TNI AU Kaji Ulang Rencana Strategis

Foto: ISTIMEWA JAKARTA (CB)  - Sesuai kebijakan pemerintah dengan visi sebagai poros maritim dunia, TNI AU perlu mengaji ulang rencana strategis 2015–2019 secara cepat dan cermat. Hal ini harus dilakukan agar dapat mendukung sekaligus memiliki andil besar dalam mewujudkan visi tersebut. “Personel TNI AU harus selalu semangat dalam setiap pelaksanaan tugas dan menanamkan dalam diri bahwa tidak ada hal yang tidak bisa. Yang ada adalah mau atau tidak mau untuk memberikan hasil yang terbaik,” kata Kepala Staf TNI AU (Kasau), Marsdya TNI Agus Supriatna, saat melantik sembilan pejabat TNI AU, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Selasa (27/1). Menurut Agus, tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks. Kebutuhan alutsista beserta sarana dan prasarana sebagai penjaga kedaulatan NKRI menyebabkan TNI AU harus bekerja lebih keras, berpikir cerdas, bertindak adaptif, serta mengaji secara komprehensif agar kompleksitas tantangan yang akan dihadapi dapat segera diantisipasi. Budaya Transparan Kasau, seperti dikutip Antara, menekankan para pejabat yang baru saja melaksanakan serah terima jabatan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. "TNI AU membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, namun jangan sampai keluar dari prosedur dan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Bangun budaya yang sehat, bersih, transparan, dan mendidik," ujar Kasau. Sembilan jabatan di jajaran TNI AU yang diserahterimakan adalah Korsahli Kasau dari Marsda TNI Herry Wibowo Eslah kepada Marsda TNI Usra Hendra, Aspam Kasau dari Marsda TNI Zulhasymi kepada Marsma TNI Masmun Yan M, Aslog Kasau dari Marsda TNI Sudipo Handoyo kepada Marsda TNI M Nurrullah. Jabatan lainnya adalah Dankodikau dari Marsda TNI M Nurrullah kepada Marsma TNI Rasrendro Bowo S, Danseskoau dari Marsda TNI Polter Gultom kepada Marsma TNI Anang Murdianto. Selain itu, juga Kadisdikau dari Marsma TNI Anang Murdianto kepada Marsma TNI Eko Supriyanto, Kadislitbangau dari Marsma TNI Subarno kepada Kolonel Tek Suharto yang sebelumnya menjabat Sesdislitbangau, Kadiskomlekau dari Marsma TNI M Sigalingging kepada Kolonel Lek Moch Khasani yang sebelumnya menjabat Dosen Utama Seskoau, dan Kadisadaau dari Marsma TNI Yuri Affifuddin Anwar kepada Kolonel Kal H Hendi Haryoko yang sebelumnya menjabat Sesdismatau.

Credit Koran Jakarta

TNI AL tak Akan Gubris Protes Penenggelam Kapal Pencuri Ikan

Ilustrasi--MI/Immanuel Antonius

CB, Jakarta: Kebijkan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal nelayan asing mendapatkan protes dari negara sahabat. Staf Asisten Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Letnan Kolonel Salim tak akan menggubris protes dari negara sahabat tersebut.

"Kan kapal nelayan kita juga banyak yang ditenggelamkan. Giliran kita ditenggelamkan apa yang dilakukan oleh mereka? Bagi saya biasa," kata Salim kepada Metrotvnews.com usai diskusi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).

Menurut dia, menjaga kedaulatan negara Indonesia merupakan harga mati. Sebab itu, ia menegaskan bahwa negara manapun harus taat dan menghormati kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Indonesia, dalam memerangi maraknya pelaku ilegal fishing.

"Mereka punya aturan, kita juga punya aturan. Ya intinya begitu. Tidak bisa kita mengikuti aturan mereka," tegas dia.

Penenggelaman kapal pencuri ikan, merupakan sebuah langkah baik yang dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku ilegal fishing. Sebab itu, TNI AL akan tetap menjalankan penenggelaman kapal nelayan asing yang melanggar kedaulatan Indonesia. Selain itu, kebijakan ini pun dilakukan oleh negara-negara lain.
Credit  Metrotvnews.com

TNI-AL Tarik Kapal dan Pasukan Pencari AirAsia

Butuh Perawatan, Penghentian Tunggu Perintah Panglima
Foto: AP

JAKARTA (CB) – Proses evakuasi serpihan pesawat dan jenazah penumpang AirAsia QZ8501 sangat mungkin akan berhenti. Mulai Selasa (27/1), empat kapal TNI-AL ditarik dari operasi evakuasi pesawat AirAsia di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Kapal tersebut ditarik untuk menjalani perawatan. Selain itu, kesehatan anggota TNI yang terlibat dalam evakuasi tersebut akan diperiksa.
Sembari konsolidasi, TNI-AL menunggu instruksi penghentian pencarian pesawat AirAsia dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Kepala Pusat Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir menjelaskan, TNI-AL belum menghentikan evakuasi pesawat AirAsia. ”Hanya, kami melakukan konsolidasi empat kapal terakhir yang mengikuti evakuasi tersebut,” paparnya.
Konsolidasi tersebut diperlukan karena proses evakuasi pesawat AirAsia tentu telah menimbulkan efek besar pada kapal dan prajurit TNI-AL. Dia menjelaskan, TNI-AL perlu mengecek kesehatan setiap petugas yang mengikuti evakuasi. ”Yang sakit diobati dan yang kelelahan tentu harus istirahat,” terang Manahan.
Ditambahkan, kapal juga harus dicek. Sebab, bisa jadi kapal terpengaruh kondisi cuaca yang begitu berat dan akhirnya menjadi kurang baik. ”Tentu perlu perbaikan agar petugas yang mengendalikannya juga aman,” papar dia.
Manahan menambahkan, soal evakuasi AirAsia dihentikan atau berlanjut, pihaknya masih menunggu instruksi panglima TNI. Kalau memang dihentikan, tentu semua kapal tinggal berangkat ke pangkalan. ”Sebab, sebenarnya masih ada empat kapal yang lego atau bersandar di Pelabuhan Kumai,” ucap dia.
Di pihak lain, Staf Operasi Kantor SAR Banjarmasin Amri Zuna Kurniawan menuturkan, penarikan armada TNI-AL tidak diikuti dengan penarikan armada Basarnas. Seluruh armada laut milik Basarnas masih berada di Selat Karimata.
”Kami masih stand by. KN Pacitan dan KN Purworejo masih di sana,” ujar Amri saat dihubungi kemarin (27/1).
Dia melanjutkan, dua kapal Basarnas tersebut juga masih mencari korban. Meskipun, hingga kemarin pukul 18.00 mereka harus berbesar hati karena tidak ada hasil. Dengan begitu, jumlah korban yang telah ditemukan 70 jenazah.
Di sisi lain, operasi pengangkatan badan pesawat juga masih dilakukan. Meskipun, siang pengangkatan harus dihentikan karena armada TNI-AL ditarik dari lokasi operasi pencarian pesawat yang dinyatakan hilang pada 28 Desember 2014 itu.
”Sampai saat ini (kemarin, Red) masih nihil. Cuma, tadi ada satu jenazah yang dievakuasi, diterbangkan ke Surabaya untuk langsung dibawa ke RS Bhayangkara,” tutur pria kelahiran Jogjakarta itu.
Terkait dengan berakhirnya masa operasi, Amri menyatakan tidak punya kuasa untuk menjawab. Dia hanya menegaskan bahwa tim evakuasi hingga kemarin masih terus mencari korban. ”Apa pun itu, kami mengikuti keputusan kepala Basarnas,” tegasnya.

Credit jawapos

Tapal batas Indonesia-Malaysia harus sesuai "Stadblad"

Patroli Patok Indonesia-Malaysia Sejumlah prajurit Satgas Pamtas Batalion Lintas Udara 433/Julu Siri Kostrad saat berada di patok perbatasan nomor 17 Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rabu (31/12). Patroli patok ini rutin dilaksanakan prajurit Satgas Pamtas dalam rangka mengecek kondisi dan keberadaan tapal batas Indonesia-Malaysia di daerah itu. (ANTARA FOTO/M Rusman)

 

Aneh juga, penetapan tapal batas negara (Indonesia-Malaysia) tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui masalah sejarah penetapan tapal batas itu. Makanya banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan yang telah bergeser dari posisi

Nunukan (CB) - Tokoh masyarakat menyoroti penetapan tapal batas Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara semestinya berdasarkan hasil perjanjian "Stadblad" antara Inggris dan Kerajaan Bulungan.

Abdul Wahab Kiak, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan di Nunukan, Selasa menerangkan, mengenai masalah tapal batas Indonesia dengan Malaysia di daerah itu khususnya di Pulau Kayu Mati tidak boleh hanya melibatkan pihak-pihak yang tidak mengetahui sejarah.

Selama ini, katanya, pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui kondisi wilayah tersebut dalam penentuan tapal batas, sehingga banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan ini tidak sesuai lagi dengan posisi awalnya, termasuk di Pulau Kayu Mati yang berhadapan dengan Pulau Nunukan itu.

Perjanjian antara Kerajaan Inggris yang menjajah Malaya (Malaysia) dengan Kerajaan Bulungan yang menguasai Pulau Kalimantan bagian utara termasuk sebagian wilayah Negeri Sabah, Malaysia dikenal dengan perjanjian "Stadblad" pada 1891, lengkap dengan koordinatnya.

Patok perbatasan yang dibangun pemerintah Kerajaan Inggris berada pada 4 derajat 10 menit tepatnya sebelum persimpangan sungai di tengah-tengah pulau yang tak berpenghuni itu.

"Aneh juga, penetapan tapal batas negara (Indonesia-Malaysia) tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui masalah sejarah penetapan tapal batas itu. Makanya banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan yang telah bergeser dari posisi awalnya," ujar Abdul Wahab Kiak yang juga mantan anggota DPRD Nunukan periode 2004-2009 ini.

Pernyataan Kerajaan Bulungan untuk berintegrasi dengan Indonesia saat itu disaksikan oleh Mr Klipis dari Belanda yang menjajah Indonesia dengan Sugandha (alm) perwakilan dari TNI, kata Abdul Wahab Kiak.

Ia mengungkapkan, banyaknya tapal batas yang diklaim Malaysia selama ini termasuk Pulau Ligitan dan Sipadan yang telah dikuasainya boleh jadi akibat ketidaktahuan pemerintah Indonesia terhadap sejarah.

Padahal, katanya, dalam perjanjian "Stadblad" telah sangat jelas disebut titik-titik patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia lengkap dengan koordinatnya berdasarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris dengan Kerajaan Bulungan tempo dulu.
Credit  ANTARA News

ADS-B BPPT teruji di dua bandara

BPPT (Istimewa)

 

 

Serpong, Tangsel (CB) - Teknologi yang mampu mendeteksi penerbangan pesawat sipil atau Automatic dependent surveillance broadcast (ADS-B) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) telah teruji di dua bandara di Indonesia.

"Alat ini sudah diuji di Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang dan Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung. Di Ahmad Yani sudah sejak dua tahun, di Husein Sastranegara sudah enam bulan lalu," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Hari Budiarto dalam Media Gathering Kedeputian Teknologi Informasi Energi dan Material di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa.

ADS-B receiver yang dikembangkan ini, ia mengatakan mampu menangkap signal dari transponder yang dimiliki setiap pesawat sipil dalam radius 200 mil, sehingga setiap pergerakan pesawat akan terdeteksi.

"Teknologinya tidak terlalu rumit sebenarnya. Kita (melalui Air Traffic Controller/ATC mini berbasis sistem ADS-B di Gedung Teknologi 3 BPPT di Serpong) bisa memonitor dari Lampung sampai Cirebon pesawat yang terbang rendah, termasuk yang landing dan takeoff, termasuk juga data pesawat tersebut," ujar dia.

Dari hasil uji coba di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, menurut dia, petugas ATC mengaku terbantu dengan adanya ADS-B, karena sebelumnya mereka hanya dapat membayangkan posisi pesawat dan tidak mengetahui informasi jarak antar pesawat.

Alat yang awalnya dikembangkan atas permintaan PT Angkasa Pura dan telah diketahui Kementerian Perhubungan ini, ia mengatakan dapat memberikan gambaran tiga dimensi (3D) pergerakan pesawat, sehingga kenaikan atau perubahan ketinggian, lokasi pesawat terpantau, begitu pula identitas pesawat.

Investasi yang dibutuhkan untuk memasang teknologi yang dikembangkan BPPT ini hanya mencapai Rp1 miliar. Angka tersebut berbeda jauh dengan investasi radar yang membutuhkan anggaran Rp10 miliar per unit.

Menurut Hadi, dibutuhkan maksimal 100 unit ADS-B receiver untuk "mengcover" seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alat ini dapat ditempatkan "offshore rig" dan buoy untuk dapat menangkap signal transponder pesawat yang melalui perairan.

BPPT, menurut dia, dalam waktu dekat akan kembali melakukan uji coba teknologi ini di Sabang, Aceh. Kementerian Perhubungan pun mempertimbangkan memanfaatkan teknologi ini di bandara-bandara perintis di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi mengatakan sistem ADS-B ini dapat digabungkan ke teknologi Flight Data Processing dan feature-feature lain seperti alarm yang dapat berbunyi ketika pesawat sudah terlalu dekat saat di udara.

"Australia sudah menggunakan sistem ADS-B, begitu pula Amerika Serikat. Mereka menempatkan antena ADS-B di offshore rig di Teluk Meksiko, sehingga dapat mendeteksi pesawat-pesawat yang mendekat," ujar dia.

Informasi-informasi yang dapat ditampilkan dan disajikan oleh sistem ADS-B antara lain jadwal keberangkatan pesawat terbang, nomor penerbangan, rute penerbangan, posisi pesawat lengkap dengan koordinatnya, ketinggian pesawat dan arah pesawat serta kecepatannya, tipe pesawat dan nomor tanda registrasi pesawat, tujuan penerbangan, marka udara (airway) jalur pesawat udara di angkasa, pergerakan pesawat udara dalam tampilan 3D yang pergerakanya seperti tampilan kamera cctv.

Selain itu, teknologi ini juga dapat mengetahui posisi dan pergerakan pesawat real time, informasi pergerakan mulai hendak terbang, pesawat saat menanjak (climbing), lurus (level) menurun (descent), hingga mendarat dengan tampilan grafik berwarna.

Dapat juga melihat semua pesawat yang melintas di udara secara langsung, dan dapat melihat pesawat asing yang hanya melintas di wilayah udara Indonesia.

Credit  ANTARA News

5 Kontrak Jual Beli Gas Diteken, Pemerintah Kantongi Rp 7,7 T

 

Pekerja menyelesaikan proyek Arun LNG Receiving Hub & Regasification Terminal di Lhoksemauwe, Provinsi Aceh. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

Jakarta, CB-- Guna memenuhi kebutuhan gas domestik sejumlah kontraktor minyak dan gas bumi (migas) meneken lima perjanjian jual beli gas (PJBG) hari ini, Selasa (27/1). Penandatanganan kontrak yang disaksikan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja tersebut diproyeksikan bisa menambah pundi-pundi penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas sebesar US$ 617 juta atau sekitar Rp 7,7 triliun.

Lima PJBG yang diteken tersebut meliputi:

1. PJBG PT Medco E&P Malaka dengan PT. Pertamina (Persero) untuk pasokan gas sebesar 58 BBTUD dengan jangka waktu 13 tahun;
2. Amandemen kedua PJBG antara Conoco Phillips (Grissik) Ltd. dengan PT. Energasindo Heksa Karya untuk kebutuhan kelistrikan sebesar 44 BBTUD dengan jangka waktu selama 10 tahun;
3. PJBG antara PHE ONWJ dan Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan untuk kebutuhan bahan bakar kilang pengolahan minyak bumi dengan jangka waktu dua tahun dan pasokan sebesar 20 BBTUD;
4. Amandemen PJBG ConocoPhillips (Grissik) dengan Eregasindo untuk pasokan gas sebesar 20 BBTU dengan jangka waktu dua tahun;
5. Amandemen PJBG PT Medco E&P Indonesie dengan Perusahaan Daerah Musi Energi untuk kapasitas gas sebesar 1,8 BBTUD hingga 2,5 BBTUD selama 11 tahun.

“Ini langkah nyata dari sektor hulu migas memprioritaskan kebutuhan domestik,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Amien Sunaryadi di Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (27/1).

SKK Migas mencatat, tahun ini alokasi gas untuk kebutuhan domestik mencapai 4.403 billion british thermal unit per day (BBTUD) atau berkisar 61 persen dari total produksi gas nasional. Sementara sisanya sekitar 39 persen atau 2.836 BBTUD dialokasikan untuk ekspor. "SKK Migas berkomitmen akan meningkatkan pasokan gas untuk domestik yang sejak 2003 meningkat rata-rata 9 persen per tahun," katanya.

Amien berharap, ditekennya PJBG dapat merealisasikan potensi penambahan penerimaan negara. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pembeli bisa menaati PJBG yang telah diteken. "Pasalnya di 2014 terdapat beberapa pembeli yang penyerapan gasnya lebih rendah dari komitmen. Kita tidak ingin potensi kehilangan produksi sebesar 95 MMSCFD atau setara 17 ribu barel minyak per hari (BPH) kembali terjadi,” katanya.

Jonly Sinulingga, Executive General Manager PHE ONWJ mengatakan seluruh produksi gas PHE ONWJ disalurkan untuk kebutuhan domestik yang diantaranya dipakai untuk pembangkit listrik yang memasok kebutuhan Jakarta dan sekitarnya, bahan baku pupuk, hingga kebutuhan bahan bakar gas untuk transportasi. Untuk pasokan ke Unit Pengolahan VI Balongan, Jonly bilang gas diambil dari lapangan GG melalui Balongan Onshore Processing Facility.

“Lapangan GG merupakan lapangan baru yang commissioningnya telah dilaksanakan pada 12 Desember 2014,” kata Jonly.

Credit  CNN Indonesia

Menlu RI-Malaysia bertemu di Kinabalu

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 

 

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi untuk pertama kalinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman dan segera melakukan pertemuan bilateral pertama mereka di kota Kinabalu pada Senin (26/1).

Pertemuan bilateral kedua Menlu itu bertujuan memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat tentang pentingnya mengintensifkan negosiasi perbatasan darat dan maritim. Kedua Menlu sepakat untuk memulai negosiasi batas maritim pada minggu kedua Februari 2015 dan membahas kerangka kerja untuk negosiasi di masa yang akan datang.

Pada kesempatan itu, juga disepakati bahwa kedua pihak akan mendorong semua instansi terkait untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda, termasuk nota kesepahaman tentang pendidikan dan nota kesepahaman untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang.

Menurut Menlu Retno, Malaysia adalah mitra penting Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang terbesar dengan meningkatnya tren perdagangan dua arah selama lima tahun terakhir.

Malaysia juga merupakan investor asing terbesar kelima di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 711 juta dolar AS pada 2014, dan tren itu diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Terkait masalah tenaga kerja Indonesia, Menlu Retno menekankan bahwa perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Malaysia beberapa masalah penting yang diajukan oleh para pekerja migran Indonesia yang dia temui sehari sebelumnya di Kuala Lumpur.

Menanggapi hal itu, Menlu Anifah mengakui kontribusi yang signifikan dari para pekerja migran untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia dan pentingnya untuk bekerja sama meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Credit  ANTARA News

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Terinspirasi Korea Selatan

(Dok. Triawan Munaf/Twitter)

 

Jakarta, CB -- Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK) Triawan Munaf mengungkapkan keinginannya untuk meniru Korea Selatan dalam menjadikan industri kreatifnya sebagai penghasil devisa. Sesaat setelah dilantik, Triawan melontarkan harapannya agar BEK mampu mendorong 16 subsektor untuk menjadi potensi devisa negara.

"Semua film, kuliner, tari-tarian, dan pertunjukan kita bisa lakukan seperti Korea Selatan sehingga bisa menghasilkan devisa," ujar Triawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Triawan mengaku telah menyiapkan strategi untuk mencapai keinginannya itu. Dia berpandangan, harus ada subsektor unggulan yang bisa dijadikan sebagai penggerak subsektor yang lain.

"Harus ada semacam champion dari subsekstor. Harus kita pilih dari subsektor tertentu untuk menjadi lokomotif di mana yang lain ikut," kata dia.

Pasalnya, imbuh Triawan, jika semua subsektor harus ditangani langsung secara bersamaan, maka tidak akan fokus dan sia-sia. "Kalau semua ingin ditangani secara langsung, hanya seperti membuang garam di laut. Jadi harus ada champion-champion yang kita gerakkan, kita dukung di dalam negeri dan luar," ujarnya.

Triawan memberikan bocoran, saat ini pihaknya telah menyiapkan subsektor-subsektor unggulan tersebut. "Kita masih petakan, mungkin film, mungkin kuliner. Nanti kita bicarakan. Karena anggaran baru pun belum terima angkanya," kata dia.

Triawan berpendapat, masih harus banyak melakukan pertemuan dengan para ahli dan praktisi di bidang masing-masing subsektor. "Lalu petakan di mana kemampuan kita untuk bisa cepat menghasilkan pekerjaan yang berhasil. Setelah itu harus perhatikan semua subsektor-subsektor," ujar dia.

Credit  CNN Indonesia

Kapal Fregat Baru Rusia, Jaga Kepentingan Nasional Rusia di Seluruh Samudra

Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal utama dalam proyek 22350. Kapal tersebut telah menjalankan uji coba pabrik pada 2014 dan akan segera bergabung dengan Angkatan Laut Rusia tahun ini. Nikolay Shestakov, RIA Novosti


Desember lalu, kapal fregat dari proyek 22350 seri pertama, Admiral Kastanov, melakukan pelayaran perdananya. Menurut Panglima Angkatan Laut Federasi Rusia Laksamana Viktor Chirkov, kapal-kapal itu akan menjamin kepentingan nasional Rusia di semua titik samudra dunia.

Dalam doktrin militer terbaru Rusia, tercantum sejumlah tugas yang diemban oleh angkatan bersenjata Rusia, antara lain menjamin keamanan aktivitas ekonomi Rusia di seluruh perairan dunia, memerangi aksi bajak laut, serta menjamin keamanan jalur navigasi laut Rusia. Semua itu mustahil dilakukan tanpa kehadiran kapal perang yang tangguh dan mumpuni. Rencananya, dalam sepuluh hingga 15 tahun ke depan, Angkatan Laut Rusia akan dilengkapi dengan kapal-kapal fregat terbaru dari proyek 22350.

Seri Pertama

Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal utama dalam proyek 22350. Kapal tersebut telah menjalankan uji coba pabrik pada 2014 dan akan segera bergabung dengan Angkatan Laut Rusia tahun ini.

Kapal fregat tipe ini merupakan kapal perang ukuran besar pertama yang dirancang untuk dioperasikan di samudra dunia yang terletak jauh dari Rusia. Secara keseluruhan, kapal ini didesain dan dibuat di Rusia pada masa pasca-Soviet. Bersama kapal fregat proyek 11356, kapal korvet dari proyek 20380/20385, dan kapal perusak Leader, kapal Admiral Gorshkov menjadi tulang punggung pertahanan laut Rusia.

Petarung Tangguh

Kapal fregat proyek 22350 memiliki konstruksi yang kuat yang terdiri dari beragam material komposit. Hal itu membuat kapal tempur ini mampu menyembunyikan diri dari radar musuh.

Saat menjalani uji coba di perairan, kapal fregat Admiral mampu berlayar melebihi kecepatan yang diperkirakan (estimasi kecepatan penuh adalah 29 knot).

Untuk penggerak, kapal ini menggunakan mesin pembangkit kombinasi turbin gas dan disel tipe CODAG. Gabungan antara turbin gas yang bertenaga dan dapat menghasilakn gerak cepat, dengan mesin diesel yang ekonomis, membuat kapal ini memiliki jarak tempuh hingga 6.400 kilometer dalam moda hemat energi.

Senjata serbu kapal fregat proyek 22350 adalah kompleks senapan tembak kapal universal (UKSK) yang terdiri dari rudal jelajah, rudal anti-kapal, roket anti-kapal kecil Kaliber-NK, dan roket hipersonik Oniks. Kapal ini dilengkapi 16 buah amunisi roket yang diletakan dalam kompleks peluncur roket vertikal yang terletak di bawah dek kapal.

Senjata pertahanan udara dan anti-roket kapal ini antara lain kompleks peluncur roket Redut-Poliment dengan 32-128 buah amunisi (tergantung jenis roket), kompleks peluncur roket artileri Palash, senapan mesin cepat kaliber 30 mm, serta roket laut-ke-udara.  Kapal fregat ini juga dilengkapi oleh artileri A-192M dengan sistem pengendali tembakan 5P-10 Puma, serta senjata anti-kapal kecil dengan dua kompleks Paket-NK yang masing-masing memiliki empat buah torpedo (anti-torpedo).

Di dalam kapal juga terdapat senjata elektronik dan senapan mesin kaliber 14,5 mm. Selain itu, kapal ini pun dapat menampung sebuah helikopter kelas Ka-27 secara permanen.

Rencana Ekspor

Saat ini, perusahaan Severnaya Verf tengah membuat dua unit kapal fregat proyek 22350 lain, yakni Admiral Golovko dan Admiral Isakov. Mereka masih memiliki pesanan untuk membuat dua unit kapal lain yang harus diserahkan pada AL Rusia sebelum 2020.

Setelah mengirim kapal fregat proyek 22350 untuk AL Rusia, perusahaan pembuat kapal tengah mengkaji kemungkinan produksi kapal untuk diekspor. Versi ekspor kapal ini diberi kode proyek 22356 dan kapal contoh tersebut pertama kali tampil ke publik pada pameran militer kelautan Euronaval 2010. Secara keseluruhan, elemen taktis dan teknis kapal ekspor ini sama dengan kapal proyek 22350. Namun, sistem persenjataan dan peralatan operasional kapal ini akan lebih bervariasi sesuai keinginan pihak pemesan.


Credit RBTH Indonesia

Tiongkok membangun landasan pacu Kepulauan Spratly

Landasan pacu Kepulauan Spratly: Pesawat militer Filipina parkir di landasan pacu di Pulau Pagasa di rangkaian Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan. Filipina cemas mengenai upaya Tiongkok untuk membangun pulau dengan landasan pacu di Fiery Cross Reef. [AFP]

Upaya Tiongkok untuk membangun landasan pacu kedua di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kecemasan dari pihak Filipina.
Tiongkok tengah membangun landasan pacu di Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratly, menurut Laporan Staf Ulasan Keamanan Ekonomi A.S.-Tiongkok yang dikeluarkan Desember lalu.
Proyek tersebut tampaknya dirancang untuk membuat landasan pacu sepanjang 3.000 meter, yang seyogianya memungkinkan sebagian besar pesawat tempur dan pesawat bantuan PLA menggunakannya, menurut laporan tersebut. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok [PLA] kemungkinan akan menggunakan landasan pacu terutama untuk memungkinkan pengoperasian durasi-singkat, jarak jauh dan berpatroli di atas Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Tiongkok.
Selain itu, landasan pacu tersebut akan memungkinkan pesawat PLA untuk menyediakan pertahanan udara untuk kapal amfibi dan kapal tempur di atas permukaan laut milik Angkatan Laut PLA [PLAN] yang beroperasi di bagian jangkauan selatan Laut Tiongkok Selatan, menurut laporan tersebut.
Menteri luar negeri Filipina, pada tanggal 22 Januari menggertak upaya Tiongkok untuk membangun sejumlah pulau yang akan menjadi tempat landasan pacu di Laut Tiongkok Selatan, mendorong Beijing untuk menuduh Manila “mengada-ada keributan,” Agence France-Presse [AFP] melaporkan.
Albert del Rosario mengatakan tindakan Tiongkok di Kepulauan Spratly akan memengaruhi kebebasan untuk menavigasi di perairan kaya mineral strategis, yang mana sebagian besar perdagangan dunia melintasinya.
“Saya akan menekankan hal ini dan mengundang kepedulian negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN], karena ini adalah ancaman bagi kita semua,” del Rosario mengatakan kepada para wartawan.
Tiongkok mengabaikan kecemasan Manila, mengatakan bahwa "negara-negara kecil" tidak sepatutnya membesar-besarkan soal sengketa.
Sebelumnya, Tiongkok menolak protes Filipina mengenai Laut Tiongkok Selatan, mengatakan bahwa reklamasi lahan telah dilakukan di wilayah kedaulatan Tiongkok.
Mayor Jenderal PLA, Luo Yuan, membela tindakan Tiongkok sebagai hal yang benar di media negara, AFP melaporkan.
Meskipun Filipina dan Vietnam telah secara lantang menuduh Tiongkok melakukan tindakan agresif, namun anggota ASEAN lainnya merasa segan untuk mengkritik negara besar di kawasan tersebut.
Del Rosario mengatakan bahwa ia akan melontarkan permasalahan ini pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN mendatang, mendorong negara-negara yang terlibat dalam sengketa untuk menaati pedoman perilaku, agar tidak meningkatkan ketegangan di wilayah maritim, AFP melaporkan. Ia mengatakan bahwa Filipina berharap mendapatkan keputusan positif pada awal tahun depan mengenai permohonan resmi yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan Maret lalu yang mempertanyakan klaim Tiongkok.
Proyek Fiery Cross Reef selesai separuh
Jend. Gregorio Pio Catapang Jr., panglima Angkatan Bersenjata Filipina, menyatakan Tiongkok sudah menyelesaikan separuh proyek reklamasi lahannya di Fiery Cross Reef, The Diplomat melaporkan.
“Kegiatan reklamasi tersebut, berikut dua landasan pacu — satu di Paracel dan satu lagi di Spratly — bisa secara nyata melesatkan posisi Beijing di Laut Tiongkok Selatan dengan berbagai implikasi bagi para penuntut lainnya dan pihak yang berkepentingan,” The Diplomat memperingatkan.
Pasukan Tiongkok yang ditempatkan pada, atau beroperasi dekat Kepulauan Spratly tidak dapat mengandalkan cakupan udara yang berkelanjutan dari daratan Tiongkok, demikian yang ditulis oleh analis Ian Sundstrom di situs web CIMSEC, Pusat Keamanan Maritim Internasional, pada tanggal 16 Januari.
Sundstrom menulis bahwa landasan pacu akan memungkinkan material diterbangkan ke terumbu karang kemudian dikirimkan ke kapal PLAN setempat dengan helikopter.
“Jika terumbu karang ini diperluas secara mencukupi, ini bisa berfungsi sebagai platform untuk pangkalan permanen pesawat tempur PLA, yang akan mengubah keseimbangan militer wilayah," tulis Sundstrom. “Tiongkok akan mampu untuk secara berkelanjutan memproyeksikan kekuatan udara lebih jauh ke Laut Tiongkok Selatan dari yang dimungkinkan pada saat ini.”
'Keberanian bertahap' Tiongkok
The Diplomat menyatakan bahwa "penting bagi kita memandang kegiatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan bukan sebagai peristiwa tunggal, namun lebih sebagai bagian dari strategi 'keberanian bertahap' yang lebih luas untuk mengubah fakta pada perairan untuk menguntungkan Beijing bilamana memungkinkan, untuk memajukan klaimnya.”
Program Tiongkok adalah membuat pangkalan utama di mana tidak ada lahan permukaan sebelumnya, menurut publikasi pertahanan Inggris, IHS Jane’s tanggal 20 November lalu ketika melaporkan tentang pembangunan Tiongkok.
“Fiery Cross Reef terletak ke arah barat Kepulauan Spratly utama, dan sebelumnya berada di bawah air,” IHS Jane’s menyatakan.
Reklamasi lahan di Fiery Cross adalah proyek keempat Tiongkok di Kepulauan Spratly di tahun lalu hingga 18 bulan, dan yang terbesar sejauh ini, IHS Jane’s melaporkan. Tiongkok telah membangun kepulauan di Johnson South Reef, Cuateron Reef, dan Gaven Reefs, tetapi tidak ada satu pun yang cukup besar untuk membuat landasan pacu.
Sampai sekarang, Tiongkok selama ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan pihak penuntut Kepulauan Spratly lainnya, karena tidak menempati pulau yang memiliki landasan pacu. “Taiwan memiliki Pulau Itu Aba [Taiping], Filipina memiliki Pulau Pagasa, Malaysia memiliki Swallow Reef [terumbu karang yang direklamasi dan dibangun landasan pacu], dan Vietnam memiliki Southwest Cay,” IHS Jane’s melaporkan.
Pembangunan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuasaan tidak akan berakhir pada Fiery Cross Reef, menurut prediksi Gordon G. Chang, seorang pakar dan penulis tentang permasalahan keamanan Asia.
“Tiongkok akan membangun landasan terbang di Laut Tiongkok Selatan sampai mereka kehabisan semen atau kepulauan, yang berarti, kita akan melihat pengangkutan tanah yang sangat banyak dan pembuatan jalan pada tahun ini," ia mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum.


Credit APDForum

Penghargaan untuk Pangeran Philip Picu Kontroversi di Australia

CB - Penghargaan tertinggi dari pemerintah Australia yang dianugerahkan kepada Pangeran Philip dari Inggris telah memicu kontroversi. Keputusan yang diambil PM Tony Abbott dan diumumkan Senin (26/1/2015), dikritik karena masih banyak orang Australia yang lebih layak menerimanya.
Kritikan bahkan datang dari kolega PM Abbott sendiri di kabinet. Menurut mereka, keputusan PM Abbott mengejutkan dan sama sekali tidak diduga bahwa ia akan memberikannya kepada seorang bangsawan Inggris.

Sejumlah menteri kabinet kepada ABC mengaku geram dan tidak percaya bahwa PM Abbott akan menjatuhkan pilihan penghargaan tahun ini kepada Duke of Edinburgh.
Bahkan dua politisi asal Queensland, Ewen Jones dan Warren Entsch, menyebut keputusan ini "keliru dan bodoh".
Menurut Ewen Jones, seharusnya Gubernur Jenderal Australia lebih layak menerima penghargaan ini, bukannya seorang bangsawan Inggris.
"Memang Tony Abbott secara pribadi sangat menyukai sistem monarki," katanya.
"Jadi ini merupakan keputusan pribadinya, tidak ada hubungannya dengan keputusan pemerintah," tambah Jones.
Anggota parlemen lainnya juga mengecam keputusan PM Abbott ini dan menyebutnya sebagai keputusan bodoh.
Senator dari jalur independen, Nick Xenophon, mengatakan Pangeran Philip telah memiliki semua gelar kebangsawanan. Senator Xenophon mengatakan keputusan ini justru sangat memalukan.

Namun, sejumlah menteri kabinet justru mendukung keputusan itu. Menhan Australia Kevin Andrews misalnya menyatakan, kontribusi Pangeran Philip sangat layak untuk mendapatkan penghargaan.
Senator Michaelia Cash menyatakan secara pribadi ia setuju Pangeran Philip memiliki rekor pelayanan masyarakat dalam konteks persemakmuran dan Australia.
Menteri lainnya Mathias Cormann mengatakan Pangeran Philip telah berjasa bagi ribuan anak muda di Australia.


Credit JPNN.com

TNI AL siapkan enam pangkalan penyanggah di perbatasan

... kalau ada pencurian ikan di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya...

Surabaya (CB) - Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya Ade Sopandi, menyatakan enam pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan guna mendukung kebijakan poros maritim tengah disiapkan.

"Selain pangkalan utama TNI AL, kita juga membangun pangkalan penyanggah di wilayah perbatasan," katanya, di Surabaya, Senin.

Dia ada di Surabaya utnuk membuka Apel Komandan Satuan 2015, Olah Yudha Renstra TNI AL 2016, dan Lokakarya Penegakan Hukum di Laut. 

Enam pangkalan penyangga itu terdiri dari tiga di wilayah barat dan tiga di wilayah timur. 

"Di Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang untuk wilayah barat, lalu di Sulawesi Utara, Palu, dan NTT untuk wilayah timur, sehingga kalau ada pencurian ikan di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya," katanya.

Selain itu, juga menambah arsenalnya, di antaranya kapal patroli cepat PC-60 yang sudah bisa dirancang di galangan dalam negeri.

"Sudah ada delapan kapal patroli cepat, tapi kami proyeksikan 44 kapal patroli cepat, karena idealnya kita memang harus memiliki 40-60 kapal patroli cepat untuk menekan pencurian ikan," katanya.

Namun, kapal patroli cepat itu bukan kapal patroli untuk pangkalan, melainkan kapal patroli yang siap di lapangan, sehingga membutuhkan anggaran bahan bakar, karena itu pengadaannya harus bertahap.

Selain kapal patroli, TNI AL juga tengah menunggu kapal SAR canggih dari Prancis, yang kontrak pembeliannya telah ditandatangani dan direncanakan tiba di Indonesia pada Februari 2015.

"Sayang sekali, kapal SAR dari Perancis itu tidak datang saat kita menangani jatuhnya pesawat AirAsia, padahal kapal itu memiliki peralatan SAR canggih," katanya.

Credit  ANTARA News

Kisah Aksi Heroik Anggota TNI Gagalkan Perampokan Rp 10,4 Miliar

Kisah Aksi Heroik Anggota TNI Gagalkan Perampokan Rp 10,4 Miliar. Serka Denny S. Revie (kiri) yang didampingi Kepala Penerangan Kodam VII/Wirabuana Letkol I Made Sutia memperlihatkan foto pelaku dan barang bukti perampokan sebuah perusahaan di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, di Makodam VII/Wirabuana, Makassar. Foto Muhammad Idham Ama/Fajar/JPNN.com

MAKASSAR (CB) – Aksi Serka Denny S Revie, salah seorang anggota TNI tergolong nekat. Dengan tangan kosong, ia berhasil  menggagalkan perampokan Rp 10,4 miliar pada 11 Desember 2014 di pos perbatasan Mamuju (Sulawesi Barat)-Donggala (Sulawesi Tengah).

Kisah aksi heroik Denny ini kala ia berstatus sebagai anggota babinsa (bintara pembina desa). Dia dimintai bantuan oleh polisi untuk mencegat perampok membantu aparat kepolisian.

Untuk membantu menggagalkan aksi perampok, ia mengusulkan menyamar kepada polisi. Usulan itu pun  diterima dan rencana penggagalan disusun.

Meski tanpa senjata, dia bersama dua rekannya beraksi. Mereka mencegat setiap mobil yang melintas. Mobil ketiga yang dicegat berwarna silver dengan nopol DN 1161 AN.

Keduanya lantas berpura-pura hendak menumpang ke Donggala. Saat sang sopir lengah, kunci mobil dicabut dan terjadilah perkelahian di antara mereka.

’’Mereka berupaya melarikan diri. Kami sempat berkelahi tiga lawan tiga. Saat mereka mau cabut senjatanya, langsung saya terjang, tangkap, dan ikat pakai tali seadanya,’’ tutur Denny seperti yang dilansir Harian Fajar (Grup JPNN.com), Selasa (27/1).

Di bagasi mobil ditemukan uang yang terbungkus sarung dan di dalam koper. Totalnya mencapai Rp10,4 miliar.

Saat dihitung kembali di markas dan dicocokkan dengan data dari perusahaan korban perampokan, PT Surya Raya Lestari, jumlahnya tidak berkurang sepeser pun. Atas aksi tersebut, dia menuai banyak pujian.
Padahal, jika mau, dia dapat menghilangkan barang bukti itu dengan mudah, tapi itu tidak dilakukan. Naluri heroiknya tetap ada meski uang sudah ada di tangan mereka.

Atas aksi pahlawan ini, Kodam VII/Wirabuana akan memberikan penghargaan. Kasdam VII/Wirabuana Brigjend Rukman Ahmad, Senin (27/1) akan memberikan penghargaan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Credit  JPNN.com

TNI-Polri Baku Tembak dengan Kelompok Santoso di Poso

Dua Regu Pasukan Brimob bersenjata lengkap melakukan pengejaran terhadap terduga kelompok sipil bersenjata di sekitar gunung Patingkea desa Tamadue, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Seniin (29/12/2014). ANT/Zainuddin MN


CB, Palu: Tim gabungan TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Dusun Ratung Raya, Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (26/1) sekitar pukul 09.30 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pengejaran terus dilakukan dengan menyisiri tempat kejadian perkara (TKP).

Kabid Humas Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto membenarkan kejadian itu. Dia menyebutkan, sebelum terjadi baku tembak, warga di Dusun Ratung Raya awalnya mendengar suara letusan senjata api, yang kemudian melaporkannya kepada personel TNI dan Polri yang sedang patroli pengamanan di desa tersebut.

Dari laporan itu, lanjut Hari, anggota kemudian menuju titik suara letusan senjata yang terletak persis di areal perkebunan warga. Dari situ, anggota melihat kelompok tersebut sehingga baku tembak pun terjadi sekitar 30 menit lamanya. "Berdasarkan laporan, mereka (kelompok MIT,red) berjumlah empat orang dan semuanya bersenjata api laras panjang. Dalam baku tembak tidak ada korban jiwa dan pengejaran masih dilakukan," terangnya di Palu, siang ini.

Empat orang sipil bersenjata itu diduga kuat sebagai kelompok MIT pimpinan Santoso. Namun, pihak Polda Sulteng, belum bisa memastikan kalau empat orang itu terdapat Santoso, Basti, dan Daeng Koro yang merupakan buronan teroris nomor satu TNI dan Polri.

"Belum dipastikan dari empat orang itu ada Santoso, Basri, dan Daeng Koro. Yang pasti mereka sipil bersenjata yang kami duga kuat sebagai kelompok MIT yang sudah menewaskan tiga warga Desa Tangkura beberapa waktu lalu," ungkap Hari.

Sampai saat ini, selain tim gabungan melakukan pengejaran dengan menyisiri areal perkebunan warga juga sudah melakukan olah TKP. "Olah TKP sudah dilakukan, namun hasilnya belum diketahui. Nanti kalau ada perkembangan lanjutan saya informasikan," tandas Hari.

Sebelumnya, tiga warga di Desa Tangkura bernama Dolfis Alipa ,22, Heri Tobio ,55, dan Aditya Tetembu ,38, ditemukan tewas saat akan pulang dari kebunnya, Kamis (15/1). Dolfis tewas akibat luka tembakan di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan Heri dan Aditya yang sebelumnya disandera, juga ditemukan tewas, Jumat (16/1) dini hari, sekitar pukul 01.00 WITA, dengan beberapa luka bacokan senjata tajam.

Aditya ditemukan warga dan pihak kepolisian tidak jauh dari TKP penembakan Dolfis. Bagian tubuhnya penuh bacokan senjata tajam. Sedangkan jenazah Heri, ditemukan hampir bersamaan waktu juga dengan penemuan jenazah Aditya. Namun, kondisi Heri sangat mengenaskan, pasalnya bagian tubuh dan tangannya terpisah dan bagian kepala yang terpenggal baru ditemukan ditempat dan waktu yang berbeda, pada Jumat pagi.

Penembakan dan pembacokan ke tiga warga Desa Tangkura tersebut, dilatarbelakangi adanya penangkapan sejumlah warga yang diduga teroris baru-baru ini. Pasalnya, berdasarkan saksi yang dimintai keterangan oleh pihaknya, pembunuh warga Poso itu mengatakan aksi itu dilandasi pembalasan atas tertangkapnya rekan mereka.

Diketahui, beberapa waktu lalu tim gabungan Densus, Polda, dan Polres Poso menangkap enam warga yang diduga terkait jaringan teroris MIT. Warga yang ditangkap tersebut, berinisial R, S, H, R, A, dan I, dua di antaranya adalah pasangan suami istri serta satu warga lainnya tewas saat akan ditangkap di wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Enam warga tersebut merupakan orang dekat Santoso yang memiliki peran beragam antara lain penyuplai logistik, uang, senjata, serta keperluan lainnya.


Credit  Metrotvnews.com

Mengapa Arab Saudi Punya Putra Mahkota Kedua?

AP
 Raja Arab Saudi yang baru Salman bin Abdulaziz


CB - MEDIA sudah mulai membahas figur dua putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, yakni Pangeran Moqren bin Abdul Aziz bin Saud dan Pangeran Mohammed bin Nayef, saat Arab Saudi masih diliputi dukacita mendalam atas mangkatnya Raja Abdullah, Jumat (23/1). Moqren (69) ditetapkan menjadi putra mahkota dan Mohammed (55) putra mahkota kedua.

Posisi putra mahkota kedua (wali wali al-’ahd atau biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, deputy crown prince) diciptakan Raja Abdullah. Ia hanya bisa menjadi putra mahkota jika posisi putra mahkota lowong dan hanya bisa menjadi raja jika jabatan raja dan putra mahkota lowong.

Mansour AlMarzoqi dalam analisisnya di Al Jazeera, 22 Januari, memaparkan, penetapan putra mahkota kedua terkait persaingan tajam di kalangan keluarga kerajaan, yakni antara Pangeran Moteb bin Abdullah (anak Raja Abdullah) dengan Kepala Pasukan Garda Nasional dan Menteri Dalam Negeri Pangeran Mohammed bin Naif.

Dengan menetapkan putra mahkota kedua, Raja Abdullah berharap suksesi di kerajaan berlangsung mulus dan damai, tanpa perseteruan. Maret 2014, Raja Abdullah menetapkan Moqren, putra termuda dari 45 anak laki-laki Abdul Aziz, sebagai putra mahkota kedua.

Harapan terjadi suksesi yang mulus tanpa percecokan itu pula yang ingin diwujudkan Raja Salman—pengganti Raja Abdullah—menetapkan keponakannya, Pangeran Mohammed bin Nayef sebagai putra mahkota kedua.

Dunia menyoroti penunjukan Mohammed. Ia figur pertama dari generasi kedua Kerajaan Arab Saudi atau cucu Abdul Aziz untuk mendapat jabatan tertinggi, putra mahkota. Menurut Undang-Undang Arab Saudi, pemimpin kerajaan harus dijabat anak laki-laki atau cucu Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi.

Pangeran Mohammed adalah sosok penting dalam perang melawan kelompok milisi Al Qaeda menyusul gelombang serangan mematikan di negaranya antara 2003 dan 2007. Melihat latar belakangnya, terlihat prioritas Arab Saudi yang lebih menekankan pada masalah keamanan.

Lahir pada 30 Agustus 1959, Mohammed mengambil alih jabatan menteri dalam negeri pada 2012 dari ayahnya, Nayef bin Abdulaziz, yang meninggal setelah 37 tahun menduduki jabatan penting tersebut. Ia belajar ilmu politik di Amerika Serikat dan beberapa kali mengikuti pelatihan militer, termasuk yang digelar Badan Intelijen Pusat AS (CIA).

Ia hampir tewas dalam serangan bom bunuh diri Al Qaeda pada 2009. Ia hanya luka ringan saat pelaku bom bunuh diri menembus barikade pasukan pengamanan dan meledakkan diri. Di pundak sosok generasi kedua, seperti Mohammed, masa depan Arab Saudi dipertaruhkan.


Credit Kompas.com

Ini Aksi Spionase ala Pria Rusia yang Ditahan FBI di New York

Shutterstock Ilustrasi.


NEW YORK, CB - Seorang pria Rusia bernama Evgeny Buryakov (39) ditahan oleh Badan Penyelidikan Federal Amerika Serikat (FBI) karena dituduh melakukan aksi spionase di New York, Senin (26/1/2015). Buryakov dituduh berusaha mengumpulkan data intelijen ekonomi dan akan merekrut warga negara AS yang tinggal di New York.
Buryanov selama ini melakukan aksi spionase dengan menyamar sebagai pegawai bank Rusia di Manhattan. Dalam menjalankan tugasnya, Buryakov dibantu oleh dua warga negara Rusia yang juga diduga sebagai mata-mata. Kedua orang itu adalah Igor Sporyshev (40) dan Victor Podobnyy (27). Keduanya menjalankan misi diplomasi di New York, dan kini diketahui sudah tidak berada di AS.

Ketiga orang itu diketahui sering melakukan pertemuan yang diduga terkait misi yang dijalankan. Tidak hanya itu, kabarnya komunikasi ketiga orang itu juga dilakukan dengan menggunakan pesan berupa kode untuk saling menukar data intelijen.
Dari Maret 2012 hingga pertengahan September 2014, FBI mencatat bahwa dalam banyak pertemuan, Buryakov menyerahkan tas, majalah atau sobekan kertas kepada Sporyshev. Pertemuan itu sendiri dilakukan setelah komunikasi melalui telepon yang dilakukan secara singkat.
Kejaksaan juga merekam aktivitas mencurigakan yang dilakukan Buryakov. Di antaranya, Buryakov diketahui melakukan pendekatan dan berusaha merekrut sejumlah warga negara AS. Adapun yang menjadi incaran adalah mereka yang bekerja untuk perusahaan besar, juga perempuan muda yang memiliki kaitan dengan sebuah universitas di New York.
Di tahun 2013. Sporyshev pernah meminta tolong kepada Buryakov untuk menyusun pertanyaan yang merupakan bagian dari pengumpulan data intelijen oleh pihak lain. Kejaksaan menyebut pihak lain itu sebagai "organisasi berita terkemuka milik pemerintah Rusia".
Aparat keamanan AS pun semakin yakin dengan aksi spionase yang dilakukan Buryakov, setelah Buryakov melakukan pertemuan dengan sumber FBI yang menyamar sebagai perwakilan investor kaya yang berencana akan mengembangkan kasino di Rusia.
Atas aksi spionase yang disertai penyamaran itu, Buryakov diancam hukuman 15 tahun penjara.
Sedangkan Sporyshev dan Podobnyy (27) tetap akan digugat oleh pemerintah AS secara in absentia. Kedua orang itu memang memiliki kekebalan diplomatik dan kini tak lagi berada di AS.
Sporyshev diketahui bekerja sebagai perwakilan perdagangan Rusia sejak November 2010 hingga November 2014. Sedangkan Podobnyy bekerja sebagai atase dalam misi diplomaso di Kantor PBB sejak Desember 2012 hingga September 2013.
Ketiga warga negara Rusia itu diduga bekerja untuk agensi mata-mata Rusia SVR, yang umumnya melakukan operasi intelijen di luar negeri. AS menganggap aksi intelijen dengan penyamaran itu sebagai perbuatan yang melanggar hukum federal.
Penangkapan mata-mata Rusia ini diprediksi akan menambah ketegangan antara Rusia dengan AS. Hubungan kedua negara yang pernah terlibat perang dingin ini memang kembali memanas sejak konflik yang terjadi di Ukraina. Selain itu, AS dan Rusia juga kerap berbeda pendapat dalam pandangan politik luar negerinya, termasuk menyikapi krisis di Suriah.



Credit  KOMPAS.com

Bentrok dengan Pemberontak, 30 Polisi Filipina Tewas

 

Bentrok terjadi saat polisi komando Filipina tengah memburu anggota Jemaah Islamiyah. Dikhawatirkan insiden ini menganggu proses perdamaian. (Ilustrasi/Thinkstock)

 

 

Mamasapano, CB -- Puluhan polisi komando di Filipina tewas terbunuh dalam pertempuran melawan kelompok separatis Muslim di selatan negara itu. Insiden pada Minggu (25/1) dikhawatirkan akan mengganggu proses perdamaian antara pemerintah Filipina dengan militan Islam.

Menurut laporan pemerintah lokal dan kepala negosasiasi damai Front Pembebasan Islam Moro, MILF, Mohagher Iqbal, sebanyak 30 polisi Filipina tewas dalam pertempuran tersebut.

Kepala polisi Regional Noel Armilla mengatakan baru enam jasad polisi yang telah dievakuasi. Upaya evakuasi masih terus dilakukan untuk mengambil jenazah aparat.

Iqbal tidak menyebutkan jumlah korban tewas di kubu MILF, namun dia membenarkan bahwa peristiwa ini akan menjadi "masalah besar" bagi proses perdamaian dengan pemerintah Filipina.

Iqbal mengatakan insiden itu terjadi saat polisi menyisir kota Mamasapano di provinsi Maquindanao, wilayah yang dikuasai MILF, sekitar pukul 3 pagi kemarin. Polisi tengah memburu anggota Jemaah Islamiyah, Marwan, yang penangkapannya dihargai US$5 juta oleh pemerintah, dan Basit Usman, komandan faksi pemberontak Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro, BIFF, yang tidak ambil bagian dalam perundingan damai.

Menurut Iqbal, operasi tersebut tidak dikoordinasikan dengan MILF yang merupakan salah satu syarat dalam perjanjian gencatan senjata. Dia berharap peristiwa ini tidak berpengaruh besar pada upaya perdamaian.

MILF yang beranggotakan 10 ribu orang sepakat menghentikan pemberontakan dengan imbalan akan diberikan kekuasaan di wilayah Mindanao. Pemberian otonomi khusus saat ini tengah dirundingkan di parlemen Filipina.

Perjanjian damai telah ditandatangani pada Maret lalu dan tahun ini para militan sepakat untuk memulai proses perlucutan senjata. "Ini adalah bentrokan pertama tahun ini antara MILF dan pasukan pemerintah. Saya harap, ini akan jadi yang terakhir," kata Iqbal, dikutip Channel NewsAsia.

Baku tembak sebelumnya di kota Mamasapano terjadi pada April 2014 lalu, menewaskan dua tentara pemerintah dan 18 militan. Saat itu, pemerintah menuduh MILF membantu ekstremis melawan pemerintah.

Sejak perjanjian damai, tentara pemerintah mengincar BIFF, kelompok militan yang beranggotan beberapa ratusan orang yang tahun lalu berbaiat kepada ISIS di Irak dan Suriah.

Credit  CNN Indonesia

Fraksi PDI-P tak setuju asing bahas masalah pertahanan Indonesia

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Kami (PDI-P) tidak setuju pembahasan melibatkan mereka. Karena ini menyangkut rahasia negara. Kok bahas anggaran negara melibatkan orang lain dan itu pihak swasta. Jadi kami minta itu tidak usah dan jangan dilanjutkan lagi."

Jakarta (CB) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI tidak setuju keikutsertaan Defense Institutional Reform Initiative (DIRI), sebuah LSM Amerika Serikat membahas masalah pertahanan Indonesia.

Demikian ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR RI dari PDIP, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Selasa.

Kata dia, Kementerian Pertahanan akan bekerjasama dengan DIRI melaksanakan program pengembangan menejemen pertahanan, mulai tingkat strategis hingga taktis, teknis, termasuk di dalamnya membahas anggaran.

"Kami (PDI-P) tidak setuju pembahasan melibatkan mereka. Karena ini menyangkut rahasia negara. Kok bahas anggaran negara melibatkan orang lain dan itu pihak swasta. Jadi kami minta itu tidak usah dan jangan dilanjutkan lagi," kata Tubagus Hasanuddin, Jakarta, Selasa.

Kerjasama dengan DIRI, katanya, merupakan kelanjutan dari Defense Meeting yang dilakukan beberapa kali.

"Dan itu DIRI itu swasta, bukan kerjasama atas nama negara AS," sebut mantan Sesmil Presiden Megawati dan SBY itu.

Kementerian Pertahanan dan Tim Defense Institution Reform Initiative (DIRI) telah menandatangani kerjasama di bidang rencana pertahanan (renhan), strategi pertahanan (strahan) dan potensi pertahanan (Pothan). Kerjasama yang ditandatangani tanggal 7 Januari lalu itu adalah Action Plan 2015 Kementerian Pertahanan.

Program kerjasama dengan DIRI merupakan bagian dari kerjasama antara Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. DIRI melaksanakan upaya penguatan institusi pertahanan di Indonesia termasuk Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Pada Tahun 2014, DIRI telah mendukung dan membantu penyusunan Renstra 2015-2019.

Credit  ANTARA News

Jerman hentikan ekspor senjata ke Arab Saudi

Kanselir Jerman Angela Merkel (REUTERS/Fabrizio Bensch)

 

 

Berlin (CB) - Jerman memutuskan menghentikan ekspor senjata-senjata ke Arab Saudi karena "situasi di kawasan itu tidak stabil," kata surat kabar Bild, Minggu.

Pesanan-pesanan senjata dari Arab Saudi ditolak atau ditangguhkan untuk pertimbangan lebih jauh, kata surat kabar itu, dan menambahkan informasi tersebut belum dikonfirmasikan secara resni.

Keputusan itu ditetapkan pada Rabu oleh dewan keamanan nasional, satu lembaga pemerintah yang beranggotakan termasuk Kanselir Angela Merkel, Wakil Kanselir Sigmar Gabriel dan tujuh menteri lainnya, katanya.

"Menurut sumber-sumber pemerintah, situasi di kawasan itu sangat tidak stabil untuk mengirim senjata ke sana," tambah surat kabar itu.

Arab Saudi menganut satu bentuk Islam yang sangat konservatif dan ketat. Negara tersebut merupakan rumah bagi beberapa tempat-tempat paling suci bagi Muslim dan juga penengah di Timur Tengah.

Pentingnya kedudukan negara itu terlihat jelas pada Sabtu ketika para pemimpin berkumpul di Riyadh untuk menyampaikan belangsungkawa setelah wafatnya Raja Abdullah, termasuk Perdana Menteri Inggris dan Presiden Prancis.

Kerajaan itu adalah "salah satu dari para pelanggan paling penting dari industri senjata-senjata Jerman" dengan senjata-senjata yang dikirim ke negara itu seharga 400 juta dolar AS tahun 2013, kata Bild, seperti dikutip AFP.

Tetapi negara itu juga dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia karena perlakuan terhadap minoritas agama dan wanita, serta tidak adanya transparansi dalam sistem hukumnya.

Satu survei yang dilakukan Bild menyatakan 78 persen warga Jerman yakin Berlin harus menghentikan penjualan senjata-senjata kepada Arab Saudi -- dan 60 persen ingin menghentikan hubungan perdagangan karena pelanggaran hak asasi manusianya.

Credit  ANTARA News

Jet Tempur F-16 Yunani Jatuh di Spanyol

 

 Pada Juli 2014 lalu, pesawat tempur Spanyol meledak sesaat setelah lepas landas dari latihan tempur gabungan di pangkalan udara gabungan Spanyol-AS, Morón de la Frontera. (Ilustrasi/morgueFile/richard_b)

 

 

Madrid, CB -- Pesawat jet tempur F-16 milik Yunani jatuh dan meledak di Pangkalan Udara Los Llanos, dekat kota Albacete, Spanyol, pada Senin (26/1). Setidaknya sepuluh orang tewas, termasuk dua pilot pesawat, sementara 13 lainnya terluka.

Seperti dilaporkan media Spanyol, The Local, pesawat nahas tersebut jatuh sesaat setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Los Llanos ketika tengah mengikuti latihan perang dengan NATO, pada pukul 3.30 sore waktu setempat.

Menurut media Spanyol lainnya, abc.es, pilot yang merupakan warga negara Yunani melakukan manuver yang salah saat lepas landas dan mengakibatkan pesawat kehilangan kendali.

Pesawat kemudian menghantam sejumlah pesawat lainnya yang sedang diparkir di pangkalan udara tersebut.

"Pesawat jet itu ikut berpartisipasi dalam latihan perang bersama NATO dalam program Tactical Leadership Program atau TLP. Sesaat setelah lepas landas, pesawat kehilangan kekuatan dan menabrak area parkir untuk pesawat, dan menghantam sejumlah pesawat yang diparkir di sana," bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Spanyol, dikutip dari Reuters, Senin (26/1).

Saksi mata menyatakan melihat ledakan dan kebakaran hebat di pangkalan udara tersebut. Kementerian Pertahanan menyatakan petugas pemadam kebakaran saat ini tengah berupaya memadamkan api di lokasi kejadian dan daerah sekitar yang terkena rambatan api.

Menteri Pertahanan dan Angkatan Udara Spanyol dilaporkan tengah menuju ke lokasi kejadian.

Pangkalan udara yang terletak di Albacete, sekitar 262 kilometer dari ibu kota Madrid merupakan markas untuk program TLP dari NATO. Sejumlah pilot senior dilatih di pangkalan udara tersebut untuk meningkatkan keterampilan mereka dan efektivitas angkatan udara secara keseluruhan.

Sementara, dua pesawat Perancis yang tengah melintas ketika kecelakaan terjadi terpaksa melakukan pendaratan darurat di Pangkalan Udara San Javier di Murcia, sekitar 140 kilometer dari lokasi kejadian.

Kecelakaan ini merupakan kali kedua yang terjadi di pangkalan udara Spanyol. Pada Juli 2014 lalu, pesawat tempur Spanyol meledak sesaat setelah lepas landas dari latihan tempur gabungan di pangkalan udara gabungan Spanyol-AS, Morón de la Frontera, menewaskan satu orang pilot.

Credit  CNN Indonesia