUTERS/Scott Morgan)
 
Washington (CB) - Gedung Putih kian tajam mengkritik Donald Trump di mana Kamis waktu setempat ini menegaskan sudah gamblang sekali bagi Partai Republik bahwa Rusia memang campur tangan dalam Pemilu AS demi menaikkan peluang Trump memenangkan Pemilu itu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Josh Earnest menepis tanggapan Trump sebagai tidak serius. Sebaliknya dia menuntut Trump menjawat pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan oleh Rusia, bukan malah mempertanyakan intelijen AS.

"Sudah terang adalah fakta --Anda semua memiliki di tape rekaman-- bahwa calon presiden dari Partai Republik itu mendorong Rusia meretas lawannya karena dia percaya itu akan membantu kampanyenya," kata Earnest seraya menyebut itu adalah fakta dasar dari kontes kepresidenan.

Earnest merujuk kalimat Trump musim panas lalu ketika Trump mendesak Moskoo untuk mencari email-email hilang dari server pribadi Hillary Clinton.

Saat itu, para pembantu Trump menegaskan bahwa Trump hanya bercanda. Tapi Earnest menyebut alasan itu tak bisa diterima.

"Saya tak menganggap orang di Gedung Putih menilai lucu bahwa musuh Amerika Serikat terlibat dalam aktivitas siber jahat untuk mendestabilisasi demokrasi kita," serang Earnest dalam laman CNN.

'Itu bukan guyonan. Tak ada orang di Gedung Putih yang menganggap itu gurauan. Tak ada seorang pun dalam komunitas intelijen menganggap itu guyonan," sambung Eearnest.

Ini hari kedua Earnest melontarkan kritik keras kepada Trump menyangkut peretasan, yang mengungkapkan debat hebat menyangkut tindakan Gedung Putih pada bulan-buan menjelang Pemilu.

Mempertahankan asumsi Rusia mempunya motif menaikkan Trump dalam Pilpres, Earnest menegaskan bahwa niat Rusia itu kentara sekali, termasuk kepada Trump.

"Tuan Trump tahu sekali bahwa Rusia terlibat dalam aktivitas siber yang jahat yang membantu dia dan sebaliknya merugikan kampanye Hillary Clinton," kata Earnest.

Dia kemudian menunjuk satu cuitan dari Roger Stone, sekutu Trump, yang berkata tentu saja Rusia meretas kampanye Hillary Clinton.

Kubu Trump balik menyerang Earnest.

"Mengecewakan mendengar dari podium sekretaris pers Gedung Putih," kata Kellyanne Conway, manajer kampanye Trump, kepada Fox News.

"Dia pada dasarnya menyatakan bahwa Presiden terpilih mengetahui hal ini. Mungkin mengkipas-kipasi. Sama sekali tidak bertanggung jawab dan saya kira bos dia, Presiden Obama, menyetujuinya," serang Conway.
Credit  ANTARA News


Donald Trump terus pertanyakan motif isu intervensi Rusia

Donald Trump terus pertanyakan motif isu intervensi Rusia
Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump (REUTERS/Mike Segar)
 
 
Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump terus mempertanyakan sinyalemen peran Rusia dalam serangan siber terhadap partai politik dan individu Amerika Serikat.

Lewat cuitnnya di Twitter, Trump juga mempertanyakan tanggapan lamban pemerintahan Presiden Barack Obama atas isu peretasan yang dilakukan Rusia terhadap AS.

"Jika Rusia, atau entitas lainnya, telah melakukan peretasan, mengapa Gedung Putih harus menanti begitu lama untuk bertindak?", serang Trump seperti dikutip Reuters.

Dia melanjutkan, "Mengapa mereka hanya mengeluhkan soal ini setelah Hillary (Clinton) kalah?"

Dalam postingnya ke Twitter kali ini, Trump melakukan typo pada kata "wait" (menunggu) menjadi "waite".








Credit  ANTARA News

Uni Eropa perpanjang sanksi Rusia hingga pertengahan 2017




Uni Eropa perpanjang sanksi Rusia hingga pertengahan 2017
Bendera Uni Eropa. (Wikimedia Commons)
Brussel (CB) - Para pemimpin negara-negara Uni Eropa Kamis waktu setempat sepakat memperpanjang masa sanksi ekonomi yang diterapkan kepada Rusia menyusul krisis Ukraina, hingga pertengahan 2017, kata sejumlah diplomat seperti dikutip Reuters.

Keputusan itu sudah diperkirakan sebelumnya dan proses resmi perpanjangan sanksi terhadap sektor pertahanan, energi dan keuangan Rusia akan dilakukan awal pekan depan, kata mereka.

Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia karena negara itu mencaplok Semenanjung Krimea milik Ukraina di Laut Hitam pada 2014. Rusia juga dianggap membantu para separatis di daerah industri timur Ukraina.

Konflik di wilayah itu masih belum tertangani namun telah menewaskan hampir 10.000 orang.

Polandia termasuk negara yang menginginkan sanksi diperpanjang, sebaliknya Italia yang bersuara lantang mendorong Uni Eropa membangun kembali hubungan ekonomi dengan Moskow.



Credit  ANTARA News



Caplok Ukraina, Uni Eropa Perpanjang Sanksi Rusia


Caplok Ukraina, Uni Eropa Perpanjang Sanksi Rusia Para pemimpin negara-negara Uni Eropa sepakat memperpanjang masa sanksi ekonomi yang diterapkannya terhadap Rusia hingga pertengahan 2017. (Ilustrasi foto: Yuri Kochetkov/Pool)
 
Jakarta, CB -- Para pemimpin negara-negara Uni Eropa sepakat memperpanjang masa sanksi ekonomi yang diterapkannya terhadap Rusia hingga pertengahan 2017. Perpanjangan sanksi ini dilakukan karena berkaitan dengan kekacauan yang terjadi di Ukraina, kata sejumlah diplomat, seperti dilaporkan Reuters.

Keputusan itu sudah diperkirakan sebelumnya. Proses resmi perpanjangan sanksi terhadap sektor pertahanan, energi dan keuangan Rusia akan dilakukan awal pekan depan, kata mereka.

Uni Eropa menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Rusia karena negara itu mencaplok Semenanjung Krimea milik Ukraina di Laut Hitam pada 2014.


Moskow dianggap membantu para separatis di daerah industri timur Ukraina. Konflik di wilayah itu masih belum tertangani namun telah menewaskan hampir 10.000 orang.

Polandia termasuk negara yang menginginkan agar sanksi diperpanjang. Namun, Italia yang bersuara lantang di kelompok negara-negara Eropa tersebut mendorong agar Uni Eropa berupaya membangun kembali hubungan ekonomi dengan Moskow.

Rusia enggan disalahkan atas krisis berkepanjangan antara pemerintah Ukraina dan kelompok oposisi.

Sebelumnya, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, menuduh Kiev yang melanggar perjanjian sehingga masalah tak kunjung selesai.

"Rusia tidak menjadi bagian dari konflik internal ini. Semuanya ada pada masyarakat dan pemerintah Ukraina. Sampai saat ini, pemerintah Ukraina belum juga memenuhi apa yang diwajibkan dalam Protokol Minsk. Itu poin utamanya," kata Galuzin di Jakarta, akhir bulan lalu.




Credit  CNN Indonesia






Palang Merah evakuasi 3.000 penduduk Aleppo


 
Palang Merah evakuasi 3.000 penduduk Aleppo
Sejumlah orang naik sepeda motor roda tiga saat mereka melarikan diri ke wilayah yang lebih aman dari kekuasaan pemberontak yang tersisa di Aleppo, Suriah, 7 Desember 2016 (REUTERS/Abdalrhman Ismail)
 
Jenewa, Swiss (CB) - Sekitar 3.000 warga sipil dan sekitar 40 orang yang terluka, termasuk anak-anak, telah diungksikan dari Aleppo timur Kamis waktu setempat lewat dua konvoi evakuasi, kata Komite Palang Merah Internasional (ICRC) seperti dikutip Reuters.

Lebih banyak lagi rotasi bus dan ambulans dibutuhkan dalam beberapa hari ke depan, kata Robert Mardini, direktur regional ICRC untuk Timur Dekat dan Timur Tengah.

Dia baru saja dibriefing oleh kepala delegasi ICRC Suriah Marianne Gasser di Aleppo.

"Inilah langkah pertama kami, ini positif," kata Mardini, setelah yang pertama dari dua evakuasi dari bagian timur Aleppo yang kini dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah.

ICRC mengatakan konvoi ketiga sudah menuju Aleppo.

Evakuasi pertama terdiri dari bus-bus dan 13 ambulan berhasil melewati daerah barat kota yang dikuasai pemerintah menuju wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak di mana pengungsi akan memilih ke mana mereka pergi selanjutnya.

Sebuah tim terdiri dari 14 staf ICRC dan 100 relawan dari Bulan Sabit Merah Arab Suriah (SARC) ambil bagian dalam operasi ini. Mereka membutuhkan alat berat untuk menyingkirkan puing-puing demi memuluskan perjalanan bus pengangkut pengungsi yang hendak ke Aleppo timur yang merupakan jalan maut, kata Mardini.

Gasser juga mengawasi pengungsian dari Madaya dan kota tua Homs selama perang yang sudah brlangsung enam tahun itu.

"Laporan yang kami dapatkan dari dalam kota dan yang diceritakan kolega-kolega kami kepada saya sungguh menyayat hati. Orang-orang benar-benar kelaparan, kecewa, dalam kondisi terburuk," kata Mardini.

"Namun mereka akhirnya gembira sekali menyaksikan kami, mereka berterimakasih kepada kami telah sampai di sana, kendati kami telah mengecewakan mereka, karena ini agak terlalu terlambat, tetapi ini tetap penting," sambung dia.

Pihak berwenang Suriah melakukan skrining ringan kepada para pengungsi untuk memeriksa mana di antara pengungsi yang tidak memiliki identitas resmi.

"Sejauh ini, mayoritas besar yang diungsikan hari ini adalah penduduk sipil," kata dia.


Credit  ANTARA News


Ribuan penduduk Aleppo mulai diungsikan

Ribuan penduduk Aleppo mulai diungsikan
Tiga anak berjalan bersama saat mereka menghindar semakin jauh di wilayah kekuasaan pemberontak Aleppo, Suriah, Selasa (13/12). (REUTERS/Abdalrhman Ismail)
 
Aleppo, Suriah/Beirut (CB) - Operasi mengungsikan ribuan penduduk dan pejuang pemberontak dari benteng terakhir pemberontak di Aleppo dimulai Kamis waktu setempat sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjat yang akan mengakhiri perang bertahun-tahun di kota itu dan sekaligus menandai kemenangan besar Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sebuah konvoi terdiri dari rangkaian ambulans dan bus membawa sekitar 1.000 orang meninggalkan daerah kekuasaan pemberontak yang sudah porak poranda itu yang dikepung dan dibombardir selama berbulan-bulan oleh pasukan pemerintah Suriah.

Televisi pemerintah Suriah kemudian melaporkan bahwa dua konvoi berikutnya terdiri dari 15 bus juga telah meninggalkan Aleppo timur. Konvoi kedua telah mencapai daerah al-Rashideen yang dikuasai pemberontak.

Para wanita berteriak bersuka cita begitu bus-bus itu melewati daerah yang dikuasai pemerintah dan beberapa di antara mereka melambaikan bendera Suriah. Assad berkata dalam video bahwa merebut kembali Aleppo adalah momen bersejarah.

Seorang perempuan tua yang berkumpul dengan lainnya di sebuah wilayah pemerintah yang menyaksikan konvoi itu menengadahkan kedua tangannya sembari berkata, "Tuhan selamatkan kami dari krisis ini dan dari militan. Mereka hanya membawa kami ke kehancuran."

Wissam Zarqa, seorang guru bahasa Inggris di zona pemberontak, mengatakan kebanyakan orang bergembira meninggalkan kota itu dengan aman. Namun dia berkata, "Beberapa di antara mereka marah karena harus meninggalkan kota mereka. Saya melihat beberapa di antara mereka menangis. Ini juga yang sebagian merupakan perasaan saya."

Sebelumnya ambulans-ambulans yang berusaha mengevakuasi penduduk ditembaki oleh para petempur yang loyal kepada pemerintah Suriah sehingga melukai tiga orang.

"Ribuan orang membutuhkan evakuasi, namun yang pertama dan paling mendesak adalah yang terluka, yang sakit dan anak-anak, termasuk bayi," kata Jan Egeland, penasihat kemanusiaan PBB untuk Suriah.

Di belakang yang mereka tinggalkan adalah gedung-gedung kosong, reruntuhan beton dan dinding-dinding penuh lubang peluru, di mana puluhan ribu orang tinggal sampai hari terakhir di bawah bombardemen hebat, bahkan setelah fasilitas medis dan penyelamatan ambruk.

Pusat perekonomian bersinar yang terkenal dengan situs-situs kunonya itu hancur lebur akibat perang yang sudah menewaskan lebih dari 300.000 orang, menciptakan krisis pengungsi terburuk di dunia dan mendorong lahirnya ISIS.



Credit  ANTARA News




Pasca-Aleppo, Israel ingatkan Iran jangan ganggu macan jika tak mau diterkam


 
Pasca-Aleppo, Israel ingatkan Iran jangan ganggu macan jika tak mau diterkam
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Dan Balilty/Pool)
Jangan mengancam kami. Kami bukan kelinci, kami harimau. Jika kalian mengancam kami, kalian membahayakan diri kalian sendiri
Yerusalem (CB) - Setelah Aleppo jatuh sepenuhnya ke tangan pasukan pemerintah Suriah dukungan Rusia dan Iran, negara Israel yang bertetangga dengan Suriah tiba-tiba merasa ada ancaman potensial di perbatasannya dan melihat konflik lebih luas lagi di Timur Tengah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan Israel memang sangat mengkhawatirkan Iran yang posisi dan perang terselubungnya di Suriah semakin kuat setelah menghancurkan pasukan pemberontak Suriah di Aleppo.

Pada sebuah pertemuan di Astana dengan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Netanyahu ditanya apakah dia memiliki pesan kepada Presiden Iran Hassan Rouhani yang akan mengunjungi Kazakhstan pekan depan.

Netanyahu menjawab, "Jangan mengancam kami. Kami bukan kelinci, kami harimau. Jika kalian mengancam kami, kalian membahayakan diri kalian sendiri."

Ketika ditanya Nazarbayev apakah dia benar-benar percaya Iran ingin menghancurkan Israela, Netanyahu menjawab, "Ya, saya percaya."

Perang saudara selama sekitar lima tahun di Suriah telah membuat Iran bisa meningkatkan pengaruhnya di seluruh kawasan Timur Tengah.

Baik melalui pasukan Pengawal Revolusinya atau melalui sekutu-sekutu terselubungnya dalam komunitas Syiah, khususnya milisi Hizbullah di Lebanon, jangkauan pengaruh Iran kini membentang dari Afghanistan sampai Mediterania atau Laut Tengah.

Senjata Iran kini bisa masuk Laut Tengah lewat Tartus di pantai selatan Suriah dan Israel khawatir Hizbullah dukungan Iran bisa melancarkan serangan baru ke dalam wilayah Israel.

Dalam beberapa bulan ini terjadi beberapa insiden di perbatasan Israel-Lebonon di mana Hizbullah pernah berperang melawan Israel pada 2006 yang menewaskan sekitar 1.600 warga Lebonan dan 160 warga Israel. Saat itu banyak penduduk Israel dan Lebanon yang mengungsi, sedangkan infrastruktur besar di Lebanon selatan dan beberapa bagian di Beirut rusak binasa.

Kendati Hizbullah juga menderita dalam perang di Suriah yang menurut Israel telah kehilangan 1.700 pejuangnya dan 7.000 lainnya terluka, kelompok milisi Syiah itu telah mampu memperbarui stok persenjataannya dan setidaknya mengumpulkan 100.000 roket.

Dalam beberapa pekan ini terjadi serangan udara yang menyasar Suriah selatan dan di dekat Damaskus. Suriah menuduh Israel melakukan serangan udara itu.

Seperti dikutip Reuters, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman berkilah Israel sedang menggagalkan penyelundupan senjata canggih, perlengkapan militer dan senjata pemusnah massal dari Suriah ke Hizbullah.



Credit  ANTARA News






Wawancara Maria Chin: Saya Percaya kepada People Power


 Wawancara Maria Chin: Saya Percaya kepada People Power
Maria Chin Abdullah: Saya Percaya kepada People Power. TEMPO/Anton Septian
CB, Jakarta - Maria Chin Abdullah memimpin gerakan Bersih 2.0 sejak 2013 untuk memperbaiki sistem pemilihan umum, memerangi korupsi, dan mereformasi institusi publik di Malaysia. Bulan lalu, sehari menjelang unjuk rasa kelima atau Bersih 5, Maria ditahan polisi. Selama 10 hari ia dikurung di ruang isolasi.

Perseteruan dengan Perdana Menteri Najib Abdul Razak dalam kasus aliran dana ilegal 1MDB tidak membuat perempuan 60 tahun ini surut. Maria geram melihat ada uang yang lenyap dari 1MBD. “Itu uang rakyat,” katanya.

Kepada Efri Ritonga, Anton Septian, Ayu Primasandi, dan Gadi Makitan dari Tempo, di Malaysia, Selasa, 6 Desember 2016, ibu tiga anak ini bercerita tentang perjuangan Bersih 2.0. Petikannya:

Bagaimana kronologi penahanan Anda?
Pada 18 November, atau sehari sebelum demonstrasi, polisi datang (ke Sekretariat Bersih 2.0) untuk menangkapi kami. Semua telepon genggam, komputer, dan dokumen dirampas. Saya dibawa ke Jinjang Prison. Sedangkan Mandeep Singh, Manajer Sekretariat, dibawa ke kantor polisi.

Besoknya saya dipindahkan ke kantor polisi. Saya diberi tahu dituduh melanggar Pasal 124-C Kanun Kesiksaan dan mengancam demokrasi parlementer. Polisi juga memakai Undang-Undang SOSMA atau Security Offences (Special Measures) Act 2012. Dengan undang-undang itu, seseorang bisa ditahan 48 jam tanpa pengacara, tanpa pengadilan, tanpa diberi tahu tuduhannya. Setelah 48 jam, polisi bisa menahan lagi maksimum 28 hari.

Total yang ditahan pada hari itu 16 orang, termasuk saya. Ada mahasiswa, para penggerak demo, dan politikus. Semua dibebaskan dalam waktu singkat, kecuali saya.

Bagaimana perlakuan yang Anda terima?

Setelah 48 jam lewat, polisi menahan saya delapan hari lagi. Saya ditempatkan di sel isolasi. Tidak ada kontak dengan dunia luar, tanpa jendela, tanpa kipas angin, tanpa kasur, hanya semen dengan papan kayu. Pada hari keempat, baru mereka memberi saya kasur setelah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia datang. Polisi juga memberi dua set baju tahanan, tapi saya tidak dapat mengganti pakaian dalam.

Apa status hukum Anda saat ini?

Polisi belum mengenakan status hukum kepada saya. Mereka masih mengumpulkan saksi. Saya memang dibebaskan dari tahanan, tapi investigasi terus berjalan. Setelah investigasi kelar, mereka bisa menuduh saya karena batas waktu investigasi 28 hari adalah 16 Desember.

Apa saja upaya aparat membungkam gerakan Bersih 2.0?

Aparat membangun citra kami terhubung dengan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Mereka juga mengatakan, “Anda punya banyak uang, kenapa tidak bergerak di bidang pendidikan atau hak asasi manusia saja?” Kami tidak punya uang 3,2 miliar ringgit yang katanya dari George Soros. Kami hanya menerima uang dari Soros pada 2010-2011 (sebesar 70 ribu ringgit atau sekitar Rp 210 juta). Setelah itu kami menolak bantuan dari Soros atau pihak lain.

Bagaimana metode pengumpulan dana Bersih?

Kami membuka rekening sumbangan publik. Nilai minimum sumbangan 5 ringgit, maksimum tidak terbatas. Rata-rata masyarakat menyumbang 50-100 ringgit. Sebagian besar berasal dari dalam negeri.

Pernah mencoba berbicara kepada pemerintah?

Hal yang mengecewakan adalah anggota kabinet tutup mata terhadap korupsi. Kasus 1MDB adalah korupsi besar. Tapi semua orang di kabinet berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kejaksaan juga menyatakan tidak ada korupsi.

Bersih menanyakan uang 2,6 miliar ringgit yang masuk ke rekening Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Dana itu ditransfer ke rekening lain yang kami tidak tahu siapa mereka. Untuk apa uang itu? Dia tidak bisa mengatakan tidak tahu apa yang terjadi pada uang tersebut. Itu uang rakyat.

Apa tindakan komisi pemberantasan korupsi Malaysia?

Begitu mulai menyelidiki kasus ini, pejabat MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission) ditahan polisi. Setelah itu, hasil investigasi MACC menyatakan tidak dapat mengenakan tuduhan apa pun (dalam kasus 1MDB).

Bersih 2.0 tidak didukung pejabat pemerintah dan MACC, yakin bisa berhasil?

Saya percaya pada people power. Karena itu, demonstrasi penting sebagai sumber kekuatan. Kami punya pengalaman dengan people power ketika mengusir kolonial. Kami mendapat dukungan dari mantan perdana menteri Mahathir Mohamad. Dia ikut berdemonstrasi. Banyaknya uang yang dicuri di 1MDB membuat dia bertanya kepada Najib.

Strategi untuk melakukan perubahan?

Pertama, kami ingin lebih banyak generasi muda mendaftar pemilu supaya mereka bisa mengubah pemerintah. Kedua, negara ini butuh reformasi pemilihan. Saat ini tidak ada jaminan tidak adanya pemilih bayaran. Kami juga hendak membatasi masa jabatan perdana menteri.




Credit  TEMPO.CO





Perang di Yaman, Unicef: Setiap 10 Menit Satu Anak Tewas



 Perang di Yaman, Unicef: Setiap 10 Menit Satu Anak Tewas   
Seorang perawat menggendong anak kurang gizi di rumah sakit di Sanaa, Yaman, 28 Juli 2015. Perang di Yaman telah menewaskan lebih dari 3.500 orang. UNICEF mengatakan korban tewas termasuk 365 anak-anak. REUTERS/Khaled Abdullah
 
CBSanaa - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah anak-anak (Unicef) melaporkan, setiap sepuluh menit, satu anak di Yaman meninggal karena kekurangan gizi akut, diare, dan infeksi saluran pernapasan.

Anak-anak ini menjadi korban dari perang selama dua tahun antara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi melawan pemberontak Ansarullah Houthi, yang menguasai wilayah utara Yaman.

 

Unicef mencatat sedikitnya 462 ribu anak di Yaman menderita kurang gizi yang teramat parah hingga menurunkan berat badan mereka secara drastis. Jumlah anak yang menderita kurang gizi parah ini naik 200 persen sejak 2014.

"Bencana kesehatan anak-anak di negara termiskin di Timur Tengah ini tidak pernah terjadi seperti saat ini," kata Meritxell Relano, pelaksana tugas Unicef di Yaman, sebagaimana dikutip dari Telesurtv.net, 13 Desember 2016.

Pertempuran pasukan koalisi Arab Saudi untuk memberangus pemberontak Houthi terjadi di wilayah yang dikuasai pemberontak, yakni di utara Yaman dan Sanaa, ibu kota Yaman, pada Maret 2015. Pertempuran itu menghancurkan infrastruktur Yaman dan menewaskan lebih dari 10 ribu orang. Sebagian besar yang tewas adalah warga sipil. Sedangkan jutaan orang telah mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka.

Pesawat-pesawat koalisi Saudi juga menyasar sejumlah rumah sakit di Yaman dalam pertempuran dua tahun terakhir. Termasuk rumah sakit yang dijalankan oleh Doctor Without Borders.

Selain dampak perang yang mengerikan di Yaman, bantuan kemanusiaan juga terbatas ke Yaman. Menurut Unicef, dibutuhkan US$ 70 juta atau Rp 930 miliar untuk menyediakan pelayanan nutrisi bagi anak-anak dan para ibu.

Unicef meminta pihak-pihak yang bertikai memberikan akses kepada tim kemanusiaan Unicef untuk menyerahkan bantuan kepada anak-anak yang mengalami gizi buruk parah dan mendukung pelayanan kesehatan di Yaman.




Credit  TEMPO.CO









Kritisi Pemerintah, Website Muslim Populer di Cina Ditutup


 Kritisi Pemerintah, Website Muslim Populer di Cina Ditutup
Sejumlah petugas kepolisian berjaga-jaga saat umat muslim Cina menjalankan salat Idul Adha di jalanan depan masjid di Shanghai, Cina, 12 September 2016. REUTERS/Aly Song
 
CB, Beijing -  Salah satu situs paling populer bagi masyarakat Islam di Cina ditutup setelah menyiarkan petisi meminta Presiden Xi Jinping menghentikan 'penindasan kejam' terhadap aktivis.

Sejak tahun 2003, Situs Zhongmu Wang atau 2muslim.com yang mulai beroperasi sejak  2003, pada Rabu 14 Desember 20q6 tidak bisa diakses. Bila diklik, hanya terlihat tulisan tengah dalam pemeliharaan.

Situs itu ditutup setelah memuat surat terbuka kepada pemerintah yang mendesak  penindasan brutal terhadap aktivis dihentikan dan membebaskan dengan segera mereka yang ditahan. Situs itu mengkritik presiden karena  mengabaikan kekerasan terhadap oposisi sejak berkuasa pada 2012, dengan ratusan pengacara, aktivis dan pakar akademik ditahan dan puluhan lagi dipenjarakan.

"Anda tidak bertanggung jawab atas semua kejahatan sistem pemerintahan satu partai, tapi sebagai ketua dan direktur penindasan, Anda harus bertanggung jawab di atas darah dan air mata yang mengalir saat ini. Pada Revolusi Jasmine baru Cina musim semi ini, siapa yang akan mengendarai tank untuk menghantam kami, generasi siswa setelah 1989?" bunyi surat itu.

Pelajar Islam Cina di Universitas Georgia, Yi Sulaiman Gu, mengatakan situs tersebut ditutup sehari setelah ia mengirim surat ke sebuah forum yang sebelum itu menggelar diskusi sensitif tentang isu seperti tindakan Cina terhadap oposisi Islam.

Selaian website, dua akun media sosial  tidak bisa diakses karena mengkritik kebijakan pemerintah.

Cina memiliki lebih 23 juta penduduk yang beragama Islam meskipun perkiraan independen ada sekitar 50 juta jiwa. Ini menempatkan Cina berada di antara 10 negara berpenduduk Islam terbesar.

Meskipun Konstitusi Cina melindungi kebebasan beragama, pemerintah menetapkan batas tegas. Pemerintah hanya mengakui lima kepercayaan dan mengontrol pesan yang disampaikan.

Selama bertahun-tahun, umat Islam yang mayoritas berdomisili di Xinjiang, telah dibatasi untuk mengekspresikan keimannya. Propinsi yang dihuni 10 juta etnis minoritas Uighur beragama Islam, terus  teror, ratusan nyawa melayang.

Minoritas Muslim Uighur, kerap mengeluhkan diskriminasi oleh pemerintah Cina Sementara Beijing mengatakan sedang memerangi ekstremisme agama dan separatisme di sana.



Credit  TEMPO.CO





Putin, Trump, dan Duterte, Manusia Paling Berkuasa di Dunia 2016



 Putin, Trump, dan Duterte, Manusia Paling Berkuasa di Dunia 2016
Presiden Rusia Vladimir Putin memeriksa paspor yang akan diberikan ke aktor laga Amerika Serikat, Steven Seagal di Kremlin di Moskow, Rusia, 25 November 2016. REUTERS
 
CBNew York - Presiden Rusia Vladimir Putin dinobatkan sebagai manusia paling berkuasa di dunia pada 2016 menurut majalah Forbes. Ini keempat kalinya Putin berada di urutan pertama sebagai manusia paling berkuasa sejagat.

"Presiden Rusia ini telah memberikan pengaruhnya di hampir setiap sudut dunia. Dari tanah airnya ke Suriah hingga ke pemilihan Presiden Amerika Serikat, Putin terus mendapatkan apa yang dia inginkan," tulis Forbes, majalah bisnis Amerika Serikat.

 

Di urutan kedua sebagai orang paling berkuasa di dunia adalah presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Peringkatnya melejit pesat. Sebelumnya, pada 2015, Forbes menempatkannya di peringkat 72, tapi sekarang dia berada di urutan kedua.

"Mendapat imunitas terhadap skandal, parlemen dan kongres di pihaknya, dan sosok dengan kekayaan bersih triliunan," tulis Forbes.

Sedangkan urutan ketiga ditempati Kanselir Jerman Angela Merkel, yang menjadi pelindung bagi perekonomian Eropa selama sebelas tahun. Merkel pun berencana maju dalam pemilihan Kanselir Jerman tahun depan.

Posisi Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang akan digantikan Donald Trump, melorot dari orang nomor dua paling berpengaruh di dunia pada 2015 menjadi urutan 48 tahun ini.

Untuk urutan keempat ditempati Presiden Cina Xi Jinping dan kelima ditempati Paus Fransiskus sebagai orang paling berkuasa di muka bumi ini. Pendatang baru sebagai sosok paling berkuasa di dunia 2016 versi Forbes diraih Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang menempati posisi ke-70.

Forbes menempatkan 74 sosok paling berkuasa di dunia untuk 2016. Mereka semua dianggap sebagai sosok yang menggerakkan dan mengguncang dunia.



Credit  TEMPO.CO





Potret Kehancuran Salah Satu Masjid Tertua di Dunia Akibat Konflik Suriah


 Potret Kehancuran Salah Satu Masjid Tertua di Dunia Akibat Konflik Suriah
Reruntuhan bangunan mengelilingi kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua di dunia. REUTERS/Omar Sanadiki

 Potret Kehancuran Salah Satu Masjid Tertua di Dunia Akibat Konflik Suriah
Kondisi kerusakan bangunan di kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. Masjid yang dianggap sebagai tempat suci ke empat dalam Islam ini mulai digempur dalam konflik pada 2014. REUTERS/Omar Sanadiki

 Potret Kehancuran Salah Satu Masjid Tertua di Dunia Akibat Konflik Suriah
Seorang anggota pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, berada di antara puing-puing bangunan di kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. Bentrokan antara pasukan Presiden Bashar al-Assad dan pemberontak telah merusak beberapa situs dan gedung bersejarah di seluruh Suriah. REUTERS/Omar Sanadiki

 Potret Kehancuran Salah Satu Masjid Tertua di Dunia Akibat Konflik Suriah
Seorang anggota pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, mengibarkan bendera Suriah di antara puing-puing bangunan di kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. REUTERS/Omar Sanadiki
 Potret Kehancuran Salah Satu Masjid Tertua di Dunia Akibat Konflik Suriah
Seorang anggota pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, mengibarkan bendera Suriah di antara puing-puing bangunan di kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. REUTERS/Omar Sanadiki







Credit  tempo.co










Kamis, 15 Desember 2016

MK Tolak Gugatan UU Tax Amnesty


 
MK Tolak Gugatan UU Tax Amnesty Foto: Ari Saputra


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini artinya UU tax amnesty bisa berjalan sesuai yang telah ditentukan.

"Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya," kata Ketua Majelis MK Arief Hidayat dalam pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Diketahui ada empat permohonan uji materi dalam persidangan yang berlangsung sejak empat bulan yang lalu. Perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/PUU-XlV/2016 dan 63/PUU-XlV/2016.

Para pemohon ini adalah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Leni lndrawati, Yayasan Satu Keadilan, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh lndonesia (KSPSI).

Pembacaan putusan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama dengan Sekjend Kemenkeu Hadiyanto, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan jajaran eselon I Kemenkeu lainnya. Kemudian juga turut hadir perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.



Credit  finance.detik.com


Sri Mulyani: Putusan MK Hapus Keraguan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty



Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty memberikan kepastian secara hukum. Diharapkan masyarakat Indonesia tidak ragu lagi untuk mengikuti program tersebut.

"Tentunya saya berharap, dengan keputusan ini menghilangkan keraguan dari para wajib pajak yang akan mengikuti tax amnesty," kata Sri Mulyani di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

"Saya berharap bahwa wajib pajak yang merasakan, dari sisi kepatuhan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak selama ini yang masih belum lengkap untuk bisa menggunakan UU Tax Amnesty ini di dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhannya," paparnya.

Program tax amnesty masih akan berlangsung sampai dengan Maret 2017. Bagi yang ingin mendapatkan fasilitas lebih baik berupa tarif yang lebih rendah, maka ada sisa dua minggu untuk periode kedua.

"Sekarang kita ada di periode atau tahap kedua dari pelaksanaan UU Tax Amnesty. Dengan keputusan MK ini, tentu diharapkan terdapat kepastian bagi seluruh wajib pajak yang selama ini mengikuti tax amnesty pada periode pertama, dan sekarang periode kedua meskipun masih ada sekitar tiga minggu," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah, kata Sri Mulyani juga dapat melanjutkan penyelesaian undang-undang (UU) yang meliputi reformasi perpajakan secara keseluruhan. Ada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN yang tengah dalam pengajuan revisi.

"Kita berharap seluruh paket peraturan perundangan merupakan suatu pilar dari keseluruhan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan juga akan bertujuan untuk memperbaiki institusi Direktorat Jenderal Pajak baik itu dari sisi database, dan teknologi informasi," tegasnya.




Credit  finance.detik.com


Ditolak MK, Ini Kata Penggugat Tax Amnesty


Ditolak MK, Ini Kata Penggugat Tax Amnesty  
Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan demikian program tax amnesty tetap berjalan hingga Maret 2017.

Agus Supriadi yang merupakan kuasa hukum dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) atas perkara nomor registasi 63/PUU-XIV/2016 menghargai putusan MK. Walaupun masih ada keyakinan atas pengajuan gugatan.

"Sebenarnya kita berharap itu adalah persoalan, ada salah satu pasal, terutama di pasal 20 itu menurut kami bertentangan dengan UU keterbukaan informasi," kata Agus di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Pasal 21 dalam UU pengampunan pajak berbunyi Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain.

"Tetapi tetap apapun hasil di sini kami tetap menghargai putusan dari MK," ujarnya.

Agus menilai masih ada salah satu pasal yang bisa digugat kembali, yakni pasal 20. Di mana atas putusan MK memposisikan pasal tersebut sebagai konstitusional bersayarat.

Pasal 20 berbunyi, data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

"Bisa saja, pasal 20, karena ada pertimbangannya bahwa pasal 20 itu konstitusionalnya bersyarat. Jadi masih bisa diajukan gugatan kembali," tandasnya.


Credit  finance.detik.com

















Sambut Jokowi, Rouhani Sebut Iran dan Indonesia Bela Palestina


 
Sambut Jokowi, Rouhani Sebut Iran dan Indonesia Bela Palestina
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Iran Hassan Rouhani saksikan penandatangan kerjasama kedua negara di Teheran, Rabu (14/12/2016). Foto / Mehr News
 
TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani menyambut kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Teheran, hari Rabu. Rouhani mengatakan Iran dan Indonesia sama-sama berkomitmen membela hak-hak rakyat Palestina.

Empat nota kesepahaman ditandatangani di hadapan kedua presiden. Empat nota kesepahaman itu mencakup kerjasama timbal balik hukum dalam masalah pidana, ekstradisi penjahat, kerjasama listrik dan energi terbarukan, dan investasi antara kedua negara.

Teheran juga bertekad untuk mempererat hubungan dengan Jakarta. ”Iran menyambut peningkatkan hubungan ekonomi, politik, budaya dan sektor ilmiah dengan Indonesia dan siap untuk memasok energi untuk negara ini,” kata Presiden Rouhani.

”Jika negara dan bank swasta menjalin hubungan lebih dekat satu sama lain, kita dapat menyaksikan perkembangan lebih cepat dari hubungan komersial dan usaha patungan,” ujarnya.

Terkait isu Timur Tengah, Rouhani menegaskan bahwa Iran dan Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk membela hak-hak rakyat Palestina.”Kedua negara mencapai tujuan bersama dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan dapat bekerja sama lebih erat dalam menciptakan keamanan di Suriah, Irak dan Yaman dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat di negara yang dilanda perang tersebut,” kata Rouhani.

Sementara itu, Presiden Jokowi menekankan tekad Indonesia untuk mengembangkan hubungan dengan Iran.”Kami percaya bahwa ada kesempatan besar untuk memperluas kerjasama perdagangan dan investasi dengan Iran, yang dibangun dari pelaksanaan  kesepakatan nuklir dan pencabutan sanksi,” katanya,  seperti dikutip Mehr News, Kamis (15/12/2016).



Credit  sindonews.com






Ditakutkan Serang Kapal Induk AS, Kapal Selam Nuklir Rusia Diburu NATO


 
Ditakutkan Serang Kapal Induk AS, Kapal Selam Nuklir Rusia Diburu NATO
Kapal selam nuklir Rusia tipe Oscar II-class yang diburu NATO. Foto / Wikipedia
 
WASHINGTON - Kapal dan jet-jet tempur NATO dikerahkan untuk memburu dua kapal selam nuklir yang diduga berkeliaran di Laut Mediterania. NATO takut kedua kapal selam nuklir Rusia itu akan menyerang kapal induk Amerika Serikat (AS) dan Prancis yang beroperasi di lepas pantai Suriah.

Kapal induk AS dan Prancis selama ini melakukan serangan terhadap basis ISIS dari lepas pantai Suriah.

Kdua kapal selam nuklir Rusia yang diburu NATO adalah kapal selam tipe Oscar II-class. Kapal selam nuklir Rusia ini dibangun selama Perang Dingin dan dirancang untuk mengusik pertahanan kapal induk AS.

Kapal selam nuklir Rusia yang membuat waswas NATO itu memiliki panjang 154 meter panjang dan lebar 18 meter. Kapal dirancang untuk membawa 24 rudal jelajah berkemampuan nuklir. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan enam tabung torpedo, yang masing-masing juga mampu meluncurkan rudal.

Pihak NATO membenarkan bahwa kapal dan sejumlah jet tempur dari Maritime Patrol Aircraft (MPA) telah dikerahkan ke Laut Mediterania untuk memburu kapal selam pembunuh milik rezim Presiden Vladimir Putin tersebut.

Sementara itu, Washington berjanji untuk mengirim lebih banyak kapal perang ke Suriah untuk menghadapi intimidasi Rusia.

“Jelas, ketika hal-hal menjadi lebih intens, Anda akan melihat kehadiran kapal tambahan,” kata pejabat Angkatan Laut AS, Laksamana James G.Foggo III, mengacu pada rencana pengerahan banyak kapal perang AS ke perairan Suriah, seperti dikutip Daily Star, semalam (14/12/2016).

Credit  sindonews.com





ISIS Rebut 30 Tank Rusia dan Sejumlah Rudal Grad di Palmyra



ISIS Rebut 30 Tank Rusia dan Sejumlah Rudal Grad di Palmyra
Para militan ISIS merebut persenjataan Rusia yang ditinggalkan di Palmyra, Suriah. Foto / IB Times / Amaq
 
PALMYRA - Kelompok Islamic State atau ISIS merebut serangkan persenjataan Rusia, termasuk 30 tank dan sejumlah rudal Grad saat menyerbu Palmyra, Suriah. Kota kuno Palmyra itu sejatinya sudah berhasil dikuasai pasukan Suriah, tapi direbut kembali oleh ISIS dalam serangan 10 Desember lalu.

Kemenangan pasukan Suriah yang dibantu Rusia saat itu bahkan dirayakan dengan menggelar konser di reruntuhan banguanan-bangunan kuno yang dihancurkan ISIS di Palmyra. Namun, kini Suriah kehilangan lagi kota bersejarah itu.

Rusia telah menyalahkan Amerika Serikat (AS) yang mereka tuduh sengaja membiarkan kelompok ISIS dari Irak lari ke Palmyra.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), mengatakan ISIS telah menguasai berbagai persenjataan yang ditinggalkan oleh Rusia di Palmyra.

Kelompok ISIS melalui medianya, Amaq, juga mengonfirmasi bahwa mereka memang berhasil merebut berbagai senjata Rusia. Melalui medianya itu pula, para militan ISIS berpose di samping tank-tank dan kendaraan lapis baja Rusia yang mereka rebut.

Laporan terbaru, yang dikutip dari IB Times, Rabu (14/12/2016), menyebut para militan ISIS sedang menuju ke pangkalan udara T4, Tiyas, yang terletak sekitar 100 km dari Homs dan 60km dari Palmyra, yang digunakan oleh pasukan Rusia. ISIS melalui medianya tersebut juga mengklaim bahwa mereka telah mengambil alih ladang minyak dan gas terdekat.

Militer Rusia dan Suriah belum berkomentar atas jatuhnya persenjataan Moskow di Palmyra ke tangan kelompok ISIS.




Credit  sindonews.com


Jenderal AS: Memalukan, ISIS Rebut Senjata Rusia di Palmyra

 
Jenderal AS: Memalukan, ISIS Rebut Senjata Rusia di Palmyra
Para militan ISIS merebut persenjataan Rusia yang ditinggalkan di Palmyra, Suriah. Foto / IB Times / Amaq
 
WASHINGTON - Komandan Operation Resolve Inherent (operasi koalisi yang dipimpin Amerika Serikat) Letnan Jenderal Stephen Townsend menyebut insiden direbutnya persenjataan Rusia di Palmyra, Suriah, oleh kelompok ISIS sebagai hal memalukan. Jenderal AS ini siap menyerang ISIS di Palmyra jika Rusia dan Suriah tidak melakukannya.

ISIS sebelumnya dilaporkan merebut sekitar 30 tank dan senjata Rusia lainnya termasuk sejumlah rudal Grad yang ditinggalkan di Palmyra. Para militan ISIS telah pamer dengan berpose di samping persenjataan Rusia yang mereka kuasai.

”Kami percaya itu termasuk beberapa kendaraan lapis baja dan berbagai senjata berat lainnya, mungkin beberapa peralatan pertahanan udara,” kata Townsend kepada wartawan hari Rabu.

 

Meski demikian, jenderal AS ini menolak menjelaskan rinci jenis senjata Rusia yang dikuasai kelompok ISIS yang kembali menduduki kota kuno di Suriah tersebut.”Saya tidak peduli untuk menampilkan ukuran, jenis, atau nomor. Semuanya,” ucapnya.

”Pada dasarnya, apa pun yang mereka rebut menimbulkan ancaman bagi koalisi,” lanjut Townsend. ”Jika Rusia dan rezim (Suriah) tidak menyerang, kita akan (menyerangnya),” imbuh jenderal AS ini, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (15/12/2016).

Towndend berujar, jatuhnya Palmyra ke tangan ISIS merupakan hal memalukan bagi Rusia yang telah membantu rezim Suriah membebaskan kota kuno itu pada Maret lalu.

”Saya berharap bahwa Rusia dan rezim (Suriah) akan membahas di sini, dalam waktu singkat,” kata Townsend. ”Mereka kehilangan, itu terserah mereka untuk merebutnya kembali.”

Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad menuduh koalisi pimpinan AS menutup mata dengan membiarkan kelompok teroris ISIS melakukan serangan besar di Palmyra.

”Ini adalah respons terhadap apa yang terjadi di Aleppo, kemajuan Angkatan Darat Arab Suriah, dan mereka ingin membuat ini, atau katakanlah, untuk melemahkan kemenangan (Suriah) di Aleppo,” kata Assad.
”Kami membebaskan Palmyra seperti sebelumnya, kami akan membebaskan sekali lagi. Ini adalah perang, kadang-kadang Anda menang dan kadang-kadang Anda kalah,” ujar Assad kepada stasiun televisi Rossiya 24.




Credit  sindonews.com






China Menginstal Sistem Senjata Canggih di Laut China Selatan



 
China Menginstal Sistem Senjata Canggih di Laut China Selatan
Citra satelit ungkap penginstalan sistem senjata canggih di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan oleh China. Foto / CSIS / AMTI / DigitalGlobe

WASHINGTON - China terpantau satelit telah menginstal sistem persenjataan canggih di tujuh pulau buatan yang dibangun di kawasan Laut China Selatan. Sistem senjata canggih yang diinstal Beijing itu termasuk senjata anti-pesawat dan sistem anti-rudal.

Kegiatan China di kawasan sengketa itu diungkap Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)—kelompok think tank Amerika Serikat (AS)—mengutip citra satelit terbaru, pada Rabu.

AMTI mengatakan temuannya dibeberkan meskipun pemimpin China berdalih tidak memiliki niat untuk melakukan militerisasi di pulau-pulau buatan di kawasan Laut China Selatan. Kawasan itu disengketakan oleh China dan beberapa negara Asia.

 

AMTI mengatakan ada pembangunan struktur heksagonal di terumbu Fiery Cross, Mischief dan Subi di Kepulauan Spratly sejak Juni dan Juli lalu. China sebelumnya juga terungkap telah membangun landasan pacu raksasa di pulau-pulau tersebut.

”Sekarang tampaknya bahwa struktur ini merupakan evolusi dari benteng titik pertahanan yang sudah dibangun di fasilitas China yang lebih kecil di terumbu Gaven, Hughes, Johnson, dan terumbu Cuarteron,” kata pihak AMTI mengutip citra satelit yang diambil pada bulan November, seperti dikutip Reuters, Kamis (15/12/2016).

Menurut AMTI, gambar satelit dari terumbu Hughes dan Gaven menunjukkan keberadaan senjata anti-pesawat dan sistem senjata CIWS untuk melindungi diri terhadap serangan rudal jelajah. Sedangkan citra satelit yang diambil dari terumbu Fiery Cross menunjukkan menara yang diduga terdapat radar.

”Senjata dan kemungkinan keberadaan CIWS ini menunjukkan bahwa Beijing serius tentang pertahanan di pulau buatan dalam kasus kontingensi bersenjata di Laut China Selatan,” lanjut AMTI.

Direktur AMTI Greg Poling mengatakan AMTI telah menghabiskan sekitar sebulan untuk mencoba mencari tahu apa tujuan dari struktur yang dibangun China. ”Ini adalah pertama kalinya kami yakin dengan mengatakan mereka (menginstal) anti-pesawat dan emplasemen CIWS. Kami tidak tahu bahwa mereka memiliki sistem ini secara besar dan maju di sana,” ujarnya.

”Ini adalah militerisasi. Orang China bisa membantah bahwa itu hanya untuk tujuan defensif, tetapi jika Anda sedang membangun senjata anti-pesawat raksasa dan emplasemen CIWS, itu berarti bahwa Anda melakukan persiapan untuk konflik di masa depan,” ujar Poling.

Pemerintah maupun militer China belum merespons laporan kelompok think tank AS perihal penginstalan persenjataan canggih Beijing di Laut China Selatan.



Credit  sindonews.com


China Disebut Persenjatai Pulau Buatan di LCS


China Disebut Persenjatai Pulau Buatan di LCS Ilustrasi sistem persenjataan. (Antara/M Risyal Hidayat)
 
Jakarta, CB -- Think tank Amerika Serikat menyebut China telah memasang sistem persenjataan seperti peralatan anti serangan udara dan anti rudal di tujuh pulau buatan yang dibuat negara tersebut di Laut China Selatan.

Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) di Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan temuan yang didukung citra satelit ini mencuat meski China telah menyatakan tidak berniat memiliterisasi pulau-pulau di rute perdagangan strategis.

Sebagaimana diberitakan Reuters, Kamis (15/12), AMTI menyatakan sempat melacak konstruksi pembangunan berbentuk segi delapan di Fiery Cross, terumbu karang Mischief dan Subi di Kepulauan Spratly sejak Juni dan Juli. China juga telah membangun landasan terbang militer di sana.

"Struktur bangunan ini tampak seperti evolusi dari titik pertahanan yang telah dibangun sebelumnya di fasilitas-fasilitas lebih kecil milik China, di terumbu karang Gaven, Hughes, Johnson dan Cuarteron," kata AMTI merujuk pada citra satelit yang diambil November lalu.

"Model ini telah mengalami evolusi lain di pangkalan yang jauh lebih besar di Fiery Cross, Subi dan Mischief."

Citra satelit terumbu Hughes dan Gaven menunjukkan benda yang tampak seperti senjata anti serangan udara dan sistem pertahanan anti rudal, lanjutnya. Sementara citra dari Fiery Cross menunjukkan menara yang kemungkinan digunakan sebagai radar targeting.

AMTI menyebut menara-menara tersebut diselimuti penutup. Namun, ukuran selimut maupun menara itu sendiri menyiratkan sistem pertahanan yang serupa dengan di sejumlah terumbu karang.

"Senjata-senjata ini menunjukkan Beijing serius soal pertahanan pulau buatannya, jika suatu saat nanti kontingensi bersenjata terjadi di Laut China Selatan," kata AMTI.

"Di antara hal lainnya, peralatan ini akan jadi garis terakhir pertahanan melawan peluru kendali Amerika Serikat ke arah pangkalan udara yang akan segera beroperasi."

Direktur AMTI Greg Poling mengatakan pihaknya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba untuk mencari tahu apa tujuan pembangunan di pulau-pulau tersebut.

"Ini kali pertamanya kami yakin menyatakan benda-benda tersebut adalah senjata anti serangan udara dan anti rudal. Kami tidak tahu mereka mempunyai sistem sebesar dan semaju ini di sana," katanya kepada Reuters.

"Ini adalah upaya militerisasi. China boleh saja menyatakan ini hanya untuk pertahanan, tapi jika Anda membangun senjata raksasa, artinya Anda bersiap menghadapi konflik di masa depan.

"Mereka tetap menyatakan tidak akan melakukan militerisasi, tapi mereka bisa mengerahkan jet tempur dan peluru kendali darat-ke-udara besok jika mereka mau," ujarnya.



Credit  CNN Indonesia















AS Siap Berhadapan Langsung dengan China Terkait LCS



AS Siap Berhadapan Langsung dengan China Terkait LCS Belakangan ini, China dilaporkan telah membangun landasan pacu, pelabuhan, hanggar pesawat, hingga jaringan komunikasi di pulau buatan di wilayah sengketa Laut China Selatan. (U.S. Navy/Handout)
 
Jakarta, CB -- Amerika Serikat siap berhadapan langsung dengan China jika Beijing terus mempertahankan dan memperluas klaim sepihaknya di wilayah Laut China Selatan.

"Kami tidak akan membiarkan wilayah bersama ditutup secara unilateral, tak peduli berapa banyak pangkalan yang dibangun di pulau buatan di LCS. Kami akan bekerja sama jika bisa, tapi kami siap berhadapan langsung jika harus," ujar Kepala Komando Pasifik AS, Harry Harris, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (14/12).

Pernyataan ini diperkirakan akan memperkeruh hubungan antara AS dan China. Kedua negara masih terus saling serang pernyataan sejak China mengkritik presiden terpilih AS, Donald Trump, karena berkomunikasi langsung dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.

Hubungan antara AS dan China sendiri memang sudah panas sejak Washington memutuskan untuk mengerahkan kapal perangnya ke dekat wilayah sengketa Laut China Selatan atas dasar kebebasan berlayar di perairan internasional.

Selama ini, China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang kaya sumber daya alam. Wilayah di jalur perdagangan tersibuk itu juga diklaim oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

China bahkan membangun pulau buatan di wilayah sengketa itu. Belakangan ini, China juga dilaporkan telah membangun landasan pacu, pelabuhan, hanggar pesawat, hingga jaringan komunikasi di pulau buatan tersebut.

Di tengah ketegangan itu, AS memutuskan untuk mengerahkan kapal perangnya ke dekat wilayah sengketa atas dasar kebebasan berlayar di perairan internasional. Meskipun Beijing terus mengkritik, Harris mengatakan bahwa AS akan tetap melakukan patroli tersebut.

"Setelah kemerdekaan, AS berperang untuk memastikan kebebasan berlayar. Ini merupakan prinsip dan menjadi salah satu alasan pasukan kami siap untuk bertempur sekarang," kata Harris.




Credit  CNN Indonesia



Amerika Siap Konfrontasi dengan China di Laut China Selatan

Amerika Siap Konfrontasi dengan China di Laut China Selatan
Kapal perang USS Decatur yang pernah membuat China marah karena patroli di wilayah sengketa di Laut China Selatan (foto atas). Pasukan AS manuver di atas kendaraan amfibi penyerang di Laut China Selatan. Foto-foto / REUTERS / Romeo Ranoco
 
SYDNEY - Amerika Serikat (AS) siap untuk konfrontasi dengan China yang terus mengklaim wilayah maritim melampaui batas di Laut China Selatan. Demikian disampaikan Kepala Komando Pasifik AS Laksamana Harry Harris dalam sebuah pidato di Sydney, hari Rabu.

Komentar itu berpotensi meningkatkan ketegangan kedua negara yang sedang memanas. China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menghasilkan sekitar USD5 triliun setiap tahunnya dari lalu lintas kapal-kapal perdagangan. Namun, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling tumpah tindih.

AS telah meminta China untuk menghormati putusan pengadilan arbitrase di Den Haag awal tahun ini yang membatalkan klaim teritorial Beijing atas perairan strategis di Laut China Selatan. Tapi, kata Harris, Beijing terus bertindak secara ”agresif” sehingga AS siap untuk menanggapinya.

”Kami tidak akan mengizinkan domain bersama ditutup secara sepihak, tidak peduli berapa banyak yang sudah dibangun di pulau buatan di Laut China Selatan,” kata Harris.

”Kami akan bekerja sama ketika kami bisa, tapi kami akan siap untuk menghadapi ketika kami harus (melakukannya),” lanjut Harris, seperti dikutip Reuters, Kamis (15/12/2016).

Amerika Siap Konfrontasi dengan China di Laut China Selatan

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang saat ditanya sikap Beijing terkait komentar pejabat militer AS itu, mengatakan bahwa situasi di Laut China Selatan saat ini stabil berkat kerja keras dari China dan negara-negara lain di wilayah tersebut.

”Kami berharap AS dapat mematuhi janji-janjinya untuk tidak memihak pada sengketa kedaulatan di Laut China Selatan, menghormati upaya negara-negara di kawasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut China Selatan dan berbuat lebih banyak untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di sana,” ujarnya dalam konferensi pers.






Credit  sindonews.com










Turki: Pelaku Bom Istanbul Datang dari Suriah


 
Turki: Pelaku Bom Istanbul Datang dari Suriah Pemerintah Turki menyebut salah satu dari dua pelaku bom bunuh diri datang dari Suriah (Dogan News Agency/Handout via AFP)
 
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan salah satu dari dua pelaku bom di stadion sepak bola Besiktas di Istanbul, akhir pekan lalu, datang dari Suriah.

"Kami selalu mengatakan pada rekan-rekan kami bahwa kami menerima ancaman semacam ini. Dan kini, kami melihat pelaku bom Besiktas juga datang dari Suriah," kata Cavusoglu kepada TGRT TV, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (15/12).

Hanya saja, dia tidak mengatakan pelaku mana yang dia maksud. Diketahui, salah satu pelaku bom menggunakan mobil dalam beraksi, sementara seorang lainnya berjalan kaki mendekati korban sebelum meledakan diri.

Serangan bom tersebut pun telah diklaim oleh salah satu cabang militan Partai Pekerja Kurdi alias PKK. Organisasi ini telah melancarkan perang gerilya, menuntut otonomi selama beberapa dekade, terutama di tenggara Turki.

Otoritas turki menilai Partai Uni Demokrat dan organisasi sayap bersenjatanya, YPG, adalah cabang Partai Pekerja Kurdi alias PKK. Namun, meski ditentang habis-habisan oleh Turki, YPG menerima menerima dukungan internasional karena berperang melawan ISIS di Suriah.

PKK, yang mulai angkat senjata pada 1984 silam, dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga oleh Turki. Serangan bom bunuh diri ganda ini adalah salah satu serangan paling mematikan yang diklaim oleh militan Kurdi dalam sejarah.

Aksi tersebut menewaskan 44 orang yang sebagian besar di antaranya adalah anggota kepolisian. Setidaknya 150 orang lain terluka akibat peristiwa ini.

Awal pekan ini, Kepolisian Turki melaksanakan serangkaian penggerebekan dan menangkap 568 orang yang diduga terkait militan Kurdi. Tindakan tegas ditingkatkan menyusul serangan tersebut.

Sejumlah anggota Partai Demokrat Rakyat yang mendukung Kurdi pun turut ditangkap setelah peristiwa yang memakan puluhan jiwa tersebut. Partai tersebut adalah partai kedua terbesar di parlemen Turki.

Presiden Tayyip Erdogan menuding partai tersebut terkait dengan PKK. Namun, tudingan ditampik oleh partai Kurdi pertama yang menduduki kursi di parlemen itu.



Credit  CNN Indonesia





AS Siap Incar Senjata Sitaan ISIS di Palmyra



AS Siap Incar Senjata Sitaan ISIS di Palmyra Senjata yang direbut ISIS di Suriah bisa jadi mengancam koalisi Amerika Serikat. (Reuters/Umit Bektas)
 
Jakarta, CB -- Militer Amerika Serikat menyatakan siap mengincar senjata-senjata yang disita oleh kelompok teror ISIS saat merebut Palmyra, Suriah. Keberadaan senjata sitaan itu dinilai bisa jadi ancaman bagi koalisi AS di kawasan tersebut.

Kepala Pasukan Anti-ISIS Letnan Jenderal Stephen Townsend, Kamis (15/12), melalui arahan via komunikasi video ke Pentagon mengatakan persenjataan itu kemungkinan terdiri atas tank, senjata api, peralatan anti serangan udara atau alat berat lainnya.

Dia berharap Rusia atau Suriah bisa segera merebut kembali Palmyra dan menetralisir ancaman tersebut. Walau demikian, dia memperingatkan, pihaknya akan siap melancarkan serangan jika dibutuhkan, termasuk ketika persenjataan yang dia maksud dibawa keluar dari kota.

"Pada dasarnya apapun yang mereka sita memberikan ancaman kepada koalisi, tapi kita bisa mengatasi ancaman itu dan kita akan mengatasinya," kata Townsend sebagaimana dikutip Reuters.

"Saya kira kita akan punya kesempatan untuk menyerang peralatan itu dan membunuh militan ISIS yang mengoperasikannya segera."

Namun tetap, dia menilai Rusia atau Suriah lebih banyak mengerti mengenai situasi di lapangan dan punya posisi lebih baik untuk melakukan reaksi cepat.

"Kita tidak bisa membedakan satu sisi dengan sisi lainnya. Jadi, kita tidak bisa tahu apakah truk dan tank yang kita lihat dioperasikan oleh pasukan rezim (Bashar al Assad), pasukan Rusia atau ISIS," ujarnya.

Kota yang dipenuhi reruntuhan masa Romawi itu sempat direbut dari para militan, Maret lalu. Peristiwa ini disebut sebagai kemenangan besar bagi pemerintah dan titik balik peperangan sejak intervensi Rusia di perang ini.

Namun, ISIS merebut Palmyra pada akhir pekan lalu meski sejumlah serangan udara Rusia telah memukul mundur mereka.

Hal ini mungkin terjadi karena fokus pasukan Suriah dalam memberantas pemberontak di Aleppo mengalihkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan Palmyra.




Credit  CNN Indonesia




Jadi Ancaman, AS Targetkan Senjata Rusia yang Disita ISIS



Jadi Ancaman, AS Targetkan Senjata Rusia yang Disita ISIS
ISIS sita puluhan tank dan rudal milik Rusia saat menaklukan Palmyra. Foto/Istimewa
 
WASHINGTON - Kepala pasukan Amerika Serikat (AS) yang memerangi ISIS mengatakan akan menargetkan senjata Rusia yang disita oleh ISIS ketika merebut Palmyra. AS menilai persenjataan tersebut menimbulkan bahaya bagi koalisi pimpinan AS di wilayah tersebut.

ISIS merebut serangkaian persenjataan Rusia, termasuk 30 tank dan sejumlah rudal Grad saat menyerbu Palmyra, Suriah. Kota kuno Palmyra itu sejatinya sudah berhasil dikuasai pasukan Suriah, tapi direbut kembali oleh ISIS dalam serangan 10 Desember lalu.

 
Dia berharap Rusia atau Suriah akan cepat merebut kembali Palmyra dan menetralisir ancaman. Namun ia memperingatkan AS akan siap untuk menyerang jika diperlukan, termasuk jika senjata yang dijarah mulai bergerak keluar dari kota.

"Pada dasarnya apa pun yang mereka sita menimbulkan ancaman bagi koalisi tapi kita bisa mengelola ancaman mereka dan kami akan melakukannya. Saya mengantisipasi bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk menyerang peralatan itu dan segera membunuh ISIS yang mengoperasikannya," kata Stephen Townsend seperti dikutip dari Reuters, Kamis (15/12/2016).

Namun, ia mengingatkan bahwa Rusia atau Suriah sadar dan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bereaksi dengan cepat. "Kami tidak bisa mengatakan sesuatu dari dari satu sisi dari sisi yang lain. Jadi kami tidak mengatakan jika truk dan kendaraan lapis baja sedangan dioperasikan oleh seorang tentara rezim, tentara Suriah, atau pejuang ISIS," katanya.

"Mereka mengambil mata mereka disana, musuh mengetahui kelemahan itu dan memukul serta memperoleh kemenangan yang saya pikir mungkin akan cepat berlalu," kata Townsend.

Credit  sindonews.com







Senjata Rakitan ISIS Tak Kalah Canggih dengan Milik Militer




Senjata Rakitan ISIS Tak Kalah Canggih dengan Milik Militer  
Ilustrasi militan ISIS (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)
 
Jakarta, CB -- ISIS dilaporkan memproduksi senjata dengan skala dan kecanggihan yang setara dengan peralatan pasukan militer nasional. Kelompok militan yang mengklaim kekuasaan di Irak dan Suriah ini bahkan memiliki standar khusus dalam merakit senjata mereka.

Kelompok pengawas senjata, Conflict Armament Research (CAR), mengungkapkan bahwa ISIS memiliki "rantai pasokan yang kuat" dengan bahan baku dari Turki dan produksi senjata "rakitan" yang masif.

"Meski fasilitas produksi mereka menggunakan berbagai bahan non-standar dan peledak kimia, namun tingkat organisasi, kontrol kualitas, dan manajemen persediaan bahan baku menunjukkan sistem produksi industri senjata yang kompleks dan terkontrol," bunyi laporan CAR, dikutip dari Reuters, Rabu (14/12).

Laporan CAR itu dirilis menyusul kunjungan kelompok itu ke enam fasilitas perakitan senjata ISIS yang ditemukan di Mosul timur, Irak, bulan lalu.

Sejak 17 Oktober lalu, Irak melancarkan operasi militer untuk merebut kembali Mosul, kota yang menjadi markas besar terakhir bagi ISIS di negara itu.

Pasukan tentara elit Irak berhasil merebut kembali seperempat kota Mosul dari tangan ISIS melalui operasi militer yang didukung AS. Namun, kemajuan yang dialami militer Irak terus menurun lantaran para tentara kewalahan menghadapi berbagai pertempuran di jalan-jalan kecil di pedesaan maupun peperangan masif di perkotaan.

CAR, kelompok yang mengidentifikasi dan melacak senjata serta amunisi dalam berbagai konflik di dunia, melaporkan bahwa fasilitas ISIS yang mereka kunjungi di Mosul adalah bagian dari sistem produksi senjata yang sesuai dengan pedoman dari sebuah otoritas yang terpusat.

Proses produksi senjata ISIS dilengkapi dengan sistem pengawasan yang teratur, laporan yang rinci soal tingkat produksi, dan standar yang sudah ditetapkan. Perakitan senjata ini dilakukan di seluruh daerah yang dikuasai ISIS di Irak dan Suriah.

"Mortir yang diproduksi di salah satu wilayah yang dikuasai ISIS akan sesuai dengan tabung mortir yang diproduksi di fasilitas lain," bunyi laporan itu.

Dalam laporannya, para analis CAR memperkirakan bahwa ISIS telah memproduksi puluhan ribu roket dan mortir dalam beberapa bulan menjelang serangan militer Irak ke Mosul.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa standarisasi dalam perakitan senjata memerlukan ketersediaan bahan baku yang konsisten, melalui jaringan dari Turki dan rantai pasokan yang membentang dari Suriah hingga ke Mosul.

CAR juga melaporkan bahwa selain memiliki standar dalam perakitan senjata, ISIS juga meniru fungsi kekuatan militer nasional dalam upaya "melegitimasi kapasitas kelompok dan koherensi di mata pejuang ISIS."

Ketika mengunjungi fasilitas ISIS di Mosul, CAR juga menemukan sejumlah dokumen yang mengindikasikan kelompok militan itu memberikan petunjuk yang canggih bagi para pejuangnya untuk membuat dan menanam bom rakitan serta mengoperasikan sistem persenjataan yang kompleks, seperti peluru kendali antitank.



Credit  CNN Indonesia



ISIS Membuat 1.000 Mortir dan Roket di Pabrik Senjata Mosul

ISIS Membuat 1.000 Mortir dan Roket di Pabrik Senjata Mosul
Kelompok ISIS membuat sekitar 1.000 mortir, granat dan roket di pabrik senjata di Mosul. Foto / Twitter / Conflictarm
 
MOSUL - Kelompok ISIS telah membuat sekitar 1.000 mortir, granat dan roket di pabrik senjata yang berada di Mosul. Hal itu diungkap kelompok studi untuk Penelitian Persenjataan dan Konflik (CAR), sebuah kelompok investigasi independen yang berbasis di Inggris.

Sejak diduduki ISIS, pabrik senjata itu menggunakan bahan non-standar dan bahan peledak kimia dalam pembuatan senjata.”Tingkat organisasi, kontrol kualitas, dan manajemen persediaan, menunjukkan kompleks sistem produksi di yang dikendalikan secara terpusat,” kata pihak CAR dalam laporan terbarunya dirilis hari Rabu.

Laporan itu mencakup temuan dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim investigasi CAR pada bulan November terhadap enam fasilitas yang  dioperasikan oleh ISIS di Mosul timur.

Fasilitas ISIS di Mosul yang memproduksi senjata sesuai dengan pedoman teknis yang tepat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusatnya, yang disebut sebagai  ”Sentral Organisasi untuk Standardisasi dan Kontrol Kualitas.

ISIS telah mengadopsi praktik standarisasi mirip dengan militer di seluruh dunia, yang membuat kelompok radikal ini berdiri di antara organisasi-organisasi teroris lainnya yang menggunakan senjata improvisasi yang cukup primitif dan alat peledak (IED).

”Produksi pabrik kemasan berkelas adalah salah satu contoh, di mana kelompok ini telah membangun kotak palletized kayu untuk penyimpanan jangka panjang, serta  transportasi jarak jauh, roket dan mortir," kata CAR, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (15/12/2016).


Credit  sindonews.com







Banyak Korban Sipil di Yaman, AS Setop Jual Senjata ke Saudi


 
Banyak Korban Sipil di Yaman, AS Setop Jual Senjata ke Saudi Amerika Serikat menghentikan penjualan sejumlah senjata untuk Arab Saudi. (Dok. US Navy)
 
Jakarta, CB -- Amerika Serikat akan menghentikan penjualan sejumlah senjata ke Arab Saudi dan membatasi dukungan militernya atas operasi Saudi di Yaman untuk mencegah semakin banyak korban sipil di negara termiskin Timur Tengah itu.

AS juga akan mengubah fokus pelatihan angkatan udara Saudi pada kemampuan menembak tepat sasaran. Akurasi serangan Saudi menjadi perhatian AS lantaran kerap mengenai objek yang tak ditargerkan.

Dikutip Reuters, Rabu (14/12), seorang sumber di pemerintahan Barack Obama yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan masalah "sistemik, endemik" pada akurasi serangan Saudi membuat AS memutuskan menyetop sejumlah penjualan senjata pintar seperti rudal.

"Itu tentunya merefleksikan secara langsung kekhawatiran kami atas serangan Saudi yang mengakibatkan korban sipil," ujarnya. Seorang sumber lainnya pun mengonfirmasi keputusan ini.

Hal ini menunjukkan frustrasi mendalam pemerintahan Presiden Barack Obama atas intervensi Saudi di perang Yaman yang telah berlangsung selama 20 bulan dan menewaskan 10 ribu orang.

Keputusan ini juga bisa jadi memperparah hubungan antara Washington dan Riyadh di sisa-sisa masa pemerintahan Obama, sebelum diwariskan ke Presiden terpilih Donald Trump.

Walau demikian, tindakan ini masih belum memenuhi harapan pihak yang ingin AS menghentikan sepenuhnya bantuan militer untuk Saudi.

Ke depan, AS akan tetap mengisi bahan bakar pesawat koalisi Saudi yang terlibat dalam operasi militer dan tidak sepenuhnya memutus penjualan senjata ke negara tersebut.

Selain itu, Washington juga akan membagikan lebih banyak informasi intelijen soal perbatasan Saudi dan Yaman.

Sejak meluncurkan intervensi militer pada Maret 2015 untuk membantu Presiden Rabbu Mansour Hadi memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran, Saudi kerap menjadi sasaran serangan lintas batas oleh Houthi.

Namun, kelompok pemerhati HAM mengatakan ribuan serangan udara dari koalisi Saudi justru menghantam klinik, sekolah, pasar dan pabrik. Tindakan ini dapat disebut setara dengan kejahatan perang.

Pemerintah Saudi tidak menampik serangan tersebut maupun menjelaskan keberadaan musuh di kawasan yang mereka serang.



Credit  CNN Indonesia






Trump dalam bahaya, 55 elektor minta dibriefing soal intervensi Rusia




Trump dalam bahaya, 55 elektor minta dibriefing soal intervensi Rusia
Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump (REUTERS/Mike Segar )
karena masalah ini berdampak langsung terhadap faktor-faktor mendasar dalam pertimbangan kami mengenai apakah Tuan Trump layak menjabat Presiden Amerika Serikat
Jakarta (CB) - 55 elektor atau anggota Electoral College menuntut dibriefing intelijen soal keterlibatan pemerintahan Rusia dalam serangan siber yang telah mengarahkan Pemilihan Presiden Amerika Serikat ke arah lebih menguntungkan bagi Presiden terpilih Donald Trump.

Ke-55 elektor ini berasal dari Demokrat dan Republik. Dalam surat terbuka kepada Direktur Intelijen Nasional James R. Clappers, mereka menuntut dibriefing soal intervensi Rusia itu. Pihak Republik sepertinya sengaja meminta briefing ini karena khawatir para elektor dari Partai Republik membangkang tidak memilih Trump.

Senin lalu sembilan elektor dari Demokrat dan seorang elektor dari Republik telah menandatangani surat terbuka tersebut. Mereka menuntut informasi lebih jauh dari komunitas intelijen AS mengenai penyelidikan terhadap kaitan Trump dengan Rusia.

"Para elektor perlu mengetahui dari komunitas intelijen apakah ada penyelidikan mengenai kaitan antara Donald Trump, tim kampanye atau pembantunya, dan intervensi pemerintah Rusia dalam Pemilu, seberapa jauh jangkauan investigasi itu dan siapa yang terlibat dalam investigasi itu," tulis para elektor dalam surat terbuka itu.

"Kami perlu lebih jauh dibriefing mengenai temuan-temuan dari semua investigasi, karena masalah ini berdampak langsung terhadap faktor-faktor mendasar dalam pertimbangan kami mengenai apakah Tuan Trump layak menjabat Presiden Amerika Serikat."

Sampai Rabu waktu AS, jumlah elektor yang menandatangani petisi ini sudah 55 orang, di tengah kian gencarnya pemberitaan media massa AS bahwa Rusia telah mengintervensi Pemilihan Presiden AS.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak ditentukan oleh suara terbanyak pemilih, melainkan didelegasikan kepada sebuah sistem bernama Electoral College yang beranggotakan 538 elektor. Masing-masing dari 50 negara bagian memiliki jumlah elektor berbeda-beda, tergantung kepada jumlah penduduk atau pemilih di 50 negara bagian itu.

Trump saat ini mengumpulkan jumlah suara elektoral di atas batas minimal 270 dengan total menguasai 306 suara elektoral.

Namun sejumlah kecil elektor (pemberi suara elektoral) dari Partai Republik telah menyatakan tidak akan memberikan suaranya kepada Trump.

Mereka menyatakan akan mengalihkan suara elektoral yang mereka pegang kepada calon presiden dari Partai Republik lainnya atau bahkan dialihkan kepada Hillary Clinton, demikian International Business Times.





Credit  ANTARA News




Donald Trump tahu Rusia retas Pemilu AS

Donald Trump tahu Rusia retas Pemilu AS
Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)
 
Jakarta (CB) - Sekretaris Pers Gedung Putih Josh Earnest meyakini Donald Trump sudah lama tahu Rusia berada di balik serangkaian serangan peretasan yang mengintervensi Pemilihan Presiden Amerika Serikat ketika dia mengundang Rusia untuk mencari email-email Hillary Clinton yang hilang.

Trump sendiri terus-terusan membantah laporan dinas intelijen AS bahwa Rusia berada di balik penyusupan ke lembaga-lembaga Partai Demokrat, termasuk Komite Nasional Demokrat (DNC), Komite Kampanye Senator Demokrat dan akun email kepala tim kampanye Hillary Clinton, John Podesta.

Josh Earnest menyatakan keyakinannya bahwa Trump tahu sekali intervensi Rusia itu jauh sebelum komunitas intelijen memastikan serangan siber itu atau tepatnya Oktober silam, satu bulan sebelum pemungutan suara 8 November lalu.

"Ada cukup bukti hal itu telah lama diketahui sebelum Pemilu dan pada kebanyakan kasus jauh sebelum Oktober," kata Earnest menunjuk seruan Trump kepada Rusia untuk membantu dia meretas lawannya, Hillary Clinton.

"Itu bisa menjadi indikasi bahwa dia jelas-jelas mengetahui dan telah menyimpulkan, berdasarkan pada apa pun fakta-fakta atau sumber-sumber yang ada di tangan dia, bahwa Rusia terlibat dan keterlibatan mereka telah memberikan dampak negatif kepada kampanye lawannya (Hillary Clinton)," sambung dia.

"Itulah alasan Trump mendorong Rusia untuk terus meretas," simpul Earnest merujuk undangan Trump kepada Rusia pada sebuah jumpa pers pertengahan Juli silam agar Rusia membantu dia mencari email-email hilang milik Hillary Clinton. Waktu itu, Trump menyatakan Rusia kemungkinan besar akan disanjung oleh media massa AS.

Jika laporan bocoran dokumen CIA bahwa Rusia mengintervensi Pemilihan Presiden AS dengan membantu menaikkan Trump ke Gedung Putih, maka Trump mungkin saja benar.

Pekan ini New York Times melaporkan bahwa "media massa besar yang memberitakan email-email DNC dan Podesta yang diposting oleh WikiLeaks, telah menjadi intrumen de facto dari intelijen Rusia."

Earnest juga mengingatkan media massa bahwa Trump pernah memuji kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir dan memilih Paul Manafort sebagai kepala tim kampanyenya, padahal orang ini memiliki kaitan finansial dan pribadi yang ekstensif nan besar dengan Rusia.

"Jelas bagi mereka yang mengamati Pemilihan Presiden bahwa strategi 'retas dan bocorkan' telah diterapkan tidak setaraf kepada dua pihak (yang mengikuti Pemilu AS) dan kepada dua tim kampanye yang berbeda," kata Earnest.

Dia melanjutkan, satu pihak jelas-jelas dirugikan oleh strategi itu, sedangkan satu pihak lainnya diuntungkan.

"Kini saya tahu ada banyak laporan bahwa mungkin ada beberapa ketidaksepakatan di antara komunitas intelijen mengenai ada tidaknya niat, ini hal yang mesti mereka tanyakan dan dapatkan jawabannya bahwa mereka munkin saja berusaha menjawab, namun yang jelas tidak ada keraguan soal dampak (serangan peretasan itu)," kata dia dalam laman Politico.

Trump sendiri membantah intervensi Rusia itu dengan menyebutnya sebagai teori konspirasi. "Kecuali Anda bisa menangkap peretasnya, sangat sulit memastikan siapa yang meretas," tulis Trump dalam Twitter. "Mengapa ini tidak dilakukan sebelum Pemilu?"






 Credit  ANTARA News