CUPUMA

Senin, 18 Februari 2019

Israel Pangkas Pembagian Pajak ke Palestina

Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara. (Reuters/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Israel akan memangkas pembagian pajak yang selama ini mereka berikan kepada Otoritas Palestina hingga lima persen.

Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.

"Abbas terus mentransfer gaji kepada para pembunuh yang ada di penjara. Kami harus mencari cara menghentikan uang ini," ujar Shaked pada Minggu (17/2).

Sebagaimana dilansir Reuters, di bawah perjanjian perdamaian sementara, Israel memang mengumpulkan pajak atas nama warga Palestina yang hingga kini nilai rata-ratanya mencapai US$222 juta per bulan.

Namun, karena kesepakatan damai menemui jalan buntu sejak 2014, Israel menghentikan sebagian aliran dana tersebut sebagai bentuk protes dan tekanan.

Otoritas Palestina pun kian terdesak, terutama setelah Amerika Serikat mencabut sebagian besar bantuannya sebagai bentuk tekanan agar perjanjian damai segera disepakati.

Di tengah tekanan keuangan tersebut, Abbas tetap membayarkan sejumlah uang bagi keluarga Palestina yang dibui karena melawan atau dibunuh tentara Israel. Ia menyebut warga Palestina tersebut sebagai pahlawan dalam perjuangan bangsa.

Palestina pun menyebut pemangkasan pajak oleh Israel ini sebagai "pembajakan" yang dilakukan untuk mengancam mereka.

"Ini adalah upaya menekan. Meski kami hanya memiliki satu dolar, kami akan tetap membayarkannya kepada keluarga para martir yang kini ada di penjara dan bagi mereka yang terluka," ujar seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasel Abu Youssef.

Meski demikian. sejumlah pakar keamanan khawatir permasalahan fiskal ini dapat membuat Palestina semakin tidak stabil.

"Jika dia (Abbas) memilih untuk hancur dengan tetap membayar kepada para pembunuh, biarkan mereka hancur," kata Shaked.

Credit cnnindonesia.com

Bentrok di Gaza, 19 Warga Palestina dan Tentara Israel Luka

Ilustrasi bentrokan Jalur Gaza. (Reutes/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Setidaknya 19 warga Palestina dan tentara Israel terluka dalam bentrokan di utara Jalur Gaza pada Minggu (17/2).

"Personel Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terluka ketika satu alat peledak dilemparkan dalam bentrokan Gaza di gerbang perbatasan Israel," demikian pernyataan tentara Israel melalui Twitter.

Melanjutkan pernyataannya, tentara menyatakan bahwa satu tank Israel tank Israel menyerang "dua pos militer Hamas di Gaza sebagai tanggapan atas ledakan tersebut."

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Hamas selaku kelompok penguasa Jalur Gaza menyatakan bahwa 19 warga Palestina juga terluka akibat tembakan amunisi dalam bentrokan tersebut.

Ketegangan terus meningkat di perbatasan antara Palestina-Israel, seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat, terutama setelah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Maret 2018.

Sejak 30 Maret di tahun yang sama, warga Palestina juga berdemo di sejumlah titik di Jalur Gaza sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Israel.

Tak jarang, protes yang dilakukan tepat di depan perbatasan Israel itu memicu kericuhan hingga menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan militer Israel.

Militer Israel tak segan melontarkan tembakan ke arah pendemo yang dianggapnya "mengancam keamanan Israel."

Israel menyatakan tindakannya itu diperlukan untuk mempertahankan keamanan di perbatasan dan menghentikan serangan massal ke wilayahnya.

Setidaknya 250 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes besar-besaran itu berlangsung. Sementara itu, dua tentara Israel tewas dalam periode yang sama.

Credit cnnindonesia.com

Kontak Senjata dengan ISIS, 15 Tentara Mesir Meninggal

Militer Mesir berpatroli di kawasan Sinai utara.

Foto: AP Photo

Semenanjung Sinai menjadi salah satu basis perlawanan ISIS di Mesir.

CB, KAIRO— Sebanyak 15 personel militer Mesir tewas atau cedera dalam kontak senjata pada Sabtu (16/2) di Shamal Sina' (Sinai Utara).

Pihak militer juga mengatakan tujuh gerilyawan tewas dalam kontak senjata tersebut.

Rincian mengenai korban jiwa dari militer masih belum jelas. Namun, dua sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa korban cedera berada dalam kondisi kritis.

ISIS melalui kantor berintanya, AMAQ, beberapa saat kemudian mengaklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Mereka mengatakan 15 tentara Mesir tewas, memperbarui angka sebelumnya yang mengatakan 20 tentara tewas setelah bentrokan di ibu kota Provinsi Shamal Sina', El Arish.

ISIS mengatakan kontak senjata itu terjadi dengan menggunakan "berbagai jenis senjata." Meskipun demikian, kelompok itu tidak memberikan bukti terhadap klaimnya.

Tahun lalu, pasukan keamanan meluncurkan operasi penumpasan terhadap kelompok gerilyawan itu yang berpusat di Semenanjung Sinai.

Militer mengatakan mereka telah menewaskan beberapa ratus gerilyawan sejak operasi itu digelar.

"Gabungan operasi, pengejaran, dan penumpasan elemen-elemen teroris di lokasi kejadian tengah dilakukan," kata pernyataan juru bicara militer.

Sumber keamanan mengatakan operasi itu digelar dibawah perlindungan kekuatan udara.

Sejak 2013, gerilyawan ISIS telah berulang kali menargetkan pos-pos pemeriksaan dan minoritas penganut Kristen di Mesir.

Credit republika.co.id

Jet-jet Tempur Jepang Cegat 4 Bomber Tu-95 dan 4 Su-35 Rusia

TOKYO - Sejumlah pesawat jet tempur Jepang dikerahkan untuk mencegat empat pesawat pembom (bomber) Tu-95MS Bear dan empat jet tempur Su-35S Flanker-E dalam insiden secara terpisah, hari Jumat. Rombongan pesawat pembom dan jet tempur Moskow diintersepsi ketika terbang di dekat pantai timur dan barat Jepang.

Kementerian Pertahanan Jepang dalam situs resminya yang dikutip Sabtu (16/2/2019) mengonfirmasi intersepsi tersebut.

"Melihat pola penerbangan dari pesawat Rusia, pesawat tempur Jepang yang terlibat sebagian besar berasal dari Kokudan (Air Wing) Utara II Angkatan Udara yang berbasis di Chitose yang terbang dengan F-15J/DJ Eagle. Tetapi, unit-unit lain juga terlibat," bunyi pernyataan kementerian tersebut, dikutip Scramble Magazine.

Sementara itu, Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia mengatakan kru Tu-95MS menghabiskan lebih dari 15 jam di udara dan melakukan pengisian bahan bakar pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengonfirmasi bahwa dua pembom Tu-95MS dan pesawat-pesawat pengawalnya melakukan penerbangan rutin di atas Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Pasifik Barat pada 15 Februari. Kementerian itu tidak mengakui keberadaan dua pesawat pembom lainnya.

Penerbangan pada Jumat, 15 Februari, merupakan salah satu dari kehadiran pesawat-pesawat militer Rusia di dekat Jepang sejak Moskow melanjutkan patroli jarak jauh reguler di Asia Timur pada tahun 2014. Patroli digencarkan setelah hubungan diplomatik Rusia-Jepang memburuk sebagai imbas dari intervensi Rusia di Ukraina Timur.

Sumber-sumber terkait yang dikutip Scramble Magazine mengklaim hanya empat pesawat Rusia yang terlibat dalam insiden hari Jumat, yakni dua Tu-95MS Bear dan dua jet tempur Su-35S Flanker-E.

Pada 17 Januari lalu, sejumlah jet tempur Jepang dikerahkan ketika pesawat Ilyushin Il-38 "Dolphin" dan pesawat tempur anti-kapal selam Rusia patroli di atas Laut Jepang. Pada 16 Januari, Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) juga mengerahkan sejumlah pesawat jet tempur untuk mencegat dua pesawat tempur berkemampuan nuklir Sukhoi Su-24 di atas di Laut Jepang.

Credit sindonews.com

Inggris Ancam Kirim Kapal Induk, China Batalkan Perundingan Dagang

LONDON - Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond tidak akan mengunjungi China akhir pekan ini di tengah laporan bahwa Beijing membatalkan perundingan perdagangan. Sikap Beijing ini muncul setelah Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson mengancam akan mengirim kapal induk ke perairan sengketa di Pasifik.

Hammond sedianya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China Hu Chunhua. Namun, sumber-sumber keuangan Inggris mengatakan perjalanan sang kanselir itu tidak akan pernah dikonfirmasi.

Mengutip The Guardian, Minggu (17/2/2019), Hu membatalkan rencana pertemuan beberapa jam setelah Williamson mengumumkan bahwa dia akan mengirim kapal induk HMS Queen Elizabeth ke wilayah Pasifik.

Surat kabar itu mengatakan China diperkirakan akan mencabut larangan terhadap unggas dan kosmetik Inggris. Pencabutan larangan itu bisa membuka akses ke pasar bernilai sekitar £10 miliar selama lima tahun.

"Menteri (Keuangan) tidak melakukan perjalanan ke China saat ini. Tidak ada perjalanan yang pernah diumumkan atau dikonfirmasi," kata seorang juru bicara Departemen Keuangan.

Seorang sumber kementerian terkait mengatakan kunjungan Hammond akan dijadwalkan ulang jika memungkinkan.

Williamson mengonfirmasi minggu ini bahwa misi operasional pertama kapal induk HMS Queen Elizabeth akan mengambil di wilayah Pasifik, di mana Beijing telah terlibat dalam klaim wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Mantan menteri keuangan dari kubu Partai Tory, George Osborne, menuduh Williamson terlibat dalam "diplomasi kapal perang" karena ia mengatakan penting bagi para menteri untuk tidak mengirim pesan campuran.

"Saya pikir itu sangat sulit untuk mengetahui apa kebijakan Pemerintah Inggris di China saat ini," katanya kepada BBC Radio 4's Week in Westminster.

“Anda membuat Kementerian Pertahanan terlibat dalam diplomasi kapal perang yang agak kuno, pada saat yang sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri berkeliling mengatakan bahwa mereka ingin kemitraan ekonomi yang erat dengan China," ujarnya.

"Pada akhirnya itu adalah tanggung jawab Theresa May sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah ini karena saat ini semuanya terlihat di laut."

Credit sindonews.com

PM Tuding Negara Asing Retas Parlemen dan Parpol Australia

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menuding 'satu negara canggih' meretas sistem komputer partai-partai politik utama dan parlemen negaranya. (Reuters/David Gray)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menuding "satu negara canggih" meretas sistem komputer partai-partai politik utama dan parlemen negaranya.

Morrison mengatakan sejumlah anggota parlemen "juga menyadari bahwa jaringan beberapa partai politik utama seperti Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional juga ikut terpengaruh" peretasan.

"Pakar siber kami meyakini satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya," ucap Morrison kepada wartawan di Sydney pada Minggu (17/2).

Namun, Morrison tak menyebut secara spesifik negara yang ia tuduh meretas sistem komputer pemerintahannya itu.

Awal bulan ini, aparat Australia melaporkan "insiden keamanan terjadi pada jaringan komputer parlemen" yang memaksa pengguna, termasuk PM dan kabinet, mengubah kata sandi akun mereka dan mengambil sejumlah tindakan keamanan lainnya.

The Australian Signals Directorate mengonfirmasi pihaknya tengah berkoordinasi dengan parlemen dalam merespons serangan itu. Badan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa "aktor-aktor canggih" berada di balik serangan itu.

Sejumlah pihak berspekulasi bahwa China yang menjadi otak serangan siber tersebut. Meski begitu, sampai saat ini tak ada pejabat Australia yang secara resmi menuding Beijing terkait insiden itu.

Insiden ini terjadi beberapa minggu menjelang pemilihan umum federal berlangsung pada Mei mendatang. Dugaan peretasan ini pun semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa para hackers berupaya mempengaruhi pemungutan suara.

Namun, Morrison mengatakan sejauh ini "tidak ada bukti campur tangan asing dalam pemilu."

"Kami telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan integritas sistem pemilihan kami," katanya seperti dikutip AFP.

Morrison menuturkan Pusat Keamanan Dunia Maya Australia siap membantu partai politik dan lembaga pemilihan lainnya yang membutuhkan bantuan terkait pengamanan sistem.

"Mereka telah memberi pengarahan kepada Komisi Pemilu dan mereka yang bertanggung jawab atas keamanan siber semua negara bagian dan wilayah lainnya di Australia," ucapnya.

Credit cnnindonesia.com

Peneliti: Perusahaan pengawasan China lacak jutaan orang di Xinjiang

Para pelajar berbaur dengan masyarakat Muslim lainnya melaksanakan shalat Ashar berjamaah di Masjid Institut Islam Xinjiang di Urumqi, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Kamis (03/01/2019). Lembaga pendidikan yang difasilitasi pemerintah setempat itu mencetak para imam yang bebas dari pengaruh radikalisme dan ekstremisme. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/19

Beijing (CB) - Sebuah perusahaan pengawasan melacak gerakan lebih dari 2,5 juta orang di kawasan Xinjiang di bagian barat jauh China, menurut bocoran data yang disiarkan seorang pakar internet Belanda.

Pangkalan data jejaring yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir dan data lokasi dibiarkan tidak terlindungi selama berbulan-bulan SenseNets Technology Ltd, perusahaan teknologi pengenalan wajah yang berkedudukan di Shenzhen, menurut Victor Gevers, pendiri bersama organisasi nirlaba GDI.Foundation, yang pertama kali mencatat kerentanan dalam serangkaian materi yang diunggah di media sosial pekan lalu.

Data juga menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang terkait dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam, yang ditandai dengan deskripsi seperti "masjid," "hotel," "kedai internet," dan tempat-tempat lain dengan kamera-kamera pengawasan mungkin ditemukan, demikian Reuters melaporkan.

"Ini sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentifikasi punya hak-hak administratif penuh. Anda bisa pergi ke `database` dan membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sesuatu," kata Gevers.

China telah menghadapi kecaman dari para pegiat, pakar, pemerintah asing dan pakar HAM PBB atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap kaum minoritas Muslim Uighur dan kelompok-kelompok Muslim lain.

Menurut informasi di lamannya, SenseNets bekerja dengan kepolisian China di sejumlah kota. Perusahaan induk NetPosa Technoloies Ltd, yang sahamnya tercatat di bursa Shenzhen, memiliki kantor di sebagian besar provinsi China dan kawasan, termasuk Xinjiang.

SenseNet, NetPosa dan pemerintah regional Xinjiang belum menanggapi permintaan untuk berkomentar pada Ahad.

Pemerintah China telah meningkatkan pengawasan pribadi di Xinjiang selama nkbeberapa tahun belakangan, termasuk pembangunan sistem pengawasan video dan telepon cerdas yang memantau teknologi.

Gevers mengatakan pihaknya memberi tahu langsung SenNets soal kerentanan itu sesuai dengan protokol GDI.Foundation. Menurut dia, SenseNets tidak menanggapi, tapi sejak itu perusahaan tersebut mengambil langkah-langkah untuk mengamankan bank data.

Credit antaranews.com

Iran Tuduh Pakistan Sembunyikan Dalang Bom Mobil

Ilustrasi bom mobil. (Reuters/Anil Usyan)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran menuduh serangan bom mobil yang menewaskan 27 pasukan Garda Revolusi pada Kamis lalu dirancang di Pakistan. Sebab, mereka menuding dalang pelaku adalah anggota kelompok teror Jaish al-Adl yang bersembunyi di negara itu.

Seperti dilansir Associated Press, Minggu (17/2), Kementerian Luar Negeri Iran langsung memanggil Duta Besar Pakistan terkait serangan itu. Namun, Pakistan menyatakan turut mengutuk serangan itu, tetapi tidak menanggapi tudingan Iran.

Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, juga menuduh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada di balik serangan bom mobil itu. Sebab, kedua negara itu meyakini Iran turut membantu kelompok pemberontak Houthi yang melawan pemerintah Yaman.

Kelompok Jaish al-Adl sudah menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu. Kepala Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari, menuduh militer Pakistan turut terlibat dalam serangan bom mobil itu dan berjanji akan membalas.

Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan akan membalas dendam atas serangan bom mobil itu. Dia menyatakan Amerika Serikat dan Israel juga turut terlibat dalam serangan itu.

"Mereka tidak bisa lari dari pembalasan Tuhan dan rakyat Iran," kata Rouhani.

Bom mobil itu meledak di sebelah sebuah bus yang sedang mengangkut pasukan Garda Revolusi di Provinsi Sistan-Baluchistan. Insiden terjadi ketika pasukan baru kembali dari misi patroli di perbatasan dekat Pakistan, basis kelompok separatis Baluchi.

Sistan-Baluchistan adalah kawasan perbatasan dengan Pakistan dan tempat bermukim etnis Baluchi. Mereka adalah pemeluk Muslim Sunni, berbeda dari orang Iran kebanyakan yang merupakan Muslim Syiah.

Kelompok Jaish al-Adl dibentuk pada 2012 sebagai penerus kelompok Jundullah (Prajurit Tuhan), yang melakukan pemberontakan di Iran selama dekade sebelumnya. Pada Oktober 2018, Jaish al-Adl mengaku bertanggung jawab atas penculikan 12 aparat keamanan Iran di dekat perbatasan. Lima di antaranya kemudian dibebaskan dan diterbangkan pulang setelah dilobi Pakistan.

Credit cnnindonesia.com

Usai Serangan Bom, Muslim Kashmir di India Terancam Pengusiran

SRINAGAR - Warga Kashmir yang tinggal di India menghadapi pengusiran dari tempat tinggalnya, pemecatan kerja, dan serangan di media sosial, setelah serangan bom menewaskan 44 personel keamanan India di Kashmir.

Kelompok Jaish-e-Mohammad mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan pria Kashmir berusia 20 tahun. Saat jasad para korban dikembalikan ke keluarganya di penjuru India pada akhir pekan ini, sejumlah orang menggelar unjuk rasa dan menuntut balas atas serangan bom itu.

Warga muslim Kashmir pun menghadapi berbagai tekanan dari warga mayoritas India, terutama di negara bagian Haryana dan Uttarakhand. Ketegangan komunal itu memaksa Kementerian Dalam Negeri India mengeluarkan imbauan ke semua negara bagian untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta menjaga harmoni komunal.

Mahasiswa asal Kashmir, Aqib Ahmad, di ibu kota Uttarakhand, Dehradun, menyatakan pemilik rumah yang dia sewa memintanya pergi karena khawatir terjadi serangan pada propertinya. ”Harga tiket pesawat ke Kashmir juga naik tajam saat ketegangan meningkat,” ujar Aqib dilansir Reuters.

Dua mahasiswa lain di Dehradun mengaku juga diminta meninggalkan kamar asramanya segera. ”Ke mana kami harus pergi,” kata mahasiswa Kashmir, Waseem Akram, yang meminta otoritas menjamin keamanan seluruh mahasiswa Kashmir. Media lokal melaporkan beberapa pelajar dan mahasiswa Kashmir diserang anggota kelompok sayap kanan Hindu di Uttarakhand.

Seorang pria Kashmir juga ditahan polisi di Kota Bengaluru karena mengunggah posting dianggap mendukung para militan. Kepolisian di negara bagian Jammu dan Kashmir menyatakan mereka menyediakan akomodasi sementara kepada warga yang kembali ke Kashmir.

Kepolisian meminta warga Kashmir menghubungi saluran telepon untuk mendapatkan bantuan cepat jika mereka mengalami masalah atau kekerasan. Kekhawatiran atas nasib pelajar Kashmir di distrik Ambala, Haryana, juga muncul setelah video di media sosial menunjukkan seorang kepala desa meminta warga mengusir pelajar Kashmir di wilayah itu.

”Jika itu tidak dilakukan, orang yang menampung pelajar itu akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar pria itu dalam video tersebut. Reuters belum bisa memverifikasi video itu secara independen. Sejak video itu muncul di media sosial pada akhir pekan lalu, puluhan mahasiswa Kashmir pindah ke asmara kampus di Ambala.

Credit sindonews.com

India tahan 23 orang yang disangka punya hubungan dengan serangan Kashmir

Seorang aktivis sayap kanan oposisi utama India partai Kongres meneriakkan slogan saat berunjuk rasa terhadap serangan ke sebuah bus yang menewaskan 44 personel Central Reserve Police Force (CRPF) di selatan Kashmir pada Kamis, di New Delhi, India, Jumat (15/2/2019). (REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS)

Srinagar (CB) - Pasukan India menahan 23 pria yang disangka memiliki kaitan dengan kelompok militan yang mendalangi pengeboman konvoi keamanan India, kata perwira tinggi kepolisian pada Ahad.

Pengeboman itu telah menewaskan 44 personel polisi paramiliter.

Sebanyak 23 pria tersebut termasuk anggota dan simpatisan Jaish-e-Mohammad, kelompok militan yang berkedudukan di Pakistan dan mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Kamis, serangan paling mematikan atas pasukan keamanan India dalam beberapa dekade.

Serangan tersebut telah memicu ketegangan antara India dan Pakistan, demikian Reuters melaporkan.

India telah menuntut Pakistan menumpas Jaish dan kelompok-kelompok militan Islamis lain yang beroperasi dari wilayahnya, sementara Islamabad telah menolak pernyataan pihaknya terkait dengan serangan itu.

Kashmir, kawasan yang berpenduduk mayoritas Muslim, berada di pusat permusuhan kedua negara tersebut yang telah berlangsung berabad-abad. Wilayah itu diklaim seluruhnya masuk wilayah India dan Pakistan, tetapi diperintah sebagian negara-negara di Asia Selatan itu.

Para wakil Lembaga Investigasi Nasional India (NIA) memeriksa para tersangka itu mengenai pemboman pada Ahad, kata dua perwiara keamanan.

"Mereka berusaha mengorek informasi hingga ke komandan-komandan tinggi Jaish-e-Mohammad, termasuk kepalanya di Kahsmir," kata salah seorang sumber tersebut.

Mohammed Umair, komandan Jaish di Kashmir yang diyakini telah merencanakan serangan itu, diduga bersembunyi di kawasan tersebut, tempat serangan-serangan terjadi, kata para pejabat itu. Mereka mengatakan Umair telah "membuat radikal dan memotivasi" siswa yang putus sekolah menabrakkan sebuah mobil dengan muatan bahan peledak ke konvoi tersebut pada Kamis.

Umair diperkirakan masuk ke wilayah Kashmir India dari Pakistan pada September untuk memimpin Jaish di kawasan tersebut. Pasukan keamanan memperkirakan ia bersembunyi di bagian selatan Kashmir, menurut para pejabat itu, yang tak bersedia jatidirinya disebutkan karena alasan urusan kebijakan.

Para pejabat India mengatakan Umair adalah keponakan Ketua Jaish, Masood Azhar, yang diyakini berada di Pakistan.

Credit antaranews.com

Pasca Serangan Kashmir, India Tampar Pakistan dengan Sanksi

NEW DELHI - India memberlakukan bea masuk 200 persen untuk barang-barang yang diimpor dari Pakistan. Sebelumnya, India juga telah menarik status negara yang paling disukai dari negara itu.

Keputusan itu diambil New Delhi setelah serangan teror mematikan di negara bagian Jammu dan Kashmir pada awal pekan ini.

"India telah menarik status MFN ke Pakistan setelah insiden Pulwama. Setelah penarikan, bea cukai dasar untuk semua barang yang diekspor dari Pakistan ke India telah dinaikkan menjadi 200% dengan efek langsung", tulis Menteri Keuangan Indian Arun Jaitley di Twitter seperti disitir dari Sputnik, Minggu (17/2/2019).

Pada hari Jumat, media lokal melaporkan bahwa pihak berwenang India telah memutuskan untuk menarik status negara yang paling disukai (MFN) dari Pakistan selama pertemuan darurat pemerintah sehubungan dengan serangan teroris di negara bagian Jammu dan Kashmir.

Ledakan alat peledak rakitan di distrik Pulwama di negara bagian Jammu dan Kashmir di India menewaskan 45 orang. Kelompok teroris Jaish-e-Mohammed telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Kelompok itu, yang biasa melakukan serangan di negara bagian Jammu dan Kashmir, berafiliasi dengan gerakan Taliban dan organisasi teroris al-Qaeda. Kelompok ini bertujuan untuk memisahkan Kashmir dari India dan menggabungkannya ke negara tetangga, Pakistan.

New Delhi menuduh Islamabad berperan dalam serangan teroris dan menuntut agar Islamabad segera berhenti memberikan dukungan dan pendanaan kepada kelompok-kelompok teror yang beroperasi dari daerah-daerah di bawah kendalinya.

Kementerian Luar Negeri Pakistan kemudian memprotes upaya untuk menghubungkan Islamabad dengan serangan teroris tanpa penyelidikan.

Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meminta Pakistan untuk berhenti menyediakan tempat berlindung yang aman bagi para teroris setelah serangan teror mematikan di negara bagian Jammu dan Kashmir di India.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan pada hari Sabtu bahwa Penasihat Keamanan Nasional Shri Ajit Doval telah mengadakan pembicaraan telepon dengan timpalannya dari AS John Bolton, di mana keduanya bersumpah untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa Pakistan berhenti menjadi tempat yang aman bagi JeM dan kelompok - kelompok teroris yang menargetkan India, AS dan lainnya di wilayah itu.

Jammu dan Kashmir adalah wilayah yang telah diperebutkan oleh India dan Pakistan sejak 1947 ketika kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris.

Kedua negara telah melalui tiga perang di wilayah tersebut, tetapi konflik belum terselesaikan juga. Situasi yang tidak stabil di wilayah tersebut telah menyebabkan munculnya kelompok-kelompok ekstremis.

Line of Control saat ini membagi area yang disengketakan menjadi dua zona yang dikelola oleh dua negara yang terlibat persaingan. India telah berulang kali menyalahkan gerilyawan yang didukung Pakistan karena sejumlah serangan ke wilayahnya.

Credit sindonews.com

Putra Mahkota Saudi Mulai Lawatan ke Asia di Pakistan

Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman

Foto: Saudi Press Agency via AP

Dia dijadwalkan akan menandatangani perjanjian investasi lebih dari 10 miliar dolar.

CB, ISLAMABAD -- Putera Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman pada Ahad (17/2) memulai lawatannya ke Asia Selatan dan Cina dengan disertai rombongan tingkat tinggi ke Pakistan. Perdana Menteri Imran Khan dan Kepala Tentara Pakistan Qamar Javed Bajwa menyambut putera mahkota itu di karpet merah di bandar udara militer di Rawalpindi, dekat Islamabad, ibu kota Pakistan.

Sebagai bagian dari penyambutan bagi delegasi Saudi itu, Pakistan juga mengirim jet-jet tempur untuk mengawal pesawat yang membawa Pangeran Mohammad. Putra Mahkota Saudi itu dijadwalkan akan menandatangani perjanjian investasi sebanyak lebih 10 miliar dolar AS.

Ia juga berencana mengunjungi Indonesia dan Malaysia selama lawatannya, tetapi ditunda, kata para pejabat Indonesia dan Malaysia. Tak ada keterangan mengenai penundaan tersebut atau alternatif tanggal yang ditetapkan untuk lawatan itu. Putera Mahkota juga akan mengunjungi India.

"Kunjungan ini insya Allah akan memulai babak baru dalam hubungan Pakistan dan Arab Saudi," kata Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi kepada saluran TV negara PTV. "Kami akan memulai kemitraan ekonomi strategis."

Lawatan itu dipandang sebagai usaha oleh Putera Mahkota untuk membangun kembali reputasinya setelah pembunuhan pengeritik Saudi dan wartawan Jamal Khashoggi, kata para pengamat. Banyak negara di Barat menyalahkan Pangeran Mohammad atas pembunuhan itu, yang memicu krisis politik terbesar di kerajaan ini untuk satu generasi. Namun Putra Mahkota membantah terlibat dalam perkara itu.

Credit republika.co.id

Perang Lawan Terorisme di Timteng Terhambat Perselisihan

Para militan ISIS (ilustrasi).

Foto: AP

Polarisasi regional di Timur Tengah dinilai meningkat.

CB, DOHA -- Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani perang melawan terorisme di Timur Tengah terhambat akibat perselihan antara negara-negara di kawasan tersebut. Kondisi tersebut belum memperlihatkan indikasi akan berubah menjadi lebih baik.

"Kami melihat peningkatan polarisasi regional dan ini semakin hari semakin meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah. Sayangnya, polarisasi ini meningkat secara diplomatis," ujar Al-Thani saat menghadiri konferensi keamanan di Munchen, Jerman, Sabtu (16/2), dikutip laman Sputnik.

Meskipun saat ini kekuatan ISIS semakin melemah, namun menurut Al-Thani, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa terorime telah benar-benar lenyap. "Ada wilayah (yang) telah dibebaskan, tapi ISIS atau terorisme belum dikalahkan, karena ideologinya masih ada," kata dia.

Menurut Al-Thani, penyebab utama krisis juga belum ditangani secara komprehensif. Qatar mengaku siap bekerja sama dengan negara-negara, terutama di Timur Tengah, guna mengatasi masalah tersebut.

Pernyataan Al-Thani muncul saat krisis Teluk masih berlangsung. Qatar diketahui telah diblokade dan diboikot oleh Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain sejak Juni 2017.

Saudi dan sekutunya menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris di kawasan. Doha telah secara tegas membantah tuduhan tersebut.

Keempat negara itu kemudian mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan boikot.

Tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah. Qatar telah menolak memenuhi tuntutan tersebut karena dianggap tidak logis.

Pada Januari lalu Al-Thani menyatakan negaranya siap melakukan dialog tanpa prasyarat dengan Saudi dan sekutunya guna mengakhiri krisis Teluk. "Qatar siap memasuki dialog tanpa prasyarat. Tapi dialog berarti bahwa kedua belah pihak harus berkomitmen untuk menemukan solusi," katanya.

Credit republika.co.id

Jawab Trump, Eropa Enggan 'Ambil' 800 Warganya Militan ISIS

BERLIN - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan negara-negara Eropa untuk "mengambil kembali" dan mendakwa 800 warganya yang jadi militan ISIS di Suriah. Negara-negara Eropa enggan menyambut seruan itu dengan alasan para militan yang telah ditangkap di Suriah itu merupakan orang-orang berbahaya.

Jerman menyatakan prihatin atas seruan Trump. Sedangkan Denmark dengan tegas menolak.

Seruan Trump itu disampaikan via Twitter pada hari Minggu. "AS meminta Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 petempur ISIS yang kami tangkap di Suriah dan mengadili mereka," tulis Trump.

"Kekhalifahan siap untuk jatuh. Alternatifnya bukanlah alternatif yang baik, karena kita akan dipaksa untuk membebaskan mereka," lanjut Trump.

Beberapa negara Eropa dengan tegas menolaknya. "Kami berbicara tentang orang-orang yang paling berbahaya di dunia. Kami tidak seharusnya membawa mereka kembali," kata juru bicara Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen.

Pejabat itu menggambarkan seruan Trump sebagai langkah prematur, dan mengklaim bahwa situasi di Suriah jauh dari stabil.

Jerman lebih halus dalam menjawab seruan Trump. Berlin menjelaskan bahwa secara teori warga negara Jerman yang bertempur untuk ISIS memiliki hak untuk kembali. Namun, hambatan hukum tertentu mencegah mereka kembali.

"Pada prinsipnya, semua warga negara Jerman dan mereka yang diduga berjuang untuk apa yang disebut ISIS memiliki hak untuk kembali," kata seorang juru bicara kementerian dalam negeri Jerman, dikutip Russia Today, Senin (18/2/2019).

Juru bicara itu menjelaskan bahwa akses konsuler yang tepat untuk orang-orang tersebut diperlukan sebelum keputusan untuk mengambil mereka kembali bisa dibuat.

Pemerintah Belgia enggan menjawab seruan Trump. Menteri Kehakiman Koen Geens menuduh Trump membutakan sekutu Eropa-nya dengan permintaannya.

"Akan menyenangkan bagi negara-negara sahabat untuk memiliki pertanyaan seperti ini yang diajukan melalui saluran diplomatik yang biasa daripada tweet di tengah malam," kata Geens.

Tanpa menanggapi langsung pernyataan Trump, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Nuñez mengatakan bahwa negaranya percaya bahwa milisi Kurdi yang didukung AS tidak akan membiarkan para jihadis Prancis yang tertangkap berkeliaran bebas.

"Orang-orang Kurdilah yang memegang mereka dan kami memiliki kepercayaan diri pada kemampuan mereka untuk mempertahankannya," kata Nuñez kepada penyiar BFMTV, Minggu. Namun, ia tampaknya menerima kemungkinan bahwa Prancis mungkin harus berurusan dengan militan ISIS yang pulang ke Prancis.

"Pokoknya, jika orang-orang ini kembali ke wilayah nasional, mereka semua memiliki proses pengadilan yang sedang berlangsung, mereka semua akan diadili, dan dipenjara," katanya.

Di Inggris, di mana remaja ISIS Shamima Begum menyatakan keinginannya untuk pulang memiliki dua pendapat atas seruan Trump.

Dalam kolom di Sunday Times, Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid menganjurkan pemerintah untuk melepaskan "orang-orang berbahaya" dan kembali ke Inggris sebagai warga negara Inggris. Menurutnya, opsi itu, satu dari beberapa yang tersedia.

"Sejauh ini telah dilaksanakan lebih dari 100 kali," tulis dia. "Pilihan lain, adalah menuntut para pengungsi yang kembali tanpa memandang usia dan jenis kelamin mereka."

Menteri Kebudayaan Jeremy Wright lebih lembut dalam retorikanya. Dia mengatakan kepada BBC pada hari Minggu bahwa itu adalah kewajiban pemerintah untuk mengambil warganya kembali dari Suriah.

Credit sindonews.com

AS Tidak Ingin Rezim Damaskus Kuasai Utara Suriah

MUNICH - Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Suriah, James Jeffrey menekankan bahwa tujuan Washington di timur laut Suriah tidak berubah, meskipun pasukan Amerika Serikat (AS) ditarik. Dia menyatakan bahwa Washington tidak ingin pasukan pemerintah Suriah mendapatkan kembali kendali atas wilayah ini.

Berbicara di Konferensi Keamanan Munich, Jefrey mengatakan rezim Damaskus tidak mempromosikan stabilitas di Suriah, oleh karena itu Washington tidak ingin mereka menguasai bagian utara negara itu.

"Tujuan kami di timur laut belum berubah. Mereka melibatkan pertama-tama menjaga keamanan di kawasan itu, yang berarti kami sama sekali tidak mendukung rezim, karena rezim tidak mempromosikan stabilitas seperti yang kita lihat di daerah lain," kata Jefrey.

Jefrey, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/2), melanjutkan dengan mengatakan bahwa tujuan AS di kedua ilayah itu adalah untuk terus memerangi kelompok teroris ISIS.

Dia lebih lebih lanjut mencatat bahwa penarikan pasukan AS tidak akan dilakukan secara tiba-tiba, cepat, tetapi selangkah demi selangkah dan akan dilakukan dalam konsultasi dengan sekutu.

"Kemudian kami juga ingin mengurus masalah keamanan Turki. Dan kami sangat prihatin bahwa Pasukan Demokrat Suriah tidak diperlakukan dengan buruk dalam setiap pergeseran baru di sana," ucapnya.

Credit sindonews.com

Trump Desak Eropa 'Ambil Kembali' Anggota ISIS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mendesak negara-negara Eropa untuk "mengambil kembali" ratusan teroris asing ISIS yang ditangkap di Suriah dan kemudian mengadili mereka.

"AS meminta Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 pejuang ISIS yang kami tangkap di Suriah dan mengadili mereka," kata Trump melalui akun Twitternya.

"Kekhalifahan siap untuk jatuh. Alternatifnya bukanlah alternatif yang baik, karena kita akan dipaksa untuk membebaskan mereka," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/2).

Dia mengatakan, AS tidak ingin menyaksikan anggota ISIS menembus Eropa, di mana mereka diprediksi akan pergi. Di kesempatan yang sama, Trump menegaskan rencananya untuk menarik kembali pasukan AS dari Suriah setelah kemenangan atas ISIS.

Pada bulan Desember, Trump membuat pengumuman mengejutkan bahwa AS akan menarik semua pasukan dari Suriah. Trump juga mengatakan ISIS telah dikalahkan di negara itu.

Namun, sejauh ini tidak ada pasukan AS yang ditarik dari Suriah. Justru bulan lalu Pentagon mengkonfirmasi akan adanya pasukan tambahan yang dikirim ke Suriah untuk melindungi pasukan dan peralatan Amerika ketika mereka bersiap untuk dibawa pulang.

Credit sindonews.com

Trump Deklarasikan Keadaan Darurat Nasional

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional dalam upaya mendanai pembangunan tembok di perbatsan Meksiko yang dijanjikannya tanpa persetujuan kongres.

"Kita akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan selatan kita dengan satu dan lain cara, kita harus melakukannya," kata Trump di Rose Garden seperti dilansir dari Fox News, Sabtu (16/2/2019).

Trump, di Rose Garden, sekali lagi menyatakan bahwa tembok bekerja ketika ia mengkonfirmasi deklarasi darurat akan menyertai legislasi pengeluaran.

"Kami berbicara tentang invasi ke negara kami," kata Trump.

Trump tidak menampik jika langkahnya akan mendapatkan perlawanan hukum yang berakhir di Mahkamah Agung.

"Kami akan memiliki keadaan darurat nasional, dan kami kemudian akan digugat," kata Trump, seraya menambahkan bahwa pengadilan banding federal dapat dengan baik menghasilkan putusan yang menggugurkan keputusannya.

"Lalu kita akan berakhir di Mahkamah Agung, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan goyangan yang adil, dan kita akan menang di Mahkamah Agung - sama seperti larangan (perjalanan)," imbuhnya.

Sebelumnya, Trump telah menandatangani RUU pendanaan pemerintah yang didalamnya mencakup keamanan perbatasan.

Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Fox News bahwa Gedung Putih berencana untuk memindahkan dana USD8 miliar yang saat ini disesuaikan atau tersedia untuk pembangunan tembok. Dari jumlah itu, USD3 miliar dapat dialihkan dengan bantuan dari deklarasi darurat.

Uang itu termasuk sekitar USD600 juta dari dana tebusan Departemen Keuangan. Uang itu telah digambarkan sebagai "uang mudah" yang dapat digunakan Gedung Putih sesuai keinginannya. Gedung Putih juga diperkirakan akan menggunakan uang larangan obat dari Departemen Pertahanan.

Tetapi dengan menyatakan keadaan darurat, Trump juga akan berusaha untuk membuka uang dari anggaran konstruksi militer Departemen Pertahanan, hingga USD3,5 miliar.

Namun, mengalihkan pendanaan Pentagon diramalkan akan memicu perlawanan hukum dan telah memicu perlawanan sengit dari Demokrat di Kongres.

"Ini jelas merupakan perebutan kekuasaan oleh Presiden yang kecewa, yang telah pergi ke luar batas hukum untuk mencoba mendapatkan apa yang gagal dia capai dalam proses legislatif konstitusional," Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan Presiden jelas-jelas melanggar kekuatan eksklusif dompet Kongres, yang diabadikan oleh Pendiri kami dalam Konstitusi," imbuh mereka.

Mereka bersumpah Kongres akan membela otoritas konstitusional, di Pengadilan, dan di depan umum, menggunakan setiap "obat" yang tersedia.

"Pernyataan Presiden mengenai darurat nasional akan merupakan penyalahgunaan sumpah konstitusionalnya dan penghinaan terhadap pemisahan kekuasaan. Kongres memiliki kekuasaan eksklusif atas dompet, dan Konstitusi secara khusus melarang Presiden untuk membelanjakan uang yang belum disesuaikan," ujar Ketua Komite Kehakiman DPR Jerrold Nadler dalam sebuah pernyataan.

"Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar yang tidak dapat ditoleransi," tukasnya.

Keputusan Trump untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional terjadi setelah peninjauan paket belanja. Paket kompromi, yang dinegosiasikan selama berminggu-minggu dalam konferensi komite bipartisan, disahkan baik DPR dan Senat pada hari Kamis. Namun kesepakatan itu hanya akan memberikan sebagian kecil dari angka Trump yang awalnya diusulkan sebesar $5,7 miliar untuk keamanan perbatasan dan pembangunan tembok atau penghalang fisik di sepanjang perbatasan selatan.

RUU itu juga memberlakukan sejumlah pembatasan pada Gedung Putih, dengan bahasa legislatif mencegah pemerintah dari pendanaan bergerak untuk mendapatkan penghalang atau dinding - sebuah faktor yang mungkin telah berkontribusi pada keputusan Trump mendeklarasikan keadaan darurat.

Paket itu, sebagaimana adanya, cukup untuk membangun penghalang hanya 55 mil. Dan terutama, kata "tembok" tidak muncul sekali dalam 1.768 halaman undang-undang dan materi penjelasan.

Trump, bagaimanapun, selama berminggu-minggu telah mengatakan akan mengambil keputusan eksekutif untuk mengalihkan uang dari program lain untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres, terlepas dari kritiknya terhadap mantan Presiden Barack Obama karena menggunakan tindakan eksekutif.

Credit sindonews.com

Semakin Terdesak, ISIS Tawan Seribu Orang Jadi Perisai Hidup

Ilustrasi pertempuran melawan ISIS di Suriah. (Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di Suriah terus menggempur basis pertahanan terakhir kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Kota Baghouz. Mereka menyatakan para militan diperkirakan sengaja menawan sekitar seribu warga sipil, yang digunakan sebagai perisai hidup untuk mempertahankan diri.

Menurut juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mustafa Bali, ISIS sudah menutup akses jalan keluar dan masuk dari kota kecil yang berada di sebelah timur Ibu Kota Damaskus itu. Bahkan, dia menyatakan para militan bersembunyi di tenda-tenda dan gubuk warga sipil untuk menghindari penangkapan oleh pasukan lawan.

Seperti dilansir Associated Press, Minggu (17/2), pasukan ISIS membuat terowongan untuk menghindar dari serangan pasukan koalisi. Menurut Panglima SDF, Chia Kobani, wilayah kekuasaan ISIS saat ini diperkirakan tinggal 700 meter persegi. Dia menyatakan pasukannya berhasil membebaskan sepuluh sandera selama beberapa hari pertempuran ini.

"Beberapa pihak mungkin bingung mengapa Baghouz tak kunjung berhasil direbut. Namun, kontak senjata sudah selesai. Kawasan itu berada dalam jangkauan tembak kami. Namun, kami bergerak hati-hati karena masih banyak warga sipil yang dijadikan perisai hidup oleh ISIS," kata Kobani.

Kobani menyatakan kekalahan ISIS bakal dikumandangkan beberapa hari lagi. Namun, menurut dia hal itu bukan berarti tugas mereka selesai.

"Kami akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu memerangi militan ISIS dan sel-sel tidur mereka yang tersebar, demi keamanan semua orang," kata Kobani.

Para militan ISIS yang tersisa dilaporkan merupakan para petempur elite. Mereka disebut nekat mengorbankan anak dan istri sebagai perisai hidup, ketimbang tertangkap.

Meski begitu, Amerika Serikat ragu kalau di kemudian hari pasukan Kurdi yang menjadi sekutu mereka mampu mengatasi ancaman ISIS yang tersisa. Perwakilan angkatan bersenjata AS untuk kawasan Timur Tengah, Jenderal Joseph Votel, menyatakan tidak sepakat dengan keputusan Presiden Donald Trump menarik pasukan dari Suriah.

"(ISIS) masih punya pemimpin, pasukan, orang-orang yang membantu, dan sumber daya, jadi tekanan militer penting untuk terus memburu jaringan itu," kata Votel.

Bahkan, Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6), Alex Younger alias C, menyatakan meski ISIS sudah hampir takluk secara de facto, tetapi mereka bisa mengubah bentuk organisasi dan taktik. Di samping itu, kekuatan ISIS yang melemah digunakan oleh kelompok pecahan Al Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau Komite Pembebasan Syam, untuk bangkit lagi.

Credit cnnindonesia.com

Putra Mahkota Saudi Dinilai Cari Sekutu lewat 'Tamasya' Asia

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Reuters/Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court)

Jakarta, CB -- Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) tiba di Pakistan pada Minggu (17/2). Tur Asia ini dilakukan untuk mencari dukungan negara-negara tetangga, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki sekutu setelah terungkapnya kasus Khashoggi.

MbS diperkirakan bakal berada di Pakistan hingga Senin. Setelah itu, dia bakal melakukan lawatan ke India dan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

Diperkirakan, MbS bakal mengakhiri perjalanannya dengan berkunjung ke China pada Kamis-Jumat.

Sebelumnya, dua perhentian singkat yang semula dijadwalkan pada Minggu dan Senin di Indonesia dan Malaysia ditunda tanpa penjelasan.

'Tamasya' keliling Asia ini dilakukan MbS lima bulan setelah terungkapnya kasus pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Pada Jumat (15/2) lalu, Turki mengatakan bahwa pihaknya belum mengeluarkan semua informasi yang telah ditemukan. Hal itu jelas meluncurkan gelombang negatif dan merusak citra kerajaan.

Para analis melihat bahwa tur Asia yang dilakoni MbS ini sebagai caranya menunjukkan pada Barat bahwa dirinya masih memiliki teman di Asia.

"Dia ingin menunjukkan bahwa dia [MbS] bukan 'paria internasional'," ujar peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, James M Dorsey, melansir AFP.

"Ini adalah cara dia [MbS] membuktikan bahwa dia masih memiliki akses internasional dan masih dianggap sebagai perwakilan penting dari kerajaan."

Direktur Studi Timur Tengah di China Institute of International Studies, Li Guofu, mencatat bahwa kasus Khashoggi terus menimbulkan kemarahan di negara-negara Barat. Hal itu tentu membuat Saudi merasa tak nyaman jika harus mengunjungi negara-negara Barat.

"Tidak bepergian ke Barat tidak berarti bahwa dia tidak dapat datang ke Timur," kata Guofu.

Strategi ini, dinilai Gofu, tepat dengan menjadikan Asia sebagai arah utama baru diplomasi Saudi. Negara-negara Asia, kata dia, memiliki karakteristik khas yang penting untuk dicatat. Karakter itu menunjukkan bahwa kebanyakan negara Asia tak suka ikut campur pada urusan internal negara lain.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 15 Februari 2019

Mantan Pejabat FBI Ungkap Soal Rusia-Trump

Donald Trump (Reuters)

Jakarta, CB -- Mantan pejabat FBI, Andrew McCabe mengakui ia sempat menghalangi penyelidikan yang melibatkan Presiden Donald Trump dan keterkaitannya dengan Rusia. Hal itu dilakukanny setelah ditunjuk sebagai direktur biro FBI pada Mei 2017. Saat itu ia menggantikan James Comey yang dipecat oleh Trump, seperti dilaporkan CBS News, Kamis (14/2).

McCabe, yang menjadi direktur pelaksana setelah pemecatan Comey, mengatakan dia merasa tergelitik melakukan penyelidikan setelah percakapannya dengan Trump setelah pemecatan Comey. Ia pun memulai penyelidikan pada hari berikutnya, seperti ditulis dari wawancara dengan program bincang-bincang "60 Minutes" yang akan disiarkan pada hari Minggu (17/2).

"Saya sedang berbicara dengan pria yang baru saja mencalonkan diri sebagai presiden dan memenangkan pemilihan presiden dan yang mungkin melakukannya dengan bantuan pemerintah Rusia, musuh kami yang paling tangguh di panggung dunia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saya, "kata McCabe.

Dalam konfirmasi publik pertama penyelidikan oleh seorang pejabat yang terlibat, McCabe menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam delapan hari antara penembakan Comey dan penunjukan Penasihat Khusus Robert Mueller untuk mengambil alih penyelidikan interferensi Rusia dalam pemilihan AS tahun 2016, seperti dilaporkan CBS.

"Saya sangat peduli bahwa saya dapat menempatkan kasus Rusia secara tepat [...] kasus itu tidak bisa ditutup atau menghilang di malam hari tanpa jejak," kata McCabe, yang sedang mempromosikan sebuah buku yang akan dirilis minggu depan, "Ancaman: Bagaimana FBI Melindungi Amerika di Era Teror dan Trump."

McCabe mengkonfirmasi laporan New York Times pada bulan September bahwa ada pertemuan di Departemen Kehakiman tentang apakah wakil presiden dan anggota kabinet dapat dikumpulkan untuk menghapus Trump di bawah Amandemen ke-25 Konstitusi, yang menguraikan bagaimana presiden yang duduk dapat dihapus.

McCabe juga mengkonfirmasi pemberitaan surat kabar itu bahwa Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mempertimbangkan memakai kabel dalam pertemuan dengan Trump.

Di sisi lain, Rosenstein membantah laporan McCabe dan menyatkannya sebagai "tidak akurat".

Saat ini, kantor Mueller sedang memeriksa kemungkinan koordinasi antara Moskow dan kampanye Trump. Moskow membantah ikut campur dan Trump mengatakan tidak ada kolusi dengan kampanyenya.

Trump, yang sering mengkritik Comey, juga menyerang McCabe terkait penyelidikan Rusia, Kamis (14/2). Lewat cuitannya, ia menyerang McCabe di Twitter sebagai pembocor dan "aib bagi FBI."

Pada Juni 2017, Comey mengatakan kepada komite Senat bahwa dia yakin Trump telah mengarahkannya untuk menjatuhkan penyelidikan ke mantan penasihat keamanan nasional presiden Republik, Michael Flynn.

McCabe sendiri dipecat dari jabatannya pada Maret 2018 lantaran dianggap membocorkan informasi kepada wartawan dan menyesatkan penyelidik tentang tindakannya. McCabe mengatakan dia menjadi target penyelidikan Rusia.

Credit cnnindonesia.com