CUPUMA

Rabu, 06 Februari 2019

Para menteri Inggris diam-diam bahas penundaan Brexit

Pendukung anti Brexit Steve Bray berunjuk rasa diluar Downing Street di London, Inggris, Selasa (22/1). ANTARA FOTO/REUTERS/Toby Melville/cfo/19

London (CB) - Para menteri Inggris secara diam-diam mengadakan pertemuan untuk membahas rencana menunda Brexit (pemisahan Inggris dari Uni Eropa) sekitar enam pekan, harian The Telegraph melaporkan, Selasa (5/2).

Penundaan itu akan memundurkan Brexit menjadi 24 Mei. Saat ini, Inggris berencana meninggalkan Uni Eropa (EU) pada 29 Maret 2019.

Para menteri berharap EU akan menyetujui "masa tenggang" dua bulan setelah 29 Maret, kalau-kalau kesepakatan yang diajukan Perdana Menteri Theresa May lolos di parlemen, untuk menambah waktu bagi pembuatan undang-undang, menurut laporan The Telegraph.

May akan menuju Brussel pada Kamis untuk meminta para pemimpin EU menerima perubahan-perubahan yang mengikat secara hukum atas pengaturan perbatasan Irlandia dalam kesepakatan pemisahan Inggris atau menghadapi kemungkinan kekacauan karena tidak ada kesepakatan soal Brexit.

London dan Brussel mempermasalahkan apakah kesepakatan Brexit yang sekarang sudah ditutup pada November bisa diubah, sehingga memberi peluang kemungkinan penangguhan untuk Brexit, detik-detik penentuan apakah sepakat atau tidak sepakat soal Inggris keluar dari EU.

Credit antaranews.com

UAE dituduh alihkan senjata ke gerilyawan Yaman

FILE PHOTO: Houthi militants patrol a street where pro-Houthi protesters demonstrated against the Saudi-led coalition in Hodeidah, Yemen December 10, 2018. Picture taken December 10, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad/File Photo (REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD)

Dubai (CB) - Amnesty International pada Rabu menuduh Uni Emirat Arab (UAE) mengalihkan pasokan persenjataan dari negara-negara Barat dan negara-negara lain ke "para gerilyawan tak bertanggung jawab yang diduga melakukan kejahatan perang" di Yaman.

UAE dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, yang juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman, untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Pemerintahan tersebut didepak pada 2014 oleh kelompok Al Houthi, yang terkait dengan Iran.

"Pasukan Emirat menerima persenjataan senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan negara-negara lain, namun mengalihkannya kepada gerilyawan yang tidak jelas di Yaman dan diketahui melakukan kejahatan perang," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.

"Penyebarluasan kekuatan tempur ini menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas, sementara jutaan lainnya berada diambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini," kata organisasi hak asasi manusia (HAM) itu.

Kantor Media Pemerintah UAE masih belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amnesty tersebut.

UAE telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Al Houthi.

Al Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.

Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.

Sejumlah organisasi HAM menuduh kedua pihak yang bertikai kemungkinan melakukan kejahatan perang, termasuk kekerasan terhadap para tahanan. Tuduhan itu ditepis kedua pihak.

Amnesty menyerukan kepada berbagai negara untuk menghentikan penjualan sejatan ke pihak-pihak yang bertikai sampai "tidak ada lagi risiko besar" bahwa persenjataan itu kemungkinan digunakan untuk melanggar kemanusiaan atau hukum HAM.

Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut oleh suatu pihak berpengaruh.

Al Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.

Credit antaranews.com

Drone Bawah Air Rusia Mampu Menyelam 1 Km dan Berkecepatan 200 Km/Jam

MOSKOW - Poseidon, drone bawah air terbaru Rusia, dilaporkan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 200 km/jam. Drone ini juga mampu menyelam sedalam 1 km untuk menembus pertahanan apa pun.

"Kendaraan bawah air tak berawak (UUV) bisa menembus segala tindakan penanggulangan perang kapal selam dan sistem pertahanan musuh lainnya karena sistem kontrol sepenuhnya otonom," ujar sumber di dalam militer Rusia mengungkapkan kepada kantor berita TASS.

Sumber tersebut juga memberikan sedikit banyak senjata rahasia dan fitur yang dirahasiakan.

Dikatakannya, Poseidon akan dapat menyelam di lebih dari 1 km dan pada kedalaman seperti itu mesin dapat mendorongnya hingga 200 km jam.

"Secara keseluruhan, kemampuan intelektual dan daya dorong akan membuat kendaraan itu tak terkalahkan dan memastikan bahwa itu mengenai sasaran," imbuh sumber itu seperti disitir RT dari TASS, Selasa (5/2/2019).

Torpedo rahasia akan dibawa oleh kapal selam berbahan bakar nuklir milik Angkatan Laut Rusia itu.

Sementara kecepatan dan kedalaman maksimum penyelaman Poseidon mungkin tampak mengejutkan bagi publik, teknologi yang dikembangkan di zaman Soviet dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana hal itu menjadi mungkin.

Sebagai contoh, kapal selam bertenaga nuklir Rusia K-278 Komsomolets pernah mencapai rekor kedalaman selam 1.027 meter di Laut Norwegia, Mikhail Khodarenok, seorang pakar militer Rusia mengatakan kepada RT.

"Pada 800 meter dia bisa menembakkan torpedo tiruan melalui tabungnya," katanya.

Demikian juga, ada torpedo ultra-cepat yang mulai beroperasi pada Angkatan Laut Soviet di tahun 1977. Dijuluki 'Shkval' (Squall), senjata anti-kapal itu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 200 knot atau 370km/jam di bawah air karena mesin roket berbahan bakar padat.

"Jika banyak dari ini telah dilakukan sejak lama, maka mengapa fitur ini tidak dapat direproduksi hari ini, terutama mengingat fakta bahwa semua teknologi, biro desain, pengembang dan tradisi telah dipertahankan?" tanyanya.

"Sangat mungkin bahwa Poseidon bisa menyelam lebih dalam dan bergerak lebih cepat dari yang diketahui publik," ujarnya memprediksi.

Menurutnya segala sesuatu yang tersedia di sumber terbuka adalah untuk menyembunyikan fitur kinerja sebenarnya dari UUV. Menurutnya ini adalah "praktik umum."

Credit sindonews.com

AS Bujuk Uni Eropa Blokir Produk 5G Huawei

Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat berupaya membujuk Uni Eropa untuk melarang penggunaan infrastruktur 5G buatan Huawei dan produsen China lainnya. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (6/2), AS menjadikan Uni Eropa sebagai sekutu utama pelarangan tersebut.

Tindakan ini dilakukan sebagai langkah lanjutan pertemuan Komisi Uni Eropa dengan pemerintah Belgia di Brussel. Pemerintah AS sebelumnya juga telah mengajukan permintaan serupa kepada Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya.

"Kami mengatakan Anda harus sangat, sangat berhati-hati dan kami mendesak mereka (Uni Eropa) untuk tidak terburu-buru menandatangani kontrak dengan pemasok yang tidak dipercaya dari negara-negara seperti China," kata pejabat AS yang namanya tidak diungkap.

Mengutip Reuters, AS beralasan jika perangkat China menimbulkan risiko keamanan sehingga Uni Eropa harus mengeluarkan larangan.

"Menggunakan perangkat buatan Huawei atau ZTE memiliki serangkaian konsekuensi untuk keamanan nasional.. Kami adalah sekutu dengan hampir semua anggota Uni Eropa, termasuk untuk urusan keamanan," ucap pejabat itu.

AS menyatakan telah melarang penggunaan perangkat Huawei pada layanan pemerintah dan perusahaan swasta. Sementara AS nampak memanfaatkan langkah Uni Eropa yang masih belum menentukan sikap atas isu keamanan produk China.

Langkah AS merespons upaya Uni Eropa yang tengah mempertimbangkan proposal soal larangan penggunaan infrastruktur Huawei. Jerman menyatakan khawatir dengan isu spionase melalui perangkat asal China.

Sebaliknya, Prancis justru menyatakan pihaknya belum mengambil sikap untuk melarang penggunaan produk Huawei lantaran tidak memiliki semua informasi layaknya AS.

"Kami mengambil keputusan berdasarkan apa yang kami ketahui. Pada tahap ini, kami belum memutuskan untuk melarang Huawei di Prancis," kata seorang pejabat Prancis baru-baru ini.

Credit cnnindonesia.com

AS-Rusia Tegang soal INF, Prancis Simulasikan Serangan Nuklir

PARIS - Angkatan Udara Prancis melakukan simulasi serangan nuklir yang melibatkan sebuah jet tempur multirole Rafale pada hari Selasa. Misi langka ini dilakukan di saat Amerika Serikat dan Rusia sedang bersitegang setelah keduanya sama-sama menangguhkan kepatuhannya terhadap Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

Juru bicara Angkatan Udara Prancis Kolonel Cyrille Duvivier kepada Reuters yang dilansir Rabu (6/2/2019) mengatakan simulasi berlangsung selama 11 jam. Simulasi mencakup semua fase misi serangan nuklir, termasuk adegan pengisian bahan bakar hingga penembakan rudal layaknya seperti dalam serangan nyata.

"Serangan nyata ini dijadwalkan dalam kehidupan sistem senjata," kata Kolonel Duvivier. "Itu dilakukan secara berkala, tetapi tetap langka karena rudal yang sebenarnya, tanpa hulu ledak, ditembakkan," ujarnya.

Mantan Menteri Luar Negeri Prancis Hubert Vedrine mendesak Moskow dan Washington untuk membuat perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian INF 1987.

Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil.

Pemerintah Washington menuduh misil 9M729 Moskow bertentangan dengan perjanjian era Perang Dingin tersebut dan meminta untuk dihancurkan. Namun, Moskow membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.

Pada hari berikutnya setelah AS menangguhkan kepatuhannya dari Perjanjian INF, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi dengan mengikuti langkah serupa sepeti yang dilakukan pemerintah Trump.

Putin mengatakan Rusia akan memberikan "respons cermin" terhadap AS dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi rudal nuklir terbaru. Kendati demikian, dia menjamin Moskow tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya harus membuat rudal hipersonik berhulu ledak nuklir dan rudal jelajah Kalibr berbasis darat terbaru. Keputusan itu sebagai "respons cermin" terhadap tindakan AS yang mulai memproduksi bom nuklir baru setelah menarik diri dari Perjanjian INF 1987.

Misil hipersonik baru yang diminta Kremlin untuk diproduksi adalah misil berbasis darat dengan jangkauan tembak 500km. Pembuatan diminta dimulai tahun 2020 dan tahun 2021 harus sudah siap dioperasikan.

Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, mengatakan pada Selasa (5/2/2019) bahwa mengingat Perjanjian INF itu tidak lagi diperhatikan, maka menjadi penting bagi Moskow untuk meningkatkan jangkauan sistem rudal daratnya dalam dua tahun ke depan.

"Pada 2019-2020, kita harus mengembangkan versi kompleks Kalibr berbasis laut dengan rudal jelajah jarak jauh, yang terbukti efektif di Suriah. Selama periode yang sama, kita harus membuat kompleks rudal darat dengan misil hipersonik jarak jauh," kata Shoigu.

Keluarga rudal Kalibr berbeda dalam ukuran, platform peluncuran, jangkauan, dan kecepatan. Namun, semuanya dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir.

Credit sindonews.com

Saudi Dituduh Berikan Senjata AS ke Kelompok Terkait al-Qaeda

WASHINGTON - Arab Saudi dan mitra koalisinya di Yaman, Uni Emirat Arab (UEA) dituduh memberikan senjata buatan Amerika Serikat (AS) kepada kelompok-kelompok yang terkait dengan al-Qaeda. Kelompok milisi yang komandannya pernah melayani cabang ISIS di Yaman juga disebut ikut menerima senjata tersebu.

Tuduhan itu muncul dari laporan investigasi CNN. Tuduhan itu menguatkan laporan serupa yang pernah diterbitkan Al Jazeera. Bedanya, laporan CNN menyebut senjata-senjata AS juga telah jatuh ke tangan pemberontak Houthi yang sejatinya sedang diperangi koalisi pimpinan Arab Saudi.

Arab Saudi dan UEA mulai terlibat perang di Yaman pada 2015. Koalisi Arab tersebut melakukan intervensi militer atas permintaan pemerintah Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi yang nyaris digulingkan kelompok Houthi.

Menurut CNN, yang mengutip komandan dan analis setempat, Koalisi Arb menggunakan senjata buatan AS sebagai bentuk mata uang untuk membeli loyalitas milisi atau suku. "Untuk mendukung aktor bersenjata terpilih, dan memengaruhi lanskap politik yang kompleks," bunyi laporan tersebut, yang dikutip Rabu (6/2/2019).

Menurut Pentagon, kedua monarki Teluk melanggar ketentuan perjanjian senjata dengan Washington.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap masalah ini.

Mengutip situasi di kota Taiz yang sedang bergejolak, CNN mengatakan bahwa al-Qaeda telah membentuk aliansi menguntungkan dengan milisi pro-Saudi yang mereka perjuangkan bersama.

Sebagai contoh, kelompok milisi Brigade Abu al-Abbas memiliki kendaraan lapis baja Oshkosh buatan AS yang diarak di kota itu dalam unjuk kekuatan tahun 2015.

Abu al-Abbas, pendiri milisi, diberi sanksi oleh AS pada tahun 2017 karena diduga mendanai al-Qaeda dan cabang ISIS di Yaman.

"Koalisi masih mendukung saya," kata al-Abbas dalam sebuah wawancara pada bulan Desember dengan Washington Post. "Jika saya benar-benar seorang teroris, mereka akan membawa saya untuk diinterogasi."

Laporan CNN menambahkan, kelompok al-Abbas masih menikmati dukungan dari koalisi yang dipimpin Saudi.

"Amerika Serikat belum mengizinkan Kerajaan Arab Saudi atau Uni Emirat Arab untuk mentransfer kembali peralatan apa pun ke pihak-pihak di Yaman," kata juru bicara Pentagon Johnny Michael kepada CNN.

"Pemerintah AS tidak dapat mengomentari investigasi yang tertunda dari klaim pelanggaran penggunaan (senjata) dari artikel dan layanan pertahanan," imbuh Michael.

AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar untuk Arab Saudi dan UEA. Dukungan Washington sangat penting bagi perang berkelanjutan di Yaman oleh koalisi yang dipimpin Saudi. Baik Saudi maupun UEA belum mengomentari laporan investigasi soal transfer senjata buatan AS ke para kelompok militan di Yaman.

Credit sindonews.com

Sekjen PBB: Tentara Bayaran Picu Terorisme dan Ekstremisme

Sekjen PBB Antonio Guteres. Foto/Reuters

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan ada laporan yang menyebut “adanya peningkatan dalam penggunaan tentara bayaran,” kantor berita Associated Press melaporkan via VOA.
Tentara bayaran itu tidak saja bertempur secara ilegal dalam peperangan, tapi juga secara ilegal mengeksploitasi sumber daya alam dan sekarang juga ‘membiayai’ kejahatan transnasional terorganisasi, terorisme dan ekstremisme kekerasan, kata Guterres.

Senin (4/2), Guterres mengatakan menyerukan dukungan yang lebih luas terhadap perjanjian regional dan internasional menentang penggunaan tentara bayaran. Dia juga menyerukan upaya penuntutan terhadap tentara bayaran dan memperkuat usaha mencegah anak-anak muda khususnya untuk menjadi anggota tentara bayaran.
Foto/BBC

Menteri Luar Negeri Rwanda Richard Sezibera mengatakan “sekarang kita menyaksikan meningkatnya serangan siber dan spionase industri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tentara bayaran di dalam negeri sendiri.”

Sezibera mengatakan di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa tentara bayaran terus tumbuh dan berinovasi sebab itu PBB dan Uni Afrika mesti menanggapinya.

Credit okezone.com

Perusahaan Cryptocurrency Krisis Usai Pendiri Meninggal Dunia

Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Marco Bello)

Jakarta, CB -- Pengguna layanan pertukaran mata uang digital atau cryptocurrency QuadrigaCX mengeluhkan tidak bisa mengakses dana mereka. Alasannya bukan karena layanan tersebut menjadi korban peretasan, namun sang pendiri Gerald Cotten dilaporkan meninggal dunia.

Cotten dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit komplikasi saat sedang di India awal Desember lalu.

Kematiannya menyisakan krisis lantaran Cotten menggunakan perangkat fisik yang tidak terhubung dengan internet atau 'cold storage' untuk menyimpan dana.

'Cold storage' digunakan untuk melindungi dana pengguna dari tangan usil peretas. Sementara Cotten menjadi satu-satunya orang yang memiliki kendali atas akun dan password menyimpan Bitcoin senilai US$145 juta atau sekitar Rp2 miliar dan sejumlah aset digital lainnya.

Sementara untuk dana yang bisa diakses untuk transfer tersimpan dalam 'hot wallet' dengan nominal lebih kecil dibandignkan yang ada di 'cold storage'. Quadriga juga memiliki uang sekitar US$53 juta, namun tetap tidak cukup untuk menutupi aset milik lebih dari 100 ribu penggunanya.

Jennifer Robertson, istri Cotten mengatakan QuadrigaCX mengajukan perlindungan kreditor lantaran tak bisa mengakses dana di 'cold storage'.

"Selama beberapa pekan terakhir kami berusaha mengatasi masalah likuiditas, termasuk mencari cara untuk mengakses 'cold storage'. Sayangnya upaya ini belum berhasil karena tidak ada yang tahu kata sandi dan akses pemulihannya," ucap Robertson dalam pernyataannya seperti dilansir CNN.

QuadrigaCX dilaporkan juga sudah merekrut seorang ahli untuk membobol laptop dan perangkat lainnya namun belum berhasil memecahkan kode enkripsinya.

Credit cnnindonesia.com

KKP Tangkap Dua Kapal Malaysia di Perairan Indonesia

kapal asing ilegal

Foto: dok. Dispen Koarmabar

Kapal dinakhodai oleh warga negara Thailand.

CB, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia pada Sabtu (2/2) di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Penangkapan tersebut dilakukan langsung oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 012 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Plt Direktur Jendral PSDKP, Nilanto Perbowo mengungkapkan, penangkapan dilakukan pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB.

“Penangkapan ini dalam operasi KP Hiu 012 untuk memberantas kegiatan penangakan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI),” kata Nilanto dalam pernyataan resmi diterima Republika.co.id, Selasa (5/2) malam.

Lebih detail, kapal pertama yang berhasil ditangkap yaitu KM KHF 1980 berukuran 63.74 gross tonne (GT) dengan alat tangkap jenis trawl. Kapal dinakhodai oleh warga negara Thailand serta lima orang anak buah kapal yang juga berkewarganegaraan Thailand.

Adapun kapal kedua yakni KM KHF 2598 berukuran 64.19 GT dengan alat tangkap trawl. Diketahui, nakhoda kapal berkewarganegaraan Thailand bersama empat anak buah kapal dengan asal yang sama.

Nilanto menegaskan, kedua kapal itu ditagkap lantaran tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Khususnya untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-RI. Selain itu, alat tangkap trawl juga dilarang oleh Pemerintah Indonesia.

“Kedua tersebut telah dikawal menuju Pangkalan PSDKP Lampulo untuk proses hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan,” ujar Nilanto.

Menurut dia, dua kapal itu diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun serta denda paling banyak Rp 20 miliar.

Credit republika.co.id

Indonesia dan Swiss Teken MLA, Aset Hasil Kejahatan Bisa Dirampas

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Konfederasi Swiss menadatangani Mutual Legal Assistance (MLA) atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Perjanjian berisi 39 pasal, yang antara lain mengatur bantuan hukum tentang pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

MLA diteken Bernerhof Bern, Senin (4/2/2019). Penandatangan dari pihak Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.

"Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa, dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa,” kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Bagi Indonesia, perjanjian ini merupakan MLA yang ke-10. Sebelumnya, Indonesia meneken MLA dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, China, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Sedangkan bagi Swiss, perjanjian ini merupakan MLA ke-14 dengan negara-negara non-Eropa.

"Perjanjian ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” kata Yasonna.

Cakupan perjanjian tersebut luas. Perjanjian dengan Swiss ini untuk mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

MLA antara Indonesia dan Swiss dirintis melalui berbagai diplomasi, termasuk perundingan dua kali putaran yang dipimpin Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Cahyo Rahadian Muzhar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Perundingan putaran pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Sedangkan putaran kedua berlangsung tahun 2017 di Bern, Swiss. Perundingan kedua digelar untuk merampungkan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati pada perundingan pertama.

Yasonna berharap Dewan Perwkilan Rakyat (DPR) mendukung penuh MLA yang telah diteken tersebut dengan cara segera meratifikasi. Dukungan parlemen akan bisa bermanfaat bagi para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya untuk menjalankan ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Credit sindonews.com

Facebook Copot Akun 4 Kelompok Pemberontak Myanmar

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Jakarta - Facebook telah mencopot akun 4 kelompok pemberontak bersenjata Myanmar dan menyebut keempatnya sebagai organisasi berbahaya. Sebelumnya, raksasa media sosial AS ini telah mencopot dan memblokir ratusan akun, halaman dan organisasi yang merupakan jaringan militer Myanmar.
Keempat kelompok pemberontak itu adalah The Arakan Army, The Myanmar Democratic Alliance Army, Kachin Independence Army, dan Ta'ang National Liberation Army.

Facebook bertindak setelah mendapat kritik karena tidak berupaya mencegah kekerasan dalam konten dan kebencian yang disebarkan di platformnya, saat konflik menajam di Myanmar.

"Dalam upaya mencegah dan membuat gangguan secara offline, kami tidak membolehkan organisasi-organisasi ini atau individu-individu yang menyampaikan misi kekerasan atau terlibat dalam kekerasan muncul di Facebook," ujar Facebook dalam pernyataannya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 5 Februari 2019.

Keempat kelompok pemberontak ini telah berjuang demi mendapatkan otonomi melalui berbagai konflik sejak Myanmar merdeka dari Inggris tahun 1948. Keempat kelompok pemberontak yang disebut Facebook belum menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah. Mereka juga kerap bentrok dengan pasukan bersenjata Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.
Kachin Independence Army menguasai wilayah utara Myanmar. Arakan Army telah terlibat pertarungan di wilayah barat sejak Desember lalu yang mengakibatkan 5.000 meninggalkan rumah mereka.

Serangan Arakan Army pada Januari lalu telah menewaskan 13 polisi perbatasan Myanmar.
Juru bicara Ta'ang National Liberation Army, Mong Aik Kyaw membenarkan halaman akun Facebooknya sudah dicopot. Namun menolak untuk menanggapi alasan Facebook tersebut. Sedangkan 3 kelompok pemberontak lainnya tidak memberikan tanggapan.
Facebook menyatakan peristiwa tersebut jadi bukti jelas bahwa keempat kelompok pemberontak Myanmar bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap warga sipil dan terlibat kekerasan di Myanmar, sehingga dilarang menggunakan layanan Facebook untuk memanasi situasi di lapangan.

Credit tempo.co

Parlemen Isyaratkan Dukungan untuk Amandemen Konstitusi Myanmar

CB, Jakarta - Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan anggota parlemen bertanggung jawab untuk mengubah konstitusi sekarang setelah sebuah proposal amandemen telah disetujui untuk meninjau kembali piagam konstitusi.
Suu Kyi mengatakan, selain memberlakukan undang-undang, perubahan piagam adalah mandat yang sangat penting dari parlemen.
"Anggota parlemen tidak hanya bertanggung jawab atas hukum yang berkaitan dengan rakyat tetapi juga amandemen konstitusi," kata Suu Kyi, dikutip dari Myanmar Times, 6 Februari 2019.

Suu Kyi membuat komentar dua hari setelah Amyotha Hluttaw (Majelis Tinggi) Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal mendesak untuk membentuk komite amandemen konstitusi.
Usulan itu adalah inisiatif pertama untuk mendorong perubahan piagam sejak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa mulai berkuasa pada 2016.
Amandemen dari piagam militer 2008 yang dirancang oleh militer adalah di antara janji-janji pemilihan NLD yang tetap tidak terpenuhi. Banyak yang melihat isi konstitusi tidak demokratis, terutama ketentuan yang mengalokasikan 25 persen kursi parlemen untuk militer.
Pada acara yang sama Jumat lalu, Presiden U Win Myint mengingatkan legislator untuk tidak bertentangan dengan ketentuan piagam dalam melaksanakan proyek dengan pemerintah daerah atau negara bagian.
Dia mendesak mereka untuk menghormati cabang eksekutif dan yudisial pemerintah untuk menjaga sistem checks and balances yang sehat.
Komite parlemen gabungan untuk merancang amandemen Konstitusi Militer Myanmar tampaknya akan terbentuk setelah mayoritas kuat anggota parlemen yang bergabung dalam debat proposal di Parlemen pada Selasa mendukung gagasan tersebut.
Dikutip dari The Irrawaddy, Dalam langkah pertama oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk mengubah piagam militer-drafter sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, anggota parlemen partai U Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal minggu lalu untuk membentuk komite ad hoc "secepat mungkin".
Pembuat undang-undang yang ditunjuk militer legislatif keberatan keras, mengklaim langkah itu melanggar aturan konstitusional. Anggota parlemen militer, yang dijamin 25 persen kursi di Parlemen oleh Konstitusi, muncul hingga debat Selasa tentang proposal tetapi menolak untuk berpartisipasi.

Tiga puluh anggota parlemen bergabung dalam perdebatan, dengan 12 dari NLD, 11 dari lima partai etnis minoritas, lima dari Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dan satu dari Partai Persatuan Demokrasi Nasional. Semua kecuali lima dari USDP yang didukung militer berbicara mendukung komite dan menawarkan saran tentang bentuk apa yang harus diambil.

Konstitusi Myanmar telah dikritik karena tidak demokratis baik di dalam maupun di luar negeri untuk artikel yang menempatkan militer di luar kendali pemerintah sipil dan yang membatasi hak-hak etnis minoritas termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
NLD telah mendorong amandemen konstitusi sejak 2013. Dalam jajak pendapat nasional pada saat itu, 97 persen responden di 267 kota di seluruh negeri mengatakan mereka ingin Konstitusi Myanmar diubah.
Dalam debat hari Selasa, Daw Htu May, dari Arakan League for Democracy, mengatakan ia menyambut baik pembentukan komite reformasi karena "krisis konstitusi adalah krisis Myanmar" dan menyerukan sebuah badan inklusif.

Aung San Suu Kyi membuka KTT Investasi Myanmar 2019 di Nay Pyi Taw, ibukota Myanmar. [MYANMAR TIMES]
U Sai Tun Aye, dari Liga Nasionalitas Demokrasi Shan, mengatakan reformasi konstitusi diperlukan untuk menangani masalah-masalah seperti desentralisasi, yang pada gilirannya dapat membantu etnis minoritas mencapai penentuan nasib sendiri yang lebih besar.
U Maung Myint dari USDP "secara serius" keberatan, menggemakan keluhan militer dari minggu lalu bahwa aturan konstitusional dilanggar.
Mengutip Bab 12 Konstitusi, USDP dan militer mengatakan setiap amandemen yang diusulkan harus diajukan sebagai RUU sebelum diajukan ke Parlemen untuk dibahas.
"Panitia harus dibentuk setelah kita memiliki RUU. Sekarang terbalik urutan prosedurnya," kata U Maung Myint.

Namun, U Aung Kyi Nyunt, yang mengusulkan komite, dan Ketua U T Khun Myat mengatakan proposal itu tidak ada hubungannya dengan penyusunan RUU.

"Pembentukan komite adalah langkah pertama untuk menyusun rancangan undang-undang untuk mengubah Konstitusi," kata U T Khun Myat.
Parlemen, tempat partai NLD Aung San Suu Kyi memiliki lebih dari setengah kursi, akan memberikan suara pada pembentukan komite penyusun amandemen konstitusi Myanmar pada hari Rabu.

Credit tempo.co

Netanyahu-Putin Akan Bertemu Perdana sejak Tragedi Pesawat Rusia

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan perjalanan ke Moskow akhir bulan ini untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika terealisasi, itu akan menjadi pertemuan formal perdana sejak Moskow menyalahkan Tel Aviv atas jatuhnya pesawat militer Rusia di Suriah tahun lalu.

Netanyahu mengatakan dia akan terbang ke Moskow pada 21 Februari 2019 untuk pembicaraan yang difokuskan pada upaya Iran untuk membangun kehadiran militernya di Suriah.

Dia membuat pengumuman itu selama konferensi pers dengan Presiden Austria Alexander Van der Bellen.

Kantor Netanyahu mengatakan para pemimpin Israel dan Rusia juga akan membahas masalah regional dan meningkatkan koordinasi keamanan antara militer kedua negara di Suriah.

Moskow belum mengonfirmasi soal rencana pertemuan Putin dengan Netanyahu. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengumumkan ada pertemuan tiga pihak antara Putin, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 14 Februari di Sochi. Peskov mengatakan topik pertemuan ketiga pemimpin itu masih soal krisis Suriah.

Netanyahu telah berkali-kali bertemu dengan Putin sejak intervensi militer Rusia di Suriah dimulai tahun 2015. Kontak keduanya terhenti sejak insiden jatuhnya pesawat mata-mata militer Moskow, September 2018.

Israel mengatakan pihaknya telah melakukan ratusan serangan udara selama waktu itu terhadap target yang terkait Iran sebagai bagian dari kampanye untuk mencegah Teheran membangun kehadiran militernya di Suriah.

"Dalam banyak hal kami telah memblokir kemajuan itu, tetapi kami berkomitmen untuk terus memblokirnya, terus-menerus mencegah Iran menciptakan front perang melawan kami di sini di seberang Dataran Tinggi Golan," kata Netanyahu dalam konferensi pers dengan Van der Bellen, dikutip Haaretz, Rabu (6/2/2019).

Pada bulan September, sistem pertahanan udara S-200 Suriah secara tak sengaja menembak jatuh sebuah pesawat mata-mata militer Rusia ketika sistem pertahanan itu merespons serangan jet-jet tempur Israel di Latakia. Insiden jatuhnya pesawat Moskow itu menewaskan 15 tentara Rusia.

Rusia, yang bersekutu dengan Damaskus, menyalahkan militer Israel atas insiden itu. Namun, Tel Aviv menolak disalahkan. Sebagai respons, Moskow kemudian memasok sistem pertahanan udara S-300 kepada militer Suriah.

Credit sindonews.com

Militer Iran Habiskan Rp111,6 T Lawan Musuh Beranggaran Rp1.395 T

TEHERAN - Iran membanggakan diri sebagai negara yang tidak lagi ketergantungan pada Amerika Serikat (AS) dan berubah jadi kekuatan utama di Asia Barat Daya. Negara para Mullah itu juga bangga dengan anggaran pertahanan USD8 miliar (Rp111,6 triliun) melawan musuh-musuh regionalnya yang anggaran pertahanannya rata-rata USD100 miliar (Rp1.395 triliun).

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Mohammad Baqeri menyampaikan kebanggan itu saat berbicara di Universitas Teknik Aeronautika Shahid Sattari pada hari Selasa (5/2/2019). Acara di kampus itu didedikasikan untuk perayaan ulang tahun ke-40 Revolusi Islam Iran.

Baqeri menggambarkan peristiwa revolusioner tahun 1979 sebagai "keajaiban Ilahi".

"Pada titik mana pun dalam sejarah, musuh-musuh revolusi melakukan apa pun yang mereka miliki," tetapi tidak berhasil," kata Baqeri, yang disiarkan stasiun televisi setempat.

"Ini adalah kehormatan besar bagi bangsa Iran bahwa hari ini telah berubah menjadi kekuatan utama di Asia Barat Daya setelah mengalami dua abad penghinaan," ujar Baqeri, merujuk pada "era kelam" di bawah rezim Shah Pahlavi yang didukung AS.

Menurut Baqeri, Iran berutang kepada pasukan bersenjatanya terkait keamanan negara. Berkat pasukan militer, kata dia, negara menikmati stabilitas meski berada di kawasan paling tidak aman di dunia.

Dia juga membanggakan industri militer Iran yang memungkinkan negara itu untuk melawan musuh-musuh regional seperti Arab Saudi Saudi, Uni Emirat Arab dan Israel, yang rata-rata menghabiskan USD100 miliar per tahun untuk belanja militer.

Komandan militer tersebut juga meledek AS karena anggaran militernya yang besar. "Setiap tahun, lebih dari USD700 miliar (Rp9.768 triliun) dihabiskan oleh Angkatan Bersenjata AS, yang tidak memiliki perencanaan yang tepat," katanya, dikutip Sputnik, Rabu (6/2/2019).

Baqeri mengatakan dengan anggaran pertahanan sekitar USD8 miliar per tahun, Iran mampu memproduksi hampir 90 persen perangkat keras militernya di dalam negeri.

Pada hari Sabtu lalu, militer Teheran meluncurkan rudal jelajah baru yang dinamai Hoveyzeh. Misil itu diklaim memiliki jangkauan lebih dari 1.350km, dan kemampuan terbang di ketinggian rendah untuk mencegah intersepsi.

Situs intelijen militer Israel, DEBKAfile, memperingatkan bahwa rudal yang dapat mencapai wilayah Israel, mungkin tidak dapat dicegat atau diintersepsi oleh sistem pertahanan rudal Israel atau pun AS.

Credit sindonews.com

AS Akan Lindungi Israel dengan Intai Militer Iran dari Irak

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan militer Amerika Serikat akan terus melindungi Israel, tetapi tetap akan menarik total pasukan Washington dari Suriah. Menurut Trump, Amerika Serikat akan mengintai militer Iran dari pangkalan militer di Irak.

Keputusan Trump untuk menarik sekitar 2.000 tentara AS dari Suriah memicu kekhawatiran bahwa langkah itu dapat meninggalkan sekutu Washington, yakni Israel dan Kurdi, dalam kesulitan. Langkah itu juga membuka jalan bagi Iran, Turki dan Rusia untuk memperluas pengaruh mereka di negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad tersebut.

Trump mengatakan pasukan AS dapat mengawasi aktivitas Iran dari pangkalan di Irak. Menurutnya, Washington tidak akan menyerah, meskipun bersikeras bahwa dia tidak akan menggunakan pangkalan itu untuk menyerang wilayah Republik Islam Iran.

"Kami menghabiskan banyak uang untuk membangun pangkalan yang luar biasa ini. Kita mungkin juga mempertahankannya. Dan salah satu alasan saya ingin mempertahankannya adalah karena saya ingin melihat sedikit pada Iran karena Iran adalah masalah nyata," katanya dalam wawancara dengan CBS, hari Minggu (3/2/2019).

“Yang ingin saya lakukan adalah bisa menonton. Kami memiliki pangkalan militer yang luar biasa dan mahal yang dibangun di Irak. Itu sempurna terletak untuk melihat seluruh bagian berbeda dari Timur Tengah yang bermasalah ketimbang berhenti," ujarnya.

Alasan Trump untuk menarik total pasukan AS dari Suriah adalah karena ISIS sudah dikalahkan.

Para pejabat Israel telah menunjuk pangkalan al-Tanf di Suriah selatan, dekat perbatasan dengan Irak dan Yordania, sebagai kunci untuk membatasi upaya Iran dalam menyelundupkan senjata ke Suriah dan Lebanon.

Penarikan pasukan Amerika itu telah memicu kecaman dari anggota Parlemen di Washington. Pekan lalu, para politisi memberikan suara yang menentang keputusan Presiden Trump tersebut. Sebuah amandemen dari Kongres mengatakan bahwa ISIS dan al-Qaeda masih menjadi ancaman bagi kepentingan AS dan penarikan pasukan Amerika dari Suriah akan memungkinkan kelompok teroris untuk berkumpul kembali. "Menggoyahkan wilayah kritis dan menciptakan kevakuman yang dapat diisi oleh Iran atau Rusia," bunyi pernyataan bersama para anggota Kongres.

Credit sindonews.com

Pemukim Yahudi nodai masjid di dekat Ramallah

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) . (REUTERS/Mohamad Torokman )

Ramallah, Palestina (CB) - Pemukim Yahudi pada Senin (4/2) menodai satu masjid di satu desa di bagian timur Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, kata satu sumber di kota praja.

Wali Kota Deir Dibwan Mansour Mansour mengatakan kepada kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, pemukim Yahudi menyerbu desa tersebut dan menulis slogan anti-Palestina dengan menyemprotkan cat di tembok dan lantai masjid serta beberapa kendaraan.

Media Israel melaporkan bahwa di antara corat-coret yang disemprotkan di masjid itu adalah apa yang disebut Bintang Daud dan slogan yang bertuliskan "Di sini mereka menghasut untuk membunuh orang Yahudi" dan "Am Yisrael Chai (Israel Hidup)".

Rakyat Palestina melaporkan bahwa pemukim Yahudi menyebarkan zat yang mudah terbakar di rak sepatu yang diletakkan di pintu masuk masjid, tapi tampaknya tidak membakarnya.

Menteri Urusan Agama dan Waqaf Yousef Id`es mencela perbuatan pemukim Yahudi menodai masjid tersebut.

"Tak ada lagi tempat aman untuk beribadah sehubungan dengan serangan oleh pemukim dan pasukan Yahudi dan kejahatan (terhadap rakyat Palestina)," kata Id`es. Ia menambahkan perbuatan penodaan adalah serangan provokatif baru yang ditambahkan ke dalam daftar kejahatan Israel terhadap tempat suci.

Ia mendesak negara Arab dan Islam dan negara terhormat lain di seluruh dunia untuk campur-tangan dan melindungi tempat suci di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Dalam peristiwa lain, serangan pemukim Yahudi berakhir secara dramatis, seperti kasus pembakaran oleh pemukim Yahudi terhadap keluarga Dawabsheh di Desa Duma, Kabupaten Nablus pada 31 Juli 2015.

Serangan pembakaran itu mengakibatkan tewasnya bayi Palestina yang berusia 18 bulan, Ali Dawabsheh, dan kedua orang tua bayi tersebut luka parah--Sa`ad dan Riham --yang menyerah pada luka mereka dua pekan kemudian. Putra pasangan itu, yang berusia tujuh tahun --Ahamd, adalah satu-satunya penyintas dalam peristiwa tersebut.

Serangan semacam itu dilakukan oleh "Price tag", satu kelompok bawah tanah Israel anti-Palestina, yang secara rutin menyerang orang Palestina di wilayah Palestina yang diduduki dan di dalam wilayah Israel.

Pemerintah Israel tetap menolak untuk mencapnya sebagai organisasi teroris dan menganggapnya sebagai satu-satunya kelompok pelaku penodaan. Pemerintah Israel juga menganggap serangan semacam itu sebagai kejahatan kebencian terhadap orang Palestina.

Kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka sering terjadi di Tepi Barat dan pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Yahudi.

Serangan tersebut antara lain meliputi pembakaran masjid dan harta, pelemparan batu, pencabutan tanaman dan pohon zaitun, serangan terhadap rumah yang rentan.

Jumlah pemukim Yahudi yang tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Al-Quds (Jerusalem) Timur, yang diduduki, dan Tepi barat dalam pelanggaran terhadap hukum Israel melonjak jadi 834.000 dan perluasan permukiman telah naik tiga kali lipat sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo pada 1993.

Semua permukiman di seluruh Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat --yang menetapkan kekuatan pendudukan tak boleh mendeportasi atau memindahkan beberapa bagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya.

Credit antaranews.com

Pasukan Israel tahan 13 warga Tepi Barat, Palestina

Pasukan Israel menangkap seorang perempuan Palestina pengunjuk rasa dekat Penjara Ofer Israel dekat kota Ramallah Tepi Barat (28/12/2017). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Jenin, Palestina(CB) - Pasukan Israel pada Senin (4/2) menahan sedikitnya 13 orang Palestina, kebanyakan dalam beberapa serangan pada hari di seluruh Tepi Barat Sungai Jordan, kata beberapa sumber.

Beberapa sumber lokal mengatakan kendaraan militer Israel menyerbu Kota Jenin di bagian utara Tepi Barat, tempat tentara menahan tiga orang Palestina, termasuk seorang mantan tahanan.

Tentara juga menahan dua orang Palestina setelah menyerbu rumah keluarga mereka di Kamp Pengungsi Jenin, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.

Sementara itu, pasukan Israel menahan tiga orang Palestina di Kabupaten Tulkarem, bagian utara Tepi Barat.

Cabang Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), yang berpusat di Tulkare, mengatakan satuan militer Israel menahan satu orang Palestina dari Desa Nazlet Issa, bagian utara Tulkarem.

PPS mengkonfirmasi dua lagi penyerbuan militer Israel di Permukiman Irtah dan Iktaba di Kota Tulkarem, sehingga dua orang Palestina ditahan.

Di Kabupaten Al-Quds (Jerusalem), pasukan Israel menahan dua pelajar Palestina yang berusia 15 tahun, selama penyerbuan di Kota Kecil Abu Dis, bagian tenggara Al-Quds.

Yasmin Al-Khatib, seorang pegiat lokal, mengatakan tentara mengepung Kampus Universitas Al-Quds, memburu dan menembakkan gas air mata ke arah pelajar yang dalam perjalanan ke sekolah setempat.

Secara terpisah, polisi militer Israel menciduk satu orang Palestina di luar Gerbang Singa, yang juga dikenal dengan nama Bab Al-Asbat, di Kota Tua Al-Quds.

Koresponden Kantor Berita WAFA melaporkan beberapa saksi mata mengatakan polisi dengan kejam menyerang pemuda tersebut sebelum menahan dia.

Di Kabupaten Al-Khalil (Hebron), pasukan keamanan dan petugas lokal mengatakan kendaraan militer Israel menyerbu Kota Al-Khalil --tempat tentara menahan dua orang Palestina, termasuk seorang mantan tahanan.

Pasukan Israel seringkali menyerbu rumah orang Palestina hampir setiap hari di seluruh Tepi Barat dengan dalih "mencari orang Palestina yang dicari", sehingga memicu bentrokan dengan warga Palestina.

Penyerbuan itu, yang juga dilakukan di daerah yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Otonomi Nasional Palestina, dilancarkan tanpa ada surat perintah penggeledahan, kapan saja dan di mana saja militer pilih dalam mempertahankan kekuasaan pembersihan sewenang-wenangnya.

Credit antaranews.com

Senat AS Sahkan RUU Pro Israel

WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) kebijakan Timur Tengah. Undang-undang itu termasuk tindakan yang memungkinkan negara untuk menjatuhkan hukuman bagi bisnis yang ambil bagian dalam boikot Israel dan menentang rencana penarikan pasukan dari Suriah.

Senat mendukung Penguatan Keamanan Amerika di Undang-Undang Timur Tengah dengan dukungan 77 berbanding 23. Undang-undang ini disahkan beberapa jam sebelum Trump menyampaikan pidato tahunan State of the Union yang membahas kebijakannya untuk tahun ini seperti dikutip dari Reuters, Rabu (6/2/2019).

Trump diperkirakan akan membahas kebijakan luar negeri dalam pidato di sesi bersama Kongres, termasuk menyatakan kelompok militan Negara Islam (ISIS) telah berhasil dikalahkan.

Banyak anggota Kongres, termasuk beberapa rekan Trump dari Partai Republik, sangat tidak setuju dengan rencana yang diumumkan Trump pada bulan Desember untuk menarik 2.000 tentara AS dari Suriah dengan alasan bahwa kelompok militan itu tidak lagi menjadi ancaman.

Pemimpin Mayoritas Senat Republik Mitch McConnell, yang berbeda pendapat dengan Trump, memperkenalkan RUU tidak mengikat ini. RUU tersebut mengakui kemajuan dalam menghadapi Negara Islam dan al-Qaeda di Suriah serta Afghanistan tetapi memperingatkan bahwa "penarikan cepat" pasukan AS bisa membuat tidak stabil wilayah itu dan menciptakan ruang hampa yang bisa diisi oleh Iran atau Rusia.

RUU itu juga meminta pemerintahan Trump untuk menyatakan persyaratan telah dipenuhi untuk "kekalahan abadi" kelompok sebelum penarikan signifikan dari Suriah atau Afghanistan.

RUU ini juga mencakup ketentuan yang didukung oleh Partai Republik dan Demokrat untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Suriah dan menjamin bantuan keamanan untuk Israel dan Yordania. Ketentuan itu dipandang sebagai upaya untuk meyakinkan sekutu yang khawatir tentang perubahan kebijakan AS, termasuk rencana Trump di Suriah.

Untuk menjadi undang-undang, bagaimanapun, RUU itu harus melewati Dewan Perwakilan Rakyat yang dikontrol Demokrat, di mana ia tidak akan bergerak tanpa perubahan signifikan karena kekhawatiran tentang ketentuan yang membahas gerakan "Boikot, Divestasi dan Sanksi" yang ditargetkan pada perlakuan Israel terhadap orang-orang Palestina.

Penentang ketentuan itu berpendapat bahwa partisipasi Amerika dalam boikot dilindungi oleh hak konstitusional untuk kebebasan berbicara.

Credit sindonews.com

Jelang Pidato di Kongres, Trump Sebut Bakal Bangun Tembok Manusia

Imigran memanjat tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Presiden AS Donald Trump, mengatakan para imigran pencari suaka di perbatasan negara itu dengan Meksiko harus menunggu di sana sampai permohonannya disetujui pengadilan di AS. REUTERS/Hannah McKay

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ide membangun tembok manusia di perbatasan selatan dengan Meksiko untuk menghadang masuknya imigran dari sejumlah negara Amerika Latin.

Trump mengatakan ini beberapa jam menjelang pidato kenegaraan State of the Union atau SOTU, yang akan dilakukan di gedung kongres di Capitol Hill, Washington DC.
Pidato tahunan ini bakal dihadiri anggota DPR dan Senat AS serta sejumlah tamu undangan dan berisi laporan mengenai kondisi ekonomi, anggaran, keamanan hingga prioritas yang akan dikerjakan Presiden.

“Sejumlah besar orang datang menuju Meksiko dengan harapan membanjiri perbatasan selatan kita. Kita telah mengirim tambahan pasukan militer. Kita akan membangun Tembok Manusia jika perlu. Jika kita punya tembok sebenarnya, ini tidak akan menjadi peristiwa besar,” kata Trump lewat cuitan di akun Twitter @realdonaldtrump pada Selasa, 5 Februari 2019 waktu setempat.

Pada akhir pekan lalu, Pentagon telah mengumumkan akan mengirimkan sekitar 3.750 pasukan tambahan AS ke perbatasan barat daya dengan Meksiko. USA Today melansir pengiriman ini bakal menambah jumlah personel pasukan yang membantuk petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menjadi 4.350 orang. Tambahan pasukan ini akan bertahap dikirim dalam 90 hari.

Presiden AS, Donald Trump, berdebat dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, dengan disaksikan Wapres Mike Pence dan direkam awak media di Oval Office, Gedung Putih, mengenai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko pada 11 Desember 2018. Fox News
Dalam cuitannya, Trump juga mengkritik sikap Senator dari Partai Demokrat yaitu Chuck Schumer, yang merupakan ketua Fraksi Partai Demokrat di Senat dan menguasai minoritas suara.

“Saya lihat Schumer mulai mengkritik pidato State of the Union saya meskipun dia belum mendengarnya. Dia cuma merasa kesal dia tidak memenangkan kursi di Senat setelah menghabiskan uang banyak seperti yang diduganya,” kata Trump.
Secara terpisah, Schumer memang mengkritik Trump terkait pidato yang akan disampaikan.
“Presiden akan mengatakan bahwa kondisi negara kita kuat seperti telah diprediksi. Tapi sebenarnya kondisi ekonomi Trump saat ini gagal bagi warga kelas menengah AS,” kata Schumer seperti dilansir Sputnik News.

“Kondisi pemerintahan Trump dipenuhi dengan kekacauan dan ketidakmampuan,’ kata senator dari New York ini.

Credit tempo.co

Beredar Tulisan Tangan Saddam Hussein tentang Kematian

Surat tulis tangan Saddam.

Foto: Alarabiya

Putri Saddam kerap membagikan kenangan-kenangan dari Sang Ayah.

CB, Akun twiter Raghad, putri almarhum mantan penguasa Irak, Saddam Hussein, beberapa waktu terakhir membuat heboh dengan membagikan kenangan-kenangan dari sang ayah. Beberapa bulan lalu, Raghad membagikan bait-bait syair yang ditulis Saddam.

Yang teranyar, seperti dikutip dari Alarabiya, Raghad membagikan coretan tangan Saddam yang berisi tentang kematian pada Ahad (3/2) lalu. Surat tersebut ditulis almarhum selama berada di penjara.

Raghad menuliskan keterangan di akunnya itu, dengan redaksi kalimat: ”Sebagian risalang ‘Sang Syahid (Saddam) di penjara untuk putrinya Raghad.”

Dalam tulisan tangan yang ditulis di atas kertas buku tersebut, Saddam menuliskan pesannya menggunakan bahasa Arab fusha. Pada pengujung surat tersebut disebutkan tertulis pada 2003. Berikut salinan pesannya:

“Qanaah telah menancap dalam diriku, meski mereka berada di garis kematian, tetapi jika Allah berkehendak lain, Dia Mahaberkuasa atas segala sesuatu. Suatu hari datang kepadaku sebuah surat dari jenderal mereka (AS dan sekutunya), dan penerjemah memberitahuku, dia menerjemahkan perkataan jenderal (dalam surat itu), bahwa isi surat adalah seruan kepadamu wahai Saddam Husein dan segenap bangsa Irak serta angkatan bersenjatanya, agar menyerahkan senjata dan tak melawan. Peristiwa itu terjadi pada bulan ke-12 pada 2003.”

Sebagai informasi, AS dan sekutunya melakukan agresi ke Irak pada 2003 atas tuduhan kepemilikan Irak senjata massal. Saddam tertangkap dan dieksekusi mati pada 30 Desember 2006, di saat dunia Islam tengah merayakan Idul Adha.

Credit republika.co.id