Kamis, 20 Juli 2017

Pasukan Keamanan Duterte Diserang Kelompok Komunis

Pasukan pengamanan presiden (paspampres) Rodrigo Duterte ditembak kelompok komunis. (AFP PHOTO / Noel CELIS)

Jakarta, CB -- Empat orang pasukan pengamanan presiden (paspampres) Rodrigo Duterte terluka karena ditembak anggota kelompok komunis pada Rabu (19/7). Keempat paspampres itu dikabarkan terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

Pelaku melepaskan tembakan saat konvoi paspampres tengah melintas di jalan raya Mindanao. Duterte sendiri sedang tidak berada bersama konvoi saat insiden itu terjadi.

Pelaku diduga merupakan pemberontak dari kelompok komunis.

Seorang pejabat militer menyalahkan Tentara Rakyat Baru - pasukan bersenjata berjumlah 4000 orang dari Partai Komunis Filipina - atas penyergapan tersebut.

“Ini merupakan panggilan mereka bagi pasukan pemberontak dengan melancarkan serangan kepada pasukan pemerintah,” kata Brigadir Jenderal Gilberto Gapay, pejabat militer senior Filipina, kepada stasiun radio DZBB di Manila.

Serangan itu terjadi sehari setelah Duterte meminta Kongres memperpanjang darurat militer di Mindanao hingga Desember, untuk mengalahkan militan ISIS di Marawi.

Sebelumnya, darurat militer selama 60 hari telah ditetapkan di wilayah selatan Filipina itu, sejak konflik pecah pada 23 Mei. Namun pada Selasa, Duterte menyebut butuh perpanjangan waktu untuk membungkam ISIS.

Di sisi lain, di hari yang sama, kelompok komunis yang merupakan pasukan pemberontak tertua di Filipina, juga menyerukan serangan sebagai respons atas rencana perpanjangan darurat militer.

Komandan Paspampres Louie Dagoy mengatakan pasukannya tertembak saat mereka melintasi pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pemberontak.

“Mereka berhasil melawan dan meminta bantuan dari basis tentara terdekat,” sebut juru bicara militer regional Mayor Ezra Balagtey, kepada AFP.

Adapun pemberontakan kelompok komunis yang terjadi sejak 1968, telah menelan lebih dari 30 ribu nyawa. Kelompok tersebut juga kerap melakukan dialog dengan pemerintah, termasuk dengan pemerintahan Duterte.

Mereka dijadwalkan kembali melakukan dialog bulan depan.

Credit CNN Indonesia

Paspampres Ditembak Pemberontak, Duterte Ancam Batal Berdamai

Presiden Filipina mengancam akan mengakhiri perundingan damai dengan pemberontak komunis setelah empat pengawalnya diduga ditembak oleh kelompok tersebut. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan mengakhiri perundingan damai dengan pemberontak komunis setelah kelompok itu diduga menembak empat pengawalnya di Mindanao, Rabu (19/7).

"Presiden mengarahkan panel pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan damai formal kecuali jika pemberontak sayap kiri setuju untuk menghentikan serangan mereka terhadap pasukan pemerintah di Mindanao," bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor kepresidenan.

Sekelompok orang yang diduga anggota kelompok pemberontak itu tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah konvoi paspamres Duterte saat melintas di jalan raya Mindanao. Saat itu, Duterte tidak ikut dalam rombongan tersebut.

Pemerintah menuding Tentara Rakyat Baru, kelompok Partai Komunis Filipina yang beranggota 4.000 pasukan, sebagai pelaku penyerangan.

Insiden terbaru ini terjadi sementara pasukan pemerintah berperang melawan militan Maute di Marawi, Mindanao, sejak 23 Mei lalu.

Partai komunis diduga meminta angkatan bersenjatanya melancarkan serangan untuk merespons rencana Duterte memperpanjang darurat militer hingga akhir 2017.

"Ini adalah bagian dari seruan mereka kepada kelompok bersenjata untuk menentang darurat militer, salah satunya dengan menyerang pasukan pemerintah," tutur Brigadir Jenderal Gilberto Gapay, seorang pejabat militer senior di Mindanao, diberitakan AFP.

Tentara Rakyat Baru merupakan gerakan pemberontak paling tua di Asia. Pemberontakan komunis yang dimulai pada 1968 lalu di Filipina dilaporkan telah menewaskan setidaknya 30.000 orang.

Perundingan damai antara pemberontak komunis dan pemerintah telah berjalan sejak Duterte menjabar sebagai presiden pada pertengahan tahun lalu.

Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, meski tidak berlangsung lama.

Pada Mei lalu, Duterte menangguhkan pembicaraan damai formal dengan kelompok tersebut, setelah kedua pihak gagal menyelesaikan perselisihan dan pemberontak komunis semakin meningkatkan serangannya.

Sebagai upaya mengakhiri kebuntuan, Duterte berencana mengirimkan negosiator untuk kembali membahas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata.

Namun, sebelumnya pemerintah memperingatkan kelompok itu harus bisa mempertahankan komitmennya dan "mengakhiri segala operasi pemerasan serta perlawanan terhadap militer dan polisi Filipina".

Credit CNN Indonesia

Macron Pangkas Anggaran, Panglima Militer Perancis Mundur

Presiden Macron sempat berselisih paham dengan panglima angkatan bersenjatanya sebelum pemimpin militer itu mengundurkan diri. (REUTERS/Alain Jocard/Pool)

Jakarta, CB -- Panglima angkatan bersenjata Perancis mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan Presiden Emmanuel Macron soal pemangkasan anggaran pertahanan negara tersebut.

Pierre de Villiers, 60, mengatakan dirinya sudah mencoba mempertahankan kemampuan tentara agar bisa melakukan tugas berat di bawah pembatasan anggaran tersebut. Namun, dia tidak sanggup lagi melakukannya.

"Dengan keadaan ini saya merasa tidak lagi bisa menjamin kekuatan pertahanan yang saya yakin dibutuhkan untuk melindungi Perancis dan warganya, hari ini dan esok, dan untuk mempertahankan tujuan negara," ujarnya dalam pernyataan pers yang dikutip Reuters, Rabu (19/7).

Macron telah menerima pengunduran dirinya, kata de Villiers.

Perselisihan panas pecah antara de Villiers dan Macron pekan lalu, hanya dua bulan setelah ia dilantik sebagai presiden. Saat itu, militer Perancis tengah mempersiapkan perayaan Bastille day yang juga dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 Juli kemarin.

Di hadapan anggota parlemen yang mengadakan rapat tertutup, de Villiers menggunakan sempat mengeluarkan pernyataan keras untuk memprotes pemangkasan anggaran pertahanan senilai 850 juta euro (Rp13 triliun) yang dibuat Macron demi mengembalikan pemasukan negara.

"Saya gak mau dibegoin begitu," ujarnya menurut dua orang sumber di parlemen. "Saya mungkin bodoh tapi saya tahu ketika saya dibodohi."

Sementara itu, Macron membalas ucapan kasar itu secara publik. "Saya sudah buat komitmen. Saya bosnya," kata dia dalam pidato di hadapan puluhan pejabat militer beserta anggota keluarga mereka.

Credit CNN Indonesia

Menuju Baltik, Kapal Perang China Dikawal Trio Eropa

Kapal perang China mendapat pengawalan dari angkatan laut Denamrk, Belanda, dan Inggris saat menuju Laut Baltik. Foto/Istimewa

KOPENHAGEN - Kapal-kapal angkatan laut dari Inggris, Belanda, dan Denmark mengawal sejumlah kapal perang China yang tengah menuju ke Laut Baltik. Kapal-kapal perang China tersebut akan melakukan tahap pertama latihan militer bersama dengan Rusia.

"Sebuah kapal frigat Cina, kapal penyuplai dan kapal perusak melewati perairan Denmark. Kami mengawal mereka sebagai bagian dari pengawasan normal yang kami miliki di perairan teritorial kami," kata Klaus Thing Rasmussen, petugas senior di pusat operasi militer Denmark.

Meski begitu, Rasmussen menolak untuk mengungkapkan lokasi dari kapal-kapal China tersebut.

"Kami mengirim satu unit ke mereka tadi malam, saat mereka mendekati perairan Denmark. Ini akan memakan waktu sekitar satu hari total sampai mereka pergi lagi di dekat Bornholm, di mana mereka masuk, dan kami akan mengawal mereka sepanjang perjalanan," katanya dinukil dari Russia Today, Kamis (20/7/2017).

"Posisi kami adalah bahwa ada jalan bebas melalui Laut Baltik, dan Angkatan Laut Denmark bertindak sebagai stopper di celah tersebut. Itu berarti kita menemani kapal negara asing sebagai bagian dari pengawasan perairan Denmark," tambahnya.

Armada China tidak memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri saat bergerak menuju Baltik. Pada hari Senin, angkatan laut Belanda mengkonfirmasi bahwa armadanya juga telah mengirim seorang pendamping.

"Rekaman pertama Kelompok Gugus Tugas Angkatan Laut China yang melintasi Laut Utara menuju wilayah Baltik, dikawal oleh HNLMS Van Amstel," ujar komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Rob Verkerk, di akun Twitternya.

HNLMS Van Amstel (F831), sebuah kapal kelas Karel Doorman, adalah salah satu frigat serbaguna angkatan laut Belanda.

Selama akhir pekan, kapal-kapal China juga dikawal oleh HMS Richmond, sebuah kapal selam Tipe 23 dari Angkatan Laut Inggris.

"Kami dapat memastikan bahwa HMS Richmond telah mengawal Kelompok Gugus Tugas Angkatan Laut China melalui area kepentingan Inggris," ucap juru bicara Angkatan Laut Inggris.

Latihan militer Rusia-China dimulai pada hari Jumat ini, dan akan melibatkan sekitar selusin kapal perang disamping pesawat militer dan helikopter dari kedua belah pihak. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada awal pekan ini.

Pasukan China dijadwalkan tiba di pangkalan angkatan laut Baltiysk di Wilayah Kaliningrad Rusia pada 21 Juli untuk sebuah upacara penyambutan resmi. Fase aktif latihan akan diadakan antara 24 dan 27 Juli.

Sebelumnya pada bulan Juli, angkatan laut China mengatakan bahwa kapal perusak 052D Hefei akan dikirim untuk latihan. Kapal perang tersebut disertai kapal fregat rudal Yuncheng dan kapal suplai Luomahu.

Tahap kedua latihan China-Rusia akan berlanjut di Laut Jepang dan Laut Okhotsk pada bulan September mendatang.

Credit sindonews.com

Libatkan Selusin Kapal Perang, Rusia dan China Siap Manuver di Baltik

Rusia dan China bersiap menggelar latihan perang gabungan di lepas pantai Laut Baltik, Jumat nanti. Foto/function.mil.ru

MOSKOW - Rusia dan China akan melakukan tahap pertama latihan perang gabungan 2017 di lepas pantai Laut Baltik, minggu ini. Manuver gabungan ini melibatkan selusin kapal perang, pesawat militer dan helikopter dari kedua pihak.

Beijing telah mengirim salah satu kapal perusak tercanggih untuk latihan perang ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, latihan gabungan akan dimulai pada hari Jumat.

”Tujuan utama latihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja sama antara dua armada dalam melawan ancaman keamanan di laut, untuk melatih kompatibilitas awak kapal perang Rusia dan China, untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama antara Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip SINDOnews dari situs resminya, Selasa (18/7/2017).

Pasukan Angkatan Laut China dijadwalkan tiba di pangkalan Baltiysk di wilayah Kaliningrad, Rusia pada 21 Juli untuk sebuah upacara penyambutan resmi. Fase aktif latihan gabungan di Laut Baltik akan diadakan antara 24-27 Juli.

Sebelumnya, media China melaporkan bahwa Beijing telah mengerahkan Changsha, kapal perusak Type 052D bersenjata rudal. Kapal ini resmi ditugaskan sejak dua tahun lalu. Kapal perang tersebut akan didampingi oleh kapal frigat Yuncheng dan kapal pemasok Luoma Lake.

Pekan lalu, dalam perjalanan ke Baltik, armada Cina terlibat dalam latihan tembak di Mediterania.

Setelah latihan gabungan tahap pertama di lepas pantai Baltik usai, Angkatan Laut China akan bergabung dengan kapal-kapal Rusia di Laut Jepang dan Laut Okhotsk pada bulan September untuk manuver tahap kedua.

Latihan gabungan angkatan laut kedua negara ini dirintis sejak tahun 2012. Tahun lalu, latihan digelar di Laut Cina Selatan, salah satu wilayah tegang di dunia karena menjadi sengketa sejumlah negara.

Credit sindonews.com

Jerman dan Prancis Kembangkan Jet Tempur Eropa Generasi Baru

Pesawat-pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon. Prancis dan Jerman sepakat kembangkan jet tempur eropa generasi baru untuk akhiri ketergantungan pada AS dan Israel. Foto/REUTERS/Ints Kalnins

PARIS - Jerman dan Prancis sepakat mengembangkan pesawat jet tempur Eropa generasi baru dalam upaya memperkuat Uni Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rencana ini sebagai “revolusi besar”.

Pengumuman tersebut disampaikan pemerintah Prancis setelah pembicaraan antara Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Macron di Paris.

”Kedua mitra berharap untuk menyelesaikan peta jalan bersama pada pertengahan 2018,” kata Kepresidenan Prancis dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP.

Dalam konferensi pers bersama Merkel, Kamis (13/7/2017), Presiden Macron memuji proyek kedua negara tersebut. ”Jet tempur, yang akan menggantikan armada kedua negara saat ini, adalah proyek yang sangat berat bagi tentara dan pemerintah kita,” kata Macron.

Dia kemudian menyatakan bahwa pesawat jet tempur Eropa itu nantinya akan menghemat uang dan menghilangkan persaingan di antara berbagai jet tempur yang saat ini beredar di pasaran.

”Tujuan jet tempur generasi baru ini adalah pertama meluncurkan program penelitian dan pengembangan umum untuk dapat merencanakannya bersama, dan kemudian untuk kedua tentara kita dapat menggunakannya bersama-sama,” papar Macron.

“Saya mengonfirmasikan kepada Anda, ini adalah revolusi yang mendalam, tapi kami tidak takut pada revolusi,” lanjut Macron, yang dilansir Jumat (14/7/2017).

Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengembangkan kerangka kerja sama untuk model helikopter tempur Tiger berikutnya dan untuk rudal taktis.

Dokumen tersebut juga mengatakan bahwa Jerman dan Prancis telah sepakat untuk bekerja sama untuk mendapatkan sistem pertanahan, termasuk tank berat dan artileri. Kedua negara juga menyiapkan kontrak proyek pembuatan drone Eropa yang dipimpin Jerman. Kontrak itu akan diteken sebelum 2019.

Proyek kerja sama pengembangan peralatan tempur ini juga untuk mengakhiri ketergantungan Uni Eropa terhadap pesawat militer buatan Amerika Serikat dan Israel.

Credit sindonews.com

Pemberontak Ukraina Umumkan Pembentukan Negara Baru

DONETSK - Republik Rakyat Donetsk (DPR), wilayah yang diproklamirkan oleh pemberontak Ukraina, baru saja mengumumkan pembentukan negara baru. Negara itu diberi nama Malorossiya, atau Rusia kecil, yang dipandang sebagai pengganti Ukraina.

Pengumuman pembentukan negara baru ini disampaikan oleh pemimpin DPR, Alexander Zakharchenko. Dia mengajukan masa transisi selama tiga tahun untuk membentuk Malorossiya, sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina.

"Kami mengusulkan untuk mendirikan negara Malorossiya. Malorossiya adalah sebuah negara muda yang independen. Masa transisi sampai tiga tahun," kata Zakharchenko, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (18/7).

Dia menyatakan pihaknya telah membuat kesimpulan bahwa Ukraina telah menunjukkan dirinya sebagai negara yang gagal, dan meminta masyarakat internasional untuk mendukung proposalnya.
"Kami harus didukung oleh penduduk daerah. Solusi ini mungkin terwujud karena masyarakat internasional mendukung gagasan tersebut," sambungnya.

Sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari pemerintah Ukraina, ataupun dari Amerika Serikat (AS), sebagai pendukung utama Kiev atas pengumuman pembentukan negara baru tersebut.

Credit sindonews.com

Prancis Desak Rusia Kutuk Pembentukan Negara Malorossiya

PARIS - Prancis menyerukan Rusia untuk mengutuk pembentukan negara baru bernama Malorossiya. Pengumuman pembentukan negara baru ini disampaikan oleh pemimpin Republik Rakyat Donetsk (DPR), Alexander Zakharchenko.

"Kami meminta Rusia untuk mengutuk fakta ini, yang melanggar kesepakatan Minsk dan mengkhianati semangat negosiasi dalam format Normandia. Rusia harus mengintensifkan upayanya untuk mengakhiri konflik," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Agnes Romatet-Espagne seperti dilansir Sputnik pada Selasa (18/7).

Sementara itu, Jerman yang merupakan bagian dari kelompok Normandia Four mengecam pengumuman pembentukan negara baru tersebut, dan menyebutnya sangat tidak dapat diterima. Normadia Four adalah kelompok yang terdiri dari Jerman, Ukraina, Prancis, dan Rusia, yang bertugas untuk menyelesaikan konflik di Ukraina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin menuduh Rusia berada di balik pengumuman negara tersebut. Klimkin menyatakan, Rusia berusaha untuk menerapkan skenario Abkhazia di Donbass dengan adanya pengumuman tersebut.

"Tepat pada saat delegasi Ukraina berada di Georgia, Kremlin mencoba untuk melakukan skenario Abkhazia di Donbas. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi," kata Klimkin.

Abkhazia adalah sebuah wilayah di Georgia yang dikuasai oleh kelompok pro-Rusia. Wilayah ini memutuskan lepas dari Georgia tidak lama setelah terjadi perang antara Georgia dan Rusia pada tahun 2008 lalu. Moskow adalah pihak pertama yang mengakui Abkhazia sebagai negara merdeka.

Credit sindonews.com

Paspornya Dicabut India, Zakir Naik Tak Punya Kewarganegaraan

NEW DELHI - Zakir Naik, ulama kondang asal India kini tidak memiliki kewarganegaraan setelah pemerintah India mencabut paspornya. Zakir Naik selama ini dinyatakan buron oleh Badan Investigasi Nasional India terkait tuduhan terlibat terorisme.

Zakir Naik pernah jadi pemberitaan media Indonesia ketika menjalani safari dakwah di sejumlah kota di Indonesia. Dakwahnya dikenal dengan di sejumlah negara dengan metode debat.

Pencabutan paspor Zakir Naik atas rekomendasi dari Badan Investigasi Nasional (National Investigation Agency/NIA) mengacu pada Undang-Undang Tindakan Pencegahan, di mana ulama itu tak pernah hadir menjalani pemeriksaan terkait tuduhan terlibat jaringan terorisme.

Pencabutan paspor itu pertama kali dilaporkan Times of India, Rabu (19/7/2017). Menurut laporan media India itu, konsekuensi pencabutan paspor membuat Zakir Naik menjadi orang tanpa kewarganegaraan.

Pihak yang mencabut paspornya adalah kantor paspor regional (RPO) Mumbai.

NIA telah menyelidiki ceramah Zakir Naik karena diduga menghasut pemuda untuk melakukan tindakan teror. Dia telah meninggalkan India sejak 13 Mei tahun lalu dan dilaporkan telah melakukan perjalanan ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Malaysia dan negara-negara lain termasuk Indonesia.

Pihak RPO Mumbai mengaku telah mengirim surat kepada Zakir Naik pada tanggal 3 Juli 2017. Surat itu berisi permintaan agar dia datang ke kantor RPO pada hari dan jam kerja antara pukul 10.00 pagi hingga pukul 12.30 dalam waktu 10 hari, serta membawa paspornya yang tertanggal 20 Januari 2016.

”Gagal menyerahkan paspor akan memaksa kita untuk melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Paspor 1967 untuk melawan Anda,” bunyi peringatan pihak RPO Mumbai dalam surat tersebut.

NIA sendiri telah mengirim surat kepada RPO Mumbai pada tanggal 29 Juni 2017 sebagai upaya untuk mencabut paspor Zakir Naik dengan alasan bahwa dia tidak bekerjasama dengan NIA dalam penyelidikan.

Mengutip hasil komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada 23 Juni 2017, NIA mengatakan bahwa Zakir Naik telah tiga kali mendapat pemberitahuan untuk datang berdasarkan Pasal 160 CrPC pada tanggal 28 Februari, 15 Maret dan 31 Maret. Namun, dia belum datang untuk hadir dalam persidangan terkait dirinya.

Setelah tiga kali pemberitahuan tidak ditanggapi Zakir Naik, lanjut NIA, ulama itu kembali dikirimi surat pemberitahuan untuk daatang tertanggal 21 April 2017.

NIA telah mengumpulkan bukti bahwa LSM-nya, Islamic Research Foundation, dan Peace TV digunakan untuk menyebarkan kebencian di antara kelompok agama yang berbeda. Pemerintah telah melarang LSM-nya dan membekukan izin siaran televisi tersebut.

Selama penyelidikan, NIA mengklaim telah menemukan 37 properti milik Zakir Naik dan perusahaan yang dijalankan olehnya, yang diperkirakan bernilai lebih dari Rs 100 crore.

Pengadilan khusus NIA di Mumbai, saat mengeluarkan surat perintah kepada Zakir Naik, menyatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Zakir Naik menghindari penangkapan.”Bahwa dia tidak akan secara sukarela hadir di hadapan pengadilan atau di hadapan agen tersebut,” bunyi pernyataan pihak pengadilan.

Credit sindonews.com

India Cabut Paspor Ulama Top Zakir Naik

MUMBAI - Kementerian Luar Negeri India mengumumkan mereka telah mencabut paspor ulama top Dr. Zakir Naik. Pemerintah India terus mencari Zakir Naik karena diduga mendanai kelompok teror.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (19/7), Kemlu India menuturkan, pencabutan paspor Zakir Naik dilakukan berdasarkan permintaan dari Badan Investigasi Nasional India.

"Kantor Paspor Regional, Mumbai, telah mencabut paspor India Dr. Zakir Abdul Karim Naik, warga B-1005/1006 Jasmine Apartment, 65-B, Dockyard Road, Mazagaon, Mumbai, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paspor 1967," kata Kemlu India.

"Pria berusia 51 itu gagal menanggapi sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan untuknya untuk penampilan pribadi pada 13 Juli, yang mana akhirnya membuat kantor paspor mengambil tindakan terhadapnya," sambungnya.

Permasalahan Zakir Naik dimulai di India setelah pihak berwenang di Bangladesh mengatakan bahwa satu dari orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di sebuah kafe populer di Dhaka diduga telah diilhami oleh pengkhotbah tersebut. Serangan tersebut telah menewaskan 22 orang, sebagian besar warga negara asing.

Zaik Naik tidak berada di India pada insiden itu terjadi, dan sejak saat itu tidak kembali ke negara tersebut untuk menghindari kemungkinan penangkapan atas berbagai tuduhan.

Credit sindonews.com

Ini Lima Perubahan pada Peta Indonesia

Peta pulau terdepan Indonesia

CB, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menetapkan adanya perubahan setelah perbaruan peta Indonesia. Perubahan tersebut berdasarkan adanya perkembangan hukum internasional dan menyebabkan Indonesia memiliki batas baru dalam wilayahnya.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseno mengungkapkan sebelumnya peta Indonesia sudah mengalami perubahan. "Kalau perbaruan, sesuai kebutuhan tergantung dengan perkembangan. Terakhir 2005," kata Arif di kantor Kemenko Maritim, Jumat (14/7).

Pada peta yang baru saat ini, perubahan yang pertama ada pada batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) negara kepulauan Palau di bagian utara Maluku. Pada sebelah utara Maluku terdapat dua pulau milik Palau yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen.

Sebelumnya batas ZEE Indonesia berada sebelum kedua pulau tersebut. Setelah adanya keputusan mahkamah arbitrase Filipina dan Cina membuat pulau-pulau kecil tidak berhak mendapatkan ZEE. Dengan keputusan tersebut, ZEE Indonesia bertambah melebihi dua pulau milik negara Palau. "Batas ZEE kita maju, mereka (Palau) mundur," kata Arif.

Perubahan kedua pernjanjian ZEE di Laut Sulawesi sampai Laut Filipina sudah mencapai kesepakatan. Sebelumnya ZEE Indonesia di area tersebut statusnya masih klaim saja namun saat ini Indonesia sudah jelas memiliki batas tersebut.

Perubahan itu terjadi karena perjanjian ZEE Indonesia dengan Filipina sudah selesai. Hal itu ditandai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Ketiga yaitu pemberian nama Laut Natuna Utara yang tak jauh dari Provinsi Kepulauan Riau. Dekat provinsi tersebut ada Laut Natuna namun kini mendekati batas landas kontingen Vietnam dan Indonesia ada Laut Natuna Utara.

Pemberian nama laut baru itu sekaligus mendakan Laut Cina Selatan yang selama ini banyak orang awam mengira sampai ke Laut Jawa. Untuk mengubah pemahaman tersebut, Laut Natuna Utara menjadi penekanan sebagai wilayah yurisdiksi yang dimiliki Indonesia. Hal itu menandakan kalau Laut Cina Selatan tidak sampai menyentuh Laut Jawa.

Selanjutnya, perubahan keempat yaitu terdapat pada wilayah Selat Malaka. Batas ZEE Malaysia dan Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan ketetapan. Setelah adanya perubahan peta, wilayah yang diklaim masih merupakan batas Indonesia lebih maju ke arah Malaysia.

Terakhir, adanya perubahan beberapa dua karang kecil terletak tak jauh dari Pulau Batam. Salah satu karang tersebut milik Singapura. Sementara satu karang lagi masih dinegosiasikan antara Singapura dan Malaysia. Pada peta yang lama dua karang tersebut terkesan milik Indonesia padahal tidak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara

Nelayan bernama Idris (42) di atas perahunya di perairan Kepulauan Natuna.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara mengganti Laut Cina Selatan yang sebelumnya digunakan. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan penamaan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," ujar dia, Jumat (14/7).

Sesuai peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan mengenai Laut Cina Selatan itu hampir mendekati wilayah Laut Jawa.

"Jadi ujung laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata itu pada 1953 masih dalam klasifikasi Laut China Selatan," katanya.

Namun, karena peta 1953 itu merupakan dokumen lama, maka pemerintah terus melakukan pemutakhiran (update) dengan memasukkan dan memberikan nama baru di sejumlah wilayah Nusantara.

Penamaan Laut Natuna sendiri, lanjut dia, sebelumnya juga telah ditetapkan pada 2002, kendati sejak 1970-an eksplorasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara.

Havas mengatakan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama wilayah di wilayah teritorial Tanah Air. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu 'update' terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan 'update' juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," katanya.

Sementara terkait nama Laut Cina Selatan, Havas mengatakan penamaannya dikembalikan sesuai dengan nama di peta dunia.

"Dulu kan ada keppres mengenai penggantian nama Cina jadi Tiongkok, kami tidak mengganti tapi mengembalikan sesuai nama internasional. Karena itu ditujukan untuk negara dan nama keturunan orang, jadi tidak terlalu relevan dengan nama laut," kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menyoal Peta Baru Indonesia

Photo :REUTERS/Beawiharta

Laut Natuna Utara di peta baru Indonesia. Kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai Laut China Selatan dalam peta dunia.

CB– Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.
Perubahan peta NKRI 2017 itu ditandatangani perwakilan kementerian dan lembaga di antaranya, Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral.

Lalu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, TNI-AL, Pusat Hidrograrif, Oseanografi TNI AL, Polri dan Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arief Havas Oegroseno mengemukakan, ada perjanjian perbatasan yang baru ditandatangani, yaitu antara Indonesia dengan Singapura yang sudah diratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, ada juga perjanjian batasan maritim Indonesia-Filipina.
"Sudah disepakati bersama dan diratifikasi. Tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi," kata Arief di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.
Menurut Arief, adanya keputusan arbitrase antara Filipina-Tiongkok, yang memberikan suatu yurisperudensi hukum international bahwa pulau, atau karang yang kecil di tengah laut yang bukan bagian dari negara kepulauan, tidak berhak atas 200 mil zona ekonomi eksklusif (ZEE) garis kontinen.
"Karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang kita beri garis batas 12 mil laut," ujarnya.
Selanjutnya, dalam Peta NKRI baru tersebut ada penambahan nama wilayah Utara Natuna. "Kita ingin update penamaan laut, khususnya di Utara Natuna. Di sini, kita berikan nama yang baru sesuai praktik yang sudah ada, nama Laut Natuna Utara," terang Arief.
Sementara itu, di Utara Laut Natuna, yang menjadi landasan kontinennya selama ini sudah ada sejumlah kegiatan minyak dan gas dengan menggunakan Natura Utara dan Natuna Selatan.
"Jadi, supaya ada suatu kejelasan dan kesamaan dengan landasan kontinen dan kolom air di atasnya jadi tim nasional sepakat, agar kolom air disebut sebagai Laut Natuna Utara," tuturnya.
"Kemudian, di Selat Malaka ada simplifikasi garis batas, kita klaim garis batas kita, sehingga mempermudah law enforcement dan di kawasan dekat Indonesia-Singapura, karena sudah ada garis batas yang jelas, itu perlu dimasukkan dalam peta update," tambahnya.
Dalam peta baru itu, selain penamaan Laut Natuna Timur di sebelah barat Pulau Kalimantan, ada penambahan luas wilayah yang berada di sebelah Barat Aceh.
"Kalau perluasan wilayah di sini (barat Aceh), ada satu luasan sekitar 4.000 kilometer persegi sebesar Pulau Madura. Kita itu oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) diberikan hak, kita berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil laut," katanya lagi.
Tak hanya itu, pemerintah sedang memperjuangkan perluasan wilayah di perairan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara dan di wilayah utara Provinsi Papua.
Tetapi, dia tak merinci berapa luas penambahan dari dua wilayah yang sedang dikerjakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama lembaga lainnya tersebut.
"Kami sedang riset terus, kita menggunakan kapal riset, melakukan survei desktop, besarannya masih belum final. Prosesnya masih berjalan dengan PBB untuk Utara Papua (dan Selatan Sumba), kita lakukan terus menerus," kata dia.
Mantan Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa itu juga belum menjelaskan kapan riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lembaga terkait soal perluasan wilayah tersebut rampung.
"Kami sedang riset terus, kami enggak mau pakai pendekatan deadline, kami enggak mau buru-buru ternyata kurang, jadi harus pelan," ujarnya.
Dalam kajian itu, Kemenko Maritim akan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Energi Sumber Daya dan Ineral, Kementerian Luar Negeri, dan dari Universitas Institute Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa perluasan wilayah yang berada di Barat Aceh, Selatan Sumba dan Utara Papua ini, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, yakni mineral.
Meskipun demikian, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan secara menyeluruh. Saat ini, pemerintah masih terus mengkaji wilayah 200 mil laut yang masuk dalam kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE).
"Tidak mengganti semua itu (Laut China Selatan). Kami masih mengkaji yang ada di daerah kita saja," kata Luhut usai pembukaan kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Senin 17 Juli 2017.
Luhut tak menampik jika penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia mendapat protes dari China. Meski begitu, ia enggan menanggapi hal itu lebih jauh. "Ya, nanti kita lihat," ujarnya.

DPR Mendukung
Sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi I yang membidangi masalah pertahanan pun memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah tersebut. Salah satunya adalah anggota Komisi I yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, atau yang akrab disapa Dave Laksono.
"Kalau saya lihatnya ini kita sih mendukung, karena ini untuk menunjukkan kedaulatan negara kita khususnya di wilayah natuna. Karena, China kan selalu pakai alasan namanya saja Laut China Selatan, berarti terus ini milik China. Padahal, kan itu milik kita semua," kata Dave kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Menurutnya, langkah itu untuk membuat message yang tegas bahwa Indonesia menolak hegemoni China dan agar negeri Tirai Bambu itu tidak mengambil wilayah tersebut.
"Itu adalah satu strong diplomatic message kepada pemerintah China. Itu sih adalah langkah yang baik. Ya bahwa ini adalah wilayah kita dan tidak boleh diklaim oleh pihak-pihak lain,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan adanya protes dari China, Dave tidak mempersoalkannya. Dia berpendapat tindakan itu sah-sah saja.
"Kalau protest, ya nanti kan China boleh-boleh saja protes. Mereka bisa minta ini sesuai nama awal (tetap LCS), tetapi kita kan juga bisa bilang ini wilayah kita dan kita berhak pakai nama apapun yang kita mau. Mereka kan enggak berhak mendikte kebijakan negara kita," lanjut putra dari politikus senior Golkar Agung Laksono tersebut.
Sedangkan untuk eksplorasi minyak bumi, Dave lagi-lagi memberikan dukungan. Dia menegaskan, sumber daya alam yang terkandung di perairan Natuna adalah milik Indonesia, sehingga menjadi hak negara ini untuk mengelolanya.
"Ya, kalau memang sudah resource-nya di negara kita, berarti itu ya milik kita, bukan milik negara lain, atau China. Yang dikhawatirkan itu kan misal resource-nya nyambung, jadi separuh di sana, separuh di wilayah kita. Atau, misalnya dia nge-drill dari wilayah sana, tetapi dia tancapkan penggaliannya panjang, sehingga harus diambil minyak di negara kita. Nah, itu harus menjadi bahan perhitungan juga, mana yang milik kita jatahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Dave mengusulkan, agar pembaruan peta itu juga diikuti dengan kebijakan menempatkan perwakilan. Apakah markas tentara, atau pos penjagaan pemerintah di perbatasan.
"Juga harus ada perhatian kepada masyarakat di sana. Supaya jangan sampai terlupakan. Kadang-kadang banyak yang di wilayah ujung itu, mereka lebih merasa sebagai warga negara tetangga dibanding negara kita," tutur Dave.
Dukungan juga disampaikan anggota Komisi I yang lainnya, yaitu Bobby Adhityo Rizaldi. "Saya mendukung, karena memang RI berdaulat untuk menamakan wilayah teritorialnya," kata pria yang juga politikus dari Partai Golkar tersebut kepada Viva.co.id, Senin, 17 Juli 2017.
Berdasarkan yang dia ketahui, Laut Natuna Utara, sudah dari 2002 diubah. Alasannya, karena banyak proyek pengeboran migas di sana dengan nama Natuna, seperti North East Natuna, Natuna Utara, dan lain-lain.
"Dan, wilayah tersebut memang perlu diperbaharui dari peta lama tahun 1953. Jadi, ini sejalan dengan kesamaan landasan kontinen dan kolom air di atasnya. Filipina juga pernah melakukan perubahan nama seperti ini di Laut Filipina Barat, yang sempat dibawa ke Mahkamah Internasional Den Haag th 2016 oleh Tiongkok, yang akhirnya dimenangkan Filipina," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M. Husein Mohi menuturkan bahwa sejak dulu partainya menyarankan dalam rapat-rapat di Komisi I, agar nama-nama tempat diindonesiakan, terutama di seluruh wilayah perbatasan.
"Syukurlah kalau pemerintah mau melakukannya untuk menegaskan wilayah kita baik darat maupun laut dan udara," kata Elnino.
Elnino mengemukakan, tempat yang dinamai dengan nama Indonesia hanyalah darat/laut yang merupakan wilayah negara ini. Sehingga, jika ada dispute perbatasan, lebih mudah untuk mengidentifikasi sampai di koordinat mana yang termasuk darat/laut Indonesia. "Karena, namanya berbeda," kata dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais, menilai keputusan pemerintah terkait peta baru itu merupakan keputusan kolektif, antar departemen. Dengan demikian, dalam putusan itu sudah pasti mempertimbangkan risiko protes dari Cina.
"Perubahan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Karena, sudah jadi kesepakatan dan ini dasarnya jelas untuk melindungi ZEE (zona ekonomi eksklusif) kita ya, tentu harus diperjuangkan untuk bisa diterima di kawasan dan tingkat internasional," kata Hanafi kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Secara terus terang, anak dari politikus senior Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa keputusan pembuatan peta baru Indonesia, termasuk penyebutan nomenklatur atau nama baru itu satu nafas perjuangan dengan beberapa hak-hak Indonesia antara lain mengenai ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Menurutnya, langkah itu mestinya bisa diterima di Internasional.
"Artinya, keputusan apapun Indonesia terkait peta, ZEE, maupun juga geo politik yang lain menyangkut Indonesia menyangkut kepentingan nasional harus diperjuangkan, agar bisa diterima semuanya," katanya.
Menurutnya, langkah pemerintah itu tentu tidak berhenti di sana saja. Tetapi, akan ada langkah diplomatik lain yang pemerintah harus memperjuangkannya.
Hanafi menambahkan bahwa pemerintahan seharusnya sudah melibatkan semua kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan itu. Karena merekalah pihak yang selalu ditanya apabila ada protes dari negara lain seperti China.
"Itu kan (seberapa penting peta baru itu) sudah menjadi domain dua kementerian itu. Mestinya, semua proses itu sudah dilakukan di internal pemerintah jangan sampai terlewatkan salah satu saja. Kemudian, itu dianggap faith a commpli. Kalau itu terjadi, berarti ada masalah di pemerintah itu sendiri. Kita tidak ingin itu," kata dia.
"Kalau sudah keputusan bersama bagaimana mempertahankan kepentingan nasional berupa kedaulatan wilayah NKRI untuk bisa diterima secara internasional. Tidak hanya satu pihak sendiri," lanjutnya.
Mengenai kemungkinan protes dari China, dia berpendapat sebaiknya pemerintah mendengarkannya dulu. Seperti apa protes mereka.
Sementara itu, ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan perlunya peta baru tersebut. Pertama, untuk merefleksikan batas-batas maritim yang Indonesia telah sepakati dengan negara berbatasan seperti Singapura.
Kedua, untuk merefleksikan klaim sepihak Indonesia selama ini meski belum ada kesepakatan dengan negara yang berbatasan yang didasarkan pada interpretasi hakim dalam sengeketa antara Filipina vs China di Mahkamah Internasional.
Ketiga, menegaskan (assertiveness) atas posisi Indonesia tidak mengakui klaim China atas sembilan garis putus mengingat sudah ada putusan PCA yang tidak mengakui. Bahkan, Indonesia menamakannya sebagai Laut Natuna Utara.
"Dengan peta baru ini pasti akan ada keberatan dari negara yang Indonesia belum membuat keeepakatan. Tapi itu yang akan memicu mereka mau melakukan perundingan dengan Indonesia. Kecuali dengan China kita tentu tidak akan lakukan perundingan karena kita tidak mengakui klaim sembilan garis putusnya tersebut.
Kalau ada protes dari China hal tersebut wajar dan pemerintah tidak perlu meresponsnya secara serius," kata Hikmahanto kepada VIVA.co.id, Senin, 17 Juli 2017.

Bagaimana reaksi China?
Penerbitan peta baru wilayah Indonesia dengan menerakan Laut Natuna Utara sebagai bagian Indonesia diduga akan membuat China gusar. Alasannya selama ini, China diketahui mengklaim wilayah itu dalam nine dash line yang diketahui juga sebagai sumber konflik China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Dilansir dari Reuters, Jumat 14 Juli 2017, China menanggapi kebijakan tersebut dengan singkat. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan bahwa Beijing tak tahu detail soal peta baru Indonesia.
Namun, dia menyebut bahwa wilayah itu selama ini dikenal sebagai bagian Laut China Selatan, artinya mengacu pada China.
"Ada penamaan ulang, bisa tak berdampak apa-apa," kata Geng Shuang.
Sekedar diketahui, pada 2016 silam, China sempat menyeret Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Hague atas perkara penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat.
Namun. dalam putusan itu, mahkamah memutuskan bahwa China tak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan Filipina menamai wilayahnya.

Keputusan inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Indonesia untuk menamai Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Gagasan ini, bahkan telah dirumuskan sejak 2016 lalu.

Credit viva.co.id

Selasa, 11 Juli 2017

Rusia Pertimbangkan Tarik Perwakilan Tetapnya di NATO

MOSKOW - Rusia mempertimbangkan untuk mengganti perwakilan tetap di NATO dengan perwakilan sementara. Pemicunya adalah keengganan NATO mengadakan dialog yang konstruktif.

Menurut sumber diplomatik anonim yang dikutip oleh surat kabar Izvestia, perubahan tersebut diharapkan terjadi saat perwakilan permanen Rusia di NATO saat ini, ALeksander Grushko, meninggalkan jabatannya.

Sumber itu mencatat bahwa keputusan tersebut disebabkan oleh keengganan NATO untuk membangun hubungan dengan Rusia atas dasar persamaan. Selain ada kecenderungan militer dan diplomat Barat mengubah diskusi menjadi tuduhan sepihak terhadap Moskow seperti disitat dari Russia Today, Selasa (11/7/2017).

Secara khusus, sumber itu menyoroti keengganan perwakilan NATO mendengarkan pihak Rusia dalam sidang dewan NATO-Rusia pada 13 Juli mendatang. NATO juga terus menyebut Moskow sebagai penyebab utama dalam krisis Ukraina.

"Konyol untuk menunggu pendekatan konstruktif dalam situasi ketika pihak lain tidak melakukan apapun kecuali menuduh kita," seperti disadur Russia Today dari Izvestia, Selasa (11/7/2017).

Wakil ketua pertama dari Komite Hubungan Internasional majelis tinggi, Vladimir Djabarov, mengatakan bahwa pergantian perwakilan tetap Rusia di NATO dengan yang sementara dibenarkan jika aliansi itu melanjutkan rencananya untuk meminimalkan kerja sama dengan Rusia. Senator tersebut mencatat, bagaimanapun, bahwa posisi aliansi bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Credit sindonews.com

AS Kirim Kapal Perang Rudal ke Lepas Pantai Ukraina

AS kirim kapal rudal kelas menengah Ticonderoga USS Hue City dalam latihan perang Sea Breeze di Ukraina. Foto/Istimewa

KIEV - Sejumlah kapal perang rudal Amerika Serikat (AS), lebih dari 800 pelaut dan tim Navy Seal telah tiba di Laut Hitam. Kehadiran mereka untuk ikut serta dalam latihan perang Sea Breeze 2017 selama 12 hari di Ukraina, yang mencakup kekuatan maritim dari 16 negara.

"Latihan perang multinasional itu digelar di bagian barat laut Laut Hitam dekat kota pelabuhan Odessa Ukraina. Mereka akan menampilkan 31 kapal, 29 pesawat dan lebih dari 3.000 tentara," kata Kementerian Pertahanan Ukraina seperti disadur dari Russia Today, Selasa (11/7/2017).

Latihan perang ini diikuti oleh angkatan laut dari 16 , termasuk AS, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Norwegia, Polandia dan Turki. Mereka akan mempraktekkan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai dengan standar NATO yang berfokus pada perang anti-kapal selam dan kapal anti-kapal, pertahanan udara, pembersihan ranjau dan penyelamatan sandera.

"Angkatan Laut AS telah mengirim kapal rudal kelas menengah Ticonderoga USS Hue City dan perusak rudal kelas Arleigh Burke USS Carney, bersama dengan pesawat patroli P-8A Poseidon," bunyi pernyataan Armada Keenam.

Tim penjinak bom dari Naval Special Warfare Unit 2, atau dikenal dengan Navy Seal, serta penyelam tempur juga diperkirakan tiba di Ukraina, seperti juga 800 pelaut dan marinir AS.

"Kami membangun hubungan yang kuat di sini yang penting bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," kata Kapten Dan Gillen, seorang komandan USS Hue City.

"Kehadiran dan partisipasi kami di Sea Breeze memperkuat kepercayaan diri dan meyakinkan sekutu dan mitra regional kami mengenai komitmen kami terhadap keamanan di Laut Hitam," tambahnya.

Credit sindonews.com

ISIS Konfirmasi Kematian Abu Bakr Al-Baghdadi

BAGHDAD - ISIS mengkonfirmasi pemimpin kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi, telah tewas. Begitu laporan saluran TV Al Sumaria mengutip sumber di provinsi Nineveh, Irak.

Menurut sumber tersebut, ISIS mengeluarkan sebuah pernyataan singkat di mana mereka melaporkan kematian pemimpin mereka Abu Bakr al-Baghdadi serta nama "khalifah baru" seperti dikutip dari Sputniknews, Selasa (11/7/2017).

Pada tanggal 16 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa al-Baghdadi kemungkinan telah tewas dalam sebuah serangan Angkatan Udara Rusia terhadap sebuah pos komando militan di pinggiran selatan kota Raqqa pada akhir Mei. Pihak Rusia mencatat bahwa dalam proses mengkonfirmasikan informasi itu melalui berbagai saluran.

Pada tanggal 23 Juni, komando Operasi Inheren AS Kolonel Ryan Dillon mengatakan bahwa AS tidak memiliki bukti yang meyakinkan untuk percaya bahwa Baghdadi tewas dalam serangan udara Rusia. "Namun, AS pasti akan menyambut meninggalnya al-Baghdadi, tapi kami tidak memiliki bukti pasti untuk membawa kami percaya bahwa ini akurat," tambahnya.

Abu Bakr al-Baghdadi belum pernah terdengar kabarnya sejak akhir 2016 lalu. Pemimpin ISIS ini hanya pernah muncul dalam video, berbicara dengan para pendukung di sebuah masjid yang menjadi ikon di jantung Mosul, Masjid al-Nouri.

Kemunculannya itu terjadi pada tahun 2014, saat Baghdadi mendirikan kekhalifahan Muslim dan memproklamirkan dirinya sendiri sebagai khalifah.

Terakhir kali Baghdadi mengeluarkan sebuah pesan audio pada 3 November 2016, saat dia merilis sebuah pernyataan audio yang mendesak para pengikut untuk terus memperjuangkan Mosul.

Credit sindonews.com

Qatar ancam keluar dari GCC jika persyaratan tak dipenuhi

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (REUTERS/Naseem Zeitoon/File Photo)

Kairo, Mesir (CB) - Qatar pada Senin (10/7) mengancam akan keluar dari Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dengan menetapkan persyaratan buat blok pimpinan Arab Saudi, demikian laporan kantor berita resmi Mesir, MENA.

Menteri Urusan Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Ath-Thani pada Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal GCC Abdul Latih Bin Rashid Az-Zayani. Surat tersebut berisi persyaratan negerinya agar Qatar tidak keluar dari GCC.

Ath-Thani mengatakan Qatar berkomitmen pada konvensi dan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan memerangi terorisme dan pendanaannya, demikian laporan Xinhua, Selasa pagi. Ia menambahkan Qatar takkan merundingkan kedaulatannya.

Ia menambahkan negaranya akan memberi waktu tiga-hari buat negara Teluk lainnya untuk mencabut "blokade" yang dijatuhkan atas Qatar dan membayar ganti-rugi bagi kerugian politik serta ekonomi.

Setelah tenggat tersebut, Qatar secara resmi akan mengumumkan penarikan diri dari GCC, demikian isi surat itu.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk Qatar pada akhir Juni, termasuk penutupan stasiun televisi Al-Jazaeera, dihentikannya pendanaan dan dukungan buat terorisme, dan penurunan hubungannya dengan Iran, sebagai prasyarat utama bagi diakhirinya boikot mereka.

Keempat negara tersebut berikrar akan melakukan tindakan politik, ekonomi dan hukum lebih lanjut guna memperketat cengkeraman atas Doha, setelah Qatar menolak untuk menerima tuntutan itu.

Mereka dijadwalkan menyelenggarakan pertemuan lain tingkat menteri luar negeri di Bahrain dalam waktu dekat guna membahas langkah berikutnya, setelah pertemuan yang diadakan di Kairo, Mesir, pada 5 Juli.

Sebagai tanggapan, Qatar telah membantah sebagai "tak berdasar" tuduhan blok pimpinan Arab Saudi bahwa Doha mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Telah beredar spekulasi bahwa Arab Saudi, UAE dan Bahrain akan berusaha mengusir Qatar dari Dewan Kerja Sama Teluk --yang memiliki enam anggota-- atau bahkan membahayakan keanggotaan Qatar di Liga Arab.

Credit antaranews.com

Qatar kejar kompensasi dampak "blokade" negara Teluk

Pedagang saham memperhatikan layar yang menampilkan informasi saham di Bursa Saham Qatar di Doha, Qatar, Senin (5/6/2017). ( REUTERS/Stringer)

Doha (CB) - Qatar mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk mengejar klaim kompensasi yang kemungkinan bernilai miliaran dolar AS akibat "blokade" negara-negara Teluk terhadap negara itu.

Jaksa Agung Ali bin Fetais al-Marri mengatakan Komite Klaim Kompensasi akan menangani berbagai kasus yang meliputi perusahaan-perusahaan besar seperti Qatar Airways, dan individu pelajar Qatar yang dipulangkan dari negara tempat mereka belajar.

"Komite ini akan menerima semua klaim, baik dari sektor publik, sektor swasta maupun individu," kata Marri kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers di Doha, Minggu (9/7) waktu setempat.

Calon penggugat seperti Qatar Airways, bank atau individu akan dapat mengajukan klaim terkait apa yang disebut Doha sebagai "pengepungan" itu di pengadilan di dalam dan luar negeri, termasuk di London dan Paris, imbuh Marri sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Komite Klaim Kompensasi akan diawasi oleh Marri, serta pejabat dari Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kementerian Kehakiman.

Pada 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir mengumumkan bahwa mereka memutuskan semua hubungan dengan Qatar, menuduh Doha mendukung ekstremis.

Keempat negara itu menarik diplomat mereka dari Qatar, menangguhkan seluruh penerbangan ke dan dari Doha dan memerintahkan seluruh warga Qatar dipulangkan dalam waktu 14 hari.

Qatar mengatakan ribuan warga negaranya terkena dampak dari langkah isolasi yang menimbulkan krisis diplomatik terburuk yang melanda Teluk dalam beberapa tahun terakhir itu.

Komite Hak Asasi Manusia Doha pada Juni menyatakan sanksi-sanksi itu mewakili pelanggaran hak terhadap sekitar 140 anak Qatar yang belajar di Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Bahrain.

Qatar Airways telah membuat Doha menjadi pusat global dalam beberapa tahun, namun para ahli menyatakan kebijakan negara Teluk melarangnya melewati wilayah udara mereka mengancam polisinya sebagai maskapai penerbangan transkontinental utama.

Pada 22 Juni, empat negara Arab mengeluarkan 13 tuntutan yang meliputi penurunan hubungan dengan Iran dan penutupan lembaga siaran Al-Jazeera terhadap Qatar sebagai prasyarat pencabutan sanksi.

Doha menolak menuruti tuntutan itu dan menolak tuduhan-tuduhan mengenai hubungannya dengan kelompok-kelompok ekstremis.

Credit antaranews.com

Inggris desak negara Arab akhiri boikot terhadap Qatar

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson (REUTERS/Toby melville)

Kuwait City (CB) - Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson pada Sabtu (8/7) mendesak negara-negara Arab mengakhiri boikot mereka terhadap Qatar.

Johnson bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Sabah pada Sabtu dan dijadwalkan mengunjungi Qatar di hari yang sama.

“Yang perlu dilihat orang-orang adalah deeskalasi dan progres dalam menangani pendanaan teroris di lawasan ini, dan progres untuk mengakhiri blokade ini," ucap Johnson, menyuarakan dukungan kepada Kuwait sebagai mediator dalam krisis tersebut.

Johnson, yang juga mengadakan pembicaraan di Arab Saudi pada Jumat, mengatakan "sangat tidak mungkin" krisis saat ini akan mengarah pada konflik militer.

"Semua orang yang saya ajak bicara mengatakan sebaliknya. Tidak ada kemungkinan konfrontasi militer," imbuhnya.

"Blokade tersebut tidak diinginkan dan kami berharap akan ada deeskalasi," ungkapnya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain bulan lalu mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan bahwa negara emirat itu mendanai ekstremis dan memiliki hubungan dekat dengan musuh bebuyutan Arab Saudi, Iran, demikian seperti dilansir AFP.

Credit antaranews.comr

NATO dukung Ukraina lawan "aksi agresif" Rusia

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberi penjelasan singkat kepada media dalam pertemuan menteri pertahanan NATO di kantor pusat aliansi di Brussels, Belgia, Rabu (26/10/2016). (REUTERS/Francois Lenoir )

Kiev, Ukraina (CB) - Pemimpin NATO Jens Stoltenberg pada Senin menjanjikan dukungan aliansi untuk Ukraina saat mereka menghadapi pemberontakan berdarah separatis pro-Rusia di wilayah timurnya.

Lebih dari 10.000 orang tewas sejak pemberontakan yang didukung Rusia melawan pemerintah pro-Uni Eropa di Kiev meletus pada April 2014.

Ukraina dan Barat menuduh Moskow menyelundupkan senjata dan tentara di sepanjang perbatasan, sebuah tuduhan yang mereka bantah.

"Rusia mempertahankan aksi agresifnya terhadap Ukraina, namun NATO dan sekutu NATO tetap mendukung Ukraina dan berada di pihak kalian," kata Stoltenberg dalam pidato pembukaan sesi Komisi NATO-Ukraina di Kiev.

Konflik di Ukraina timur dan aneksasi Rusia atas semenanjung Krimea pada 2014 memperburuk hubungan Moskow dan Barat ke titik terendah sejak Perang Dingin.

"Kami juga berada di sini untuk menunjukkan solidaritas NATO kepada Ukraina dan dukungan teguh kami kepada kedaulatan dan integritas teritorial negara kalian," kata Stoltenberg sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Sekutu NATO tidak dan tidak akan mengakui pencaplokan ilegal Rusia atas Krimea".

Kunjungan pemimpin NATO terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson melakukan kunjungan perdana ke Kiev dan mendesak Moskow mengambil "langkah pertama" untuk meredakan konflik di Ukraina Timur.

Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia meski Moskow membantah mendukung pemberontak.

Ukraina melihat aksesi NATO sebagai jalan untuk meningkatkan pertahanan melawan Moskow.

Pada Juni, parlemen Ukraina mendukung upaya negara untuk menjadi anggota blok dengan 29 anggota itu.

Credit antaranews.com

Rabu, 05 Juli 2017

AS Minta Pertemuan Tertutup usai Korut Tembakkan Rudal

AS ketar-ketir dengan peluncuran misil Korut pada 4 Juli kemarin. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akhirnya mulai mengakui bahwa Korea Utara sukses meluncurkan tes pertama misil balistik interkontinental (ICBM) mereka pada hari kemerdekaan AS pada 4 Juli.

Petugas yang tak mau disebut namanya menyebut, saat ini AS masih membahas peluncural rudal itu, namun mereka melihat betapa itu menunjukkan kemajuan bagi militer Korea Utara.

Mengutip Reuters, peluncuran itu merupakan pengujian dua tahap misil. AS sudah menyimpulkan bahwa misil itu merupakan senjata untuk jarak menengah.

Sebelumnya seorang juru bicara PBB mengatakan pada Selasa (4/7) bahwa AS langsung meminta pertemuan tertutup dengan United Nations Security Council soal peluncuran rudal itu.

Pertemuan akan diadakan Rabu (5/7) ini bersama 15 anggota konsul.

Peluncuran rudal yang menggegerkan dunia, termasuk AS itu diklaim oleh Pyongyang pada Selasa lalu. Mereka menyebut peluncuran pengujian yang pertama itu sukses besar.

Analis menyebut, misil yang diluncurkan Korea Utara itu bisa mencapai Alaska.

Presiden AS Donald Trump sendiri langsung bereaksi melalui Twitter sesaat setelah rudal diluncurkan. “Korea Utara baru saja menembakkan misil. Apakah orang ini tidak punya hal lain untuk dilakukan dalam hidupnya?” cuit Trump, merujuk pada pemimpin Kim Jong-un.

Trump lalu mendorong negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang dan China untuk bersikap keras dan meminta Korea Utara menghentikan uji coba misilnya segera.

Credit cnnindonesia.com

Uji Rudal Antarbenua Sukses, Kim Jong-un Jemawa

Rudal balistik antarbenua yang ditembakkan Korut pada Selasa (4/7) disebut bisa mencapai Alaska, Amerika Serikat. (REUTERS/Damir Sagolj

Jakarta, CB -- Korea Utara mengklaim berhasil meluncurkan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) terbarunya pada Selasa (4/7), yang dianggap sejumlah ilmuwan bisa mencapai Alaska, Amerika Serikat.

"Uji coba rudal terbaru dilakukan dalam jangkauan sudut paling tajam dan tidak memiliki dampak-dampak negatif bagi negara-negara tetangga. Kapabilitas peluru kendali tersebut juga mampu mencapai jarak di mana pun di dunia," bunyi pernyataan media corong pemerintah Korut, KCNA.

Uji coba rudal ini dilakukan hanya berselang beberapa hari sebelum pertemuan negara G-20 berlangsung di Jerman 7 Juli mendatang, yang berfokus pada pembahasan langkah-langkah membendung ambisi program nuklir Pyongyang.

Diberitakan Reuters, Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un dilaporkan turut memantau langsung peluncuran rudal balistik tersebut. Roket dilaporkan berhasil menempuh jarak 933 kilometer dengan waktu penerbangan 39 menit dan mencapai ketinggian 2.802 kilometer.

Rudal balisitik itu dilaporkan jatuh di sekitar perairan zona ekonomi eksklusif Jepang tak lama setelah diluncurkan dari salah satu situs militer di Panghyon, Korut.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, segera melakukan pertemuan dewan keamanan nasional. Dia mengatakan, rudal itu diyakini berjenis jarak menengah.

Namun, militer Korsel juga masih melihat kemungkinan bahwa rudal tersebut adalah sebuah misil ICBM.

Peluncuran rudal Korut hari ini merupakan yang terbaru dari serangkaian provokasi pemerintahan Kim Jong-un yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Uji coba tersebut pun bertepatan dengan Perayaan Kemerdekaan Amerika Serikat.

Sejak awal tahun Korut terus menjadi sorotan akibat aktivitas uji coba rudal dan ambisi pengembangan nuklirnya yang kian mengkhawatirkan.

Akibat peluncuran rudal terbaru ini, pasar saham Korsel dan Jepang dilaporkan melemah, dengan Kopsi terakhir turun 0,6 persen dan rata-rata saham Nikkei Jepan turun 0,1 persen.

Credit cnnindonesia.com

Lima Dekade Pengembangan Rudal Korut

Credit cnnindonesia.com

Rudal Korut diperkirakan capai ketinggian 2.500 kilometer lebih

Dokumentasi rudal dibawa melewati tempat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan pejabat tinggi lainnya dalam sebuah parade militer yang memperingati 105 tahun pendiri Korea Utara, Kim Il Sung, di Pyongyang, Sabtu (15/4/2017) (REUTERS/Damir Sagolj)

Tokyo (CB) - Peluncuran rudal terbaru Korea Utara mencapai ketinggian yang "jauh melampaui" 2.500 kilometer, kata Kementerian Pertahanan Jepang, Selasa.

Sementara itu, sejumlah analis mengatakan benda itu berada dalam jangkauan teoritis rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile/ICBM).

"Rudal tersebut diperkirakan mencapai ketinggian yang jauh melampaui 2.500 kilometer, terbang selama sekitar 40 menit sejauh 900 kilometer dan mendarat di Laut Jepang di zona ekonomi ekslusif negara kami," kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan.

"Itu ICBM," cuit direktur Program Nonproliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies di Monterey sebagai tanggapan atas peluncuran itu, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Amerika Serikat rayakan 4 Juli dengan pesta, parade dan makan hot dog

Ilustrasi (Public Domain Pictures)

Jakarta (CB) - Menjelang pertunjukan kembang api 4 Juli pada Selasa malam waktu Amerika Serikat, para warga merayakan ulang tahun ke-241 negara itu dengan berbagai tradisi mencakup pesta, parade lokal dan Lomba Makan Hot Dog Nathan.

Tahun ini, warga bernama Joey Chestnut melahap 72 hot dog untuk memenangkan gelar juara ke-10 dalam kontes tersebut yang diadakan di Coney Island New York.

Sementara itu Miki Sudo memenangkan kompetisi di kelas wanita dengan memakan 41 hot dog dalam waktu 10 menit, menurut warta The Guradian.

Presiden Donald Trump dan wakilnya Mike Pence dijadwalkan hadir di acara piknik keluarga militer di halaman selatan Gedung Putih untuk merayakan 4 Juli di malam hari.

Pada siang harinya, Trump berada di lapangan golf miliknya di Virginia. Dia telah mengunjungi tempat itu 36 hari dari 165 hari dia menjabat presiden, menurut NBC News.

Pada masa kampanye, Trump mengatakan dia menyukai golf tetapi tidak mempunyai waktu sebagai presiden dan mengkritik Barak Obama karena sempat bermain golf.

Kongres Amerika Serikat pekan ini sedang reses, dan sekelompok senator, termasuk Elizabeth Warren, seorang demokrat Massachusetts, dan John McCain, dari Republika Arizona, mengunjungi Afghanistan.

Mereka berada di sana untuk menilai strategi AS dalam konflik di negara itu, yang telah berlangsung selama lebih dari 15 tahun.

Sementara itu, pemain NFL Colin Kaepernick, yang menolak berdiri saat menyanyikan lagu nasional sebelum pertandingan, mengunggah perjalanannya ke Ghana di media sosial.

"Bagaimana kita benar-benar bisa merayakan hari kemerdekaan yang dengan sengaja merampok leluhur kita dari mereka? Untuk menemukan kemerdekaan, saya pulang," kata Kaepernick dalam video itu.

Credit antaranews.com

15.000 warga baru AS rayakan hari kemerdekaan

Ilustrasi (goodfellow.af.mil)

Jakarta (CB) - Setiap tahun, Amerika Serikat mengadakan seremoni pelantikan bagi warga baru Amerika Serikat bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan 4 Juli.

Tahun ini, hampir 15.000 orang mengambil sumpah sebagai warga AS dalam 65 lebih pertemuan di seluruh kawasan negara itu, menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

Mereka mengambil sumpah kewarganegaraan di perpustakaan umum, taman nasional dan museum.

Sejumlah seremoni dilakukan di kapal induk atau lapangan bisbol. Salah satunya ada di Monticello, rumah bapak bangsa Thomas Jefferson.

Dalam salah satu seremoni, Senator Kamala Harris, yang merupakan putri imigran dari India dan Jamaika, menyentil Presiden Donald Trump, yang telah meminta batasan imigrasi legal untuk meningkatkan deportasi imigran tak berdokumen.

"Saat Anda merasa masa depan terancam, saat nilai-nilai kebebasan dan keadilan diserang, Anda perlu angkat suara. Itulah inti dari kebebasan yang kita hargai," katanya dalam sebuah seremoni di kapal perang Iowa di Pelabuhan Los Angeles.

Untuk menjadi warga negara Amerika Serikat, imigran harus menjadi penduduk tetap atau pemegang kartu hijau, selama sekurang-kurangnya lima tahun; bisa membaca, menulis dan berbicara bahasa Inggris; serta lulus ujian kewarganegaraan.

Tes tersebut tergolong tidak mudah, namun lebih dari 97 persen calon warganya lulus, demikian Huffington Post.

Credit antaranews.com

Austria kendalikan perbatasan Italia, kirim kendaraan lapis baja halangi pendatang

Frankfurt (CB) - Austria memindahkan empat kendaraan lapis baja ke perbatasan dekat dengan Italia untuk menghalau pendatang dan kemungkinan mengendalikan lalu lintas utama perdagangan, kata pejabat kementerian pertahanan, Selasa.

Kendali direncanakan itu akan mencakup persimpangan sibuk Alpine Brenner, kata juru bicara kementerian pertahanan. Italia pada tahun lalu memperingatkan bahwa langkah itu melanggar aturan Uni Eropa tentang pergerakan bebas.

"Saya berharap kendali perbatasan segera diberlakukan," kata Menteri Pertahanan Peter Doskozil kepada surat kabar "Kronenzeitung" dalam wawancara, yang diterbitkan pada Selasa.

Baik Italia maupun Austria adalah anggota wilayah terbuka Uni Eropa, Schengen, namun pergerakan bebas terancam oleh pemberlakuan kembali pengendalian di banyak penyeberangan di seluruh kelompok itu sejak gelombang pendatang muncul pada 2015 dan 2016.

Tidak ada komentar langsung dari pejabat Italia atau Uni Eropa terkait langkah itu.

Juru bicara Doskozil mengatakan tidak ada jadwal yang pasti untuk kontrol baru itu. "Tapi kita lihat bagaimana situasi di Italia menjadi lebih akut dan kita harus siap untuk menghindari situasi serupa pada musim panas 2015. "

Italia telah menampung lebih dari 80.000 pengungsi dan migran sejauh tahun ini, yang kebanyakan datang dengan kapal dari Afrika, dan menjadikan Italia titik utama masuk ke Eropa.

Austria telah memindahkan alat berat ke provinsi Tyrol, yang berbatasan dengan Italia, termasuk empat kendaraan lapis baja yang menutup jalan, juru bicara tersebut mengatakan.

"Ini bukan tank tempur, ini adalah kendaraan lapis baja tanpa senjata yang bisa menghalangi jalan. Ini sudah digunakan selama krisis pengungsi 2015 dan 2016 di perbatasan Spielfeld atau persimpangan (dengan Slovenia). "

Tentara juga bisa mengirim 750 tentara dalam 72 jam untuk menghadapi keadaan darurat, juru bicara itu menambahkan.

Pengawasan pada persimpangan Brenner akan sangat sensitif karena perbatasan tersebut melintasi dua komunitas yang merasa terhubung erat - yaitu Tyrol Austria dan Tyrol Selatan Italia.

Tyrol Selatan pernah menjadi bagian dari kekaisaran Austro-Hungaria yang lebih luas namun dicaplok Italia pada 1918.

Komisi Eropa berencana menyajikan serangkaian tindakan untuk mengurangi arus migran melintasi pusat Mediterania pada Selasa.

Sebelumnya, Prancis, Jerman dan Uni Eropa menjanjikan lebih banyak dukungan kepada Italia untuk menangani pendatang, yang tiba dengan kapal dari Afrika.

Mereka juga setuju mendukung pelatihan dan pendanaan patroli pantai Libya dan memindahkan pencari suaka dengan lebih cepat.

Tapi, mereka tidak mengacu langsung pada permohonan Roma kepada negara Uni Eropa untuk mengurangi tekanan dengan membiarkan kapal penyelamat pembawa pendatang berlabuh di dermaga pelabuhan mereka.

Komisi Eropa mengatakan akan menghadirkan seperangkat langkah "untuk mengurangi arus" pendatang di sepanjang Laut Tengah setelah pertemuan pemimpinnya pada Selasa. Demikian laporan Reuters.

Credit antaranews.com

Pemindahan Ibu Kota RI Akan Dimulai 2018?

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawamasih terus berusaha direalisasikan oleh pemerintah. Kajian pemindahan ibu kota terus dilakukan, dan persiapan pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2018.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).

"Persiapan pindah (ibu kota) akan dimulai pada 2018," kata Bambang.

Dia mengatakan, Bappenas juga sedang mengkaji skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota ini. Rencana ini membutuhkan dana yang besar terkait rencana tersebut, sementara pemerintah tak ingin membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong swasta masuk menggunakan skema Public Private Partnership (PPP).

"Kami dorong PPP, swasta akan dilibatkan, kemudian kita juga melihat aspek tata kotanya sendiri. Mungkin butuh 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung pemerintahan," ujar dia.

Soal lokasi ibu kota yang baru, Bambang masih merahasiakan, namun isu yang kuat beredar, ibu kota baru akan berada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Credit finance.detik.com

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Seperti New York dan Washington DC

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan kajian pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan bisa selesai pada 2017. Proses pemindahan ibu kota bisa dimulai 2018.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan bila ibu kota dipindahkan, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

"Ibu kota baru akan jadi pusat administrasi pemerintahan, nantinya akan seperti New York dan Washington DC di Amerika Serikat (AS), Brazillia dan Sao Paulo di Brasil," kata Bambang kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).

Bambang menceritakan, pemindahan ibu kota bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Pemindahan ini diharapkan bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru, setelah kajian selesai maka persiapan akan dimulai pada 2018," ujar Bambang.

Pemindahan ini juga untuk pemerataan pembangunan, menggerakan kawasan timur dan pemerataan penduduk.

Bambang mengatakan, saat ini pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk ibu kota baru menggantikan Jakarta. Namun demikian, Bappenas belum menentukan di bagian mana ibu kota baru akan berdiri. Isu yang kuat beredar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah menjadi calon ibu kota baru.

Credit finance.detik.com

Selasa, 04 Juli 2017

Menara Tengkorak Manusia di Meksiko beri informasi baru tentang Aztec

Kota Meksiko (CB) - Sebuah menara tengkorak manusia yang digali di bawah jantung Kota Meksiko memunculkan pertanyaan baru tentang budaya pengorbanan di Kekaisaran Aztec setelah tengkorak perempuan dan anak-anak muncul di antara ratusan yang tertanam dalam struktur terlarang.

Arkeolog telah menemukan lebih dari 650 tengkorak yang berlapis kapur dan ribuan fragmen di bangunan silinder di dekat situs Templo Mayor, salah satu kuil utama di ibu kota Aztec, Tenochtitlan, yang kemudian menjadi Kota Meksiko.

Menara ini diyakini merupakan bagian dari Huey Tzompantli, sebuah tumpukan besar tengkorak yang memicu ketakutan pada para penjelajah Spanyol ketika mereka merebut kota itu di bawah Hernan Cortes, dan menyebutkan struktur dalam catatan kontemporer.

Sejarawan menghubungkan bagaimana potongan kepala dari para pejuang yang tertangkap itu menghiasi Tzompantli, atau rak tengkorak, yang ditemukan di sejumlah budaya mesoamerika sebelum penaklukan Spanyol.

Tapi penggalian arkeologi di perut Kota Meksiko kuno yang dimulai pada tahun 2015 menunjukkan bahwa penjelasan itu tidak lengkap.

"Kami mengharapkan hanya pria, jelas pria muda, seperti para pejuang, dan perempuan dan anak-anak diperkirakan tidak akan pergi berperang, "kata Rodrigo Bolanos, antropolog biologi yang menyelidiki temuan tersebut.

"Ada sesuatu yang terjadi yang tidak kami catat, dan ini benar-benar baru, yang pertama di Huey Tzompantli, "tambahnya.

Raul Barrera, salah satu arkeolog yang bekerja di lokasi tersebut di samping Katedral Metropolitan besar yang dibangun di atas Templo Mayor, mengatakan bahwa tengkorak itu akan dipasang di menara sesudah mereka dipamerkan kepada publik di depan umum di Tzompantli.

Kira-kira memiliki diameter enam meter, menara itu berdiri di atas sudut kapel Huitzilopochtli, dewa matahari, perang dan pengorbanan manusia Aztec. Dasarnya belum bisa digali.

Tidak ada keraguan bahwa menara itu adalah salah satu bangunan tengkorak yang disebutkan oleh Andres de Tapia, seorang tentara Spanyol yang mendampingi Cortes dalam penaklukan 1521 di Meksiko, kata Barrera.

Dalam laporannya tentang kampanye tersebut, Tapia mengatakan bahwa dia menghitung puluhan ribu tengkorak yang dikenal sebagai Huey Tzompantli.

Barrera mengatakan bahwa 676 tengkorak sejauh ini telah ditemukan, dan jumlahnya akan meningkat saat penggalian terus berlanjut.

Suku Aztec dan orang Mesoamerika lainnya melakukan ritual pengorbanan manusia sebagai persembahan kepada matahari, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Menara Ratusan Tengkorak Aztec Ditemukan di Bawah Mexico City

Menara ratusan tengkorak Aztec ditemukan di bawah Mexico City. Kredit: Reuters/Daily Mail

CB, Mexico City - Sebuah menara tengkorak manusia yang digali di bawah jantung Mexico City telah menimbulkan pertanyaan baru tentang budaya pengorbanan di Kekaisaran Aztec setelah tengkorak perempuan dan anak-anak muncul di antara ratusan tengkorak yang tertanam dalam struktur menakutkan itu.

Para arkeolog telah menemukan lebih dari 650 tengkorak berlapis kapur dan ribuan fragmen dalam bangunan silinder dekat lokasi dari Templo Mayor, salah satu candi utama di ibukota Aztec, Tenochtitlan, yang kemudian menjadi Mexico City, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, Minggu 2 Juli 2017.

Menara ini diyakini merupakan bagian dari Huey Tzompantli, sekumpulan besar tengkorak yang menanamkan ketakutan kepada pasukan Spanyol ketika mereka merebut kota di bawah Hernan Cortes.

Sejarawan menceritakan bagaimana kepala terpenggal prajurit yang tertangkap menghiasi Tzompantli, atau rak tengkorak, ditemukan di sejumlah budaya Mesoamerika sebelum penaklukan Spanyol.

Tapi penggalian arkeologi di perut Mexico City tua yang dimulai tahun 2015 menunjukkan bahwa gambaran itu tidak lengkap.

"Kami mengharapkan hanya pria, jelas orang-orang muda, sebagaimana layaknya prajurit, dan perempuan dan anak-anak tidak terpikirkan bahwa mereka akan ke medan perang," kata Rodrigo Bolanos, seorang antropolog biologi yang menyelidiki temuan itu.

"Sesuatu terjadi di mana kami tidak memiliki catatannya, dan ini benar-benar baru, yang pertama di Huey Tzompantli," tambahnya.

Raul Barrera, salah satu arkeolog yang bekerja di lokasi Katedral Metropolitan di atas Templo Mayor, mengatakan tengkorak-tengkorak itu akan ditaruh di menara setelah mereka ditampilkan untuk publik di Tzompantli.

Berdiameter sekitar enam meter, menara itu berdiri di sudut kapel atau Huitzilopochtli, dewa matahari, perang dan pengorbanan manusia Aztec. Dasarnya masih harus digali.

Tidak ada keraguan bahwa menara itu adalah salah satu dari bangunan-bangunan tengkorak yang disebutkan oleh Andres de Tapia, seorang tentara Spanyol yang mendampingi Cortes dalam penaklukan Meksiko pada tahun 1521, kata Barrera.

Tapia mengatakan dia menghitung puluhan ribu tengkorak di tempat yang kemudian dikenal sebagai Huey Tzompantli. Barrera mengatakan 676 tengkorak telah ditemukan sejauh ini, dan jumlah itu akan meningkat saat penggalian dilanjutkan.

Suku Aztec dan masyarakat Mesoamerika lainnya melakukan ritual pengorbanan manusia sebagai persembahan kepada matahari.

Templo Mayor (kata Spanyol untuk Candi Besar) adalah salah satu candi utama suku Aztec di ibukota mereka Tenochtitlan, yang sekarang adalah Mexico City. Gaya arsitekturnya milik periode Postclassic akhir dari Mesoamerika.

Temuan itu terjadi antara Februari dan Juni di bawah lantai rumah era kolonial di pusat Mexico City.

Dalam sebuah ritual khas, korban akan dibawa ke bagian atas kuil di mana empat imam akan meletakkan mereka di atas lempengan batu.

Perut korban akan diiris terbuka oleh imam kelima menggunakan pisau batu seremonial untuk memotong tepat melalui diafragma dan membelah dada. Imam akan mengambil hati dan merobeknya dalam kondisi masih berdetak.

Hati itu kemudian akan ditempatkan dalam mangkuk yang dipegang oleh patung dewa yang dihormati, dan tubuh korban dilemparkan ke bawah tangga candi dan mendarat di teras di dasar piramida.

Untuk re-konsekrasi Great Pyramid Tenochtitlan pada 1487, suku Aztec melaporkan bahwa mereka mengorbankan sekitar 80.400 tahanan selama empat hari. Sejarawan menduga angka itu kemungkinan berlebihan.

Credit TEMPO.CO