Rabu, 27 September 2017

Sidang Umum Interpol agendakan pemilihan komite eksekutif

Markas Besar Kepolisian Internasional (International Police/Interpol) di Prancis. (AFP)

Beijing (CB) - Sidang Umum Interpol di Beijing, China, pada 26-29 September 2017 mengagendakan pemilihan ketua komite eksekutif organisasi tersebut.

Untuk memilih ketua komite eksekutif, setiap negara anggota berhak mendapatkan satu suara, demikian laman Interpol yang dipantau Antara di Beijing, Selasa.

Selain pemilihan ketua komite eksekutif, sidang umum ke-86 tersebut juga akan menetapkan dua anggota baru, yakni Palestina dan Kepulauan Solomon.

Sebelumnya ada tiga negara yang melamar menjadi anggota baru badan polisi internasional tersebut.

Namun Kosovo tiba-tiba menarik permohonan menjadi anggota setelah ada beberapa negara yang menolaknya, termasuk Indonesia, karena tidak mengakui kedaulatan negara tersebut.

Di ajang pertemuan tersebut juga digelar pameran peralatan penegakan hukum berteknologi mutakhir.

Para delegasi dari 190 negara juga akan bertukar pengalaman mengenai penegakan hukum di negara masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengirimkan 41 delegasi dari berbagai unsur dan instansi penegakan hukum.

Pada pertemuan serupa tahun lalu di Bali Kepala Badan Keamanan Laut China Meng Hongwei terpilih sebagai Presiden Interpol periode 2016-2020.

Interpol yang berkantor pusat di Lyon, Prancis, merupakan organisasi antarpemerintah yang memfasilitasi kerja sama di bidang penegakan hukum di 190 negara anggota.

Credit antaranews.com

Penembakan terjadi di kompleks istana kepresidenan Filipina

(ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Manila (CB) - Insiden penembakan di kompleks istana kepresidenan Filipina yang menjadi kediaman resmi Presiden Rodrigo Duterte masih diselidiki menurut juru bicara presiden pada Selasa.

Insiden itu terjadi di kamp pasukan keamanan elite di dalam kompleks kepresidenan yang mencakup kediaman resmi Duterte, kata juru bicara Ernesto Abella.

Abella menolak mengungkapkan apakah Duterte berada di istana saat insiden atau memberikan penjelasan rinci mengenai kejadian itu.

"Masih diselidiki dan sifat situasinya perlu diklarifikasi," kata Abella kepada para reporter.

"Kami tidak tahu situasi pasti dari insiden ini," katanya.

Ketika ditanya di mana Duterte saat insiden terjadi, Abella mengatakan "kami tidak punya informasi mengenai itu."

Kelompok pengamanan presiden secara terpisah menyatakan mereka akan menyampaikan keterangan nanti.

Duterte, yang berasal dari Davao, mengatakan dia tidak suka tinggal di kompleks kepresidenan dan sering kembali ke kota asalnya pada akhir pekan.

Credit antaranews.com

Drone amfibi pertama di dunia diproduksi di Shanghai

Ilustrasi (istimewa)

Beijing (CB) - Perusahaan di China memproduksi pesawat amfibi nirawak atau "drone" yang bisa digunakan untuk mengirimkan barang kebutuhan ke wilayah kepulauan dan mampu mendeteksi kapal selam.

Liu Jiandong, pendiri sekaligus direktur UVS Intellegence System, perusahaan swasta di Shanghai, mengatakan bahwa proses produksi drone amfibi U650 telah dimulai.

Produksinya akan beroperasi secara komersial pada tahun ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan pengiriman barang di China dan salah satu perusahaan di Asia Tenggara, demikian Liu sebagaimana dikutip people.cn, Selasa.

Dia menolak menyebut nama kedua kliennya itu atas pertimbangan bisnis, namun nilai kontraknya sangat besar.

"Kami bekerja sama dengan klien dalam negeri untuk mengajukan permohonan pengesahan dari otoritas lalu lintas udara atas pesawat buatan kami yang rencananya digunakan untuk angkutan barang pada tahun depan," ujarnya.

Pengembangan U650 berbasis pesawat amfibi ringan Colyaer Freedom S100 buatan Spanyol yang seluruh hak propertinya telah diakuisisi perusahaan Shanghai itu.

Menurut pihak UVS, drone amfibi buatannya telah melakukan penerbangan perdana di perairan wilayah tengah China pada Desember 2015.

Pesawat tanpa awak sepanjang 5,85 meter yang terbuat dari serat karbon itu bisa bertahan di udara hingga 15 jam dengan kecepatan 180 kilometer per jam dan daya jelajah 2.000 kilometer.

Drone tersebut mampu tinggal landas dan mendarat di landasan pendek tak beraspal, rumput, dan air. Pesawat tersebut juga mampu mengangkut kargo seberat 250 kilogram.

"Pesawat kami bisa terbang dan mendarat di air. Tidak beresiko terhadap manusia di jalur udara," ujar Liu.

Sebagian besar perusahaan kargo di China, seperti China Post dan SF Express telah mulai berinvestasi pada penelitian dan pengembangan drone kargo.

Perusahaan kargo global, Amazon dan DHL Express telah mengerahkan sejumlah drone untuk pengiriman kargo skala kecil dan uji coba serta melanjutkannya dengan model baru.

Selain untuk pengangkutan barang, U650 juga bisa memberikan manfaat bagi pasukan dan warga China di kepulauan di Laut China Selatan, demikian kata Liu.

"Pesawat ini bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang di kepulauan itu beberapa kali dalam sehari dengan biaya murah," ujarnya.

Amfibi drone itu juga mampu melakukan pengintaian dan mampu mengangkut radar, sonar, dan peluru kendali.

Credit antaranews.com

Selasa, 26 September 2017

Kapal Romawi Kuno Ditemukan di Laut Hitam

Salah satu kapal Ottoman yang tenggelam di kedalaman 300 meter di bawah Laut Hitam yang ditemukan tim Proyek Arkeologi Maritim Laut Hitam. (Daily Mail)

CB, Jakarta - Tim arkeologi gabungan dari Inggris, Bulgaria, Swedia, Amerika Serikat, dan Yunani menemukan 60 bangkai kapal berusia 2.500 tahun secara tidak sengaja di Laut Hitam. Kapal-kapal itu berhasil diawetkan karena kurangnya oksigen di "zona mati" Laut Hitam.

Pada awal 2015, tim tersebut berangkat untuk menyelidiki dampak perubahan iklim dan dampak perubahan permukaan laut di Laut Hitam. Secara kebetulan, mereka juga menemukan 60 bangkai kapal kuno termasuk kapal perang dari kerajaan Romawi, Bizantium, dan Ottoman.

image: https://images.tempo.co/?id=650487&width=720

Gambar 3D kapal Romawi dari era 500 sebelum Masehi ditemukan tenggelam di kedalaman 2.000 meter di Laut Hitam. (blackseamap.com)
Ukiran kayu di beberapa kapal tetap utuh selama berabad-abad, sementara tali yang dipelihara dengan baik ditemukan di atas kapal Romawi berusia 2.000 tahun. Kapal abad pertengahan yang berasal dari abad ke-13 atau ke-14 ditemukan diantara 60 kapal karam itu. Kapal bergaya yang tertulis dalam manuskrip Venesia itu adalah satu-satunya kapal yang ditemukan dengan keadaan baik.

"Ini adalah jenis kapal yang menciptakan kerajaan perdagangan Venesia dan Genoa, jenis kapal yang digunakan oleh Tentara Salib," kata seorang anggota proyek tersebut Kroal Batchvarov dari Universitas Connecticut.

image: https://images.tempo.co/?id=650510&width=720

Tim Proyek Arkeologi Laut Hitam sedang mengeksplorasi kapal Romawi kuno berumur 2.500 tahun yang tenggelam di Laut Hitam. (blackseamap.com)
Proyek tersebut dikenal sebagai Proyek Arkeologi Maritim Laut Hitam (Black Sea MAP), melibatkan sebuah tim internasional yang dipimpin oleh University of Southampton. Ekspedisi tersebut telah menjelajahi perairan 1.800 meter (5.900 kaki) di bawah permukaan Laut Hitam sejak 2015 dengan menggunakan kapal lepas pantai yang dilengkapi beberapa peralatan bawah laut paling maju di dunia.
Ed Parker, CEO Black MAP mengatakan, "kapal-kapal yang ditemukan hanya terlihat di mural dan mosaik sampai saat ini." Bangkai kapal ditemukan dengan menggunakan teknik pemindaian laser robot, teknik akustik dan fotogrametri. Sebagian besar kapal yang ditemukan berusia sekitar 1.300 tahun, namun yang tertua berasal dari abad 400-500 SM.

image: https://images.tempo.co/?id=650508&width=720

Tim Proyek Arkeologi Laut Hitam menggunakan dua wahana nirawak bawah laut untuk memindai 60 kapal Romawi kuno di dasar Laut Hitam. (Daily Mail)
Banyak kapal menampilkan fitur struktural, perlengkapan dan peralatan yang hanya dikenal dari gambar atau deskripsi tertulis namun belum pernah terlihat sampai sekarang.
"Kondisi bangkai kapal di bawah sedimen ini sangat mengejutkan, struktural kayunya terlihat bagus seperti baru," kata pemimpin ekspedisi, Jon Adams dari University of Southampton.

image: https://images.tempo.co/?id=650509&width=720

Tim ilmuwan menemukan 60 kapal Romawi kuno saat melakukan penelitian tentang perubahan iklim di Laut Hitam. (Daily Mail)

Credit tempo.co

Ini Senjata Rahasia Militer AS Melawan Rudal Rusia dan Cina

Darpa mengembangkan Flying Missile Rail untuk mengimbangi Rudal Rusia dan Cina. Kredit: UAS Vision

Jakarta - Lembaga sains Pentagon, Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA, telah mulai mengerjakan sebuah pesawat kecil tak berawak (drone) yang memperluas jangkauan rudal udara-ke-udara AIM-120.

Drone “Flying Missile Rail” dapat membantu pasukan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat mengimbangi atau melampaui jangkauan rudal buatan Rusia dan Cina yang semakin meningkat.
AIM-120 yang baru menawarkan jangkauan sekitar 100 mil. Sementara Cina telah menguji rudal tempur tempur jarak jauh yang tampaknya bisa terbang sejauh 200 mil.

Manajer program Jimmy Jones - seorang kolonel Angkatan Udara - menginginkan peluncur robot tersebut murah dan mudah diproduksi sehingga militer dapat dengan cepat mengeluarkan ratusan rudal tepat pada waktunya saat perang.
DARPA mengajukan proposal untuk Flying Missile Rail (FMR) pada awal September 2017. Badan ini mengusulkan untuk menghabiskan US$ 375.000(sekitar Rp 5 miliar) untuk mengembangkan dan menguji produk tersebut setahun ke depan.
FMR merupakan solusi terhadap meningkatnya biaya dan kompleksitas pesawat tempur baru. Jika militer tidak dapat mengembangkan pesawat tempur baru dengan cepat dan murah, mungkin pesawat tersebut dapat dilengkapi dengan awak robot sehingga tidak ada pilot yang mati di dalam pesawat.
"Sebuah pesawat monolitik canggih baru biasanya membutuhkan 10 sampai 25 tahun untuk proses desain, pengembangan dan produksi," tulis Jones kepada industri kedirgantaraan.
Dalam rencana itu, DARPA ingin melakukan dua hal, yaitu mengembangkan desain untuk FMR dan memproduksi duplikat drone tersebut sebanyak 500 unit per bulan. Sebagai gambaran, Angkatan Udara dan Angkatan Laut sama-sama meminta 325 unit AIM-120 untuk tahun 2018 yang berarti tingkat produksi sekitar 27 rudal per bulan. Begitu FMR mencapai area target, kendaraan FMR akan mampu berkeliaran sampai senjata dilepaskan.
Idealnya, FMR akan mampu melakukan lebih dari sekedar meluncurkan AIM-120. "FMR adalah perangkat yang secara opsional dapat tetap berada di sayap pesawat F-16 atau F-18 dan melepaskan rudal AIM-120, atau secara bergantian, terbang menjauh dari pesawat induk yang bertindak sebagai pendorong dan memperluas jangkauan sebuah AIM-120, Bom Diameter Kecil atau payload khusus," tulis Jones.

Rel drone peluncur rudal itu harus kompatibel dengan titik-titik pada F-16 Angkatan Udara dan F/A-18 Angkatan Laut. Mesin ini juga harus memiliki ruang untuk radio dan antena sehingga bisa berkomunikasi dengan pesawat tempur peluncur.

Credit tempo.co

Dituduh Korut Nyatakan Perang, AS Bilang Tak Masuk Akal

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) merespons tuduhan dari Korea Utara (Korut) bahwa Washington sebagai pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Pyongyang. Gedung Putih mengatakan, tuduhan berbahaya seperti itu tidak masuk akal.

”Kami belum mengumumkan perang terhadap Korut. Terus terang, saran itu tidak masuk akal,” kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, kepada wartawan.

Pernyataan Gedung Putih itu merupakan jawaban atas komentar Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho yang menyatakan bahwa Washington sebagai pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Pyongyang.

Menurut Ri, konsekuensinya, Pyongyang berhak menembak jatuh pesawat pembom strategis Washington, bahkan jika tak berada di wilayah udara Korut.

Tuduhan Ri itu mengacu pada pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengumumkan semua opsi ada di meja untuk melawan pemerintah Kim Jong-un. Pengumuman Trump itulah yang dianggap Ri sebagai deklarasi perang.

”Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS yang pertama kali mengumumkan perang terhadap negara kami,” katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (26/9/2017).

”Sejak AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami memiliki hak untuk melakukan penanggulangan, termasuk hak untuk menembak jatuh pembom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami,” papar Ri.

Credit sindonews.com

Menkeu AS: Trump Tak Ingin Perang Nuklir dengan Korut

WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengatakan, Presiden Donald Trump tidak menginginkan perang nuklir dengan Korea Utara (Korut). Menurutnya, pemerintah Trump akan melakukan segalanya untuk menghentikan hal buruk itu terjadi.

”Saya dapat meyakinkan Anda bahwa prioritas utama presiden adalah keamanan rakyat Amerika dan sekutu kami,” kata Mnuchin dalam sebuah wawancara di stasiun televisi ABC.

”Presiden tidak ingin berada dalam perang nuklir. Dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” katanya lagi, yang dilansir Reuters, Senin (25/9/2017).

Mnuchin menolak berkomentar ketika ditanya bagaimana AS harus menanggapi jika rezim Kim Jong-un benar-benar meledakkan bom hidrogen di Pasifik.

”Presiden mengatakan semua pilihan ada di meja,” katanya. ”Presiden memiliki banyak alternatif yang telah dipresentasikan kepadanya, dan dia akan mengambil keputusan saat itu.”

Pada Kamis pekan lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memblokir orang-orang, entitas maupun bank asing yang melakukan bisnis dengan Korut. Mereka yang diblokir tidak akan bisa mengakses sistem keuangan Washington.

Perintah tersebut, kata Mnuchin, memungkinkan dia untuk mengeluarkan sanksi paling kuat yang pernah dilakukan.

Sementara itu, Senator Cory Gardner dalam wawancaranya dengan CBS, mengatakan bahwa ada ruang untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi lagi kepada rezim Pyongyang.

“Kami memiliki banyak cara untuk terus meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara dan negara-negara penggiat Korea Utara,” katanya. Menurutnya, rezim Pyongyang merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima sanksi.

Credit sindonews.com

Moskow: Kematian Jenderal Rusia di Suriah akibat Kemunafikan AS

MOSKOW - Moskow menyalahkan kebijakan Amerika Serikat (AS) atas kematian seorang jenderal Rusia di sekitar Deir ez-Zor, Suriah, akibat tembakan mortir ISIS. Insiden tragis itu dianggap hasil dari kebijakan munafik AS di Suriah.

Moskow tengah berduka atas kematian Letnan Jenderal Valery Asapov, salah satu penasihat militer senior yang ditugaskan untuk membantu pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Komentar Moskow ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov.

”Kematian komandan Rusia adalah harga yang dibayar dengan darah atas kebijakan munafik Amerika di Suriah," kata Ryabkov.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Asapov terluka parah akibat ledakan dari motir yang ditembakkan secara tiba-tiba oleh militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Jenderal Rusia itu akhirnya meninggal.

Menurut Ryabkov, Moskow khawatir bahwa ketika Washington mengklaim tertarik untuk memerangi teroris ISIS, namun menunjukkan hal yang sebaliknya. Rusia, lanjut dia, menginginkan pernyataan Washington tentang memerangi terorisme agar tidak bertentangan dengan tindakannya di lapangan.

Meski AS dan Rusia terus berseberangan dalam kebijakan di Suriah, Ryabkov menjamin kontak intensif kedua pihak masih dipertahankan.

Kementerian Pertahanan Rusia telah menerbitkan gambar udara yang menunjukkan peralatan pasukan khusus Angkatan Darat AS yang berada di Deir ez-Zor, di mana gerilyawan ISIS dikerahkan.

“Pasukan AS tidak menghadapi perlawanan dari militan ISIS, sementara posisi mereka tidak memiliki patroli skrining, yang dapat mengindikasikan bahwa mereka merasa benar-benar aman di wilayah tersebut,” kata kementerian tersebut.

Namun, Komando Pusat AS telah menolak tuduhan Rusia dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Russia Today.

”Tuduhan itu salah. Untuk keamanan operasional, kami tidak mengomentari operasi yang sedang berlangsung atau posisi saat ini dari personel koalisi dan pasukan mitra kami,” kata pihak Pasukan Gabungan Operasi Inherent Resolve.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert juga menolak tuduhan Moskow tersebut. ”Tidak memiliki dasar. Pernyataan pejabat Rusia tidak benar dan tidak membantu,” katanya, yang dilansir Selasa (26/9/2017).

Credit sindonews.com

Oposisi Suriah Sebut Jet Tempur Rusia Bombardir Basis Mereka

DAMASKUS - Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) menuturkan, jet tempur Rusia telah melakukan serangan terhadap basis mereka yang berada di Deir al-Zor. Serangan itu terjadi tidak jauh dari kilang minyak yang direbut SDF dari ISIS beberapa waktu lalu.

SDF merupakan sebuah aliansi oposisi Suriah, yang mayoritas diisi oleh pasukan Kurdi, mengatakan, serangan tersebut menewaskan salah satu anggota mereka dan melukai dua lainnya.

"Pasukan Rusia dan rezim telah melakukan serangan berbahaya terhadap pasukan kita, dengan artileri dan pesawat terbang. Kami tidak akan berdiri dengan lengan disilangkan dan kami akan menggunakan hak sah kami untuk membela diri," kata SDF dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (25/9).

Pekan lalu, Rusia mengancam akan melakukan serangan terhadap basis SDF, jika mereka terus menyerang basis pasukan pemerintah Suriah.

Menurut keterangan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, SDF yang merupakan sebuah milisi yang didominasi orang Kurdi yang mendapat dukungan dari militer AS, telah dua kali menyerang posisi Angkatan Darat Suriah di Deir ez-Zor dengan tembakan mortir dan roket.

Konashenkov juga mengatakan, Moskow menduga SDF berkolusi dengan kelompok teroris ISIS di Deir ez-Zor daripada melawannya. Dia mengatakan, Rusia telah mendeteksi pemindahan anggota SDF dari kubu ISIS di Raqqa, untuk bergabung dengan kelompok itu.

Credit sindonews.com

Rusia dan Pakistan Gelar Latihan Gabungan Kontra Terorisme

Pakistan dan Rusia dilaporkan tengah melakukan latihan gabungan kontra terorisme di wilayah Minralney Vody, Rusia. Foto/Istimewa

MOSKOW - Pakistan dan Rusia dilaporkan tengah melakukan latihan gabungan kontra terorisme di wilayah Minralney Vody, Rusia. Latihan yang akan berlangsung selama dua pekan ke depan itu diberi nama DRUZBA 2017.

Menurut keterangan Inter Services Public Relations, yang merupakan bagian media militer Pakistan, upacara pembukaan DRUZBA 2017 dihadiri oleh pejabat militer senior pasukan khusus kedua negara.

"Latihan tersebut, yang berfokus pada operasi kontraterorisme, penyanderaan dan penyelamatan, penjagaan dan operasi pencarian, akan meningkatkan dan memperkuat hubungan militer antara kedua negara, serta berbagi pengalaman tentara Pakistan dalam perang melawan terorisme," kata pernyataan tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (25/9).

Moskow dan Islamabad telah memperluas kerja sama pertahanan dan ekonomi mereka dalam beberapa tahun terakhir, yang oleh beberapa analis dipandang sebagai penyelarasan regional baru menyusul hubungan yang tegang antara Pakistan dan Amerika Serikat.

Rusia, pada bulan Agustus mengirim empat helikopter tempur Mi-35 ke Pakistan dengan kontrak senilai USD 153 juta yang ditandatangani awal tahun ini. Islamabad, menurut laporan media lokal, juga menunjukkan ketertarikan untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Credit sindonews.com

Kurdi Irak Isyaratkan Merdeka, Tentara Turki di Perbatasan Siap Aksi

Tank-tank tempur Ankara siaga di Silopi, perbatasan Turki-Irak, Senin (25/9/2017). Militer Turki siap bertindak setelah Kurdi Irak menggelar referendum kemerdekaan. Foto/REUTERS/Umit Bektas

ANKARA - Rakyat Kurdi Irak rata-rata menyuarakan untuk merdeka dalam pemungutan suara referendum kemerdekaan. Referendum itu disikapi Turki dengan pengerahan tentara di perbatasan Irak yang kini sudah siap bertindak.

Meski rata-rata warga Kurdi Irak mengisyaratkan merdeka dari Baghdad, namun hasil pengumuman resmi referendum yang digelar hari Senin akan diketahui pada hari ini (26/9/2017).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pemungutan suara referendum kemerdekaan Kurdi Irak. Dia membenarkan bahwa tentaranya sudah berada di perbatasan Irak-Turki. ”Siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya.

Pemimpin Ankara ini sudah memperingatkan bahwa referendum kemerdekaan Pemerintah Otonom Kurdi dapat berakibat konsekuensi yang meluas untuk wilayah tersebut, termasuk aksi militer Turki dan blokade pipa minyak.

“(Sebagai) tetangga, Turki seharusnya tidak mengharapkan kami untuk menutup mata,” kata Erdogan di Twitter melalui akun @RT_Erdogan. ”Kami akan terus bekerja sesuai dengan integritas teritorial Irak,” lanjut dia.

Dia menambahkan bahwa segala yang berkaitan dengan Irak dan Suriah yang menimbulkan ancaman bagi Turki, maka pihaknya akan menggunakan semua opsi.

Komentar Erdogan muncul untuk menggemakan pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki yang berjanji bahwa Ankara akan mengambil setiap tindakan berdasarkan hukum internasional. ”Dan dari kewenangan yang diberikan oleh Majelis Nasional Agung Turki,” kata kementerian itu mengacu pada mandate parlemen untuk aksi militer di Irak untuk menjamin keamanan nasional Ankara.

Suara-suara Kurdi Irak untuk memilih merdeka salah satunya muncul dari Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri Kurdi Irak Falah Mustafa.

“Bangga dan istimewa, telah memilih ‘ya’ dalam anjuran referendum yang bersejarah saat ini tentang kemerdekaan Kurdistan. Ini adalah saat yang tak terlupakan dalam hidup saya!,” tulis Mustafa di Twitter via akun Twitter-nya, @FalahMustafa.

Credit sindonews.com

Terus Ditekan, Pasukan Kurdi Nyatakan Siap Tempur

BAGHDAD - Panglima pasukan Kurdi Irak atau yang disebut juga dengan Peshmerga menyatakan pihaknya siap untuk menghalau setiap serangan yang datang. Pemerintah Kurdi Irak atau KRG mendapat tekanan dan ancaman terkait dengan digelarnya referendum kemerdekaan di wilayah mereka.

"Menurut pendapat saya, Peshmerga dalam keadaan siap tempur. Kami bisa melawan tentara Irak yang terdiri dari jutaan orang, tentara terkuat di wilayah ini pada saat itu, dengan hanya dipersenjatai dengan senapan Kalashnikov. Tentu saja, kami siap melawan (sebuah serangan) oleh siapapun," ucap Panglima Peshmerga, Sirwan Barzani.

Ketegangan terjadi antara Irak, Turki, dan Iran dengan KRG terkait dengan referendum kemerdekaan yang sedang berlangsung di Kurdistan Irak. Dengan alasan bisa menimbulkan kekacauan baru, Ketiga negara tersebut menentang pemungutan suara itu.

Iran berjanji untuk menutup semua penyeberangan perbatasan dengan Kurdistan Irak setelah pemungutan suara kemerdekaan. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap wilayah tersebut jika referendum kemerdekaan berlangsung.

Barzani, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/9), menuturkan, semua blokade atau sanksi tersebut mungkin akan diterapkan kepada KRG. Namun, dia mengaku tidak yakin negara-negara tersebut akan melakukan serangan terhadap mereka.

"Mungkin ini (pernyataan tentang blokade) terkait dengan pemilihan umum, dengan politik domestik di negara-negara ini, jadi mereka menggunakan ancaman semacam itu. Sekarang, seluruh dunia melihat bahwa orang Kurdi dan Peshmerga tidak sama dengan 30 tahun yang lalu. Tidak mudah datang dan membuat blokade atau bertengkar dengan kami," ungkapnya.

Suku Kurdi, yang mengisi sekitar 20 persen populasi Irak, telah mencari bentuk pemerintahan sendiri selama beberapa dekade. Pada tahun 2005, Konstitusi Irak mengakui Kurdistan sebagai daerah otonom yang dijalankan oleh KRG. Referendum kemerdekaan yang digelar hari ini diumumkan oleh Presiden KRG, Masoud Barzani pada bulan Juni.

Credit sindonews.com

Iran Ancam Angkat Kaki dari Kesepakatan Nuklir

NEW YORK - Iran mengaku memiliki banyak sekali opsi jika pada akhirnya Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk membatalkan kesepakatan nuklir. Salah satu opsinya adalah Iran turut angkat kaki dari kesepakatan yang dicapai tahun 2015 lalu tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, salah satu opsi yang akan diambil Iran jika AS membatalkan kesepakatan itu adalah dengan mundur dan melanjutkan program nuklir dengan kecepatan yang sama sebelum kesepakatan itu disepakati.

"Iran memiliki sejumlah pilihan, termasuk mundur dari kesepakatan dan kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam program nuklir ini. Program nuklir Iran ditujukan untuk tujuan damai, namun kami tidak akan menanggapi dan menerima batasan yang secara sukarela kami terima," ucap Zarif dalam wawancara itu, seperti dilansir Russia Today pada Senin (25/9).

Dia menuturkan, jika AS tidak meratifikasi ulang atau memverifikasi kembali perjanjian nuklir pada pertengahan Oktober, Teheran akan mempertimbangkan berbagai pilihan yang mereka miliki saat ini. Zarif, bagaimanapun, mencatat bahwa verifikasi ulang bukan bagian dari kesepakatan dan hanya prosedur internal AS.

"Ini tidak memberikan Presiden Donald Trump dan administrasinya tanggung jawab tersebut, karena satu-satunya wewenang yang telah diakui dalam kesepakatan nuklir untuk memverifikasi adalah Badan Energi Atom Interasional (IAEA)," ucapnya.

Kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), harus dinilai ulang setiap 90 hari oleh presiden AS, sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh Kongres. Batas waktu berikutnya ditetapkan pada 15 Oktober.

Jika Trump memutuskan untuk melakukan ratifikasi ulang, Kongres akan memiliki waktu 60 hari untuk memberikan suara untuk memberlakukan kembali sanksi, yang sebelumnya diangkat di bawah pakta tersebut, dengan imbalan Teheran membatasi program nuklirnya.

Credit sindonews.com

ISIS Tantang Pangeran Harry untuk Bertarung

LONDON - ISIS melemparkan tantangan kepada salah satu penerus takhta kerajaan Inggris, Pangeran Harry. Tantangan itu disampaikan ISIS melalui sebuah propaganda baru yang mereka rilis.

Dalam video berdurasi tiga setengah menit tersebut, ISIS menantang Pangeran Harry untuk berduel satu lawan satu dengan anggota ISIS. Video tersebut menampilkan pendukung ISIS dengan aksen Singapura, di mana dalam video itu juga dia mengajak para pendukung ISIS bergabung dalam perang di Timur Tengah dan Afrika.

Pria tersebut secara langsung menyebut nama Pangeran Harry, yang pernah bertugas sebagai pilot helikopter Apahce di Afghanistan, untuk datang langsung ke Timur Tengah dan berduel dengan mereka.

"Jika Anda cukup jantan, Anda akan datang sendiri ke Timur Tengah. Kami akan mengirim Anda dan Apache Anda ke dalama api neraka," kata pria tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Senin (25/9).

Pria dalam video tersebut diketahui sebagai Megat Shahdan bin Abdul Samad. Pria berusai 39 tahun tersebut diketahui meninggalkan Singapura untuk bergabung dengan ISIS di Suriah pada tahun 2014 lalu.

Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan, mereka telah mengetahui adanya warga mereka yang telah bergabung dengan ISIS, dan berusaha untuk menemukan dan memantau pergerakannya.

"Agen keamanan kami telah mengetahui kehadiran warga Singapura di Suriah, Megat Shahdan bin Abdul Samad, 39, dan telah memantau aktivitasnya. Dipercaya bahwa orang yang menyebut dirinya 'Abu Uqayl' adalah Shahdan," kata kementerian itu.

Credit sindonews.com

Pangeran Harry Ditantang Perang ISIS, Diancam Dikirim ke 'Neraka'

LONDON - Anggota kelompok teroris ISIS menantang Pangeran Harry untuk berperang. Bangsawan Kerajaan Inggris itu juga diancam akan dikirim ke “neraka”.

Melalui sebuah video, anggota kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) asal Singapura yang menantang Pangeran Harry itu menyerukan calon militan untuk memperjuangkan ISIS di Asia, Timur Tengah dan Afrika.

Militan bernama Abu 'Uqayl tersebut terus mengancam Pangeran Harry, yang berbicara tentang serangan teror London Bridge saat dia mengunjungi Singapura pada Juni lalu.

“Kepada Harry, Anda datang ke Singapura dan menceritakan kisah-kisah semacam itu untuk mendapatkan simpati atas serangan teror London?,” katanya.

”Mengapa Anda tidak datang ke sini dan melawan kami jika Anda cukup jantan, sehingga kami bisa mengirim Anda dan (helikopter) Apache Anda ke neraka?,” lanjut Abu ‘Uqayl, seperti dikutip The Independent, Senin (25/9/2017).

Cucu Ratu Elizabeth II ini sebelumnya bertugas di Angkatan Darat Inggris, di mana dia menerbangkan helikopter pengintai Apache di Afghanistan.

Kunjungannya ke Singapura Juni lalu dia manfaatkan untuk berbagi tentang serangan teror di London Bridge, di mana tiga pelaku bersenjata pisau menggunakan sebuah van menabraki para pejalan kaki sebelum menusuk orang-orang di restoran dan pub di sekitar Borough Market.

Delapan orang tewas dan 48 lainnya cedera dalam serangan tersebut. ISIS mengklaim berada di balik serangan mematikan itu.

Sementara itu, pihak berwenang Singapura telah mengidentifikasi pria pengancam Pangeran Harry. Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, militan ISIS itu bernama asli Megat Shahdan bin Abdul Samad, 39. Dia meninggalkan Singapura sejak tahun 2014.

“Agen keamanan kami telah mengetahui selama beberapa waktu tentang kehadiran seorang warga Singapura, Megat Shahdan bin Abdul Samad, 39, di Suriah, dan telah memantau aktivitasnya,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

”Dipercaya bahwa orang yang menyebut dirinya 'Abu Uqayl' adalah Shahdan,” lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

Dilelang, Buku Telepon Hitler Terjual Rp 500 Juta

LONDON - Sebuah buku telepon yang diduga milik pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler terjual seharga USD 44 ribu, atau hampir setengah miliar Rupiah. Buku telepon itu terjual dalam sebuah lelang di rumah lelang di London, Inggris.

Buku yang dilapisi kulit itu berisi lebih dari 200 nama tulisan tangan, alamat dan nomor telepon pejabat tinggi Nazi, termasuk Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Rudolph Hess, Hermann Goering, Joachim Von Ribbentrop, Reinhard Heydrich, Albert Speer dan Albert Bormann, dijual di rumah lelang Henry Aldridge and Son of Devizes, Wiltshire.
Melansir Sputnik pada Senin (25/9), dalam buku telepon itu juga terdapat nomor dan alamat arsitek pribadi Hitler, yakni Albert Speer dan fotografer Heinrich Hoffmann, dua orang yang mengenalkan Hitler kepada Eva Braun, istri dari Reich Ketiga itu.

Buku tersebut ditemukan di Kantor Hitler pada akhir Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, oleh seorang penyelidik kejahatan perang Inggris, Kapten John Hodge. Buku tersebut diduga kuat milik Hilter, karena dalam buku itu tercantum semua nama pejabat tinggi Nazi, kecuali sang Fuhrer.

"Anda memilih orang jahat dan semuanya ada di sana. Satu-satunya orang yang tidak tercatat dalam buku itu adalah Adolf Hitler. Kami tidak tahu pasti siapa pemiliknya, tapi itu jelas milik seorang Nazi yang sangat senior, mungkin sekretaris Goebbels," kata juru lelang Andrew Aldridge.

Buku itu sendiri terlelang dengan harga dua kali lipat dari perkiraan. Rumah lelang awalnya menduga buku telepon itu akan terjual pada kisaran harga USD 20 ribu dan tidak pernah menduga akan terjual hingga harga USD 44 ribu.

Credit sindonews.com

Jabar Teken Kerjasama Provinsi Kembar dengan Incheon

SEOUL - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) diketahui telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan kota Metropolitan di Korea Selatan (Korsel) Incheon. Kegiatan ini merupakan langkah awal menuju kerjasama provinsi kembar antara kedua wilayah.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan Walikota Yoo Jeong-bok di kantor Walikota Incheon. Kerjasama ini merupakan kerjasama pertama yang dilakukan Jabar dengan Korsel.

Menurut keterangan pers Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Seoul yang diterima Sindonews pada Senin (25/9), dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang sering dipanggil Kang Aher ini menawarkan beberapa bidang kerjasama di masa depan. "Propinsi Jabar memiliki SDM paling besar di Indonesia, lebih 47 juta. Kalau kerjasama dengan kami, yang ada hanyalah untung dan untung," kata Aher.

Pada gilirannya, Yoo menuturkan, Incheon merupakan kota terbesar ketiga di Korsel, setelah Seoul dan Busan. Dia menyebut Incheon dan Jabar memiliki visi yang serupa.

"Incheon saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Korsel (setelah Seoul dan Busan), namun dengan visi kita sekarang, ke depannya Incheon bisa menjadi yang terbaik. Tepat kalau bermitra dengan Jabar," ucap Yoo.

Sementara itu, menurut M Aji Surya dari KBRI Seoul, Yoo mengusulkan agar kerjasama yang akan dibangun menggabungkan antara teknologi tinggi, SDM dan lingkungan. Korsel siap berkontribusi untuk ipteknya, sedangkan yang lain dari Jabar atau Indonesia. Yoo sendiri telah beberapa kali berkunjung ke Indonesia dan merasa bahwa kedua belah pihak dapat bekerjasama dengan baik di masa datang.

Aher sendiri diketahui membidik beberapa bidang kerjasama, yakni pendidikan dan pelatihan, lingkungan hidup serta industri. Diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, MoU tentang sister province antara Jabar dan Incheon dilakukan. "Kami tunggu kehadiran Walikota Incheon di Jabar," ucap Aher.

Selain menandatangani LoI, Aher juga berkunjung ke beberapa tempat terkait dengan pelestarian lingkungan dan reklamasi laut serta menemui perwakilan TKI di Korea. Dia mengatakan perlunya kesungguhan untuk bisa membangun bangsa seperti Korsel.

Credit sindonews.com

RI-Singapura Serahkan Perjanjian Batas Maritim ke PBB

Indonesia dan Singapura mendepositkan instrumen ratifikasi perjanjian batas maritim kedua negara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (25/9). (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Singapura mendepositkan instrumen ratifikasi perjanjian batas maritim kedua negara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (25/9).

"Kami mendepostikan instrumen ratifikasi dari perjanjian batas maritim kita dengan Singapura yang instrumen ratifikasinya juga sudah kita pertukarkan pada bulan Januari tahun ini," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Instrumen ratifikasi itu diserahkan secara bersamaan oleh Retno dan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sebuah prosesi di kantor Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Hukum, Miguel de Serpa Soares.

"Penyerahan bersama ini juga dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan Indonesia dengan Singapura," ucap Retno melalui rekaman video yang disebar oleh Kementerian Luar Negeri, Selasa (26/9).

Dalam pernyataan pers bersama kedua negara, disebutkan bahwa Perjanjian RI-Singapura mengenai Batas Wilayah Laut di Bagian Timur Selat Singapura itu ditandatangani di Singapura pada 3 September 2014.

Menlu kedua negara kemudian bertukar instrumen ratifikasi dari perjanjian itu pada 10 Februari dan langsung diberlakukan di hari yang sama.

Perjanjian ini merupakan kesepakatan ketiga mengenai batas wilayah maritim RI dan Singapura. Kesepakatan pertama mengatur batas wilayah di Selat Singapura, yang ditandatangani pada 25 Mei 1973 dan mulai diterapkan pada 29 Agustus 1974.

Setelah itu, kesepakatan kedua yang mengatur batas wilayah RI-Singapura di bagian barat Selat Singapura, diteken pada 10 Maret 2009 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2010.

Credit cnnindonesia.com

China Sebut Cekcok Korut dan AS 'Terlalu Berbahaya'

Dubes China untuk PBB, Liu Jieyi, mendesak agar semua pihak tenang dan duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh mengenai program senjata nuklir Korut. (AFP Photo/Kena Betancur)

Jakarta, CB -- Cekcok terbuka antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pejabat Korea Utara mengenai rudal dan senjata nuklir kian panas. China pun menyebut perseteruan di hadapan publik itu sudah terlalu berbahaya.

"Kami ingin semuanya tenang. Semuanya mulai terlalu berbahaya dan tidak ada yang menginginkan itu," ujar Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liu Jieyi, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (25/9).

Liu pun mendesak agar semua pihak tenang dan duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh mengenai program senjata nuklir Korut.

"Kami berharap [AS dan Korut] dapat melihat bahwa tak ada jalan lain selain negosiasi untuk menyelesaikan isu nuklir di Semenanjung Korea. Alternatif lainnya adalah bencana," ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan setelah cekcok antara Trump dan Korut memanas di sidang Majelis Umum PBB di New York sejak pekan lalu.

Dalam pidatonya, Trump menyebut Korut dan ambisi nuklirnya adalah ancaman besar bagi negaranya. Awalnya, ia mengatakan bahwa AS siap berunding, tapi jika terancam, mereka siap "menghancurkan Korut."

Membalas pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, mengatakan di hadapan Majelis Umum PBB bahwa Trump sebagai orang gila dan sakit secara mental.

Tak lama setelahnya, Trump pun berkicau melalui akun Twitter pribadinya, "Baru saja mendengar Menteri Luar Negeri Korea Utara berbicara di PBB. Jika dia menggemakan pemikiran Little Rocket Man, mereka tidak akan lama lagi!"

Komentar itu pun langsung ditanggapi Ri yang berkata, "Akhir pekan lalu, Trump mengklaim kepemimpinan kami tidak akan lama lagi. Dia mengumumkan perang terhadap negara kami."

Ri menekankan, Korut tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika AS bergerak. Korut bahkan siap menembak jatuh pesawat AS meski tak melewati wilayah negaranya.

"Karena AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami berhak mengambil tindakan balasan termasuk hak untuk menembak jatuh pesawat pembom strategis AS, bahkan ketika mereka belum berada di dalam wilayah udara negara kami," katanya.

Perseteruan kedua negara ini sebenarnya mulai panas sejak awal tahun, ketika pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, dalam pidato Tahun Baru-nya mengatakan bahwa negaranya akan terus mengembangkan rudal balistik antarbenua hingga bisa mencapai wilayah AS.

Kim mengatakan, AS merupakan ancaman bagi Korut karena terus melakukan latihan militer bersama Korea Selatan di dekat perbatasan dengan negaranya.

Setelah sejumlah uji coba rudal, Kim mengancam akan menembakkan rudalnya ke Guam, wilayah AS di Pasifik, melalui Jepang. Korut pun sudah dua kali melontarkan rudal yang melintasi langit Jepang.

Tak tinggal diam, AS mengerahkan sejumlah armada militernya ke dekat Semenanjung Korea, satu tindakan yang dianggap China sebagai sekutu Korut di kawasan, sebagai penambah runyam situasi.

Credit cnnindonesia.com

Jet Pengebom AS Unjuk Gigi di Lepas Pantai Korut

Ilustrasi pesawat pengebom B-1B milik Amerika Serikat. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Pesawat pengebom Lancer B-1B milik Amerika Serikat bersama sejumlah jet tempur lainnya terbang di wilayah udara internasional di lepas pantai Korea Utara bagian timur pada akhir pekan lalu.

"Misi ini menunjukkan tekad AS dan sebuah pesan yang jelas bahwa Presiden Trump memiliki banyak opsi militer untuk mengalahkan ancaman dalam bentuk apa pun," ucap juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Dana White.

"Kami siap menggunakan kapabilitas militer skala penuh untuk mempertahankan dan melindungi AS dan sekutu-sekutu kami," katanya menambahkan.

White menuturkan, Lancer B-1B dikerahkan dari pangkalan militer AS di Guam. Sementara itu, sejumlah jet tempur F-15C lainnya diterbangkan dari basis militer AS di Okinawa, Jepang.

Diberitakan The Strait Times, Pentagon mengatakan patroli militer ini menjadi yang pertama dilakukan angkatan udara AS di wilayah terluar zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Selatan dengan Korut di abad 21.

Patroli tersebut dilakukan di tengah silih ancam perang yang kian memanas antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un.

Pengerahan jet militer ini dilaksanakan tak lama setelah sejumlah pengamat mendeteksi gempa bumi berskala kecil di dekat situs nuklir Korut pada Sabtu (23/9).

Badan Meteorologi Korsel melaporkan gempa sebesar 3 skala richter itu terdeteksi sekitar 49 kilometer dari wilayah Kilju, Provinsi Hamgyong Utara, di mana situs nuklir Punggye terletak.

Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa negara terisolasi itu kembali menguji coba bom hidrogennya. Sebab, uji coba nuklir yang dilakukan Korut selalu memicu gempa bumi.

Uji coba nuklir keenam Korut pada awal September lalu misalnya, memicu gempa bumi sebesar 6.3 skala richter.

Sebelumnya, di sela sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho juga sempat melontarkan ancaman bahwa negaranya bisa saja mempertimbangkan melakukan uji coba bom hidrogen di perairan Pasifik dalam skala terbesar.

Meski begitu, Lembaga Survei Geologi AS (USGS) belum bisa mengonfirmasi sumber gempa terbaru di Korut tersebut.

Di sisi lain, badan gempa bumi China mengatakan gempa kecil pada akhir pekan lalu itu bukan berasal dari uji coba nuklir karena memiliki karakteristik getaran alami.

Comprehensive Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) sebagai organisasi pemantau uji coba nuklir juga menganggap getaran tersebut adalah gempa bumi biasa.

Credit cnnindonesia.com

Krisis Korut, PM Jepang Adakan Pemilu Sela

PM Jepang Shinzo Abe menyatakan bakal menggelar pemilu sela. (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan akan menggelar pemilihan umum sela dengan membubarkan kamar bawah parlemen dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna menggenjot dukungan dan memperkuat kekuasaan partai.

"Saya akan membubarkan Dewan Perwakilan pada 28 September mendatang," kata Abe kepada wartawan dalam jumpa pers pada Senin (25/9).

Pembubaran Dewan Perwakilan merupakan langkah awal untuk menyelenggarakan pemilu. Meski Abe tidak mengatakan waktu yang pasti, namun pemilu dilaporkan akan berlangsung pada 22 Oktober mendatang.

Pemilu diusulkan Abe guna memanfaatkan momentum peningkatan elektabilitasnya dalam beberapa waktu terakhir.

Strategi ini juga dilakukan Abe untuk mempertahankan mayoritas Partai Demokratik Liberal (LDP) di kamar bawah parlemen.

Survei harian bisnis Nikkei pada akhir pekan lalu menunjukkan 44 persen responden memilih LDP, sementara partai oposisi utama, Demokrat, hanya mendapatkan 8 persen suara.

Sementara itu, delapan persen dukungan lainnya mengalir bagi partai baru binaan Gubernur Tokyo Yuriko Koike, Kibo no To atau Partai Harapan.

Survei memaparkan elektabilitas Abe juga meningkat menjadi sekitar 50 persen dari 30 persen pada Juli lalu, menyusul sikap keras Jepang dalam merespons provokasi Korea Utara yang terus mengancam dalam beberapa bulan terakhir.

Survei menunjukkan sebagian besar pemilih menyambut baik citra tegas Abe dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korut.

Abe pun meyakinkan publik Jepang bahwa keputusannya untuk menggelar pemilu sela tidak akan memengaruhi sikap Tokyo dalam merespons Pyongyang.

Dia bahkan berjanji akan meningkatkan tekanan bagi rezim Kim Jong-un jika negara terisolasi itu tak kunjung menghentikan program senjata nuklir dan rudalnya.

Namun demikan, seperlima pemilih yang disurvei mengatakan masih ragu-ragu untuk memilih. Hal ini membuka peluang bagi partai oposisi untuk menarik dukungan dalam pemilu.

Di saay yang sama, sejumlah pengamat seperti Jeff Kingston, direktur Studi Asia dari Universitas Temple, Jepang, menganggap "belum ada partai oposisi yang sebanding [dengan LDP] di Jepang."

"LDP adalah raksasa di antara kurcaci. Butuh skandal besar untuk menggagalkan Abe," kata Kingston.

Masalah Domestik Jepang

Walaupun Abe diprediksi berpeluang besar memenangkan pemilu, sejumlah pertanyaan masih muncul apakah perdana menteri ke-63 itu bisa meraup dua per tiga suara mayoritas parlemen untuk mereformasi konstitusi dan memperkuat militer Jepang yang selama ini menjadi salah satu prioritasnya.

Selain krisis Korut, Jepang juga masih harus menghadapi sejumlah masalah domestik seperti pelemahan ekonomi dan penyusutan tenaga kerja seiring dengan tingkat kelahiran yang rendah.

Pemerintahan Kim Jong-un terus mengganggu keamanan Jepang melalui uji coba peluncuran rudal. (KCNA via REUTERS)

Di sisi lain, analis dari badan riset BMI, Yoel Sano, mengatakan penyelenggaran pemilu sela ini pun diiringi dengan beberapa risiko.

Dia memperingatkan, para pemilih bisa menganggap pemilu sebagai langkah sinis dan oportunis Abe untuk mengalihkan perhatian rakyat dari skandal yang selama ini menggerus popularitas Abe.

"Pemilu ini hanya akan menciptakan kekosongan politik karena dilakukan tepat ketika Jepang membutuhkan kepemimpinan yang kuat, salah satunya dalam menghadapi ancaman Pyongyang," ujar Sano.

"Pemilu cepat ini mungkin terlihat normal bagi Jepang, tapi sulit dimengerti bagi dunia internasional," ucapnya menambahkan seperti dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

Korut Sebut Donald Trump Umumkan Pernyataan Perang

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho menyebut Presiden Donald Trump telah mengumumkan deklarasi perang terhadap negaranya. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pernyataan perang terhadap Korea Utara. Namun, pernyataan Ri itu ditepis oleh Gedung Putih, dan menyebut pernyataan Ri tidak masuk akal.

Mengutip AFP, Ri melontarkan pernyataan bahwa Trump mengumumkan deklarasi perang terhadap Korea Utara saat berbicara kepada wartawan di New York, Senin (26/9).

Ri hadir di New York dan menjadi pembicara dalam forum Majelis Umum PBB, 23 September 2017. Dalam forum itu, Ri menggambarkan Trump sebagai 'orang gila' dan sosok yang sakit secara mental.

Korut Sebut Donald Trump Telah Menyatakan Perang

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Pernyataan Ri di depan Majelis Umum PBB itu menuai komentar Trump. Pada tanggal 23 September, lewat akun Twitternya Trump menulis, "Baru saja mendengar Menteri Luar Negeri Korea Utara berbicara di PBB. Jika dia menggemakan pemikiran Little Rocket Man, mereka tidak akan lama lagi!"

Kicauan Trump itu dinilai Ri sebagai sebuah deklarasi perang.

"Akhir pekan lalu, Trump mengklaim kepemimpinan kami tidak akan lama lagi," kata Ri. "Dia mengumumkan perang terhadap negara kami."

Ri mengatakan, Pyongyang siap mempertahankan negaranya, dan mengambil tindakan tegas, termasuk menembak jatuh pesawat Amerika Serikat.

"Sejak Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap negara kami, kami berhak mengambil tindakan balasan termasuk hak untuk menembak jatuh pesawat pembom strategis AS bahkan ketika mereka belum berada di dalam wilayah udara negara kami," katanya.

"Pertanyaan tentang siapa yang 'tidak akan lama' akan terjawab, nanti," tambah Ri.

Sementara, Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders membantah tuduhan Ri.

"Kami belum mengumumkan perang melawan Korea utara dan terus terang pernyataan itu tidak masuk akal," kata Sarah.

Donald Trump telah memerintahkan pemberian sanksi ekonomi kepada Korea Utara sejak Kamis (22/9). Sanksi tersebut diharapkan akan menekan program rudal dan nuklir Pyongyang.

Trump telah berulangkali memperingatkan Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Trump pun menyatakan masih membuka kemungkinan diplomasi dengan Korea Utara.

Namun, Korea Utara mengabaikan peringatan Amerika Serikat. Korea Utara juga menolak tekanan internasional. Pyongyang justru melakukan uji coba nuklir keenam pada 3 September.

Credit cnnindonesia.com

Korut: AS Nyatakan Perang, Kami Berhak Tembak Jatuh Pembom Strategisnya

NEW YORK - Menteri luar Negeri Korea Utara (Korut) Ri Yong-ho mengatakan, Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang menyatakan perang pertama kali terhadap negaranya. Dengan demikian, kata dia, Pyongyang berhak menembak jatuh pesawat pembom strategis Washington, bahkan jika tak berada di wilayah udara Korut.

Pernyataan diplomat top Pyongyang itu disampaikan kepada wartawan pada hari Senin di New York. Menurut Ri, Presiden AS Donald Trump telah secara efektif mengumumkan perang terhadap Pyongyang, yang berarti bahwa semua opsi ada di meja untuk kepemimpinan negaranya.

”Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS yang pertama kali mengumumkan perang terhadap negara kami,” katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (26/9/2017).

”Sejak AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami memiliki hak untuk melakukan penanggulangan, termasuk hak untuk menembak jatuh (pesawat) pembom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami,” papar Ri.

Sebelumnya, sebuah komite parlemen Korut mengirim sebuah surat terbuka ke beberapa parlemen internasional. Isinya berupa kecaman terhadap sikap agresif Presiden Trump terhadap pemerintah Kim Jong-un.

Surat terbuka itu dikirim pada hari Minggu oleh Komiter Urusan Luar Negeri untuk Majelis Rakyat Agung (parlemen) Korut. Surat itu diterbitkan media pemerintah Korut, tanpa merinci parlemen negara mana saja sebagai penerimanya.

Surat terbuka itu mengutuk pidato Trump di sidang Majelis Umum PBB 19 September 2017. Trump saat itu mengancam akan menghancurkan Korut secara total. Dia juga menghina pemimpin Korut Kim Jong-un dengan sebutan “manusia roket”.

Pyongyang menyatakan, komentar Trump merupakan penghinaan yang tak tertahankan bagi rakyat Korea, sebuah deklarasi perang melawan DPRK—nama resmi Korea Utara—dan ancaman serius terhadap perdamaian global.

”Jika Trump berpikir bahwa dia akan membawa DPRK, (negara) kekuatan nuklir untuk berlutut melalui ancaman perang nuklir, ini adalah salah perhitungan dan ketidaktahuan yang besar,” bunyi surat parlemen Pyongyang.

“Sejak hari pertama mengantor, Trump telah melakukan praktik sewenang-wenang tingkat tinggi, membatalkan undang-undang dan kesepakatan internasional, mengutamakan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan seluruh dunia,” lanjut surat tersebut.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Trump dan Kim Jong-un seperti Anak TK

Menlu Rusia, Sergei Lavrov, menganggap perselisihan retorika antara Donald Trump dan Kim Jong-un seperti bocah di taman kanak-kanak. (Reuters/Maxim Shipenkov)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menganggap perselisihan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, membuat keduanya seperti bocah di taman kanak-kanak.

"Rusia bersama sejumlah negara lain sedang berupaya mencari solusi penyelesaian konflik dengan pendekatan yang masuk akal tanpa emosional--tidak seperti perkelahian anak TK di mana tidak ada orang yang bisa menghentikan mereka [Trump dan Kim Jong-un]," ujar Lavrov.

Lavrov pun meminta semua pihak untuk tenang dan memikirkan solusi dari permasalahan ambisi rudal dan nuklir Korut ini dengan kepala dingin.

"Kita semua harus bisa menenangkan pemikiran yang panas dan juga mengerti bahwa kita semua perlu berhenti. Kita semua perlu berdialog dan berhubungan," papar Lavrov kepada wartawan di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Minggu (24/9).

Komentar Lavrov itu muncul di saat silih ancam perang antara Trump dan Kim Jong-un terus memanas.

Dalam pidatonya di hadapan di sidang Majelis Umum PBB, Trump mengancam akan menghancurkan Korut dan menyebut Kim Jong-un sebagai "manusia roket" yang sedang bunuh diri dengan terus meluncurkan provokasinya.

Menanggapi pernyataan itu, Kim Jong-un menyerang balik Trump dengan menyebutnya sebagai "orang tua gila". Korut juga memperingatkan bahwa AS akan membayar segala ancamannya kepada Korut "dengan mahal."

Sementara itu, selama ini Rusia berupaya menekankan kepada seluruh pihak untuk mengutamakan jalan dialog dalam menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea itu.

Moskow bahkan menyambut baik upaya negara ketiga yang ingin menengahi konflik tersebut. Lavrov mengatakan, sejauh ini, Swiss telah menawarkan diri untuk menjadi mediator.

Diberitakan AFP, bersama China yang merupakan sekutu dekat rezim Kim Jong-un, Rusia juga tengah mendorong usulan bersama untuk memulai dialog dengan Korut.

Dalam usulan tersebut, Pyongyang diminta menghentikan program senjata nuklirnya dengan imbalan penangguhan latihan militer bersama antara AS dan Korea Selatan.

Namun, AS menolak proposal tersebut dan menganggapnya sebagai penghinaan. Washington bahkan mengatakan negaranya tidak akan menawarkan insentif hanya untuk berunding dengan Korut.

Menanggapi penolakan itu, Lavrov justru menganggap negara-negara yang menolak proposal itu "tidak sesuai" dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jalan damai dalam penyelesaian krisis tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Trump Ancam Hancurkan Kim Jong Un di Twitter

Donald Trump mengancam akan menghancurkan Kim Jon Un melalui cuitan di Twitter sementara aksi anti-AS berlangsung di Pyongyang. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengunggah cuitan di akun resmi Twitternya yang mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong Un setelah menteri luar negeri negara itu mengecam keras Trump di PBB.

"Baru mendengar pidato Menteri Luar Negeri Korea Utara di PBB. Jika dia mengemukakan pikiran Manusia Roket Kecil, mereka tidak akan lama lagi beredar!" tulis Trump.

Belum jelas apakah cuitan Trump ini merujuk pada Menlu Korea Ri Yong Ho atau Kim Jong Un atau Korea Utara.

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho mengatakan pada Sidang Umum PBB bahwa mensasar wilayah daratan AS dengan roket tidak bisa dihindari setelah “Presiden Setan” Trump menyebut pemimpin Korea Utara "manusia roket".

Donald Trump dan Kim Jong UN terus menerus saling mengancam dan menghina sementara Pyongyang berupaya mengembangkan kemampuan rudal berkepala nuklir untuk mencapai AS.

Trump berulang kali menegaskan akan mencegah Korea Utara mencapai ambisinya itu.

Dalam pernyataan langsung yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya, Kim Jong Un menyebut Trump "orang tua gila" yang akan dijinakkan dengan api.

Pernyataan Kim ini dikeluarkan setelah dalam pidato di PBB, Trump mengancam akan "menghancurleburkan" negara berpenduduk 26 juta itu.

Para pelajar ikut dalam aksi anti-AS di Pyongyang sementara pemimpin pemerintah Korea Utara dan AS saling melontarkan ancaman. (KCNA/via REUTERS.)

Korea Utara melakukan uji coba keenam bom nuklir yang merupakan bom terkuatnya pada 3 September. Langkah ini membuat PBB kembali menjatuhkan serangkaian sanksi baru.

Pyongyang membalas dengan mengatakan akan melakukan uji coba bom hidrogen di Lautan Pasicik.

"Hanya harapan kosong untuk mempertimbangkan Korea Utara akan berubah sikap sedikitpun hanya karena sanksi yang lebih keras dari kekuatan musuh," ujar Menlu Ri Yong Ho di Sidang Umum PBB, Sabtu (23/9).

Sementara itu, pesawat pengebom B-1B milik Angkatan Udara AS yang dikawal oleh sejumlah jet tempur bergerak di kawasan udara internasional di perairan sebelah timur Korea Utara pada Sabtu (23/9).

Ini adalah langkah Pentagon untuk memperlihatkan sejumlah opsi militer yang bisa digunakan oleh Presiden Trump jika memutuskan untuk menggempur negara pimpinan Kim Jong Un itu.

Credit cnnindonesia.com

Kapal China Dekati Kepulauan Sengketa dengan Jepang

Pulau sengketa antara China dan Jepang di Laut China Timur. (Dok. commons.wikimedia.org/Al Jazeera English)

Jakarta, CB -- Empat kapal patroli laut China dilaporkan berlayar di dekat kepulauan di Laut China Timur yang selama ini menjadi sengketa dengan Jepang. China menyebut kepulauan itu Diaoyu, sementara Jepang menamainya Diaoyu.

Petugas penjaga pantai Jepang melaporkan keempat kapal itu memasuki perairan tersebut sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat dan bergerak ke arah barat daya. Otoritas Jepang mengatakan insiden itu merupakan yang kedua kalinya terjadi sejak Kamis lalu.

Sementara itu, melalui sebuah pernyataan, Badan Kelautan China mengatakan kapal penjaga pantai itu hanya "berpatroli di perairan China di kepulauan Diaoyu."

Tokyo sudah berulang kali melontarkan keluhan kepada Beijing yang dianggap meningkatkan ketegangan di kawasan dengan membiarkan kapal patrolinya berlayar di sekitar kepulauan itu.

Diberitakan AFP, sengketa pulau dengan sumber daya mineral melimpah ini menjadi salah satu ganjalan dalam hubungan kedua negara yang terbilang kompleks.

Meski sempat mencair dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan masih mewarnai relasi kedua negara, khususnya ketika bersentuhan dengan persaingan regional dan kenangan pahit masa kolonialisme Jepang di Negeri Tirai bambu.

Selain Jepang, China juga terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan sejumlah negara lain.

Bejing mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei.

Walaupun Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) telah mematahkan klaim China tersebut pada Juli 2016, pemerintahan Presiden Xi Jinping berkeras menganggap wilayah itu sebagai bagian dari kedaulatannya.

Credit cnnindonesia.com

Masuk Parlemen, Anti-Muslim Janji Rebut Kembali Jerman

Meski hampir pasti memenangkan kembali kursi kanselir Jerman, Angela Merkel kini mesti menghadapi tekanan dari partai ekstrem kanan. (Reuters/Hannibal Hanschke)

Jakarta, CB -- Alternatif Jerman (AfD), partai ekstrem kanan pertama yang memenangkan kursi parlemen dalam 60 tahun terakhir, bersumpah akan merebut kembali negara yang sejarahnya sempat ternoda oleh kekejaman Nazi itu.

Alexander Gauland, juru bicara federal untuk partai anti-imigrasi dan anti-Muslim tersebut, menyatakan akan "merebut kembali negara dan warga kami" setelah diproyeksikan berakhir di posisi ketiga dalam pemilihan umum Jerman, Minggu (25/9).

Hasil awal pemilu yang memberikan AfD lebih dari 13 persen suara itu disebut oleh para pemimpin partai lain sebagai "gempa bumi politik" untuk negara tersebut.

Gauland berjanji partainya akan memberikan oposisi keras terhadap pemerintahan yang baru, setelah Kanselir Angela Merkel hampir dipastikan kembali menjadi orang nomor satu Jerman. "Kami akan memburu mereka, kami akan memburu Merkel atau siapapun," ujarnya.

Sementara itu, massa berkumpul di luar kantor pusat AfD di Berlin untuk memprotes hasil pemilu.

Julius, salah satu pedemo yang enggan memberikan nama lengkapnya, mengatakan kesuksesan partai tersebut adalah "kesedihan bagi Jerman."

"Hasil pemilu ini sangat mengejutkan," ujar laki-laki berusia 25 asal Berlin itu.

"Saya tidak pernah menyangka AfD akan mendapatkan suara hingga 13 persen. Ini adalah kesedihan bagi Jerman, terutama jika kita melihat kembali sejarah negara ini.

"Kita mesti menunggu dan melihat berapa banyak anggota parlemen AfD yang akan duduk di Bundestag, tapi sayang sepertinya bakal ada sekitar 90 orang di sana--hasil yang mengejutkan bagi Jerman."

AfD mendapatkan suara yang cukup kuat, terutama di Jerman Timur, termasuk Berlin. Menurut hitung cepat oleh Infratest Dimap, daerah tersebut menyumbang 21,5 persen suara, sementara wilayah Barat berkontribusi 11 persen.

Hasil ini membuat AfD kemungkinan besar menjadi partai terbesar kedua setelah Uni Kristen Demokrat, partai berhaluan tengah kanan yang dipimpin Merkel.

Elgin dan Friedhelm, pasangan asal Berlin, datang untuk memprotes hasil pemilu itu setelah melihat hasil hitung cepat di televisi.

"Kami tidak percaya AfD mendapatkan 13 persen suara dari seluruh penjuru negeri," ujarnya kepada CNN. "Ini adalah bencana besar."

"Membayangkan partai sayap kanan kini bergerak menuju parlemen Jerman adalah sesuatu yang kami pikir tidak akan pernah terjadi lagi di Jerman, setelah apa yang terjadi di masa lalu."

Credit cnnindonesia.com

PM Palestina akan kunjungi Gaza untuk rekonsiliasi

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah akan melakukan perjalanan ke Jalur Gaza pada 2 Oktober sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dengan Hamas, yang memerintah wilayah kantong tersebut, menurut pernyataan pemerintah pada Senin.

Kunjungan itu dilakukan menyusul konsesi Hamas usai berdialog dengan Mesir, yang mendesak kelompok itu untuk mengambil langkah guna melakukan rekonsiliasi dengan Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Fatah dan Hamas berseteru selama satu dekade, dengan pemerintahan terpisah masing-masing di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

"Perdana Menteri Rami Hamdallah memutuskan setelah berkonsultasi dengan Presiden Mahmoud Abbas bahwa pemerintah akan menggelar rapat mingguan di Gaza pekan depan," kata juru bicara pemerintah Yusuf Al Mahmoud dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Palestina WAFA.

"Hamdallah dan para pejabat pemerintah akan tiba di Gaza pada Senin pekan depan untuk mulai mengambil alih tanggung jawab pemerintah setelah Hamas mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan komite administratif dan memungkinkan pemerintah mengambil alih tanggung jawab penuh."

Hamas mengumumkan sepekan lalu bahwa mereka sepakat mengambil kebijakan untuk mengatasi perpecahan dengan Fatah melalui pembubaran badan yang dianggap sebagai pemerintah tandingan yang dikenal dengan komite administratif dan bersedia menggelar pemilu menurut warta kantor berita

Credit antaranews.com

Pemimpin Hamas tegaskan seruan rekonsiliasi

Arsip Foto. Pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh menyapa warga saat merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan atas Israel usai konflik delapan hari di Kota Gaza, Kamis (22/11). (REUTERS/Suhaib Salem)

Rafah (CB) - Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh kembali menegaskan kesiapan partainya untuk rekonsiliasi Palestina pada Selasa (19/9), saat dia kembali dari Mesir ke Jalur Gaza.

Pada Minggu, partai Islamis yang mengendalikan Gaza itu mengumumkan kesediaannya memenuhi serangkaian tuntutan dari partai pesaing Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan mendukung rencana pemilihan umum baru.

Pemimpin di antara konsesi yang diperantarai Mesir membubarkan komite administratif yang dipandang sebagai pemerintah tandingan bagi pemerintah pimpinan Abbas di Tepi Barat.

"Komite administratif di Jalur Gaza tidak lagi berfungsi," kata Haniyeh dalam konferensi pers di perbatasan Rafah dengan Mesir.

"Kami sekarang siap menyambut pemerintah konsensus nasional di Jalur gaza."

Ia menambahkan partainya siap kembali ke Mesir untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Fatah mengenai langkah selanjutnya.

"Kami siap kembali ke Kairo dalam beberapa hari untuk melanjutkan dialog," katanya, menekankan bahwa dia "berkomitmen pada kesuksesan" rekonsiliasi.

Pada Senin, Haniyeh berbicara dengan Abbas untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, dan para pejabat Fatah mengatakan mereka berharap perdana menteri Rami Hamdallah mengunjungi Gaza dalam beberapa hari.

Hamas memaksa Fatah keluar dari Gaza dalam perang pada 2007, dan beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya gagal.

Jajak pendapat Selasa menunjukkan dua per tiga warga Palestina menginginkan Abbas lengser, dan hanya seperempat yang mendukung pemimpin 82 tahun itu.

Pemilihan presiden belum diselenggarakan sejak 2005, sementara pemilihan anggota parlemen terakhir terjadi tahun 2006.

Hasil jajak pendapat Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 67 persen warga Palestina ingin Abbas turun, naik dari 62 persen tiga bulan lalu.

Di Tepi Barat, tempat basis Abbas, 60 persen warganya juga menginginkan dia lengser sementara di Gaza 80 persen yang ingin dia mundur, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com