Jumat, 22 September 2017

Iran Tegaskan Kesepakatan Nuklir Tidak Bisa di Negosiasi Ulang

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan kesepakatan Iran dengan kekuatan dunia tidak dapat dinegosiasikan ulang. Ini merupakan respon atas permintaan yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan kesepakatan 2015, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya yang disengketakan sebagai pengganti meringankan sanksi ekonomi. Presiden AS Donald Trump menyebut kesepakatan itu sebagai "rasa malu" dalam pidatonya yang pertama di PBB.

"Ada beberapa diskusi oleh beberapa orang bahwa kesepakatan nuklir tidak terlalu buruk tapi seharusnya tidak bertahan seperti itu. Ini adalah kesepakatan yang bagus tapi kita harus duduk lagi dan berdebat untuk melihat apakah hal itu dapat diperbaiki. Jika memiliki kekurangan, kami bisa memperbaikinya," Rauhani.

"Mereka diberi tahu dengan jelas dan pasti (oleh kami) bahwa kesepakatan nuklir tidak dapat dinegosiasikan kembali," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (21/9).

Hal senada sebelumnya disampaikan oleh Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini. Dia mengatakan, semua pihak dalam perjanjian nuklir Iran tetap mematuhi sepenuhnya kesepakatan tersebut. Mogherini menekankan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi mencegah serangan militer ke Iran.

Menyebut negosiasi itu sebagai sebuah diskusi yang jujur, Mogherini mengatakan bahwa kesepakatan itu dikancah untuk semua pihak agar menyetujui bahwa tidak ada negara yang melanggar persyaratan kesepakatan tersebut.

Dalam sebuah referensi yang jelas mengenai kritik Trump baru-baru ini atas kesepakatan itu, Mogherini berpendapat bahwa tidak perlu melakukan negosiasi ulang bagian-bagian dari kesepakatan tersebut. "Di antara isu yang diangkat dalam pertemuan itu adalah komitmen Washington terhadap kesepakatan tersebut," Mogherini menegaskan.

Credit sindonews.com

Tillerson: Kesepakatan Nuklir Iran Harus Berubah Jika Ingin AS Bertahan

NEW YORK - Kesepakatan nuklir Iran harus diubah jika Amerika Serikat (AS) tetap berada di dalamnya. Hal itu dikatakan diplomat utama AS, yang menunjukkan bahwa pembatasan utama pada program nuklir Iran harus diperluas.

Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson, mengatakan bahwa kesepakatan nuklir tersebut harus diubah atau AS tidak akan bertahan.

Tillerson mengatakan klausul "matahari terbenam", di mana beberapa pembatasan kesepakatan mengenai program nuklir Iran berakhir dari tahun 2025, menjadi perhatian khusus.

"Jika kita tetap bertahan dengan kesepakatan Iran maka harus ada perubahan yang terjadi padanya. Ketentuan sunset sebenarnya tidak masuk akal," katanya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/9/2017).

"Itu cuma menendang kaleng di jalan yang sama agar seseorang di masa depan mendapatkan kesepakatan," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam pidato perdananya di sidang Majelis Umum PBB, Presiden AS Donald Trump menuduh Iran mengekspor kekerasan, pertumpahan darah dan kekacauan. Ia juga menyebut Iran berusaha memproyeksikan pengaruhnya di Yaman, Suriah dan tempat lain di wilayah yang penuh konflik sektarian antara Muslim Sunni dan Syiah

"Kami tidak bisa membiarkan sebuah rezim pembunuh melanjutkan kegiatan yang mendestabilisasi ini sambil membangun rudal berbahaya, dan kita tidak dapat mematuhi sebuah kesepakatan jika memberikan perlindungan untuk pembangunan program nuklir," kata Trump.

Dia menyelamatkan kata-katanya yang paling keras untuk pakta 2015 yang ditandatangani oleh Iran dan enam negara besar di mana Teheran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan kelonggaran sanksi ekonomi.

"Kesepakatan Iran adalah salah satu transaksi terburuk dan paling sepihak yang pernah dilakukan Amerika Serikat. Terus terang, kesepakatan itu memalukan bagi Amerika Serikat, dan saya rasa Anda belum pernah mendengar yang terakhir - percayalah," kata Trump.

Credit sindonews.com

Iran: AS Akan Bayar Mahal Jika Batalkan Kesepakatan Nuklir

NEW YORK - Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan, Amerika Serikat (AS) akan membayar harga yang sangat mahal jika mereka memutuskan untuk membatalkan kesepakatan nuklir Iran. AS di bawah pemerintahan Donald Trump memang sangat tidak menyetujui kesepakatan tersebut, karena dinilai cacat dan hanya menguntungkan Iran.

"AS akan membayar "biaya tinggi" jika memutuskan untuk menghapus kesepakatan nuklir penting antara Teheran dan kekuatan dunia," kata Rouhani saat melakukan wawancara dengan CNN, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (19/9).

"Keputusan seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa untuk AS, namun pada saat yang sama umumnya akan menurunkan dan memotong kepercayaan internasional yang ditempatkan kepada AS," sambungnya.

Sebelumnya, perwakilan AS dan Iran terlibat dalam perang kata-kata mengenai bagaimana aktivitas nuklir Teheran harus diawasi. Kedua perwakilan itu berdebat sengit dalam pertemuan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria.

Dalam pertemuan itu, AS kembali mendesak IAEA untuk melakukan verifikasi, dengan melakukan pemantauan langsung di situs nuklir Iran, termasuk milik militer Teheran. Sementara itu, Iran menyatakan program nuklir mereka akan terus berlanjut dan tidak perlu adanya pemantauan langsung.

IAEA sendiri memiliki wewenang untuk meminta akses ke fasilitas di Iran, termasuk fasilitas militer, jika ada indikasi baru dan kredibel mengenai aktivitas nuklir terlarang di sana.

Namun, kepala IAEA yang baru, Yukiya Amano mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Iran terkait dengan kesepakatan tersebut. "Komitmen terkait nuklir yang dilakukan oleh Iran di bawah JCPOA sedang dilaksanakan. Iran sekarang tunduk pada rezim verifikasi nuklir paling kuat di dunia," ucap Amano.

Credit sindonews.com

Militer Iran Ancam Israel, Bikin Tel Aviv dan Haifa Jadi Debu

TEHERAN - Militer Iran mengancam Israel dengan akan membuat Tel Aviv dan Haifa hancur menjadi debu. Ancaman dibuat menjelang pertemuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela sidang ke-72 Majelis Umum PBB.

Ancaman dilontarkan Panglima Tertinggi Angkatan Darat Republik Islam Iran, Seyyed Abdolrahim Mousavi.

”Kami akan menghancurkan entitas Zionis (Israel) secepat kilat, dan dengan demikian mempersingkat 25 tahun yang masih tersisa,” kata Mousavi. Waktu 25 tahun tersebut mengacu pada ancaman yang pernah disampaikan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahwa Israel akan runtuh dalam waktu seperempat abad ke depan.

”Saya memperingatkan entitas (Zionis Israel) untuk tidak melakukan tindakan bodoh terhadap Republik Islam Iran,” katanya. ”Setiap tindakan bodoh akan membuat Tel Aviv dan Haifa menjadi debu,” lanjut Mousavi, seperti dikutip The Jerusalem Post, semalam (20/9/2017).

Mousavi mengatakan bahwa dunia tidak akan melupakan kejahatan yang dilakukan oleh Israel yang dia sebut sebagai rezim Zionis yang arogan. Ancaman Mousavi yang pertama kali dipublikasikan kantor berita Iran, Tasnim, itu dibuat setelah seorang pejabat Israel membuat pernyataan mengenai kehadiran militer Iran di Suriah.

”Dia (pejabat Israel) harus menundukkan kepala dan menghitung berapa lama lagi dia harus hidup. Setiap kesalahan yang dibuat oleh entitas (Zionis) ini akan membuatnya bertahan kurang dari 25 tahun yang telah berlalu, dan Iran akan menghancurkan entitas ini dengan kecepatan cahaya,” ujar Mousavi tanpa menyebut nama pejabat Israel yang dia maksud.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan akan menyampaikan kepada pemerintah Trump tentang kekhawatiran Israel soal ancaman dari aktivitas program nuklir Iran. Netanyahu telah secara vokal melakukan advokasi untuk menentang kesepakatan nuklir antara Iran dengan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, China, Jerman, Inggris dan Prancis) pada tahun 2015 silam.

Presiden Trump sendiri juga membenci kesepakatan nuklir Iran yang tercapai di era pemerintahan Barack Obama.

”Gagasan (kesepakatan nuklir) Iran adalah salah satu transaksi terburuk yang pernah saya lihat, setidaknya semaksimal mungkin kesepakatan itu terus berlanjut,” kata Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One pada pekan lalu.

Credit sindonews.com

Tanpa AS, Puluhan Negara Teken Larangan Penggunaan Nuklir

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara lain memutuskan untuk memboikot perjanjian larangan penggunaan nuklir dalam pertemuan tahunan PBB tersebut. (Reuters)

Jakarta, CB -- Puluhan negara menandatangani larangan penggunaan senata nuklir, ditengah tingginya tensi dunia akibat uji rudal dan nuklir Korea Utara pada Rabu (20/9). Adapun Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara lain memutuskan untuk memboikot acara tersebut dalam pertemuan tahunan tersebut.

Perjanjian larangan tersebut akan berlaku pada 90 hari setelah 50 negara mengesahkannya. Hanya beberapa negara yang akan menyetorkan ratifikasi mereka pada hari yang sama.

"Masih ada sekitar lima belas ribu senjata nuklir yang ada. Kami tidak dapat membiarkan senjata kiamat ini membahayakan dunia dan masa depan anak-anak kita," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saa membuka acara penandatanganan perjanjian, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/9).

Pada awal bulan ini Korea Utara melakukan uji senjata nuklir keenam dan terbesar. Presiden A.S. Donald Trump pun beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup provokatif. Trump mengancam Amerika Serikat akan menghancurkan Korea Utara jika tidak menghentikan aktivitas nuklirnya.

Perjanjian tersebut diadopsi pada bulan Juli oleh dua pertiga dari 193 negara bagian U.N. setelah berbulan-bulan pembicaraan, yang diboikot Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan lainnya. Mereka malah menjanjikan komitmen perjanjian non-proliferasi yang telah berlangsung puluhan tahun dan bertujuan untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir dan senjata.

Amerika Serikat, Inggris dan Perancis termasuk di antara sembilan negara yang diyakini memiliki nuklir.

Terkait kesepakatan nuklir Iran, Presiden Donald Trump menyatakan sudah memiliki keputusan yang akan diumumkan pada Oktoer mendatang. Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani berharap Amerika Serikat tetap konsisten dan tidak keluar dari kesepakatan yang dilaksanakan pada 2015kaku

Credit cnnindonesia.com

PBB Ganjar Menlu RI Penghargaan

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dilaporkan telah menerima penghargaan "Agent of Change" dari UN Women, Global Partnership Forum (GPF). Acara penganugerahan ini digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

UN Women dan GPF menyebut bahwa sebagai Menlu Perempuan pertama RI, Retno adalah sosok panutan dan sumber inspirasi bagi jutaan wanita baik di Indonesia maupun dunia.

Sementara itu, Retno dalam pernyatanya menyatakan, penghargaan ini akan menjadi bahan bakar bagi dia untuk bekerja lebih keras lagi. Dia juga menyatakan Indonesia akan selalu berada di garis terdepan dalam mendorong dialog. Melalui dialog, konflik dapat dicegah dan perbedaan mampu dijembatani. Hal ini diakuinya tidaklah terlepas dari “insting keibuan” yang dimilikinya sebagai seorang perempuan.

“Indonesia akan terus berkontribusi pada perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Perempuan telah menjadi kekuatan dan bagian dari solusi untuk menyelesaiakan tantangan dunia," ucap Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (21/9).

“Penganugerahan award ini akan menjadi pendorong agar saya bekerja lebih keras lagi. Bekerja lebih keras bagi rakyat dan bangsa Indonesia, bagi perdamaian dan kesejahteraan global, serta bagi para wanita di seluruh dunia," sambungnya.

UN Women sendiri adalah lembaga PBB yang bertugas memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara GPF adalah lembaga non-profit yang bertujuan memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. GPF memiliki komitmen untuk mendukung PBB dalam memajukan pembangunan berkelanjutan.

Credit sindonews.com

RI Dorong Palestina-Israel Berdiri Berdampingan

Menlu Retno Marsudi mendorong Gerakan Non-Blok untuk mendukung pengakuan kedaulatan Palestina. (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggalang dukungan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk mendorong penerapan solusi damai dua negara untuk menyelesaikan masalah pendudukan Israel di Palestina.

"Saya optimistis bahwa two-state solution (solusi damai dua negara) di mana kedua negara, Palestina dan Israel, hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai," kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina di New York, Amerika Serikat, Selasa malam (19/9).

Solusi damai dua negara mengharuskan Israel mengakui Palestina sebagai negara independen di barat Sungai Yordania. Perbatasan antara kedua negara masih diperdebatkan karena Israel tidak setuju pada gagasan pemimpin Palestina soal perbatasan antara kedua negara.

"Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina."

Dalam pertemuan yang berlangsung di sela pembukaan Sidang Mejelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 itu, Retno juga mendesak seluruh negara GNB untuk mengakui kemerdekaan, kedaulatan, serta status keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Selain itu, Retno juga mendorong negara GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk membujuk pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina.

“Indonesia juga mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap konflik Palestina-Israel. Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan disetiap nafas diplomasi Indonesia,” kata Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan penting bagi negara GNB untuk juga lebih memperhatikan dan meningkatkan bantuan terhadap pembangunan Palestina.

Mantan duta besar RI di Belanda itu mendorong negara GNB untuk meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas yang mampu membantu pembangunan dan penguatan institusi nasional Palestina.

Credit cnnindonesia.com

Sokong Kemerdekaan Palestina, Menlu Retno Galang Dukungan Gerakan Non-Blok

NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi aktif menggalang dukungan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) guna membantu Palestina merdeka dari Israel.

“Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina bertajuk “50 Tahun Okupasi Israel di Palestina”.

Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 19 September 2019 waktu setempat.

Menlu perempuan pertama Indonesia ini mengingatkan bahwa tahun 2017 merupakan tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhiri 50 tahun pendudukan Israel di Palestina yang telah berlangsung sejak 1967.

Gencarnya Menlu Retno menggalang dukungan negara-negara GNB itu sebagai komitmen kuat Indonesia untuk perjuangan mewujudkan hak-hak Palestina. ”Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan di setiap napas diplomasi Indonesia,” ucap Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (21/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, diplomat top Indonesia ini menyerukan agar GNB mendorong masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina. Menurutnya, penting bagi anggota GNB untuk mengambil langklah konstruktif agar dapat segera dicapai solusi yang adil, abadi, komprehensif dan damai untuk masalah Palestina.

”Saya optimistis bahwa two-state solution, d imana kedua negara—Palestina dan Israel—hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai,” ucap Menlu Retno.

Dia mengusulkan 4 langkah yang dapat ditempuh anggota GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Pertama, Indonesia mengajak GNB memperkuat upaya bersama untuk meningkatan status Palestina di tingkat internasional, termasuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

”Bagi negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia mengharapkan dapat segera mengakuinya,” seru Menlu Retno.

Kedua, Indonesia menyerukan bagi negara anggota GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, agar dapat menggunakan kedekatannya untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya terhadap Palestina.

Ketiga, Indonesia mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap situasi dan konflk Palestina-Israel.

Keempat, Indonesia mendorong negara-negara anggota GNB untuk mengambil langkah meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Palestina. ”Kita perlu lebih meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi nasional Palestina,” tutur Retno.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu Palestina yang dilakukan melalui Komite Palestina GNB yang dibentuk pada KTT ke-7 GNB tahun 1983. Komite Palestina GNB melaksanakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri baik di sela-sela KTM GNB, Sidang Majelis Umum PBB, maupun pertemuan yang dilaksanakan secara khusus terkait dengan perkembangan konflik Israel-Palestina.

Credit sindonews.com

Menlu Myanmar: Situasi di Rakhine Siap Meledak

Isu Rohingya kembali menjadi sorotan setelah rangkaian kekerasan lagi-lagi memanas di Rakhine. (AFP Photo/Ye Aung Thu)

Jakarta, CB -- Tak lama setelah Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa Rakhine sudah stabil, Menteri Luar Negeri Myanmar, Tin Maung Swe, justru mengatakan kondisi di pusat krisis kemanusiaan itu "siap meledak."

Tin mengatakan, konflik akan memanas karena berbagai komunitas di Rakhine masih memendam rasa saling tidak percaya, terutama antara mayoritas Buddha dan minoritas Muslim Rohingya.

"Mereka tidak percaya satu sama lain. Situasi siap meledak," ujar Tin kepada Reuters, Selasa (19/9).

Hasil pengamatan seorang jurnalis AFP di lapangan juga menunjukkan fakta serupa. Menurutnya, militer dan warga Rakhine masih membakar rumah-rumah Rohingya, yang membuat kaum minoritas itu melarikan diri ke Bangladesh.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan isi pidato Suu Kyi selaku pemimpin defacto Myanmar yang untuk pertama kalinya buka suara mengenai Rakhine pada Senin (18/9).

Dalam pidato tersebut, Suu Kyi memastikan bahwa sudah tidak ada lagi bentrokan bersenjata dan operasi pembersihan sejak 5 September lalu.

Penerima Nobel Perdamaian itu juga mengatakan, pemerintah Myanmar sudah mempromosikan harmoni antara Muslim dan mayoritas Buddha di Rakhine.

Suu Kyi bahkan memastikan, Myanmar siap menerapkan rekomendasi dari komisi hak asasi manusia untuk Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan.

Salah satu isi rekomendasi tersebut adalah mengkaji ulang hukum yang berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan bagi satu etnis. Hukum ini membuat Rohingya tak bisa mendapatkan kewarganegaraan.

Isu Rohingya kembali menjadi sorotan setelah rangkaian kekerasan lagi-lagi memanas di Rakhine. Bentrokan ini bermula ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Militer pun melakukan operasi pembersihan untuk memusnahkan ARSA dari tanah Rakhine. Namun ternyata, militer dan warga sekitar juga mengincar sipil Rohingya hingga merenggut sekitar 1.000 nyawa dan membuat ratusan ribu orang kabur ke Bangladesh.

Myanmar menganggap ARSA sebagai kelompok teroris. Sementara itu, ARSA sendiri mengklaim bahwa mereka menjalankan aksinya demi memperjuangkan hak Rohingya yang selama ini menjadi korban diskriminasi dan kekerasan di Myanmar.

Credit cnnindonesia.com

India tunjukkan dukungan kepada Myanmar dengan pasokan senjata

New Delhi (CB) - India mempertimbangkan memasok senjata ke pemerintah Myanmar sebagai tanda dukungan kuat bagi tetangga itu, yang menghadapi kecaman atas tindakan kerasnya terhadap Rohingya, yang dibahas dalam kunjungan kepala angkatan laut Myanmar, kata pejabat India, Kamis.

Kedua pihak juga berbicara tentang pelatihan pelaut Myanmar dengan kursus tingkat tertinggi, yang diajarkan kepada perwira militer di lembaga pertahanan khusus India.

Keputusan India membahas peningkatan kerja sama militer dengan tetangganya di timur itu diperkirakan menjadi bagian dari dorongan untuk melawan pengaruh China di wilayah tersebut.

Hal tersebut terjadi pada saat negara Barat meningkatkan tekanan pada pemerintah Myanmar atas kekerasan terhadap Rohingya di wilayah baratlaut, negara bagian Rakhine.

Pada Rabu, Panglima Angkatan Laut Myanmar Laksamana Tin Aung San bertemu dengan Menteri Pertahanan India Nirmala Sitaraman dan kepala angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara India.

Kedua pihak membahas pasokan kapal patroli lepas pantai, menurut seorang pejabat militer. Kepala angkatan laut Myanmar juga mengunjungi lokasi pembangunan kapal angkatan laut di Mumbai sebagai bagian dari perjalanan empat hari, yang berakhir pada Kamis.

"Myanmar adalah pilar kebijakan Look East kami dan urusan pertahanan merupakan bagian besar dari hubungan tersebut," kata pejabat tersebut.

Pada 2013, India menawarkan untuk memasok peralatan seperti senjata artileri, radar dan alat penglihatan malam ke tentara Myanmar. Sejak saat itu, fokusnya telah beralih ke kerja sama angkatan laut karena India berusaha untuk mendorong mundurn pengaruh China di wilayah tersebut.

Kedua pihak diharapkan meningkatkan patroli terkoordinasi di Teluk Benggala yang membantu kedua angkatan laut beroperasi bersama.

"Fakta bahwa pemerintah India menerima perwira militer tingkat tinggi pada saat masyarakat internasional mengkritik militer mengirimkan sebuah isyarat," kata K Yhome, yang mengkhususkan diri pada kebijakan lingkungan India di Observer Research Foundation berbasis di New Delhi.

"Pesannya adalah India bersama dengan pemerintah Myanmar sejauh menyangkut isu Rohingya," katanya.

Sejak kemelut meletus di Rakhine pada bulan lalu, New Delhi mendukung pemimpin Aung Saan Suu Kyi, yang mengecam serangan pegaris keras terhadap pasukan keamanan, yang memicu tindakan keras militer terhadap Rohingya. Demikian laporan Reuters.

Credit antaranews.com

Warga Myanmar halangi pengiriman bantuan kepada Rohingya

Pengungsi Rohingya di Teknaf yang berada di depat perbatasan Bangladesh-Myanmar mengerumuni bantuan makanan cepat saji dari pemerintah dan rakyat Indonesia, Rabu 20 September 2017. (KBRI Bangladesh)

Sittwe (CB) - Ratusan warga Myanmar mencoba menutup jalan pengiriman bantuan kepada masyarakat Rohingya di negara bagian Rakhine, tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh militer berusaha melakukan pembersihan suku.

Reuters melaporkan, saksi mengatakan bahwa pengunjuk rasa melemparkan bom molotov sebelum akhirnya polisi membubarkan mereka dengan mengeluarkan tembakkan ke udara.

Unjuk rasa tersebut menjadi bukti peningkatan permusuhan kelompok, yang dapat mempersulit pengiriman bantuan, dan terjadi ketika Presiden AS Donald Trump menyerukan pengakhiran segera kekerasan, yang menimbulkan kekhawatiran akan peralihan pemerintahan Myanmar ke kekuasaan militer.

Pengiriman bantuan itu, yang diselenggarakan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dikirim ke negara bagian utara, tempat serangan gerilyawan pada 25 Agustus memicu serangan militer.

Kekerasan tersebut menyebabkan lebih dari 420.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya, Bangladesh, namun masih banyak yang tertinggal di Myanmar. Mereka bersembunyi karena takut terjebak dalam kekerasan lebih lanjut tanpa adanya bahan makanan dan persediaan lainnya, menurut para pekerja bantuan.

Sekitar ratusan orang mencoba menghentikan sebuah kapal yang mengangkut penuh, sekitar 50 ton persediaan bantuan di sebuah dermaga, di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittwe, pada Rabu, kata kantor penerangan pemerintah pada Kamis.

Pengunjuk rasa,beberapa membawa tongkat dan jeruji logam, melemparkan bom molotov dan sekitar 200 polisi memaksa mereka untuk membubarkan diri dengan mengeluarkan tembakkan ke udara, kata seorang saksi, ia menambahkan bahwa melihat sejumlah orang terluka.

Delapan orang ditahan, menurut pernyataan tertulis yang dikeluarkan kantor penerangan pemerintah setempat.

Juru bicara ICRC tidak segera bersedia memberikan tanggapannya. Polisi di Sittwe juga tidak segera bersedia dimintai keterangan.

Ketegangan antara masyarakat kebanyakan yang merupakan pengikut Buddha dan warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine telah terjadi selama beberapa dasawarsa namun memuncak dalam sejumlah kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

Pertempuran terkini terjadi pada Agustus, ketika gerilyawan Rohingya menyerang sekitar 30 pos polisi dan sebuah markas tentara, menewaskan sekitar 12 orang.

Pemerintah mengatakan lebih dari 400 orang, kebanyakan dari mereka adalah pemberontak, tewas sejak saat itu.

Sejumlah kelompok pemantau dan warga Rohingya yang melarikan diri mengatakan bahwa tentara dan masyarakat Buddha Rakhine telah melakukan kampanye yang bertujuan untuk mengusir penduduk Muslim dan membakar desa mereka.

Myanmar menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa pasukannya menyasar pemberontak Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA), yang mereka anggap dalang pembakaran rumah dan penyerangan terhadap warga.

Credit antaranews.com

Presiden Prancis sebut serangan ke Rohingya sebagai "genosida"

Arsip Foto. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kepala Staf Angkatan Darat Prancis Jenderal Pierre de Villiers tiba di mobil komando untuk parade militer tradisional Bastille Day di Champs Elysees di Paris, Prancis, Jumat (14/7/2017). (REUTERS/Stephane Mahe)

Paris (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu waktu setempat mengatakan serangan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar sebagai "genosida".

Prancis akan bekerja sama dengan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengecam "genosida yang sedang berkembang ini, pembersihan etnis ini," kata Macron dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Prancis TMC.

Penggunaan kata "genosida" oleh Macron menjadi serangan verbal terkerasnya terhadap operasi militer terhadap Rohingya.

Lebih dari 420.000 anggota minoritas muslim itu melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

"Kita harus mengecam pembersihan etnis yang sedang terjadi dan bertindak," kata Macron.

Ia juga "meminta kekerasan diakhiri, meminta akses kemanusiaan..." di bawah perlindungan PBB.

"Ketika PBB mengeluarkan kecaman, ada konsekuensi yang dapat memberikan kerangka kerja untuk intervensi di bawah PBB," katanya.

Rohingya, yang kebanyakan muslim, menghadapi diskriminasi berkepanjangan di Myanmar yang kebanyakan penduduknya penganut Buddha.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB sudah menggambarkan serangan sistematis pasukan keamanan terhadap minoritas Rohingya sebagai "contoh pembersihan etnis dalam buku teks" menurut warta kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Meksiko cari penyintas gempa, berpacu dengan waktu

Prajurit dan regu penyelamat bekerja di reruntuhan bangunan setelah gempa bumi di Mexico City, Meksiko, Rabu (20/9/2017). (REUTERS/Henry Romero)

Mexico City (CB) - Regu penyelamat bekerja hingga menjelang fajar pada Kamis demi menyelamatkan seorang anak sekolah berusia 12 tahun dan korban selamat lain, yang kemungkinan terjebak di bawah reruntuhan di pusat kota Meksiko.

Gempa berkekuatan 7,1 pada skala Richter pada Selasa adalah yang paling mematikan di Meksiko dalam 32 tahun belakangan.

Sedikitnya, 237 orang tewas dan 1.900 lagi luka-luka, sementara lebih dari 50 korban selamat diungsikan dari beberapa tempat bencana tersebut.

Petugas setempat pun berjanji melanjutkan pencarian dan penyelamatan, seperti di bangunan sekolah roboh di kota Meksiko selatan. Regu penyelamat Angkatan Laut berhasil berkomunikasi dengan anak perempuan berusia 12 tahun itu, namun mereka masih belum dapat membongkar reruntuhan untuk menyelamatkannya.

Sebelas anak lain diselamatkan dari sekolah Enrique Rebsamen, tempat siswa berusia sekitar enam sampai 15 tahun, namun 21 siswa dan empat orang dewasa telah tewas.

Regu penyelamat sebelumnya telah melihat sebuah tangan yang menonjol dari puing-puing, dan anak perempuan itu menggoyangkan jarinya saat ditanya apakah dia masih hidup, menurut penyiar Televisa, yang memiliki akses khusus ke tempat kejadian untuk memberikan liputan langsung tanpa henti.

Namun, sekitar 15 jam dalam usaha penyelamatan tersebut, Laksamana Jose Luis Vergara mengatakan tim penyelamat masih belum bisa menentukan lokasinya.

"Ada seorang gadis yang hidup di sana, kami cukup yakin akan hal itu, tapi kami masih belum tahu bagaimana caranya menyelamatkannya," kata Vergara kepada Televisa, sebagaimana dilaporkan Reuters.

"Waktu yang telah berlalu akan mempersulit kemungkinan menemukan korban terjebak reruntuhan yang masih hidup atau dalam kondisi baik," katanya.

Saat Vergara berbicara, petugas penyelamat membentuk rantai manusia dan mengeluarkan banyak bongkahan beton besar sambil diterangi lampu sorot.

Di seluruh pusat Meksiko, petugas setempat tidak berani menggunakan peralatan berat karena takut menghancurkan orang di bawahnya.

Di ibu kota, regu penyelamat diikuti relawan dan saksi menggunakan anjing, kamera, pelacak gerakan dan penangkap panas untuk mencari kemungkinan korban hidup.

Sekitar 52 bangunan runtuh di kota Meksiko dan sejumlah lagi di negara bagian sekelilingnya.

Credit antaranews.com

Penjelasan ilmiah mengapa Meksiko diguncang gempa dahsyat

Operasi pencarian dan penyelamatan berlangsung di lokasi gedung roboh akibat gempa di Condesa, Kota Meksiko, Meksiko, pada gambar dari media sosial, Selasa (19/9/2017). (Rafael Arias/Social Media/via REUTERS)

Jakarta (CB) - Dua gempa bumi dahsyat dalam jangka 12 hari telah mengguncang Meksiko untuk meruntuhkan bangunan-bangunan, membuat orang-orang panik berlarian ke jalan, dan menewaskan ratusan orang yang tidak bisa menyelamatkan diri dari timbunan gedung-gedung ambruk.

Pada 7 September gempa dahsyat 8,1 magnitudo yang merupakan gempa terdahsyat yang menghajar Meksiko dalam seratus tahun terakhir itu mengguncang negeri itu untuk meluluhlantakkan bagian selatannya yang berdekatan dengan pusat gempa yang terletak di Samudera Pasifik.

Lalu Selasa 19 September gempa bumi 7,1 magnitudo yang berpusat di 100 mil dari tenggara Mexico City menciptakan kerusakan hebat di ibu kota Meksiko itu. Gempa itu terjadi bertepatan dengan peringatan gempa bumi 1985 yang menewaskan 10.000 orang di Meksiko.

Mengapa Meksiko terus diguncang gempa dahsyat?Lokasi Meksiko membuatnya rentan diguncang gempa bumi dahsyat karena nagara ini berada di zona subduksi.
Zona subduksi adalah bagian Bumi di mana satu lempeng kerak bergeser pelan satu sama lain di bawahnya. Pada kasus Meksiko, sebuah lempeng Pasifik, yakni Cocos, perlahan-lahan bergerak ddi bawah lempeng benua Amerika Utara.
Dari waktu ke waktu, tekanan tercipta karena friksi antara lempeng satu dengan lempeng lainnya, dan pada satu tahap tertentu tegangan itu menjadi demikian besar sehingga melepaskan energi besar dalam bentuk gempa bumi.
Zona subduksi bertanggung jawab atas dua gempa bumi yang belakangan terjadi di sepanjang pantai barat Amerika Tengah, dari Meksiko Tengah sampai Panama, kata Gavin Hayes, pakar geofisika dari Survei Geologi AS (USGS).
Subduksi-subduksi lain ditemukan di seluruh dunia dan dipercaya sebagai pemicu gempa-gempa bumi paling dahsyat di dunia.
Kenyataannya, gempa bumi berkekuatan 9,0 magnitudo atau lebih tinggi lagi, hanya terjadi di zona subduksi itu, kata Hayes. Contoh-contohnya adalah gempa 9,1 magnitudo di Jepang pada 2011, gempa 9,1 magnitudo di Aceh pada 2004, gempa 9,2 magnitudo di Alaska pada 1964 dan gempa 9,5 magnitudo di Chile pada 1960.

Mengapa gempa di Meksiko tidak lebih kuat tapi dampaknya luar biasa merusakkan?Kedua gempa bumi yang mengguncang Meksiko bulan ini terjadi di dalam Lempeng Cocos yang tenggelam, ketimbang di antara Lempeng Cocos dan Lempeng Amerika Utara.
Seandainya dua gempa bumi itu terjadi di antara kedua lempeng tersebut, maka itu akan menghasilkan energi superdahsyat. Gempa bumi yang terjadi di perbatasan lempeng biasanya melibatkan patahan-patahan yang lebih besar dan untuk itu akan melepaskan energi yang lebih besar yang menciptakan guncangan pada wilayah yang lebih luas. Namun gempa-gempa itu biasanya terjadi sangat jauh dari permukaan, kata Hayes.
Gempa bumi yang terjadi di dalam lempeng cenderung lemah, tetapi kejadiannya tercipta di daerah yang lebih dekat ke permukaan Bumi. Akibatnya gempa-gempa seperti ini menyebabkan kerusakan mahahebat terhadap apa pun yang berada di atasnya.
Gempa bumi 7 September di Meksiko lalu lebih kuat dari gempa yang terjadi Selasa malam lalu itu, tetapi gempa yang pertama itu tidak terlalu merusakkan karena episentrumnya jauh dari wilayah padat penduduk.
Sebaliknya gempa yang terjadi sehari lalu itu, episentrumnya jauh lebih dekat ke Mexico City yang disebut Hayes dibangun di atas cekung sedimen. Posisi geologis semacam itu membuat guncangan gempa terasa lebih dahsyat ketimbang gempa yang terjadi di wilayah bukan cekung sedimen.

Seberapa sering gempa bumi dahsyat terjadi?Biasanya, satu kali gempa bumi berkekuatan 8 magnitudo atau di atasnya terjadi di dunia setiap tahun. Menurut Dr. Hayes, lusinan gempa berkekuatan 7 magnitudo ke atas terjadi setiap tahun di dunia.
Dr. Hayes mengatakan 2017 adalah relatif lebih jarang terjadi gempa. Mengapa? Karena, berdasarkan catatan USGS, "baru terjadi" 4.200 gempa bumi berkekuatan 4,5 magnitudo ke atas di seluruh dunia sepanjang tahun ini. Bandingkan dengan dua tahun sebelumnya, 2016 dan 2015, di mana masing-masing terjadi 5.100 gempa bumi dengan kekuatan relatif sama. Bahkan pada 2014, terjadi sekitar 6,000 gempa bumi.

Credit antaranews.com

Rabu, 20 September 2017

TNI AU dan Angkatan Udara Malaysia Gelar Latihan Elang Malindo

SLEMAN - TNI Angkatan Udara (AU) dan Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) menggelar latihan militer bersama di Pangkalan Udara Adisutjipto Yogyakarta.

Latihan militer dengan sandi Elang Malindo tersebut digelar selama lima hari, sejak Senin kemarin hingga Jumat 22 September 2017.

Latihan militer ini untuk ke 26 kalinya. Dalam latihan ini, Angkatan Udara Indonesia dipimpin Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI Yadi Indrayadi. Sementara Angkatan Udara Malaysia dipimpin Panglima Operasi Udara TUDM Letjen Dato Sri Hj Abdul Mutalib bin Hj Ab Wahab.

Koordinator lapangan Elang Malindo ke-26, Kolonel Pnb Ferdinand Roring mengungkapkan, latihan militer Elang Malindo ini bukan latihan aliansi militer, melainkan kerja sama pengetahuan dan pengalaman militer terutama angkatan udara di kedua negara.

“Secara politis kegiatan ini juga bagian dari diplomasi persahabatan antara anggota ASEAN,” kata Ferdinal Roring yang kesehariannya menjabat Paban III/ Lat Sopsau Mabesau tersebut.

Menurut Ferdinan, selain diisi dengan berbagai paparan dan diskusi mengenai operasi penerbangan militer dari kedua negara, latihan milter Elang Malindo juga diisi acara kunjungan ke spot-spot penyelenggara pendidikan Sekbang AU yang ada di Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Pangkoopsau II Marsda TNI Yadi Indrayadi mengatakan, kegiatan ini tidak hanya sebagai kerja sama antara TNI AU dan TUDM dalam menjalin kerja sama, tapi juga untuk meningkatkan kualitas personel serta memantapkan koordinasi dalam pelaksanaan operasi udara antara kedua angkatan udara.

“Dengan peningkatan kemampuan personel dan mantapnya hubungan persahabatan tentu akan lebih memperkokoh, saling pengertian dan rasa saling percaya antara TNI AU dan TUDM,” ucapnya.

Credit sindonews.com

Indonesia-GNB berkomitmen perjuangkan Palestina di PBB

Menlu Retno Marsudi (depan kiri) di markas besar PBB di New York, AS, pada Senin (18/9). (ANTARA News/UN Photo/Mark Garten)

New York (CB) - Indonesia bersama negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) menunjukkan komitmen mereka untuk membantu perjuangan rakyat Palestina pada pertemuan tingkat menteri di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Selasa.

"Palestina ada di jantung politik Indonesia dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara Non Blok di Markas PBB, New York, Selasa.

Pada pertemuan tingkat menteri tentang Palestina tersebut, disepakati sejumlah isu yang perlu didorong untuk memperjuangkan Palestina.

Di antaranya adalah pentingnya upaya meningkatkan status Palestina di panggung internasional.

Dalam hal itu, Menlu Retno meminta negara-negara Gerakan Non Blok yang belum mengakui Palestina untuk segera mengakuinya serta mendorong agar Palestina diakui dan menjadi salah satu anggota PBB.

Kedua, pentingnya upaya diplomatik di semua tingkatan untuk menyampaikan keprihatinan terhadap upaya-upaya ilegal dari Israel dan menciptakan suatu kondisi yang kondusif agar negosiasi bisa dilakukan kembali.

"Kita juga meminta negara-negara Non Blok yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk memberikan tekanan kepada Israel," kata Retno.

Selain itu perlunya langkah di dalam organisasi internasional untuk menyuarakan perlawanan yang kuat kepada Israel dan mendukung lebih perjuangan rakyat Palestina, kata Menlu.

Dan yang terakhir adalah mengenai pentingnya mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mendukung rakyat Palestina dalam bentuk bantuan pembangunan kapasitas.

"Di dalam Debat Umum saat Wapres (Jusuf Kalla) nanti akan bicara, insya Allah kita juga akan bawa isu Palestina ini," kata Menlu.

Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 telah dibuka pada Selasa sementara Wapres Jusuf Kalla, yang memimpin delegasi Indonesia, dijadwalkan akan menyampaikan pidatonya di depan mimbar PBB pada Kamis (21/9).

Credit antaranews.com

Panglima TNI: Indonesia butuh alutsista terbaik dunia

Ziarah Panglima TNI Di Yogyakarta. Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo (kanan) bersama KSAD Jenderal TNI Mulyono (kedua kanan), KSAL Laksama TNI Ade Supandi (kedua kiri) dan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memanjatkan doa di makam Jendral Besar Soedirman, Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, DI Yogyakarta, Selasa (19/9/2017). Ziarah tersebut dalam rangka peringatan HUT TNI ke-72 tahun 2017. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Yogyakarta (CB) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan alat utama sistem persenjataan terbaik di dunia untuk mendukung kemampuan TNI menjaga dan melindungi kedaulatan negara.

"Kita doakan semoga pejabat-pejabat negara ini sadar bahwa ancaman semakin jelas dan kita perlu memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) nomor satu di dunia," kata Panglima Gatot seusai berziarah di Makam Panglima Besar Jenderal Soedirman, di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas perlu dijaga dengan dukungan alutsista yang memadai. "Kita kan tahu luas wilayah kita bukan main, sehingga harus dijaga bukan hanya dengan doa saja," kata dia.

Ia berharap pengadaan alutsista dengan kualitas terbaik segera direalisasikan. Apalagi, pengadaan alutsista itu, menurut dia, juga telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Presiden sudah memerintahkan 18 bulan yang lalu, TNI hanya memberikan spek (spesifikasi) saja," kata dia.

Pembelian pesawat TNI, menurut dia, harus dipastikan bisa digunakan untuk bertempur dan dilengkapi dengan senjata yang lengkap.

"Jangan kita membeli pesawat yang tidak ada senjata, senjatanya pura-pura. Jumlahnya (pesawat) seribu tapi kalau tidak punya senjata, itu untuk demonstrasi saja," kata dia.

Credit antaranews.com

Hilangnya Hutan Picu Peningkatan Badai

Ilustrasi Hutan

CB, BOGOR -- Bencana alam berupa badai menimpa sejumlah negara dan kawasan di dunia, mulai dari badai Hato di Hong Kong, badai Harvey di Texas, badai Irma di Florida, serta badai Noru di Jepang. Teori baru menunjukkan bahwa hutan di dunia dapat melindungi daratan dari badai siklon.

Tutupan hutan yang semakin berkurang meningkatkan frekuensi dan level kerusakan akibat badai-badai tersebut. Ini adalah hasil penelitian kolaboratif yang dilakukan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Penelitian ini menunjukkan badai siklon sangat terkait dengan dinamika atmosfir. Perubahan pada salah satunya akan memicu perubahan pada lainnya.

Senior Research Associate CIFOR, Douglas Sheil mengatakan siklon dan hutan memiliki karakteristik sama, yaitu curah hujan tinggi, dan sama-sama berasal dari atmosfir. Bukti menunjukkan hutan menguras dan meminimalisir uap yang membangkitkan dan mendukung badai ke daratan dengan cara menyerap kelembaban atmosfir di laut.

"Penelitian kami menunjukkan hutan dapat melindungi wilayah benua dan daratan dari badai ekstrem," kata Sheil melalui siaran tertulis kepada Republika, Selasa (19/9).

Proses pembentukan siklon dan lamanya bertahan bergantung pada pasokan uap air yang memadai. Sheil percaya bahwa badai siklon tidak dapat mempertahankan diri di atas atau jika badai ini berdekatan dengan hutan yang luas. Ini karena hutan otomatis menyerap kelembabannya di atas tanah.

Hutan juga bisa mengurangi banjir, kekeringan, dan badai lain yang menghancurkan. Sheil dan rekan-rekannya Anastassia Makarieva and Victor Gorshkov berpendapat bahwa mempertahankan hutan alam adalah strategi tepat untuk menjamin kualitas air dan stabilisasi iklim.

Credit republika.co.id

Planet X Akan Menabrak Bumi hingga Kiamat, Fakta atau Hoax?

Ilustrasi Planet. REUTERS.

CB, Jakarta - Peringatan dari NASA bahwa akan terjadi bencana, bahkan kiamat, akibat lintasan ‘Planet X’ memotong orbit Bumi ternyata merupakan berita palsu atau hoax. Badan antariksa Amerika itu telah membantah berita tersebut.

Berita itu berasal dari News4KTLA yang menerbitkan artikel bahwa NASA mengkhawatirkan kemungkinan bahwa lintasan Planet X atau Nibiru akan berpotongan dengan orbit Bumi, dan berdampak pada kehidupan di Bumi.

Sebelumnya, Doomsayer atau orang yang memprediksi akhir dunia, mengatakan bahwa selama beberapa dekade Planet X atau Nibiru memiliki kapasitas untuk bertabrakan atau lewat di dekat Bumi, dengan konsekuensi bencana.

NASA dituding menolak untuk memperingatkan warga dunia, padahal telah mengetahui hal ini selama bertahun-tahun. Planet ini menurut periset Caltech, memiliki massa sekitar 10 kali dari Bumi dan membutuhkan waktu sekitar 15 ribu tahun untuk membuat orbit penuh mengelilingi matahari.

Juru bicara NASA, Heather Cartwright, mengatakan “meskipun ilmuwan kami di NASA telah menekankan selama bertahun-tahun bahwa Nibiru tidak ada, kami siap mengungkapkan fakta tentang keberadaannya. Yang benar adalah, kami telah melacak objek itu dalam satu dekade dan objek itu menuju planet Bumi.”

“Namun benda itu hanya akan melintas, bukan menimbulkan tabrakan atau kiamat seperti yang diramalkan oleh periset Caltech. Tidak perlu menimbulkan kepanikan massal.”

Dalam artikelnya, News4KTLA juga menulis dengan mengutip ahli riset Caltech (California Institute of Technology), Randall Smith. “Pernyataan NASA yang menyebutkan Planet itu hanya akan terbang mendekat menghina penelitian kami," kata Smith. "Kami memiliki bukti nyata yang membuktikan bahwa Nibiru langsung menuju Bumi dengan tabrakan yang akan menghancurkan kehidupan. NASA hanya berusaha menghindari kepanikan dan kekacauan massa di dunia. Namun, kita juga berhak mengetahui bahwa kehidupan hanya tingal menghitung hari.”

Belakangan, Snopes.com menemukan bukti bahwa kabar yang dirilis News4KTLA adalah hoax. News4KTLA tak lain dari situs palsu yang meminjam nama televisi Los Angeles (KTLA). "NASA sekali lagi tidak pernah mengeluarkan peringatan tersebut dan menyatakan bahwa Planet Nibiru tidak pernah ada," kata laman itu.

Berita soal planet Nibiru sendiri dibangun berdasarkan prediksi seorang numerolog Kristen bernama David Meade yang mengklaim bahwa dunia akan kiamat pada 23 September 2017 dengan keyakinan sebuah planet akan bertabrakan dengan Bumi.

Credit tempo.co

Tim Indonesia Hadiri Sidang Ledakan Kilang Montara di Sydney

abc.net.au

CB, Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengirimkan lima perwakilannya untuk menghadiri pengadilan di Sydney, Australia. Hal ini terkait dengan kasus pencemaran laut akibat meledaknya kilang minyak Montara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus ini melibatkan perusahaan pelat merah Thailand, yakni Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

“Tim kita berisi lima orang akan pergi ke pengadilan di Sidney. Minggu ini, tim berangkat,” ucap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2017.

Luhut mengatakan lima perwakilan tersebut antara lain ahli bidang kerusakan safety engineering dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta perwakilan pemerintah dari Kabupaten Flores. Selain itu, ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal, disebut termasuk dalam lima orang yang akan diberangkatkan tersebut.

Delapan tahun lalu, tepatnya 29 Agustus 2009, ladang minyak Montara yang dikelola PTTEP meledak. Karena ledakan itu, sekitar 300 ribu liter minyak dimuntahkan ke lautan dalam kurun waktu sepuluh hari.

Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor ikut tercemar akibat tumpahan minyak mentah dan zat beracun lain dari anjungan Montara.

Tujuh tahun kemudian, sekitar 13 ribu petani rumput laut asal Pulau Rote dan Kabupaten Kupang, NTT, melayangkan gugatan class action terhadap PTTEP Australasia ke Pengadilan Federal Australia. Para petani yang diwakili Daniel Sanda menggugat perusahaan tersebut atas tuduhan pencemaran minyak di wilayah perairan Laut Timor.

Hingga kemudian pada Januari 2017, Pengadilan Federal Australia di Sydney memenangkan gugatan class action tersebut. Gugatan yang dilayangkan Daniel itu menjadi salah satu upaya petani rumput laut mendapatkan hak dari perusahaan pencemar PTTEP Australasia. Hal ini dilakukan setelah usaha rumput laut mereka gagal total akibat pencemaran minyak.

Credit tempo.co

India Selidiki Dugaan Pakistan Sokong Program Nuklir Korut

NEW DELHI - Kementerian Luar Negeri India mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan bahwa Pakistan menyokong program senjata nuklir Korea Utara (Korut). New Delhi berjanji akan meminta pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang membantu ambisi nuklir Pyongyang.

“Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj menyesalkan tindakan Korut baru-baru ini dan menyatakan bahwa hubungan perkembanganny harus dieksplorasi dan pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawabannya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Raveesh Kumar.

Kumar tidak secara langsung menyebut nama Pakistan dalam komentarnya. ”Anda cukup bahan untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang kami bicarakan,” katanya ditanya apakah penyelidikan dilakukaan terhadap dugaan keterlibatan Pakistan, seperti dilansir Sputnik, semalam (19/9/2017).

Pakistan, sebuah negara nuklir rival utama India, telah berkali-kali dituduh membantu Korea Utara dalam mengejar ambisi nuklirnya. Pada tahun 2004, Abdul Qadeer Khan, pendiri dan ilmuwan utama program nuklir Pakistan, mengklaim bahwa dia telah menjual rahasia nuklir ke Korea Utara, Libya, dan Iran.

Namun, Islamabad mengklaim bahwa Khan bertindak sendiri bukan atas nama negara.

Kendati demikian, fisikawan nuklir Pakistan, Pervez Hoodbhoy, mengatakan kepada media Jerman, Deutsche Welle, bahwa jika memang ada keterlibatan Pakistan dalam program senjata nuklir Korut, maka tidak mungkin hanya peran individual.

“(Bahan nuklir disimpan di) sebuah instalasi keamanan tinggi di Pakistan dan dijaga dengan jumlah polisi dan intelijen militer yang sangat mengerikan, yang mengelilinginya,” kata Hoodbhoy pada awal September lalu.

”Apalagi, sentrifugal masing-masing memiliki berat setengah ton dan tidak mungkin hal itu bisa diselundupkan ke dalam kotak korek api, jadi pastinya ada keterlibatan pada tingkat yang sangat tinggi.”

India dan Korut sejatinya pernah menikmati hubungan perdagangan yang erat, namun berakhir sejak New Delhi lebih jauh menyatukan dirinya di blok Amerika Serikat.

India telah melarang semua perdagangan ke dan dari Korut kecuali makanan dan obat-obatan. Pada 2016, India merupakan mitra dagang terbesar ketiga Korut, dengan nilai hampir USD200 juta.

India juga membuat program penelitian bersama menjadi teknologi roket di Pusat Ilmu Antariksa dan Teknologi Luar Angkasa Dehradun di Asia dan Pasifik. Program yang menampilkan puluhan ilmuwan tingkat tinggi Korut tersebut, ditutup saat PBB mengatakan bahwa hal itu dapat membantu Pyongyang mendapatkan keahlian untuk membangun rudal balistik dan senjata nuklir.

Credit sindonews.com

Bahan Bakar 'Racun Setan' Kunci Sukses Program Rudal Korut

WASHINGTON - Bahan bakar roket berbahaya yang dijuluki “racun setan” oleh Rusia dilaporkan sebagai kunci kesuksesan program peluru kendali (rudal) balistik Korea Utara (Korut). Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) meyakini, bahwa rezim Kim Jong-un sudah memproduksi bahan bakar berbahaya itu secara mandiri.

“Racun setan” adalah nama julukan untuk unsymmetrical dimethyl hydrazine (UDMH), kombinasi cairan volatil bahan kimia yang digunakan untuk bahan bakar roket.

Korut sebenarnya telah memiliki akses untuk penggunaan bahan bakar tersebut sejak era pemerintahan George W Bush.

Menurut laporan New York Times, China atau Rusia diduga kuat telah memasok propelan ke Korea Utara selama beberapa dekade dan kini sudah terlabat untuk menghentikan rezim Kim Jong-un memproduksi bahan bakar itu secara mandiri.

UDMH digunakan dalam bencana roket Uni Soviet tahun 1960, di mana pada saat itu sebuah ledakan besar terjadi di landasan peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM). Bola api dan gas beracun yang dihasilkan telah menewaskan sekitar 124 orang.

AS meninggalkan penggunaan bahan bakar beracun mengikuti peringatan NASA tentang bahaya yang terjadi hingga tahun 1966. Dalam peringatannya, NASA menampilkan video ledakan spektakuler dari bahan bakar “racun setan” tersebut.

Korea Utara, lanjut laporan New York Times, menggunakan propelan volatil tersebut baru-baru ini seperti pada Jumat lalu ketika meluncurkan rudal jarak menengah di atas wilayah Jepang.

Dalam mendorong sanksi PBB, pemerintah Presiden Donald telah berfokus pada pembatasan pasokan minyak dan gas ke negara, tetapi UDMH diproduksi tanpa bergantung pada minyak.

”Berdasarkan kemampuan sains dan teknologi Korut—ditambah dengan prioritas tempat Pyongyang pada program rudal—Korea Utara kemungkinan mampu memproduksi UDMH di dalam negeri,” kata juru bicara Direktur Intelijen Nasional AS, Timothy Barrett, kepada media AS tersebut.

Laporan itu menunjukkan bahwa menghentikan penggunaan bahan bakar Korut—baik dengan sanksi atau sabotase—bisa menjadi kunci untuk melumpuhkan program senjata negara tersebut.

"Jika Korea Utara tidak memiliki UDMH, hal itu tidak dapat mengancam Amerika Serikat, sesederhana itu,” kata senator dari Partai Demokrat ,Edward Markey, yang dilansir Rabu (20/9/2017).

Program senjata nuklir Korea Utara telah menjadi topik diskusi utama di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya di PBB, mengancam akan menghancurkan Korea Utara secara total jika Washington dipaksa untuk membela diri maupun sekutu-sekutunya. Ancaman Trump itu membuat Duta Besar Korut untuk PBB Ja Song Nam meninggalkan ruang sidang.

Credit sindonews.com

Raja Salman Perintahkan Saudi Bantu Muslim Rohingya Rp119 Miliar

RIYADH - Raja Salman bin Adulaziz al-Saud dari Arab Saudi memerintahkan penyaluran bantuan sebesar $15 juta atau sekitar Rp119 miliar untuk pengungsi muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar akibat genosida dan penyiksaan.

Perintah Raja Arab Saudi ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Saudi Press Agency (SPA) hari Selasa (19/9/2017) usai rapat Kabinet Saudi pada hari Senin. Penyaluran bantuan diarahkan oleh Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah, supervisor umum Pusat Bantuan dan Kemanusiaan yang berbasis di Riyadh.

Kabinet Saudi dalam sebuah rapat mengecam pembantaian terhadap etnis Rohingya. Rapat kabinet membahas serangan brutal dan genosida yang dilakukan terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan penghancuran sistematis terhadap banyak desa Rohingya.

Kabinet Arab Saudi juga memperbaharui seruan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna menghentikan tindakan kekerasan di Rakhine. Pemerintah Saudi mendesak pemberian hak-hak minoritas muslim di Myanmar tanpa diskriminasi atau klasifikasi rasial.

Selama beberapa generasi, etnis muslim Rohingya telah mengalami kekerasan di Myanmar. Kekerasan terbaru di Rakhine, menurut para aktivis kemanusiaan, sebagai pembersihan etnis secara sistematis. PBB sendiri juga menggambarkan hal serupa.

Kekerasan terbaru pecah di negara bagian Rakhine atau Arakan, Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Awalnya, kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang puluhan pos polisi dan markas militer yang menewaskan sekitar 12 petugas. Serangan ini memicu operasi militer besar-besaran di desa-desa Rohingya.

Pemerintah Myanmar telah mengakui ada 471 desa Rohingya yang jadi target operasi militer. Dari jumlah itu, 176 desa di antaranya kini benar-benar kosong.

Militer mengaku telah membunuh lebih dari 300 warga Rohingya yang mereka klaim anggota gerilyawan. Tapi, para para pengungsi yang selamat dan para aktivis menyatakan militer membantai banyak warga sipil. Citra satelit juga menunjukkan banyak desa dibakar.

Kekerasan di Rakhine telah memaksa sekita 417.000 warga Rohingya eksodus ke Bangladesh. Di negara tetangga Myanmar itu, mereka bergabung dengan ribuan orang lainnya yang juga melarikan diri dari kekerasan pada tahun lalu.

Credit sindonews.com

Para Polisi Inggris Masuk Masjid Tak Lepas Sepatu, Jamaah Muslim Marah

BUCKINGHAMSHIRE - Para jamaah muslim di Masjid Townfield, Inggris, marah setelah sekelompok polisi masuk masjid tanpa melepas sepatu. Tindakan polisi itu memicu konfrontasi di tempat ibadah di High Wycombe, Buckinghamshire, tersebut.

Aksi para petugas polisi itu direkam via ponsel oleh seorang jamaah. Dalam rekaman video terlihat sekelompok petugas polisi pria dan wanita memasuki masjid dengan sepatunya.

Dalam Islam, jamaah pada umumnya tanpa alas kaki ketika masuk ke masjid. Tujuannya, menjaga tempat ibadah tetap bersih dari kotoran.

“Keluarkan mereka,” teriak salah satu jamaah dalam rekaman tersebut. Salah satu petugas polisi mencoba menjelaskan mengapa mereka ada di dalam masjid. Namun, para jamaah yang terlanjur marah tidak memperhatikan penjelasan polisi.

”Ada banyak teriakan tapi tidak perlu memanggil polisi,” kata Zafar Iqbal, mantan ketua Misi Islam Wycombe, kepada Bucks Free Press.

”Ketika mereka tiba di sana sekitar 400 sampai 500 orang ada di sini untuk salat sehingga seluruh jalan harus ditutup,” lanjut dia.

Kepolisian Thames Valley mengonfirmasi insiden tersebut.”Petugas dihubungi pada hari Jumat sekitar pukul 13.40 setelah ada laporan konfrontasi di sebuah masjid di Totteridge Road, High Wycombe,” bunyi pernyataan kepolisan melalui seorang juru bicara.

”Petugas menanggapi sebuah telepon dan segera mengirim bantuan, untuk mencegah bahaya serius bagi individu atau pecahnya kekerasan, petugas memasuki masjid, dan berbicara kepada orang-orang yang hadir,” lanjut pihak kepolisian.

”Tuduhan penyerangan dicatat dan petugas melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Tidak ada penangkapan yang dilakukan saat ini,” imbuh pihak kepolisian, seperti dilansir Russia Today, semalam (19/9/2017).

Credit sindonews.com

NATO: Latihan Militer Rusia Mirip Persiapan Perang

ST. PETERSBURG - Seorang pemimpin militer NATO merasa khwatir dengan latihan militer besar-besaran Rusia di perbatasan Eropa. Menurutnya, Rusia tengah melakukan persiapan serius untuk sebuah perang besar bukan latihan militer.

Kepala Komite Militer NATO, Jenderal Petr Pavel mengatakan bahwa NATO sedang bekerja untuk membangun kembali komunikasi militer-ke-militer dengan Rusia. Hal ini untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan dari kejadian potensial selama latihan tersebut. Rusia sendiri telah memberikan jaminan bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman.

Latihan selama seminggu - bernama Zapad, bahasa Rusia untuk "barat" - sedang berlangsung di daerah dekat Laut Baltik. Latihan ini melibatkan ribuan personil, tank dan pesawat terbang.

NATO sedang mengamati dengan seksama latihan tersebut. Dikatakan sebanyak 100 ribu tentara Rusia dan Belarusia ikut ambil bagian. Namun Rusia mengatakan bahwa itu omong kosong, bersikeras hanya di bawah 13.000 tentara yang terlibat.

"Sebenarnya, kebohongan terletak di suatu tempat di tengah-tengah, tapi kurangnya transparansi latihan perang menambah nada ancaman," kata Palmer seperti dilansir dari CBS, Selasa (19/9/2017).

Rusia melakukan latihan militer besar ini setiap empat tahun sekali. Namun untuk yang satu ini sangat luar biasa karena meluas ke negara tetangga Belarus, yang menempatkan tentara Rusia berpatroli dengan pasukan NATO di sisi lain perbatasan.

Credit sindonews.com

Rusia Protes Rencana AS Kirim Senjata Mematikan ke Ukraina

MOSKOW - Rusia menyatakan sangat menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengirimkan senjata mematikan kepada Ukraina. Kremlin menyatakan, pengiriman senjata itu hanya akan memperburuk situasi.

Kabar akan adanya pengiriman senjata tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Melalui akun twitternya, Poroshenko menyatakan AS telah setuju untuk mengirimkan senjata mematikan AS Ukraina.

Dalam kicauannya, Poroshenko mengatakan bahwa sebuah undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen AS mempertimbangkan bantuan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Ukraina, dengan total bantuan USD 500 juta.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan, Moskow menunggu penjelasan Washington mengenai kicauan Poroshenko itu. "Ini adalah pernyataan Poroshenko, kami belum mendengar pernyataan dari pihak Amerika mengenai hal ini," ucap Peskov, seperti dilansir Reuters pada Selasa (19/9).

AS sejauh ini memang hanya mengirimkan senjata pertahanan ke Ukraina dan menyatakan belum memiliki rencana untuk mengirimkan senjata mematikan kepada Kiev. Moskow sendiri telah mewanti-wanti AS untuk tidak mengirimkan senjata itu, karena hanya akan memperburuk krisis yang terjadi di Ukraina.

Credit sindonews.com

China Berencana Amandemen Konstitusi Partai Komunis

Politbiro Partai Komunis China berencana melakukan amandemen konstitusi partai yang disebut berdasarkan situasi terkini. (Reuters/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Partai Komunis China (CPC) berencana mengubah konstitusi dalam kongres nasional bulan depan.

Kantor berita pemerintah China, Xinhua, melaporkan Politbiro—salah satu badan tertinggi partai tersebut—tengah membahas sebuah rancangan amandemen konstitusi untuk dibahas dalam kongres CPC ke-19.

"Perubahan konstitusi dalam Kongres Nasional CPC ke-19 dilakukan berdasarkan situasi terkini dan tugas baru yang bisa mendorong perkembangan sosialisme dengan karakteristik China dan pembangunan partai," bunyi laporan Xinhua seperti dikutip Reuters, Selasa (19/9).

Selama ini, CPC mendorong gagasan Presiden Xi Jinping yang dikenal dengan "Empat Komprehensif" yang merujuk pada penekanan bahwa China harus bekerja secara komprehensif untuk membangun kesejahteraan dalam masyarakat dan memperkuat reformasi.

Proposal amandemen ini rencananya akan diajukan pada 11 Oktober mendatang dalam rapat pleno partai yang dihadiri sekitar 200 pejabat senior.

"Amandemen konstitusi ini harus membuat Partai Komunis lebih kuat, bersemangat, dan mampu mempertahankan kedekatannya dengan rakyat," kata Xinhua.

Di sisi lain, perubahan konstitusi ini dianggap sebagai langkah Presiden Xi untuk semakin mengukuhkan nama dan doktrin ideologisnya dalam konstitusi China.

Selama hampir lima tahun menjabat sebagai presiden, Xi berupaya memperkuat konsolidasi kekuasannya dalam pemerintahan. Salah satu usaha itu terlihat saat Xi berupaya memimpin reformasi ekonomi negaranya yang kini terus melesat menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Selain itu, Xi juga menunjuk diri sendiri sabagi panglima militer China walaupun selama ini dia telah menjadi Kepala Komisi Militer Pusat yang otomatis mengendalikan pasukan bersenjata.

Meski begitu, Xinhua tidak merinci langkah-langkah utama sperti apa yang akan dilakukan Xi terkait perubahan konstitusi itu.

Xinhua juga tak merinci apakah Xi akan "mengabadikan" namanya sendiri dalam perubahan dasar negara itu seperti yang pernah dilakukan para pendahulunya yakni Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

Pendahulu Xi lainnya seperti Jiang Zemin dan Hu Jintao juga pernah mengubah konstitusi partai komunis saat memimpin China. Namun, keduanya tidak mencetuskan nama mereka dalam perubahan konstitusi tersebut.

Credit cnnindonesia.com