Kamis, 24 Januari 2019

Palestina Akan Tolak Semua Bantuan dari AS


Palestina Akan Tolak Semua Bantuan dari AS
Ilustrasi. (AFP PHOTO/MAHMUD HAMS)


Jakarta, CB -- Palestina akan menolak semua bantuan dari Amerika Serikat untuk menghindari tuntutan terkait terorisme yang tercantum dalam undang-undang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina," ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1).

Erekat menjelaskan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.



Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.


Selama ini, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

Selama ini, AS menuding Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.



Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, terutama setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Ketegangan kian panas setelah AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Walau kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.






Credit  cnnindonesia.com




Israel dan AS Uji Coba Sistem Pencegat Rudal Balistik


Israel dan AS Uji Coba Sistem Pencegat Rudal Balistik
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa uji coba Arrow 3 berhasil dan memperingatkan musuh negaranya untuk berhati-hati. (Tomer Appelbaum/Pool via Reuters)


Jakarta, CB -- Israel dan Amerika Serikat menguji coba sistem pencegat peluru kendali balistik yang mereka kembangkan bersama, Arrow 3, pada Selasa (22/1).

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa uji coba itu berhasil dan memperingatkan musuh negaranya untuk berhati-hati.

"Musuh kami yang ingin menghancurkan kami harus mengetahui bahwa kepalan tinju Israel akan menyasar mereka yang ingin kami sakit dan kami akan membuat perhitungan dengan mereka," kata Netanyahu.



Melanjutkan pernyataannya, Netanyahu berkata, "Kami akan terus mengembangkan sistem senjata paling mutakhir di dunia untuk memastikan keamanan warga Israel."


Kementerian Pertahanan Israel kemudian menjabarkan lebih lanjut mengenai keberhasilan uji coba sistem pertahanan rudal tersebut.

Melalui sebuah pernyataan, mereka mengklaim bahwa sistem radar Arrow 3 berhasil mendeteksi targetnya, yaitu replika rudal yang diluncurkan dari pusat Israel.

"Pada saat yang tepat, alat intersepsi Arrow 3 meluncur ke arah target dan menyelesaikan misinya dengan sukses," demikian pernyataan Kemhan Israel sebagaimana dikutip AFP.


Uji coba ini dilakukan setelah musuh bebuyutan Israel, Iran, mengklaim berhasil menguji coba peluncuran rudal pada Desember lalu.

Israel sedang berupaya membendung pengaruh Iran di kawasan, salah satunya dengan menggempur basis militer musuhnya tersebut di Suriah. Dalam beberapa hari belakangan, Israel meningkatkan serangan rudal ke negara tetangganya tersebut.

Arrow 3 ini diproduksi oleh Industri Dirgantara Israel bekerja sama dengan Boeing menggunakan biaya yang sebagian dikucurkan dari AS.

Sistem ini sebenarnya sudah dikerahkan pada 2017 lalu setelah melewati sejumlah uji coba. Kemhan Israel tak menjelaskan lebih lanjut tujuan dari uji coba pada Selasa ini.

Dalam penutup pernyataannya, Kemhan AS hanya menuliskan, "Kesuksesan uji coba ini adalah pencapaian besar dalam kapabilitas operasional Israel dan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari ancaman masa kini dan masa depan di kawasan."





Credit  cnnindonesia.com




Netanyahu Ledek Jenderal Iran: Lihat Kondisi Pangkalanmu di Suriah


Netanyahu Ledek Jenderal Iran: Lihat Kondisi Pangkalanmu di Suriah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meledek jenderal top Iran, Qassem Soleimani, dengan memintanya untuk memeriksa keadaan pangkalan militer Teheran yang dicoba dibangun di Suriah. Fasilitas militer itu diserang secara besar-besaran oleh militer Tel Aviv beberapa hari lalu.

Netanyahu mengatakan alih-alih akan ikut campur pemilu Israel, Soleimani lebih baik melihat fasilitas militer Iran di Suriah yang hancur.

Ledekan pemimpin rezim Zionis itu diduga untuk menanggapi laporan media Kuwait; al-Jarida, yang menyebut kepala Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani telah mengatakan kepada para pemimpin Iran bahwa serangan jauh ke dalam wilayah Israel dapat menjatuhkan Netanyahu dalam pemilu di negara tersebut, 9 April mendatang.

Menurut laporan al-Jarida, selama pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi di Teheran hari Senin, Soleimani mengatakan bahwa Netanyahu kemungkinan hanya akan berusaha untuk meningkatkan ketegangan di sepanjang perbatasan Israel-Suriah guna meningkatkan popularitasnya dalam pemilu.

Dia juga diduga menyerukan kebijakan menembakkan tiga rudal dalam menanggapi serangan udara Israel di Suriah.

"Alih-alih ikut campur dalam pemilu, Soleimani harus melihat keadaan pangkalan Iran yang dia coba bangun di Suriah," tulis Netanyahu di Twitter, yang dilansir Times of Israel, Kamis (24/1/2019).

Netanyahu juga bersumpah untuk terus berperang melawan Iran selama dia menjadi perdana menteri.

"Kebijakan kami jelas dan tidak akan berubah; Kami bertekad untuk mencegah Iran secara militer membudidayakan dirinya sendiri di Suriah melawan Israel," lanjut Netanyahu.

Al-Jarida telah dikenal untuk menerbitkan cerita-cerita yang terdengar mustahil tentang Israel, yang dengan cepat ditolak oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pada hari Minggu, Israel dilaporkan melakukan serangan rudal siang hari yang jarang terjadi pada sasaran-sasaran Iran di Suriah. Sebagai tanggapan, Iran menembakkan rudal dari Suriah di Dataran Tinggi Golan utara, yang dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome di atas resor ski Gunung Hermon, menurut Pasukan Pertahanan Israel.

Beberapa jam kemudian, pada jam-jam subuh Senin pagi, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan terhadap baterai sistem pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur Israel.

Sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di Suriah pada Senin pagi, di mana 12 di antaranya adalah pejuang Iran. Angka kematian korban serangan militer Zionis itu dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Ingris. 





Credit  sindonews.com





Rusia Peringatkan Israel: Berhenti Serang Suriah!


Rusia Peringatkan Israel: Berhenti Serang Suriah!
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Foto/REUTERS

MOSKOW - Pemerintah Rusia pada hari Rabu menyampaikan peringataan kepada Israel untuk berhenti melakukan serangan udara sewenang-wenang di Suriah. Peringatan muncul beberapa hari setelah militer Tel Aviv melakukan serangan besar di sekitar Damaskus yang diklaim menargetkan pasukan Iran.

Israel telah berulang kali menyerang apa yang digambarkannya sebagai target Iran di Suriah dan milisi sekutu Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan upaya itu sebagai kampanye terbuka untuk memukul mundur Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv.

Serangan itu telah lama menyebabkan gesekan antara Israel dan Rusia, sebab Moskow merupakan sekutu utama rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Di masa lalu, para pejabat Israel telah membuat perjanjian dengan Moskow di mana mereka telah menjelaskan bahwa serangan mereka terhadap Suriah tidak akan mengancam Assad. Sedangkan Moskow berjanji untuk membantu membatasi pengaruh Iran di dekat perbatasan Israel. Sebuah hotline telah didirikan sejak 2015 untuk memastikan pasukan Rusia di Suriah tidak terkejut dengan serangan Israel.

"Praktik serangan sewenang-wenang di wilayah negara berdaulat, dalam hal ini, kita berbicara tentang Suriah, harus dikesampingkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, saat menjawab pertanyaan dari kantor berita Rusia, TASS, tentang serangan udara Israel ke Suriah baru-baru ini.

Dia mengatakan serangan semacam itu menambah ketegangan di kawasan tersebut, yang dia sebut bukan untuk kepentingan jangka panjang negara mana pun di sana, termasuk Israel.

"Kita seharusnya tidak pernah membiarkan Suriah, yang telah bertahun-tahun menderita konflik bersenjata, untuk berubah menjadi arena di mana skor geopolitik diselesaikan," katanya, yang dilansir Reuters, Kamis (24/1/2019).

Pemerintah Israel belum menanggapi peringatan dari Rusia.

Sebelumnya pada hari Rabu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa serangan militer Suriah akan berlanjut.

"IDF (Pasukan Pertahanan Israel) adalah satu-satunya militer yang memerangi tentara Iran di Suriah," katanya saat berkunjung ke pangkalan militer Israel. "Saya yakin pada kemampuan kita untuk mengalahkan musuh." 





Credit  sindonews.com






Kesal dengan DK PBB, Suriah Ancam Serang Bandara Tel Aviv


Kesal dengan DK PBB, Suriah Ancam Serang Bandara Tel Aviv
rudal terbang ke langit dekat bandara internasional, di Damaskus, Suriah, Senin (21/1/2019). Foto/Istimewa

NEW YORK - Suriah mengancam akan menggunakan haknya untuk membela diri melawan agresi Israel. Mereka pun mengancam akan menyerang bandara Tel Aviv sebagai respon balasan, kecuali Dewan Keamanan (DK) PBB mengakhiri infiltrasi IDF ke wilayah udara Suriah.

Damaskus tampaknya sudah jengah dengan impunitas Israel selama bertahun-tahun di langit Suriah dan serangan rutin yang dilakukan di sekitar Bandara Internasional Damaskus. Suriah pun mengeluarkan ancaman untuk membalas secara eksplisit.

"Bukankah sekarang waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi berulang Israel di wilayah Republik Arab Suriah?" kata Perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari.

"Atau apakah diperlukan untuk menarik perhatian pembuat perang di Dewan ini dengan menggunakan hak kami yang sah untuk membela diri dan menanggapi agresi Israel di Bandara Sipil Internasional Damaskus dengan cara yang sama di Bandara Tel Aviv?" imbuhnya seperti dikutip dari RT, Rabu (23/1/2019).

Dalam kesempatan itu, Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.

Diplomat top Suriah itu pun mencatat bahwa Suriah berencana untuk mengembalikan kedaulatan penuh atas wilayah yang hilang, termasuk Dataran Tinggi Golan, yang terus diduduki Israel.

"Kedaulatan restorasi Golan Suriah yang diduduki adalah hak permanen Suriah yang tidak tunduk pada negosiasi," Jafari menekankan.

Awal pekan ini, sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.

Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Suriah memberi tahu PBB bahwa serangan udara Israel terhadap Suriah hanya mungkin dilakukan dengan dukungan Amerika Serikat (AS). Selain itu, lanjut Kemlu Suriah, serangan ini juga bisa dilakukan karena adanya kekebalan yang diam-diam disetujui oleh beberapa anggota Dewan Keamanan (DK) PBB lainnya.

"Serangan semacam itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan tak terbatas yang diberikan oleh pemerintah AS," kata Kemlu Suriah dalam sebuah surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB.






Credit  sindonews.com






Netanyahu Ancam Gempur Hamas


Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Foto: AP/Gali Tibbon

Israel melancarkan serangan udara ke Gaza.



CB, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan siap menggempur kelompok Hamas di Jalur Gaza. Hal itu dia sampaikan setelah Hamas menembak pasukan Israel di dekat zona penyangga Israel-Gaza pada Selasa (22/1).

"Mungkin ada seseorang di Gaza yang berpikir mereka dapat mengangkat kepala mereka, kami siap untuk setiap skenario dan eskalasi. Saya menyarankan agar mereka bahwa responsnya akan merusak dan sangat menyakitkan," kata Netanyahu pada Rabu (23/1), dikutip laman Anadolu Agency.

Setelah pasukannya diserang Hamas, Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Mereka secara khusus membidik sebuah pos Hamas di sana.

Netanyahu berpendapat, Iran tetap menjadi ancaman utama Israel. "Iran membangun pasukan di sekitar kita, mereka membangun benteng maju di Lebanon melalui Hizbullah, benteng selatan di Gaza melalui Hamas dan Jihad Islam, dan sekarang mereka ingin membangun benteng ketiga di seberang (Dataran Tinggi) Golan," ucapnya.

Dia menegaskan Israel akan memerangi dan melawan semua itu. "Tentara Israel adalah satu-satunya tentara di dunia yang memerangi Iran dan melakukannya di Suriah," ujar Netanyahu.

Israel kerap menuding Iran mengeksploitasi konflik yang tengah berlangsung di Suriah. Dengan memberi dukungan kepada rezim Bashar al-Assad, Israel menuduh Iran ingin membangun kehadiran militer permanen di dekat perbatasan Israel.





Credit  republika.co.id





Di Depan DK PBB, Menlu RI Tekankan 3 Isu Utama Palestina


Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.
Foto: Dok Kemenlu

Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas PBB.




CB, JAKARTA— Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan  Palestina mempunyai hak alami dan hak hukum untuk menjadi anggota penuh PBB.


"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina," ujar Menlu Retno Marsudi, di hadapan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu (23/1).

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat pada 22 Januari 2019.

Menlu RI menyampaikan, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.


Dalam konteks itu, Menlu RI menekankan isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.


"Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Retno.


Dia juga menyampaikan tiga poin utama yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.


Pertama, Menlu RI menekankan pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Pemerintah Indonesia juga menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan.


Menlu RI menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan. "Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," ujar Retno.


Poin kedua yang disoroti Menlu RI terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Terkait hal itu, Menlu RI menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral.


Untuk itu, dia menyampaikan keprihatinan adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip 'solusi 'dua negara' (two-state solution)' dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.


"Indonesia menegaskan 'two-state solution' merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” kata Menlu Retno.


Poin ketiga yang mendapat perhatian pemerintah Indonesia yaitu krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina, khususnya di Gaza.


Menlu RI menegaskan blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan.


Dalam kaitan ini, Menlu RI mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.


"Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," jelas Menlu RI.


Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman.


Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Menlu RI juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.


Dalam pertemuan DK PBB yang pertama kali dihadiri oleh pemerintah RI sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada 1 Januari 2019, Menlu Retno mengakhiri pernyataannya dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme. 




Credit  republika.co.id





Mahathir Samakan Blokade Atlet Israel dan Tembok Meksiko-AS


Mahathir Samakan Blokade Atlet Israel dan Tembok Meksiko-AS
Mahathir Mohamad menganggap kebijakannya melarang atlet Israel berpartisipasi di acara Malaysia sama seperti gagasan Donald Trump membangun tembok Meksiko. (Reuters/Lai Seng Sin)




Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad menganggap kebijakannya melarang atlet Israel berpartisipasi di setiap acara yang dihelat Malaysia sama seperti gagasan Presiden Donald Trump yang ingin membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

"Setiap negara memiliki hak untuk menerima dan menolak masuk siapa saja. Kalian bisa lihat saat ini Amerika sedang mendirikan sebuah tembok yang sangat tinggi untuk mencegah orang Meksiko masuk ke negaranya," ucap Mahathir dalam jumpa pers di Wina, Austria, pada Selasa (22/1).

"Kami (AS-Malaysia) punya gagasan yang sama, bahwa orang-orang yang tidak diinginkan negara kami akan kami cegah dari negara kami."


Pernyataan itu diutarakan Mahathir membela pemerintahnya yang baru-baru ini melarang warga Israel ikut serta dalam setiap acara dan turnamen apa pun yang digelar Malaysia.


Keputusan itu diambil setelah Malaysia melarang atlet Negeri Zionis mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang hingga saat ini wilayahnya masih diduduki Israel.


Dalam kesempatan yang sama, Mahathir melabeli Israel sebagai negara kriminal dan suka membangun permukiman di wilayah orang lain serta mengucilkan warga asli di wilayah itu.

"Mereka (negara Israel) telah menyerang kapal kami yang membawa bantuan untuk orang-orang Gaza, ada banyak hal lain yang dilakukan Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan moralitas," kata Mahathir.

"Jika orang-orang mereka (Israel) ingin bersaing dalam turnamen olahraga, mereka dapat pergi ke negara lain."


Dikutip Channel NewsAsia, pekan lalu Israel mengecam larangan tersebut dan meminta Komite Paralimpik Internasional (IPC) untuk membujuk Malaysia mencabut larangan terhadap para atletnya.

Pemerintahan PM Benjamin Netanyahu bahkan menganggap larangan itu diterapkan Malaysia karena terinspirasi dari "fanatisme anti-semitisme" Mahathir.

Namun, Mahathir membantah tudingan tersebut.

"Itu adalah hak saya untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Mengapa kami tidak bisa mengatakan apa pun terhadap Israel atau terhadap kaum Yahudi?" kata Mahathir.





Credit  cnnindonesia.com




Pesawat Pengebom Supersonik Rusia Jatuh


Pesawat Pengebom Supersonik Rusia Jatuh
Ilustrasi pesawat pengebom Rusia, Tupolev Tu-22M3. (MAXIM SHEMETOV / Reuters)



Jakarta, CB -- Sebuah pesawat pengebom supersonik, Tupolev Tu-22M3 milik angkatan bersenjata Rusia jatuh di wilayah barat laut Murmansk. Dua awak tewas dalam kejadian itu.

Seperti dilansir CNN, Rabu (23/1), kecelakaan terjadi pada pukul 01.40 waktu setempat saat pesawat pengebom jarak jauh itu mencoba mendarat.

Jet tempur itu mengangkut empat awak terdiri dari pilot, ko-pilot, ahli navigasi dan seorang operator.


Menurut petugas penyelamat, dua awak pesawat tewas dan dua selamat.


Belum jelas apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat.

Tupolev Tu-22M3 merupakan pesawat pengebom jarak jauh supersonik yang mulai digunakan Rusia sejak 1980-an.

Pesawat ini mampu melakukan membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Selain itu juga mampu melakukan misi penyerangan anti-kapal.

Presiden Vladimir Putin mengklaim tahun lalu Rusia akan segera mengungkapkan persenjataan baru yang dapat menembus sistem pertahanan NATO. Termasuk didalamnya perangkat rudal hipersonik baru.


Setelah uji coba, Putin menyatakan senjata itu tidak bakal tersaingi dalam beberapa dasawarsa. Sistem rudal hipersonik berjuluk Avangard diuji dari pangkalan udara militer Dombarovsky.





Credit  cnnindonesia.com




Rusia Tunjukkan Rudal 9M729 yang Dicap AS Langgar Perjanjian Nuklir



Rusia Tunjukkan Rudal 9M729 yang Dicap AS Langgar Perjanjian Nuklir
Perangkat rudal jelajah 9M729 dipamerkan Rusia kepada para atase militer asing. Foto/Sputnik/Vladimir Astapkovich


MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rudal jelajah 9M729 yang dituduh Amerika Serikat (AS) melanggar perjanjian kontrol senjata nuklir. Misil yang oleh NATO dinamai SSC-8 ini dijadikan dalih Washington untuk keluar dari perjanjian yang diteken tahun 1987 tersebut.

Perjanjian yang bernama resmi Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 diteken AS dan Uni Soviet untuk mencegah perang nuklir. Setelah Soviet runtuh dan menjadi Rusia, traktat itu tetap dipertahankan.

Perjanjian INF mengamanatkan pada kedua negara untuk menghancurkan semua rudal balistik dan jelajah dengan peluncur darat yang dilengkapi hulu ledak nuklir dengan jangkauan antara 500 dan 5.000 kilometer.

Misil jelajah 9M728 dengan peluncur Iskander-M diperlihatkan kepada atase militer asing untuk pertama kalinya. Namun, perwakilan dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa dan NATO tidak menghadiri pengarahan kementerian tentang misil jelajah tersebut.

Selama presentasi rudal, kementerian itu mengungkapkan spesifikasinya yang telah menyebabkan keprihatinan besar di AS. Washington mengklaim bahwa Moskow menguji telah 9M729 dalam rentang jangkauan yang melanggar perjanjian INF.

Misil itu memiliki jarak tembak minimum 50 km, sama dengan pendahulunya 9М728. Sedangkan jarak tembak maksimum 480 km atau lebih pendek 10 km dari 9М728. Dengan rincian itu, Moskow menegaskan bahwa misil 9M729 tidak melanggar Perjanjian INF.

"Jarak dikonfirmasi selama latihan staf dan komando strategis (pada 2017)," kata kepala artileri Rusia, Mikhail Matveevsky, yang dikutip Sputnik, Rabu (23/1/2019) malam.

Matveevsky menambahkan, mesin rudal, tangki bahan bakar, dan booster dari senjata itu tetap tidak berubah. Sedangkan hulu ledak dan sistem panduannya telah ditingkatkan.

Modifikasi hulu ledak menyebabkan peningkatan beratnya dan dengan demikian terjadi penurunan jangkauan rudal hingga 10 kilometer.

Kementerian itu juga menunjukkan peluncur Iskander-M, yang oleh nato dinamai SS-26 Stone. Peluncur ini telah dimodifikasi untuk meluncurkan 4 rudal 9M729, bukan dua 9М728 seperti dalam modifikasi sebelumnya.

Militer Rusia terpaksa meningkatkan platform peluncur Iskander-M karena 9M729 yang menjadi 53 sentimeter lebih panjang dari pendahulunya.

Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut. 





Credit  sindonews.com





AS Minta Hancurkan Sistem Rudal Baru, Moskow: Ini Keterlaluan


AS Minta Hancurkan Sistem Rudal Baru, Moskow: Ini Keterlaluan
Wamenlu Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan, permintaan Amerika Serikat (AS) agar Rusia menghapuskan semua rudal jelajah 9M729 benar-benar tidak dapat diterima. Foto/Istimewa

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan, permintaan Amerika Serikat (AS) agar Rusia menghapuskan semua rudal jelajah 9M729 benar-benar tidak dapat diterima. AS menilai rudal itu melanggar Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF).

"Delegasi AS tiba di Jenewa untuk konsultasi antar-departemen mengenai Perjanjian INF dengan satu-satunya tujuan, untuk membacakan pernyataan yang ditulis sebelumnya mengenai efek bahwa Rusia menolak ultimatum menuntut konsesi sepihak kami yang mensyaratkan penghapusan semua rudal 9M729 yang dapat diverifikasi, peluncur mereka. dan peralatan terkait," katanya.

"Tentu saja, pendekatan semacam ini sama sekali tidak terlihat seperti upaya yang benar untuk mencapai solusi yang sesuai dengan kedua belah pihak dan benar-benar tidak dapat diterima bagi kami dalam inti dan konten," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Rabu (23/1).

Dia kemudian menekankan bahwa Rusia akan mendemonstrasikan rudal jelajah 9M729 kepada perwakilan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), BRICS, Uni Eropa (UE) dan juga NATO.

"Perwakilan negara-negara CSTO, BRICS, UE dan NATO telah diundang untuk acara hari ini, bersama dengan perwakilan dari negara-negara Eropa dan Asia tertentu lainnya. Kami menetapkan tugas untuk memberi para ahli asing peluang untuk membuat gambar yang benar sendiri," ucapnya.

Diplomat senior Rusia itu juga menyatakan harapannya bahwa penjelasan mengenai rudal jelajah 9M729, yang akan memberikan kesempatan lain untuk berdialog dengan AS tentang melestarikan Perjanjian INF. 




Credit  sindonews.com



Jerman Minta Rusia Berhenti Langgar Perjanjian Nuklir


Torpedo Nuklir Rusia
Torpedo Nuklir Rusia
Foto: The Guardian
Produksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer adalah dilarang.




CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan telah membahas tentang perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia. Ia meminta Moskow berhenti melanggar INF agar perjanjian itu tetap langgeng.

"Saya telah berbicara dengan kolega Rusia saya tentang hal itu (INF) dan mengatakan kepadanya bahwa kami mengandalkan Rusia untuk mengoreksi pelanggaran perjanjian tersebut dan melucuti rudal jelajahnya sehingga perjanjian INF masih memiliki peluang," kata Maas pada Rabu (23/1).

INF ditandatangani Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1987. Perjanjian tersebut melarang kedua belah pihak memproduksi atau memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.

Pekan lalu AS mengatakan telah gagal menegosiasikan perjanjian INF dengan Rusia. Oleh sebab itu Washington akan memulai proses penarikan diri dari INF bulan depan.

"Kami tidak dapat menemukan jalan baru kemarin dengan Rusia," kata Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional Andrea Thompson seusai bertemu perwakilan Rusia di Jenewa, Swiss, pekan lalu.



Dia mengklaim Rusia menolak mengizinkan inspeksi terhadap sistem rudalnya yang diduga melanggar ketentuan INF. "Berdasarkan diskusi kemarin dan retorika yang sesuai hari ini, kami tidak melihat indikasi bahwa Rusia akan memilih kepatuhan," ujarnya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan negaranya tetapkan akan berupaya menyelamatkan INF.  Ia akan terus melalukan pendekatan ke AS agar sudi mengubah keputusannya.

Berbeda dengan pernyataan Thompson, Lavrov mengatakan negaranya telah menawarkan agar para ahli AS dapat menginspeksi dan melihat rudal 9M729 ketika negosiasi di Jenewa berlangsung. Keberadaan rudal itu, menurut AS, telah melanggar INF. Namun tawaran itu ditolak.

"Logika semua pendekatan AS yang disuarakan kemarin hanya itu, 'Anda melanggar perjanjian, kami tidak melanggar, oleh karena itu Anda, Rusia, wajib melakukan apa yang kami minta dari Anda dan kami tidak harus melakukan apa pun'," kata Lavrov. 





Credit  republika.co.id






Trump Akui Pemimpin Oposisi Venezuela Sebagai Presiden


Seorang warga Venezuela menyuapi anaknya di dalam bus yang membawa mereka menuju Peru pada Jumat (24/8) waktu setempat. Ribuan orang telah menyeberang ke Peru beberapa jam sebelum pihak berwenang mulai menegakkan aturan baru.
Seorang warga Venezuela menyuapi anaknya di dalam bus yang membawa mereka menuju Peru pada Jumat (24/8) waktu setempat. Ribuan orang telah menyeberang ke Peru beberapa jam sebelum pihak berwenang mulai menegakkan aturan baru.
Foto: AP Photo/Martin Mejia

Guaido mengklaim akan menyelematkan Venezuela dari kediktatoran.




CB, VENEZUELA -- Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido telah menyatakan dirinya sebagai presiden. Langkah itu langsung disambut oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Kanada.


Seperti yang dilansir dari The Guardian, Rabu (23/1) lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan menggunakan pengaruh penuh dari kekuatan ekonomi dan diplomatik AS untuk mendorong pemulihan demorasi Venezuela.

Di depan ribuan pengunjuk rasa di Caracas, Guaido mengangkat tangan kanannya dan mengatakan ia secara resmi memikul tanggung jawab eksekutif nasional. Anggota parlemen berusia 35 tahun itu mengatakan langkah tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Venezuela dari kediktatoran dan memulihkan ketertiban konstitusional.

“Kami tahu bahwa ini akan memiliki konsekuensi,” kata Guaido pada kerumunan yang bersorak-sorai berdiri di depan sebuah mimbar berhiaskan lambang nasional Venezuela.

Untuk dapat mencapai tugas ini dan membangun kembali konstitusi Venezuela, Guaido mengatakan perlu persetujuan semua rakyat Venezuela. Guaido sebelumnya menyatakan dirinya bersedia memangku jabatan kepresidenan secara sementara dengan dukungan angkatan bersenjatan untuk mengadakan pemilihan.

Dalam sebuah pernyataan, Trump menggambarkan majelis nasional sebagai satu-satunya cabang pemerintah yang sah, yang dipilih oleh rakyat Venezuela. Ia meminta negara-negara lain di pemerintah belahan bumi barat untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara.

“Kami terus menganggap rezim (Nicolas) Maduro tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas segala ancaman yang mungkin ditimbulkannya untuk keselamatan rakyat Venezuela,” ujar Trump.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan pemerintah Maduro sekarang sepenuhnya sebagai keditaktoran dan meminta dia untuk menyerahkan kekuasaan pada Majelis Nasional sampai pemilihan baru diadakan.

“Penderitaan Venezuela hanya akan memburuk jika ia terus secara tidak sah berpegang teguh pada kekuasaan,” katanya dalam sebuah pernyataan.



Credit  republika.co.id




Venezuela Tuding AS Coba Sulut Penggulingan Maduro


Venezuela Tuding AS Coba Sulut Penggulingan Maduro
Wapres Venezuela, Delcy Rodriguez, menuding Amerika Serikat mencoba menyulut kudeta di negaranya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)




Jakarta, CB -- Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menuding Amerika Serikat mencoba menyulut kudeta di negaranya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Melalui pernyataan yang disiarkan di stasiun televisi nasional pada Selasa (22/1), Rodriguez mengatakan bahwa AS "menyerukan kudeta secara terbuka."

"Pergi lah Yankee! Kami tak akan membiarkan mereka mengintervensi urusan dalam negeri," ujar Rodriguez sebagaimana dikutip AFP.


Pernyataan ini dilontarkan setelah Wapres AS, Mike Pence, menyatakan dukungan kepada oposisi yang bakal menggelar demonstrasi besar-besaran di Venezuela pada Rabu (23/1).


"Ketika rakyat baik Venezuela menyerukan suaranya besok, mewakili rakyat Amerika, kami mengatakan, 'Estamos con ustedes. Kami bersama kalian,'" kata Pence melalui akun Twitter resminya.

Peningkatan ketegangan di Venezuela bermula ketika 27 tentara Venezuela menyatakan akan membelot dari pemerintahan Maduro dan meminta masyarakat mendukung mereka dengan mengadakan demonstrasi.

Tak lama setelah pesan itu disebarkan melalui media sosial, puluhan tentara itu ditahan, tapi warga sudah memadati ruas-ruas jalan ibu kota untuk berdemonstrasi.

Para demonstran membanting pot-pot di sekitar pos polisi dan memblokir jalanan dengan membakar sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pemberontakan.

"Kami ingin Maduro pergi. Kami muak," ucap seorang pria yang ikut berdemonstrasi.


Angkatan bersenjata pun menembakkan gas air mata guna membubarkan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar pos komando.

Gelombang penolakan terhadap Maduro ini semakin besar sejak 10 Januari lalu, ketika mantan sopir bus itu mengucap sumpah sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Maduro memenangkan pemilu kontroversial pada Mei lalu yang diboikot oposisi dan dianggap tidak sah oleh Uni Eropa.


Pada 2016, Maduro kehilangan kendali atas Dewan Nasional yang memungkinkan opisisi untuk menentang pemerintahannya. Namun pada 2017, Mahkamah Agung Venezuela menghapuskan hukum tersebut.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap Maduro memuncak karena sang presiden tak dapat membawa Venezuela dari kemiskinan, bahkan membuat perekonomian kian terpuruk.





Credit  cnnindonesia.com




Raja Thailand Terbitkan Dekrit Pemilu Pertama Sejak Kudeta


Raja Thailand Terbitkan Dekrit Pemilu Pertama Sejak Kudeta
Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan dekrit mendukung pelaksanaan pemilihan umum pertama sejak kudeta pada 2014 lalu. (AFP Photo/Lillian Suwanrumpha)



Jakarta, CB -- Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan dekrit mendukung pelaksanaan pemilihan umum pertama sejak kudeta pada 2014 lalu.

Keputusan yang diterbitkan melalui media pemerintah Thailand, Royal Gazette, itu berbunyi "seruan untuk pelaksanaan pemilihan anggota parlemen."

Dekrit kerajaan itu juga memberi wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kerajaan untuk mengumumkan jadwal tetap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dalam waktu lima hari ke depan.


Pemilihan umum ini akan mejadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.


Sejak itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.

Junta militer menyatakan pemilu akan diadakan selambat-lambatnya pada akhir Februari mendatang. Namun, karena penandatanganan dekrit oleh Raja Maha Vajiralongkorn terlambat, pemilu diperkirakan akan molor beberapa minggu dari rencana semula.



Dengan dekrit ini, masa kampanye resmi dimulai. Sejumlah partai kubu pemerintah hingga partai pendukung klan Shinawarta dilaporkan telah memulai pertemuan dan perekrutan.

Partai Phalang Pracharat, yang dikenal dekat dengan pemerintahan junta militer, dilaporkan telah menggelar perekrutan di sejumlah wilayah, termasuk pedesaan tempat kubu Yingluck dan saudaranya, Thaksin, yang digulingkan melalui kudeta pada 2006 lalu.

Kini, keduanya masih berada di luar negeri untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di dalam negeri. Meski begitu, keduanya tetap gencar berkampanye.



Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.

Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.

Meski langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.

"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik Universitas Thammasat, kepada AFP.






Credit  cnnindonesia.com



Warganya Dilaporkan Hilang, Australia Minta Penjelasan China


Warganya Dilaporkan Hilang, Australia Minta Penjelasan China
Ilustrasi Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (AAP/Mick Tsikas/via Reuters)


Jakarta, CB -- Pemerintah Australia tengah menyelidiki laporan yang menyebutkan salah satu warganya, Yang Hengjun, hilang di China pada pekan lalu. Yang merupakan penulis novel peranakan Australia-China dan pernah menjabat sebagai diplomat Negeri Tirai Bambu sekaligus aktivis demokrasi.

Kerabat melaporkan Yang hilang ketika kembali ke kampung halamannya di Guangzhou. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan telah mengetahui kabar itu dan tengah mencari informasi keberadaan Yang.

"Karena kewajiban privasi kami, kami tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut," ucap juru bicara Kemlu Australia kepada AFP pada Rabu (23/1).


Sementara itu, Sydney Morning Herald melaporkan Yang melawat ke China bersama sang istri dan anak laki-lakinya pada 18 Januari lalu dan pergi ke Shanghai. Namun, ketiganya dilaporkan tidak pernah sampai ke kota itu.


Berita hilangnya Yang memicu kekhawatiran ada kemungkinan dia ditahan otoritas China. Seorang kerabat yang juga merupakan jurnalis, John Garnaut menganggap Yang sebagai seorang yang brilian dan berani memperjuangkan demokrasi.

"Insiden ini akan bergema secara global jika pihak berwenang tidak cepat menemukan jalan keluar," kata Garnaut memperingatkan.

Yang pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri China di Provinsi Hainan. Namun, dia hijrah ke Hong Kong pada 1992 dan lalu pergi ke AS lima tahun kemudian. Di Negeri Paman Sam, Yang bekerja di sebuah lembaga analisis bernama Atlantic Council.



Dia kemudian memutuskan beralih kewarganegaraan Australia. Sejak itu, ia menulis sejumlah buku novel bertemakan mata-mata dan sebuah blog berbahasa China yang cukup populer.

Yang pernah dinyatakan hilang pada 2011 lalu, tetapi ternyata cuma salah paham. Dia juga pernah dianggap sebagai salah satu blogger politik China paling berpengaruh.

Berita hilangnya Yang memicu kekhawatiran dia telah ditangkap otoritas China.

Sebab, insiden ini terjadi ketika China tengah bersitegang dengan Kanada akibat penangkapan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, beberapa waktu lalu di Kanada atas permintaan Amerika Serikat. China membalas penangkapan Meng dengan menahan dua warga Kanada.



Belakangan, Australia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap penangkapan warga Kanada tersebut.






Credit  cnnindonesia.com



Senin, 21 Januari 2019

Protes Penggantian Nama Makedonia di Yunani Berujung Ricuh

Kepolisian Yunani menembakkan gas air mata setelah demonstrasi puluhan ribu orang yang menentang penggantian nama Makedonia pada Minggu (20/1) berujung ricuh. (Reuters/Alexandros Avramidis)

Jakarta, CB -- Kepolisian menembakkan gas air mata setelah demonstrasi puluhan ribu orang yang menentang penggantian nama Makedonia di depan gedung parlemen Yunani di Athena pada Minggu (20/1) berujung ricuh.

Kepolisian Yunani melaporkan bahwa 10 petugas terluka karena diserang pengunjuk rasa dengan batu dan bom bensin dalam demonstrasi tersebut.

Aksi protes dilakukan menjelang pemungutan suara parlemen untuk meratifikasi kesepakatan penggantian nama Makedonia menjadi Makedonia Utara, atau Kesepekatan Prespes, pada pekan ini.


Mayoritas masyarakat Yunani menganggap nama Makedonia menyiratkan klaim teritorial atas salah satu provinsi mereka yang memiliki nama serupa.

Penyelenggara aksi protes mengonfirmasi setidaknya 100 ribu pengunjuk rasa berkumpul di Lapangan Syntagma sambil mengibarkan bendera kebangsaannya. Namun, polisi memperkirakan jumlah demonstran mencapai 600 ribu.

"Kami tidak dapat menyetujui perjanjian untuk memberikan nama Makedonia kami, sejarah kami. Makedonia adalah bahasa Yunani," tutur Amalia Savria, salah satu pengunjuk rasa, seperti dikutipReuters.


Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama Makedonia tercatat secara resmi sebagai Bekas Republik Yugoslavia Makedonia (FYROM).

Untuk mengakhiri 28 tahun pertikaian, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengubah nama negara tersebut menjadi Makedonia Utara.

Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua pemerintah ini juga dapat membuka kesempatan Makedonia bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.

"Kesepakatan Prespes adalah langkah bersejarah, tidak hanya untuk kedua negara dan wilayah yang lebih luas, tapi juga untuk Eropa secara keseluruhan. Kesepakatan ini memperkuat hubungan bersahabatan, kerja sama dan stabilitas," tutur Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras.


Penengah pembicaraan antara kedua negara, Diplomat PBB, Matthew Nimetz, mengaku telah menanti-nanti perjanjian ini.

"PBB telah berkomitmen untuk bekerja dengan kedua pihak dalam menyelesaikan perbedaan di antara mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

Menanggapi langkah Tsipras, pihak oposisi beranggapan perdana menteri yang memerintah sejak 2015 itu telah membuat terlalu banyak konsesi.

Pekan lalu Tsipras berhasil lolos dari mosi tidak percaya setelah koalisinya menarik dukungan.



Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190121121657-134-362445/protes-penggantian-nama-makedonia-di-yunani-berujung-ricuh



Taliban tewaskan belasan pasukan keamanan di pangkalan militer Afghanistan


(Arsip Foto) - Anggota pasukan keamanan Afghanistan berjaga-jaga di samping mobil-mobil tentara pascaserangan Taliban di Kota Ghazni, Afghanistan, 15 Agustus 2018. (REUTERS/Mustafa Andaleb)


Kabul, Afghanistan (Antara/Reuters) - Pemerintah Afghanistan mengatakan Taliban menewaskan sedikitnya 12 anggota pasukan keamanan dalam serangan bom mobil di pangkalan militer di Provinsi Maidan Wardak pada Senin (21/1).

Dua pria bersenjata yang berusaha memasuki komplek ditembak mati, seperti yang diungkap juru bicara gubernur Provinsi Maidan Wardak, Mohebullah Sharifzai.

"Mobil (ke dua), yang dilengkapi alat peledak, juga ditemukan dan dijinakkan," kata dia.

Direktur kesehatan provinsi Mohammad Salem Asgharkhil mengatakan 28 anggota pasukan keamanan yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit.

"Melihat kerusakannya, jumlah korban tewas kemungkinan bertambah dan tim kesehatan kami masih melakukan pencarian korban," kata juru bicara itu kepada Reuters.

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, yang Juru bicara Taliban di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, sebut telah menewaskan atau melukai puluhan orang.

Gerilyawan menggencarkan serangan dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya menggulingkan pemerintah yang didukung Negara Barat dan mengembalikan hukum Islam garis keras versi mereka, bahkan saat pembicaaan dengan Amerika Serikat yang berupaya mengakhiri perang selama 17 tahun dipercepat.

Berada di lokasi yang strategis di sepanjang rute yang menghubungkan Kabul ke bagian selatan, Maidan Wardak menjadi tempat ajang pertunjukkan bom bunuh diri di ibu kota oleh gerilyawan yang mempunyai kendali atas desa-desa pegunungan terdekat.



Credit AntaraNews

 
https://m.antaranews.com/berita/789986/taliban-tewaskan-belasan-pasukan-keamanan-di-pangkalan-militer-afghanistan



Erdogan katakan Turki siap ambil alih Kota Manbij, Suriah


Presiden Turki Tayyip Erdogan. (REUTERS/Umit Bektas)


Istanbul (CB) - Turki siap mengambil alih keamanan di Kota Manbij, Suriah, tempat empat warga Amerika Serikat tewas dalam pengeboman yang diklaim ISIS pekan lalu, kata Presiden Tayyip Erdogan kepada Presiden AS Donald Trump dalam percakapan telepon pada Minggu (20/1), demikian informasi kepresidenan Turki.

Erdogan mengatakan kepada Trump bahwa bom bunuh diri di Manbij, kota di bagian timur-laut Suriah yang dikendalikan militan yang bersekutu dengan pasukan Kurdi dukungan AS, merupakan tindakan provokatif yang berniat mempengaruhi keputusan Trump pada Desember untuk menarik pasukan AS dari Suriah.

Trump mengecam tim keamanannya sendiri dengan keputusan yang mengejutkan pada 19 Desember, terkait penarikan menyeluruh 2.000 pasukan AS dari Suriah, dengan menyatakan kelompok militan ISIS di tempat itu telah dilenyapkan.

Manbij, yang direbut dari ISIS pada 2016 oleh pasukan yang didukung Amerika Serikat , menjadi pusat ketegangan setelah keputusan Trump untuk menarik pasukan AS yang kehadirannya secara efektif menghalangi Turki menyerang pasukan Kurdi.

Manbij dikendalikan Pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Forces (SDF), yang bersekutu dengan YPG Kurdi dukungan AS. Ankara memandang YPG sebagai kelompok teroris sekaligus penerus Partai Pekerja Kurdi atau Kurdistan Workers Party (PKK) terlarang yang dalam puluhan tahun melancarkan pemberontakan separatis di Turki.

Dalam menggambarkan percakapan tersebut, Gedung Putih tidak menyebutkan tawaran Erdogan untuk mengambil alih keamanan di Kota Manbij namun mengatakan keduanya sepakat untuk terus gencar menyelesaikan perundingan mengenai bagian timur laut Suriah untuk kebutuhan keamanan kedua negara.

"Presiden Trump menggarisbawahi pentingnya mengalahkan elemen teroris yang menempel di Suriah", kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam mendeskripsikan percakapan via telepon tersebut.

"Kedua pemimpin sepakat untuk terus melanjutkan perundingan solusi wilayah timur laut Suriah yang mencapai masalah keamanan masing-masing. Mereka juga membahas kepentingan bersama dalam memperluas hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Turki", kata juru bicara.

Trump sebelumnya telah memperingatkan Turki untuk tidak menyerang Kurdi di Suriah dan tampaknya mengancam ekonomi Turki jika seranga itu dilakukan.

Dalam pernyataannya, kepresidenan Turki juga mengatakan bahwa kedua pemimpin telah sepakat untuk mempercepat pembahasan antara kepala staf mereka tentang zona aman di bagian timur laut Suriah.

Pekan lalu, Trump menciptakan zona aman yang disarankan kepadanya, tanpa penjelasan lebih lanjut. SDF mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya siap membantu mewujudkan zona aman, saat meningkatnya kekhawatiran bahwa penarikan pasukan AS akan memberi Turki peluang melakukan kekerasan baru.

Turki ingin zona aman tersebut terbebas dari kelompok Kurdi.


Credit AntaraNews

 https://m.antaranews.com/berita/789967/erdogan-katakan-turki-siap-ambil-alih-kota-manbij-suriah



Suriah Tangkis Serangan 4 Jet Tempur Israel, 7 Rudal Ditembak Jatuh

Pesawat jet tempur F-16 Israel. Foto/REUTERS/Amir Cohen




DAMASKUS - Sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.

Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.


"Empat jet tempur F-16 Israel terbang di atas Laut Mediterania ketika mereka meluncurkan rudal ke Suriah, yang menargetkan bandara internasional, barat daya Damaskus," kata para pejabat militer Moskow.

Sistem pertahanan udara yang digunakan militer Damaskus untuk menangkis serbuan rudal Israel adalah sistem pertahanan Pantsir dan Buk. Belum jelas berapa banyak misil yang ditembakkan empat jet tempur F-16 Israel, namun tujuh di antaranya ditembak jatuh.

Sumber militer Suriah sebelumnya mengatakan tentara pemerintah menggagalkan agresi udara rezim Zionis terhadap negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengonfirmasi serangan udara di dekat bandara."Itu adalah bagian dari kebijakan permanen negara untuk menentang upaya Iran untuk mendapatkan pijakan di Suriah dan untuk melukai orang-orang (yang) berusaha untuk menyakiti kita," katanya, seperti dikutip Haaretz, Senin (21/1/2019).

Pada hari yang sama, tentara Israel mengatakan bahwa sistem pertahanan Iron Dome mereka telah menghalau sebuah roket yang diluncurkan di Dataran Tinggi Golan utara, tanpa menyebutkan dari mana roket itu berasal. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah melakukan beberapa serangan udara di wilayah Suriah dengan klaim menyerang target yang diduga terkait Iran. Tidak semua serangan yang dilaporkan oleh Suriah kemudian dikonfirmasi oleh IDF. Para pejabat di Tel Aviv menuduh Iran menggunakan proksi di tanah Suriah untuk melemahkan keamanan Israel.

Damaskus berulang kali mengecam serangan udara Israel dan menekankan bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran yang merajalela terhadap kedaulatan negaranya. Rusia telah bergabung dengan Suriah dalam mengutuk operasi Israel. Para pejabat kedua negara mengecam serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sebagai tindakan sembrono yang membahayakan penerbangan sipil di daerah tersebut.

Tahun lalu, Damaskus menerima sejumlah sistem pertahanan udara S-300 Rusia, yang dipasok oleh Moskow sebagai tanggapan atas jatuhnya pesawat pengintai Il-20 Rusia di Suriah pada 17 September. Pesawat, dengan 15 prajurit di dalamnya, menjadi korban salah sasaran unit pertahanan udara Suriah yang saat itu sedang merespons serangan jet-jet tempur F-16 Israel.

Moskow dan Damaskus sejatinya sudah lama menyepakati kontrak penjualan S-300. Namun, pasokan sistem rudal itu dibekukan selama bertahun-tahun karena Rusia mempertimbangkan kekhawatiran pihak Israel.



Credit Sindonews.com





https://international.sindonews.com/read/1372153/43/suriah-tangkis-serangan-4-jet-tempur-israel-7-rudal-ditembak-jatuh-1548030254