Senin, 28 Maret 2016

Setelah Berseteru, China dan Indonesia Akan Latihan Militer Bersama


Kapal penjaga pantai China berpatroli di Laut China Selatan. (Foto: Reuters)
Kapal penjaga pantai China berpatroli di Laut China Selatan. (Foto: Reuters)
BEIJING - Kapal China meninggalkan pelabuhan Qingdao pada hari Sabtu (26/3/2016) untuk latihan militer bersama angkatan laut 16 negara termasuk Indonesia di lepas pantai Indonesia.
Latihan militer gabungan itu akan digelar 12 April 2016. Hal itu diumumkan Departemen Pertahanan China, sepekan setelah kapal Indonesia dan China berseteru di perairan Natuna.
Dalam pengumuman yang di-posting di situsnya (www.mod.gov.cn), Kementerian Pertahanan China menyatakan, armada Angkatan Laut China akan terus menjalani latihan bersama 16 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia.
Kementerian itu juga menambahkan bahwa Menteri Pertahanan China, Chang Wanquan, akan mengunjungi Vietnam pada hari ini untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi. China dan Vietnam terlibat dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, sedangkan Indonesia tidak.
Pada pekan lalu, Indonesia menahan sebuah kapal pukat China dan beberapa awaknya atas tuduhan mencuri ikan (illegal fishing) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di perairan Natuna. Namun, pasukan penjaga pantai China ikut campur dengan melakukan manuver yang menuai protes keras dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi.
Retno telah memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Wei Dei untuk menyampaikan protes keras.
”Dalam pertemuan itu, kami nyatakan protes keras dan sampaikan nota yang berisi sebagai berikut, pertama terdapat pelanggaran coast guard (pasukan penjaga pantai) China terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontingen,” katanya.
”Protes kedua adalah pelanggaran coast guard Tiongkok (China) terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontingen,” lanjut Retno.
”Ketiga, pelanggaran juga dilakukan coast guard Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia telah minta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan ini,” imbuh Retno.





credit  Okezone





Begini Spesifikasi Kapal Selam Terbaru Milik TNI AL


Kapal selam DSME 209 buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering yang dipesan TNI AL.


CB, SEOUL -- TNI AL segera mengoperasikan satu dari tiga kapal selam buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan (Korsel). Kapal selam dengan kode Hull Number H.7712nomor H.7712 tersebut diluncurkan di Pelabuhan Okpo, Korsel, Kamis (24/3). Peluncuran kapal selam itu dihadiri Menhan Ryamizard Ryacudu, KSAL Laksamana Ade Supandi, dan Duta Besar RI untuk Korsel John A Prasetio.
Dilansir dari Business Korea, nilai kontrak kapal selam ini sebesar 1,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14,5 triliun, yang menjadi kerja sama terbesar ekspor di bidang pertahanan di Korsel. Penandatanganan kontrak dilakukan antara pihak DSEM dan Menhan Purnomo Yusgiantoro pada 2011. Desain kapal selam yang dibuat berasal dari lisensi kapal selam Jerman tipe 209/1200 yang didapat pada akhir 1980-an.
Kapal selam itu dipesan Kemenhan dan mulai dirakit di DSME pada 2013. Perakitan kapal selam itu di bawah supervisi Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam TNI AL, yaitu Kolonel Iwan Isnurwanto. Dalam kontrak pembelian, pembuatan kapal selam pertama dan kedua dilakukan di galangan DSME, dan ketiga dilakukan di PT PAL, Surabaya, dengan skema transfer of technology (ToT).
Demi menyukseskan pembangunan kapal selam ketiga, PT PAL telah mengirimkan 113 insinyur untuk belajar di DSME guna mengikuti proses transfer teknologi itu. Selain itu, mereka juga mempelajari pembangunan dan pengembangan kapal selam secara mandiri melalui skema magang.

Kapal Selam Disel Elektrik DSME 209 ini merupakan produksi ekspor pertama pemerintah Korsel. Kapal selam ini dikembangkan pihak DSME bekerja sama dengan AL Korsel. Kapal selam ini juga merupakan pengembangan dari  tipe Chang Bogo Class milik TNI AL Korsel dan kapal selam tipe Cakra milik TNI AL.
Menurut Atase Pertahanan RI di Seoul, Kolonel Aditya Kumara, kapal selam ini memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah air, dan memiliki ketahanan berlayar lebih 50 hari.
DSME 209 dipersenjatai dengan torpedo 533 milimeter dengan delapan tabung peluncur. Kapal selam ini mampu menyebarkan ranjau laut, meluncurkan antirudal kapal permukaan, dan mampu melepaskan penangkal torpedo.
Pada peluncuran kapal selam itu, Ryamizard menyampaikan penghargaan kepada tiga karyawan galangan kapal DSME, yang dianggap telah membuat kontribusi besar dalam proses desain dan konstruksi kapal selam.
Kapal selam pertama pesanan TNI AL ini akan dikirimkan pada Maret 2017. Dan pengerjaan kapal selam kedua sedang dilakukan, serta kapal selam ketiga dijadwalkan dikirimkan pada akhir 2018.
Saat ini, TNI AL hanya mengoperasikan dua kapal selam, yaitu KRI Cakra (401) dan KRI Naggala (402). Dengan tambahan tiga kapal selam itu, diharapkan TNI AL semakin maksimal dalam menjaga kedaulatan lautan NKRI sebagai bagian proyek minimum essential force (MEF).



Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Kamis, 24 Maret 2016

Pabrik Dibangun, Jokowi Ingin Esemka Cepat Dijual Massal



Pabrik Esemka akan mulai beroperasi pada Juni 2016 mendatang.

Pabrik Dibangun, Jokowi Ingin Esemka Cepat Dijual Massal
Joko Widodo duduk di atas kap mesin mobil Esemka yang telah dinyatakan lolos uji emisi. (VIVAnews/Fajar Sodiq)




CB - PT Adiperkasa Citra Esemka (ACE) milik AM Hendropriyono dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) siap memproduksi massal mobil yang sempat mempopulerkan Joko Widodo, Esemka. Sedianya, perakitan secara massal akan mulai dilakukan pada Juni 2016 mendatang.

PT ACE telah memiliki dua pabrik, yakni satu di Boyolali, Jawa Tengah; dan satu lagi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Bupati Boyolali Seno Samudro, Boyolali dipilih karena Esemka berasal dari Solo, dan tak jauh dari lokasi pabrik. Pembangunan pabrik di Boyolali, dikatakannya, sudah melalui banyak pertimbangan.
"Ini arahan Pak Jokowi. Kalau soal alasan detail, silakan bertanya dengan beliau langsung," kata Seno kepada VIVA.co.id, Kamis 24 Maret 2016.

Namun, Seno menyatakan, pabrik yang didirikan di Boyolali merupakan kawasan yang terbilang seksi. Karena, jarak dari jalur kereta api hanya sekira 10 kilometer, delapan kilometer dari bandara, dan jalan utama sekira lima kilometer. Soal perizinan, dikatakannya, semua sudah dilakukan.

"Pak Jokowi bilang, Mas Bupati tolong disukseskan. Makanya, kami lakukan secepat mungkin, izin semua clear dua hari," kata Seno.
Untuk pembangunan jalan menuju lokasi pabrik, Pemda Boyolali sudah menyiapkan anggaran sekira Rp13 miliar dari APBD. Jokowi dikatakan Seno, juga bakal membantu dana tambahan.



Diketahui, awal 2015, industri otomotif nasional diramaikan dengan pemberitaan yang menyebut Indonesia bakal memiliki mobil nasional. Adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang menyatakan kesiapannya membuat mobil karya anak negeri.

Namun, belakangan Hendropriyono menyatakan, mobil ini bukanlah mobnas, seperti Proton di Malaysia. Dalam keterangannya, Hendropriyono mengatakan, proyek mobil itu lebih tepat disebut mobil buatan Indonesia.

Untuk mewujudkan mimpi dan kuku bisnisnya, Hendropriyono diketahui mencoba melakukan penjajakan dengan perusahaan asal Malaysia, Proton. Pada 2015 lalu, disebutkan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) miliknya bakal mengelola mobil buatan anak bangsa itu.

Tak hanya melakukan penjajakan dengan Proton, PT ACL juga diketahui menjalin kerja sama dengan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), atau yang dikenal dengan nama Esemka. Alhasil, nama kedua perusahaan tersebut digabung dan kini menjadi PT Adiperkasa Citra Esemka (ACE).

Esemka dilirik, lantaran disebut-sebut merupakan salah satu mobil karya anak bangsa yang hadir di tengah gempuran mobil-mobil asal Jepang, Eropa, dan Amerika.
Setahun setelah perjanjian PT ACE, tahapan demi tahapan untuk menciptakan mobil buatan Indonesia rupanya telah bergulir, tanpa banyak media yang meliput. Bahkan, tak seperti perusahaan lain yang kerap melakukan pembangunan perusahaan dengan mengundang pemerintah dan awak media, PT ACE justru bergerak senyap.





Credit  VIVA.co.id










Pertamina Lobi Banyak Pihak Demi Jatah Saham di Blok Masela


Pertamina Lobi Banyak Pihak Demi Jatah Saham di Blok Masela  
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto melambaikan tangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (24/3). (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)
 
 
Jakarta, CB -- PT Pertamina (Persero) akan melobi sejumlah pihak untuk bisa ikut dilibatkan dalam eksekusi proyek regasifikasi Blok Masela di daratan Maluku.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan cara itu merupakan salah satu upaya perseroan untuk memiliki saham dalam proyek fasilitas pengolahan gas alam cair (LNG) tersebut.

"Pertamina akan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa menjadi pihak yang berinvestasi di sana," ujar Dwi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (24/3).


Menurutnya, Pertamina sampai saat ini belum bisa investasi di Blok Masela karena belum memiliki saham di blok yang kaya akan cadangan minyak dan gas (migas) itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pengembangan fasilitas LNG Blok Masela akan dilakukan di darat (onshore) karena dinilai memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menindaklanjuti keputusan tersebut.

Berdasarkan catatan SKK Migas, sejak memperoleh kontrak kerja sama pada 16 November 1998, kontraktor Blok Masela yakni Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services Ltd telah investasi US$1,2 miliar.


Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas mengatakan biaya investasi tersebut untuk membiayai sejumlah kegiatan eksplorasi sampai pada rencana perubahan kapasitas fasilitas pengolahan LNG dari 2,5 juta ton per tahun (MTPA) menjadi 7,5 MTPA.

"Jadi US$1,2 miliar yang sudah dibelanjakan itu 35 persennya punya Shell," ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini," Rabu (23/3).


Credit  CNN Indonesia











Menteri ESDM Pastikan Inpex dan Shell Tetap di Blok Masela



Menteri ESDM Pastikan Inpex dan Shell Tetap di Blok Masela  
Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) memberikan keterangan pers usai diterima Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/11). (Antara Foto/Widodo S Jusuf)
 
Jakarta, CB -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memastikan Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services Ltd tidak akan hengkang dari Blok Masela meski pemerintah memilih pengembangan fasilitas pengolahan LNG di darat.

Dia mengatakan sudah mengirimkan surat kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) untuk mengembalikan revisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) yang sudah ada kepada kedua investor. Setelah itu, Sudirman juga meminta Inpex dan Shell untuk melakukan revisi PoD sesuai dengan skema pengembangan fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) di darat.

"Investor kami minta untuk merevisi (rencana PoD) dan kini biarkan investor men-digest semua usulan baru ini. Biarkan mereka menghitung dan merevisi PoD sesuai dengan timeframe yang ada," jelas Sudirman di Jakarta, Kamis (24/3).

Lebih lanjut, ia tak mau lagi membahas manfaat dan kerugian membangun fasilitas LNG di darat karena ia percaya dengan keputusan Presiden. Ia mengatakan, fokus Kementerian ESDM adalah mengawal pembangunan fasilitas LNG Blok Masela ini bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

"Kami tidak ingin polemik ini terus berlangsung sehingga langkah ke depannya kami akan menindaklanjuti follow up tersebut. Proyek ini pelaksanaannya masih 8-10 tahun yang akan datang, sehingga kalau dibiarkan berpolemik ini tidak bijak," tuturnya.


Menyambung ucapan Sudirman, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan telah mengadakan pertemuan dengan Inpex dan Shell pada Selasa (23/3) malam. Di dalam pertemuan tersebut, kedua investor sepakat untuk mengubah revisi PoD dari skema offshore menjadi onshore.

"Kami bisa simpulkan kalau Inpex dan Shell tidak ada rencana cabut dari Blok Masela. Hanya mereka perlu waktu untuk menghitung ulang semuanya," tutur Amien di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, rencana revisi PoD Blok Masela diajukan oleh Inpex dan Shell setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Blok Masela dari 6,97 TCF ke angka 10,73 TCF pada tahun 2014. Di dalam revisi PoD tersebut, kedua investor menginginkan skema pembangunan offshore dengan kapasitas 7,5 MTPA dan perkiraan waktu keputusan investasi final (Final Investment Decision/FID) di tahun 2018.


Inpex dan Shell bisa membangun fasilitas LNG asalkan mendapat persetujuan dari Menteri ESDM karena ditemukan cadangan baru. Jika Menteri ESDM menandatangani revisi PoD tersebut, maka pembangunan fasilitas LNG terbesar di dunia itu sudah bisa dimulai.



Credit  CNN Indonesia





Soal Ilegal Fishing di Natuna, Menlu Retno: Kita Tunggu Jawaban Tiongkok



Soal Ilegal Fishing di Natuna, Menlu Retno: Kita Tunggu Jawaban Tiongkok
Foto: Rina Atriana/detikcom

Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu kuasa usaha sementara Kedubes Tiongkok di Jakarta terkait kapal ilegal fishing negara adidaya itu yang memasuki perairan Natuna. Retno menyampaikan protes sekaligus menyerahkan nota diplomasi kepada kuasa usaha tersebut.

Retno menjelaskan, kini pihaknya tinggal menunggu jawaban dari pemerintah Tiongkok. Hal tersebut disampaikan Retno usai menggelar rapat dengan Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

"Senin (21/3) kemarin kita sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar RRT di Jakarta. Kita telah menyampaikan protes disertai dengan nota diplomasi," ujar Retno.

Hadir pula dalam rapat yaitu Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan dan Sekjen Kementerian Pertahanan.

"Saat ini posisinya adalah kita menunggu klarifikasi dari Tiongkok mengenai hal-hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah mendapatkan klarifikasi dari mereka," jelas Retno.




Credit  detikNews












Perang di Suriah, Bukti Kecerdasan Ibnu Khaldun


Perang di Suriah, Bukti Kecerdasan Ibnu Khaldun
Foto: Tim Desain detikcom

Jakarta - Suriah kini identik dengan pertempuran, pengungsi, dan ISIS. Peperangan juga pernah berkecamuk di kawasan ini sekitar 600 tahun lalu, namun sejarah mencatat yang mencuat justru dialog antara Timur, pemimpin pasukan Mongol, dengan intelektual Muslim ternama, Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun adalah pemikir Islam yang dianggap sebagai bapak ilmu sejarah dan ilmu sosial yang lahir di Tunisia pada 1332. Ia wafat pada 19 Maret 1406 di Mesir dan mewariskan karya tulisan ternama, The Muqaddimah. Buku tersebut juga masuk dalam daftar bacaan CEO Facebook Mark Zuckeberg.

Pertemuan dengan Timur tersebut terekam dalam otobiografi Ibnu Khaldun. Ia menulis, pada 1401 berada di Damascus yang kini berada di Suriah.

Ia mengikuti peperangan antara pasukan Sultan Nasir-ad-Din Faraj dari Kesultanan Mamluk, Mesir, dengan bangsa Mongol. Di tengah perang, Sultan Faraj memilih meninggalkan Damascus dan kembali ke Mesir karena mencemaskan adanya pemberontakan.

Ibnu Khaldun memilih tetap di Damaskus bahkan hingga terkepung selama tujuh minggu di kota itu. Mengetahui ada sejarawan Kesultanan Mamluk di dalam kota, Timur meminta bertemu.

Saat itu Ibnu Khaldun diturunkan dari tembok kota memakai tali dan keranjang. Negosiasi pun berubah jadi diskusi soal politik dan geografi.

Timur bertanya soal kondisi daerah di Afrika Utara kepada Ibnu Khaldun. Pertanyaan yang tak terlalu sulit bagi Khaldun karena ia leluhurnya berasal dari Hadramaut di Yaman dan ia lahir di Tunisia, serta pernah mengabdi di berbagai kesultanan di Afrika Utara.

Ia menuliskan pengetahuannya itu untuk Timur. Namun pada saat yang sama, Ibnu Khaldun juga mencari tahu dan menulis sejarah bangsa Mongol dan Timur sebagai pemimpinnya agar penguasa di Afrika Utara tahu dan bisa belajar soal bangsa penakluk ini.

"Ibnu Khaldun menulis sejarah tertua tentang Arab, bangsa Mongol dari Asia Tengah, dan kesultanan di Afrika Utara dan Andalusia" kata penulis buku Orange Trees of Marakesh, Ibn Khaldun and the Science of Man, Stephen Frederic Dale seperti dikutip islamicommentary.org. Bahkan, kata Dale, ia bisa menjelaskan kebangkitan dan kejatuhan kesultanan-kesultanan tersebut.






Credit  detikNews











Taiwan "Pamer" Pulau di LCS pada Media Asing


Inilah Pulau Taiping yang berada di Laut China Selatan (Foto: Bussines Insider)
Inilah Pulau Taiping yang berada di Laut China Selatan (Foto: Bussines Insider)


TAIPEI – Otoritas Taiwan mengajak pihak media asing ke pulau yang diklaim Taiwan sebagai wilayah kedaulatan mereka yang berada di perairan Laut China Selatan (LCS).
Pulau Taiping atau yang juga dikenal dengan nama Pulau Itu Aba berjarak 1.600 kilometer dari selatan Taiwan. Dilaporkan, China, Filipina dan Vietnam juga memberikan klaim terhadap pulau tersebut.
Namun, sebagaimana dilansir dari NHK, Kamis (24/3/2016) secara praktik, Taiwan mengontrol pulau tersebut. Negara pecahan China tersebut bahkan sudah membangun landasan udara yang digunakan untuk pesawat militer.
Pada Rabu 23 Maret, Otoritas Taiwan mengundang media asing ke pulau tersebut untuk pertama kalinya. Dikabarkan, puluhan jurnalis diterbangkan ke Pulau Taiping menggunakan pesawat transport militer.
Otoritas Taiwan juga memaparkan pada kunjungan yang berlangsung selama tiga jam itu. Para jurnalis diperlihatkan suasana pulau, sumber air dan fasilitas medis di sana. Para jurnalis ini juga dilaporkan mendengar kesaksian langsung mengenai kehidupan para penjaga pantai di sana.
Pada Januari 2016, Presiden Taiwan Ma Ying-jeou mengunjungi pulau di perairan sengketa tersebut untuk pertama kalinya. Pemerintah Amerika Serikat langsung menyebut kunjungan tersebut sangat tidak membantu penyelesaian sengketa di Laut China Selatan dengan damai.



Credit  Okezone







Turki Heran Warga Jepang Mau Gabung ISIS


Papan tanda perbatasan di Kota Gaziantep. (Foto: Middle East Online)
Papan tanda perbatasan di Kota Gaziantep. (Foto: Middle East Online)
GAZIANTEP – Pemerintah Turki untuk pertama kalinya menangkap seorang warga negara Jepang karena ia mengaku ingin menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
Penangkapan ini menurut Dogan News Agency, Kamis (24/3/2016), sempat membuat pemerintah Turki heran, karena biasanya orang yang tertarik masuk kelompok teroris itu datang dari negara yang berpenduduk Muslim terbesar. Sementara Jepang diketahui mayoritas menganut agama Buddha Shinto.
Pria berinisial M.M. (24) itu ditahan pasukan Gendarmerie Turki yang sedang berpatroli pada Selasa 22 Maret 2016 di kawasan Nizip, selatan Kota Gaziantep, yang sangat dekat dengan perbatasan ke Suriah.
Ketika dicegat pasukan perbatasan, ia secara terang-terangan mengungkap seseorang tak dikenal menghubunginya lewat telefon dan mengundang dirinya menyeberangi perbatasan. Ia pun setuju dan sedang menuju ke Suriah untuk memenuhi ajakan tersebut.
Pesan singkat, diduga dari anggota militan ISIS di Suriah menjadi salah satu bukti otentik yang ditemukan otoritas setempat. Pemerintah Turki pun berjanji akan segera memulangkan pemuda itu ke negeri asalnya, setelah ia selesai diinterogasi.
Selain satu pria asal Negeri Matahari itu, Turki juga menahan sekira 10 orang diduga militan ISIS di daerah Gazientep. Penyelidikan menunjukkan, beberapa di antara mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Namun pemerintah setempat belum dapat merilis asal negara mereka.
Sejak tragedi bom Ankara, Istanbul dan beberapa lokasi padat wisatawan, Turki kini tengah meningkatkan kewaspadaan dan pertahanannya. Meski diklaim pelakunya bukan ISIS, melainkan cabang Partai Pekerja Kurdi (PKK).
Terakhir, tiga warga Israel dan seorang warga Iran teridentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri yang berafiliasi dengan ISIS. Mereka meledakkan diri di kawasan pusat perbelanjaan terkenal di Turki pada Sabtu 19 Maret 2016.



Credit  Okezone





3 WNI Jadi Korban Bom Brussels, Indonesia Keluarkan Travel Advice


Suasana Bandara Zaventem beberapa saat setelah ledakan (Foto: Daily Mail)
Suasana Bandara Zaventem beberapa saat setelah ledakan (Foto: Daily Mail)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengonfirmasi kabar mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Bom Brussels. Pihak KBRI juga sudah melakukan koordinasi dan bertemu pihak keluarga korban.
Retno mengatakan pihak KBRI telah menawarkan segala bantuan yang bisa diberikan pemerintah kepada suami korban. Sebagaimana diberitakan, satu orang perempuan WNI bersama kedua anaknya menjadi korban bom Brussels saat tengah menunggu penerbangan di Bandara Zaventem.
Saat ditanya mengenai adanya korban di stasiun kereta bawah tanah, Retno menyampaikan masih perlu adanya konfirmasi dan verifikasi. "Info yang kita terima sejauh ini baru tiga WNI itu. Semuanya masih bisa berkembang dan kita menunggu konfirmasi dan verifikasi," ucap Retno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Disinggung mengenai kabar korban tengah berada di ICU, Retno mengaku masih menunggu informasi. "Kami tidak mau terburu-buru menyampaikan kondisi korban. Kami masih menunggu info yang sudah verified," imbuhnya.
Terkait hal tersebut, Retno menyebut pihaknya telah mengeluarkan travel advice bagi para WNI yang tengah berada di Eropa. Pemerintah Belgia saat ini mengimbau warga agar tetap tenang dan waspada, diizinkan beraktivitas kembali, untuk tidak berkunjung ke Brussels sementara waktu, hanya gunakan internet untuk mencari informasi dan membatasi penggunaan telepon.
KBRI Brussel akan terus memantau kondisi keamanan Belgia dan data korban, terutama terkait dengan WNI. Di samping itu, KBRI juga akan terus berkoordinasi dengan komunitas WNI di Belgia dan terus meng-update perkembangan di lapangan. Nomor telepon hotline KBRI di nomor +32478957214 dan +32478405728 juga telah disebarluaskan dan KBRI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.




Credit  Okezone












JK: Laut Cina Selatan Bisa Jadi Keajaiban Ekonomi Asia

Jusuf Kalla
Jusuf Kalla
 
CB, HAINAN -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan konflik Laut Cina Selatan (LCS) dapat menjadi keajaiban bagi perekonomian di Asia jika itu dikelola dengan baik oleh negara-negara di kawasan tersebut.

"Berkaitan dengan Laut Cina Selatan, Asia harus menjadikannya sebagai isu prioritas. Jika kita dapat mengelolanya dengan baik, maka itu akan menjadi awal bagi keajaiban ekonomi Asia. Kita harus mengubah potensi konflik menjadi peluang kerja sama konkret," kata Wapres dalam sambutannya pada Konferensi Boao Forum for Asia di Hainan, Cina, Kamis (24/3).

Dengan adanya tantangan di bidang perekonomian di kawasan Asia, kata Kalla, itu dapat menjadi pemersatu negara-negara yang berkonflik di kawasan Laut Cina Selatan untuk menemukan komitmen baru.

"Kami (Indonesia) memahami bahwa menyelesaikan sengketa wilayah tidaklah mudah. Oleh karena itu, akan menjadi lebih produktif jika negara yang berkonflik dapat melakukan usaha bersama untuk menyelesaikan persoalan itu demi keuntungan bagi kawasan," tambahnya.

Dengan adanya Konferensi Boao Forum for Asia, yang dihadiri oleh para pemimpin negara dan pejabat tinggi dari seluruh negara kawasan, Wapres Kalla meminta semua pihak untuk memperkuat peran Asia.

"Kita harus mampu membuang jauh perbedaan-perbedaan kita dan mengutamakan pada tujuan umum kita untuk mempertahankan peran Asia sebagai mesin pertumbuhan secara global," kata Wapres.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menghadiri upacara pembukaan Boao Forum for Asia (BFA) dan memberikan sambutan pada Konferensi bertemakan Masa Depan Baru Asia: Dinamika Baru, Visi Baru di Boao, Provinsi Hainan, Cina. Boao Forum for Asia merupakan kegiatan swadaya atau nonprofit yang membahas mengenai kegiatan perekonomian, politik, inovasi dan budaya di Asia.

Forum tersebut diselenggarakan di Kota Boao, Provinsi Hainan, selama empat hari mulai 22-25 Maret dan mengutamakan pada upaya pembaruan persediaan bahan bakar di dunia serta pembangunan ekonomi di kawasan. Dalam Forum tersebut akan dibahas 12 tema diskusi antara lain terkait teknologi canggih, kemajuan pabrik dan industri terkini di kawasan Asia.
Selain Wapres RI Jusuf Kalla, BFA juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara antara lain Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli, Perdana Menteri Lithuania Algirdas Butkewiczius, Perdana Menteri Belgia Charles Michel, Wakil Perdana Menteri Korea Selatan Yoo Il-ho dan Wakil Perdana Menteri Rusia Arkaji Dvorkovich.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Sikap Indonesia Atas Cina Sesuai Hukum Laut Internasional

Peta perairan Natuna
Peta perairan Natuna
 
CB, JAKARTA -- Sikap Indonesia atas pelanggaran kapal Tiongkok Kway Fee 10078 yang diduga mencuri ikan (illegal fishing) di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan di landas kontinen sudah sesuai ketentuan hukum laut Internasional.
"Karena berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut teritorial dan ZEE," kata analis hukum internasional Universitas Airlangga, Intan I Soeparna, Kamis (24/3).
Saat diminta tanggapan atas insiden kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard atau keamanan laut milik China di kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepualuan Riau, ia merinci alasan sikap tepat pemerintah Indonesia.
Menurut dia, berdasarkan pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai coastal state memiliki hak untuk mengekplorasi, ekploitasi, konservasi dan mengkontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE.
Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti boarding, inspeksi, penahanan dan melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan yang sesuai dengan UNCLOS.
"Jadi, negara Tiongkok seharusnya menghormati hukum yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 58 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai 'coastal state'," kata doktor lulusan Vrije Universiteit Brussel, Belgia itu.
Oleh karena itu, katanya menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok yang berusaha menghalangi pihak Indonesia untuk mengamankan kapal Kway Fee adalah melanggar Pasal 58 dan 73 UNCLOS.
Ia juga menilai kapal keamanan laut Tiongkok juga telah melakukan intervensi terhadap usaha Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UNCLOS.
Sedangkan Indonesia, kata dia, dapat melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan pada awak buah kapal (ABK) Kway Fee sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 73 UNCLOS.
Yakni, para awak tersebut diamankan tetapi tidak untuk dipenjarakan atau dihukum, dan para awak Kway Fee harus dilepaskan dengan jaminan dari negara asal.
Dalam hal mengamankan ABK kapal Kway Fee, kata dia, Indonesia juga harus memberitahu negara Tiongkok melalui atase atau kuasa usaha Tiongkok di Indonesia.
Mengenai penabrakan yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok, ia menyebut sebagai "termasuk tindakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa Tiongkok tidak memiliki itikad baik dalam menghormati UNCLOS".
"Sehingga protes keras yang dilayangkan oleh pemerintah Indonesia dapat dibenarkan," katanya.
Karena, kata dia, menurut hukum Internasional, itikad baik merupakan landasan utama dalam melaksanakan hukum internasional dan menghormati hukum dari negara-negara lain, termasuk "coastal state".
Intan melihat bahwa konflik Laut Cina Selatan memang menimbulkan hal yang sangat sensitif dalam hubungan internasional di wilayah laut.
"Sehingga Indonesia meskipun bukan negara pengklaim (claimant state) di Laut Tiongkok Selatan, tetap harus berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya atas ZEE, agar kemudian tidak menimbulkan preseden buruk dalam upaya ikut menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan," katanya.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID







Pascainsiden Natuna, Cina Diam-Diam Hubungi Indonesia

Wilayah Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan.
Wilayah Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan.
 
CB, JAKARTA -- Beberapa jam setelah laporan adanya konfrontasi antara sebuah kapal penjaga pantai Cina dan kapal Indonesia di Laut Cina Selatan, seorang diplomat Cina disebut-sebut menghubungi pejabat pemerintah Indonesia.
Mereka meminta Indonesia tak mengangkat masalah ini di media mengingat hubungan pertemanan kedua negara. Namun seperti dilansir Bloomberg, Rabu (23/3), permintaan tersebut ditolak. Pejabat di Jakarta segera menggelar konferensi media mengeluhkan tindakan Cina.

Pejabat Indonesia dengan syarat anonim mengatakan, pemerintah sebenarnya tak mau menanggapi masalah ini. Tapi mereka terpaksa merespon karena tindakan Cina dinilai provokatif.

Diplomasi di balik layar mengungkapkan bagaimana kedua belah pihak pada biasanya lebih memilih untuk mengecilkan insiden yang terjadi di antara kedua pihak di wilayah perairan tersebut.
Misalnya Indonesia umumnya menghindari publikasi insiden di Laut Cina Selatan karena berusaha menjaga hubungan ekonomi penting dengan Cina. Sementara Beijing menyadari perlunya dukungan internasional, terutama karena kasusnya dengan Filipina.

Ahli di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura Ian Storey mengatakan, di masa lalu saat insiden semacam ini terjadi Indonesia cenderung mengecilkannya atau bahkan menutupi. Itu dilakukan demi kepentingan hubungan harmonis dengan Cina.

"Tapi jika Cina mulai mencoba dan menegakkan klaim yurisdiksi di domain maritim Indonesia, Jakarta tidak punya pilihan kecuali untuk mempublikasikan tindakan Cina dan mendorong kembali melawan perilaku asertif Beijing," katanya.

Cina merupakan mitra dagang dua arah terbesar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengandalkan hubungan itu untuk mendanai banyak keutuhan infrastruktur di Indonesia.

Pada Sabtu (19/3) patroli nelayan Indonesia menangkap kapal Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif pulau-pulau Natuna. Hal itu memancing kemarahan Indonesia. Pemerintah mengajukan protes ke Cina atas insiden tersebut.

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying pada Senin (21/3) mengatakan, insiden terjadi di wilayah perikanan Cina. Hua justru mengatakan kapal Cina diserang dan dilecehkan oleh kapal bersenjata Indonesia.

Cina selama ini mengklaim lebih dari 80 persen kawasan Laut Cina Selatan, berdasarkan sembilan garis putus-putus yang tak memberikan koordinat yang tepat. Langkah Cina tersebut memicu sengketa dengan Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia yang juga mengklaim pulau-pulau di dalam garis yang dibuat Cina.

Pada 2012, Cina mengeluarkan paspor yang menunjukkan sembilan garis putus-putus melanggar batas zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Natuna, tapi bukan pulau itu sendiri. Indonesia tak mengakui klaim itu.

Tindakan Cina di Laut Cina Selatan tampaknya sedang menguji Jokowi, yang sedang berupaya melindungi wilayah perikanan Indonesia dari perambahan ilegal. Jokowi memiliki visi mengubah negaranya menjadi kekuatan maritim global.

Angkatan Laut Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah menyebarkan lebih banyak kapal perang di wilayah Natuna dan mendorong untuk merebut kembali wilayah udara di daerah militer sensitif yang saat ini dikuasai Singapura. Natuna memiliki 51 triliun kaki kubik cadangan gas, sepertiga dari total negara.

Global Times sebuah surat kabar yang diterbitkan Partai Komunis, mendesak kedua belah pihak menahan diri dan fokus pada kepentingan bersama. Salah satunya seperti proyek kereja kecepatan tinggi Cina-Indonesia. Cina menurut Global Times, tidak berharap terlibat sengketa dengan beberapa negara tetangga di Laut Cina Selatan pada waktu yang sama.

"Kepulauan Natuna milik Indonesia. Cina tidak keberatan untuk itu. Tapi ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan  garis sembilan putus-putus, membuat perselisihan perikanan di daerah itu tak terelakkan," ujar editorial Global Times.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Timor Leste Ingin Batas Maritim Permanen

Timor Leste
Timor Leste
 
CB, MELBOURNE -- Aksi protes warga Timor Leste terhadap Australia tak hanya terjadi di Dili, tapi juga di Melbourne, Australia, Kamis (24/3).

Mengutip laman Timorseajustice.com, protes itu akan menandai peringatan agar Pemerintah Australia menarik pengakuannya atas batas yurisdiksi maritim Mahkamah Internasional. Koordinator aksi, Sam Raja mengatakan sebagai bangsa yang berdaulat Timor Leste ingin batas maritim dan secara hukum berhak dimilikinya.

Sayangnya, Pemerintah Australia telah terus-menerus menolak untuk menetapkan batas maritim permanen dengan Timor Leste sesuai dengan hukum internasional saat ini.

“Australia bahkan telah menarik pengakuan yurisdiksi atas batas maritim dari Mahkamah Internasional dan Pengadilan Internasional Hukum Laut, meninggalkan Timor Timur tanpa jalan hukum untuk menuntut haknya,” ujarnya.

The Guardian melansir, posisi negosiasi tidak merata dan mengakibatkan serangkaian perjanjian berbagi sumber daya sementara Timor Leste dari miliaran dolar royalti pemerintah dihasilkan sumber daya minyak dan gas yang terletak di Laut Timor.

Tidak hanya batas-batas permanen yang membawa perjuangan panjang dan bertekad orang Timor untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, tetapi dengan berdaulat atas hak maritime bisa memberikan pendapatan yang signifikan untuk negara termiskin kedua di Asia.

Misalnya, lapangan gas Greater Sunrise yang terletak 100 kilometer dari garis pantai Timor Leste, diharapkan dapat menghasilkan sekitar 40 miliar dolar AS pendapatan pemerintah. Jika batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan hukum internasional, Greater Sunrise seluruhnya akan menjadi bagian dalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Timur.

Kampanye Timor tentang Keadilan Laut yang didalamnya masyarakat Australia dari berbagai usia yang prihatin dan dilatar belakangi politik untuk membujuk pemerintahan australia berlaku adil kepada Timor Leste.

“Secara khusus, kami menyerukan pembentukan batas maritim permanen antara Timor Timur dan Australia sesuai dengan hukum internasional – yaitu, batas harus ditarik sepanjang garis tengah median antara garis pantai kedua negara,” tutupnya.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Hasil Riset Siswa Indonesia Dibawa NASA untuk Misi ke Bulan


Roket Atlas-5 milik Aliansi Peluncuran Bersatu penuh muatan perbekalan dan peralatan percobaan ilmiah meluncur dari Florida pada Selasa (22/3), mendorong kapsul barang Orbital ATK ke Pangkalan Antariksa Internasional.
Roket Atlas-5 milik Aliansi Peluncuran Bersatu penuh muatan perbekalan dan peralatan percobaan ilmiah meluncur dari Florida pada Selasa (22/3), mendorong kapsul barang Orbital ATK ke Pangkalan Antariksa Internasional.

CB, JAKARTA - Siapa yang menyangka peluncuran pesawat tak berawak milik Badan Antariksa AS (NASA) Roket Atlas V yang sudah melesat ke angkasa dari Cape Canaveral, Florida menuju orbit pada ketinggian sekitar 400 km (low earth orbit) pada pukul 23.05 waktu setempat atau pukul 11.05 waktu Jakarta tadi, membawa dua perangkat eksperimen ilmiah yang disiapkan oleh siswa-siswi Indonesia.

Eksperimen yang pertama disiapkan oleh satu team siswa SMA Unggul Del di Laguboti, Sumatera Utara, untuk mempelajari pertumbuhan ragi (yeast) di luar angkasa dalam kondisi near-zero gravity.  Eksperimen tersebut merupakan pendahuluan sebelum meluncurkan eksperimen berikutnya untuk mempelajari "how to grow tempe in space".

Eksperimen kedua disiapkan oleh team siswa gabungan dari beberapa SMA di Jakarta, Bandung, dan Jayapura untuk mempelajari pertumbuhan padi di luar angkasa "how to grow rice in space".

Kedua kelompok siswa ini menyiapkan perangkat eksperimen dalam bentuk micro-lab tersebut selama enam bulan terakhir dan bulan Januari berhasil lolos flight-test NASA yang sangat ketat dan boleh diluncurkan ke International Space Station (ISS) dengan ditumpangkan pada Cygnus cargo freighter.

Beberapa jam yang lalu, roket Atlas V sudah dalam perjalanan menuju orbit ISS. Setelah itu perlu beberapa hari untuk mengarahkan Cygnus sampai tiba docking/rendezvous tepat dengan ISS.  Para astronot yang sedang tinggal di ISS akan memindahkan perangkat eksperimen tersebut ke Nanoracks, suatu fasilitas penelitian di US National Lab di dalam ISS.

Stasiun angkasa luar ISS ini jika diletakkan di Bumi, bentangannya menutupi seluas lapangan sepak bola.  ISS yang mengorbit dengan kecepatan 8 km per detik dan mengitari Bumi 15 kali sampai 16 kali dalam 24 jam ini dihuni oleh beberapa astronot yang berasal dari beberapa negara yang tinggal bergantian selama beberapa bulan.

Perangkat micro-lab yang dirancang oleh para siswa SMA tersebut dilengkapi dengan kamera digital, sensor, dan  micro-controller, sehingga pertumbuhan ragi dan padi selama eksperimen berlangsung dapat diamati dari Bumi atau di manapun tempat asal terhubung dengan Internet, dengan mengunduh foto-foto dari micro-lab yang dipancarkan dari ISS ke Bumi.

"Beberapa hari dari sekarang, para siswa di Laguboti dan di Jakarta,Bandung, Jayapura tersebut akan mulai mengamati dan mencatat hasil eksperimen mereka," ujar Inisiator program riset siswa Indonesia di Badan NASA, JW Saputro saat dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (23/3).

Pria yang akrab disapa Prof Sap itu menjelaskan, para siswa SMA Indonesia  tersebut sudah mendapat undangan untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di Annual Conference of the American Society for Gravitational and Space Research di Washington DC pada bulan November 2016.

Jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan, dua tim yang dikenal dengan nama tim Padi dan tim Ragi itu melakukan pengembangan eksperimen dan perangkatnya di Center for Innovative Learning, Serpong. Selain itu, tim Ragi juga melakukan pengembangan eksperimen di SMA Unggul Del. Kedua tim ini, juga melakukan engineering & flight test di San Jose, Amerika Serikat.

"Para siswa tersebut mengembangkan ide melalui diskusi para pembimbing dan dengan para ahli berbagai institusi seperti LAPAN, ITB, Surya University," tuturnya.

Dari diskusi itu, menghasilkan keputusan bahwa topik penelitian harus feasible dengan kondisi di luar angkasa yang berbeda dengan Bumi yakni minim cahaya, memiliki gaya gravitasi nyaris nol, dan media tanamnya tentu tidak seleluasa di Bumi. Nantinya, lanjut Prof Sap, eksperiman mereka juga harus sedapat mungkin memiliki dampak untuk Indonesia, selain untuk kemajuan penelitian luar angkasa secara umum

"Yang pasti, sungguh membanggakan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan di luar angkasa yang pertama kali dari Indonesia justru dilakukan oleh para peneliti belia yang masih duduk di bangku SMA.  Kita berharap ini merupakan awal  kebangkitan sains dan teknologi di Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya, NASA menuliskan di halaman resmi Facebook miliknya bahwa Roket Atlas V sudah lepas landas. "Dan lepas landas! Sebuah roket United Launch Alliance Atlas V lift off dari Space Launch Complex 41 di Cape Canaveral Air Force Station".

Tampak di halaman facebook tersebut sebuah foto peluncuran kapsul Orbital ATK Cygnus yang membawa hampir 8.000 pon makanan, peralatan dan penelitian ilmiah untuk Badan antariksa Amerika Serikat (NASA), termasuk 3-D printer berkualitas komersial yang diabadikan oleh United Launch Alliance.

Dalam peluncuran roket ini, NASA juga  akan melakukan eksperimen dengan menyalakan api raksasa di luar angkasa, yang merupakan eksperimen terbarunya, bertujuan untuk mempersiapkan misi antariksa yang lebih aman di masa depan.

Tujuan dari eksperimen itu secara khusus adalah untuk mengukur besarnya kobaran api, seberapa cepat ia menyebar, panas yang dihasilkan, dan seberapa banyak gas yang dihasilkan dari pembakaran.

Rencananya api akan dikobarkan di dalam Cygnus, setelah kapsul itu melepas diri dari ISS. Api akan dipicu dari pusat kendali di Bumi. Hasil eksperimen yang dinamai Saffire-1 ini akan digunakan untuk mengukur kekuatan pesawat antariksa dan baju pelindung astronot terhadap kobaran api. Riset itu juga akan membantu NASA mengembangkan sistem pendeteksi dini api dan sistem pemadam kebakan di pesawat antariksa masa depan.

Selain itu, eksperimen tersebut akan digunakan untuk mengukur pengaruh gaya gravitasi yang sangat kecil dan minimnya jumlah oksigen terhadap besarnya kobaran api di antariksa. NASA berharap roket tersebut dapat kembali ke jalur orbit sesuai dengan misi Cygnus dalam waktu kurang dari tiga pekan.

#Berikut dua tim Indonesia yang ikut dalam eksperimen tersebut :

Team Ragi (SMA Unggul Del, Laguboti, Sumatera Utara):  Anisa Auvira, Freddy Simanjuntak, Gilbert Nadapdap, Gomos Manalu, Hagai Sinulingga, Jonatan Daniel, Joy Gultom, Junita Sirait, Martin Siahaan, Rudini Silitonga.

Pembimbing:  Arini Desianti Pratiwi, Elin Bawekes, Riza Muhida, Yalun Arifin, Ichsan

Team Padi: Anatsya Womsiwor (SMAN 1 Sentani), Bennett J. Krisno (SMA Pelita Harapan Lippo Village), Bob Kaway (SMA Advent Doyo Baru), Derrick Harianto (Binus School Simprug), Gisella Austine (SMA Pelita Harapan Lippo Village), Jason Reysan (SMA BPK Penabur 2 Bandung), Marie Felicia Surya (SMA Pelita Harapan Lippo Village), Natasha Harianto (Binus Schoolj Simprug), Stefince Irene Cendrawasih (SMAN 1 Sentani), Tithus Lamek Yewi (SMA Advent Doyo Baru).

Pembimbing: Syailendra Harahap




Credit  REPUBLIKA.CO.ID















Terobosan, "Gunting Molekuler" Ini Enyahkan HIV dari Sel Manusia Selamanya


 
Fine Art America Ilustrasi Human Immunodeficiency Virus (HIV)
 
  CB — Ilmuwan berhasil mengedit materi genetik HIV secara permanen untuk pertama kalinya. Keberhasilan ini menjadi awal baru dalam upaya penyembuhan pasien dengan HIV dan AIDS (acquired immuno-deficiency syndrome).

Saat menginfeksi manusia, HIV menyisipkan materi genetiknya pada sel yang bertanggung jawab pada sistem kekebalan tubuh bernama sel T CD4.

Penyisipan itu membuat HIV terus-menerus tergandakan. HIV "memakan" CD4 secara terus-menerus hingga jumlahnya sangat sedikit, kekebalan tubuh menurun, dan muncul gejala AIDS.

Obat antiretroviral (ARV) yang beredar saat ini ampuh mencegah penggandaan HIV. Namun, obat tersebut tidak mampu menyembuhkan. Bila orang dengan HIV/AIDS berhenti meminumnya, virus akan kembali berkembang.

Berniat mengupayakan penyembuhan bagi orang dengan HIV/AIDS, tim ilmuwan dari Temple University Health System melakukan eksperimen mengedit virus HIV.

Mereka menggunakan CRISPR-Cas9, sebuah protein yang mampu mengidentifikasi bagian tertentu gen dan menghilangkannya. CRISPR-Cas9 kerap disebut sebagai "gunting molekuler".

CRISPR-Cas9 merupakan inovasi bidang bioteknologi yang paling berpengaruh saat ini. Gunting molekuler itu telah berhasil menyembuhkan penyakit genetik duchenne muscular dystrophy.

CRISPR sejatinya adalah rangkaian DNA yang diekstrak dari bakteri. Rangkaian DNA itu berpasangan dengan enzim yang disebut Cas 9.

Kamel Khalili yang memimpin eksperimen menggunakan bakteri untuk menarget virus. Bakteri itu diminta menghasilkan materi genetik yang identik dengan materi genetik virus yang ditarget.

Materi genetik yang dihasilkan bakteri bersama Cas 9 lantas mencari materi genetik HIV yang ada pada sel manusia. Cas 9 kemudian akan memotong materi genetik HIV.

Dengan metode yang rumit itu, Khalili dan tim berhasil menghilangkan HIV secara permanen dari sel T CD 4 manusia yang ditumbuhkan di laboratorium. Tak cuma itu, CD4 juga terproteksi dari infeksi ulang.

"Penemuan ini penting dalam berbagai level," kata Khalili seperti dikutip Science Alert, Selasa (22/3/2016). "Itu menunjukkan keefektifan metode kami menghilangkan HIV dari DNA dan sel T CD4."

"Lebih lanjut, riset menunjukkan bahwa sistem bisa melindungi sel dari infeksi ulang dan teknologi ini efektif bagi sel-sel, tanpa efek racun," katanya.

Masih perlu banyak riset hingga sistem ini bisa diaplikasikan untuk benar-benar menyembuhkan orang dengan HIV/AIDS. Namun, keberhasilan ini adalah langkah awal yang bagus.



Credit  KOMPAS.com






Ada Virus Kuno dalam DNA Manusia


 
National Geographic Ilustrasi Genom Manusia
 
  CB — Delapan persen dari DNA manusia berasal dari virus. Kini, ilmuwan menemukan lebih banyak buktinya.

Riset terbaru yang dilakukan oleh ilmuwan dari Tufts University dan University of Michigan mengungkap adanya 19 gen dalam DNA manusia yang berasal dari virus.

Studi yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Science pada Selasa (22/3/2016) itu menambah jumlah gen yang berasal dari virus, yang sebelumnya telah ditemukan 17 buah.

Jenis virus yang materi genetiknya ditemukan pada manusia itu adalah human endogenous retroviruses (HERVs).

Virus HERVs yang punya materi genetik berupa asam ribonukelat (RNA) itu menginfeksi manusia dahulu kala. Namun, manusia justru beradaptasi, memanfaatkan materi genetik virus itu untuk membangun pertahanan melawan racun.

Virus HERVs merupakan bagian dari keluarga virus HERV-K. Virus itu sendiri satu bangsa dengan HIV, disebut retrovirus. Materi genetik virus pada manusia disebut Xq21 dan ditemukan pada kromosom X.

Temuan virus ini berarti penting untuk memahami penyakit pada manusia.

"Banyak studi berusaha mengaitkan kesalahan elemen genetik virus dengan kanker dan penyakit lain, tetapi kesulitan terbesarnya kita belum menemukan," kata Zachary H Williams yang menjadi co-author dalam penelitian.

"Ada banyak elemen yang hanya ditemukan pada orang dalam persentase kecil, yang artinya kita harus melihat lagi dalam populasi besar," imbuhnya seperti dikutip Australia Network News, Rabu (23/3/2016).

Dalam riset ini, peneliti menganalisis genom dari 1.000 Genomes Project dan Human Genome Diversity Project.

Julia Wildschutte yang juga terlibat riset mengatakan, "Penelitian ini akan membuka pintu pada riset lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa beberapa orang membawa insersi yang sulit dipetakan.



Credit  KOMPAS.com






TNI AU Ganti Alutsista Satradar Congot


Pameran Alutsista di Bandung, Jawa barat
Pameran Alutsista di Bandung, Jawa barat
 
 CB, KULON PROGO-- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara akan melakukan peremajaan alat utama sistem persenjataan Satradar Congot di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) I Marsma TNI Noviyan Samyoga di Kulon Progo, Rabu (23/3), mengatakan TNI AU merencanakan melakukan pergantian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di beberapa lokasi, salah satunya pergantian alutsista di Satradar Congot.

"Kalau Satradar Congot ini dilengkapi radar yang lebih baik, selain berfungsi sebagai ketahanan negara, juga dapat untuk keamanan penerbangan," kata Samyoga usai bertemu dengan Bupati Hasto Wardoyo di kantor bupati.

Menurut dia, lokasi Satradar Congot sangat strategis dalam pengamanan wilayah dan ketahanan negara karena berdekatan dengan pulau Chrismast yang menjadi pusat militer Australia.

"Jangan dibayangkan Australia sangat jauh. Pulau Chrismast Australia ini hanya berseberangan laut sehingga keberadaan Satradar Congot ini sangat strategis bagi ketahanan negara. Untuk itu, perlu ada peremajaan peralatan terbaru," katanya.

Selain itu, ia mengatakan kebaradaan Satradar Congot dan bandara internasional yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon akan saling memperkuat.

Terkait rencana pembangunan bandara yang akan berbatasan langsung dengan Radar Congot, TNI AU sangat mendukung. Satradar berfungsi dalam pertahanan udara. Sedangkan bandara juga akan memiliki radar sendiri untuk fungsi keselamatan penerbangan.
Menurutnya, fungsi keduanya tidak akan saling mengganggu justru akan saling memperkuat.

Menurut dia, keberadaan Satradar Congot dan Radar Penerbangan yang saling berdekatan ini menjadi model yang bagus sekali, antara fungsi keselamatan penerbangan dengan fungsi pertahanan udara menjadi satu lokasi.

"Hal ini yang menjadi unik di Satradar Congot Kulon Progo," kata dia.

Hingga saat ini, lanjut Marsma TNI Noviyan Samyoga, belum ada rencana pemindahan lokasi Satradar Congot, tetapi akan dilakukan penggantian radar yang teknologinya lebih maju. Ke depan rencananya TNI AU akan membeli beberapa radar dan salah satu yang perlu dilakukan penggantian di Congot.

"Kalau dilengkapi radar yang lebih baik, selain berfungsi untuk pertahanan udara juga menambah keselamatan penerbangan karena bisa membantu traffic penerbangan yang pasti padat," kata dia.

Asisten Sekda Kulon Progo Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda Kulon Progo Triyono mengatakan pembangunan bandara akan sinergis dengan keberadaan Radar Congot. "Bandara dan Radar Congot justru saling melengkapi," katanya.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID










Pemerintah RI Diminta Tegas Sikapi Intimidasi Kapal China


Pemerintah RI Diminta Tegas Sikapi Intimidasi Kapal China
Ilustrasi (garudamiliter blogspot)

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofi Munawar mengatakan, China seharusnya mendukung usaha Indonesia yang sedang memerangi illegal fishing atau pencurian ikan.‎

Negara Tirai Bambu itu bukan justru sebaliknya  mengintimidasi kapal pengawas perikanan Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Rofi menanggapi aksi kapal penjaga pantai China di Laut Natuna belum lama ini.‎

"Ini menunjukkan China telah sering melanggar yuridiksi perairan Indonesia, pemerintah harus lebih tegas mengambil sikap atas hal ini," kata Rofi yang juga Ketua Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) Fraksi PKS ini dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Kamis (24/3/2016).

Menurut Anggota Komisi IV Bidang Perikanan dan Kelautan DPR ‎ini, Pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dengan adanya undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, maupun hukum international United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) untuk menyampaikan keberatan atas kapal dari Negara China ini.

Menurut dia, pelanggaran China terhadap yuridiksi wilayah laut Indonesia tertuang dalam UNCLOS Pasal 19 ayat 1 terkait ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai.

Selain itu, kata dia, kapal China juga telah melanggar Pasal 19 ayat 8 tentang Kegiatan Perikanan di Wilayah Negara Pantai Tanpa Izin. "Sehingga dalam hal ini China telah terbukti secara sengaja melakukan pengawalan terhadap aktivitas pencurian ikan di wilayah hukum Indonesia," ucapnya.

Dia menambahkan, ‎sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia yang memiliki batas teritori dan pijakan yuridis sudah melakukan langkah yang tepat dengan menangkap kapal China karena melakukan kegiatan illegal fishing.

Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Hiu 001 telah mengamankan delapan Anak Buah Kapal (ABK) KM Kway Fey yang memasuki wilayah Perairan Natuna, Minggu 20 Maret 2016.

Namun, upaya penegakan hukum itu gagal karena tiba-tiba kapal coastguard China mendekat dan menabrak KM Kway Fey serta menarik kapal tersebut menjauh dari wilayah Indonesia.





Credit  Sindonews




Antisipasi Teror, Pusterad TNI Revisi Doktrin Militer



Antisipasi Teror Pusterad TNI Revisi Doktrin Militer
Danpusterad Mayjen TNI Heboh Susanto saat memberikan paparannya mengenai peran dan fungsi pertahanan teritorial di Pusterad, Jakarta Timur. (Sindonews/Sucipto)

JAKARTA - Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) merevisi doktrin militer terkait dengan pertahanan teritorial. Langkah itu sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan dalam mengantisipasi ancaman teror yang marak akhir-akhir ini di berbagai negara.

"Pertahanan wilayah atau teritorial harus di engineering dalam artian diberdayakan dan diperkuat secara sistemik dan berkelanjutan. Saat ini revisi masih dalam tataran soft ware, menyusun ulang doktrin, dirubah mana yang enggak cocok," ujar Komandan Pusterad Mayjen TNI Heboh Susanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/3/2016)

Dia mencontohkan, salah satu yang direvisi adalah metode pembinaan teritorial (Binter). Jika sebelumnya metode tersebut dilakukan satu arah namun, sekarang tidak lagi.

"Dalam militer ada yang namanya operasi militer selain perang (OMSP) yakni memberdayakan pertahanan wilayah, bukan cuma fisik tapi juga non fisik," ujarnya.

Karenanya, Pusterad saat ini berupaya meningkatkan peran jajarannya di tingkat Komando Resort Militer (Korem) dalam membentuk pertahanan rakyat semesta (Permesta) dimana TNI sebagai komponen utama sedangkan rakyat sebagai komponen cadangan.

"Kita punya kemampuan mengkaji, kemampuan dalam membangun ideologi dan politik, ini dijadikan satu, kita berikan datanya ke forum pimpinan daerah (Forpimda)," katanya.

Susanto menyadari, sejak reformasi bergulir ada upaya-upaya pelemahan terhadap TNI dan pembunuhan karakter terhadap bangsa ini. Salah satunya melalui narkoba. Menurut Susanto, narkoba merupakan bagian dari perang modern yang digunakan musuh untuk melemahkan Indonesia.
"Ketidakberdayaan ini memang dibuat, tapi bukan berarti kita tidak berbuat. Sekarang yang mengendalikan dunia itu non state yaitu kumpulan orang-orang kaya," paparnya.

Susanto menambahkan, dalam perang modern wilayah pertahanan tidak hanya meliputi geografi dan demografi tapi juga mencakup ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. "Jadi enggak bisa berjalan sendiri harus ada nonmiliternya misalnya pemda. Ini pertahanan semesta, dan ini yang dilakukan Amerika yang meniru pola-pola kita, namun dengan cara yang lebih modern," ucapnya. 

Hal senada dikatakan Wakil Komandan Pusterad Brigjen TNI Nono Sudarsono. Menurut dia, engineering pertahanan teritorial adalah memberdayakan sumber daya yang ada untuk memperkuat pertahanan.


Credit  Sindonews