NASA Ungkap Misteri Bulan: Punya Air Setara Lautan Bumi

Fase Puncak Gerhana Bulan Penumbra terlihat dari Denpasar, Bali, 23 Maret 2016. ANTARA/Fikri Yusuf

CB, California - NASA kembali memecahkan misteri antariksa, yakni bulan memiliki air. Hal ini terungkap dari sampel batu kristal yang dibawa wahana Apollo pada misi 1970.

Air di bulan pertama kali terungkap dari analisis sampel pada 2008. Dari studi kala itu terungkap bahwa kristal tersebut terbentuk dari aliran magma yang keluar dan terkristalisasi. Meski begitu, ilmuwan saat itu belum berhasil mengungkap apakah material tersebut unik atau memang ada aliran vulkanik lain di bulan.



Studi ilmuwan terbaru yang terbit dalam jurnal Nature Geoscience edisi 15 Agustus 2016 berusaha mengungkap lebih dalam sampel tersebut. Tim NASA menggunakan lebih banyak data dan metode untuk mencari tahu keberadaan batuan yang sama dengan sampel.

Hasil cukup memuaskan. Anthony Colaprete, anggota tim dari NASA, menyatakan ada banyak deposit vulkanik yang tersebar luas di bulan. "Menunjukkan bulan lebih basah dari perkiraan," kata dia, seperti dilansir laman berita Nature News.



Sayangnya, sekali lagi, studi kali ini belum berhasil menunjukkan berapa jumlah air di bulan. Sebelumnya, juga ada dua studi yang berusaha mengungkap keberadaan jumlah air di satelit alami bumi itu.

Pertama, pada 2010, sekelompok ilmuwan menemukan banyak jejak air dalam mineral bulan yang disebut apatit. "Mungkin jumlahnya cukup untuk membentuki lautan sedalam satu meter dengan luas yang hampir sama dengan permukaan bulan," kata Francis McCubbin, anggota tim yang juga ahli geologi.

Kedua, yakni pada 2011. Ilmuwan mengungkap bahwa deposit vulkanik bulan mengandung air yang sama dengan basal vulkanik bumi.



Meski begitu, studi Colaprete dan tim setidaknya mampu menyebutkan bahwa sampel bulan yang ditemukan memiliki kadar air sebesar 0,05 persen. Jika angka ini kita gunakan sebagai angka moderat dan menempatkannya ke lokasi-lokasi deposit vulkanik bulan, tentu air di bulan cukup banyak.

"Jumlahnya kemungkinan besar hampir sama dengan air yang tampak di permukaan bumi," ujar Colaprete. "Bisa saja astronot nanti bisa mengekstrak air dari bulan."




Credit  TEMPO.CO

Perusahaan Amerika Berlomba untuk Membuka Pertambangan Antariksa

Fase Puncak Gerhana Bulan Penumbra terlihat dari Denpasar, Bali, 23 Maret 2016. ANTARA/Fikri Yusuf

CB, California - Menambang di antariksa tampaknya bukan lagi mimpi. Baru-baru ini Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat telah mengeluarkan izin bagi beberapa perusahaan untuk menambang di bulan dan asteroid.

Banyak pengusaha dunia pun langsung menggelontorkan uang mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nilai mineral yang bisa ditambang di bulan diperkirakan mencapai sejuta triliun (kuatiliun) rupiah.



Beberapa perusahaan tersebut di antaranya, yaitu Moox Express, Deep Space Industries, dan Planetary Resources. Dua yang terakhir tidak mengincar bulan, melainkan asteroid yang mengorbit di dekat bumi yang lebih mudah diakses ketimbang bulan.

"Kami ingin menambang di bulan bukan karena mudah, tapi sangat menguntungkan," kata Naveen Jain, pendiri Moon Express, seperti dikutip dari laman berita Space.



Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) bekerja sama dengan Caterpillar Incorporation untuk operasi pemindahan regolith. Ini adalah lumpur bulan yang bisa dipakai untuk perangkat wahana antariksa. Misi ini akan mulai jalan pada 2020.

Selain regolith, tentunya ada mineral lain, seperti Helium-3. Nilai isotop langka ini diperkirakan mencapai US$ 40 ribu per onsnya, atau sekitar Rp 530 juta. Sekadar perbandingan, harga emas 24 karat saat ini hanya Rp 16 juta per onsnya.



Isotop tersebut bisa digunakan sebagai bahan baku sumber energi terbarukan. Helium-3 dengan berat 110 kilogram bisa memenuhi kebutuhan listrik sebuah kota dengan luas sektiar luas ukuran kota Jakarta selama setahun.

Untuk menambang mineral tersebut tentunya butuh biaya mahal. NASA menghitung butuh biaya sekitar US$ 200 juta, atau sekitar Rp 2,6 triliun, untuk meluncurkan roket ke bulan. Itu belum biaya pembangunan wahana dan operasionalnya.



Beruntung banyak perusahaan antariksa swasta menelurkan inovasi yang bisa menekan biaya peluncuran roket. SpaceX, perusahaan besutan Elon Musk, berhasil menurunkan biaya peluncuran menjadi US$ 10 ribu. Mereka sedang mengkaji teknologi daur ulang yang bisa lebih menekan biaya menjadi US$ 1.000.

"Bukan tugas NASA untuk berinovasi. Tugas mereka menciptakan dasar pengetahuan antariksa. Kamilah yang harus berinovasi," ujar Jain.

Laman berita Digital Trend pun mengabarkan bahwa Google menyelenggarakan kompetisi Lunax X Prize. Ini merupakan kompetisi yang mengajak para ilmuwan untuk menciptakan inovasi eksplorasi antariksa dengan biaya terjangkau.








Credit  TEMPO.CO

Saudi sebut tuntutan internasionalisasi tempat suci sebagai "pernyataan perang"

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Manama, Bahrain (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir menganggap permintaan Qatar untuk menginternasionalisasi tempat-tempat suci sebagai "agresi dan pernyataan perang" terhadap Arab Saudi menurut siaran kantor berita resminya, SPA.

"Kami punya hak untuk merespons pihak mana pun yang bekerja dalam bidang internasionalisasi tempat-tempat suci," katanya dalam konferensi pers bersama dengan menteri luar negeri Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir di Manama, Minggu (30/7).

Ia mengatakan sejarah Kerajaan jelas dalam memfasilitasi kedatangan jamaah menurut warta SPA.

Sementara Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan bahwa tidak ada pejabat negaranya yang menyampaikan seruan semacam itu.

"Kami capek merespons informasi-informasi palsu dan cerita-cerita buatan," kata Sheikh Mohammed kepada Al Jazeera TV.

Namun Qatar pernah menuduh Arab Saudi mempolitisasi haji dan menyampaikan ke Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari kebebasan beragama Sabtu keprihatinan mengenai kendala yang dihadapi warga Qatar yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini menurut warta kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Empat negara Arab nyatakan siap berdialog dengan Qatar

Qatar (REUTERS/Thomas White/Illustration)

Dubai (CB) - Empat negara Arab yang memutuskan hubungan dengan Qatar menyatakan siap berunding untuk menyelesaikan sengketa jika Doha menunjukkan kemauan untuk menyepakati tuntutan mereka.

Menteri luar negeri Bahrain, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab pada Minggu (30/7) bertemu di ibu kota Bahrain, Manama, untuk membahas krisis yang meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan itu.

"Keempat negara siap untuk berdialog dengan Qatar dengan syarat negara itu mengumumkan kemauan tulus untuk berhenti mendanai terorisme dan ekstremisme dan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan luar negeri negara-negara lainnya dan merespons 13 tuntutan kami," kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan.

Ketigabelas tuntutan yang menjadi syarat negara-negara pimpinan Arab Saudi untuk mengakhiri krisis diplomatik di kawasan itu antara lain meliputi penutupan televisi Al Jazeera dan pengurangan kedekatan hubungan dengan Iran.

Blok pimpinan Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni, menuduh emirat itu mendukung kelompok-kelompok militan dan menjalin hubungan dekat dengan musuh bebuyutan mereka Iran, tuduhan-tuduhan yang dibantah Doha.

Upaya-upaya diplomatik pimpinan Kuwait yang didukung kekuatan Barat gagal mengakhiri sengketa yang mencakup pemutusan jalur perjalanan dan komunikasi dengan Qatar oleh blok pimpinan Arab Saudi, demikian menurut warta kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Saudi Cs Siap Berembuk dengan Qatar soal Krisis Diplomatik

 

Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir siap berdialog dengan Qatar soal krisis diplomatik sejak 5 Juni lalu dengan syarat Doha harus melaksanakan seluruh tuntutan.(REUTERS/Faisal Al Nasser)

Jakarta, CB -- Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir menyatakan siap melakukan pembicaraan dengan Qatar guna mengatasi perselisihan diplomatik yang telah terjadi sejak 5 Juni lalu. Namun, dialog tersebut hanya akan terjadi jika Doha bersedia memenuhi seluruh tuntutan yang diminta Saudi dan sekutunya selama ini.

"Keempat negara siap berdialog bersama Qatar jika Doha bersedia dengan tulus menghentikan dukungan dan pendanaan terhadap gerakan ekstremisme serta terorisme di kawasan," tutur Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, Senin (31/7).

"Qatar juga harus menegaskan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan luar negeri negara lain dan harus memenuhi 13 tuntutan yang pernah diberikan," tuturnya menambahkan.



Keinginan damai ini muncul setelah menlu dari keempat negara tersebut bertemu di Manama, Bahrain, pada Minggu (30/7), membahas krisis yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Saudi cs juga mengumumkan tak ada sanksi ekonomi baru yang diterapkan dari Negara Teluk untuk Qatar. Meski begitu, surat kabar al-Hayat mendapati sumber dari keempat negara itu tengah mempertimbangkan "penerapan sanksi lain secara bertahap yang akan mempengaruhi ekonomi Qatar".

Keempat negara itu juga meminta Qatar mengadopsi "enam prinsip" yang tak dijelaskan lebih rinci.

Pada 22 Juni lalu, negara Arab menuntut 13 hal pada Qatar jika ingin pengucilan berakhir, salah satunya yakni menghentikan dukungan Doha pada kelompok Ikhwanul Muslimin serta organisasi teroris lain hingga kewajiban menutup kantor berita Al-Jazeera.



Dalam daftar itu, Doha juga dituntut Saudi cs mengurangi kedekatannya dengan Iran--yang selama ini merupakan rival Saudi di kawasan--serta menutup basis militer Turki di Qatar.

Namun, Menlu Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Qatar tidak pernah menanggapi tuntutan tersebut dengan serius.

"Kami siap untuk bicara dengan Qatar soal implementasi tuntutan dan prinsip-prinsip yang telah diminta, jika negara itu serius. Tapi selama ini jelas bahwa Qatar tidak serius," papar al-Jubeir seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menolak permintaan keempat negara tersebut dan mengatakan bahwa sanksi yang dikenakan pada negaranya selama krisis berlangsung merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional.

"Tidak ada visi yang jelas dari pertemuan Manama kemarin. Hanya ada kebijakan keras kepala dari negara-negara yang mengucilkan Qatar dan menolak untuk mengakui bahwa tindakan mereka itu ilegal," tutur al-Thani kepada Al Jazeera.

Credit  cnnindonesia.com/

OIC gelar pertemuan darurat di Turki mengenai Jerusalem

Kompleks Al Aqsa atau Haram Al Sharif, yang meliputi Masjid al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dengan kubah emasnya, di Yerusalem Timur terlihat dari Bukit Zaitun. (ANTARA News/Maryati)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) berencana mengadakan pertemuan darurat di Istanbul, Turki, pada Selasa, guna membahas kerusuhan Israel-Palestina di Jerusalem, kata satu laporan pada Ahad (30/7).

Menteri luar negeri dari negara anggota OIC dijadwalkan membahas berlanjutnya dukungan buat umat Muslim di Jerusalem guna melestarikan identitas mereka dan tempat suci Islam, termasuk Masjid Al-Aqsha, di tengah pembatasan baru-baru ini oleh Israel atas masuknya orang Muslim ke masjid tersebut, demikian laporan Kantor Berita Arab Saudi (SPA).

Pertemuan itu juga dimaksudkan "untuk mengirim pesan" kepada masyarakat internasional oleh Dunia Islam, untuk menuntut Israel menghormati semua resolusi PBB, Konvensi Jenewa dan semua resolusi mengenai masalah Palestina dan Masjid Al-Aqsha, kata Xinhua.

Masjid Al-Aqsha adalah bagian integral wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, tambah laporan tersebut.

OIC sudah mengadakan pertemuan darurat wakil tetap negara anggotanya pada Senin lalu guna membahas kerusuhan terkini Israel-Palestina.

Pada 20 Juli, OIC juga mengadakan konferensi internasional di Baku, Azerbaijan, bersama Komite PBB mengenai Pelaksanaan Hak Rakyat Palestina yang Tak Bisa Dibantah, guna membahas situasi di Jerusalem.

Bentrokan rusuh meletus antara orang Palestina dan pasukan keamanan Israel sejal 14 Juli, setelah Israel memberlakukan langkah keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga Islam dan tempat suci buat umat Yahudi, setelah peristiwa penembakan maut.

Tindakan itu, termasuk pemasangan alat pendeteksi logam dan kamera di pintu masuk kompleks tersebut, dipandang sebagai upaya Israel untuk menguasai seluruh tempat suci itu, yang dikelola oleh lembaga agama Jordania.

Atas tekanan internasional, Israel telah memindahkan semua langkah keamanan di pintu masuk kompleks tersebut, tapi terus melarang orang Palestina Muslim yang berusia di bawah 50 tahun untuk shalat di Masjid Al-Aqsha.

Credit  antaranews.com

AS sukses uji coba pencegat rudal THAAD

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) (REUTERS/U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)

Jakarta (CB) - Amerika Serikat sukses dalam uji coba sistem pencegat peluru kendali yang diinginkan Amerika dipasang di Semenanjung Korea, kata para pejabat militer menyusul uji coba beberapa hari setelah Korea Utara meluncurkan peluru kendali antarabenua ICBM.

Dalam uji coba sistem yang dinamai THAAD itu, sebuah peluru kendali jarak menengah diluncurkan dari pesawat C-17 Angkatan Udara AS yang terbang di atas Pasifik dan sebuah unit THAAD di Alaska "mendeteksi, melacak dan mencegat target itu", kata Badan Pertahanan Misil AS seperti dikutip AFP.

Badan ini mengungkapkan bahwa sukses itu adalah keberhasilan pencegatan yang ke-15 dari 15 kali uji coba sistem persenjataan bernama THAAD yang merupakan kepanjangan dari Terminal High Altitude Area Defense.

Sabtu kemarin Korea Selatan akan mempercepat penggelaran baterai THAAD di wilayahnya karena Korea Utara melakukan uji coba rudal antarbenua teranyar.

Bagian-bagian dari sistem pertahanan THAAD telah diangkut ke Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden terguling Park Geun-Hye. Namun presiden baru, Moon Jae-In, menangguhkan penggelaran sistem senjata ini bulan lalu, atas alasan lingkungan.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-Moo lalu menyatakan Seoul kini akan memulai mengonsultasikan penggelaran THAAD sebagai jawaban ataa uji coba terakhir rudal Korea Utara.

Penggelaran THAAD sempat membuat marah China yang menganggap sistem senjata ini akan mendestabilisasi kawasan.

Credit  antaranews.com

Rusia pamer kekuatan Angkatan Laut

Arsip Foto. Kapal perang anti kapal selam Tributs-564 milik Angkatan Laut Rusia bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (2/11/2016). Kedatangan kapal perang berjenis Destroyer tersebut selain menghadiri Indo Defence 2016 juga akan melakukan latihan PASSEX/COMMEX antara TNI AL dan AL Rusia di perairan Teluk Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Saint Petersburg, Rusia (CB) - Presiden Vladimir Putin menyaksikan pertunjukan kekuatan Angkatan Laut Rusia pada Minggu (30/7), saat Kremlin memamerkan kekuatan angkatan lautnya dari Laut Baltik sampai ke pantai Suriah.

Sekitar 50 kapal perang dan kapal selam dipamerkan di sepanjang Sungai Neva dan di Teluk Finlandia di kota terbesar kedua negara itu, Saint Petersburg, setelah Putin memerintahkan angkatan laut mengadakan parade pertamanya dalam skala besar.

"Sekarang ini banyak yang dilakukan untuk mengembangkan dan memodernisasi angkatan laut," kata Putin kepada para personel militer setelah meninjau perangkat keras militer dari kapal kepresidenannya.

"Angkatan Laut tidak hanya berurusan dengan tugas-tugas tradisional, tapi juga merespons tantangan-tantangan baru dengan baik, memberikan kontribusi signifikan terhadap perang melawan terorisme dan pembajakan," katanya sebagaimana dikutip kantir berita AFP.

Sebelumnya Putin juga menyokong penyelenggaraan parade kemenangan Perang Dunia II di Moskow.

Parade angkatan laut lebih kecil juga berlangsung dari daerah kantung Rusia di Eropa, Kaliningrad, di Laut Baltik hingga ke wilayah Laut Hitam Semenanjung Krimea dan Vladivostok di timur jauh.

Untuk pertama kalinya Moskow juga mempertontonkan perangkat keras angkatan lautnya di pangkalannya di Surih, Tartus, di Mediterania timur, tempat kapal-kapal Rusia berperan penting dalam mendukung operasi pengeboman guna mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Saluran berita Rusia, Interfax, mewartakan bahwa enam kapal, termasuk generasi terkini kapal selam diesel "Krasnodar", ambil bagian dalam parade itu.

Moskow dan Damaskus pada Januari menandatangani kesepakatan 49 tahun bagi Rusia untuk mengembangkan dan memodernisasi fasilitas di Tartus, makin memperkuat pengaruh Kremlin di kawasan itu setelah intervensi militer yang mengubah permainan.

Credit  antaranews.com

Putin Usir 755 Diplomat AS dari Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto/REUTERS

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin mengusir 755 diplomat Amerika Serikat (AS) dari Rusia sebagai balasan atas sanksi terbaru yang dijatuhkan pemerintah Presiden Donald Trump. Putin memperingatkan bahwa hubungan Washington dan Moskow bisa macet dalam waktu yang lama.

Perintah Putin ini menyusul pengumuman Kementerian Luar Negeri Rusia yang menuntut pemangkasan jumlah staf diplomatik AS di hingga 455 personel sampai batas waktu September mendatang. Dengan pemangkasan itu, jumlah staf diplomatik AS dan Rusia kini sama di masing-masing negara.

”Lebih dari 1.000  orang bekerja dan masih bekerja di kedutaan dan konsulat AS,” kata Putin dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Rossia-24. ”755 orang harus menghentikan aktivitas mereka di Rusia,” katanya lagi, yang dikutip Senin (31/7/2017).


Putin menambahkan bahwa kemajuan dalam hubungan Rusia dengan AS tidak dapat diharapkan membaik dalam waktu dekat.

“Kami sudah menunggu cukup lama, berharap situasinya bisa berubah menjadi lebih baik,” ujarnya. ”Tapi tampaknya situasinya berubah, ini bukan untuk waktu yang lama.”

Pada hari Kamis pekan lalu, Senat AS telah menyetujui sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk menguatkan sanksi baru terhadap Rusia atas tuduhan ikut campur dalam pemilu presiden tahun 2016 dan aneksasi Crimea dari Ukraina pada tahun 2014.



Iran dan Korea Utara juga ditargetkan dalam RUU sanksi itu. RUU itu sudah resmi menjadi undang-undang setelah diteken Presiden Trump.

Moskow pada hari Jumat memerintahkan AS untuk memangkas jumlah diplomatnya di Rusia menjadi 455 dan membekukan dua kompleks kedutaan - sebuah rumah musim panas Moskow dan sebuah fasilitas penyimpanan di kota - mulai 1 Agustus.

Aksi saling usir diplomat itu dimulai sejak tahun lalu, di mana Presiden Barack Obama memerintahkan 35 diplomat Rusia hengkang dari AS. Washington juga menutup dua rumah kedutaan AS yang oleh Washington dituding untuk kegiatan spionase Moskow.

Credit  sindonews.com

Rusia kembali ancam akan balas sanksi AS

Presiden Rusia Vladimir Putin (Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS )

Kami bukan penjudi. Kami orang yang mempertimbangkan segalanya dengan serius sekali dan sangat bertanggung jawab.

Washington (CB) - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengecam Kongres Amerika Serikat yang mengeluarkan legislasi sanksi kepada Rusia. Dia memperingkatkan bahwa Rusia akan mengambil langkah balasan.

Berbicara pada program "This Week" ABC, Ryabkov menunjuk RUU yang diloloskan Kongres Kamis lalu bahwa sanksi kepada negaranya adalah "aneh dan tak bisa diterima".

"Jika pihak AS memutuskan untuk bergerak lebih jauh, ke pemburukan, maka kami akan menjawabnya. Kami akan menjawabnya dengan segala cara. Kami akan membalas," kata dia seperti dikutip Reuters.

Pernyataan Ryabkov keluar setelah Jumat lalu Rusia memerintahkan AS untuk memangkas ratusan staf diplomatiknya dan akan menyita dua properti diplomatik AS sebagai jawaban atas sanksi baru yang hampir dengan suara mutlak disetujui baik DPR maupun Senat AS.

Ryabkov membenarkan penyitaan kedua properti AS di Rusia itu sebagai balasan atas RUU itu, namun dia menolak menyatakan langkah-langkah berikutnya Rusia jika AS terus menerapkan tekanan.

"Kami bukan penjudi. Kami orang yang mempertimbangkan segalanya dengan serius sekali dan sangat bertanggung jawab. Namun saya bisa memastikan Anda bahwa opsi-opsi lain sudah tersedia di meja," kata dia.

Hubungan AS-Rusia kian tegang setelah badan-badan intelijen AS menyimpulkan Rusia telah mengintervensi Pemilu AS dengan cara mendeskreditkan Hillary Clinton guna membantu Presiden Donald Trump memenangkan Pemilu tahun lalu.

Rusia membantah tudingan ini. Namun jaksa penyelidik khusus Robert Mueller yang mantan direktur FBI kini sedang menyelidiki dugaan kolusi tim kampanye Trump dengan Rusia. Kubu Trump membantah keras tudingan kolusi dengan Rusia ini.

Credit  antaranews.com

Pesawat Pembom AS Terbang di Atas Semenanjung Korea

Dua pesawat pembom AS jenis B-1B terbang di atas Semenanjung Korea pasca Korut melakukan uji coba rudal balistik. Foto/Ilustrasi/Istimewa

SEOUL - Dua pesawat pembom B-1B milik militer Amerika Serikat (AS) telah terbang di atas semenanjung Korea. Itu adalah tanggapan langsung terhadap uji coba rudal Korea Utara (Korut) baru-baru.

Begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Minggu (30/7/2017).

"Penerbangan B-1B, yang dilakukan pada hari Sabtu, adalah tanggapan langsung terhadap uji coba rudal Korut dan peluncuran roket Hwansong-14 pada tanggal 3 Juli," bunyi pernyataan AS.

Seperti diketahui Korut mengatakan telah melakukan uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) pada hari Jumat malam lal. Uji coba itu untuk membuktikan kemampuannya menyerang daratan Amerika.



Uji coba ini mendapat peringatan yang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menyebut uji coba tersebut sebagai tindakan sembrono dan berbahaya.

Sebelumnya, militer AS dan Korea Selatan (Korsel) menanggapi uji tembak rudal terbaru Korut dengan meluncurkan sejumlah rudal pada hari Sabtu. Target peluncuran rudal berada di Laut Timur, lokasi yang sama di mana rudal balistik Pyongyang mendarat pada Jumat malam.

Credit  sindonews.com

Pesawat Bomber AS Melintas di Atas Semenanjung Korea

Salah satu pesawat bomber B-1B Lancer terbang dari Pangkalan Udara Andersen, melintasi semenanjung Korea pasca Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik, 30 Juli 2017. Penerbangan B-1B adalah tanggapan langsung terhadap uji coba rudal Korut dan peluncuran roket Hwansong-14. U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Joshua Smoot/Handout via REUTERS

Salah satu pesawat bomber B-1B Lancer, bersama pesawat Korea Selatan F-15Kmelintasi semenanjung Korea pasca Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik, 30 Juli 2017. Militer AS dan Korea Selatan (Korsel) menanggapi uji tembak rudal terbaru Korut dengan meluncurkan sejumlah rudal. (South Korea Defense Ministry via AP)

Pesawat bomber AS B-1B Lancer, bersama pesawat Korea Selatan F-15K saat akan melintasi semenanjung Korea pasca Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik, 30 Juli 2017. (South Korea Defense Ministry via AP)

  

Salah satu pesawat bomber AS B-1B Lancer, saat melintasi semenanjung Korea pasca Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik, 30 Juli 2017. U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Jacob Skovo/Handout via REUTERS.

Dua pesawat bomber AS B-1B Lancer, dikawal pesawat jet Jepang F-2 saat melintasi semenanjung Korea pasca Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik, 30 Juli 2017.. U.S. Air Force/Handout via REUTERS

Salah satu pesawat bomber AS B-1B Lancer mengisi bahan bakar dari pesawat tanker KC-135 saat melintasi semenanjung Korea, 30 Juli 2017. U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Joshua Smoot/Handout via REUTERS.

Credit  tempo.co

Menlu Tillerson: AS Tak akan Pernah Terima Korut Miliki Nuklir

Rudal balistik antarbenua Hwasong-14 Korea Utara. Foto/KCNA/REUTERS

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menegaskan bahwa Washington tak akan pernah terima Korea Utara (Korut) memiliki senjata nuklir. Dia menuduh Rusia dan China sebagai pendukung ekonomi Pyongyang yang menyokong program senjata negara komunis itu.

Komentar Menlu Tillerson muncul tak lama setelah diktator muda Korut Kim Jong-un sesumbar bahwa senjata nuklirnya kini mampu menyerang kota-kota di daratan AS. Klaim Kim itu tak lepas dari keberhasilan uji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-14 pada Jumat malam lalu.

 

Tillerson mendesak dua pesaing utama AS, yakni China dan Rusia untuk meningkatkan upayanya dalam mengekang ancaman nuklir Pyongyang yang terus berkembang.

”Semua negara harus mengambil sikap publik yang kuat terhadap Korut dengan mempertahankan dan memperkuat sanksi PBB guna memastikan Korut akan menghadapi konsekuensi atas pengejaran senjata nuklir tanpa henti,” ujar Tillerson.

 

Dia tidak merinci bukti tuduhannya bahwa Rusia dan China menjadi pendukung ekonomi Pyongyang yang berkontribusi dalam pengembangan senjata nuklir Korut.

Tillerson mengatakan, AS tetap menginginkan sebuah resolusi damai untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea.”Washington tidak akan pernah menerima Korut memiliki senjata nuklir,” katanya, seperti dikutip dari Fox News, Minggu (30/7/2017).

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengutuk tindakan uji tembak rudal balistik terbaru Korut sebagai tindakan “sembrono dan berbahaya”. ”AS akan mengambil semua langkah penting untuk melindungi diri dan sekutunya,” kata Trump. 

Credit  sindonews.com

Korut Tes Rudal, Jepang-AS Gelar Latihan Terbang Gabungan

Jepang dan AS menggelar latihan terbang bersama sebagai tanggapan uji coba rudal balistik. Foto/Istimewa

 

TOKYO - Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Jepang mengatakan akan menggelar latihan terbang gabungan dengan Amerika Serikat (AS). Latihan itu sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antar benua yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut).

"Di bawah kondisi keamanan saat ini setelah peluncuran rudal Korut pada 28 Juli, kami secara signifikan meningkatkan pencegahan dan menangkal potensi aliansi Jepang-AS serta menunjukkan kesediaan dan kesiapan negara kami untuk menstabilkan situasi di kawasan ini," kata Fumio Kishida seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (30/7/2017).

Menurut menteri tersebut, dua pembom B-1 AS dan dua pesawat tempur F-2 Jepang akan ikut dalam latihan tersebut. Jet-jet tersebut terbang dari pulau Kyushu barat daya Jepang ke semenanjung Korea. Setelah mencapai semenanjung, pesawat-pesawat Jepang kembali ke negaranya sementara pesawat pembom AS akan melanjutkan perjalanan mereka bersama dengan mitranya, Korea Selatan (Korsel).

Pada hari Jumat, Korut melakukan uji coba kedua rudal balistik antar benua dalam rentang waktu kurang dari sebulan. Menurut kantor berita pusat Korut yang dikelola negara, KCNA, pengujian tersebut berhasil dilakukan. KCAN menyatakan rudal tersebut mencapai ketinggian 3.725 km dan menempuh jarak 998 kilometer selama sekitar 47 menit sebelum jatuh di Laut Jepang.

Setelah peluncuran rudal tersebut Presiden AS Donald Trump mengutuk tes uji coba yang dilakukan oleh Korut. Ia juga menyatakan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan nasionalnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mendesak semua negara untuk mendukung sanksi PBB yang lebih kuat terhadap Korut.

Pemerintah Jepang sendiri menganggap tes tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan meminta China dan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang. 

Credit  sindonews.com

Tekan China, AS: Waktu Berbicara tentang Korut Sudah Berakhir

Korea Utara menguji tembak sebuah rudal yang diyakini sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM). Foto/REUTERS

NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa waktu untuk berbicara tentang Korea Utara (Korut) sudah berakhir. AS menekan China untuk tegas apakah bersedia untuk menjatuhkan sanksi PBB yang lebih kuat atau tidak usai Pyongyang menguji tembak rudal balistik.

Tekanan AS pada China itu disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Dalam sebuah pernyataan, Haley mengatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru tidak ada nilainya karena tidak secara signifikan meningkatkan tekanan internasional terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.

AS telah menerbangkan dua pesawat pembom supersonik B-1B di atas semenanjung Korea kemarin setelah Pyongyang menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) pada hari Jumat malam.

”China harus memutuskan apakah akhirnya bersedia mengambil langkah vital ini (atau tidak). Waktu berbicara sudah berakhir,” ujar Haley, yang dikutip Reuters.

Duta Besar China untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tekanan dari AS.

AS telah melakukan pembicaraan dengan China—sekutu Korut—mengenai sebuah rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih kuat kepada Pyongyang. Haley memberi China sebuah draft resolusi itu setelah Korut menguji tembak ICBM pada 4 Juli lalu.

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada hari Senin (31/7/2017) mengaku sudah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump melalui telepon. Mereka sepakat mengenai perlunya tindakan lebih lanjut terhadap Korut. 

Credit  sindonews.com

Korut Uji Rudal, Trump Umbar Kekesalan Terhadap China

Presiden AS Donald Trump. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap China dianggap tidak bisa mengendalikan sekutu dekatnya, Korea Utara (Korut). Trump menganggap Negeri Tirai Bambu itu tidak melakukan apa-apa untuk mencegah Korut meluncurkan rudal balistik antar benua.

Melalui akun Twitternya, Trump memperingatkan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan China tidak melakukan apa-apa terhadap Korut. Dalam kritiknya, Trump menghubungkan hubungan dagang China dengan Korut, setelah Korea Selatan (Korsel) mengindikasikan pihaknya akan mempercepat pengerahan sistem pertahanan rudal THAAD yang membuat Beijing murka.

"Saya sangat kecewa dengan China. Pemimpin terdahulu kita yang bodoh telah mengizinkan mereka menghasilkan ratusan dolar setahun dalam perdagangan, namun mereka tidak melakukan apa-apa untuk kita dengan Korea Utara, hanya berbicara," cuit Trump.

"Kami tidak akan membiarkan hal ini berlanjut lagi. China dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini!" cetusnya seperti dikutip dari Telegraph, Minggu (30/7/2017).

Trump telah bersumpah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan tanah air Amerika dan melindungi sekutunya.



China, sekutu utama ekonomi dan diplomatik Pyongyang, menentang intervensi militer dan menyerukan sebuah resolusi melalui dialog. China pun menentang penyebaran sistem anti rudal THAAD. Beijing berpendapat bahwa penyebaran tersebut akan mengganggu kestabilan kawasan ini.

Pada perdagangan, AS telah mencela hubungan yang tidak seimbang terkait kebijakan perdagangan China yang menghalangi akses ke pasar mereka. Ini ditandai dengan defisit perdagangan dengan Beijing sebesar USD309 miliar tahun lalu. Namun China mengatakan bahwa peraturan Washington sendiri yang membatasi ekspor berteknologi tinggi AS. 

Credit  sindonews.com

Pertama Kalinya, China Tunjukkan Rudal Balistik Antar Benua DF-31AG

China untuk pertama kalinya mendemonstrasikan rudal balistik antar benua DF-31AG yang baru. Foto/Istimewa

BEIJING - China menggelar parade militer untuk menandai peringatan 90 tahun terbentuknya Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Dalam kesempatan itu, China untuk pertama kalinya menunjukkan rudal balistik antar benua DF-31AG.

Parade militer yang dihelat di pangkalan militer Zhurihe di daerah otonomi Mongolia, China Utara itu diikuti oleh 12 ribu prajurit. Presiden China, Xi Jinping, menginspeksi tentara tersebut selama parade seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (30/7/2017).

Seiring dengan rudal DF-31AG, China juga mendemonstrasikan 129 jet militer dan 571 kendaraan, seperti dilaporkan China Central Television. Lebih dari 40 persen kendaraan yang diperlihatkan pada parade tersebut dilaporkan hadir untuk pertama kalinya.

Sekedar informasi, DF-31AG adalah rudal balistik antar benua dengan jangkauan yang dilaporkan lebih dari 10.000 kilometer (lebih dari 6.200 mil).

Dikutip dari Reuters, ini adalah pertama kalinya China menandai Hari Angkatan Darat dengan sebuah para militer sejak revolusi Komunis pada 1949. Secara resmi, PLA lahir pada 1 Agustus. Ini juga pertama kalinya Jinping meninjau pasukan di lapangan seperti ini.

Jinping berulang kali berteriak, "Halo Kamerad!" dan "Kamerad, kamu bekerja keras!" lewat mikrofon di atas iring-iringan mobilnya saat musik bela diri terdengar di latar belakang.

Pasukan berteriak: "Melayani rakyat!", "Ikuti garis partai!", "Berjuang untuk menang!" Dan "Menempa menjadi teladan!".

China tidak pernah terlibat dalam pertempurang dalam beberapa dasawarsa dan pemerintahnya bersikeras tidak memiliki niat permusuhan, namun hanya memerlukan kemampuan untuk mempertahankan apa yang sekarang telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia.

Namun, China telah menggetarkan saraf di sekitar Asia dan secara global dengan sikapnya yang semakin asertif di Laut China Timur dan Selatan serta rencana modernisasi militernya.

Credit  sindonews.com

Ini Alasan Indonesia Produksi Kapal Selam Mini

Kapal selam ini diproduksi karena dianggap cocok dengan kondisi perairan Indonesia dan dari sisi harga juga tidak terlalu mahal. Foto : Ist

JAKARTA - Selain dinilai cocok untuk kondiri perairan Indonesia, produksi kapal selam ini dirasa juga cocok untuk urusan harga. Seperti diberitakan sebelumnya, tak lama lagi Indonesia akan memproduksi kapal selam mini. Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah melakukan pemesanan pada galangan kapal PT Palindo Marine Shipyard Batam selaku produsen.

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskompublik) Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiarto menuturkan, kapal selam midget dipilih karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga dibutuhkan kapal selam yang mampu bermanuver dengan baik, terutama di perairan dangkal.

Selain itu, juga terkait keterbatasan anggaran. "Harganya juga lebih terjangkau dan sesuai permintaan TNI AL sebagai user. Kalau kelas kilo, kan kelas besar dan lebih modern," kata dia.

Walaupun dibuat di Tanah Air, teknologi kapal selam tetap mengadopsi teknologi dari sejumlah negara. Secara diplomatis Totok menyebut Indonesia menggunakan banyak alutsista dari berbagai negara dengan teknologi yang berbeda-beda seperti Rusia, Korea Selatan, dan sebagainya. "Kemungkinan paling besar adopsi teknologi dari Korea," ujar Totok.

Dari pihak TNI AL, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Gig Jonias Mozes Sipasulta mengaku belum bisa memaparkan secara detail terkait rencana pembuatan kapal selama jenis itu. Namun, dia mengakui TNI AL membutuhkan sedikitnya 12 kapal selam untuk menjaga perairan Indonesia yang sangat luas.

"Bukan kapasitas saya menjawab karena semua yang belum ada itu merupakan kebijakan. Kan belum masuk ke jajaran TNI AL," ucap dia.

Keberadaan kapal selam ini saat ini digunakan sejumlah negara. Negara yang dikenal mengoperasikannya adalah Korea Utara dan Iran. Masing-masing diperkirakan memiliki 50 dan 19 kapal selam mini.

Walaupun kecil, keberadaannya cukup strategis karena mempunyai daya tangkal yang kuat. Pengamat angkatan laut Christopher Harmer menyebut Amerika Serikat (AS) menemui kesulitan besar untuk melacak kapal selam mini Iran.

Seperti dikutip Indomiliter. com, Harmer yang pernah menjabat sebagai direktur Future Operation untuk Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain 2008-2009 itu menjelaskan, kapal selam mini menjadi ancaman karena mampu dengan mudah bergerak di sepanjang Teluk Persia dan Laut Arab. Dengan kemampuan tersebut, kapal selam mini akan dengan mudah menjalankan misi penyergapan atau penyerangan mendadak.

Credit  sindonews.com

Banyak Kalangan Sambut Baik Produksi Kapal Selam Mini

Selain memproduksi, Indonesia disarankan juga mempunyai antikapal selam untuk menghadapi kapal selam lawan. Foto : Ist

JAKARTA - Banyak Kalangan Sambut Baik Produksi Kapal Selam MiniPara wakil rakyat yang duduk di Gedung DPR RI menyambut baik inovasi anak bangsa dengan memproduksi kapal selam mini. Secara keseluruhan Indonesia memang belum mempunyai kapal selam yang memadai sebagai alat pertahanan. 

"TNI tidak memiliki kapal selam yang baik. Hanya tiga masih perbaikan di PT PAL di Surabaya," kata DPR Syaifullah Tamliha, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha.

Sementara itu pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati pun memberikan apresiasi terhadap produksi kapal selam ini. Ia juga mengingatkan TNI AL perlu pula membeli antikapal selam untuk menghadapi kapal selam lawan.

"Sistem antikapal selam juga kita butuhkan untuk menghadapi kapal selam lawan. Kapal selam yang kita miliki (Kelas 209) dan kapal selam yang akan kita beli (Kelas Kilo) kita gunakan untuk melawan kapal permukaan lawan dan peluncuran rudal strategik bawah air," tegas dia.

Saat ini Indonesia mengoperasikan dua kapal yakni KRI Cakra (401) dan KRI Nanggala (402). Keduanya merupakan kapal selam Type 209/1300 yang diproduksi Howaldtswerke, Kiel, Jerman pada 1981. Selain dua kapal selam tersebut, Indonesia juga telah membeli tiga kapal selam Changbogo dari Korea Selatan.

Dari dua kapal selam yang diproduksi di Negeri Ginseng tersebut, satu di antaranya segera dikirim ke Tanah Air dan satu lainnya diproduksi di galangan PT PAL dengan skema transfer of technology (ToT). Beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengungkapkan keinginannya mendapatkan kapal selam dari Rusia, Kilo Class.

Credit  sindonews.com

Tak Lama Lagi Indonesia Produksi Kapal Selam Mini

Kapal selam mini hasil produksi anak bangsa akan menjadi tambahan alutsista TNI AL. Foto : Ist

JAKARTA - tak lama lagi Indonesia akan memproduksi kapal selam mini. Produksi sendiri akan mulai dilakukan September mendatang.

Kapal selam ini merupakan hasil produksi galangan kapal PT Palindo Marine Shipyard Batam. Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah memesan satu unit untuk menambah alutsista (alat utama sistem pertahanan).

Kehadiran kapal selam mini ini tentu bukan hanya melengkapi keberadaan kapal selam yang sudah dimiliki TNI AL, termasuk KRI Nagapasa 403 atau Changbogo Class yang segera dikirim dari Korea Selatan, tapi juga memiliki posisi penting dalam strategi pertahanan.

Kapal selama mini ini dinilai cocok dengan kondisi perairan Indonesia. Pengamat militer Conny Rahakundini Bakrie mengakui nilai strategis kapal selam mini ini. Menurut dia, kondisi alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) sebagian besar tidak bisa dilalui kapal selam besar. "Pas dengan kondisi Indonesia. Kecil dan lincah. Untuk ALKI barat dan tengah pas menggunakan kapal selam mini karena lautnya tidak terlalu dalam," ujar Conny kemarin.

Diharapkan kapal selam ini menjadi proyek serius termasuk menjadikan kapal selam mini ini memiliki kemampuan stealth. Dengan kemampuan ini, kapal selam mini tidak akan terdeteksi radar.

"Ini juga bisa menjadi pemacu untuk kita mengembangkan energi mini nuklir sebagai bahan bakar karena energi nuklir kan terbarukan," Conny dia.

Rencana ini mengemuka ke publik pada pekan ini setelah Satuan Kapal Selam (Satsel) Hiu Kencana yang bermarkas di Armada Timur Surabaya mengunggah rencana besar tersebut ke media sosial.

Selain Palindo sebagai pabrikan, perancangan kapal juga melibat Balitbang Kementerian Pertahanan, Universitas Indonesia, ITS Surabaya, dan Balai Hidrodinamika- BPPT. Desain kapal selam mini ini sudah dipamerkan pada Indo Denfence 2016. Berdasar informasi yang beredar, kapal selam yang memiliki panjang 22 meter dan lebar 3 meter ini mampu menyelam pada kedalaman 150 meter.

Kecepatan maksimal kapal selam ini mencapai 10 knot. Adapun bobot kapal selam saat menyelam yakni 127,1 ton dan memiliki endurance selama enam hari dan dapat regenerasi udara selama tiga hari. Untuk bodi, kapal selam ini akan menggunakan bahan baja HY-80 22mm. Baja ini berjenis high-tensile alloy steel yang memang biasa digunakan untuk membuat hull atau badan kapal selam.

Untuk material ini, PT Krakatau- Posco sudah diminta untuk memasoknya. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyebut rencana pembangunan kapal selam mini sebagai bagian upaya memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai dengan minimum essential force (MEF) tahap kedua 2015- 2019.

Kemhan menyebut ini sebagai kapal selam kelas menengah (midget submarine). Namun, kapal selam dengan bobot di bawah 500 ton masih dikategorikan kapal selam mini. "(Pembuatan) belum. Kita beberapa waktu lalu baru saja melihat galangan kapal di Batam, apakah sudah memenuhi standar internasional atau tidak.

Jadi masih menunggu. Ini baru pertama kali (pembuatan kapal selam menengah). Semua luar biasa di Batam," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskompublik) Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiarto.

Credit  sindonews.com

Misteri Antariksa: Benarkah Manusia Berasal dari Galaksi Lain?

Supernova yang dijuluki SN 1979C . (AP Photo/NASA)

CB, Illinois - Ada fakta baru yang menarik soal misteri antariksa dan kehidupan: manusia mulanya bukan berasal dari bumi. Setidaknya begitu yang diungkap tim ilmuwan dari Center for Interdiscplinary Exploration and Research in Astrophysics (CIERA) Northwestern University, Ilinois, Amerika Serikat.

Mereka melakukan pemodelan komputer yang berusaha mengungkap bagaimana unsur atau bahan yang ada di sekitar manusia bisa hadir di Galaksi Bima Sakti. Hasil studi berjudul "Low-redshift Lyman limit systems as diagnostics of cosmological inflows and outflows" ini dimuat dalam jurnal Monthly Notice Astrophysics edisi 21 April 2017.



Dalam jurnal, tim menjelaskan, bahwa ledakan supernova besar purba menyebabkan sejumlah besar unsur galaksi lain datang ke Bima Sakti. Material tersebut dibawa angin galaksi yang sangat kuat.

"Bisa dibilang, kita memiliki unsur dari galaksi lain," kata Daniel Anglés-Alcázar, anggota tim, seperti dilansir laman berita The Independent, Kamis 27 Juli 2017.



Temuan ini jelas akan mengubah persepsi para ilmuwan tentang pembentukan galaksi. "Konsekuensinya termasuk anggapan bahwa atom bumi dan tata surya bisa saja berasal dari galaksi yang jaraknya sejuta tahun cahaya," anggota tim, Faucher-Giguère, menambahkan, seperti dikutip dari laman berita New Scientist.

Dalam studi ini tim mengembangkan model rincian alam semesta pada masa awal Big Bang. Lalu, tim mensimulasikannya dengan menggunakan komputer hingga masa modern.



Unsur yang baru berpindah tersebut kemudian membentuk gas, bintang, yang akhirnya menjadi unsur kehidupan di Galaksi Bima Sakti. Menurut tim, masa awal alam semesta diduga berisi gas yang seragam. Dengan mempelajari dinamika tersebut, tim percaya bisa terungkap proses pembentukan galaksi.




Credit  TEMPO.CO

Kapal Perang Rusia Unjuk Kekuatan Jelang Hari Angkatan Laut

Kapal Rusia Suzdalets yang merupakan anti-kapal selam menembakan roket mengikuti gladi bersih jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov

Sejumlah kendaraan amfibi membentuk formasi di depan kapal perang Rusia Azov dan Caesar Kunikov saat mengikuti gladi bersih jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov

Kendaraan amfibi Rusia membentuk formasi saat berada didepan kapal perang Moskva ketika mengikuti gladi bersih jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov

Kapal selam Rusia Rostov-on-Don dan Stary Oskol saat mengikuti gladi bersih jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov

Kapal perang Rusia Azov menembakan roket saat gladi bersih jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di Sevastopol, Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov

Sebuah kapal perang Rusaia Moskva, dipersiapkan untuk mengikuti gladi bersih jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov

Credit  tempo.co

Teknologi Mungkinkan Ubah Gen dalam Embrio Dilakukan di AS

Ilustrasi Embrio

CB, PORTLAND -- Teknologi yang memungkinkan perubahan gen pada embrio manusia telah digunakan untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, menurut Oregon Health and Science University (OHSU) di Portland, yang melakukan penelitian.

Penelitian OHSU diyakini telah memecahkan masalah baru baik dalam jumlah embrio yang diujicobakan dan dengan menunjukkan bahwa memungkinkan untuk memperbaiki secara efisien dan aman gen yang cacat yang menyebabkan penyakit bawaan, menurut Technology Review, yang pertama kali melaporkan berita tersebut.
Tak satu pun embrio diizinkan untuk berkembang lebih dari beberapa hari, menurut laporan tersebut. Beberapa negara telah menandatangani sebuah konvensi yang melarang praktik tersebut terkait kekhawatiran bahwa hal itu dapat digunakan untuk menciptakan apa yang disebut bayi pesanan.
Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan segera dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah, menurut juru bicara OHSU Eric Robinson. Penelitian yang dipimpin oleh Shoukhrat Mitalipov, kepala Center for Embryonic Cell and Gene Therapy OHSU, melibatkan sebuah teknologi yang dikenal sebagai CRISPR yang telah membuka batas baru dalam pengobatan genetik karena kemampuannya untuk memodifikasi gen dengan cepat dan efisien.
CRISPR bekerja laiknya sejenis gunting molekuler yang secara selektif memangkas bagian genom yang tidak diinginkan, dan menggantinya dengan rangkaian DNA baru. Para ilmuwan di China telah menerbitkan penelitian serupa dengan hasil yang beragam.
Pada Desember 2015, para ilmuwan dan ahli etika pada sebuah pertemuan internasional yang diadakan di National Academy of Sciences (NAS) di Washington mengatakan bahwa "tidak bertanggung jawab" untuk menggunakan teknologi modifikasi gen pada embrio manusia untuk tujuan terapeutik, seperti memperbaiki penyakit genetik, sampai masalah keselamatan dan keefektifannya teruji.
Namun awal tahun ini, NAS dan National Academy of Medicine mengatakan kemajuan ilmiah membuat modifikasi gen pada sel reproduksi manusia adalah "kemungkinan realistis yang patut mendapat pertimbangan serius."

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Turki Ingin Beli S-400 Secara Kredit, Moskow: Ankara Mampu Bayar di Muka

Sistem pertahanan udara S-400 Triumf. Sumber: Sergey Malgavko/RIA Novosti

Ankara dan Moskow telah memasuki tahap akhir negosiasi pemasokan sistem pertahanan udara modern S-400. Dengan menandatangai sejumlah kesepakatan, Turki akhirnya siap membeli senjata antipesawat buatan Rusia itu. Namun demikian, seorang narasumber yang dekat dengan perundingan tersebut mengatakan kepada RBTH bahwa masih ada beberapa masalah administratif dan keuangan yang harus diselesaikan.
“Kami telah bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan pembelian S-400 dengan Rusia. Insyaallah, kita akan melihat S-400 di negara kita,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Selasa (25/7). Namun, Rusia belum memberikan komentar apa pun mengenai kesepakatan tersebut.

S-400 merupakan sistem rudal antipesawat jarak jauh terbaru milik Rusia. Ia dapat menghancurkan pesawat, rudal jelajah, dan rudal balistik musuh. Rudal S-400 memiliki jangkauan sasaran hingga 250 km dengan ketinggian serangan target mencapai 30 km.

Kredit atau Bayar di Muka?

Kedua belah pihak telah menguraikan seluruh aspek teknis S-400 yang akan diekspor ke Turki, termasuk berapa banyak rudal, peluncur, dan mesin pendukung yang akan dikirim.
Namun, bagaimana Turki akan membayar senjata tersebut masih belum bisa dikonfirmasi. Ankara berharap bisa melakukan pembelian S-400 secara kredit. Media melaporkan, kontrak tersebut bernilai 2,5 miliar dolar AS (sekitar 33 triliun rupiah).
Masalah pembayaran terbukti menjadi batu sandungan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Denis Manturov bersikeras bahwa kesepakatan tersebut akan diselesaikan tanpa kredit. Menurut Manturov, Turki mampu membayar di muka.

NATO Cemberut?

Turki adalah anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO). Membeli sistem pertahanan udara Rusia kemungkinan akan membuat anggota lainnya cemberut.
“Militer AS punya versi analog S-400 Rusia, yaitu sistem pertahanan udara Patriot. Sistem ini dikirim ke Korea Selatan untuk melindungi negara itu dari tetangganya di utara,” kata Vadim Kozulin, seorang profesor dari Akademi Ilmu Militer, kepada RBTH.
Menurut Kozulin, elite militer NATO mengklaim bahwa S-400 tidak mungkin beroperasi bersamaan atau diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara aliansi.
“Hal serupa terjadi pada tahun '90-an ketika Rusia menjual 12 peluncur S-300 ke Yunani. Tak peduli apa kata elite-elite NATO, S-300 Yunani masih berfungsi dengan baik dan terbukti bisa diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara aliansi,” tambah sang pakar.

Credit  indonesia.rbth.com

Menuju Masa Depan: Taksi Terbang Akan Hadir di Moskow pada 2018

Taksi terbang akan hadir di Moskow pada 2018. Ia dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal dan mampu mengangkut 2 – 4 orang.

Perusahaan start-up Rusia, Bartini, memamerkan contoh taksi terbang mereka pada 19 Juli di Pameran Aviasi dan Kedirgantaraan Nasional MAKS 2017. Sumber: Press photo

Berkat satu jenis transportasi baru, jalanan di Rusia sebentar lagi mungkin akan ditinggalkan, atau setidaknya tak begitu padat.
Perusahaan start-up Rusia, Bartini, memamerkan contoh taksi terbang mereka pada 19 Juli di Pameran Aviasi dan Kedirgantaraan Nasional MAKS 2017. Mereka mengatakan, taksi itu mungkin akan menggunakan platform blockchain (sistem pencatatan transaksi finansial terintegrasi) untuk pasar aviasi masyarakat perkotaan. Platform itu sedang dikembangkan oleh konsorsium Blockchain Aero. Mobil Bartini akan menjadi yang pertama menggunakan platform ini.
Mobil terbang Bartini. Sumber: Press photo
Mobil terbang Bartini dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, menurut rilis pers perusahaan. Mobil ini mampu mengangkut 2 – 4 orang dan per unitnya dibanderol 100 – 200 ribu dolar AS (1,33 – 2,66 miliar rupiah). Proyek ini telah sesuai dengan persyaratan teknis dari Uber Elevate and Advanced Program.
Perusahaan Rusia lainnya, ATM Freight Drones, berjanji untuk memamerkan taksi terbang otomatis tahun depan di Moskow setelah peraturan terkait disahkan.
“Kami telah mengajukan supaya peraturan yang ada saat ini diamandemen sehingga pesawat tak berawak (UAV) dapat digunakan untuk transportasi barang dan penumpang,” ujar Alexander Atamanov selaku pimpinan ATM Freight Drones, seperti yang diberitakan TASS. “Pemerintah sudah menyetujui, tapi keputusan akhirnya ada di otoritas federal. Jika kami mampu merealisasikan taksi terbang ini, Moskow akan menjadi salah satu ibu kota paling inovatif di dunia. Jika prosesnya cepat, saya rasa peraturannya akan disahkan dalam satu tahun.”
Menurutnya, akan ada “transportasi yang terbang 10 – 15 meter di atas tanah, jembatan layang, jalan bawah tanah, sungai, dan rel kereta api.”

Bebas Macet

Untuk permulaan, taksi terbang akan berfungsi untuk perjalanan dekat, dan orang-orang dapat memesan jasanya melalui aplikasi telepon genggam, menurut Atamanov.
“Orang-orang tidak perlu bermacet-macetan di jalan raya dan tidak akan ada lampu lalu lintas. Ia akan lebih cepat berpuluh-puluh kali lipat dibanding transportasi darat.”

Credit  indonesia.rbth.com

Kalah Voting, Republik Gagal Bunuh Obamacare

Senat AS menolak untuk mencabut undang-undang kesehatan AS atau Obamacare. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Partai Republik harus menerima kenyataan pahit. Upaya mereka untuk membunuh undang-undang perawatan kesehatan atau yang dikenal sebagai Obamacare kandas secara dramatis lewat voting. Ini adalah pukulan telak bagi Presiden Donald Trump yang selama masa kampanye menyatakan akan mencabut Obamacare.

Tiga anggota Partai Republik, Senator John McCain, Susan Collins dan Lisa Murkowski, melintasi garis partai untuk bergabung dengan Demokrat dalam pemilihan dramatis 49 melawan 51 untuk membunuh undang-undang tersebut. Perdebatan mengenai pencabutan Obamacare sendiri dimulai tepat sebelum pukul 1.30 pagi (0530 GMT) pada hari Jumat pagi.

Para pemimpin Republik telah memutuskan untuk memberikan suara pada sebuah proposal untuk mencabut bagian-bagian dari Obamacare yang dikenal sebagai "tagihan kurus" setelah gagal mencapai konsensus dengan ukuran yang lebih komprehensif setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui RUU mereka pada bulan Mei.

"Ini jelas merupakan saat yang mengecewakan. Saya pikir orang Amerika akan menyesal karena kami tidak bisa menemukan jalan yang lebih baik,," kata Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell seperti dikutip dari Reuters, Jumat (28/7/2017).

Meskipun mengendalikan Senat, DPR dan Gedung Putih, Partai Republik telah berjuang selama berbulan-bulan dengan mencabut Obamacare. Obamacare adalah sebuah undang-undang kompleks yang disetujui oleh Demokrat pada tahun 2010 di bawah mantan Presiden Barack Obama yang memberikan asuransi kesehatan kepada jutaan orang Amerika yang sebelumnya tidak diasuransikan.

Juru bicara media Gedung Putih tidak bisa dihubungi untuk mengomentari kegagalan RUU tersebut.

Partai Republik memegang 52 kursi di Senat dari 100 kursi dan McConnell kehilangan dukungan dari dua senator Partai Republik, dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh Wakil Presiden Mike Pence.

Usai kegagalan itu, Senator Demokrat Chuck Schumer mengatakan kepada Senat bahwa sudah waktunya untuk mengindahkan panggilan McCain minggu ini untuk kembali ke proses legislatif yang lebih transparan dan bipartisan.

"Dia pahlawan, dia adalah pahlawan saya," kata Schumer.

Credit  sindonews.com

Jenderal AS: Kemampuan ICBM Korut Meningkat Pesat Melebihi Perkiraan

Militer Korea Utara saat menguji coba rudal. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa kemampuan rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara (Korut) meningkat signifikan dan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Kesimpulan jenderal AS ini mengacu pada hasil uji coba ICBM rezim Kim Jong-un pada 4 Juli 2017 lalu.

Milley, dalam sambutannya di “National Press Club” di Washington, mengatakan bahwa masih ada waktu untuk solusi non-militer terhadap krisis yang disebabkan oleh program nuklir dan rudal Korut. Namun, dia memperingatkan bahwa waktu tersebut hampir habis.

”Korut sangat berbahaya dan lebih berbahaya ketika beberapa minggu berlalu,” katanya, seperti dikutip Reuters, Jumat (28/7/2017).

Media AS pada pekan ini melaporkan bahwa Badan Intelijen Pertahanan (DIA), sebuah badan mata-mata Pentagon telah menilai bahwa Korut akan dapat membuat ICBM yang berkemampuan nuklir pada tahun depan. Batasan waktu itu lebih cepat dari pekiraan awal yakni sekitar empat tahun mendatang.

Namun, dua pejabat AS mengatakan beberapa analis lain yang mempelajari program rudal Korut tidak setuju dengan penilaian DIA. Para pejabat itu telah melihat peningkatan aktivitas Korut yang diduga akan melakukan uji coba rudal yang lain dalam beberapa hari.

Setelah tes ICBM pada 4 Juli, Korut mengklaim telah menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk mengerahkan hulu ledak nuklir melalui rudal tersebut. Pyongyang selama ini blakblakan soal rencananya untuk mengembangkan rudal nuklir yang mampu menyerang AS dan telah mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan program senjatanya. 

Credit  sindonews.com

Senat AS "Tampar" Rusia dengan Sanksi Baru

Senat AS setuju untuk menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat memutuskan meloloskan rancangan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Keputusan ini menempatkan Presiden Donald Trump dalam posisi sulit, apakah akan bersikap tegas terhadap Rusia atau memveto undang-undang tersebut dan membuat marah Partai Republik.

Senat mendukung undang-undang tersebut, yang juga menjatuhkan sanksi kepada Iran dan Korea Utara, dengan selisih 98-2 dengan dukungan kuat dari Partai Republik dan Demokrat seperti dikutip dari Reuters, Jumat (28/7/2017).

RUU tersebut, yang mencakup ketentuan yang memungkinkan Kongres menghentikan upaya Trump untuk meredakan sanksi yang ada terhadap Rusia, sekarang akan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Trump sebagai undang-undang atau Trump akan menggunakan hak vetonya.

Ini adalah undang-undang kebijakan luar negeri utama pertama yang disetujui oleh Kongres di bawah Trump, yang telah berjuang untuk memajukan agenda domestiknya meskipun para Republikan mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Trump selama ini berharap dapat membangun hubungan yang hangat dengan Rusia. Jika Trump memilih untuk memveto keputusan itu, RUU tersebut diharapkan dapat mengumpulkan cukup banyak dukungan di kedua majelis untuk menggagalkan hak vetonya dan meluluskannya menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang itu sendiri melewati Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan suara 419-3.

Partai Republik dan Demokrat telah mendorong lebih banyak sanksi sebagai tanggapan atas tuduhan mengganggu pemilu lalu. Trump sendiri menyangkal adanya kolusi antara tim kampanyenya dengan Moskow.

"Amerika Serikat perlu mengirim sebuah pesan yang kuat kepada Vladimir Putin dan penyerang lainnya bahwa kita tidak akan mentoleransi serangan terhadap demokrasi kita," kata senator Republik, John McCain.

RUU itu akan mempengaruhi berbagai industri Rusia dan mungkin akan melukai lagi ekonomi Rusia, yang sudah melemah setelah dijatuhkan sanksi pada 2014. Sanksi dijatuhkan setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina.

Terkait sanksi tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow akan memutuskan bagaimana melakukan pembalasan setelah hasil akhir dari usulan undang-undang tersebut.

Selain membuat marah Moskow, undang-undang tersebut telah membuat marah Uni Eropa, yang mengatakan bahwa sanksi baru tersebut dapat mempengaruhi keamanan energinya dan juga mendorong mereka untuk melakukan tindakan. 

Credit  sindonews.com

Selain Rusia, Senat AS Setuju Jatuhkan Sanksi untuk Iran dan Korut

Senat AS setuju untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran dan Korut. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) setuju untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran dan Korea Utara (Korut). Kedua negara itu dijatuhi sanksi untuk kegiatan termasuk program pengembangan rudal dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam putusannya, Senat AS juga berusaha untuk menghukum bank asing yang melakukan bisnis dengan rezim Pyongyang seperti dikutip dari Reuters, Jumat (28/7/2017).

Sanksi ini juga memberlakukan pembatasan pada siapa saja yang terlibat dalam program rudal balistik Iran dan mereka yang melakukan bisnis dengan Teheran. Sanksi tersebut juga berlaku untuk pasukan keamanan Garda Revolusi Revolusi Iran.

Sanksi terhadap Iran dan Korut ini terdapat dalam rancangan undang-undang yang juga menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Sanksi tersebut sebagai tanggapan atas tuduhan mengganggu pemilu lalu. Trump menyangkal adanya kolusi antara tim kampanyenya dengan Moskow

Ini adalah undang-undang kebijakan luar negeri utama pertama yang disetujui oleh Kongres di bawah Trump, yang telah berjuang untuk memajukan agenda domestiknya meskipun para Republikan mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Credit  sindonews.com

Ukraina Dukung Sanksi Baru AS Terhadap Rusia

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mendukung AS untuk menjatuhkan sanksi baru untuk Rusia. Foto/Istimewa

KIEV - Presiden Ukraina, Petro Poroshenko mengatakan, Kiev mendukung keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) untuk menggolkan rancangan undang-undang tentang sanksi baru terhadap Rusia. Dukungan itu diungkapkan Poroshenko melalui akun Facebooknya.

Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Poroshenko menggambarkan langkah tersebut sebagai "keputusan penting" bagi Ukraina seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (27/7/2017).

Sementara itu, beberapa ahli Ukraina mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sanksi baru tersebut. Menurut mereka, sanksi baru AS mungkin akan membawa ketidakpastian pada perdagangan Eropa dan globan yang akan mempengaruhi Ukraina.

Pada hari Selasa lalu, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui rancangan undang-undang baru yang akan menyebabkan sanksi ekonomi lebih ketat terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara (Korut).

RUU tersebut dilaporkan mengizinkan sanksi terhadap Rusia atas dugaan perannya dalam krisis Ukraina dan pemilihan presiden AS, klaim yang telah berulang kali ditolak oleh Moskow.

Kremlin sebelumnya mengatakan bahwa mereka menilai rancangan sanksi itu "secara negatif," memperingatkan bahwa pembatasan baru akan berdampak buruk bagi Rusia dan AS.

Agar bisa berlaku, undang-undang tentang sanksi harus diloloskan Senat dan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Credit  sindonews.com

Putin Setuju Pasukan Rusia Tinggal di Suriah Hampir Setengah Abad

Pesawat tempur Su-25 Rusia yang bermarkas di pangkalan udara Khmeimim, Suriah. Foto/Sputnik/Dmitry Vinogradov

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani sebuah undang-undang (UU) yang meratifikasi kesepakatan tahun 2015 antara Moskow dan Damaskus. UU membolehkan pengerahan pasukan Angkatan Udara Rusia di Suriah selama 49 tahun.

Protokol awal Rusia dan Suriah itu diteken pada bulan Januari 2017 lalu. Kesepakatan itu mengatur isu-isu yang berkaitan dengan pengerahan pasukan Angkatan Udara Rusia di wilayah Suriah serta terkait dengan pelaksanaan yurisdiksi Rusia atas aset militer bergerak dan tidak bergerak miliknya di wilayah Suriah.

Di bawah UU, Angkatan Udara Rusia kini diizinkan untuk tinggal di wilayah Suriah selama hampir setengah abad dengan opsi memperpanjang secara otomatis selama periode 25 tahun setelah periode sebelumnya berakhir.

Dokumen UU tersebut telah dipublikasikan di situs informasi pemerintah Rusia. Dalam kesepakatan dengan Damaskus yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad, pemerintah Suriah menyediakan sebidang tanah di Provinsi Latakia—lokasi Pangkalan Udara Khmeimim—kepada Rusia secara gratis.

Kremlin dalam sebuah pernyataan membenarkan bahwa Presiden Putin telah menandatangani UU itu kemarin. UU itu diadopsi oleh Duma Negara Rusia (Majelis Parlemen Rusia) pada tanggal 14 Juli dan disetujui oleh Senat lima hari kemudian.

Pasukan Angkatan Udara Rusia dikirim ke Suriah sejak 30 September 2015 atas permintaan pemerintah Suriah sebagai bagian dari operasi yang ditujukan untuk memerangi kelompok teroris. Pasukan Rusia itu ditempatkan di Pangkalan Udara Khmeimim.

Sebagian besar tentara Rusia yang awalnya dikirim ke Suriah ditarik pada bulan Maret 2016 setelah Putin mengatakan bahwa tujuan operasi anti-teroris selama lima bulan di Suriah pada umumnya telah tercapai. Namun, Rusia mengatakan masih mempertahankan kehadiran pasukan militer di pelabuhan Tartus dan di pangkalan udara Khmeimim untuk memantau situasi di Suriah  dan mengamati pelaksanaan gencatan senjata. 

Credit  sindonews.com

Pemimpin Chechnya Siap Lengser untuk Jaga Masjid Al-Aqsa Seumur Hidup

Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov. Foto/Sputnik/Said Tsarnaev

GROZNY - Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan bahwa dia siap mengundurkan diri untuk pindah ke Yerusalem menjadi penjaga keamanan Masjid Al-Aqsa seumur hidupnya.

Pengumuman pemimpin muslim wilayah otonom Rusia itu disampaikan pada hari Kamis (27/7/2017) melalui pesan Telegram-nya.

”Saya siap melepaskan kekuasaan saya dan melayani pada struktur yang memberikan keamanan di situs suci bagi semua umat Islam itu. Menjadi sukarelawan dan menjaga Masjid Al-Aqsa sepanjang sisa hidup saya,” tulis Kadyrov, yang dikutip Russia Today.

Kadyrov menentang situasi di mana perang melawan terorisme telah digunakan sebagai dalih politik yang ditujukan untuk melawan umat Islam.

Niatnya itu akan dia sampaikan kepada Raja Yordania, Abdullah II. Sebab, raja negara itulah yang memiliki status sebagai penjaga situs suci di Yerusalem.

Pengumuman Kadyrov muncul di tengah ketegangan yang berlarut-larut antara jemaah muslim Palestina dengan pasukan Israel setelah serangan tiga pria bersenjata yang menewaskan dua polisi Israel di situs suci pada 14 Juli lalu.

Israel menutup Masjid Al-Aqsa usai serangan mematikan tersebut. Israel kemudian membuka kembali masjid itu dengan aturan keamanan baru, yakni memasang detektor logam dan CCTV di pintu masuk kompleks masjid. Aturan baru itu membuat marah jemaah Palestina dan memicu bentrok lanjutan.

Atas tekanan sejumlah pihak, Israel akhirnya melepas dua alat keamanan itu. Pelepasan dua alat tersebut dirayakan para jemaah Palestina sebagai hari kemenangan.

Kadyrov selama ini kerap mengecam aksi terorisme. Dia pernah menyerukan semua negara Islam untuk bergabung melawan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Namun, dia juga berulang kali menuduh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya melakukan tindakan untuk membangkitkan kebencian terhadap umat Islam di seluruh dunia, mengalihkan perhatian publik dari berbagai masalah di Timur Tengah, dan menghancurkan negara-negara Islam dari dalam.

Pada tahun 2014, Kadyrov berjanji untuk menghancurkan ISIS setelah kelompok tersebut mengancam untuk menyerang Rusia. Dia bahkan pernah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin agar mengirim infantri Chechnya dan dirinya ke Suriah untuk perang melawan ISIS. 

Credit  sindonews.com

Raja Yordania Tuntut Petugas Kedubes Israel Diadili

 

Raja Abdullah mendesak PM Israel Benjamin Netanyahu mengadili petugas keamanan Kedubes Israel setelah menembak dua warga Yordania. (dok. Reuters TV)

Jakarta, CB -- Raja Abdullah dari Yordania mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadili petugas keamanan Kedutaan Besar Israel di Amman, yang menembak mati dua warga Yordania. Selain itu, Raja Abdullah juga mengatakan hubungan Israel-Yordania terancam akibat insiden tersebut.

Di sisi lain, petugas keamanan yang identitasnya dirahasiakan itu telah dipulangkan ke Israel menggunakan kekebalan diplomatik.

Hal itu, sebut Raja Abdullah, merupakan “tindakan provokatif dan mengesalkan yang memicu ketidakstabilan keamanan antara kedua negara, selain memancing ekstremisme.”

“Kami menuntut Perdana Menteri Israel memenuhi komitmennya dan memastikan pelaku pembunuhan diadili, serta tidak menjadikan insiden ini sebagai pertunjukkan politik demi keuntingan pribadi,” kata Raja Abdullah, dikutip Reuters.

Petugas keamanan tersebut dilaporkan menembak pemuda Yordania Mohammad Jawawdah di kedutaan besar Israel di Amman, pada Minggu (23/7) serta tidak sengaja menewaskan warga Yordania lainnya yang tengah berada di lokasi.


Israel menyebut petugas keamanan itu hanya membela diri setelah diserang Jawawdah menggunakan obeng.

Pernyataan yang sedikit berbeda diungkapkan polisi Yordania. Disebutkan bahwa sang petugas keamanan melepaskan tembakan ke arah Jawawdah setelah keduanya terlibat perkelahian. Namun demikian, tidak disebutkan bagaimana warga Yordania lainnya ikut tertembak.

Raja Abdullah yang mengunjungi keluarga Jawawdah guna menyampaikan bela sungkawa, menyebut negara “akan melakukan apapun” untuk mendapatkan keadilan bagi kedua korban yang tewas.

Yordania dan Israel terikat perjanjian perdamaian dan negara Arab tersebut jarang mengungkapkan kemarahan mereka terhadap tetangganya itu, secara terbuka.

Selain insiden penembakan itu, Raja Abdullah juga mengingatkan insiden lainnya di mana seorang warga Yordania tewas ditembak tentara Israel di perbatasan pada Maret 2014 silam. Tidak ada penyelidikan atas kasus tersebut.

“Cara Israel menangani peristiwa di kedutaan dan insiden penembakan sebelumnya, bisa memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara,” kata Abdullah.

Credit  CNN Indonesia

Raja Abdullah Tuntut Israel Adili Pelaku Pembunuh Warga Yordania

Tentara Yordania berjaga di depan Kedutaan Besar Israel pasca insiden penembakan. Foto/Istimewa

AMMAN - Raja Yordania, Abdullah, telah mendesak Israel untuk mengadili seorang penjaga keamanan yang menembak mati dua orang Yordania di dekat kedutaan Israel di Ibu Kota negara itu. Peristiwa itu terjadi pada akhir pekan lalu dan sempat menyebabkan ketegangan singkat di antara kedua negara.



Raja Abdullah juga menggambarkan ucapan selamat yang diberikan kepada satpam tersebut oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai aksi "provokatif" seperti dikutip dari BBC, Jumat (28/7/2017).

Israel mengatakan bahwa satpam tersebut menembak seorang warga Yordania yang menyerangnya dengan obeng dan seorang Yordania lainnya secara tidak sengaja terbunuh dalam baku tembak tersebut.

Otoritas Yordania ingin memeriksa penjaga tersebut namun Israel mengatakan bahwa dia memiliki kekebalan diplomatik.

Staf kedutaan Israel telah kembali ke Israel dan Netanyahu memeluk satpam dan memuji penanganannya terhadap situasi tersebut.



Namun dalam sebuah pernyataan dari istana raja, Raja Abdullah mengatakan bahwa "Perilaku Netanyahu terhadap satpam itu adalah provokatif di semua lini dan membuat marah kita, mendestabilisasi keamanan dan memfokuskan ekstremisme," bunyi pernyataan yang dikeluarkan pihak istana raja.

Lebih lanjut Raja Abdullah mengatakan bagaimana insiden tersebut ditangani akan mempengaruhi hubungan kedua negara.

Kementerian luar negeri Israel mengatakan seorang warga Yordania, menurut media lokal bernama Mohammed Zakaria al-Jawawdeh, menikam petugas keamanan dari belakang di dalam tempat tinggal yang digunakan oleh kedutaan tersebut. Warga Yordania kedua yang tewas dalam peristiwa itu adalah pemilik bangunan tersebut.

Ini adalah salah satu insiden paling serius yang mempengaruhi hubungan kedua negara sejak mereka menandatangani sebuah perjanjian damai pada tahun 1994. 

Pada hari Senin Israel mengucapkan terima kasih kepada Yordania atas "kerja sama dekatnya".

Tak lama kemudian Israel mulai memindahkan infrastruktur keamanan di sekitar tempat suci di Yerusalem. Media lokal melaporkan bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan dengan Yordania untuk mengizinkan staf kedutaan tersebut pergi.

Pagar pembatas dan detektor logam telah dipasang di dekat kompleks Kota Tua, yang dikenal umat Muslim sebagai Haram al-Sharif dan Yahudi sebagai Bukit Bait Suci, setelah dua petugas polisi Israel terbunuh di dekatnya.

Namun warga Palestina dengan keras menolaknya karena dianggap sebagai upaya Israel untuk melakukan kontrol atas tempat suci tersebut. Demontrasi menentang hal itu juga terjadi di Yordania.





Credit  sindonews.com