Senin, 13 Mei 2019

Palestina Tuding AS Coba Delegitimasi Mahmoud Abbas


Palestina Tuding AS Coba Delegitimasi Mahmoud Abbas
Sekretaris Jenderal PLO, Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Foto/Istimewa

RAMALLAH - Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

"AS telah berperang melawan Abbas dengan segala cara, karena Abbas menolak apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan Palestina," ucap Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (12/5).

Pernyataan itu muncul setelah utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menuduh Palestina berusaha "membunuh" rencana perdamaian AS, atau kesepakatan abad ini, sebelum itu diumumkan.

"Rencana itu dapat menawarkan kepada mereka (Palestina) sesuatu yang sangat menarik dan dapat mengubah situasi mereka saat ini. Mereka harus duduk rapat dan menahan "tembakan" mereka sampai rencana itu keluar," kata Greenblatt.

Terkait dengan hal ini, Erekat mengatakan, AS tidak menunjukkan rencana itu kepada pihak Palestina. Palestina, lanjut Erekat, sejauh ini hanya melihat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, penutupankantor PLO di Washington dan legitimasinya atas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang semuanya melanggar hukum internasional.

Erekat mengkritik langkah-langkah AS ini, karena menurutnya Washington mencoba menguji kesabaran orang-orang Palestina dan memaksa orang-orang Palestina untuk bergabung dalam perundingan. 



Credit  sindonews.com




Israel Buka Perbatasan Gaza Usai Bentrok dengan Hamas


Israel Buka Perbatasan Gaza Usai Bentrok dengan Hamas
Ilustrasi perbatasan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)



Jakarta, CB -- Pemerintah Israel membuka kembali dua perbatasan dengan Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (12/5). Hal ini dilakukan setelah Negeri Zionis itu dan faksi perjuangan yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, terlibat saling serang pada awal Ramadan.

Seperti dilansir AFP, Badan Penjaga Perbatasan Israel (COGAT) menyatakan dua pos perlintasan di Erez dan Kerem Shalom mulai dibuka kembali untuk arus penduduk dan pengiriman barang. Namun, kedua pos itu bisa ditutup kembali jika perseteruan kembali memanas.


Bentrokan antara militan di Jalur Gaza, Palestina dan militer Israel pada awal Ramadan tahun ini membuat khawatir karena bisa menjurus kepada perang besar seperti lima tahun silam. Indonesia sebagai pendukung perdamaian di antara kedua belah pihak mengecam dan mendesak supaya tindakan saling serang segera diakhiri.

Jumlah korban meninggal akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang. Yakni empat warga Israel meninggal dan 19 penduduk Palestina tewas.


Senada dengan RI, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, turut mengecam konflik yang kembali memanas di Jalur Gaza. Dia meminta semua pihak berhenti menyerang dan mengambil langkah meredakan ketegangan serta menahan diri.


Akibat bentrokan ini, Israel sempat menutup perbatasan dan melarang pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Yakni bahan bakar dari Qatar untuk pembangkit listrik tenaga diesel.

Jika pasokan bahan bakar langka, maka dikhawatirkan bakal memicu krisis listrik di Jalur Gaza.

Ismail Haniyah, pemimpin partai politik dan milisi yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, menyatakan tidak berminat memulai peperangan baru dengan Israel. Dia menyatakan akan meminta anak buahnya menghentikan serangan dan meredakan ketegangan hanya jika Israel menghentikan serangan.



Credit  cnnindonesia.com



Hamas Ancam Hentikan Gencatan Senjata dengan Israel


Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza
Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza
Foto: AP Photo/Hatem Moussa

Israel diminta untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah tercapai.




CB, GAZA -- Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengancam akan mengakhiri perdamaian di Jalur Gaza jika Israel tak mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang tercapai dengan bantuan mediasi Mesir.

Anggota Politbiro Hamas Khalil al-Hayya mengatakan, wilayah itu tidak akan menikmati perdamaian selama Israel menduduki Palestina dan memblokade Gaza. Hamas, kata dia, tak akan membiarkan dan menerima pengepungan terhadap Gaza dilanjutkan.

“Hari ini kita merebut hak kita dengan tangan kita sendiri, senjata kita, dan keinginan kita,” ujar al-Hayya, dilaporkan laman Asharq Al-Awsat pada Ahad (12/5).

Sementara anggota Politbiro Jihad Isam Khaled al-Batsh memperingatkan agar Israel tak memanipulasi kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, dia menegaskan bahwa aksi Great March of Return akan dilanjutkan hingga tuntutan rakyat Palestina terpenuhi.

Pekan lalu, Hamas dan Jihad Islam terlibat pertempuran dengan militer Israel. Peperangan itu disebut merupakan yang terburuk sejak konflik Gaza pada 2014 yang menyebabkan ribuan warga Palestina tewas.

Hamas dan Jihad Islam meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel. Tel Aviv membalasnya dengan melancarkan serangan udara ke Gaza. Sebanyak 25 warga Palestina dan empat warga Israel tewas dalam pertempuran terbaru.

Kedua belah pihak menghentikan pertempuran setelah Mesir melakukan mediasi guna mencapai gencatan senjata. Kendati perundingan dilaporkan berlangsung alot, namun kesepakatan dapat tercapai.

Sejak Maret 2018, situasi di Gaza, khususnya di dekat perbatasan dengan Israel telah memanas. Hal itu dipicu oleh digelarnya aksi Great March of Return oleh warga Palestina di sana. Dalam aksi itu mereka menuntut Israel mengembalikan lahan dan tanah yang didudukinya pasca Perang 1967 kepada para pengungsi Palestina. Selain itu warga Palestina juga menyuarakan protes atas keputusan AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Namun aksi demonstrasi yang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza-Israel itu direspons secara represif oleh Israel. Mereka menembaki para demonstran dengan peluru tajam. Lebih dari 200 warga Palestina telah tewas selama aksi Great March of Return dilaksanakan. Sekitar 6.016 lainnya mengalami luka ringan dan berat. PBB telah menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap para demonstran Great March of Return merupakan kejahatan perang.




Credit  republika.co.id




Pasukan Israel Geruduk Masjid Al-Aqsha


Komplek Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis, Palestina.
Komplek Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis, Palestina.
Foto: alaqsa-mosque.blogspot.com

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha.





CB, YERUSALEM -- Pasukan Israel menggeruduk Masjid Al-Aqsha pada Ahad (12/5) dini hari waktu setempat. Mereka kemudian mengusir jamaah Muslim yang sedang berada di dalam dan di sekitar area masjid.

Dilaporkan laman Ma’an News Agency, seorang saksi mata mengungkapkan, pasukan dan polisi Israel bersenjata lengkap menyerbu Al-Aqsha sekitar setengah jam setelah berakhirnya salat tarawih. Sekitar 50 jamaah yang masih berada di kompleks masjid dipaksa keluar.

Menurut saksi tersebut, pasukan Israel juga sempat melontarkan ancaman bahwa para jamaah akan dilarang memasuki kompleks Al-Aqsha dalam rentang waktu yang lama. Pelarangan itu akan dilakukan jika mereka menolak hengkang dari masjid.

Ketegangan di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsha memang kerap terjadi. Pada Februari lalu, misalnya, situasi di sana memanas setelah pasukan Israel memutuskan menutup semua gerbang menuju situs suci ketiga umat Islam tersebut.

Tak hanya menutup akses, pasukan Israel pun sempat menyerang sejumlah Muslim yang sedang menunaikan salat di masjid. Kejadian itu dikecam oleh Palestina. Namun otoritas Israel tak memberi keterangan resmi tentang alasan di balik tindakannya.

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha. Tahun lalu Israel tercatat beberapa kali melakukan hal yang sama dengan dalih keamanan. Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju kompleks Al-Aqsha.

Hal itu dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak pasukan Israel.

Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha diprotes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu jelas telah mengintervensi kegiatan peribadahan umat Muslim. Mereka pun menolak untuk memasuki Masjid Al-Aqsha. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, umat Muslim di sana melaksanakan shalat di luar kompleks Al-Aqsha. 




Credit  republika.co.id




Oposisi Inggris: Dunia Tak Boleh Diam Melihat Penderitaan Palestina


Oposisi Inggris: Dunia Tak Boleh Diam Melihat Penderitaan Palestina
Pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan sudah saatnya bagi dunia untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina. Foto/Reuters

LONDON - Pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan terhadap Palestina. Pemimpin partai oposisi Inggris itu mengatakan, sudah saatnya bagi dunia untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.

"Kami tidak bisa berdiri atau tetap diam pada penolakan terus-menerus atas hak dan keadilan kepada rakyat Palestina," kata Corbyn dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (12/5).

Pernyataan Corbyn ini sendiri adalah bentuk dukungan dia terhadap aksi bela Palestina yang digelar di London. Aksi yang dihadiri oleh ribuan orang ini menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina dan blokade di Gaza.

Aksi itu dimulai di Portland Place dan pengunjuk rasa berbaris melalui Oxford Circus dan Trafalgar Square untuk mencapai Downing Street, di mana kantor-kantor pemerintah berada. Teriakan "Bebaskan Palestina", dan "Akhiri Pengepungan di Gaza" mewarnai aksi ini.

Allison Pierce, salah satu orang yang terlibat dalam aksi itu mengatakan alasan dia terlibat dalam aksi itu, karena dirinya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina.

"Apakah Anda ingin tahu mengapa saya di sini hari ini? Saya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina. Saya pikir ini adalah genosida dan saya pikir itu adalah pembunuhan. Itu tidak manusiawi dan ini adalah sebuah tragedi dan saya benar-benar terkejut. Itulah sebabnya saya di sini, saya di sini untuk rakyat Palestina, mereka adalah bangsa dan mereka harus memiliki negara mereka kembali," kata Pierce.

Aksi yang diprakarsai oleh Kampanye Solidaritas Palestina dan Koalisi Hentikan Perang, ini sendiri turut dihadiri oleh ikon perlawanan Palestina, Ahed al-Tamimi. Di aksi tersebut, Tamimi menegaskan bahwa warga Palestina akan terus melanjutkan perlawanan. 





Credit  sindonews.com



Dipimpin Indonesia, Pertemuan 'Anti-Israel' DK PBB Dikecam AS


Dipimpin Indonesia, Pertemuan Anti-Israel DK PBB Dikecam AS
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di forum DK PBB menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Foto/Kementerian Luar Negeri Indonesia

NEW YORK - Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke PBB pada hari Kamis. Dia datang ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin Indonesia mengadakan pertemuan informal yang dia sebut "anti-Israel" karena diadakan untuk mengutuk permukiman Israel.

Greenblatt mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.

Selain Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.

Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Indonesia, yang menjadi Presiden DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.

Menlu Retno mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.

"Masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.

Dia juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk korban dari permukiman ilegal.

Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.

"(Pertemuan) ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.

Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.

"Sangat memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.

Greenblatt mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB. Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.

"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."

Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019). 



Credit  sindonews.com




Menteri Pemerintah Yaman ragukan penarikan pasukan Houthi

Menteri Pemerintah Yaman ragukan penarikan pasukan Houthi

PBB dorong pihak berseteru bahas penarikan Pasukan dari Pelabuhan Hudaidah, Yaman (Antaranews)




Aden (CB) - Seorang menteri dalam pemerintahan Yaman dukungan Arab Saudi pada Sabtu meragukan penarikan pasukan oleh gerakan Houthi dari Kota Pelabuhan Laut Merah Hudaidah dan menyebutnya "pertunjukan" yang bermaksud "menyiarkan informasi yang menyesatkan masyarakat internasional".

"Apa yang terjadi hari ini ialah pertunjukan menyolok, sekelompok dari pasukan milisi (Houthi) meninggalkan (kota itu) dan mereka digantikan oleh yang lain dengan berseragam polisi penjaga pantai," kata Menteri Informasi Muammar al-Iryani kepada Reuters.

Pihak Houthi mengatakan pada Sabtu mulai menarik pasukan dari Pelabuhan Saleef di Hudaidah berdasarkan perjanjian yang ditaja PBB yang telah macet selama berbulan-bulan, kata seorang saksi mata Reuters, yang sangat mengharapkan usaha-usaha perdamaian untuk mengakhiri perang empat tahun di Yaman.

"Ini usaha menyampaikan informasi salah untuk membingungkan masyarakat internasional," kata Al-Iryani.

Dari Jenewa, Reuters melaporkan, kelompok Al-Houthi di Yaman pada Sabtu akan mulai memindahkan pasukannya secara sepihak dari tiga pelabuhan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seorang juru bicara Al-Houthi, suatu langkah untuk memuluskan perundingan-perundingan politik guna mengakhiri perang empat tahun di Yaman.

Pernyataan dari Komite Koordinasi Penarikan PBB (RCC) menyebutkan pihak Al-Houthi akan melakukan "pemindahan sepihak awal" antara 11-14 Mei dari Pelabuhan Saleef, yang digunakan untuk biji-bijian, Pelabuhan Ras Isa --yang digunakan untuk minyak, dan Pelabuhan Utama Hudaidah.

Penarikan tersebut akan mulai berlangsung pada 11 Mei pukul 10.00 waktu setempat, cuit Kepala Komite Revolusi Agung Al-Houthi Mohammed Ali al-Houthi, di Twitter pada Sabtu.

Komite RCC, yang dipimpin Letnan Jenderal Denmark, Michael Lollesgaard, Kepala Tim Pengamat PBB di Hudaidah, menyusun rencana pemindahan itu berdasarkan perjanjian yang disepakati Desember lalu di Stocholm, Swedia, terobosan besar pertama dalam usaha-usaha perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membawa Yaman ke jurang kelaparan.

Di Stockholm, diharapkan pemindahan pasukan akan berlangsung pada Januari, tetapi pelaksanaannya telah berkali-kali gagal karena ketiadaan kepercayaan di antara pihak: Al-Houthi yang bersekutu dengan Iran dan pemerintah Yaman yang diakui internasional dengan dukungan koalisi pimpinan Arab Saudi dan pasukan lain.

Al-Houthi mengatakan pada Sabtu niat kelompoknya untuk memindahkan pasukan secara sepihak dari pelabuihan-pelabuhan itu sebagai akibat dari penolakan koalisi untuk melaksanakan perjanjian Stockholm.

Misi PBB itu akan memantau pemindahan tersebut, sebagai langkah pertama untuk merampungkan perjanjian perdamaian, menurut pernyataan PBB, dengan menambahkan hal itu harus ditindaklanjuti oleh "tindakan transparan, berkomitmen dan berkelanjutan dari para pihak untuk memenuhi sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka".

Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, tidak menyatakan apakah pihaknya akan mengambil langkah serupa.

Mereka juga diperkirakan akan meninggalkan posisi-posisi di sekitar pinggiran Hudaidah dalam pemindahan awal, sebelum fase kedua yang kedua pihak menarik pasukannya lebuh lanjut.

Juru bicara delegasi pemerintah Yaman ke RCC, Sadiq Dweid, mencuit di Twitter bahwa penarikan anggota Al-Houthi merupakan "langkah pertama dari tahap pertama. Kami mendukung pelaksanaan perjanjian itu."



Credit  antaranews.com




Pengadilan Mesir Vonis Mati 2 Pelaku Serangan Gereja di Kairo


Pengadilan Mesir Vonis Mati 2 Pelaku Serangan Gereja di Kairo
Ilustrasi serangan teror di gereja di Kairo, Mesir. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh).



Jakarta, CB -- Pengadilan Mesir pada Minggu (12/5) memvonis mati dua terdakwa terkait serangan gereja dan sebuah toko milik orang Kristen di Kairo. Sementara delapan terdakwa lainnya dihukum tiga tahun hingga penjara seumur hidup terkait serangan yang menewaskan 10 orang pada 2017 silam tersebut.

Dikutip Reuters, Senin (13/5), pengadilan keamanan darurat memvonis mati tersangka utama, yang mendekam di penjara dan satu tersangka lain yang masih buron.

Dua terdakwa lain dijatuhi hukuman seumur hidup. Empat orang divonis empat tahun penjara dan dua lainnya tiga tahun penjara. Sementara itu, satu tersangka dibebaskan dan dua tersangka lagi masih buron.


Pihak berwenang menuturkan pria yang dilengkapi senjata itu mengalami luka akibat serangan, yang diklaim oleh ISIS.


Insiden berdarah itu terjadi pada Desember 2017 ketika satu dari sekelompok pria bersenjata memberondong peluru ke arah warga di sebuah toko di pinggiran Helwan, Kairo Selatan, dan menewaskan dua orang. Sebelumnya ia lebih dulu menembaki pintu masuk Gereja Mar Mina di dekat toko, dan membunuh tujuh orang serta seorang polisi.

Sejak penggulingan mantan presiden Mesir, Mohamed Mursi pada 2014 lalu, ratusan perwira polisi, tentara, dan warga sipil tewas dalam serangan jihadis.

Pada November 2017, tersangka militan ISIS membunuh lebih dari 300 jamaah muslim dalam serangan senjata dan bom di sebuah masjid di Semenanjung Sinai.

Tentara Mesir pun melakukan operasi besar-besaran yang difokuskan pada Sinai yang bertujuan untuk melawan ISIS.

Pada April 2018 lalu, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada 36 orang karena serangan bom gereja.

Umat Kristen Koptik Mesir, yang merupakan 10 persen dari seluruh penduduk Mesir, menjadi sasaran gerilyawan garis keras dalam beberapa tahun belakangan.



Credit  cnnindonesia.com



Pertama Kalinya, ISIS Klaim Dirikan Provinsi di India


Pertama Kalinya, ISIS Klaim Dirikan Provinsi di India
ISIS mengklaim telah mendirikan sebuah provinsi di India. Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW DELHI - Negara Islam atau ISIS untuk pertama kalinya mengklaim mereka telah mendirikan provinsi di India. Klaim itu muncul setelah bentrokan antara gerilyawan dan pasukan keamanan di wilayah Kashmir yang diperebutkan, menewaskan seorang militan yang diduga terkait dengan kelompok itu.

Kantor Berita ISIS, Amaq, mengumumkan provisi baru itu, yang disebut Wilayah Hind, dalam sebuah pernyataan. Amaq juga mengklaim ISIS telah menimbulkan korban pada tentara India di kota Amshipora di distrik Shopian, Kashmir.

Pernyataan ISIS sesuai dengan pernyataan polisi India pada hari Jumat bahwa seorang militan bernama Ishfaq Ahmad Sofi terbunuh dalam sebuah pertemuan di Shopian.

Sofi telah terlibat dalam beberapa kelompok militan di Kashmir selama lebih dari satu dekade sebelum berjanji setia kepada ISIS, menurut seorang pejabat militer dan sebuah wawancara yang diberikan oleh Sofi kepada sebuah majalah berbasis di Srinagar yang bersimpati kepada ISIS.

Ia dicurigai melakukan beberapa serangan granat terhadap pasukan keamanan di wilayah tersebut, kata sumber polisi dan militer.

"Itu adalah operasi yang bersih dan tidak ada kerusakan terjadi selama baku tembak," kata seorang juru bicara polisi dalam pernyataan.

Pejabat militer itu mengatakan, mungkin saja Sofi adalah satu-satunya militan yang tersisa di Kashmir yang terkait dengan ISIS.

Pernyataan ISIS yang menetapkan provinsi baru tampaknya dirancang untuk meningkatkan posisinya setelah kelompok itu diusir dari "kekhalifahannya" sendiri di Irak dan Suriah pada bulan April, di mana pada satu titik ia mengendalikan ribuan mil wilayah.

ISIS telah meningkatkan serangan hit n run serta serangan bunuh diri, termasuk mengambil tanggung jawab atas pemboman Minggu Paskah di Sri Lanka yang menewaskan sedikitnya 253 orang.

"Pembentukan 'provinsi' di wilayah yang tidak memiliki tata pemerintahan yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi tidak boleh dihapuskan," kata Rita Katz, direktur SITE Intel Group yang melacak ekstrimis Islam.

"Dunia mungkin mengarahkan pandangannya pada perkembangan-perkembangan ini, tetapi bagi para jihadis di wilayah-wilayah yang rentan ini, ini adalah isyarat yang signifikan untuk membantu meletakkan dasar dalam membangun kembali peta 'kekhalifahan' ISIS," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (12/5/2019).

Separatis telah puluhan tahun berjuang dalam konflik bersenjata melawan pemerintahan India di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. Mayoritas dari kelompok-kelompok ini menginginkan kemerdekaan untuk Kashmir atau bergabung dengan musuh bebuyutan India, Pakistan. Mereka belum, seperti ISIS, berusaha mendirikan kerajaan di seluruh dunia Muslim.

Kekuatan nuklir India dan Pakistan telah berperang dua kali atas Kashmir, dan mencapai sepertiga di awal tahun ini setelah serangan bunuh diri oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter di bagian yang dikuasai India di wilayah tersebut.

Seorang juru bicara kementerian dalam negeri India, yang bertanggung jawab atas keamanan di Kashmir, tidak menanggapi permintaan komentar.




Credit  sindonews.com


Rakyat India beri suara dalam fase terakhir dari Pemilu tujuh putaran


Rakyat India beri suara dalam fase terakhir dari Pemilu tujuh putaran
Pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) mengikuti reli kampanye pemilu dengan pembicara Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi, India, Rabu (8/5/2019). (REUTERS/ADNAN ABIDI)




New Delhi (CB) - Para pemilih di India bagian utara antri pada Minggu pagi untuk memberikan suara dalam putaran kedua hingga terakhir dari pemilihan umum tujuh fase, dengan Perdana Menteri Narendra Modi menghadapi beragam kelompok partai oposisi yang berusaha merintangi dia agar tidak terpilih untuk kedua kali.

Lebih 100 juta orang di tujuh negara bagian berhak memberikan suara dalam fase keenam dari pemungutan suara selama 39 hari, yang Modi mulai pada 11 April sebagai calon terkuat setelah peningkatan ketegangan dengan Pakistan, tetangga India.

Tetapi partai-partai oposisi baru-baru ini melihat tanda-tanda suara yang diraih Bharatiya Janata Party (BJP), partai nasionalis Hindu - pimpinan Modi akan mengalami penurunan dan memulai perundingan-perundingan untuk melakukan aliansi pascapemilihan bahkan sebelum pemungutan suara berakhir pada 19 Mei. Suara akan dihitung pada 23 Mei.

Presiden Congress Party, partai oposisi utama, Rahul Gandhi, mengatakan isu-isu utama dalam pemilihan tersebut ialah pengangguran, kesusahan di pedesaan, penarikan dalam peredaran uang kertas dan pajak penjualan baru.

"Ini pertarungan yang bagus," kata Gandhi setelah memberikan suaranya. "Narendra Modi menggunakan kebencian, kami gunakan cinta. Dan saya pikir cinta akan menang."

Kekurangan pekerjaan baru - kendati pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai sekitar 7 persen - dan nasib para petani yang berjuang mengatasi kejatuhan harga hasil panen telah menjadi kecemasan-kecemasan bagi para pemilih.




Credit  antaranews.com


Kapal Korut yang Ditangkap Indonesia Dibawa AS ke Samoa Amerika


Kapal Korut yang Ditangkap Indonesia Dibawa AS ke Samoa Amerika
Kapal kargo The Wise Honest Korea Utara yang ditangkap Indonesia disita oleh Amerika Serikat. Foto/Department of Justice/Handout via REUTERS

PAGO PAGO - Sebuah kapal kargo Korea Utara (Korut) yang ditangkap Indonesia dan disita atau direbut oleh Amerika Serikat (AS) telah tiba di Samoa Amerika. Di negara kepulauan di Samudra Pasifik inilah kapal tersebut akan menjalani inspeksi.

Kapal kargo The Wise Honest ditangkap otoritas berwenang Indonesia karena dicurigai digunakan untuk melanggar sanksi internasional. The Wise Honest telah ditarik ke pelabuhan Pago Pago pada Sabtu pagi dan berlabuh di bagian dermaga utama pelabuhan pada sore hari.

Perjalanan dari Indonesia ke kepulauan itu memakan waktu sekitar tiga minggu. "(Samoa) dipilih karena lokasi strategis," kata petugas urusan publik Coast Guard AS, Amanda Wyrick.

"Kami juga memiliki hubungan yang kuat dan kemitraan yang baik dengan pemerintah Samoa Amerika," kata Wyrick lagi. "Dengan demikian dikatakan, kita juga sudah memiliki sumber daya yang mampu menjamin keamanan kapal tetapi yang terpenting Pelabuhan Pago Pago."

Kapal itu ditahan pada April 2018 saat melakukan perjalanan ke Indonesia. Pejabat Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada Kamis lalu bahwa AS telah merebut kapal itu.

Wyrick mengatakan Departemen Kehakiman AS memimpin penyelidikan sehingga mereka akan melakukan itu. "Setelah penyelidikan disimpulkan, kapal akan dipindahkan," ujarnya. Namun dia mengaku tak tahu tujuan kapal selanjutnya.

"Saya tahu bahwa Departemen Kehakiman akan melakukan penyelidikan secepat mungkin," imbuh Wyrick.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki jumlah personel Coast Guard AS yang memadai atau orang-orang dari agen federal lainnya yang telah melakukan perjalanan ke Samoa Amerika untuk penyelidikan.

"Kami memiliki tim keamanan laut dan keamanan di sini dari Honolulu," kata Wyrick. "Kami sedang melakukan patroli acak, juga melakukan inspeksi kapal Pelabuhan Pago Pago, mengawasi hal-hal seperti pelanggaran keamanan atau vandalisasi kapal itu sendiri."

Menurutnya, para pejabat juga memastikan pelabuhan itu dilindungi.

"Kami terutama di Coast Guard, kami memahami pentingnya pelabuhan. Ini adalah penyelamat dalam membawa barang ke pulau-pulau," kata Wyrick. "Jadi kami ingin memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa, untuk memastikan bahwa sama sekali tidak ada gangguan pada arus perdagangan masuk dan keluar," paparnya, seperti dikutip Fox News, Senin (13/5/2019).

Wyrick melanjutkan, pemerintah AS mengirim tim inspeksi ke kapal sebelum merapat di Pago Pago. Dia mencatat ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum meninggalkan Indonesia."Dan, karena kapal telah melaut selama tiga minggu, itu tergantung pada unsur-unsurnya," ujarnya.

"Pemeriksaan kapal sebelum memasuki pelabuhan adalah untuk memastikan integritas struktur kapal masih utuh. Dengan cara itu, begitu kita mengangkat ibu jari, dan lampu hijau, dan inspektur menganggapnya aman, maka itu akan masuk ke pelabuhan," kata Wyrick.

Pejabat AS membuat pengumuman penyitaan kapal beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek ke laut. Uji tembak rudal itu merupakan peluncuran senjata kedua dalam lima hari dan menjadi sinyal bahwa perundingan mengenai program senjata nuklirnya sedang dalam masalah. 




Credit  sindonews.com





Korut Desak Korsel Buka Kembali Kawasan Industri Kaesong



Korut Desak Korsel Buka Kembali Kawasan Industri Kaesong
Buruh Korea Utara di Kawasan Industri Kaesong. (Reuters/Kim Hong-Ji/Files)



Jakarta, CB -- Pemerintah Korea Utara melalui media massa mereka, DPRK Today, mendesak Korea Selatan untuk membuka kembali kawasan indsutri bersama yang telah ditutup di kawasan perbatasan, Kaesong, pada Minggu (12/5). Korut mengklaim pembukaan itu tak perlu mendapat persetujuan Amerika Serikat.

Korea Selatan berharap pembukaan kembali Kawasan Industri Kaesong dan kelanjutan program wisata di Gunung Utara Kumgang yang lama tertunda bisa membantu proses perdamaian dengan Korut. Namun, hal itu belum dapat dilakukan akibat sanksi internasional yang masih diberlakukan terhadap seteru mereka.


DPRK Today menyatakan hal itu sebenarnya tergantung pada Korea Selatan, bukan AS, dalam menentukan membuka kembali kawasan pabrik.

"Dimulai kembalinya operasi di kompleks bukan masalah yang membutuhkan persetujuan Washington. Korsel memberikan alasan bagi pasukan asing untuk campur tangan dalam proyek kerja sama dengan berbicara tentang sanksi dan persetujuan," tulis DPRK Today seperti dilansir Yonhap News pada Minggu (12/5).


DPRK Today berulang kali menyatakan kelanjutan proyek hanya permasalahan keputusan pihak berwenang Korea Selatan. 


"Penundaan oleh Korea Selatan dalam membuka kembali zona pabrik menunjukkan negara itu tidak memiliki niatan baik dalam meningkatkan hubungan kedua Korea," tulis DPRK Today.

Korsel menutup kawasan industri pada Februari 2016 setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir serta rudal jarak jauh.

Ketegangan masih terjadi antara Korut dan AS setelah pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump tak menghasilkan kesepakatan denuklirisasi dalam KTT Hanoi pada Februari lalu. 

Tiga bulan setelah itu, Korut kembali melakukan uji coba rudal. Dua uji coba sudah dilakukan dalam sepekan terakhir dan diawasi langsung Kim Jong-un. Uji coba disebut bukan langkah provokasi melainkan disebut normal dan bentuk 'jaga diri'.



Credit  cnnindonesia.com




Tujuh Anak Tewas Akibat Ranjau Darat di Afghanistan



Tujuh Anak Tewas Akibat Ranjau Darat di Afghanistan
Tujuh anak-anak tewas akibat terkena ledakan ranjau darat di Afghanistan. Foto/Istimewa

KABUL - Persenjataan perang kembali merenggut nyawa warga sipil di Afghanistan. Kali ini korbannya adalah anak-anak.

Sebuah ranjau darat meledak dan menewaskan tujuh anak serta melukai dua lainnya di provinsi Ghazni, selatan Ibu Kota Kabul. Ranjau tersebut meledak setelah anak-anak itu menginjaknya ketika tengah main.

"Ranjau itu ditanam oleh Taliban di jalan utama untuk menimbulkan korban pada pasukan keamanan," kata juru bicara provinsi Aref Noori seperti dikutip dari AFP, Sabtu (11/5/2019).

Kelompok Taliban tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Gerilyawan Taliban sering menggunakan bom pinggir jalan dan ranjau darat untuk menargetkan pasukan keamanan Afghanistan. Tetapi senjata mematikan itu juga menimbulkan korban pada warga sipil.

Amanullah Kamrani, seorang anggota dewan provinsi Ghazni, mengatakan anak-anak yang menjadi korban berusia antara tujuh dan sembilan tahun serta setidaknya empat dari mereka berasal dari satu keluarga.

Konflik selama bertahun-tahun membuat Afghanistan dipenuhi ranjau darat, mortir yang tidak meledak, roket dan bom rakitan. Banyak dari benda-benda berbahaya itu diambil oleh anak-anak yang penasaran.

Bulan lalu, tujuh anak tewas dan 10 lainnya luka-luka di provinsi Laghman timur Afghanistan ketika sebuah mortir meledak ketika mereka sedang memainkannya.

Menurut PBB, 3.804 warga sipil - termasuk lebih dari 900 anak-anak - tewas di Afghanistan pada 2018, dengan 7.000 lainnya terluka. Itu adalah tahun paling mematikan hingga saat ini bagi warga sipil dalam konflik Afghanistan.




Credit  sindonews.com




Demonstran Lempar Bom ke Kantor PM Albania


Demonstran Lempar Bom ke Kantor PM Albania
Demonstran melemparkan bom ke kantor PM Albania. (REUTERS/Stringer)



Jakarta, CB -- Pengunjuk rasa oposisi Albania melempari pintu masuk kantor Perdana Menteri Edi Rama dengan bom bensin, Sabtu (11/5) kemarin.

Hal itu dilakukan setelah aksi mereka meminta PM Edi Rama mengundurkan diri karena dugaan penipuan dan korupsi Pemilu selama tiga bulan belakangan tak membuahkan hasil.

Para pengunjuk rasa meneriakkan "Kami menginginkan Albania Eropa" sebagai slogan pedemo pro-demokrasi. Pedemo menggunakan topeng dan melemparkan bom bensin, petasan, dan mengecat pintu masuk pemerintah dan parlemen.


Belasan polisi dan beberapa pengunjuk rasa sampai terluka karena aksi itu.

Riuh pedemo juga terlihat di dekat gedung parlemen. Sekelompok demonstran melempar bom bensin dan petasan, yang dibalas dengan gas air mata oleh para aparat kepolisian.

Setelah empat jam berunjuk rasa, pedemo berpindah ke kantor polisi Tirana untuk memprotes penangkapan pejabat Partai Demokrat.

Pemimpin oposisi Partai Demokrat Lulzim Basha mengatakan mereka bertekad terus melancarkan serangan yang lebih besar jika pemerintah terus menjauhkan Albania dari Eropa. 


"Kami di sini dengan misi membebaskan Albania dari kejahatan dan korupsi. Mengembalikan Albania dengan bagian Eropa lainnya," kata Basha seperti dilansir Reuters, Minggu (12/5).

Komisi Eropa merekomendasikan Albania memulai pembicaraan tahun lalu, namun Dewan Eropa menunda keputusan pada Juni tahun ini karena Albania merombak peradilannya guna mengeluarkan hakim yang korupsi.

PM Edi Rama berkomentar atas aksi itu. Katanya, "api tidak akan melukai pemerintahannya melainkan negaranya." Ia turut sedih ketika mendengar pemimpin oposisi memohon pemerintah mundur. 

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menyebut pemerintahan Rama sah dan mendesak oposisi kmbali ke parlemen dan mengikuti pemilihan lokal pada 30 Juni.

"Tujuan oposisi membuat demokrasi Albania lebih kuat bertentangan dengan kekerasan yang saat ini dilakukan pengunjuk rasa," kata Kedutaan besar Amerika Serikat melalui keterangan resmi.



Credit  cnnindonesia.com



Kamis, 09 Mei 2019

AS Siap Kerahkan Lebih Banyak Aset Militer ke Timur Tengah


AS Siap Kerahkan Lebih Banyak Aset Militer ke Timur Tengah
AS siap mengerahkan aset militer lebih banyak ke Timur Tengah sebagai tanggapan atas ancaman Iran. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Para pejabat mengatakan Amerika Serikat (AS) siap untuk memindahkan lebih banyak aset militer ke Timur Tengah sebagai tanggapan atas ancaman dari Iran.

Dikutip dari AP, Kamis (9/5/2019), para pejabat itu mengatakan dua pesawat pembom tambahan diharapkan akan dikerahkan ke wilayah tersebut. Seorang pejabat lain mengatakan ada diskusi yang tengah berlangsung untuk memindahkan beberapa baterai rudal Patriot kembali ke Timur Tengah.

Belum ada keputusan akhir tentang pengerahan rudal Patriot. Langkah itu bisa bergantung pada apakah AS percaya Iran akan mengambil tindakan untuk mengurangi ancaman.

Pemerintah AS sendiri belum memberikan rincia yang dimaksud, namun para pejabat mengatakan satu elemen ancaman yang dimaksud melibatkan penempatan rudal Iran di kapal-kapal kecil di lepas pantainya. Tindakan ini memicu kekhawatiran bahwa Teheran mungkin bersiap untuk menyerang pasukan atau kepentingan AS di wilayah Timur Tengah.

AS menarik baterai rudal Patriot dari Bahrain, Kuwait, dan Yordania pada akhir tahun lalu. Tidak jelas apakah baterai-baterai itu akan kembali ditempatkan ke negara-negara tersebut. Para pejabat berbicara dengan syarat anonim untuk membahas pertimbangan perencanaan internal. 




Credit  sindonews.com




Israel akan Izinkan 30 juta Dolar dari Qatar Masuki Gaza


Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Foto: AP Photo/Khalil Hamra
Sebelumnya sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer ke Gaza.



CB, YERUSALEM -- Israel bakal mengizinkan pengiriman dana sebesar 30 juta dolar AS yang merupakan bantuan keuangan dari Qatar ke Jalur Gaza. Pemberian izin ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.

Laporan kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5), menyebut pada November lalu, Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata yang meliputi pengiriman 50 juta dolar dari Qatar ke Gaza dalam transfer berkala. Sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer.

Namun militer Israel menghantam daerah kantong pantai pada akhir pekan lalu dengan serangan udara dan artileri. Sementara kelompok pejuang Palestina yang berbasis di Gaza merespons dengan menembakkan roket ke arah Israel selatan.

Kekerasan berakhir saat fajar pada Senin lalu, dalam gencatan senjata. Meski begitu setidaknya 27 warga Palestina tewas dalam peristiwa itu dan puluhan lainnya cedera. Sementara empat warga Israel tewas berdasarkan laporan media Israel.

Peningkatan itu dimulai Jumat lalu ketika empat warga Palestina terbunuh oleh serangan militer Israel. Diketahui bahwa empat warga tersebut berada di posisi-posisi yang berafiliasi dengan kelompok perlawanan Hamas di Gaza.

Gencatan senjata terlaksana berkat mediasi yang dilakukan oleh Mesir. Namun, militer Israel enggan mengonfirmasi kabar tersebut. Mereka hanya mengatakan, semua pembatasan perlindungan di garis depan pertempuran akan ditarik, menyiratkan bahwa konfrontasi telah berakhir. Mesir dan PBB telah berusaha menengahi gencatan senjata.




Credit  republika.co.id





Rusia dan Eropa Diminta Ambil Tindakan Atas Aksi Israel


Dr Riyad H Mansour (file)
Dr Riyad H Mansour (file)
Foto: palestineun.org
Dubes Palestina untuk PBB meminta Uni Eropa dan Rusia segera ambil tindakan



CB, WASHINGTON -- Uni Eropa dan Rusia dinilai harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan solusi atas konflik Israel dan Palestina. Tindakan tersebut harus segera dilakukan jika rencana perdamaian AS tidak memihak pada kedua negara.


Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5). Menurut dia, dukungan untuk solusi kedua negara itu memang dihargai, tapi itu saja tidak cukup. "Mereka harus mengambil tindakan," kata dia.

Mansour menambahkan, Uni Eropa juga harus menjadi tuan rumah konferensi internasional. Uni Eropa dapat menyerukan konferensi internasional berdasarkan konsensus global yang mendukung solusi dua negara. Rusia juga dapat menjadi tuan rumah konferensi internasional di Moskow, karena berada di Dewan Keamanan PBB dan Palestina sudah dalam pembicaraan dengan Moskow.


Menurut Mansour, jika rencana AS tidak berakhir dengan dua negara merdeka, yakni Palestina dan Israel, maka Uni Eropa harus mengambil tindakan menentangnya untuk menyelamatkan kedua negara. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia dan Luksemburg dianggap bisa mengakui negara Palestina.


Seperti diketahui, bulan lalu, penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah dan AS, yang disebut sebagai 'Kesepakatan Abad Ini', akan terungkap setelah bulan suci Ramadhan.


Kushner mengakui, akan ada kompromi yang berat bagi kedua belah pihak. Para menteri luar negeri dari Liga Arab telah menolak rencana AS dengan mengatakan bahwa tanpa memberikan hak hukum kepada warga Palestina, rencana semacam itu tidak akan pernah membawa perdamaian komprehensif dan abadi di Timur Tengah.


Di tahun lalu, AS memangkas semua pendanaannya untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina.


Selain itu juga secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menutup kantor Washington Liberation Organization di Palestina, yang berfungsi sebagai kedutaan besar Palestina secara de-facto di AS.




Credit  republika.co.id




Rusia Usir Dua Diplomat Swedia


Rusia Usir Dua Diplomat Swedia
Foto/Ilustrasi/Istimewa

STOCKHOLM - Rusia telah mengusir dua diplomat Swedia dari Moskow sebagai bagian dari langkah timbal balik melawan Stockholm. Hubungan antara kedua negara telah jatuh ke titik nadir dalam beberapa tahun terakhir atas tindakan Rusia di Ukraina dan kericuhan di Baltik.

"Swedia sebelumnya telah membuat keputusan bahwa seorang diplomat Rusia tidak akan diperpanjang visanya dan setelah itu, kami telah menolak aplikasi Rusia untuk visa diplomatik," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri Swedia.

"Rusia telah menjawab dengan meminta dua diplomat Swedia untuk meninggalkan Rusia," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/5/2019).

Juru bicara itu menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Swedia mengatakan pada Desember lalu Moskow telah meminta salah satu diplomatnya untuk meninggalkan Rusia setelah Stockholm menolak dua permohonan Rusia untuk visa diplomatik.

Saat ditanya apakah Kremlin telah mengusir dua diplomat Swedia sebagai tanggapan atas penolakan visa Stockholm, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pihaknya tidak mempunyai keharusan untuk mengomentarinya.

"Tanpa merinci, saya dapat mengatakan bahwa jawabannya ada dalam pertanyaan," kata Zakharove seperti dikutip kantor berita TASS.

"Saya berbicara tentang frasa 'sebagai respons'," katanya, menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut.

Pada bulan Februari, Swedia menangkap seorang pria karena dicurigai memata-matai dan telah direkrut sebagai agen oleh perwira intelijen Rusia yang bekerja di bawah perlindungan diplomatik di Swedia.

Diplomat itu masih berada di Swedia pada bulan Maret dan Kementerian Luar Negeri Swedia memanggil duta besar Rusia untuk meminta diplomat itu pergi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Swedia tidak dapat mengkonfirmasi apakah diplomat tersebut telah pergi.

Swedia adalah salah satu negara yang mengusir seorang diplomat Rusia setelah serangan racun di Salisbury, Inggris pada Maret tahun lalu, yang oleh Uni Eropa ditimpakan kesalahan itu kepada Moskow. Namun Rusia membantah tuduhan itu.




Credit  sindonews.com



Hacker Curi Bitcoin Rp 586 Miliar dari Perusahaan Cryptocurrency


Ilustrasi Bitcoin. Reuters
Ilustrasi Bitcoin. Reuters

CB, Jakarta - Hacker mencuri bitcoin senilai US$ 41 juta atau lebih Rp 586 miliar dari salah satu perusahaan pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance.
"Tujuh ribu bitcoin itu dicuri oleh peretas menggunakan berbagai macam cara, yakni menggunakan phising, virus, dan serangan lainnya," kata CEO Binance, Zhao Changpeng, dikutip dari Reuters, Rabu 8 Mei 2019.

Zhao mengatakan dana pengguna tidak akan terpengaruh karena perusahaan akan menggunakan modal pengamanan aset pengguna untuk menutupi kerugian.



Logo Binance terlihat pada stand pameran mereka di Delta Summit, acara Blockchain dan Digital Innovation resmi Malta yang mempromosikan cryptocurrency, di St Julian's, Malta 4 Oktober 2018. [REUTERS / Darrin Zammit Lupi]



Harga bitcoin sempat anjlok ke 4,2 persen saat pembukaan perdagangan Asia karena berita peretasan namun kemudian berangsur pulih sebagian.
Zhao mengungkapkan melalui akun Twitter, bursa kripto lain termasuk Coinbase, telah memblokir deposito dari alamat yang terhubung dengan peretas.

Bursa di Jepang dan Korea Selatan menyumbang 58 persen dari kasus pencurian tahun lalu.Dilansir dari laman Binance, Zhao mengatakan semua setoran dan penarikan dari bursa bitcoin akan tetap ditangguhkan sementara karena perusahaan cryptocurrency itu sedang melakukan peninjauan keamanan secara menyeluruh, diperkirakan akan memakan waktu seminggu.



Credit  tempo.co





AS Sebar Armada Kapal Perang ke Seluruh Dunia, Di mana saja?


Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS
Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS


CB, Jakarta - Amerika Serikat menyebarkan armada kapal perang angkatan lautnya dalam beberapa gugus tempur di seluruh dunia.
Sebuah lembaga nirlaba yang mengkaji persebaran armada tempur AS, U.S. Naval Istitute atau USNI, memperkirakan posisi dari kelompok tempur kapal induk milik AS dan kelompok siap tempur amfibi di seluruh dunia pada 5 Mei 2019, berdasarkan pada data Angkatan Laut dan data publik.
Menurut laporan yang dikutip dari situs USNI, news.usni.org, pada 8 Mei 2019, total 289 kapal perang AS yang siap tempur yang dikerahkan atau siap tempur.
Angkatan Laut AS membagi gugus tempur armadanya, yakni armada ke-3 dengan 4 kapal, armada ke-4 dengan 1 kapal, armada ke-5 dengan 17 kapal, armada ke-6 dengan 25 kapal, armada ke-7 dengan 59 kapal. Total ada 106 kapal dalam armadanya.
Dan berikut adalah persebaran armada kapal perang AS di beberapa titik yang dianggap strategis.

1. Jepang
Gugus tempur USS Ronald Reagan Carrier Strike Group (CSG) berada di pelabuhan di Yokosuka, Jepang.
USS Wasp (LHD-1) ada di pelabuhannya di Sasebo, Jepang. Akhir tahun ini, Wasp akan pindah ke Norfolk, dan USS America (LHA-6) akan berfungsi sebagai kapal andalan baru dari armada amfibi Forward Deployed Naval Forces Japan (FDNF-J).

2. Laut Cina Selatan
Pada hari Senin, 6 Mei, kapal perusak dengan peluru kendali USS Preble (DDG-88) dan USS Chung Hoon (DDG-93) melakukan perjalanan dalam 22,2 km laut dari Gaven dan Johnson Reefs di Kepulauan Spratly dalam operasi kebebasan navigasi.
USS William P. Lawrence (DDG-110) dan USS Stethem (DDG-63) transit di Selat Taiwan minggu lalu.

3. Teluk Persia
Grup amfibi Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG) dengan Unit Ekspedisi Marinir ke-22 (MEU) yang bermula di Teluk Persia.
ARG dipimpin oleh kapal amfibi kelas tawon Wasp kelas USS Kearsarge (LHD-3) dan termasuk dermaga transportasi amfibi USS Arlington (LPD-24) dan kapal pendaratan dermaga USS Fort McHenry (LSD-43), menurut Angkatan Laut. Lebih dari 4.500 pelaut dan marinir meninggalkan Pantai Timur pada 17 Desember.
Bersama dengan unsur-unsur MEU ke-22 dari Camp Lejeune, N.C., Tim Bedah Armada 2 dan 8, Skuadron Tempur Laut Helikopter 26, Skuadron Kontrol Udara Taktis 21, dan Naval Beach Group 2 juga memulai, menurut Angkatan Laut.

4. Atlantik Timur
Para pelaut berpartisipasi dalam latihan pencarian puing di dek penerbangan kapal induk USS John C. Stennis (CVN-74) di Selat Gibraltar pada 3 Mei 2019. [US Navy/USNI]
USS John C. Stennis (CVN-74) yang dikerahkan di Atlantik Timur mendekati akhir misi dan akan memulai kembali pengisian bahan bakar dan perbaikan paruh baya.
Kapal-kapal dengan Stennis tidak beroperasi sebagai gugus tempur penuh. Stennis berangkat dari Marseille, Prancis, pada 1 Mei dan transit di Selat Gibraltar 3 Mei.
Gugus tempur yang dikerahkan di Atlantik Timur adalah Carrier Strike Group 3.
Komposisi armada Carrier Strike Group 3 memiliki kapal induk USS John C. Stennis (CVN-74), yang ditempat di Bremerton, Washington (pindah ke Norfolk, Setelah selesai ditempatkan).
Kemudian ada Carrier Air Wing 9 (CVW 9), kelompok tempur aviasi yang berbasis di Naval Air Station Lemoore, California, akan ditugaskan di kapal Stennis dan mencakup total sembilan skuadron dan detasemen.
Skuadron Perusak 21 atau DESRON 21 mulai adalah bagian dari kelompok Stennis yang mengkoordinir kapal perusak dengan rudal kendali, yang beroperasi sebagai bagian dari Carrier Strike Group (CSG). Karena USS Stennis menuju ke Norfolk untuk mengisi bahan bakar, skuadron pengawal di West Coast tetap di Pasifik. Misalnya, USS Stockdale (DDG-106) yang saat ini di Fiji.
Lalu ada kapal jelajah berpeluru kendali USS Mobile Bay (CG-53) yang memiliki pangkalan dok di San Diego, California. Saat ini USS Mobile Bay menuju pulang ke San Diego.

5. Laut Mediterrania

Gugus tempur ini adalah kapal induk USS Abraham Lincoln beroperasi di Laut Mediterrania bagian tengah.
Menurut laporan pers setempat, gugus tempur ini akan ditarik ke pelabuhan di Split, Kroasia, untuk kunjungan pelabuhan 8-11 Mei.
Namun, menurut laporan pers AS, AS mengirimkan USS Abraham Lincoln ke wilayah Komando Pusat AS untuk memberi tekanan pada Iran, menurut Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.
USS Abraham Lincoln masuk ke dalam gugus tempur Carrier Strike Group 12.
USS Abraham Lincoln (CVN-72), memiliki dok di Norfolk (Pindah ke San Diego, California, setelah selesai ditempatkan).

Kemudian ada Carrier Air Wing 7 yang berbasis di Naval Air Station Oceana, ditugaskan untuk USS Abraham Lincoln dan mencakup total sembilan skuadron dan detasemen.
Kapal induk USS Abraham Lincoln di Samudra Atlantik selama latihan di bulan Januari 2019.[MICHAEL SINGLEY / US NAVY]
USS Abraham Lincoln dikawal oleh Skuadron Perusak 2 (DESRON 2) dan memiliki kapal perusak dengan rudal kendali yang beroperasi sebagai bagian dari CSG.
Adapun kapal jelajah berpeluru kendali yang dikerahkan dalam Carrier Strike Group 12 adalah USS Leyte Gulf (CG-55), dari pelabuhan di Norfolk.

6. Pasifik Timur
Gugus tempur Boxer Amphibious Ready Group (ARG) dengan Unit Ekspedisi Marinir (MEU) ke-11 berangkat dari San Diego, California, pada 1 Mei.
Selain USS Boxer (LHD-4), kapal ARG lainnya adalah kapal pendaratan dermaga USS Harper's Ferry (LSD-49) dan dermaga transportasi amfibi USS John P. Murtha (LPD-26).
Kelompok ARG termasuk Skuadron Tempur Helikopter Laut 21 atau "Blackjacks", Unit Assault Craft 5, Grup Angkatan Laut Pantai 1, Unit Beachmaster 1, Tim Bedah Armada 5, dan Skuadron Kontrol Udara Taktis 11.
MEU ke-11 yang berbasis di Kamp Pendleton terdiri dari Tim Pendaratan Batalyon 3 dari Batalion 3, Marinir 5, dilengkapi Marine Attack Squadron 214 (dengan AV-8B Harrier), Skuadron Tiltrotor Kelautan Menengah 163, dan Batalyon Logistik Tempur 11.
USS Theodore Roosevelt (CVN-71) sedang dikerahkan di Wilayah Operasi California Selatan.

7. Wilayah Operasi Virginia Capes
USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) sedang dikerahkan untuk pelatihan fase dasar dan kualifikasi operator (CQ).
CQ dilakukan untuk pilot baru dan secara berkala untuk pilot berpengalaman demi mendapatkan atau mempertahankan kemampuan pendaratan di kapal induk.
USS Harry Truman (CVN-75) sedang dalam perawatan, menurut Angkatan Laut.
Meski armada gugus tempur Angkatan Laut AS dipaparkan, namun USNI tidak menampilkan ribuan kapal perang lainnya termasuk kapal selam, kapal permukaan, skuadron pesawat terbang, SEAL, Pasukan Tugas Khusus Angkatan Udara-Darat Laut, Seabees, Coast Guard, EOD Mobile Units, dan lebih banyak lagi kapal perang Angkatan Laut AS yang disebar di perairan dunia yang tidak disebut.





Credit  tempo.co