CUPUMA

Kamis, 11 April 2019

Menlu Turki: Jika AS tahan Patriot, Turki beli lebih banyak S-400

Gugusan sistem persenjataan anti-rudal Patriot di padang pasir Arab Saudi selama perang Teluk/file (AFP) (AFP/)

Ankara (CB) - Pemerintah Turki bisa membeli lebih banyak rudal S-400 atau sistem lain pertahanan udara jika Amerika Serikat menolak untuk menjual rudal Patriot kepada Turki, kata menteri luar negeri Turki pada Rabu (10/4).

Ketika berbicara kepada satu stasiun televisi berita Turki, Menlu Mavlut Cavusoglu menanggapi kecaman AS mengenai pembelian S-400 dan menggarisbawahi bahwa negara lain NATO sebelumnya telah memperoleh generasi terdahulu rudal S-300 tanpa konflik dengan anggota lain di aliansi itu.

"Jika AS menolak untuk menjual Patriot kepada kami, besok kami bisa membeli (sistem) S-400 kedua, atau sistem lain pertahanan udara," kata Cavusoglu.

Cavusoglu menepis ancaman AS untuk membatalkan kesepakatan pembelian jet F-35 jika sistem S-400 dikirim. Ia mengatakan Turki dapat membeli jet tempur dari sumber lain sampai Ankara mampu memproduksi sendiri jika Washington berkukuh dengan ancaman tersebut.

Washington telah menentang tindakan Turki membeli sistem pertahanan rudal permukaan-ke-udara S-400 buatan Rusia, dan pekan lalu membekukan pengiriman suku cadang serta layanan lain yang berkaitan dengan F-35.

Para pejabat AS telah menyarankan Turki membeli sistem rudal Patriot AS dan bukan S-400 dari Moskow, dengan alasan sistem S-400 tak sesuai dengan sistem NATO dan kemungkinan mengungkap F-35 kepada Rusia.

Turki telah menanggapi bahwa penolakan AS untuk menjual Patriot lah yang memaksanya mencari pembeli lain, dan menambahkan Rusia menawarkan kesepakatan yang lebih baik, yang meliputi alih teknologi.

Mengenai tindakan Washington memasukkan Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) sebagai "organisasi teroris asing", Cavusoglu mengatakan tindakan itu adalah keputusan yang sangat berbahaya dengan mengakui militer resmi satu negara sebagai organisasi teroris.

Ia mengecam AS karena kerja samanya dengan organisasi YPG/PKK. Cavusoglu juga menegaskan bahwa Washington melakukan tindakan yang bertentangan, yaitu dengan memasukkan angkatan bersenjata negara lain sebagai kelompok teror sementara AS sendiri bekerja sama dengan kelompok teror lain.

Saat merujuk kepada pemilihan umum Israel pada Selasa, Cavusoglu mengatakan Tel Aviv mesti "menghentikan populisme dan sikap agresifnya", dan segera melakukan langkah menuju penyelesaian dua-negara.

"Penyelesaian dua-negara adalah satu-satunya penyelesaian bagi perdamaian di Palestina, Israel dan wilayah ini," katanya.

Credit antaranews.com

Pompeo: S-400 dan F-35 Tidak Kompatibel

WASHINGTON - Pesawat tempur F-35 Amerika Serikat (AS) tidak dapat beroperasi di wilayah udara yang sama dengan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia dan Turki mengatahui hal ini. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kepada anggota parlemen AS.

"Tidak mungkin untuk menerbangkan F-35 di angkasa di mana S-400 beroperasi secara signifikan," kata Pompeo, berbicara kepada anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

"Washington telah menyampaikan peringatan ini kepada pemerintah dan pejabat pertahanan Turki," ia menambahkan seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (11/4/2019).

Mengomentari kemungkinan konsekuensi dari Turki yang bersikukuh dengan kesepakatan S-400 dengan Rusia, Pompeo meminta Ankara untuk melihat kemungkinan sanksi dalam undang-undang CAATSA. Lewat undang-undang ini AS mengancam memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan pembelian peralatan militer dari Rusia.

"S-400 adalah sistem senjata yang signifikan, dan kami telah berbagi dengan mereka, kami telah meminta mereka untuk melihat CAATSA, apa artinya itu bagi mereka," ujar Pompeo.

Pompeo menekankan bahwa tawaran AS untuk menjual Turki sistem pertahanan udara Patriot PAC masih di atas meja, dan mengakui investasi Turki dalam pengembangan F-35.

"Kami telah menjelaskan kepada Turki sejelas mungkin, mereka membangun komponen penting dari F-35. Tidak hanya mereka pembeli dan pelanggan, tetapi mereka adalah bagian dari rantai pasokan untuk F-35," ucapnya.

Pernyataan Pompeo mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sebelumnya bahwa Ankara dapat beralih ke Rusia untuk pesawat terbang canggih jika tidak mendapatkan F-35.

"Ada F-35, tetapi ada juga pesawat yang diproduksi di Rusia. Jika kami tidak dapat membeli F-35, Turki akan membeli pesawat serupa dari negara lain," kata Cavusoglu.

Sehari sebelumnya, Cavusoglu memperingatkan bahwa jika AS dan Turki tidak dapat mencapai kesepakatan yang disepakati bersama mengenai penjualan sistem rudal Patriot, Ankara hanya dapat membeli lebih banyak S-400 Rusia.

Baca juga: Turki: Jika AS Tolak Jual Rudal Patriot, Kami Beli S-400

Awal pekan ini, Komite Layanan Bersenjata Senat AS mengancam akan memberikan sanksi kepada Turki jika mereka bergerak maju dengan pembelian S-400, dengan kelompok senator bipartisan menulis sebuah artikel di New York Times di mana mereka memperingatkan bahwa selain sanksi, membeli S-400 dapat menghancurkan industri pertahanan Turki dan melihat negara tersebut diusir dari NATO.

Moskow dan Ankara menandatangani kontrak USD2,5 miliar untuk pengiriman empat set batalion S-400 ke Turki pada akhir 2017. Setelah pengiriman dimulai pada Juli, Turki akan menjadi negara keempat di dunia yang memiliki sistem setelah Rusia sendiri , Belarus, dan China. Dirancang untuk menghentikan pesawat musuh, drone, rudal jelajah dan balistik, S-400 saat ini merupakan sistem pertahanan udara mobile paling canggih di gudang senjata Rusia.

Credit sindonews.com

Menlu AS: F-35, S-400 tak bisa beroperasi bersama

Sistem peluru kendali darat-ke-udara baru S-400 terlihat setelah dipakai di sebuah pangkalan militer di luar Kota Gvardeysk dekat Kaliningrad, Rusia, 11/3/2019. REUTERS/Vitaly Nevar (REUTERS/STRINGER)

Washington (CB) - Pesawat jet tempur buatan Amerika F-35 tak bisa dioperasikan di wilayah udara yang sama dengan sistem pertahanan buatan Rusia S-400, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu (10/4).

"Tak mungkin buat keduanya untuk menerbangkan F-35 di wilayah udara tempat S-400 beroperasi," kata Menlu AS Mike Pompeo dalam dengar pendapat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Ia mengatakan AS menyampaikan "tantangan teknis ini" kepada Turki melalui saluran militer dan diplomatik.

Setelah upaya yang berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari AS tak berhasil, Ankara pada 2017 memutuskan untuk membeli sistem pertahanan Rusia.

Washington memperingatkan Ankara mengenai pembelian sistem S-400-nya dan pekan lalu membekukan pengiriman suku cadang serta layanan lain buat jet F-35.

Pompeo mengisyaratkan kemungkinan pemberlakuan sanksi melalui peraturan yang disahkan untuk menghukum trio tiga negara lain, akibat kesepakatan tersebut.

"Sistem S-400 adalah sistem senjata penting, dan kami telah berbagi (informasi tersebut, red) dengan mereka, kami telah meminta mereka untuk meneliti CAATSA, apa itu artinya buat mereka," katanya.

Countering American Adversaries Through Sanctions Act, atau CAATSA, disahkan pada 2017 untuk menjatuhkan sanksi atas Iran, Korea Utara dan Rusia dan memerangi pengaruh ketiga negara itu di seluruh dunia.

Pompeo mengatakan kesepakatan bagi sistem pertahanan udara Amerika sekarang siap dirundingkan, dan AS mengakui peran Turki dalam program F-35.

"Kami telah menjelaskan kepada Pemerintah Turki sejelas-jelasnya, mereka membuat komponen penting F-35. Bukan hanya mereka adalah pembeli dan pelanggan, tapi mereka adalah bagian dari rantai pasokan buat F-35," kata Pompeo.

Turki pertama kali bergabung dalam Program Tempur Serang Gabungan F-35 dan telah menanam modal lebih dari 1,25 miliar dolar AS (sekitar Rp17,69 triliun). Ankara juga membuat berbagai suku cadang pesawat buat semua pelanggan dan varian F-35.

Perusahaan-perusahaan Turki telah memasok program F-35 dengan komponen penting, termasuk struktur badan pesawat serta rakitan dan penampang pusat badan pesawat.

Credit antaranews.com

Sultan Brunei Pernah Diultimatum Wali Kota Gold Coast Australia

Pemandangan gedung-gedung tinggi apartemen dan perhotelan di sepanjang Pantai Gold Coast, Queensland Australia. Gold Coast menjadi tuan rumah Australia Tourism Exchange 2016 pada 16-19 Mei 2016. Agus Supriyanto/Gold Coast

CB, Jakarta - Kebijakan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah memberlakukan Undang-undang Syariah yang disebut barbar dan melanggar prinsip HAM internasional, ikut menjadi sorotan warga Australia. Pasalnya, sejumlah aset-aset Sultan Brunei ditelantarkan.

Sultan Brunei, seperti dikutip dari News.com.au, Rabu, 10 April 2019, memiliki aset berupa properti di kawasan wisata terkenal di Esplanade, Surfers Paradise, Gold Coast. Namun properti berupa lahan kosong seluas 7558 meter persegi itu tampak tak terawat atau terlantar selama bertahun-tahun.
Nilai properti Sultan Brunei lebih dari US$ 30 juta dilaporkan warta bisnis setempat telah naik dua kali lipat sejak dikelola oleh Agensi Investasi Brunei (BIA).

Tanah ini diakuisisi oleh Sultan Brunei 22 tahun lalu dengan nama Dermajaya Properties (South Pacific) Sdn Bhd, senilai AUS$ 15 juta. Dan 15 tahun kemudian aset tersebut diserahkan kepada Sejahtera Two (Australia) Pty Ltd.

Sultan Brunei juga pemilik hotel Park di Australia. BIA menjadi pemegang saham tunggal untuk aset ini.
Wali kota Gold Coast, Tom Tate pada tahun 2012 mengirim surat ultimatum tkepada Sultan Brunei sehubungan terjadi protes warga yang mengkritik bahwa tidak ada manfaat aset-aset Sultan Brunei di wilayah mereka.
Surat ultimatum itu berbunyi “ambil, atau tinggalkan” lahan tersebut. Sultan juga disarankan mendonasikan lahan itu kepada kota Gold Coast.

"Alangkah baiknya, Sultan memberikan tanahnya kepada kami untuk dikelola bersama, dan memberi gelar kehormatan untuknya. Ini adalah solusi yang sama-sama menguntungkan. Sultan memiliki tanah dimana-mana, saya yakin beliau tidak menyadari bahwa tanah tersebut miliknya," kata Tate kepada The Australian saat itu.
Namun, Sultan Brunei pemilik aset senilai US$ 27 miliar belum memberikan tanggapan terhadap pemerintah daerah Gold Coast, Australia.

Credit tempo.co

Pemilu Australia ditetapkan pada 18 Mei 2019

Pemilu federal Australia digelar Sabtu, 2 Juli 2016. Terdapat lebih dari 7.000 TPS di mana masing-masing menyediakan penjelasan cara memilih dalam 27 bahasa. TPS biasanya dibuat di sekolah-sekolah pemerintah, gereja, dan gedung pertemuan masyarakat. (Ella Syafputri)

Sydney (CB) - Warga Australia akan menyuarakan pilihan mereka pada pemilu 18 Mei, demikian Perdana Menteri Scott Morrison pada Kamis, saat mengawali kampanye yang diramalkan akan mengadu kebijakan tentang masalah perpajakan, perubahan iklim dan kesetaraan.

Jajak pendapatan menunjukkan posisi koalisi konservatif Morrison membuntuti oposisi partai Buruh, setelah enam tahun berkuasa dan tergulingnya dua perdana menteri akibat kekisruhan internal partai.

"Pilihan yang akan disuarakan warga Australia pada 18 Mei seperti yang selalu ada di setiap pemilihan umum, dan itu adalah, siapa yang Anda percayai untuk menghasilkan ekonomi kuat, layanan penting yang diandalkan oleh Anda? kata Morrison kepada awak media di Canberra.

Sementara pemerintah mengemas pemilu sebagai referendum dalam catatannya mengelola keuangan Australia, ekonomi menunjukkan tanda-tanda mulai melambat.

Pengeluaran konsumen melemah karena penurunan harga rumah setelah tingginya level utang.

Pasar keuangan secara penuh mempertimbangkan kemungkinan sedikitnya satu pemotongan suku bunga tahun ini.

Jajak pendapat menunjukkan pemerintah pimpinan Morrison, yang terdiri dari partai Nasional dan Liberal, diselimuti bayang-bayang kekalahan terhadap partai Buruh kiri tengah, kecuali jika pihaknya mampu mengubah strategi saat ini.

Credit antaranews.com

Uni Eropa Kembali Undur Tenggat Brexit

Ilustrasi unjuk rasa warga Inggris terkait Brexit. (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Jakarta, CB -- Sejumlah pemimpin negara anggota Uni Eropa (UE) menyatakan mengabulkan permohonan Inggris untuk meminta perpanjangan waktu tenggat keputusan untuk keluar dari blok itu (Brexit). Mereka memberikan waktu selama enam bulan supaya pemerintah dan parlemen Inggris bisa mengambil keputusan apakah akan keluar dengan atau tanpa kesepakatan (deal or no deal), atau malah batal sama sekali.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), keputusan itu diambil dalam rapat Uni Eropa di Brussels, Belgia. Dalam rapat yang digelar sampai tengah malam itu, Presiden Majelis Eropa Donald Tusk memutuskan memberi perpanjangan waktu hingga 31 Oktober.

"Perpanjangan sampai 31 Oktober ini sifatnya fleksibel. Ini masih cukup supaya mereka bisa mencari jalan yang terbaik. Tolong jangan buang waktu," kata Tusk.

Dalam rapat itu mereka memutuskan jika Inggris masih tetap menjadi anggota sampai 22 Mei mendatang, maka mereka harus mengikuti pemilu Eropa. Atau jika tidak, maka mereka harus segera keluar dari keanggotaan UE pada 1 Juni.

Tusk mulanya mengusulkan perpanjangan waktu keputusan Brexit hingga satu tahun. Dia menyatakan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, saat ini mempunyai waktu untuk meneken kesepakatan dengan pemimpin UE pada November. Dia juga menyatakan May masih punya waktu untuk memutuskan mengubah usulannya soal persyaratan Brexit, atau justru membatalkannya.

Atas keputusan UE, May menyatakan akan berusaha supaya kesepakatan Brexit yang diajukannya disetujui parlemen, guna menjamin mereka mundur dari Uni Eropa secara tertib. Dia juga menyatakan tujuannya adalah meninggalkan UE secepatnya.

Inggris saat ini sudah memulai persiapan untuk mengikuti pemilu Eropa. Namun, May berharap dia dan parlemen bisa mencapai kesepakatan Brexit pada 22 Mei mendatang.

Prancis Keberatan

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang hadir dalam rapat itu sebenarnya menolak usul memperpanjang tenggat Brexit hingga enam bulan. Dia menyarankan penambahan waktu itu sebaiknya hanya diberikan beberapa pekan saja.

Akan tetapi, Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyatakan setuju dengan usul Tusk. Sejumlah negara seperti Austria, Belgia, dan beberapa negara anggota UE jug mendukung ide Merkel.

"Ini jalan terbaik yang dihasilkan untuk persatuan," kata Macron.

Jika UE tidak mengabulkan permohonan May, maka Inggris terpaksa keluar dari UE pada Jumat (12/4) besok tanpa kesepakatan. Jika hal itu terjadi, mereka mengakhiri keanggotaan selama 46 tahun tetapi berdampak negatif bagi perekonomian kedua belah pihak.

Credit cnnindonesia.com

Turki-Qatar Kritik Langkah AS Tetapkan IRGC sebagai Teroris

ANKARA - Turki dan Qatar kompak dalam melemparkan kritikan keras terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC dalam daftar hitam teroris. Keputusan itu diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump awal pekan ini.

Kritikan itu disampaikan pasca pertemuan antara Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Cavusoglu menuturan, Turki tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh IRGC. Namun, dia menegaskan tidak ada satupun negara di dunia yang berhak menganggap militer negara lain sebagai teroris.

"AS mengeluarkan keputusan sepihak ini dalam konteks sanksi dan tekanan terhadap Iran," kata Cavusoglu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Arab News pada Kamis (11/4).

"Kami tidak mendukung IRGC di Suriah, tetapi tidak ada negara yang dapat menyatakan pasukan bersenjata negara lain sebagai organisasi teroris. Kami juga tidak mendukung keputusan sepihak. "Tindakan semacam itu akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan ini," Sambungnya.

Pada kesempatanya, Al-Thani mengatakan ketidaksepakatan atas perilaku tentara Iran, atau perilaku tentara lainnya. Namun, dia juga tidak sependapat dengan keputusan AS, dengan menegaskan bahwa ini tidak boleh diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi.

Credit sindonews.com

Taliban Klaim Tembak Jatuh Bomber B-52 AS di Afghanistan

KABUL - Gerilyawan Taliban mengklaim telah menembak jatuh sebuah pesawat pembom B-52 Amerika Serikat. Klaim ini muncul setelah serangan yang terjadi beberapa hari setelah Taliban menargetkan konvoi AS di Afghanistan timur laut, menewaskan tiga tentara.

Insiden itu konon terjadi ketika pesawat itu terbang dari pangkalan udara Shawrab Airbase di Afghanistan selatan pada Rabu dini hari.

"Mujahidin (pejuang milisi) dari Emirat Islam menargetkan sebuah pesawat pembom B-52 AS dengan senjata berat hari ini dini hari di daerah Lar di distrik Washir, provinsi Helmand," kata seorang juru bicara Taliban seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (11/4/2019).

Pesawat pembom B-52 itu dikatakan jatuh setelah serangan, menewaskan semua krunya. Baik otoritas Afghanistan dan AS belum mengomentari klaim ini.

Sebelumnya pada 8 April lalu, tiga tentara AS tewas dalam serangan bom mobil terhadap konvoi di dekat Pangkalan Angkatan Udara Bagram di Afghanistan timur laut. Kelompok Taliban mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu.

Taliban muncul pada 1994 saat puncak perang saudara di Afghanistan. Kelompok ini memegang tampuk kekuasaan di sebagian besar negara antara tahun 1996 dan 2001. Selama periode ini, Taliban menerapkan hukum Syariah Islam.

Taliban digulingkan dari kekuasaan oleh koalisi pimpinan AS pada 2001 dan sejak itu melancarkan perang gerilya melawan pemerintah yang berbasis di Kabul, dan pasukan NATO di Afghanistan serta Pakistan yang bertetangga.

Dubes Rusia untuk Afghanistan mengatakan pada Februari lalu bahwa gerilyawan menguasai setidaknya 50 persen wilayah Afghanistan dan jumlah mereka termasuk dari 3.500 hingga 10.000 pejuang ISIS, yang secara teratur melakukan serangan teror di seluruh negeri.

Credit sindonews.com

Mahathir Bersitegang dengan Pangeran Johor, Kenapa?

Pangeran Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.[The Star]

CB, Jakarta - Perseteruan antara Perdana Menteri Mahathir Mohamad dengan putra mahkota kesultanan Johor semakin kuat setelah Menteri Utama Johor, Osman Sapian mengundurkan diri dari jabatannya. Mahathir kemudian mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Sultan Johor tidak memilihi peran untuk menunjuk pengganti Osman.
"Ini keputusan politik. Sultan tidak punya peran. Peran ada pada partai yang menang pemilu untuk menentukan siapa yang memimpin," kata Mahathir kepada wartawan setelah membuka 15th Kuala Lumpur Islamic Finance, Rabu 10 April 2019, mengutip The Star.

Mahathir menjelaskan, diperlukan waktu untuk menunjuk menteri pengganti untuk Johor. Mahathir mengatakan secepatnya seseorang akan ditunjuk sebagai pengganti Osman.

"Kami memiliki beberapa kandidat yang harus kami jajaki, sangat cepat, kami akan menemukannya," kata Mahathir.
Nama Sahruddin Jamal dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia merupakan salah satu kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Osama. Nmaun Mahahthir berujar singkat:"Tdak tahu."

Sahruddin merupakan Ketua Komisi Agrikultur, Kesehatan, dan Lingkungan yang secara luas dijagokan menggantikan Osman. Namun partai Pakatan Harapan, juga mengajukan kandidatnya dari anggota majelsinya untuk berada di posisi top tersebut.
Putra Mahkota Kesultanan Johor, Ismail Ibnu Sultan Ibrahim melalui akun Twitternya yang mengutarakan bahwa sultan memiliki hak absolut sebagai penguasa di Johor. Sehingga sultan berkuasa untuk menunjuk pengganti Osman. Media lokal menyebut Osman terlalu tunduk pada Putrajaya sebagai alasan dia mengundurkan diri.

"Yang Mulai telah mengkaji pergantian menteri besar beberapa bulan lalu," kata pangeran Ismail. "Kemakmuran rayat dan kesejahteraab negara harus selalu menjadi prioritas."
Menurutnya, Sultan Johor yang memerintahkan pengunduran diri Osman dari kabinet Mahathir. Meski ada orang lain yang mengklaim.

Credit tempo.co

Mahathir Akui Menteri Utama Johor Mundur, Pangeran Angkat Bicara

Menteri utama Johor Osman Sapian {UTUSAN]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Menteri utama Johor, Osman Sapian telah mengundurkan diri pada Senin malam, 8 April 2019.
Mahathir kepada wartawan sehari setelah pengunduran diri Osman menjelaskan, dirinya menerima dua surat mengenai pengunduran diri saat keduanya bertemu di Putrajaya. Satu di antara dua surat itu dialamatkan ke Sultan Johor, Ibrahim Iskandar.

Osman menjadi menteri pertama di kabinet Mahathir yang mengundurkan diri. Osman pun menjadi menteri yang paling singkat menjabat.

"Johor sementara tanpa menteri utama," kata Mahathir, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Meski begitu, menurut Mahathir dirinya sudah mengantongi 3 hingga 4 nama untuk menggantikan Osman.

Putra mahkota Johor, Pangeran Ismail Sultan Ibrahim melalui Twitter mengungkapkan, ayahnya Sultan Johor yang meminta Osman mundur dari jabatannya.
"Yang Mulai telah berusaha mengganti menteri utama sejak berbulan-bulan lalu. Jangan lupa, kekuasaan untuk menunjuk menteri utama adalah hak mutlak sultan," kata Pangeran Islam.

Dia kemudian menyampaikan harapan agar menteri utama yang baru nanti tidak menjadi "yes-man" ke Putrajaya. Dia menegaskan, kemakmuran dan kebaikan negara bagian menjadi prioritas kerja menteri utama.
Osman merupakan menteri di kabinet Mahathir yang mendapat banyak sorotan di media antara lain dengan kualifikasi akademik.

Credit tempo.co

Pengadilan Malaysia Tolak Banding Najib Razak Terkait TPPU

Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, saat menghadiri persidangan kasus dugaan pencucian uang. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Pengadilan Federal Malaysia hari ini, Selasa (10/4), menolak ketiga permintaan banding mantan Perdana Menteri Najib Razak, terkait kasus dugaan pencucian uang SRC International. SRC merupakan bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Tujuh hakim anggota panel yang dipimpin Richard Malanjum mendukung Jaksa Agung Thommy Thomas dengan menolak banding Najib, terhadap perintah pengadilan untuk menunjukkan surat penunjukan Jaksa Penuntut Fiat Sulaiman Abdullah.

Pengadilan menolak tiga banding terkait pernyataan saksi, yang mempertanyakan penarikan surat transfer Tommy untuk memindahkan proses persidangan ke pengadilan tinggi, dan permintaan agar media dan publik tidak membahas kasus kriminal Najib.

Najib menyatakan tidak bersalah atas tujuh dakwaan kepadanya pada 3 April lalu, terkait dugaan penggunaan dana negara 1MDB.

Dia dituduh menerima RM42 juta untuk memberikan jaminan kepada pemerintah atas pinjaman RM4 miliar yang diambil SRC International, sebuah perusahaan yang didirikan sebagai pemasok batubara. Najib tetap membantah telah melakukan kesalahan dan menyatakan semua tuduhan kepadanya bermotif politik.

Najib juga diduga melakukan pencucian uang dengan menerima tiga kali transfer terpisah dalam jumlah besar. Masing-masing satu kali sebesar Rp94 miliar dan dua kali senilai Rp34 miliar.

Aliran dana dari SRC ke rekening Najib dikirim melalui rekening dua perusahaan berbeda yakni Gandingan Mentari Sdn., Bhd., yang merupakan anak perusahaan SRC dan Ihsan Perdana Sdn. Bhd.

Najib kemudian mengirim lagi uang itu ke rekening pribadi lainnya di AmPrivate Banking, yang merupakan bagian dari AmIslamic Bank Bhd.

Istri Didakwa Lagi

Kejaksaan Malaysia juga kembali mendakwa istri Najib, Rosmah Mansor (68), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan panel listrik tenaga surya untuk sekolah di pedesaan Negara Bagian Sarawak. Dia diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar terkait proyek itu dari Direktur Pelaksana Jepak Holdings, Saidi Abang Samsudin, melalui orang dekatnya, Rizal Mansor.

Suap itu diduga kuat untuk memenangkan Jepak Holdings dalam pengadaan panel tenaga surya dan perawatan generator diesel untuk 369 sekolah. Nilai kontraknya mencapai Rp4,3 triliun.

Rosmah menyatakan tidak bersalah. Kuasa hukumnya, Akberdin Abdul Kader, menyatakan keberatan atas dakwaan itu. Dia juga merasa nilai jaminan sebesar Rp3,4 miliar yang ditetapkan hakim terlampau tinggi.

Sidang Rosmah akan dilanjutkan pada 10 Mei mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Menang Pemilu, Benjamin Netanyahu Jadi Pemimpin Israel Terlama

Benjamin Netanyahu bersama istri, Sara melambaikan tangan ke arah pendukungnya yang gembira atas kemenangan partai Likud dalam pemilu 2019. [CNN]]

CB, Jakarta - Partai koalisi yang mendukung Benjamin Netanyahu memenangkan pemilu Israel dengan meraih 65 kursi dari 120 kursi di parlemen, Knesset. Dengan kemenangan ini, Netanyahu untuk kelima kali menjabat sebagai perdana menteri yang itu berarti dirinya memecahkan rekor pemimpin Israel terlama.

"Blok sayap-kanan yang dipimpin Likud menang. Saya berterima kasih kepada warga Israel atas kepercayaan ini. Saya akan memulai membentuk pemerintahan sayap-kanan dengan mitra kami secepatnya malam ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari CNN, Rabu, 10 April2 2019.
Selama proses penghitungan suara yang masuk, persaingan ketat terjadi antara partai sayap-kanan pendukung Netanyahu, Likud dan dan partai pesaing yang mendukung Benny Gantz, Partai Biru dan Putih.

Mengutip Reuters, Netanyahu dan Gantz sempat mengklaim memenangkan pemilu. Namun setelah 97 persen suara masuk, Gantz menerima kekalahannya.
"Kita semua demokratis. Kami semua menerima keputusan negara," kata Gantz seperti dikutip dari CNN. Partai tengah-kiri pendukung Gantz meraih 55 kursi.
Para pendukung Likud menyambut kemenangan partai mereka dengan membawa spanduk dan yel-yel kemenangan di depan kantor partai Likud di Tel Aviv.
Kemenangan partai Likud dibayang-bayangi kasus dugaan suap dan mencederai kepercayaan rakyat Israel kepada Benjamin Netanyahu.

Credit tempo.co

Cegah Perampokan, Albania Sebar Tentara untuk Jaga Bandara

TIRANA - Pemerintah Albania memerintahkan pasukan untuk menjaga bandara internasional negara itu dan mengkritik perusahaan China yang mengoperasikan fasilitas itu. Tindakan itu dilakukan sehari setelah perampok bersenjata menggasak tas uang yang akan dimuat ke dalam pesawat.

"Pemerintah tidak akan lagi membiarkan keamanan warga dan citra negara menderita," kata Menteri Pertahanan Olta Xhacka menanggapi peristiwa perampokan yang terjadi pada hari Selasa lalu, yang merupakan kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir di bandara Tirana.

Dia bergabung dengan Menteri Dalam Negeri Sander Lleshaj dengan menyalahkan Bandara Internasional Tirana (TIA), yang dijalankan oleh perusahaan keuangan China Everbright Limited (CEL), karena tidak bertanggung jawab terus-menerus.

"Saya telah memerintahkan anggota polisi militer dan pasukan unit pasukan khusus untuk ditempatkan di sepanjang pagar keamanan bandara 'Mother Teresa'," kata Xhacka seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/4/2019).

CEL menolak dugaan kelalaian seperti yang dituduhkan Lleshaj, termasuk bahwa mereka gagal memberi tahu polisi tentang pembobolan. Perusahaan itu mengatakan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan sejak insiden perampokan serupa di bandara pada Juni 2016.

“Bandara itu bukan milik orang China, itu milik semua orang Albania. Itu adalah bagian dari wilayah Albania dan dilindungi oleh hukum oleh Polisi Negara, seperti halnya setiap inci dari negara ini,” kata CEL dalam sebuah pernyataan.

Direktur kepolisian nasional, Ardi Veliu mengumumkan bahwa polisi mengambil alih lebih banyak tugas di bandara.

Dalam perampokan yang terjadi pada Selasa, sekelompok perampok yang terdiri dari empat orang menabrak gerbang kawat dan besi denga sebuah van, gambar menunjukkan. Mereka pergi dengan apa yang media lokal katakan adalah tujuh kantong uang berisi $11,27 juta milik empat bank. Uang tunai itu akan dimuat ke dalam pesawat Austrian Airlines untuk diterbangkan ke Wina.

Lufthansa's Austrian Airlines, sebuah unit dari Deutsche Lufthansa, tidak mengatakan berapa banyak uang yang dicuri, tetapi mengatakan bahwa mereka menghentikan pengangkutan barang-barang berharga dari Tirana.

"Sebagai tindakan segera, mulai sekarang tidak ada nilai pengiriman yang akan diangkut pada rute ini," kata maskapai itu.

Raiffeisen Bank International mengatakan pihaknya menjadi korban perampokan itu, tetapi juga tidak memberikan perincian tentang jumlah tersebut.

Polisi mengatakan salah satu perampok tewas dalam baku tembak ketika kelompok itu mengganti mobil dan polisi sedang mengejarnya. Kawanan perampok lainnya melarikan diri dan masih bebas. Tidak ada orang lain yang terluka dalam insiden itu.

Pelaku yang tewas, diidentifikasi sebagai Admir Murataj, adalah dalang dari setidaknya empat perampokan transportasi uang bank sejak 2015 dan merupakan pemimpin perampokan pada Selasa lalu, kata para pejabat.

Polisi mengatakan dia adalah seorang terpidana yang melarikan diri dari penjara di Yunani pada 2013 dan terus melakukan perampokan bank bersenjata di sana sebelum mulai merampok bank-bank di Albania.

Credit sindonews.com

Kawanan Bersenjata Rampok Jutaan Euro dari Maskapai Austria

Ilustrasi perampokan bersenjata. (Istockphoto/thawornnurak)

Jakarta, CB -- Polisi Albania menangkap empat orang dan menginterogasi 40 lainnya terkait aksi perampokan jutaan Euro dari pesawat maskapai Austria Airlines. Aksi itu dilakukan sekelompok orang bersenjata.

Berdasarkan laporan polisi yang dilansir The Guardian, Rabu (10/4), sejumlah pria bersenjata menerobos masuk landasan pacu Bandara Tirana pada Selasa (9/4), dan mencuri uang yang akan diangkut ke bandara di Wina. Bank-bank asing di Albania mengirim uang tunai ke Wina karena bank sentral Albania tidak menerima setoran itu.

Para perampok memasuki landasan pacu Bandara Internasional Bunda Teresa melalui jalur yang biasa digunakan pemadam kebakaran.

Polisi mengatakan tiga perampok bersenjata ini muncul dengan seragam ala tentara dan mengancam karyawan yang membawa uang tersebut, kemudian mencurinya. Salah satu pria bersenjata tewas dalam baku tembak dengan polisi.

Menurut laporan awal, jumlah uang yang dicuri sekitar US$2,8 juta atau sekitar Rp39,634 miliar. Namun, media lokal mengklaim angka itu bisa lima kali lebih tinggi.

Juru Bicara Austrian Airlines, Tanja Ruber, mengatakan jutaan uang tunai itu sedang dimuat ke dalam pesawat ketika perampokan terjadi. Keberangkatan pesawat tertunda tiga jam.

"Baru saja lepas landas. Tidak ada bahaya bagi awak dan penumpang," ucap Ruber.

Setelah kejadian ini, sebagai langkah pengamanan, transfer uang tunai dari Tirana ke Wina sementara waktu tidak dilakukan. Perampokan semacam ini setidaknya dua kali terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Peristiwa ini mirip dengan kejadian perampokan terhadap muatan maskapai Lufthansa, di Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada 11 Desember 1978. Dalangnya diduga adalah Jimmy Burke, dibantu oleh anggota mafia klan Lucchese.

Saat itu para pelaku membawa kabur uang dan perhiasan senilai sekitar US$22 juta. Peristiwa itu dikenal sebagai perampokan dengan jumlah terbesar di AS.

Penyelidikan kasus itu memakan waktu lama. Bahkan, salah satu pelakunya baru bisa dibekuk pada lima tahun silam. Peristiwa itu diabadikan dalam salah satu bagian dalam buku yang kemudian diadaptasi ke dalam film yang berjudul sama, Goodfellas.

Akan tetapi, sampai saat ini Burke tidak pernah didakwa terlibat dalam kasus itu.

Credit cnnindonesia.com

Selandia Baru Sahkan Amandemen UU Senjata Pasca Serangan Christchurch

WELLINGTON - Parlemen Selandia Baru mensahkan amandemen undang-undang senjata setelah pembahasan ketiga atau terakhir pada Rabu malam. Keputusan ini diambil kurang dari sebulan setelah serangan masjid Christchurch yang menewaskan 50 orang.

UU senjata baru yang diusulkan, diberi nama Amandemen UU Senjata (Senjata Api Terlarang, Magazine dan bagiannya), memenangkan dukung mayoritas di parlemen. Amandemen UU Senjata itu disahkan dengan suara 119 berbanding 1 seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (11/4/2019).

Amandemen itu diperkirakan akan menerima Persetujuan Kerajaan dari gubernur pada hari Jumat sebelum menjadi undang-undang, ketika senjata semi otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu serta bagian-bagian terkaitnya akan ilegal.

Menurut undang-undang tersebut, kepemilikan senjata api yang dilarang bisa menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Dapat dipahami bahwa kompensasi akan diberikan untuk senjata api dan bagian-bagian berdasarkan merek, model dan kondisi, tetapi hanya untuk barang-barang yang diperoleh secara sah.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern adalah orang pertama yang berbicara selama pembacaan amandemen undang-undang tersebut. Ia berkata bahwa dia bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan untuk meloloskan regulasi tersebut.

Pemerintah Selandia Baru telah berjanji untuk melarang MSSA segera setelah serangan teroris Christchurch, yang juga melukai puluhan orang pada 15 Maret.

Credit sindonews.com

Kaisar Akihito Rayakan HUT Pernikahan Terakhir di Istana

Kaisar Jepang, Akihito, dan Permaisuri Michiko. (REUTERS/Kimimasa Mayama)

Jakarta, CB -- Kaisar Jepang Aikihito akan turun tahta pada akhir April mendatang. Dia dan Permaisuri Michiko memperingati hari jadi pernikahan mereka yang terakhir di istana hari ini, Rabu (10/4).

Kaisar Akihito akan turun tahta pada 30 April dan digantikan anak sulungnya, Putra Mahkota Naruhito, pada 1 Mei.

"Enam puluh tahun bersinar saling mendukung," tulis harian bisnis Nikkei seperti dilansir Reuters, Rabu (10/4).

Kisah romansa keduanya yang bertahan hingga 60 tahun dimulai dari pertandingan di lapangan tenis. Hal itu kemudian membuat Michiko gugup karena dirinya merupakan rakyat biasa pertama yang memiliki hubungan spesial dan menikahi pewaris takhta Kekaisaran Jepang.

"Untuk memutuskan tradisi di Jepang sangat sulit," kata Kazuo Oda, rekan sekaligus saksi ketika Akihito dan Michiko bertemu dalam pertandingan tenis pada Agustus 1957 dan menikah dua tahun kemudian.

Pernikahan itu memperbesar harapan kepada Michiko, seorang anak dari pengusaha kaya, bisa mengubah tradisi.

Dalam banyak hal, Michiko melakukan hal itu. Salah satunya adalah dengan terlibat langsung dalam membesarkan kedua putra dan putrinya. Ia bahkan mengemas makan siang mereka.

Dalam tradisi, biasanya anak-anak kerajaan dirawat dan dibesarkan perawat dan pembantu kerajaan.

Michiko juga memimpin pendekatan kepada masyarakat terutama para lansia berkebutuhan khusus, serta para korban bencana. Ia sering menunduk untuk berbicara dengan masyarakat, sebuah gestur yang mengejutkan pihak konservatif tetapi disayangi masyarakat umum.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Kendati demikian, Michiko sering diberitakan memiliki kesehatan buruk, yang kemudian menurut orang dalam istana dikaitkan dengan perlakuan kasar para abdi dalem kerajaan serta ibu mertuanya. Michiko kerap mengaku sedih dan cemas.

"Hidup sebagai putri mahkota dan menjadi permaisuri bukan proses mudah bagi saya dengan cara apa pun," ucap Michiko saat ulang tahunnya ke-84 pada Oktober lalu.

Di sisi lain, Akihito sering mengungkapkan rasa terima kasih kepada istrinya itu. Pada peringatan hari jadi ke-50 pernikahan mereka, dia menyatakan tidak selalu cukup perhatian karena latar belakang mereka berbeda.

"Sang permaisuri menderita berbagai masa sulit. Hal itu wajar mengingat posisinya. Banyak waktu telah berlalu, tetapi kurasa kaisar bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan pada saat itu," kata seorang kenalan.

Pasangan kekaisaran ini menandai ulang tahun pernikahan mereka dengan serangkaian upacara sederhana termasuk ucapan selamat resmi oleh keluarga dan pejabat, serta makan malam di Istana Kekaisaran.

Credit cnnindonesia.com

Tokoh agama Irak peringatkan AS agar tak ciptakan krisis baru

Pembom bunuh diri di Iran ditunjukan ke bus IRGC (Antaranews)

Baghdad (CB) - Pemimpin Gerakan Kebijakan Nasional Irak, dalam reaksi terhadap tindakan Amerika Serikat membidik Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris, memperingatkan AS agar tidak menciptakan krisis baru dengan tindakan tanpa berpikir.

Ammar Hakim mendesak semua pihak agar menempuh jalan yang beradab untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan.

Ia memperingatkan AS agar tidak menciptakan krisis baru yang membahayakan kestabilan dan keamanan semua negara di wilayah tersebut.

Tokoh agama Irak itu menyampaikan penentangan terhadap tindakan untuk mengubah Irak menjadi pangkalan untuk melancarkan agresi ke negara lain di wilayah tersebut, demikian laporan Kantor Berita Iran, IRNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

"IRGC adalah alat utama Pemerintah Iran dalam mengarahkan dan melaksanakan kegiatan teroris globalnya," kata Presiden AS Donald Trump di dalam satu pernyataan pada Senin (8/4).

"Kami akan terus meningkatkan tekanan keuangan dan menaikkan tebusan atas rejim Iran karena dukungannya buat kegiatan teroris sampai negara itu meninggalkan prilaku jahat yang melanggar hukum," kata Trump.

Sebagai reaksi terhadap tindakan AS tersebut, Duta Besar Iran untuk London Hamid Baeedinejad mengatakan tindakan AS itu terhadap IRGC pada saat badan militer Iran tersebut membantu rakyat yang dilanda banjir dengan seluruh daya adalah hadiah buat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu guna mendongkrak dia dalam pemilihan umum.

Tindakan anti-Iran yang paling akhir tersebut oleh Trump juga disambut dengan reaksi keras dari para pejabat Iran.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyarankan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mesti menambahkan pasukan Amerika di Asia Barat, yang dikenal dengan nama United States Central Command (CENTCOM), ke dalam daftar kelompok terorisnya.

Credit antaranews.com

Berpidato di DK PBB, Wapres AS 'Usir' Dubes Venezuela

NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, memanggil Duta Besar (Dubes) Venezuela untuk melihat wajahnya saat berpidato di depan Dewan Keamanan PBB. Pence, dalam pidatonya, menyatakan sudah waktunya diktator Venezuela Nicolas Maduro untuk mundur.

"Dengan segala hormat, Tuan Duta Besar, Anda seharusnya tidak berada di sini," katanya, menatap langsung ke Dubes Venezuela, Samuel Moncada, yang ada di ruangan itu.

"Anda harus kembali ke Venezuela dan memberi tahu Nicolas Maduro bahwa waktunya sudah habis. Sudah waktunya baginya untuk pergi," imbuhnya seperti dikutip dari Fox News, Kamis (11/4/2019).

Moncada mendongak dari teleponnya dan menggelengkan kepalanya menanggapi pernyataan Pence.

Pence mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak untuk mengakhiri rezim Maduro dan mengakui Presiden sementara Juan Guaido. Ia juga mengatakan sudah waktunya bagi PBB untuk mendudukkan perwakilan Guaido di lembaga itu dan mengusir perwakilan saat ini.

"Sekarang saatnya bagi PBB untuk bertindak, dan bagi dunia untuk berdiri bersama rakyat Venezuela saat mereka berbaris untuk kebebasan," ujar Pence.

Ia juga mengumumkan AS akan menyediakan hampir USD61 juta dalam bantuan kemanusiaan, di samping USD213 juta Departemen Luar Negeri mengatakan telah memberikan kepada pengungsi Venezuela yang tinggal di negara-negara terdekat serta USD43 juta dalam bantuan pembangunan dan ekonomi.

AS juga telah meningkatkan sanksi terhadap negara untuk menekan pemerintah agar menyerahkan kekuasaan kepada para pemimpin oposisi, yang sebagian besar didukung oleh penduduk negara itu.

Namun ia menghadapi tentangan langsung dari duta besar Rusia Vassily Nebenzia, yang mengatakan Amerika Serikat secara artifisial memprovokasi krisis di negara ini untuk menggulingkan pemimpin yang terpilih secara sah dan menggantikannya dengan pion mereka sendiri.

Rusia, Iran, China, dan Kuba adalah di antara negara-negara yang mendukung Maduro, sementara sebagian besar negara Amerika Latin mengakui Guaido.

Kepala kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan krisis telah memburuk dan bahwa 25 persen dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ia mendesak AS untuk membuat perbedaan antara pertanyaan politik dan kemanusiaan, dan meningkatkan upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Setelah pertemuan Dewan Keamanan, Pence mengatakan kepada wartawan bahwa ia yakin momentum itu ada di pihak AS.

"Kami benar-benar percaya bahwa kebebasan memiliki momentum tetapi sekarang saatnya bagi badan ini, lembaga bersejarah ini untuk melangkah maju dan memberikan suara kepada momentum itu dan kami akan menjangkau negara-negara di seluruh dunia untuk bergabung dengan kami," ujarnya.

Credit sindonews.com

AS Serukan PBB Cabut Kredensial Pemerintah Maduro

NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menyerukan PBB untuk mencabut kredensial pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara tersebut.

Ia mengatakan Amerika Serikat telah menyusun resolusi PBB dan meminta semua negara untuk mendukungnya. Tidak segera jelas apakah Pence mengusulkan resolusi di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara atau Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang.

"Sudah tiba waktunya bagi PBB untuk mengakui presiden sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini," kata Pence kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/4/2019).

Para diplomat mengatakan, kecil kemungkinan Washington akan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengadopsi tindakan seperti itu di Dewan Keamanan atau Majelis Umum. AS dan Rusia keduanya gagal dalam dua tawaran yang bersaing untuk mendapatkan dukungan Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tentang Venezuela pada bulan Februari lalu.

Lebih dari 50 negara telah mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela. Ketika ditanya apakah AS berpikir bahwa mereka memiliki cukup dukungan untuk menggulingkan pemerintahan Maduro di PBB, Pence mengatakan: "Saya pikir momentumnya ada di pihak kebebasan."

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh AS memprovokasi krisis buatan untuk menggulingkan Maduro dan menggantikannya "dengan pion mereka sendiri." Nebenzia menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran tanpa hukum, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

"Kami menyerukan Amerika Serikat untuk sekali lagi mengakui bahwa rakyat Venezuela dan masyarakat lain memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri," kata Nebenzia.

"Jika Anda ingin membuat Amerika hebat lagi, dan kita semua dengan tulus tertarik melihatnya, berhenti mencampuri urusan negara lain," imbuhnya.

AS sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing dari negara lain untuk perwakilan di badan dunia.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengatakan ia mengharapkan langkah seperti itu dari Amerika Serikat dan Venezuela telah berkampanye selama berbulan-bulan untuk memastikan dukungan bagi Maduro.

"Saya membunyikan bel peringatan ada langkah yang jelas di sini lagi untuk merusak hak kami dan jika mereka dapat merusak hak kami, mereka dapat merusak hak semua anggota organisasi ini," katanya kepada Dewan Keamanan PBB.

AS menyerukan pertemuan Dewan Keamanan pada hari Rabu untuk membahas situasi kemanusiaan di Venezuela. Kepala bantuan PBB Mark Lowcock mengatakan kepada dewan bahwa ada masalah kemanusiaan yang sangat nyata di negara itu.

"Skala kebutuhannya signifikan dan terus berkembang," kata Lowcock.

"Kita bisa berbuat lebih banyak untuk meringankan penderitaan rakyat Venezuela, jika kita mendapat lebih banyak bantuan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan," imbuhnya.

Ia memberikan penerangan kepada dewan tentang laporan baru-baru ini terkait situasi yang memperkirakan sekitar seperempat penduduk Venezuela membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan melukiskan gambaran mengerikan tentang jutaan orang yang kekurangan makanan dan layanan dasar.

Sekitar 3,4 juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara itu dan PBB memperkirakan bahwa akan meningkat menjadi sekitar 5 juta pada akhir tahun ini.

Pada bulan Februari, pasukan Venezuela memblokir konvoi bantuan yang didukung oleh AS yang mencoba masuk dari Kolombia dan Brazil. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan tidak ada krisis dan menyalahkan sanksi AS untuk masalah ekonomi negara itu. Maduro telah menerima bantuan dari sekutunya Rusia.

“Di Venezuela, ada kebutuhan untuk memisahkan tujuan politik dan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan kebutuhan saja,” kata Lowcock.

"Kami mencari dukungan dewan untuk menjaga sifat aksi kemanusiaan yang netral dan tidak memihak," tukasnya.

Credit sindonews.com

Banjir Masuk Kota Minyak, Iran Desak Evakuasi 60 Ribu Warga

Otoritas Iran memerintahkan evakuasi 60 ribu warga di Ahvaz, Khuzestan, pada Rabu (10/4), ketika banjir mulai masuk ke kota yang kaya minyak itu. (Tasnim News Agency/via Reuters)

Jakarta, CB -- Otoritas Iran memerintahkan evakuasi 60 ribu warga di Ahvaz, Khuzestan, pada Rabu (10/4), ketika banjir mulai masuk ke kota yang kaya minyak itu.

Gubernur Khuzestan, Gholamreza Shariati, mengatakan bahwa ia memerintahkan evakuasi di lima distrik sebagai "langkah pencegahan untuk menghindari bahaya."

Namun, sejumlah penduduk mengaku enggan pergi dan lebih memilih untuk tetap di rumah dan menghadapi sendiri bahayanya jika air benar-benar menggenangi wilayah mereka.

"Kami tidak dapat dievakuasi dari rumah. Setiap rumah setidaknya punya tiga anak dan kami punya banyak ternak, kerbau, furnitur," ujar seorang warga kepada AFP.

Warga yang enggan diungkap identitasnya itu kemudian mengatakan bahwa jika banjir benar-benar datang, keluarganya bisa menyelamatkan diri di lantai atas atau loteng.

Di belakang pria tersebut, sejumlah warga terlihat sibuk mempersiapkan rumah mereka menjelang banjir. Mereka mengangkut lumpur dan kantong-kantong tanah dan menaruhnya di balik pintu untuk mencegah air masuk.

Melihat banyak warga menolak perintah evakuasi, Shariati mengajak penduduk saling bantu membangun bendungan dan "setidaknya dapat mengevakuasi perempuan, anak-anak, dan manula."

Khuzestan memang biasa diterjang banjir besar karena hujan lebat dan limpahan air dari utara negara tersebut.

Secara keseluruhan, banjir yang sudah menerjang Iran sejak 19 Maret itu sudah menewaskan 70 orang di 20 dari 31 provinsi di Iran.

Credit cnnindonesia.com