Eks Kepala Staf Militer Israel Tantang Netanyahu di Pemilu (Reuters/Nir Elias/File Photo)
Jakarta, CB -- Mantan kepala staf militer Israel, Benny Gantz, menjadi salah satu penantang terkuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum yang akan digelar 2019 mendatang.
Sebagai kendaraan, Gantz membentuk Partai Ketangguhan Israel yang baru saja didaftarkan pada Kamis (27/12).
Dalam surat pendaftaran yang dilihat Reuters, partai itu menyebut Israel sebagai "negara Yahudi yang demokratis."
Partai tersebut juga menjanjikan perubahan prioritas keamanan dan ekonomi nasional, tapi tak ada penjelasan lebih lanjut.
Baru saja mendaftar, nama Gantz sudah disebut-sebut bakal jadi penantang terkuat bagi Netanyahu.
Sejumlah
jajak pendapat masih memprediksi Netanyahu akan memenangkan pemilu pada
9 Paril mendatang tersebut dengan partainya, Likud, yang diperkirakan
bakal mengamankan sekitar 30 dari 120 kursi parlemen.
Namun, nama Gantz langsung melesat hingga menempati posisi kedua dengan perolehan sekitar 15 kursi parlemen.
Survei ini sendiri digelar beberapa bulan sebelum pemilu sehingga hasilnya masih dapat terus berubah.
Netanyahu
sendiri kini sedang terseret serentetan kasus korupsi. Meski ia terus
mengaku tak bersalah, kepolisian sudah merekomendasikan dakwaan atas
Netanyahu.
Meski demikian, belum diketahui kapan jaksa agung akan
menjatuhkan dakwaan atau tidak. Jika ya, belum diketahui pula waktu
pasti penjatuhan dakwaan tersebut, sebelum atau sesudah pemilu.
Bagaimana pun, Gantz tetap dianggap sebagai penantang terkuat bagi Netanyahu dengan pengalaman militernya yang panjang.
Gantz
menduduki posisi puncak dalam militer pada 2011, setelah ia melepas
tugas sebagai komandan pasukan garda depan di perbatasan dengan Suriah
dan Libanon, juga atase pertahanan di Washington.
Selama empat tahun menjabat sebagai kepala staf militer, ia bertanggung jawab atas dua perang di Jalur Gaza.
Israel bersumpah akan menggagalkan upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Foto/Istimewa
NEW YORK
- Israel bersumpah akan bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk
menggagalkan permintaan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Ini
adalah sebuah langkah yang akan memberi pengakuan internasional tentang
statsu kenegaraan Palestina.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri
Otoritas Palestina Riyad al-Maliki mengatakan bahwa bulan depan ia akan
mengajukan permintaan ke Dewan Keamanan untuk keanggotaan penuh PBB.
Demikian laporan kantor berita resmi Palestina, Wafa.
"Kami
sedang bersiap untuk menghentikan inisiatif (Palestina)," kata duta
besar Israel untuk PBB Danny Danon dalam sebuah pernyataan.
"Palestina
membayar para teroris dan mendorong kekerasan namun berupaya untuk
menjadi negara anggota PBB," sambungnya seperti dilansir dari AFP, Jumat
(28/12/2018).
Danon menuduh para pemimpin Palestina terlibat
dalam kebijakan destruktif yang telah mendorong serangan teror baru-baru
ini dan mengatakan dia bersiap untuk memblokir inisiatif itu bekerja
sama dengan delegasi Amerika Serikat.
Setiap langkah Palestina
untuk mencari keanggotaan penuh PBB akan menghadapi veto dari Amerika
Serikat di Dewan Keamanan, kata para diplomat.
Di bawah peraturan
PBB, Majelis Umum harus menyetujui setiap permintaan untuk menjadi
negara anggota PBB, tetapi harus terlebih dahulu diajukan ke Dewan
Keamanan.
Untuk memenangkan persetujuan dewan, Palestina harus
mendapatkan sembilan suara dari 15 anggota dan tidak ada veto dari salah
satu dari lima anggota tetap: Inggris, Prancis, China, Rusia dan
Amerika Serikat.
Menteri luar negeri Palestina mengatakan dia
berencana untuk melakukan perjalanan ke New York bulan depan untuk
secara pribadi mengajukan permintaan. Masih belum jelas apakah inisiatif
ini akan dengan cepat berujung voting di Dewan Keamanan.
Para
diplomat PBB mengatakan langkah Palestina untuk mencari keanggotaan
penuh PBB datang ketika Afrika Selatan dan Indonesia, dua pendukung kuat
Palestina, ditetapkan untuk mengambil kursi sebagai anggota Dewan
Keamanan tidak tetap.
Sementara Dewan Keamanan dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bulanan tentang konflik Israel-Palestina pada 22 Januari.
Palestina
diberi status negara pengamat non-anggota PBB pada 2012, sebuah
keputusan yang diambil oleh Majelis Umum di mana tidak ada negara
anggota yang memegang kekuasaan veto.
Amerika Serikat menentang
resolusi itu, sejalan dengan pandangannya sejak lama bahwa seharusnya
tidak ada pengakuan internasional untuk Palestina sampai kemajuan
dicapai dalam upaya perdamaian dengan Israel.
Pandangan
itu telah mengeras di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang
telah memotong bantuan kepada Palestina dan mengakui Yerusalem sebagai
Ibu Kota Israel, mengesampingkan klaim Palestina atas Yerusalem Timur.
Dimintai komentarnya, misi AS untuk PBB mengatakan tidak dapat menanggapi karena penutupan pemerintah AS.
Pemerintahan
Trump sedang bersiap untuk meluncurkan, mungkin pada awal 2019,
proposal perdamaiannya yang banyak ditunggu-tunggu untuk Timur Tengah -
meskipun pemilu Israel yang dijadwalkan pada bulan April sekali lagi
dapat menunda rencana itu.
Sekitar 137 negara dari 193 negara anggota PBB mengakui beberapa bentuk kenegaraan Palestina.
Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sumber: Hamad I Mohammed/Reuters/Aljazeera
CB, Jakarta - Raja Arab
Saudi mengumumkan reshuffle kabinet besar-besaran yang diyakini untuk
memberikan konsolidasi kekuasaan lebih kepada Putra Mahkota Mohammed bin
Salman.
Pembunuhan Jamal Khashoggi dan perang Yaman adalah dua
skandal yang mencoreng citra kerajaan di mata dunia, apalagi setelah MBS
dinilai Senat AS bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi,
yang membuat keretakan hubungan dengan sekutunya Amerika Serikat.
Dalam
laporan The Independent, 28 Desember 2018, Raja Salman memberikan
sejumlah pos kabinet penting, jabatan militer dan gubernur, kepada para
anggota keluarga kerajaan yang loyal kepada Mohammed bin Salman.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud berbincang dengan putranya, Pangeran Mohammed bin Salman. REUTERS
Pengamat
Ali Shihabi, pendiri lembaga studi Arabia Foundation, mengatakan
perombakan ini bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaan Mohammed bin
Salman.
"Bukan hanya kabinet, gubernur baru juga dekat dengan dirinya (MBS)," kata Ali.
"MBS tidak mengambil langkah mundur," kata pengamat lain dari Gulf State Analytics, Cinzia Bianco.
Pangeran MBS tetap menjabat sebagai menteri pertahanan dan akan memimpin urusan politik dan keamanan termasuk pejabat kuncinya.
Salah
satu orang dekat MBS yang mengisi kabinet adalah Pangeran Abdullah bin
Bandar yang kini menjabat Kepala Garda Nasional Saudi dan sejumlah
pangeran dari generasi ketiga yang memiliki visi sama dengan MBS.
Sementara
mantan menteri keuangan Ibrahim al-Assaf yang pernah mewakili Saudi di
forum ekonomi dunia Davos, ditunjuk sebagai menteri luar negeri
menggantikan Adel al-Jubeir. Reshuffle ini diyakini untuk mengubah citra
kerajaan Arab Saudi setelah skandal Khashoggi dan Perang Yaman di mata
dunia, yang mengarah pada sang Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud (REUTERS/Faisal Al Nasser)
Dubai (CB) - Raja Arab Saudi Salman telah mengangkat mantan
menteri keuangan Ibrahim al-Assaf sebagai menteri luar negeri yang baru
dalam perombakan kabinet besar-besaran.
Perombakan juga termasuk perubahan pada jabatan-jabatan kunci keamanan nasional, menurut laporan media negara, Kamis.
Perombakan muncul setelah pemerintah Saudi menghadapi tekanan
bertubi-tubi dari masyarakat internasional terkait pembunuhan wartawan
Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada
Oktober.
Sebagai Menlu yang baru, Assaf menggantikan Adel al-Jubeir.
Raja mengangkat Pangeran Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz untuk
menggantikan Pangeran Miteb bin Abdullah sebagai Kepala Garda Nasional.
Raja Salman juga memerintahkan agar Dewan Politik dan Keamanan Arab Saudi dirombak.
Jenderal Kalid bin Qirar al-Harbi ditunjuk sebagai kepala keamanan umum
sementara Musaed al-Aiban diangkat sebagai penasihat keamanan nasional.
Jerman sebenarnya telah melakukan perekrutan besar-besaran.
REPUBLIKA.CO.ID,
BERLIN -- Angkatan Darat Jerman memutuskan untuk menarik warga negara
lain di semenanjung Eropa lainnya untuk bisa mengisi kekurangan
personil. Menteri Pertahanan Jerman, Ursula Von Der Leyen menjelaskan
rencananya, Jerman akan menarik warga Polandia, Italia dan Romawi untuk
menjadi anggota angkatan darat Jerman.
Angkatan Darat Jerman sebenarnya sudah berupaya untuk bisa
meningkatkan anggotanya dengan melakukan perekrutan besar besaran. Hal
ini dilakukan menyusul pencaplokan Crimea oleh Rusia dari Ukraina pada
tahun 2014. Tahun lalu, Jerman mengatakan akan meningkatkan ukuran
pasukannya menjadi 198.000 tentara aktif pada 2024 dari 179.000.
Dilansir dari Reuters,
Jumat (28/12), tekanan pada Berlin meningkat lagi pada bulan Juli
ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan pada pertemuan puncak NATO
bahwa Washington dapat menarik dukungan untuk aliansi jika Eropa tidak
meningkatkan pengeluaran militer.
"Kementerian Pertahanan
ingin membatasi kelompok calon yang direkrut itu bagi mereka yang telah
tinggal di Jerman selama beberapa tahun dan berbicara bahasa Jerman
dengan lancar," ujar Ursula.
Batasan semacam itu bertujuan
untuk meminimalkan kekhawatiran di antara negara-negara Uni Eropa
lainnya tentang Jerman yang memikat tentara potensial mereka dengan
menawarkan gaji yang lebih baik.
Kementerian itu telah
mengeluarkan atase pertahanan di negara-negara UE lainnya tentang
rencana tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Jerman menargetkan memiliki 21 ribu tentara pada 2025.
CB,
BERLIN -- Kepala pertahanan militer Jerman, Inspektur jenderal Angkatan
Darat Eberhard Zorn mengatakan, Jerman akan merekrut warga Uni Eropa
untuk terlibat dalam militer. Namun, perekrutan itu hanya bagi
orang-orang pilihan untuk mengisi jabatan ahli di Bundeswehr (militer
Jerman).
"Pasukan harus dari segala arah di saat kurangnya personel yang
memenuhi syarat, seperti dokter dan spesialis IT," ujar Jenderal Zorn,
dikutip BBC.
Keputusan rekrutmen ini
diambil setelah Jerman menghapus wajib militer tujuh tahun lalu. Jerman
merekrut tenaga luar untuk meningkatkan personel militernya sebanyak 21
ribu pada 2025.
Ia juga berjanji akan meningkatkan
anggaran pertahanan dari 1,2 persen menjadi 1,5 persen dari produk
domestik bruto (PDB) pada 2024. Kebijakan ini merupakan tanggapan
terhadap kritik dari Presiden AS Donald Trump bahwa anggaran militer
Jerman tidak memenuhi target NATO sebesar 2 persen dari PDB.
Menteri
Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen mengatakan dalam sebuah
wawancara pada Kamis (27/12), ada sekitar 182 ribu tentara berseragam
yang sekarang dipekerjakan oleh militer. Jumlah itu naik sebesar 6.500
tentara dalam dua tahun. Dalam tujuh tahun, jumlahnya akan mencapai 203
ribu.
Dia mengatakan, tentara sekarang terdiri dari 12
persen wanita. Tahun ini saja satu dari tiga orang yang melamar menjadi
perwira adalah wanita.
Surat kabar Funke
melaporkan, Pemerintah Jerman telah berkonsultasi dengan mitranya di Uni
Eropa dan sebagian besar bereaksi dengan hati-hati, terutama di Eropa
Timur.
Di bawah undang-undang pasca-Perang Dunia II,
tentara di militer Jerman haruslah warga negara Jerman. Komisioner
parlemen untuk angkatan bersenjata, Hans-Peter Bartels, mengatakan
perekrutan warga Uni Eropa merupakan normal karena banyak tentara sudah
memiliki kewarganegaraan ganda atau latar belakang imigran. Menurut
Funke, lebih dari 900 warga negara asing sudah dipekerjakan oleh militer
Jerman dalam perang sipil.
Kekurangan militer Jerman sudah
disoroti akhir bulan lalu ketika Kanselir Angela Merkel terbang ke KTT
G20 di Argentina. Ia harus menggunakan pesawat penumpang karena terjadi
kegagalan teknis yang melibatkan salah satu dari dua pesawat militer
jarak jauhnya.
Von der Leyen mengatakan satu atau dua
pesawat militer jarak jauh baru akan dibeli, karena dua pesawat yang ada
telah berusia 18 dan 19 tahun.
Menlu
Jerman, Heiko Maas mengatakan, Berlin akan menentang penyebaran rudal
jarak menengah baru di tanah Eropa, jika akhirnya Perjanjian INF
benar-benar gugur. Foto/Istimewa
BERLIN
- Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, Berlin akan
menentang penyebaran rudal jarak menengah baru di tanah Eropa, jika
akhirnya Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) benar-benar
gugur."Eropa tidak boleh menjadi platform untuk perlombaan senjata.
Penempatan rudal jarak menengah baru akan menghadapi tentangan kuat di
Jerman," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik
pada Kamis (27/12).Dia kemudian menyebut pembangunan kekuatan nuklir
adalah sebuah jawaban yang salah, dengan mengatakan bahwa taktik era
Perang Dingin tidak akan membantu menyelesaikan masalah hari ini.INF
sendiri adalah sebuah perjanjian yang dinegosiasikan oleh Presiden
Amerika Serikat (AS), Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail
Gorbachev dan diratifikasi oleh Senat AS, mengamanatkan penghapusan
persenjataan rudal jarak menengah dari dua kekuatan nuklir terbesar
dunia dan mengurangi kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan nuklir
dalam waktu singkat.Perjanjian itu mengharuskan AS dan Rusia untu tidak
memiliki, memproduksi, atau menguji terbang rudal jelajah darat dengan
kemampuan jangkauan 500 km hingga 5.500 km (310-3.420 mil), atau memiliki atau memproduksi peluncur misil seperti itu.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan akan
memperlihatkan rudal berhulu ledak nuklir hipersonik baru pada tahun
depan. (REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)
Jakarta, CB -- Presiden RusiaVladimir Putin
mengatakan siap mengerahkan rudal berhulu ledak nuklir berkemampuan
hipersonik baru pada tahun depan. Hal itu disampaikan Putin setelah
meninjau uji coba sistem peluru kendali baru Rusia yang disebut
Avangard.
Uji coba itu dilakukan sebelum angkatan bersenjata benar-benar mengerahkan sistem pertahanan tersebut.
"Uji
coba ini, yang baru saja selesai, berakhir dengan keberhasilan penuh,"
ucap Putin dalam sebuah rapat pemerintah di Ibu Kota Moskow pada Kamis
(27/12).
"Mulai tahun depan angkatan bersenjata Rusia akan
memiliki sistem pertahanan strategis antar-benua baru, Avangard. Ini
adalah momen besar dalam sejarah angktan bersenjata dan negara. Rusia
telah memiliki senjata strategis jenis baru."
Dikutip Reuters, Rusia menyatakan sistem rudal baru ini sangat
mudah dikendalikan sehingga memungkinkan menghindari sistem pertahanan
rudal musuh.
Putin dilaporkan menyaksikan uji coba sistem Avangard itu dari gedung Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow.
Melalui pernyataan, Kremlin mengumumkan uji coba sistem pertahanan itu dilakukan di sebuah lokasi di barat daya Rusia.
Moskow
mengklaim sistem peluru kendali itu berhasil mengenai sebuah target
yang terletak di timur jauh Rusia dalam uji coba tersebut.
Selain
Avangard, Putin juga pernah mengumumkan bahwa Rusia memiliki sejumlah
sistem pertahanan baru pada Maret lalu dalam salah satu pidatonya.
Dalam pidatonya saat itu, Putin bahkan mengklaim sistem pertahanan
negaranya tersebut sudah mampu mengenai hampir semua wilayah di dunia
dan menerobos sistem pertahanan anti-rudal Amerika Serikat.
Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Foto: EPA
Langkah Netanyahu adalah bagian dari kampanye awal pada pemilihan Israel.
CB,
YERUSALEM -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO),
Saeb Erekat memberikan tanggapan soal pembangunan permukiman baru di
Tepi Barat. Menurut dia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah
banyak merampas tanah dan sumber daya Palestina untuk kepentingan
ekspansi permukiman kolonial ilegal Israel.
Erekat juga mengingatkan, langkah Netanyahu adalah bagian dari
kampanye awalnya pada pemilihan Israel. Karena itu, Erekat mendesak
Pengadilan Kriminal Internasional untuk mempercepat proses penyelidikan
kejahatan Israel.
"Apa yang kami saksikan dalam pemilihan
Israel sebelumnya adalah perlombaan menghasut yang jelas terhadap
hak-hak rakyat Palestina, kehidupan mereka, tanah, dan sumber daya,
untuk kepentingan proyek pemukiman kolonial Israel dan untuk menenangkan
para pemukimnya," katanya dilansir dari Palestine News Network, Jumat (28/12).
Erekat
mengatakan, tindakan ilegal semacam itu adalah kampanye yang disengaja
untuk menghancurkan solusi dua negara dan untuk mencegah pembentukan
Negara Palestina berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Dunia pun, kata dia, harus bertindak sebelum terlambat.
Ketidakpedulian
dan penghinaan Israel terhadap hukum internasional dan legitimasi,
tambah Erekat, didorong oleh kurangnya akuntabilitas internasional.
Karena itu menurut dia saatnya telah tiba bagi dunia untuk mengakhiri
standar ganda dan memiliki keberanian memenuhi tanggung jawabnya pada
Palestina.
"Tanggung jawab internasional bersama harus
memastikan implementasi UNSC 2334 untuk menuntut pertanggungjawaban
Israel atas kejahatannya yang berkelanjutan terhadap rakyat Palestina,"
ujarnya.
Sebelumnya, media Israel Haaretz
melaporkan, otoritas Israel telah menyetujui pembangunan 1.451 unit
rumah baru di permukiman Tepi Barat. Mereka juga memiliki rencana
lanjutan untuk pembangunan 837 unit tambahan di beberapa permukiman yang
relatif terisolasi.
Dalam laporan itu disebutkan,
subkomite permukiman di Dewan Perencanaan Tertinggi telah membahas
rencana tersebut yakni pada Selasa dan Rabu kemarin, lalu memberikan
persetujuan akhir untuk 30 unit.
Dewan tersebut menyetujui
220 unit rumah di Givat Ze'ev, 180 di Neveh Daniel, 120 di Karmei Tzur,
129 di Avnei Hefetz, 62 di Ma'aleh Mikhmash, 61 di Tzofim, 42 di Alfei
Menashe, 55 di Tomer, 18 di Adora, 18 di Adora , 16 di Metzad dan satu
di Shiloh.
Selain itu, 135 unit rumah telah disetujui untuk
perluasan lingkungan timur pemukiman Tene Omarim, tetapi masih menunggu
persetujuan akhir oleh pengawas lingkungan Administrasi Sipil.
Tiga
belas rencana pembangunan yang sudah memasuki tahap awal perencanaan
telah dikembangkan, termasuk rencana untuk 152 unit di Shavei Shomron,
94 di Haggai, 100 di Halamish, 75 di Shvut Rachel, sebuah lingkungan di
Shiloh yang berfungsi sebagai permukiman terpisah, 98 di dekat Ma'aleh
Amos, 82 di Ofra dan dua di Tzofim.
Warga Tepi Barat Palestina menaiki tangga untuk
menlintasi tembok pemisah yang dipasang Israel untuk shalat jumat di
Kompleks Al Aqsa, Jumat (8/6). Mereka dilarang memasuki Yerusalem
berdasar batas umur minimal yang boleh memasuki Al Aqsa.
Foto: Alaa Badarneh/Antara
Pemerintah Israel disebut setuju pembangunan sebanyak 2.191 unit permukiman baru.
CB,
LONDON -- Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt mendesak
Israel untuk membatalkan pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat.
Menurut Burt, apa yang dilakukan Israel itu tidak bisa diterima dan
mengecewakan.
"Tindakan semacam itu ilegal berdasarkan hukum internasional dan
patut dipertanyakan komitmen Israel terhadap perjanjian perdamaian di
masa depan dengan Palestina. Kami sangat mendesak Israel untuk
menghentikan tindakan seperti itu," kata Burt dilansir Anadolu Agency, Jumat (28/12).
Otoritas
Israel telah menyepakati pembangunan ratusan unit permukiman baru
khusus untuk Yahudi. Total, ada lebih dari 2.000 unit permukiman baru
yang akan dibangun di Givat Zeev di Yerusalem Timur yang diduduki. Hal
ini didasarkan pada LSM HAM Israel Peace Now.
LSM HAM
Israel yang berbasis di Tel Aviv, itu menyatakan pemerintah Israel telah
menyetujui pembangunan sebanyak 2.191 unit permukiman baru di
permukiman Givat Zeev tersebut.
"Sejak awal 2018,
pemerintah telah menyetujui pembangunan ribuan unit pemukiman baru
khusus Yahudi," kata Peace Now dalam sebuah pernyataan, dilansir Anadolu Agency, Jumat (28/12).
Berdasarkan
data pemerintahan Palestina, ada sekitar 640.000 pemukim Yahudi yang
sekarang hidup di 196 permukiman yang dibangun dengan persetujuan
pemerintah Israel. Dan, ada lebih dari 200 pos-pos pemukim di Tepi Barat
dan Yerusalem Timur yang dibangun tanpa persetujuan Palestina.
Untuk
diketahui, hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem
Timur sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua aktivitas
pembangunan permukiman Yahudi di sana sebagai ilegal.
Sebelumnya
Pemerintah Israel memang telah merencanakan pembangunan 1.300 rumah di
Tepi Barat. Proyek tersebut sedang menunggu persetujuan akhir dari
Subkomite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel. Pembangunan
permukiman Israel telah dianggap sebagai penghambat utama perdamaian
antara Israel dan Palestina.
Lantaran permukiman dibangun
di wilayah Palestina yang diduduki, seperti Tepi Barat dan Yerusalem
Timur. Israel pun tak jarang melakukan penggusuran rumah milik penduduk
Palestina guna memuluskan proyek pembangunan permukimannya, dan langkah
ini pun kerap dikecam Otoritas Palestina.
Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania mengunjungi tentara Amerika di Pangkalan Udara al Asad, Irak. Foto/Istimewa
BAGHDAD
- Anggota parlemen Irak menuntut pasukan Amerika Serikat (AS)
meninggalkan negara itu pasca kunjungan mendadak Presiden Donald Trump.
Mereka mengecam kunjungan itu sebagai tindakan arogan dan pelanggaran
kedaulatan.
Kunjungan Trump ke prajurit dan perempuan AS di
Pangkalan Udara al-Asad di Irak barat pada hari Rabu tidak diumumkan dan
menjadi subjek keamanan ekstrem, yang merupakan kunjungn rutin presiden
ke daerah konflik. Tapi itu terjadi pada saat muatan pengaruh asing
telah menjadi isu panas dalam politik Irak, dan itu memicu reaksi keras.
Para
anggota parlemen Irak merasa kesal presiden AS itu pergi tiga jam
setelah dia tiba tanpa bertemu pejabat mana pun, menarik perbandingan
yang tidak menguntungkan untuk pendudukan Irak setelah invasi 2003.
"Trump
perlu mengetahui batasannya. Pendudukan Amerika di Irak sudah
berakhir," kata Sabah al-Saidi, kepala salah satu dari dua blok utama di
parlemen Irak seperti dikutip dari AP, Jumat (28/12/2018).
Trump, al-Saidi menambahkan, telah menyelinap ke Irak, seolah-olah Irak adalah negara bagian Amerika Serikat.
Sementara
Trump tidak bertemu dengan pejabat mana pun, ia berbicara dengan
Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi melalui telepon setelah perbedaan sudut
pandangmengenai pengaturan pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin
yang dibatalkan, menurut ke kantor perdana menteri Irak.
Kunjungan
tersebut dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan untuk
kebijakan Amerika, dengan para pejabat dari kedua kubu politik yang
berbeda di Irak menyerukan pemungutan suara di Parlemen untuk mengusir
pasukan AS dari negara tersebut.
Dalam kunjungan itu, Trump
mengatakan ia tidak memiliki rencana untuk menarik 5.200 tentara di
negara itu. Dia mengatakan Ain al-Asad dapat digunakan untuk serangan
udara AS di Suriah setelah pengumumannya pekan lalu untuk menarik
pasukan dari sana.
Usulan
itu bertentangan dengan sentimen politik Irak saat ini, yang mendukung
klaim kedaulatan atas kebijakan luar negeri dan dalam negeri dan tetap
berada dalam konflik regional.
"Irak seharusnya tidak menjadi
platform bagi Amerika untuk menyelesaikan perhitungan mereka dengan
Rusia atau Iran di kawasan itu," kata Hakim al-Zamili, seorang anggota
parlemen senior di blok Islah al-Saidi di Parlemen.
Pasukan
AS ditempatkan di Irak sebagai bagian dari koalisi melawan kelompok
Negara Islam. Pasukan Amerika mundur dari Irak pada tahun 2011 setelah
menyerang pada tahun 2003 tetapi kembali pada tahun 2014 atas undangan
pemerintah Irak untuk membantu memerangi kelompok jihadis. Kunjungan
Trump adalah yang pertama oleh seorang presiden AS sejak Barack Obama
bertemu dengan Perdana Menteri saat itu Nouri al-Maliki di sebuah
pangkalan AS di luar Baghdad pada tahun 2009.
Namun, setelah
mengalahkan gerilyawan IS di benteng terakhir kota mereka tahun lalu,
para politisi Irak dan para pemimpin milisi bersuara menentang
kelanjutan kehadiran pasukan AS di tanah Irak.
Pendukung ulama
populis Moqtada al-Sadr menang besar dalam pemilihan nasional Mei lalu,
berkampanye pada platform membatasi AS dan menyaingi keterlibatan Iran
dalam urusan Irak. Anggota parlemen Al-Sadr sekarang membentuk inti dari
blok Islah, yang dipimpin oleh al-Saidi di Parlemen.
Blok
saingannya, Binaa, yang diperintahkan oleh para politisi dan pemimpin
milisi yang dekat dengan Iran, juga tidak menyukai AS.
Qais Khazali, kepala milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran yang
berperang melawan IS di Irak utara, berjanji di Twitter bahwa Parlemen
akan memilih untuk mengusir pasukan AS dari Irak, atau milisi akan
memaksa mereka keluar oleh "cara lain."
Khazali dipenjara oleh
pasukan Inggris dan AS dari 2007 hingga 2010 karena mengelola
bagian-bagian pemberontakan Syiah terhadap pendudukan selama tahun-tahun
itu.
"Kunjungan Trump akan menjadi dorongan moral yang besar
bagi partai-partai politik, faksi-faksi bersenjata, dan lainnya yang
menentang kehadiran Amerika di Irak," kata analis politik Irak Ziad
al-Arar.
Namun, AS dan Irak mengembangkan ikatan militer dan
intelijen dalam perang melawan IS, dan mereka terus membayar dividen
dalam operasi melawan militan yang bersembunyi.
Awal bulan ini,
pasukan Irak menyerukan serangan udara oleh pasukan koalisi AS untuk
menghancurkan sebuah terowongan yang digunakan oleh militan IS di
pegunungan Atshanah di Irak utara. Empat militan tewas, menurut koalisi.
"Keberangkatan pasukan AS yang terburu-buru akan membahayakan pengaturan semacam itu," kata analis Irak Hamza Mustafa.
Dan
hubungan antara AS dan Irak melampaui ikatan militer.
Perusahaan-perusahaan AS memiliki kepentingan besar dalam industri
petrokimia Irak, dan para diplomat Amerika sering menjadi perantara
antara elit politik Irak yang terpecah belah.
Politisi Sunni Irak
sebagian besar diam tentang kunjungan presiden, mencerminkan ikatan
yang telah mereka kembangkan dengan AS untuk mengimbangi kekuatan milisi
Iran yang didukung dan didominasi oleh Syiah.
Sekretaris pers
Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan Abdul-Mahdi menerima
undangan Trump ke Gedung Putih selama pembicaraan mereka lewat telepon,
meskipun kantor Perdana Menteri sejauh ini menolak untuk mengkonfirmasi
hal itu.
Turki menilai milisi Kurdi, YPG, perpanjangan tangan dari kelompok teroris PKK. Foto/Istimewa
DAMASKUS
- Para pemimpin Kurdi yang menguasai sebagai besar wilayah utara
mendesak Rusia dan sekutunya, Damaskus, untuk mengirim pasukan dan
melindungi perbatasan dari ancaman serangan Turki. Hal ini dipicu
kekhawatiran mereka dengan keputusan Amerika Serikat (AS) yang
meninggalkan Suriah.
Seruan mereka untuk kembalinya pasukan
pemerintah Suriah ke perbatasan, yang telah dilakukan oleh para pejuang
Kurdi selama bertahun-tahun, menunjukkan kedalaman krisis mereka setelah
keputusan tiba-tiba Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan.
Sementara
sedikit yang berubah di lapangan - pasukan AS masih dikerahkan dan
Trump mengatakan penarikan akan lambat - pejabat Kurdi berjuang untuk
strategi melindungi wilayah mereka dari Turki sebelum Amerika Serikat
pergi.
Pembicaraan dengan Damaskus dan Moskow tampaknya menjadi
fokus bagi kepemimpinan Kurdi. Ketakutan terburuk mereka adalah
terulangnya serangan Turki yang mengusir warga Kurdi dan milisi YPG
keluar dari kota Afrin di barat laut awal tahun ini.
Mereka juga
berusaha meyakinkan negara-negara Barat lainnya untuk mengisi kekosongan
ketika Washington menarik sekitar 2.000 tentara yang kehadirannya di
Suriah utara dan timur telah menghalangi Turki sejauh ini.
Wilayah
yang dipertaruhkan meliputi sekitar seperempat wilayah Suriah, sebagian
besar di sebelah timur Sungai Eufrat, yang dikendalikan oleh Pasukan
Demokratik Suriah (SDF), sebuah kelompok yang didominasi oleh YPG Kurdi.
Wilayah ini berbatasan dengan Irak di timur dan mencakup tiga kota
besar - Qamishli, Hasaka dan Raqqa.
SDF telah menjadi mitra utama
Washington di Suriah dalam pertarungan dengan Negara Islam, tetapi
Turki memandang para pejuang YPG yang membentuk tulang punggungnya
sebagai ancaman dan telah bersumpah untuk menghancurkan mereka.
"Para
pejabat dari Suriah utara, yang pergi ke Moskow pekan lalu, akan segera
melakukan perjalanan lain, berharap Rusia akan mendorong Damaskus untuk
memenuhi tugas kedaulatannya", kata politisi terkemuka Kurdi Aldar
Xelil, dikutip dari Reuters, Jumat (28/12/2018).
"Kontak
kami dengan Rusia, dan rezim, adalah untuk mencari mekanisme yang jelas
untuk melindungi perbatasan utara," jelas Xelil, seorang arsitek
rencana otonomi di Suriah utara.
"Kami ingin Rusia memainkan peran penting untuk mencapai stabilitas," tegasnya.
Presiden
Bashar al-Assad, yang sudah memimpin sebagian besar Suriah dengan
bantuan dari sekutu Iran dan Rusia, telah berjanji untuk memulihkan
wilayah SDF. Wilayah itu, yang kaya akan minyak, air, dan tanah
pertanian, dipandang penting bagi rekonstruksi Suriah.
Meskipun
otonomi yang mereka cari bertentangan dengan Damaskus, pasukan Kurdi
sebagian besar menghindari konflik langsung dengan pemerintah selama
perang, kadang-kadang bahkan melawan musuh bersama. Mereka mengadakan
pembicaraan politik musim panas ini yang tidak berhasil.
Tetapi
dengan posisi negosiasi mereka sangat lemah oleh langkah Trump, pihak
berwenang Kurdi mungkin berpacu dengan waktu untuk memotong kesepakatan
karena Turki mengancam untuk meluncurkan ofensif ke timur Sungai Eufrat.
Turki
memandang YPG sebagai perpanjangan dari gerakan PKK Kurdi yang
terlarang yang telah melancarkan pemberontakan selama 34 tahun di Turki
tenggara. Ankara telah memanfaatkan proksi pemberontak Suriah untuk
membantu memerangi YPG di utara.
Khawatir pengumuman AS dapat
membuka jalan bagi serangan Turki, SDF telah memperingatkan ancaman yang
masih dimiliki oleh Negara Islam. Kelompok ini telah memperingatkan
negara-negara Eropa bahwa para jihadis asing ISIS di penjara bisa
melarikan diri dan kembali melakukan serangan di dalam negeri negara
asalnya.
"Untuk mengusir serangan Turki, kami sedang membahas berbagai opsi. Kami
telah melakukan kontak dengan Rusia, Prancis dan negara-negara Uni
Eropa untuk membantu," kata Badran Jia Kurd, seorang pejabat senior
Kurdi yang pergi ke Moskow minggu lalu untuk melakukan pembicaraan
dengan pejabat kementerian luar negeri Rusia.
"Adalah tanggung
jawab pemerintah Suriah untuk melindungi perbatasan wilayah ini dan ini
sedang dibahas," katanya kepada Reuters.
Dalam serangan terakhir
Turki di Afrin awal tahun ini, SDF merasa dikecewakan oleh Rusia,
percaya bahwa Rusia telah memberikan jaminan bahwa Turki tidak akan
menyerang wilayah tersebut.
Pemberontak Suriah yang didukung
Turki mengatakan mereka telah memobilisasi untuk meluncurkan ofensif
berikutnya, dengan target pertama mereka kota Manbij yang berbatasan
dengan wilayah di bawah kendali mereka.
Pasukan AS masih
berpatroli di dekat Manbij dan sejauh ini tidak ada yang berubah, kata
Sharfan Darwish, juru bicara Dewan Militer Manbij yang beraliansi dengan
SDF yang menguasai kota itu. Tetapi dalam koordinasi dengan dewan,
pemerintah dan Rusia mengirim pasukan di dekat kota pada hari Selasa,
katanya.
Politisi Top Kurdi Suriah Ilham Ahmed, yang mengadakan
pembicaraan dengan Damaskus awal tahun ini, mengatakan kontak dengan
negara tidak pernah berhenti.
"Kami sekarang dalam fase meluncurkan inisiatif baru," katanya pada pertemuan suku di Raqqa, Rabu lalu.
"Kami
akan berusaha dengan segala cara untuk menekan rezim ini guna melakukan
penyelesaian politik sehingga kami menjaga martabat warga Suriah,"
tukasnya.
Jakarta, CB -- Uni Emirat Arabmembuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah
pada Kamis (28/12), menandai dorongan diplomatik untuk Presiden Bashar
al-Assad dari negara Arab sekutu AS yang pernah mendukung pemberontak
melawannya.
UEA mengatakan langkah itu bertujuan untuk
menormalkan hubungan dan untuk mengurangi risiko campur tangan regional
dalam urusan Arab, Suriah.
"Keputusan UEA datang setelah
keyakinan bahwa tahap berikutnya membutuhkan kehadiran Arab dan
komunikasi dengan Suriah," ujar Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash
dalam unggahan di akun Twitter-nya, dikutip dari Reuters, Jumat (28/12).
Pembukaan
kembali kedutaan adalah langkah menuju rehabilitasi hubungan antara
Suriah dengan negara-negara Arab. Keanggotaan Suriah di Liga Arab
ditangguhkan tujuh tahun lalu.
Gargash mengatakan kepada Al Arabiya TV bahwa pendaftaran kembali akan membutuhkan konsensus Arab.
Bendera UEA akhirnya dikibarkan di kedutaan yang ditutup sejak
bulan-bulan awal konflik Suriah hampir delapan tahun lalu. Kementerian
Luar Negeri UEA mengatakan petugas administrasi bertanggung jawab atas
tugasnya pada Kamis.
Robert Ford, yang menjabat sebagai duta
besar AS untuk Suriah ketika pemberontakan terhadap Assad meletus pada
tahun 2011, mengatakan pembukaan kembali kedutaan UEA menunjukkan bahwa
monarki Teluk Muslim Sunni berusaha untuk menggunakan kembali pengaruh
di Suriah untuk menumpulkan bahwa Syiah-nya, musuh yang dipimpin, Iran.
"Saya
pikir mereka berharap bahwa dari waktu ke waktu dengan keterlibatan
kembali secara finansial dan diplomatik dengan Damaskus, mereka dapat
mengurangi pengaruh Iran," kata Ford.
Ford mencatat bahwa UEA
memiliki sektor swasta yang dinamis dengan sumber daya yang jauh lebih
baik daripada Iran untuk berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi
besar-besaran yang diperlukan oleh Suriah.
UEA adalah satu dari beberapa negara kawasan yang mendukung
kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Assad, meskipun perannya
kurang menonjol dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar atau Turki.
Dukungan Emirat telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang menentang
dominasi Islam atas pemberontakan.
Hampir delapan tahun dalam
perang, Assad telah memulihkan kendali atas sebagian besar Suriah dengan
dukungan dari Rusia, Iran, dan kelompok-kelompok Muslim Syiah yang
didukung Iran seperti Hizbullah Libanon.
Kemajuan militernya
meningkat pesat tahun ini dengan kekalahan kantong pemberontak besar
terakhir di dekat Damaskus dan pemulihan wilayah barat daya.
Awal
bulan ini, Presiden Sudan Omar al-Bashir menjadi kepala negara Arab
pertama yang mengunjungi Damaskus sejak awal konflik Suriah, terbang ke
bandara Damaskus.
Perbatasan yang melintasi antara Suriah dan
Yordania, sekutu AS lainnya yang mendukung pemberontak, dibuka kembali
pada Oktober. Sebuah penerbangan penumpang Suriah terbang ke Tunisia
pada hari Kamis untuk pertama kalinya dalam hampir delapan tahun.
Seorang diplomat Arab yang tak ingin diungkap identitasnya
mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa dia percaya sebagian besar
negara Arab ingin Suriah diterima kembali ke Liga Arab, dengan hanya
tiga atau empat negara diperkirakan akan menentangnya.
Senjata,
pelatihan, dan dana dari negara-negara Arab disalurkan ke pemberontak
Suriah melalui program yang diawasi oleh CIA hingga Presiden AS Donald
Trump ditutup tahun lalu. Dalam potensi pengangkatan kembali Assad
sebagai presiden, Trump juga pekan lalu memutuskan untuk menarik pasukan
A.S. yang dikerahkan di Suriah utara dan timur untuk mendukung milisi
pimpinan-Kurdi.
Departemen Luar Negeri AS belum mengomentari
langkah UEA. Kendati demikian, Ford percaya bahwa Washington mungkin
hanya menyetujui karena pemerintahan Trump berkeinginan tak terlibat
banyak lagi.
Pijakan terakhir pemberontak anti-Assad adalah busur wilayah barat laut berbatasan dengan Turki, yang masih mendukung mereka.
Assad telah bersumpah untuk merebut kembali kendali seluruh negara.
Gerakan rompi kuning akan menggelar aksi
protes di Prancis pada akhir pekan ini dan Malam Tahun Baru nanti.
(Reuters/Jean-Paul Pelissier)
Jakarta, CB -- Gerakan rompi kuning akan menggelar aksi protes di Prancispada akhir pekan ini dan Malam Tahun Baru nanti.
"Rompi
kuning masih terus bergerak," ujar Laetitia Dewalle, salah satu juru
bicara gerakan yang sebenarnya tidak memiliki struktur kepemimpinan itu.
Salah
satu perwakilan lainnya, Benjamin Cauchy, mengatakan bahwa rompi kuning
akan turun ke jalan pada Malam Tahun Baru "untuk menunjukkan bahwa
pergerakan mereka tidak akan berhenti pada tahun yang baru nanti."
Cauchy juga mengingatkan bahwa jika konsesi yang ditawarkan Presiden
Emmanuel Macron selama ini tidak berkembang, "kami akan menggelar
pergerakan skala besar pada akhir Januari."
Meski ada rencana aksi rompi kuning ini, pejabat pemerintah kota Paris memastikan kepada AFP bahwa perayaan tahun baru di Champs-Elysees akan tetap digelar.
Puluhan
ribu turis lokal dan mancanegara biasanya berkumpul di kawasan
perbelanjaan yang berakhir di monumen Arc de Triomphe tersebut.
Sejak aksi digelar setiap akhir pekan dari bulan lalu, Champs-Elysees
menjadi pusat pergerakan protes terhadap pemerintahan Macron yang kerap
berujung ricuh.
Aksi protes yang awalnya mengkritik kenaikan
pajak bahan bakar dan peningkatan biaya hidup ini sudah dimulai sejak 17
November dan dengan cepat menyebar berkat media sosial.
Pada
awal bulan ini, protes rompi kuning di Paris berujung kericuhan hebat.
Sebanyak 378 orang ditangkap dan lebih dari 100 orang terluka.
Menanggapi
kerusuhan tersebut, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum 100 euro
(sekitar Rp1,6 juta) mulai tahun depan. Ia juga akan memotong pajak bagi
pensiunan mulai Januari.
Sebagian besar peserta gerakan rompi
kuning menganggap solusi Macron itu tak mengatasi masalah utama dari
keterpurukan ekonomi mereka. Rompi kuning pun bertekad untuk terus
menggelar aksi.
Pejabat Thailand menunjukkan beberapa ganja sebelum
konferensi pers Bangkok, Thailand, Selasa, 25 September 2018. Polisi
Thailand menyerahkan sekitar 100 kilogram ganja yang disita untuk
digunakan dalam penelitian medis. (Foto AP / Sakchai Lalit)
CB, Jakarta - Parlemen
Thailand atau yang dikenal National Legislative Assembly (NLA)
mengesahkan amandemen narkotika untuk melegalkan produksi, impor,
ekspor, kepemilikan dan penggunaan ganja
dan kratom untuk kepentingan medis. Ini menjadikan Thailand sebagai
negara ASEAN pertama yang melegalkan ganja untuk medis, setelah
sebelumnya Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang melegalkan
ganja untuk medis.
Undang-undang sah setelah didukung 166 suara
dengan 13 abstain, menurut laporan Bangkok Post, 27 Desember 2018. Namun
parlemen memutuskan untuk penambahan anggota komisi pengawas narkotika
dari 17 menjadi 25 anggota.
Delapan
anggota tambahan adalah sekretaris tetap untuk sktor pertanian dan
kepala departemen obat-obatan tradisional dan alternatif Thailand,
departemen pekerjaan industri, departemen pelayanan kesehatan,
departemen kesehatan kejiwaan, dewan medis Thailand, dewan medis
tradisional Thailand dan dewan farmasi Thailand.
Pengunjung
menunjukkan kuncup ganja yang dibagikan oleh aktivis Steven Thapelo
Khundu dalam Cannabis Expo (Pameran Ganja) di Pretoria, Afrika Selatan,
13 Desember 2018. REUTERS Siphiwe Sibeko
Undang-undang
yang disahkan akan memberikan wewenang pada komisi pengawas untuk
menyetujui produksi, impor, ekspor serta kepemilikan ganja dan kratom,
yang mengikuti regulasi.
UU mengizinkan penggunaan ganja dan
kratom untuk kepentingan pemerintah dan medis, perawatan pasien, riset
dan pengembangan, pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan industri.
Secara
rinci individu bisa membawa ganja dengan jumlah yang ditentukan untuk
perawatan penyakit dengan resep dokter atau petugas medis sertifisi
setara. Kepemilikan akan terikat pada syarat yang diajukan oleh komisi
pengawasan narkotika.
Individu
yang melanggar bisa dikenakan 5 hingga 15 tahun penjara dan/atau denda 1
juta baht atau sekitar Rp 447 juta, tergantung pada ganja atau kratom
yang dimiliki.Amandemen UU narkotika legalisasi ganja dan kratom ini akan berlaku dan menjadi dalil hukum setelah dirilis resmi oleh media pemerintah.
CB,
SEOUL -- Pesawat jet militer Cina memasuki Zona Pertahanan Udara Korea
Selatan (KADIZ) tanpa pemberitahuan sebanyak tiga kali. Dilansir dari Yonhap, Kamis (27/12) Angkatan Udara Korea Selatan (Korsel) menanggapinya dengan mengejar pesawat-pesawat jet itu.
Pesawat-pesawat Cina memasuki wilayah yang diidentifikasi sebagai
Kadiz pada Kamis (27/12) pukul 10.21 waktu setempat di dekat pulau Jeju
dan Leo. Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel mengatakan pesawat jet milik
Cina itu keluar sekitar satu jam kemudian.
Mereka lalu
masuk lagi ke Kadiz pukul 11.54 dan keluar lagi pada sekitar pukul 14.51
waktu setempat. JCS mengatakan pesawat-pesawat itu kembali masuk pada
pukul 14.14 dan keluar lagi pada pukul 15.00.
Pejabat di
JCS mengatakan pesawat-pesawat itu diyakini pesawat pengintai tipe Y-9.
Angkatan Udara Korsel mengirim pesawat jet untuk melacak pesawat-pesawat
tersebut dan mengirimkan peringatan sebagai langkah 'taktis yang biasa
dilakukan'.
Di hari yang sama Kementerian Pertahanan
Korsel memanggil atase pertahanan kedutaan besar Cina di Korsel. Mereka
mengajukan protes kepada kedutaan besar Cina dan meminta adanya
langkah-langkah tertentu untuk mencegah hal yang sama terulang kembali.
Kementerian
Luar Negeri Korsel juga memanggil pejabat kedutaan besar Cina. Mereka
juga mengungkapkan penyesalan atas kejadian ini dan mendesak pemerintah
Cina untuk mengambil langkah yang tepat.
Pada bulan lalu,
pesawat militer Cina juga memasuki Kadiz. Sudah kedelapan kalinya
pesawat militer Cina memasuki Kadiz pada tahun ini. Sebagian wilayah
Kadiz bertumpang tindih dengan zona pertahanan udara Cina dan Jepang.
Hal itu yang kerap menjadi sumber ketegangan di kawasan Asia Timur.
Pejabat militer Korsel mengatakan pesawat-pesawat Cina itu bertujuan
untuk menguji tanggapan Korsel dan Jepang.
Identifikasi
Zona Pertahanan Udara atau Adiz adalah sebuah wilayah di langit yang
diidentifikasi oleh negara tertentu sebagai batas wilayah pesawat asing
masuk ke wilayah tersebut. Adiz tidak didefinisikan dalam hukum atau
perjanjian internasional apapun.
Jakarta, CB -- Ribuan penerbangan
terpaksa dibatalkan atau ditunda karena badai salju hebat yang menerjang
kawasan tenggara dan barat Amerika Serikat sejak Rabu (26/12) malam.
Reuters melaporkan bahwa secara keseluruhan, lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan sementara 4.200 lainnya ditunda akibat badai ini.
Dari
keseluruhan angka tersebut, hampir 400 penerbangan dibatalkan dari atau
menuju Dallas-Fort Worth International Airport dan ratusan lainnya
ditunda.
Sementara itu, American Airlines melaporkan bahwa seorang penumpang dan
satu awak kabin mengalami cedera lutut dan punggung setelah penerbangan
American Eagle yang dioperasikan oleh Mesa Airlines mengalami turbulensi
di daerah Dallas-Fort Worth.
Lepas landas dario Bandara
Internasional San Luis Potosi, Meksiko, pesawat CRJ-900 yang membawa 74
penumpang dan empat awak itu akhirnya dialihkan ke Austin, Texas.
Armada
itu mendarat dengan aman, kemudian penumpang dan awak kabin yang cedera
mendapatkan perawatan. Mereka kini sudah keluar dari rumah sakit lokal
di Austin.
Di kawasan barat, peringatan badai salju sudah dikeluarkan untuk daerah
Kansas, Nebraska, North Dakota, South Dakota, dan Minnesota.
Seorang
ahli meteorologi dari Badan Cuaca Nasional AS, Marc Chenard, mengatakan
bahwa badai awal ini diperkirakan akan mulai menghantam wilayah tengah
negara tersebut pada akhir pekan ini.
Dalam perjalanannya, badai akan semakin kencang hingga diperkirakan menutupi jalan dengan ketinggian 35 sentimeter.
"Hingga
pagi ini, kita sudah melihat salju setinggi 15-25 sentimeter di
tenggara dan barat dan diperkirakan akan turun salju hingga 15
sentimeter lagi sepanjang hari ini hingga malam. Perjalanan akan
terhambat dengan cuaca dan peringatan badai ini," katanya, Kamis
(27/12).
Ilustrasi penduduk yang terdampak gelombang cuaca panas. (REUTERS/Max Rossi)
Jakarta, CB -- Gelombang cuaca panas dikabarkan menerjang Australia
selepas Natal. Bahkan menurut perkiraan cuaca oleh pemerintah, suhu di
sebagian wilayah Negeri Kanguru nyaris menyentuh 50 derajat Celcius.
Seperti dilansir The Guardian,
Kamis (27/12), menurut Biro Meteorologi dan Perkiraan Cuaca Australia
suhu di wilayah sebelah barat mencapai 49 derajat celcius. Kondisi itu
terjadi di daerah Marble Bar dan Pannawonica, Pilbara. Mereka lantas
menerbitkan peringatan supaya masyarakat waspada dengan kebakaran hutan.
Penduduk juga diminta tidak berkegiatan di luar rumah lantaran gelombang panas itu bisa mempengaruhi kesehatan.
Suhu panas yang tercatat hari ini hanya selisih sedikit dari yang pernah
direkam oleh Australia. Yaitu 50,7 derajat Celcius di Bandara
Oodnadatta pada 1960.
Gelombang panas itu menerpa kawasan barat
dan selatan Australia, serta Negara Bagian New South Wales dan
Queensland. Rata-rata cuaca panas di sana tercatat menyentuh angka 41
sampai 46 derajat Celcius.
Saking panasnya suhu udara, Negara
Bagian Victoria mengerahkan pemadam kebakaran ke pemukiman warga untuk
menyemprotkan air untuk menurunkan suhu lingkungan.
Kepala Dinas Kesehatan New South Wales, Jeremy McAnulty
memperingatkan gelombang panas bisa membuat paru-paru iritasi. Jadi
masyarakat yang mengidap asma dan kondisi paru-paru yang ringkih diminta
waspada.
Diperkirakan gelombang panas akan menyapu Australia hingga Selasa pekan
depan. Terutama di wilayah sebelah barat laut hingga selatan.
Rusia
menuturkan, pihaknya belum mengetahui alasan sebenarnya dibalik
keputusan AS untuk menarik mundur semua pasukan mereka yang berada di
Suriah. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Rusia menuturkan, pihaknya belum mengetahui alasan sebenarnya dibalik
keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menarik
mundur semua pasukan mereka yang berada di Suriah.
Juru bicara
Kementerian Luar Negeri Rusia, Igor Tsarikov mengatakan, bukan hanya
alasan AS menarik pasukan dari Suriah yang masih menjadi misteri. Namun,
rencana masa depan Washington di Timur Tengah juga masih belum
diketahui.
"Kami telah berulang kali menunjukkan bahwa kehadiran
bersenjata tidak sah AS di Suriah adalah hambatan bagi penyelesaian
konflik. Namun, kami masih belum tahu apa-apa tentang alasan keputusan
rencana masa depan AS ini. Langkah pertama ini belum dapat dipecahkan,"
kata Tsarikov, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/12).
Sementara
itu, sebelumnya Rusia juga menuturkan, menyusul pasukan Washington
menarik diri dari Suriah, kendali atas wilayah Suriah yang dikuasai AS
harus diberikan kepada pemerintah Suriah.
Moskow menyebut, sejak
AS mengumumkan mereka akan menarik pasukan dari Suriah, belum ada
informasi tentang kontak yang relevan antara Washington dan Damaskus
mengenai hal ini.
"Muncul
pertanyaan, siapa yang akan menerima kendali atas wilayah Suriah yang
dikuasai AS? Jelas, sesuai dengan hukum internasional dan dengan
mempertimbangkan apa yang telah dilalui Suriah dan rakyatnya, itu
haruslah pemerintah Suriah," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri
Rusia lainnya, Maria Zakharova.
Ketua
Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev
sebut, Trump mencoba bermain dua kaki dengan pertahankan pasukan AS di
Irak. Foto/Reuters
MOSKOW
- Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin
Kosachev menyatakan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencoba
bermain dua kaki dengan mempertahankan pasukan AS di Irak.
"Setelah
menyatakan selama kunjungan mendadak ke Irak bahwa ia berniat untuk
mempertahankan pangkalan militer di negara itu sebagai batu
loncatan untuk tindakan di Suriah, Presiden AS Donald Trump berusaha
untuk memiliki keduanya," kata Kosachev, seperti dilansir Tass pada
Kamis (27/12).
"Di satu sisi, ia masih ingin untuk menunjukkan
niat untuk meninggalkan peran polisi global dengan misi berikutnya di
mana darah orang Amerika tumpah demi sebuah negara, yang sebagian besar
dari mereka tidak dapat temukan di peta. Di sisi lain, Trump tentu perlu
memadamkan Ketidakpuasan di Partai Republik terkait dengan keputusannya
untuk menarik pasukan AS dari Suriah," sambungnya.
Dia ingat
bahwa keputusan Trump untuk menarik keluar pasukan AS dari Suriah
menjadi alasan pengunduran diri Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, yang
menurutnya jauh lebih populer di Washington dibading Trump.
"Saya
percaya bahwa pernyataan itu tidak akan mengubah apa pun dalam situasi
ini. Amerika berada di Irak (tidak seperti di Suriah) dengan alasan yang
agak legal karena mereka mendukung perjuangan pemerintah lokal melawan
gerilyawan," ungkapnya.
Kosachev
menekankan perlunya di semua tingkatan untuk memberi tahu Washington
bahwa tindakan militer di Suriah tanpa persetujuan mandat Dewan Keamanan
(DK) PBB sama dengan intervensi dalam urusan negara berdaulat dan
memenuhi misi seorang polisi global.
