Selasa, 10 Oktober 2017

Istri dan Mantan Istri Trump 'Ribut' soal Gelar First Lady AS

WASHINGTON - Istri Presiden Donald Trump, Melania Trump, dan mantan istri presiden; Ivana, terlibat “keributan” perihal gelar atau jabatan First Lady Amerika Serikat (AS). Pemicunya adalah klaim Ivana bahwa dialah sang First Lady atau Ibu Negara.

Klaim itu membuat Melania Trump bereaksi. Klaim tersebut disampaikan saat promosi buku Ivana yang berjudul “Raising Trump”.

Jabatan First Lady atau Ibu Negara semestinya melekat pada istri presiden yang sedang berkuasa. Klaim Ivana membuat Gedung Putih agak terganggu.

Ivana membuat klaim itu dalam wawancara di stasiun televisi ABC, ”Good Morning America”. ”Saya memiliki nomor langsung ke Gedung Putih tapi saya tidak benar-benar ingin menghubunginya di sana karena Melania ada di sana,” kata perempuan Ceko-Amerika, yang menikah dengan Donald Trump dari tahun 1977 sampai 1992 itu.

“Saya tidak benar-benar ingin menimbulkan kecemburuan atau semacamnya karena pada awalnya saya adalah istri Trump, oke? Saya First Lady, oke?,” lanjut Ivana, yang dilansir Reuters, Selasa (10/10/2017).

Melania Trump melalui juru bicaranya mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebutkan anaknya dengan Donald Trump adalah Barron.

”Nyonya Trump telah membuat Gedung Putih menjadi rumah bagi Barron dan Presiden. Dia cinta tinggal di Washington, DC dan dihormati oleh perannya sebagai Ibu Negara Amerika Serikat. Dia berencana untuk menggunakan gelar dan perannya guna membantu anak-anak, tidak menjual buku,” bunyi pernyataan pihak Melania Trump.

”Jelas tidak ada substansi dari pernyataan ini dari mantan, sayangnya ini hanya suara mencari perhatian dan melayani diri sendiri,” lanjut pernyataan tersebut.

Tidak jelas apakah Presiden Trump mengetahui adanya “pertengkaran” tersebut. Trump diketahui sedang bermain golf pada hari Senin dengan Senator Partai Republik Lindsey Graham.

Credit sindonews.com

HRW Nilai Philipina Bisa Ditendang dari Keanggotaan Dewan HAM PBB

MANILA - Kelompok pemantau Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa pelanggaran HAM akibat perang narkoba di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dapat memancing sanksi ekonomi, dan penghapusan Filipina sebagai negara anggota Dewan HAM PBB, atau UNHRC.

"Kami merasa bahwa Filipina melanggar kewajiban keanggotaannya, dan bahwa Majelis Umum akan memiliki alasan untuk mempertimbangkan penghapusannya (dari UNHRC)," kata direktur advokasi HRW, John Fisher seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (9/10).

Fisher mencatat keanggotaan di UNHRC adalah sebuah hak istimewa namun dilengkapi dengan kondisi untuk menegakkan standar tertinggi HAM, dan bekerja sama dengan dewan yang dilanggar oleh Filipina karena pembunuhan di luar hukum.

Dia juga mencatat pernyataan bersama yang dibuat oleh 39 negara anggota UNHRC yang mengungkapkan keprihatinannya tentang ribuan pembunuhan, dan iklim impunitas yang terkait dengan perang melawan narkoba di Filipina yang menurutnya dapat menyebabkan sanksi ekonomi terhadap Manila.

"Ketika kita melihat berbagai negara berbicara dan mengutuk Filipina, seperti yang telah mereka lakukan melalui pernyataan bersama, maka mau tidak mau, negara-negara itu akan mempertimbangkan pelajaran itu dalam hubungan ekonomi mereka," ungkapnya.

"Ada berbagai sanksi, Tentu saja, bisa ada sanksi ekonomi, terutama oleh negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan negara itu," imbuhnya,

Fisher mengungkapkan kekecewaannya bahwa terlepas dari berbagai seruan, dan rekomendasi untuk mengakhiri pembunuhan tersebut, tampaknya Manila menolak untuk mengindahkan. "Tidak berminat mengambil tanggung jawab untuk mengakhiri pelanggaran ini ,atau untuk mematuhi kewajiban HAM internasionalnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pakai Logo Taiwan saat Upacara, Filipina Minta Maaf ke China

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana (tengah) membidikkan sebuah senapan saat upacara untuk menandai bantuan militer China ke Filipina, 5 Oktober 2017. Foto/REUTERS/Romeo Ranoco

MANILA - Pemerintah Filipina meminta maaf kepada pemerintah China pada hari Senin (9/10/2017) karena sebuah kesalahan “menyedihkan” namun tidak disengaja. Filipina menunjukkan logo Kementerian Pertahanan Taiwan, bukan China, pada sebuah acara pekan lalu.

Padahal, upacara itu untuk menandai sumbangan 3.000 senapan Beijing kepada Manila.

Departemen Pertahanan Nasional (DND) Filipina meyakinkan China bahwa mereka, bersama dengan angkatan bersenjata, masih berpegang pada kebijakan “Satu China”. Kebijakan ini mengakui Taiwan sebagai salah satu provinsi China.

Kecerobohan diplomatik ini sebagian besar tidak diperhatikan. Namun, foto-foto logo Kementerian Pertahanan Taiwan yang digunakan dalam upacara terlanjur bermunculan di media sosial.

”Kami telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah dan rakyat dari Republik Rakyat China,” kata DND dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

”Ini adalah harapan tulus kami bahwa insiden yang sangat tidak menguntungkan ini tidak akan mempengaruhi hubungan kerja sama dan persahabatan antara kedua negara yang telah tumbuh lebih hangat sepanjang tahun lalu,” lanjut pernyataan DND.

Sekadar diketahui, China menyumbangkan senjata senilai sekitar USD3,3 juta tersebut, dengan syarat Manila membangun hubungan ramah dan kooperatif dengan Beijing.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memprioritaskan untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan perdagangan dengan China. Dia mengesampingkan polemik sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Duterte telah dipuji karena menjaga kebijakan perdamaian, namun kritikusnya mengecam karena memperlihatkan sikap kalah Filipina terhadap China.

Meskipun Filipina mengakui kebijakan “Satu China”, faktanya Manila juga memiliki hubungan dengan Taipei, di mana Kantor Ekonomi dan Budaya Manila di Taiwan berfungsi sebagai kedutaan de facto Taiwan.

China tidak pernah mengakui Taiwan sebagai negara dan tetap menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang.

Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana (C) aims an automatic rifle during the turnover ceremony of China's urgent military assistance to the Philippines at the military camp in Camp Aguinaldo in Quezon city, metro Manila, Philippines October 5, 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

Credit sindonews.com

Taktik Sangar Saudi, Raih Senjata Mutakhir AS dan Rusia Sekaligus

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi diam-diam berencana membangun kerajaan militernya sendiri dan selama seminggu terakhir. Sistem pertahanan rudal mutakhir Rusia dan Amerika Serikat (AS) dibeli sekaligus dengan momen yang hampir bersamaan.

Penjualan senjata militer Washington ke Riyadh selama ini menuai kritik, karena salah satunya digunakan Saudi dalam Perang Yaman yang ikut menewaskan banyak warga sipil. Tapi, Departemen Luar Negeri AS tak peduli dan sudah setuju menjual peralatan militer yang kontroversial dan mahal.

Pada hari Sabtu pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan persetujuan untuk menjual paket sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ke Saudi. Harga penjualannya mencapai sekitar USD15 miliar atau Rp202,5 triliun.

“Penjualan yang diusulkan akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan memperbaiki keamanan sebuah negara yang bersahabat dan tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di wilayah tersebut,” kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Kontraktor utama sistem senjata THAAD AS adalah Lockheed Martin Co (LMT.N) dan Raytheon Co (RTN.N). Paket sistem THAAD yang dijual ke Riyadh ini mencakup 44 peluncur, 360 rudal pencegat,16 stasiun kontrol kebakaran dan komunikasi mobile serta tujuh radar. Selain peralatan pertahanan mutakhir, paket penjualan ini juga termasuk pelatihan peralatan dan pelatihan personel.

”Kemampuan exo-atmospheric, hit-to-kill milik THAAD akan menambahkan lapis atas arsitektur pertahanan rudal berlapis Arab Saudi dan akan mendukung modernisasi Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi (RSADF),” imbuh Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon.

Sistem pertahanan pencegat rudal THAAD telah jadi sorotan dunia setelah dikerahkan Pentagon ke Korea Selatan dengan dalih untuk mengantisipasi serangan rudal Korea Utara. Namun, pengerahan peralatan canggih itu ditentang Rusia dan China karena bisa mengancam keamanan kawasan.

Diplomasi S-400 Rusia
Uniknya, pengumuman Washington itu muncul sehari setelah Saudi dan Rusia menandatangani kesepakatan awal pembelian sistem pertahanan rudal canggih S-400 senilai USD3 miliar atau lebih dari Rp40 triliun. Kesepakatan tercapai saat kunjungan bersejarah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Moskow.

Seperti lawatan Raja Salman di beberapa negara yang identik dengan kemewahan dan rombongan besar, kunjungan pertamanya ke Moskow juga tak jauh beda. Raja Salman terbang dengan pesawat bereskalator emas dan rombongan besarnya menyewa hampir seluruh hotel bintang lima di Moskow.

Sebagai basa-basi diplomatik, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menggambarkan lawatan pemimpin Riyadh ini sebagai “momen bersejarah". Presiden Vladimir Putin pada puncak pertemuan hari Kamis setuju dengan pernyataan diplomatnya itu.

“Ini adalah peristiwa penting yang akan memberi dorongan untuk menjalin hubungan,” kata Putin. Raja Salman membalas pujian pemimpin Kremlin dengan menyebut Rusia sebagai negara yang bersahabat.

Pembelian S-400 Rusia oleh negeri Raja Salman ini dibeberkan surat kabar Rusia Kommersant. Kesepakatan lebih lanjut kedua negara itu akan ditandatangani pada pertemuan WTO pada akhir Oktober nanti.

Foto/REUTERS

Pilihan Riyadh beli senjata ke Moskow merupakan hal tak wajar. Sebab, selama ini negara kaya di Teluk ini hanya percaya pada sistem senjata buatan Amerika dan Eropa. Selain itu, kebijakan luar negeri Rusia dan Saudi sejatinya juga tak sejalan.

Dalam krisis Suriah misalnya, Moskow mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad dengan sokongan militer yang kuat. Sedangkan Riyadh menentang rezim Assad berkuasa di Suriah atau pro-oposisi.

Namun, Riyadh pada akhirnya terpincut S-400 Rusia yang sudah dikerahkan di Suriah. Selain itu, Riyadh menyadari perubahan situasi, di mana Moskow dan Damaskus meraih kemajuan pesat dalam perang sipil.

”Orang-orang Saudi telah kehilangan minat dan menyadari bahwa Rusia sekarang pengendali krisis,” kata Yuri Barmin, seorang pakar Dewan Urusan Internasional Rusia.

”Mereka melihat bagaimana keseimbangan kekuatan berubah di wilayah ini; bagaimana AS menarik diri dan bagaimana Rusia sekarang meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah,” lanjut dia.

Taktik sangar Saudi dengan membeli sistem pertahanan rudal mutakhir dari AS dan Rusia sekaligus ini tetap jadi misteri. Sebagai sekutu utama Washington, Saudi sudah mendapat jaminan keamanan.

Meski tak dimungkiri, Saudi saat ini sedang berseteru dengan Iran dan Qatar. Militer Iran diperhitungkan dunia, setelah dicurigai mengembangkan senjata nuklir. Negeri Persia ini juga sudah telebih dahulu membei S-400 Rusia. Sedangkan Qatar yang hubungan diplomatiknya diputus Riyadh atas tuduhan Doha mendukung terorisme, terkenal sangat kaya dan tidak sulit untuk memborong senjata canggih.

Israel Tak Senang
Gelagat Saudi membeli senjata-senjata canggih ini pernah membuat Israel—yang juga sekutu AS—tidak senang.

Pada Mei lalu, beberapa menteri Israel menyatakan keprihatinannya atas kesepakatan jual beli senjata yang ditandatangani oleh AS dan Arab Saudi selama kunjungan Presiden Donald Trump ke Riyadh. Para menteri negara Yahudi itu bahkan menganggap Saudi musuh yang akan menyusahkan.

Foto/REUTERS

Kesepakatan “pemborongan” senjata Washington oleh Riyadh kala itu mencapai USD350 miliar atau lebih dari Rp4.661 triliun selama sepuluh tahun. Dari total nilai itu, kesepakatan penjualan senjata gelombang awal senilai USD110 miliar atau lebih dari Rp1.464 triliun segera diberlakukan. Bisa jadi sistem anti-rudal THAAD itu bagian dari gelombang awal tersebut.

Israel tetap ingin mempertahankan superioritas militer dan perna meminta penjelasan AS soal kesepakatan penjualan senjata besar-besaran itu.

”Ini adalah masalah yang benar-benar menyusahkan kita,” kata Menteri Infrastruktur, Energi dan Sumber Daya Air Israel Yuval Steinitz pada Mei lalu.

”Ratusan juta dolar dalam transaksi senjata adalah sesuatu yang perlu kita dapatkan penjelasannya,” ujarnya. ”Arab Saudi adalah negara yang bermusuhan dan kita perlu memastikan bahwa kekuatan militer kualitatif Israel dipertahankan.”

Dia melanjutkan bahwa Israel belum memiliki hubungan diplomatik dengan Saudi dan tidak ada yang akan terjadi di masa depan.

Menteri Intelijen Israel Israel Yisrael Katz juga mengemukakan keprihatinan serupa.”Kekuatan militer kualitatif Israel harus dijaga,” katanya.

Credit sindonews.com

Presiden Turki Kecam AS Terkait Penangguhan Layanan Visa

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, keputusan AS menangguhkan layanan visa sangat mengecewakan. Keputusan itu telah mengganggu hubungan kedua negara. (AFP PHOTO / ADEM ALTAN).

Jakarta, CB -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, keputusan Amerika Serikat untuk menangguhkan layanan visa di Turki sangat mengecewakan. Erdogan juga menyebut keputusan AS menangguhkan layanan visa juga telah mengacaukan situasi yang ada.

"Di atas segalanya, keputusan tersebut sangat menjengkelkan, karena kedutaan (AS) di Ankara mengambil keputusan dan pelaksanaan seperti itu mengacaukan," kata Erdogan dalam sebuah konferensi pers saat berkunjung ke Ukraina seperti dikutip dari Reuters, Senin (9/10).

Turki sendiri mendesak AS untuk meninjau ulang keputusan penangguhan layanan visa itu, terutama setelah penangkapan pegawai konsulat AS yang semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Penangkapan pegawai konsulat AS pada minggu lalu di Istanbul karena dianggap memiliki hubungan dengan ulama Muslim AS, Fethullah Gulen yang dituding sebagai dalang kudeta militer yang gagal pada Juli 2016 silam.

Kedutaan Besar AS di Ankara mengecam tuduhan tanpa dasar tersebut. Usai penangkapan itu, AS melalui kedutaannya di Ankara mengumumkan pada hari Minggu malam bahwa pihaknya menghentikan semua layanan visa non-imigran di Turki.

Selang beberapa jam, Pemerintah Turki membalas dengan mengambil tindakan yang sama terhadap layanan visa warga AS.

Kemudian pada hari Senin, kementerian luar negeri Turki memanggil salah seorang diplomat AS untuk mendesak negaranya mencabut penangguhan visa tersebut. Pemerintah Turki mengatakan bahwa penangguhan visa tersebut menyebabkan "ketegangan yang tidak perlu".

Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul mengatakan jika Washington memiliki masalah keamanan serius mengenai misinya di Turki terkait penangguhan visa, maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai solusi.

"Tapi jika ini menyangkut penangkapan pegawai konsulat, maka ini adalah keputusan yang dibuat pengadilan Turki," kata Gul kepada televisi A Haber.

Kantor berita setempat, Anadolu yang dikelola Pemerintah Turki mengatakan seorang pekerja konsulat AS lainnya telah dipanggil untuk memberi kesaksian mengenai dugaan istrinya dan anak perempuannya mempunyai kaitan terhadap Gulen - yang dikatakannya muncul saat diinterogasi oleh Metin Topuz, karyawan tersebut ditangkap pekan lalu.

Credit cnnindonesia.com

Langgar Sanksi Korut, 4 Kapal Dilarang Masuk Semua Pelabuhan

PBB melarang empat kapal masuk ke pelabuhan seluruh dunia karena kedapatan melanggar sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan atas Korea Utara. (Reuters/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang empat kapal masuk ke pelabuhan seluruh dunia karena kedapatan melanggar sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan atas Korea Utara.

"Ada empat kapal yang ditetapkan oleh komite. Penetapan ini bukan berarti pembekuan aset atau larangan bepergian, tapi larangan pelabuhan," ujar koordinator panel PBB untuk urusan sanksi Korut, Hugh Griffiths.

Seorang sumber mengatakan kepada AFP bahwa kapal tersebut terdiri dari Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2, dan Jie Shun.

Berdasarkan keterangan di situs MarineTraffic, tiga kapal pertama berbendera Comoros, Saint Kitts dan Nevis, serta Korea Utara. Sementara itu, Jie Shun tak terdaftar di situs tersebut.

Sumber itu menuturkan, sanksi tersebut dijatuhkan setelah empat kapal itu kedapatan membawa batu bara, makanan laut, dan bijih besi, bahan ekspor yang dilarang dalam resolusi PBB atas Korut sejak Agustus lalu.

Bulan lalu, sanksi itu diperbarui dengan menambahkan larangan untuk tekstil dan pekerja Korut.

Sanksi itu dijatuhkan setelah Korut melakukan uji coba rudal yang melintasi langit Jepang. Uji coba ini dilakukan setelah Korut meluncurkan rudal balistik ke Guam, wilayah AS di Pasifik, dengan rute melalui Jepang.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Kembangkan Bom untuk Lumpuhkan Senjata Korut

Ilustrasi. (Diolah dari Thinkstock)

Jakarta, CB -- Seorang sumber militer Korea Selatan mengatakan Seoul tengah mengembangkan teknologi bom grafit non-mematikan yang mampu melumpuhkan jaringan daya senjata Korea Utara.

Senjata ini dikembangan Seoul sebagai antisipasi jika perang dengan Korea Utara benar-benar terpecah, setelah ketegangan di Semenanjung Korea yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

"Seluruh teknologi untuk pengembangan bom grafit telah diamankan, berada pada tahap di mana kami bisa membuat bom kapan saja," ucap sumber militer tersebut seperti dikutip kantor berita Yonhap, Senin (9/10).

Bom yang dikenal dengan "blackout bomb" ini dilaporkan mampu mengganggu hingga melumpuhkan jaringan listrik suatu alat persenjataan dengan menyebarkan filamen grafit karbon pada sistem tersebut.

Teknologi ini juga sering disebut sebagai bom pelunak karena bisa mempengaruhi sumber tenaga suatu sistem atau alat.

Senjata ini pertama kali digunakan Amerika Serikat untuk melawan Irak dalam Perang Teluk 1990-1991, dan NATO saat berperang dengan Serbia pada 1999.

Sumber itu mengatakan, bom yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Pertahanan Korsel ini pun akan menjadi bagian kunci dari program serangan pencegahan Negeri Ginseng alias Kill Chain.

Sumber tersebut mengatakan, kementerian pertahanan juga telah mengajukan anggaran sebesar US$436 ribu untuk mengembangkan teknologi itu. Namun, hingga kini kementerian keuangan belum menyetujui proposal tersebut.

Selain itu, Korsel dan AS juga dilaporkan telah meningkatkan operasi pengintaian terhadap Korut di tengah besarnya spekulasi soal rencana negara terisolasi itu meluncurkan uji coba rudal jarak jauh terbarunya dalam waktu dekat.

Prediksi ini semakin kuat setelah seorang anggota parlemen Rusia yang baru mengunjungi Pyongyang mengatakan rezim Kim Jong-un sedang mempersiapkan uji coba senjata yang mampu menjangkau pantai bagian barat AS.

Meski Seoul belum menemukan tanda-tanda kuat provokasi Korut akan segera terjadi, mereka tetap ingin berjaga-jaga.

"Namun, sejumlah aktivitas dan gerakan-gerakan di situs rudal Korut terus terdeteksi. Karena itu, kami terus mempertahankan dan meningkatkan strategi pengintaian serta kesiapan [militer]," kata sumber militer itu.

Credit cnnindonesia.com

Kasus Kim Jong-nam, Siti Aisyah Dibawa ke Lab Senjata Kimia

Terdakwa asal Indonesia, Siti Aisyah, menjalani persidangan kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un. (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Terdakwa asal Indonesia dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah, dibawa ke Pusat Analisis Senjata Kimia di Petaling Jaya sementara proses persidangan yang digelar di Malaysia memasuki minggu kedua, Senin (9/10).

Selain Siti, terdakwa asal Vietnam, Doan Thi Huong yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan kakak tiri Kim Jong-un ini juga dibawa ke pusat analisis itu untuk tujuan yang sama, yakni mengidentifikasi sejumlah barang bukti yang disebut terpapar racun saraf VX.

Kedua terdakwa dilaporkan sampai di Departemen Kimia sekitar 09.00 pagi waktu lokal dengan menggunakan baju kurung, pakaian tradisional Malaysia, lengkap dengan rompi anti-peluru. Siti dan Doan sampai di lokasi dengan penjagaan ketat polisi dan delapan mobil patroli.

Menurut laporan Straits Times, proses identifikasi dilakukan di luar pengadilan sebab sejumlah barang bukti diduga terpapar racun VX yang masih aktif dan dikhawatirkan membahayakan.

Pekan lalu, jaksa mengatakan jejak yang diduga digunakan untuk membunuh saudara pemimpin Korea Utara itu ditemukan tercecer pada pakaian Siti Aisyah dan Doan. Racun saraf VX dikategorikan perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai senjata pemusnah massal.

Kepala Departemen Kimia di Pusat Analisis Senjata Kimia pada pekan lalu juga bersaksi bahwa sampel racun yang dikenal sebagai asam VX ditemukan pada kemeja tanpa lengan yang dipakai Siti saat peristiwa berlangsung.

Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korut, Kim Jong-un. (AFP Photo/Yomiuri Shimbun)

Sementara itu, jejak prekursor atau zat pembentuk racun VX lainnya juga terdapat pada kemeja bertuliskan "LOL" yang dipakai Doan di hari Jong-nam tewas.

Kedua perempuan itu diancam hukuman mati setelah dijerat pasal pembunuhan berencana yang dilakukan pada 13 Januari lalu.
Rekaman CCTV menunjukkan Siti dan Doan tiba-tiba menyeka wajah Jong-nam menggunakan racun VX saat berada di terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Tak lama, pria berusia 45 tahun itu mengaku pusing dan kejang-kejang hingga akhirnya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Sejumlah tes laboratorium telah diajukan jaksa penuntut umum sebagai bukti, dalam sidang sepekan kemarin. Hasil autopsi, sementara itu, menunjukkan temuan sampel racun VX pada wajah, kelompak mata, tas, dan kemeja Jong-nam.

Sementara itu, kuasa hukum Siti Aisyah, Gooi Soon Seng, menuduh otoritas Malaysia bersikap tidak etis dan tidak adil lantaran enggan membuka dokumen penting secara transparan kepada para pengacara terdakwa.

Gooi mengatakan polisi dan jaksa sampai saat ini tidak memberikan rekaman CCTV bandara dan hasil autopsi Jong-nam. Padahal, tuturnya, dokumen-dokumen tersebut penting dipelajari untuk membangun pembelaan bagi terdakwa.

"Tentu ini sangat membuat frustrasi, saya telah mengirimkan sejumlah permintaan kepada jaksa dan polisi tapi tak ada yang disrespons. Sangat tidak etis dan tidak bersahabat," kata Gooi.

"Hak atas persidangan yang berjalan adil digambarkan dari pembukaan dokumen-dokumen penting sesegera mungkin selama masa pra-sidang, bukan pada jam-jam krusial sebelum dimulainya persidangan."

Persidangan Siti Aisyah akan dilanjutkan esok dan masih akan berjalan cukup panjang. Setelah jaksa mendatangkan sejumlah saksi ahli, hakim juga akan mendengarkan beberapa testimoni saksi lain yang didatangkan tim pengacara kedua terdakwa.

Credit cnnindonesia.com

Gencatan Usai, Kelompok Bersenjata Rohingya Siap Damai

Ilustrasi senjata api. (ANTARA Foto/Nova Wahyudi)

Jakarta, CB -- Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyatakan siap menanggapi baik setiap upaya damai pemerintah Myanmar, usai gencatan senjata sepihak yang diberlakukan kelompok bersenjata tersebut selama hampir satu bulan terakhir.

"Jika pada tahapan apapun, pemerintah Myanmar berkeinginan untuk damai, maka ARSA akan menyambut baik keinginan tersebut sebagai tanggapannya," ucap kelompok tersebut melalui pernyataan seperti dikutip Reuters pada Senin (9/10).

Gencatan senjata yang diberlakukan di negara bagian Rakhine ini akan berakhir tengah malam nanti, menyusul bentrokan ARSA dengan militer Myanmar yang telah memicu eksodus pengungsi Rohingya ke negara-negara lain seperti Bangladesh sejak akhir Agustus lalu.

Gencatan dilakukan ARSA untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah pusaran konflik yang telah memakan 1.000 jiwa itu. Kelompok pimpinan Ata Ullah menyebutnya sebagai "tekad untuk menghentikan tirani dan penindasan" terhadap minoritas Rohingya.

Meski begitu, ARSA tidak menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan setelah gencatan itu berakhir.

Sementara, pemerintah tidak segera dapat dimintai tanggapan atas isyarat damai ARSA ini. Sebelumnya, Myanmar menyatakan tidak mengakui gencatan bersenjata karena "pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk bernegosiasi dengan teroris."

Kelompok ARSA muncul sekitar Oktober tahun lalu, ketika konflik komunal yang menyasar Rohingya kembali mencuat untuk pertama kalinya sejak 2012 lalu.

Hingga kini, jumlah pasukan ARSA belum diketahui secara pasti. Meski disebut mendapat sokongan logistik dan dana dari petinggi di luar negeri, persenjataan kelompok tersebut diyakini terbilang lemah.

Selama ini, pemerintah Myanmar kerap menuding ARSA menjadi pemicu konflik di Rakhine. Pemerintah bahkan menuduh ARSA menyerang dan membakar rumah-rumah warga Rohingya di negara bagian tersebut.

Sementara itu, ARSA selama ini menganggap pemerintah Myanmar hanya menjadikan kelompoknya sebagai kambing hitam dan pembenaran untuk menyiksa hingga membunuh Muslim Rohingya.

Credit cnnindonesia.com

Tujuh pekerjanya tewas, ICRC akan kurangi operasi di Afghanistan

Dokumen foto kegiatan relawan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Afghanistan yang rawan konflik atas keamanan relawan, sehingga ICRC mengevaluasi untuk mengurangi kegiatan di negeri itu, Senin (9/10/2017). (Reuters)

Kabul (CB) - Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) akan mengurangi secara drastis operasi di Afghanistan setelah tujuh pekerjanya tewas dalam serangan tahun ini, ungkap organisasi itu pada Senin (9/10).

Keputusan yang diambil yayasan amal itu, yang telah bekerja di Afghanistan selama lebih dari tiga dekade, menggarisbawahi lonjakan bahaya bagi sukarelawan, yang semakin sering menjadi korban lonjakan aksi kekerasan militan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami tidak memiliki pilihan lain selain mengurangi secara drastis kehadiran dan aktivitas kami di Afghanistan," ujar Monica Zanarelli, kepala ICRC di Afghanistan, kepada wartawan.

"Eksposur terhadap risiko menjadi tantangan yang lebih besar bagi kami di Afghanistan, dan kami tahu bahwa kemungkinan risiko nol tidak ada," katanya.

Kelompok kemanusiaan akan menutup fasilitas mereka di kota bagian utara, Maimana, ibu kota Provinsi Faryab, dan di Provinsi Kunduz, juga di utara dan di sarang aktivitas Taliban.

Operasi di kota utara Mazar-i-Sharif akan ditarik kembali.

Kelompok tersebut mengalami serangkaian serangan mematikan di Afghanistan utara, tempat militan Taliban dan ISIS mengintensifkan serangan mereka terhadap polisi dan pasukan, demikian dikutip dari laporan AFP.

Credit antaranews.com

ICRC banyak kurangi kegiatan di Afghanistan

Kami tidak punya pilihan selain secara tajam mengurangi keberadaan kami di Afghanistan."

Kabul (ANTARA News) - Komite Palang Merah Internasional (ICRC) akan banyak mengurangi kegiatannya di Afghanistan pasca-serangan menewaskan tujuh petugasnya pada tahun ini, demikian laporan badan relawan yang bermarkas di Swiss itu, Senin.

"Ancaman menjadi tantangan dan perhatian terbesar kami," kata Monica Zanarelli, kepala International Committe of Red Cross (ICRC) di Afghanistan, dalam jumpa pers di Kabul.

Pengumuman tersebut menggarisbawahi keamanan memburuk bagi ICRC di Afghanistan, yang lebih dari 30 tahun menjalankan misi gerakan kemanusiaan terbesar keempatnya di berbagai belahan dunia, catat kantor berita Reuters.

"Kami tidak punya pilihan selain secara tajam mengurangi keberadaan kami di Afghanistan," katanya.

Keputusan tersebut, menurut dia, akan sangat memengaruhi ICRC di wilayah utara Afghanistan, tempat sarana mereka di Kota Mazar-i-Sharif dan Kunduz akan ditutup atau dikurangi.

Namun demikian, ia menekankan bahwa ICRC tidak meninggalkan Afghanistan, sekalipun perlu meninjau kembali kehadirannya untuk mencegah lebih banyak kerugian, termasuk korban jiwa para relawan.

ICRC telah diperingatkan akan ancaman terhadap kegiatannya menyusul serangkaian serangan selama setahun terakhir.

Pada Februari, enam staf ICRC tewas dalam serangan terhadap konvoi bantuan di wilayah utara yang jauh, dan bulan lalu seorang ahli fisioterapi Palang Merah Spanyol di wilayah utara Mazar-i-Sharif ditembak mati oleh salah seorang pasiennya.

Selain itu, empat staf ICRC diculik selama setahun terakhir ini.

Militer Amerika Serikat (AS) mencatat bahwa Pemerintah Afghanistan mengendalikan tidak lebih dari 60 persen negara tersebut, sedangkan sisanya dikendalikan atau diperebutkan oleh Taliban dan kelompok pemberontak lain.

Credit antaranews.com

Iran janjikan tanggapan "menghancurkan" jika AS sebut garda revolusinya kelompok teroris

Arsip: Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano bersama Menteri Nuklir Iran Ali Akbar Salehi. (IRNA)

London (CB) - Iran pada Senin berjanji memberikan tanggapannya yang "menghancurkan" jika Amerika Serikat sebut Garda Revolusi elitnya sebagai kelompok teroris.

Ikrar tersebut datang seminggu sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan akhir tentang bagaimana dia ingin menahan Teheran.

Trump pada 15 Oktober diperkirakan mempertimbangkan kesepakatan internasional bersejarah pada 2015 untuk mengekang program nuklir Iran, yang sekalipun tidak menarik diri dari kesepakatan tersebut, namun memberi Kongres 60 hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan kembali sanksi

Trump juga diperkirakan menyebut pasukan keamanan Iran yang paling kuat, yaitu Revolutionary Guards Corp (IRGC) sebagai organisasi teroris, saat ia menggelar strategi AS yang lebih luas mengenai Iran.

"Kami berharap bahwa Amerika Serikat tidak melakukan kesalahan strategis ini," demikian juru bicara kementerian luar negeri Bahram Qasemi seperti dikutip oleh kantor berita negara IRNA dalam konferensi pers.

"Jika mereka melakukannya, reaksi Iran akan tegas, pasti dan menghancurkan, serta Amerika Serikat harus menanggung semua konsekuensinya," tambahnya.

Individu dan entitas yang terkait dengan IRGC sudah berada di daftar organisasi teroris asing AS, namun organisasinya secara keseluruhan tidak demikian.

Komandan IRGC Mohammad Ali Jafari mengatakan pada Minggu bahwa jika berita tersebut benar mengenai kebodohan pemerintah Amerika dalam mempertimbangkan Garda Revolusi sebagai kelompok teroris, maka Garda Revolusi akan menganggap tentara Amerika sebagai ISIS di seluruh dunia.

Jafari juga mengatakan bahwa sanksi tambahan akan mengakhiri kesempatan untuk dialog kedepannya dengan Amerika Serikat dan Amerika harus memindahkan basis regional mereka di luar jangkauan misil IRGC sejauh 2.000 kilometer., demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pemimpin Catalonia ditekan agar batalkan kemerdekaan

Para pelanggan di sebuah bar menyaksikan Presiden Catalan Carles Puigdemont tampil berbicara di televisi nasional di Vic, Spanyol, Rabu (4/10/2017). (REUTERS/Vincent West )

Barcelona/Madrid (CB) - Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont pada Senin menghadapi tekanan agar membatalkan rencana-rencana mendeklarasikan kawasan itu merdeka dari Spanyol dengan Jerman dan Perancis menyatakan dukungannya bagi persatuan negara itu.

Pemerintah Madrid, yang berjuang mengatasi krisis politik terbesar di Spanyol sejak usaha kudeta militer pada tahun 1981, menjelaskan pada Senin bahwa pihaknya akan segera menanggapi deklarasi sepihak seperti itu.

Sepekan sejak referendum mengenai kemerdekaan yang pemerintah pusat tolak, pemungutan suara tersebut berdampak pada iklim usaha di kawasan terkaya di Spanyol itu.

Puigdemont dijadwalkan akan berpidato di parlemen regional pada Selasa siang waktu setempat dan pemerintah Madrid khawatir parlemen akan memberikan suara bagi deklarasi kemerdekaan sepihak.

Para pejabat Catalonia mengatakan orang-orang memberikan suara bulat bagi pemisahan di tempat-tempat pemungutan suara, yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah dan ditandai oleh kekerasan oleh polisi terhadap para pendukung kemerdekaan.

Tetapi isu tersebut telah memecah belah bagian timur laut itu sendiri dan juga bangsa Spanyol. Ratusan ribu serikat pekerja turun ke jalan-jalan di Barcelona pada akhir pekan untuk memprotes pemisahan kawasan itu.

Setelah ditopang oleh dukungan tersebut, Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamara mengatakan pada Senin,"Saya menyerukan orang-orang yang sensitif dalam pemerintahan Catalonia...jangan melampaui batas karena Anda akan membawa orang-orang bersama Anda."

"Jika terjadi deklarasi kemerdekaan sepihak akan ada keputusan-keputusan untuk memulihkan hukum dan demokrasi," kata Saenz de Santamara kepada stasiuan radio COPE.

Dukungan juga datang dari kekuatan-kekuatan utama Eropa yakni Jerman dan Perancis.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada PM Spanyol Mariano Rajoy pada Sabtu mengenai krisis itu, kata juru bicaranya pada Senin. Ia menekankan dukungannya bagi persatuan Spanyol tapi juga mendorong untuk dialog-dialog.

Perancis menyatakan pihaknya tidak akan mengakui Catalonia jika kawasan itu secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan. Dengan melakukan hal itu mengarah kepada keluarnya Catalonia secara otomatis dari Uni Eropa, katanya.

"Krisis ini perlu diselesaikan melalui dialog di semua level politik Spanyol," kata Menteri Perancis untuk Urusan Eropa Nathalie Loiseau.

Uni Eropa tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap Catalonia yang merdeka, walau Puigdemont telah menyerukan Brussel untuk jadi mediator dalam krisis tersebut, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Prancis tidak akan akui kemerdekaan Catalan

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Paris (CB) - Pemerintah Prancis melalui Menteri Urusan Eropa Nathalie Loiseau, Senin, menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui Catalonia jika wilayah otonomi Spanyol tersebut secara terpisah menyatakan kemerdekaan.

"Jika nanti ada pernyataan kemerdekaan, maka itu adalah sepihak dan tidak akan diakui," kata Loiseau dalam sebuah pernyataan di stasiun televisi CNews, dikutip Reuters.

Catalonia yang memiliki bahasa dan budaya sendiri, serta dipimpin oleh pemerintah otonomi yang pro-kemerdekaan, menyelenggarakan referendum pada 1 Oktober lalu, sebuah tindakan yang oleh pemerintah Spanyol dinyatakan illegal.

"Catalonia tidak bisa ditentukan hanya melalui pemungutan suara oleh gerakan kemerdekaan hanya seminggu lalu," kata menteri junior Prancis itu.

"Krisis ini harus diselesaikan melalui dialog oleh seluruh tingkat politik Spanyol," katanya.

Keputusan yang tergesa-gesa mengakui pernyataan kemerdekaan sepihak tersebut akan membuat Prancis lari dari tanggung jawab.

"Jika kemerdekaan diakui dan bukan merupakan hal yang sedang dibahas, maka konsekuensi pertama adalah (Catalonia) secara otomatis meninggalkan Uni Eropa," katanya menambahkan.

Credit antaranews.com

Kanselir Jerman tegaskan dukungan bagi persatuan Spanyol

Kanselir Jerman Angela Merkel (REUTERS)

Berlin (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan dukungan bagi persatuan Spanyol dalam perbincangan melalui telepon dengan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy di tengah ancaman kelompok separatis Catalunya untuk mendeklarasikan kemerdekaan, menurut keterangan juru bicara kanselir Jerman, Senin (9/10).

Pada akhir pekan lalu, Merkel "menegaskan dukungan bagi persatuan Spanyol, dan kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai upaya agar dialog internal Spanyol dapat didorong dalam kerangka konstitusi," ujar juru bicara Merkel, Steffen Seibert.

Spanyol dilanda krisis politik terparah dalam beberapa dekade terakhir setelah Catalunya menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober meski pemerintah Spanyol dan pengadilan melarang.

Tindakan keras aparat kepolisian yang berusaha mencegah pelaksanaan pemungutan suara di Catalunya menuai kecaman masyarakat dunia.

Seibert pada pekan lalu menolak mengomentari aksi kekerasan oleh kepolisian yang melukai ratusan orang dan mengatakan hal tersebut "bukan tugas saya menilai operasi oleh kepolisian Spanyol".

Ia juga mengatakan Merkel tidak berniat memediasi kedua belah pihak dalam krisis politik di Spanyol.

Rajoy mengeluarkan peringatakan keras kepada para pemimpin Catalunya yang mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan pada pekan ini.

Ia tidak memungkiri solusi untuk mencegah hal itu dengan menangguhkan otonomi daerah Catalunya sehingga berisiko menyulut kerusuhan, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Jaksa Turki tuntut para aktivis HAM 15 tahun penjara

Ilustrasi (Reuters)

Ankara, Turki (CB) - Seorang jaksa Turki menuntut kelompok aktivis hak azasi manusia (HAM), termasuk kepala Amnesti Internasional dengan hukuman penjara hingga 15 tahun atas tuduhan terorisme, demikian keterangan Amnesti Internasional.

Penahanan para aktivis pada Juli lalu, yang menahan warga negara Jerman dan Swedia, memperkeruh ketegangan antara Ankara dan pemimpin Uni Eropa yang khawatir Turki akan menuju pemerintahan otoriter yang lebih besar oleh Presiden Tayyip Erdogan.

Mereka ditahan setelah menghadiri sebuah lokakarya tentang keamanan digital di sebuah pulau di Istanbul. Delapan dari mereka telah ditahan sejak saat itu, dituduh sebagai anggota "organisasi teroris bersenjata" dan ikut membantunya.

"Surat dakwaan ini hanya sedikit dari saling timpa sindiran dan ketidakbenaran, serta merupakan dakwaan yang memberatkan pada kekurangan dalam sistem peradilan Turki," ujar John Dalhuisen, Direktur Amnesti Internasional Eropa dalam sebuah pernyataan.

"Pengadilan harus menolaknya secara keseluruhan dan memastikan bahwa teman dan kolega kami segera dibebaskan tanpa syarat," tegasnya.

Tak lama setelah mereka ditahan, Jerman mengatakan sedang meninjau pengajuan untuk proyek senjata dari Turki. Seorang menteri di Berlin membandingkan perilaku Ankara mengenai penahanan para aktivis tersebut seperti bekas komunis Jerman Timur yang otoriter.

Kanselir Jerman Angela Merkel juga mengatakan pada bulan lalu bahwa perjalanan Turki selama 12 tahun untuk bergabung dengan Uni Eropa harus dihentikan.

"Tuntutan sampai 15 tahun penjara sama sekali tidak dapat dipahami oleh kami dan tidak dapat diterima," ujar Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Berlin telah menghubungi pemerintah Turki mengenai masalah tersebut.

Di antara para tahanan yang tertangkap pada Juli terdapat direktur Amnesti Internasional Turki Idil Eser, warga Jerman Peter Frank Steudtner dan warga Swedia Ali Gharavi, dan secara resmi dikenai dakwaan.

"Kami melakukan semua yang kami bisa untuk membawa warga Jerman yang dipenjara, termasuk Peter Steudtner, kembali ke Jerman," kata Gabriel.

Pemerintahan Erdogan mengatakan berbagai kritik dari Uni Eropa tentang kasus tersebut, dan tindakan keras yang lebih luas di Turki menyusul kudeta militer yang gagal pada tahun lalu, tidak memahami skala tantangan keamanan yang sedang dihadapi Turki.

Credit antaranews.com

Kendaraan perang Turki masuki Provinsi Idlib, Suriah

Ilustrasi barisan tank Angkatan Darat Turki. Foto menunjukkan tank Turki mengambil posisi di perbatasan Turki-Suriah di dekat Suruc, Provinsi Sanliurfa, Turki, Senin (6/10). (REUTERS/Umit Bektas)

... dan memperingatkan bahwa Turki tidak akan membiarkan "koridor teroris" di dekat perbatasannya...

Amman/Beirut (CB) - Satu tim kecil tentara pengintai Turki melintasi perbatasan menuju provinsi Idlib, Suriah pada Minggu, kata seorang anggota pemberontak senior Suriah, menjelang rencana pengerahan pemberontak yang didukung Turki di wilayah itu.

Sejumlah kendaraan perang Turki yang masuk ke daerah itu diawasi kelompok pemberontak saingan, kelompok garis keras Tahrir al-Sham, mereka melawan rencana operasi itu, kata sumber setempat.

Sebelumnya, para pegaris keras itu dan militer Turki terlibat baku tembak di daerah dekat perbatasan, menggarisbawahi ketegangan di saat pasukan Turki dan kelompok pemberontak dukungannya tengah bersiap untuk memasuki Idlib.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, Sabtu, mengatakan, pemberontak Suriah yang didukung pasukan Turki akan melakukan operasi di Provinsi Idlib dan memperingatkan bahwa Turki tidak akan membiarkan "koridor teroris" di dekat perbatasannya.

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, menekankan penting membuat zona penurunan ketegangan di dekat perbatasan.

"Kami akan memastikan keamanan di Idlib, dan akan bekerja sama dengan Rusia," kata Yildirim.

Operasi tersebut terjadi menyusul terciptanya kesepakatan antara Turki dan Sekutu Presiden Bashar al-Assad, Rusia dan Iran untuk menetapkan zona "penurunan ketegangan" di daerah Idlib dan sekitarnya guna mengurangi peperangan di kawasan tersebut, namun kesepakatan itu tidak membahas Tahrir al-Sham.

Seorang penduduk setempat dan pemberontak lokal lainnya mengatakan bahwa mereka telah melihat kendaraan militer Turki memasuki Idlib dan kemudian melakukan perjalanan di bawah pengawasan Tahrir al-Sham di sepanjang jalan.

Seorang pemberontak senior Suriah mengatakan tim pengintai itu menuju ke Sheikh Barakat, sebuah lokasi yang dapat memantau daerah pemberontak di provinsi Aleppo, bersebelahan dengan Idlib, dan daerah yang dikuasai Kurdi di Afrin.

Credit antaranews.com

Turki bentrok dengan pegaris keras di perbatasan Suriah

Dokumenasi kekuatan darat militer Turki saat bergerak di Kobani. (REUTERS/Mursel Coban/Depo Photos )

Beirut, Lebanon (CB) - Pasukan Turki terlibat baku tembak dengan Tahrir al-Sham, kelompok garis keras Suriah, dekat Kafr Lusin, di perbatasan antara Turki dan Provinsi Idlib, Suriah, kata Observatorium Hak Asasi untuk Suriah pada Minggu.

Observatorium tersebut merupakan kelompok pemantau perang yang bermarkas di Inggris.

Pada Sabtu, Presiden Turki, Tayyip Erdogan, mengatakan, pemberontak Suriah yang didukung pasukan Turki akan memulai operasi di daerah itu, yang sebagian besar dikendalikan kelompok Tahrir al-Sham.

Kelompok pemberontak yang ikut dalam operasi tersebut mengatakan pada Sabtu bahwa mereka akan segera memulai serangan, sementara Tahrir al-Sham mengatakan, setiap serangan terhadap Idlib tidak akan "menjadi mudah" bagi musuh.

Tahrir al-Sham yang terbentuk dari bekas anggota Front Nusra --kelompok garis keras yang pernah menjadi cabang al-Qaeda di Suriah hingga tahun lalu-- ketika itu mereka mengubah namanya dan melanggar kesetiaannya terhadap gerakan pemberontak internasional yang didirikan Osama bin Laden.

Mereka telah menjadi kekuatan yang tangguh sejak awal konflik, di samping kelompok pemberontak lainnya, namun sejak awal tahun ini mereka berusaha untuk mendapatkan kendali banyak wilayah termasuk Idlib.

Idlib dan daerah tetangganya di Suriah barat laut menjadi benteng pemberontak terbesar dan terpadat, rumah bagi lebih dua juta orang, banyak di antaranya merupakan pengungsi dari daerah lain di negara itu.

Turki telah menjadi salah satu pendukung pemberontak terbesar melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad selama perang enam setengah tahun, namun fokusnya beralih dari menggencarkan serangan terhadap musuh menjadi mengamankan wilayah perbatasannya.

Serangan tersebut terjadi menyusul tercapainya kesepakatan antara Turki dan Sekutu Suriah, Rusia dan Iran, untuk menerapkan kawasan "penurunan ketegangan" di Idlib dan sekitarnya guna mengurangi peperangan, kesepakatan tersebut tidak membahas Tahrir al-Sham.

Credit antaranews.com

Presiden Venezuela: Terima Kasih Trump, Telah Membuat Saya Terkenal

Nicolas Maduro (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Caracas - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, berterima kasih pada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas serangkaian kritikan yang membuatnya terkenal di dunia. Hal ini diucapkan Maduro dengan nada sindiran dan ejekan untuk Trump, yang selalu mengkritiknya.

"Sungguh menjadi sebuah kehormatan bagi saya bahwa pemimpin kekaisaran menyebut saya setiap hari," ucap Maduro (54) merujuk pada Trump, seperti dilansir Reuters, Senin (9/10/2017).

"Itu berarti saya melakukan hal yang benar!" imbuhnya sambil tertawa. Komentar ini disampaikan Maduro dalam program mingguan yang disiarkan televisi nasional Venezuela. Maduro baru saja pulang dari kunjungan kenegaraan ke Rusia, Belarus dan Turki.

Pemerintahan AS yang dipimpin Trump menyebut Venezuela sebagai negara diktator yang korup dan menindas rakyatnya. Otoritas AS bahkan memperluas sanksi yang diberlakukan untuk para pejabat tinggi Venezuela, termasuk Maduro. Trump sendiri berulang kali mengkritik Maduro dan Partai Sosialis yang menaungi Maduro, di depan publik dan dalam pertemuan penting dengan kepala negara lain.

"Donald Trump telah menjadi pemimpin oposisi Venezuela," ujar Maduro.

"Dia (Trump-red) telah membuat saya terkenal di seluruh dunia. Setiap kali dia menyebut nama saya, mereka semakin mencintai saya," tambah Maduro, yang menyebut dirinya banyak dikenal orang saat melakukan kunjungan ke luar negeri.

Trump bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan opsi militer sebagai respons atas krisis politik di Venezuela, yang disebutnya sebagai 'kekacauan yang sangat berbahaya'. Hal ini disampaikan Trump setelah lebih dari 120 orang tewas dalam unjuk rasa antipemerintah sejak April lalu.
Disebutkan Maduro bahwa pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, membuka peluang perdagangan minyak Venezuela dalam mata uang Rusia, ruble, karena sanksi-sanksi finansial AS. "Belahan bumi baru terbuka untuk Venezuela, terima kasih untuk sanksi-sanksi Trump," ucapnya.

Diketahui bahwa Venezuela saat ini tengah dilanda krisis, dan diperparah dengan aksi demonstrasi berkepanjangan yang tak menginginkan pemerintahan Maduro. Kekacauan ekonomi dan inflasi yang tak terkendali menjerumuskan Venezuela pada krisis pangan dan obat-obatan bagi sekitar 30 juta lebih penduduknya.

Tidak hanya itu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi keras terhadap Venezuela, setelah Maduro bersikeras membentuk Dewan Konstituen untuk menekan oposisi yang mendominasi Majelis Nasional Venezuela. Dewan Konstituen disebut-sebut menjadi 'cara' Maduro menghapuskan Majelis Nasional. Rakyat Venezuela memprotes keras pemberontakan Dewan Konstituen yang disebut mengarah pada pemerintahan otoriter.

Credit detik.com

Pengadilan India Ubah Vonis Mati 11 Pria Atas Kerusuhan Gujarat

Foto: Ilustrasi/Thinkstock

New Delhi - Pengadilan India hari ini mengubah hukuman mati terhadap 11 orang yang dinyatakan bersalah bersalah atas kebakaran kereta pada tahun 2002, yang memicu kerusuhan antimuslim. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kerusuhan tersebut.

Kesebelas pria muslim yang semula divonis mati tersebut, kini divonis penjara seumur hidup atas kebakaran yang menewaskan 59 penumpang kereta. Kebakaran kereta yang menewaskan warga Hindu itu memicu kekerasan agama paling buruk di India. Ke-11 orang tersebut termasuk di antara 31 pria yang dinyatakan bersalah pada tahun 2011, yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di negara bagian Gujarat, India barat, tempat kekerasan itu terjadi.

"Pengadilan telah mengubah hukuman mati untuk 11 terdakwa menjadi hukuman penjara seumur hidup," kata jaksa penuntut umum Eknath Ahuja seperti dikutip kantor berita AFP, Senin (9/10) usai putusan sidang banding hari ini.

Ditambahkan Ahuja, Pengadilan Tinggi di Gujarat menguatkan hukuman penjara seumur hidup bagi 20 terdakwa lainnya dalam kasus tersebut.

Pada tahun 2002, warga Hindu yang marah melakukan pembalasan atas kebakaran kereta tersebut, dengan menyerang kawasan-kawasan muslim di berbagai kota dan desa di Gujarat. Pertumpahan darah tersebut berlangsung selama sepekan.

Pemerintahan nasionalis Hindu di Gujarat dituding diam-diam mendukung serangan pembalasan tersebut. Menurut warga muslim yang selamat, pertumpahan darah tersebut bisa dicegah seandainya polisi tiba di lokasi tepat pada waktunya.

Perdana Menteri India Narendra Modi, yang saat itu menjabat sebagai kepala menteri Gujarat, dituduh menutup mata atas kekerasan tersebut. Namun pada tahun 2012, penyelidikan yang diperintahkan Mahkamah Agung menyatakan dia tak bersalah.

Credit detik.com

9 Petinggi Partai Islam di Bangladesh Ditangkap Polisi

Ilustrasi Penjara, Sel, Lapas, Jeruji Besi (Foto: Ilustrasi/Thinkstock)

Dhaka - Kepolisian Bangladesh menangkap pemimpin tertingi partai islam negara tersebut. Penangkapan diduga karena para pemimpin partai tersebut melakukan sabotase.

Sembilan orang ditangkap setelah serangan di sebuah rumah di Dhaka bagian utara. Dari kesembilan orang yang ditangkap termasuk di antaranya pemimpin tertinggi Partai Jamaat e-Islami Maqbul Ahmed, wakil pemimpin Shafiqur Rahman, dan mantan anggota parlemen Golam Parwar.

"Kami mendapat informasi dari sumber rahasia bahwa mereka mengadakan pertemuan di sebuah tempat rahasia di sebuah rumah di sektor utara nomor enam. Kami telah menemukan sejumlah dokumen dari tempat tersebut," kata Wakil Komandan Polisi Dhaka, Shaikh Nazmul Alam, seperti dilansir dari AFP, Selasa (10/10/2017).

Ia menambahkan, kepolisian sedang menyelidiki dokumen tersebut. Ia tidak menyebut apa yang menyebabkan pemimpin partai islam itu ditahan, tetapi kebanyakan mereka berstatus buron.

Surat kabar terbesar di negara itu, Prothom Alo mengatakan para pemimpin ditangkap denan tuduhan melakukan sabotase. Penangkapan tersebut dilakukan saat pemerintah mengambil tindakan keras terhadap partai oposisi yang datang setelah mengalami kekalahan besar karena menangani krisis Rohingya.

Sebelumnya, sebuah pengadilan di negara bagian timur itu mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan teradap pemimpin partai oposisi utama, Khaleda Zia. Penangkapan dilakukan setelah dia batal hadir dalam persidangan atas tuduhan terkait pemboman api sebuah bus yang menewaskan delapan orang pada tahun 2015.

Zia sebelumnya mengunjungi putranya yang diasingkan di London selama 2 bulan terakhir, diperkirakan putranya akan kembali ke rumah pada akhir bulan Oktober.

Sedangkan juru bicara Jemaat mengecam penangkapan tersebut dengan mengatakan bahwa para pemimpin tersebut sedang menghadiri sebuah pertemuan sosial.

"Kami memprotes penangkapan. Ini termotivasi. Kami adalah partai partai demokrasi dan mematuhi semua norma demokrasi. Kami tidak melakukan apapun yang bersifat kekerasan atau bertentangan dengan cara demokrasi," katanya.

Credit detik.com

Pemimpin Hizbullah Sebut Tindakan AS Membantu ISIS di Suriah

Pimpinan Hizbullah Libanon, Sayyed Hassan Nasrallah dalam sebuah pemutaran video (Foto: REUTERS/Aziz Taher)

Beirut - Pemimpin Hizbullah Libanon Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan Amerika Serikat (AS) melayani kepentingan ISIS dengan mencegah tentara Suriah dan sekutunya untuk maju ke beberapa wilayah di Suriah timur.

Dilansir Reuters, Nasrallah mengatakan AS menunda militer Suriah dalam pertempuran untuk merebut kembali wilayah tersebut dari ISIS.

"Orang-orang Amerika bekerja untuk menghalangi pertempuran melawan Negara Islam," sambungnya.
"Angkatan Udara Amerika di beberapa daerah mencegah tentara Suriah dan sekutu-sekutunya untuk maju ke daerah yang dikuasai oleh ISIS," kata Nasrallah dalam sebuah pidato saat peringatan bagi pejuang Hizbullah yang terbunuh dalam bentrokan melawan negara Islam, Senin (9/10/2017).

Komentar Nasrallah muncul setelah pejabat senior AS mengatakan Presiden Donald Trump mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Iran atas dukungannya terhadap Hizbullah. Dan saat Kongres AS bersiap untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Hizbullah sendiri.

Hizbullah bersama Rusia, Iran, dan Suriah telah bertempur melawan ISIS dalam serangan di pasir Suriah tengah dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara AS memimpin sebuah koalisi internasional yang yang mencakup aliansi milisi Kurdi dan Arab.

Situasi medan perang di Suriah sangat kompleks. Konflik ini terjadi dari perang saudara yang mengakhiri pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad melawan pemberontak. Selain itu juga ada dua kampanye terpisah tersebut yang melawan ISIS.

Sumber keamanan di Libanon mengatakan, Hizbullah telah kehilangan ratusan pejuang di Suriah sejak memasuki konflik untuk mendukung Assad pada tahun 2013 untuk melawan kelompok pemberontak.

Pekan lalu serangan balik ISIS terhadap tentara Suriah dan sekutu-sekutunya menewaskan sejumlah pejuang Hizbullah termasuk seorang komandan senior, Ali al-Hadi al-Asheq.

Credit detik.com

Senator Republik: Trump Membawa AS ke Arah Perang Dunia III

Donald Trump (REUTERS/Eduardo Munoz)

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terlibat perang komentar dengan Senator AS Bob Corker dari Partai Republik, partai yang juga menaungi Trump. Corker menyebut Trump sama saja membawa AS ke arah Perang Dunia III, dengan melontarkan ancaman sembrono untuk negara lain.

Seperti dilansir Reuters, Senin (9/10/2017), komentar keras Senator Corker itu disampaikan setelah Trump menyalahkannya atas kesepakatan nuklir Iran yang dianggap Trump merugikan AS. Senator Corker memang memainkan peranan penting dalam tercapainya kesepakatan itu pada era Presiden Barack Obama. Sedangkan Trump sejak lama mengkritik kesepakatan itu.

"Dia (Trump-red) membuat saya khawatir. Dia akan membuat khawatir semua orang yang peduli dengan negara kita," ucap Corker.
Dalam wawancara selama 25 menit dengan New York Times, Corker mengaku dirinya khawatir dengan perilaku Trump yang bertindak seperti sedang berada di acara reality show 'The Apprentice' yang pernah melambungkan nama Trump di dunia hiburan beberapa tahun lalu.

Corker menyatakan tidak sepakat saat ditanya apakah Trump sengaja menggunakan komentar-komentar provokatifnya soal Korea Utara (Korut) untuk membantu jalur perundingan AS yang sedang digaungkan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Beberapa pihak menyebut Trump tengah memainkan peran 'polisi jahat' terhadap upaya 'polisi baik' yang sedang dilakukan Menlu Tillerson.

"Saya tahu dia telah melukai, dalam beberapa hal. Dia melukai kita terkait perundingan yang sedang diupayakan dengan nge-tweet ke publik," sebut Corker.

Dengan ancaman-ancaman sembrono terhadap negara lain, termasuk Korut, Trump disebut membawa AS 'ke arah Perang Dunia III'.

Corker merupakan mantan sekutu politik Trump dan pernah menjadi penasihat keamanannya semasa kampanye pilpres 2016. Hubungan keduanya semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Corker yang merupakan Senator Tennessee ini, menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS.

Pada Agustus lalu, Corker mengkritik Trump atas responsnya terhadap unjuk rasa kelompok supremasi kulit putih yang berujung bentrokan di Charlottesville, Virginia. Saat itu Trump menyalahkan kedua kubu demonstran, tidak hanya supremasi kulit putih tapi juga demonstran antirasialisme.

Corker yang masa jabatannya berakhir tahun depan, telah memutuskan tidak akan mencalonkan diri lagi dan akan pensiun. Namun dalam kicauannya di Twitter pada Minggu (8/10) pagi waktu setempat, Trump menyerang Corker dengan menyebutnya 'memohon' untuk didukung Trump.

"Senator Bod Corker 'memohon' pada saya agar mendukungnya dalam pemilu di Tennessee. Saya bilang 'TIDAK' dan dia berhenti (mengatakan dia tidak bisa menang tanpa dukungan saya). Dia juga ingin menjadi Menteri Luar Negeri, saya bilang 'TIDAK, TERIMA KASIH'," kicau Trump.

Satu jam kemudian, Corker memberikan reaksinya via Twitter. "Sungguh memalukan, Gedung Putih telah menjadi sebuah tempat penitipan orang dewasa. Seseorang jelas melewatkan gilirannya berjaga pagi ini," ucap Corker menyindir Trump dan Gedung Putih.

Dalam pernyataan terpisah, kepala staf Senator Corker, Todd Womack, mengatakan bahwa Trump menghubungi Corker pada Senin (2/10) pekan lalu dan memintanya mempertimbangkan keputusannya untuk tidak maju lagi dalam pemilu 2018. Menurut Womack, Trump yang berulang kali menegaskan dirinya akan mendukung Corker.

Credit detik.com

Korsel Ancam Jatuhkan Bom yang Bisa Lumpuhkan Jaringan Listrik Korut

Jet tempur Korsel jatuhkan bom saat latihan militer (AFP)

Seoul - Korea Selatan (Korsel) mengancam akan menjatuhkan bom grafit yang bisa melumpuhkan jaringan listrik Korea Utara (Korut). Ancaman Korsel ini dilontarkan di tengah ketegangan kawasan akibat ancaman nuklir Korut.

Dituturkan sejumlah sumber militer Korsel kepada kantor berita Yonhap, seperti dilansir news.com.au, Senin (9/10/2017), 'bom kegelapan' bekerja dengan menyebarkan filamen (berbentuk setipis benang) karbon grafit yang ditangani secara kimia pada fasilitas-fasilitas penyedia listrik untuk memicu arus hubungan pendek atau mengganggu jaringan kelistrikan.

Grafit terdiri atas lapisan atom karbon. Grafit yang juga disebut timbal hitam, umum digunakan pada bagian dalam pensil.

Senjata bom grafit ini dikembangkan oleh Badan Pengembangan Pertahanan Korsel (ADD), sebagai elemen dari program serangan pendahuluan bernama 'Kill Chain'. Serangan pendahuluan dilakukan jika diyakini musuh akan melancarkan serangan dalam waktu dekat.

Program itu dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan mencegat rudal-rudal yang ditembakkan musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Seluruh program itu masuk dalam Sistem Pertahanan Rudal dan Udara Korea.

"Seluruh teknologi untuk pengembangan bom grafit yang dipimpin oleh ADD telah aman. Saat ini telah sampai pada tahap di mana kita bisa merakit bom kapan saja," ujar seorang pejabat militer Korsel yang enggan disebut namanya.

Pejabat militer ini juga menyebut, Kementerian Pertahanan Korsel telah mengajukan anggaran 500 juta won (Rp 5,9 miliar) untuk program itu, tahun depan. Namun Kementerian Keuangan Korsel tidak menyetujuinya.

Bom grafit ini juga disebut sebagai 'bom lunak' mengingat fakta bahwa bom ini hanya menargetkan sistem tenaga listrik. Bom grafit pertama kali digunakan oleh Amerika melawan Irak dalam Perang Teluk tahun 1990-1991 dan kemudian oleh NATO terhadap Serbia tahun 1999 lalu.

Bom grafit diketahui tidak mematikan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Ancaman ini dilontarkan setelah Korsel terus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan melawan Korut dan pemimpinnya Kim Jong-Un.

Credit detik.com

Senin, 09 Oktober 2017

Bukan Mars, Amerika akan Bikin Koloni Bulan

CB, California - Amerika Serikat tampaknya mengesampingkan Mars dan beralih ke pembentukan koloni bulan. Sebab, menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, bulan dianggap sebagai "tujuan strategis vital" yang seharusnya didatangi terlebih dahulu sebelum membuat koloni di planet lain.
Ini bukan pertama kalinya bulan menjadi langkah awal menuju misi yang lebih jauh ke tata surya. Pada Agustus lalu, mantan astronot NASA, Chris Hardfield, menganggap koloni bulan harus bisa dibuktikan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh lagi
Selama ini, perusahaan antariksa swasta Amerika kerap mendorong untuk menjadikan Amerika sebagai negara pertama yang mengirimkan manusia ke Mars. Namun, banyak ilmuwan menilai dorongan tersebut tampaknya didasari atas alasan komersial ketimbang eksplorasi ilmiah.

Ads by

00:0000:05

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan membentuk tim penasihat yang terdiri dari berbagai pemimpin di industri antariksa. Sesuai namanya, kelompok tersebut dimaksudkan untuk pilihan keahlian dari mereka yang telah mengembangkan perangkat keras dan teknologi baru untuk membawa orang ke luar angkasa, baik untuk pembelajaran maupun komersial.
"Kami bermaksud untuk memanfaatkan inovasi tanpa batas untuk menyelesaikan tantangan di depan," kata Pence, seperti dikutip dari laman Science Alert.
Pence tidak merinci siapa yang akan berada di grup ini, walaupun CEO SpaceX, pendiri Elon Musk dan Blue Origin, Jeff Bezos adalah beberapa orang yang kemungkinan bergabung. Sekadar informasi Musk baru saja merinci rencana baru untuk mengirim orang ke Mars pada 024. Sedangkan Jeff Bezos dengan perusahaan antariksanya, Blue Origin, bermaksud untuk mengirim orang ke ruang suborbital tahun depan.

Credit TEMPO.CO

Khawatir Perang Dunia III, Inggris Mulai Siapkan Militernya

CB, Jakarta - Inggris telah melakukan persiapan militer untuk menghadapi kemungkinan Perang Dunia III yang dipicu Korea Utara. Persiapan itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa dugaan tes rudal provokatif baru Pyongyang dapat memicu respons militer oleh Amerika Serikat.
Inggris di antaranya mempersiapkan pengerahan kapal induk terbaru Angkatan Laut, HMS Ratu Elizabeth yang akan dikawal beberapa kapal penghancur dan pesawat tempur.

Ads by

"Kami memiliki banyak kapal untuk dikirimkan termasuk kapal penghancur tipe-45, pesawat tempur tipe-23. Kapal induk baru Inggris dapat ditekan pada layanan lebih awal jika semuanya mengarah ke selatan," kata seorang sumber senior Whitehall.

HMS Ratu Elizabeth, kembali ke galangannya di Portsmouth pada Agustus setelah uji coba.
"Ini adalah reaksi untuk melindungi wilayah Inggris, namun dalam kasus ini [Korea Utara], Inggris akan menjadi bagian dari koalisi global yang bersatu. Kami akan melihat dukungan apa yang dapat kami berikan," kata sumber di Angkatan Laut Innggris seperti dikutip dari Telegraph, 9 Oktober 2017.
Sir Michael Fallon, Menteri Pertahanan Inggirs, mengatakan pekan lalu bahwa London terpaksa meningkatkan pengeluaran militernya dalam menghadapi ancaman yang terus meningkat dari negara-negara seperti Korea Utara.

Korea Utara berada di bawah pengawasan ketat di tengah kekhawatiran bahwa pihaknya dapat meluncurkan uji coba rudal jarak jauh lainnya pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 untuk menandai ulang tahun berdirinya partai yang berkuasa.
Retorika dari Donald Trump telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir, yang mendorong pejabat Inggris untuk menyusun rencana militer untuk menanggapi pecahnya permusuhan.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengisyaratkan pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017 bahwa akan mengambil tindakan militer melawan rezim Kim Jong-un, dengan mengatakan "hanya satu hal yang akan berhasil" dalam berurusan dengan negara tersebut.

Credit TEMPO.CO