CUPUMA

Selasa, 18 Desember 2018

Siaga Serbuan Ukraina, Rusia Kirim Jet Tempur ke Krimea

Rusia dikabarkan mengirim sekitar satu skadron jet tempur ke Semenanjung Krimea, yang dicaplok dari Ukraina mengantisipasi perang pada akhir Desember ini. (REUTERS/Russian Ministry of Defence/Vadim Grishankin)

Jakarta, CB -- Ketegangan konflik antara Rusia dan Ukraina ternyata masih berlanjut. Negeri Beruang Merah dikabarkan mengirimkan sekitar satu skadron jet tempur ke Semenanjung Krimea, yang dicaplok dari Ukraina empat tahun lalu.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (18/12), kabar pengerahan sejumlah jet tempur itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka menyatakan pesawat tempur yang dikerahkan terdiri dari dua tipe Sukhoi, Su-27 dan Su-30.

Hal itu dilakukan selepas Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menuduh Ukraina akan memerintahkan pasukannya untuk berperang pada akhir tahun ini. Dalih itu yang dipakai untuk mengerahkan jet-jet tempur mereka.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan seluruh jet tempur itu ditempatkan di Lanud Belbek di Semenanjung Krimea, dalam status siaga. Sebelumnya mereka juga dikabarkan sudah mengerahkan pasukan infantri, satuan kendaraan lapis baja, hingga menempatkan rudal-rudal di sejumlah perbatasan dengan Ukraina.

Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan belum berniat memulangkan 24 pelaut dan kapal milik Angkatan Laut Ukraina yang disita dalam insiden di Selat Kirch, Laut Azov, pada 25 November lalu. Dia beralasan kejadian itu masih diselidiki dan menuding Ukraina yang memulai provokasi.

Putin menuding Presiden Ukraina, Petro Poroshenko tidak serius menyelesaikan persoalan ini. Dia menuding Poroshenko sengaja menghasut dan memancing pertikaian, supaya memiliki dalih untuk berperang yang bisa menyebabkan ekonomi mereka semakin memburuk.

Jet tempur Rusia, Sukhoi Su-27. (Norwegian Air Force / SCANPIX / AFP PHOTO)

Hingga saat ini Ukraina memberlakukan status darurat militer selama 30 hari, yang akan berakhir pada 25 Desember, akibat insiden itu. Kedua belah pihak dikabarkan sudah mengirim pasukan dan persenjataan untuk memperkuat wilayah perbatasan. Poroshenko menyatakan kemungkinan mereka akan terlibat perang terbuka. Dia juga sudah meminta bantuan kepada sekutunya di Blok Barat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk menghadapi Rusia.

Pemimpin NATO, Jens Stoltenberg, menuntut Rusia membebaskan kapal dan pelaut Ukraina. PBB sudah meminta kedua belah pihak melakukan perundingan. Namun, situasi tetap tegang dan perang bisa meletup kapan saja.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Rudal Rusia Bicara Konsekuensi AS Keluar dari Perjanjian INF

MOSKOW - Pasukan Rudal Strategis Rusia memperhitungkan konsekuensi penarikan mundur Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Hal itu disampaikan komandan pasukan tersebut, Kolonel Jenderal Sergei Karakaev.

"Dampak dari konsekuensi penarikan AS dari Perjanjian INF, dan penyebaran rudal jarak menengah AS di Eropa serta ancaman baru terhadap keamanan kami terkait dengan ini, tidak diragukan lagi diperhitungkan ketika merencanakan penggunaan tempur Pasukan Rudal Strategis," kata Karakaev kepada surat kabar Krasnaya Zvezda, yang dikutip Sputnik, Senin (17/12/2018).

Dalam kondisi yang sama, dia mencatat bahwa tujuan pencegahan nuklir strategis dari Pasukan Rudal Strategis Rusia akan tetap tidak berubah.

Perjanjian INF ditandatangani pada 1987 antara Uni Soviet dan AS. Setelah Soviet runtuh, Rusia melanjutkan perjanjian tersebut. Perjanjian itu mewajibkan kedua pihak untuk menghancurkan rudal balistik yang jangkauannya berkisar antara 500 dan 5.500 kilometer.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan AS saling tuduh satu sama lain soal pelanggaran perjanjian kontrol senjata nuklir tersebut. Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa Moskow secara ketat mematuhi kewajibannya berdasarkan kontrak kesepakatan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mencatat bahwa Moskow memiliki pertanyaan yang sangat serius mengenai implementasi perjanjian itu dari pihak Amerika Serikat.Pada awal Desember, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan menangguhkan ketaatannya pada Perjanjian INF dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh terhadap perjanjian tersebut.

Moskow telah berulang kali membantah tuduhan AS bahwa Rusia telah melanggar perjanjian INF. Pada gilirannya, Moskow telah mengeluh bahwa peluncur pada sistem pertahanan AS di Eropa dapat menembakkan rudal jelajah pada rentang yang melanggar ketentuan INF.

Credit sindonews.com

Pasukan Rudal Strategis Rusia Dipasok 100 Senjata Baru

MOSKOW - Pasukan Rudal Strategis Rusia akan menerima sekitar 100 senjata baru, termasuk sistem rudal Yars. Hal itu disampaikan komandan pasukan tersebut Kolonel Jenderal Sergei Karakaev.

"Pada akhir tahun ini, direncanakan akan memasok sekitar 100 senjata baru kepada pasukan, termasuk sistem rudal Yars dari stasioner hingga penyebaran mobile," kata Karakaev kepada surat kabar Krasnaya Zvezda dalam sebuah wawancara.

Karakaev mengatakan pada tahun 2021, divisi Uzhur menjadi yang pertama di Rusia yang dipersenjatai kembali dengan rudal balistik antar-benua Sarmat yang baru.

"Dalam kerangka kerja program persenjataan negara, industri Rusia bekerja pada penciptaan Sarmat, sebuah kompleks rudal berbasis new-mine dengan misil berat propelan cair. Melengkapi pasukan dengan kompleks rudal ini direncanakan akan dimulai pada 2021 di resimen rudal dari divisi Uzhur, yang sekarang dipersenjatai dengan pendahulu Sarmat—kompleks rudal Voevoda," ujarnya.

"Tes-tes pop-up rudal (Sarmat) telah berhasil diselesaikan. Infrastruktur untuk tes penerbangan di kosmodrom Plesetsk secara aktif sedang dibuat. Dalam waktu dekat, tes penerbangan kompleks akan dimulai, implementasi yang sukses akan memungkinkan mulai produksi massal komponennya," papar Karakaev, yang dilansir Sputnik, Senin (17/12/2018).

Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia juga mengatakan bahwa pada tahun 2019, divisi Dombarovsky akan menjadi yang pertama di Rusia yang dipersenjatai dengan sistem rudal hipersonik Avangard yang baru.

"Saat ini, NPO Mashinostroyeniya telah memulai produksi serial kompleks rudal Avangard baru dengan peralatan tempur hipersonik. Sistem pertama direncanakan untuk beroperasi di resimen rudal divisi Dombarovsky tahun depan," kata Karakaev.

Credit sindonews.com

62 Orang Tewas Akibat Serangan AS Berangus al-Shabab di Somalia

Ratusan orang melihat jenazah terduga pelaku penyerangan Universitas Garissa di Kenya, 4 April 2015. Serangan milisi Al-Shabab menewaskan setidaknya 147 orang dan 79 lainnya luka-luka. REUTERS/Goran Tomasevic

CB, Jakarta - Pasukan Amerika Serikat melakukan 6 serangan udara dalam dua hari di Somalia untuk memberangus kelompok milisi al-Shabab yang menewaskan 62 orang.
Menurut laporan South China Morning Post yang mengutip AFP, Selasa, 18 Desember 2018, sebanyak empat serangan udara beruntun angkatan udara AS pada hari Sabtu, 15 Desember, menewaskan 34 milisi. Dua serangan beruntun pada keesokan hari, menewaskan 28 orang.

Serangan beruntun angkatan udara AS ditujukan ke wilayah selatan ibukota Somalia, Mogadishu. Ini merupakan wilayah paling mematikan sejak November 2018 ketika pasukan AS membunuh 100 milisi al-Shabab.

"Serangan dilakukan dengan mitra kami Somalia untuk mencegah teroris menggunakan area terpencil ini sebagai markas aman mereka untuk merancang, memerintahkan, dan menginspirasi dan merekrut untuk serangan berikutnya," ujar Kolonel Rob Manning, juru bicara Pentagon.
Manning menegaskan, dalam rangkaian serangan itu tidak ada warga sipil terbunuh atau terluka.

Sepanjang tahun 2018, Pentagon telah memerintahkan 45 serangan terhadap milisi al-Shabab atau lebih banyak dibanding tahun 2917, yakni 35 serangan.Menurut Manning, peningkatan jumlah serangan menjadi lebih efesien untuk memberangus organisasi teroris.
Pasukan Amerika merupakan mitra African Union Mission to Somalia dan pasukan keamanan nasional Somalia dalam operasi-operasi memberangus terorisme.

Operasi bersama berlangsung beberapa kali termasuk serangan drone ke kamp pelatihan milisi Shabab di Somalia.Pentagon mendata jumlah milisi al-Shabab pada Agustus antara 3 ribu hingga 7 ribu milisi dan 70 hingga 250 milisi ISIS Somalia berada di Horn.

Credit tempo.co

Kanada berusaha keluar dari kesepakatan persenjataan dengan Saudi

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menjawab pertanyaan dari media di Montreal, Quebec, Kanada, Rabu (8/8/2018). (REUTERS/Christinne Muschi/cfo/18)

Ottawa, Kanada (CB) - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dalam wawancara yang ditayangkan pada Minggu, mengatakan bahwa, untuk pertama kali, pemerintah Liberal-nya berusaha keluar dari kesepakatan persenjataan, bernilai miliaran dolar AS, dengan Arab Saudi.

Pernyataan itu menunjukkan nada mengeras Trudeau, yang sebelumnya menyatakan akan ada hukuman besar bagi pembatalan perjanjian 13 miliar dolar untuk kendaraan lapis baja buatan General Dynamics Corp cabang Kanada.

Pada bulan lalu, Trudeau menyatakan Kanada dapat membekukan izin ekspor terkait jika tersimpulkan bahwa senjata itu disalahgunakan.

"Kami mengkaji izin ekspor untuk mencoba dan melihat apakah ada cara untuk tidak lagi menjual kendaraan-kendaraan ini ke Arab Saudi," kata Trudeau kepada CTV tanpa merinci.

Lawan politiknya, dengan mengutip pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dan keterlibatan Arab Saudi dalam perang Yaman, bersikeras bahwa Trudeau harus mengakhiri kesepakatan General Dynamics itu, yang dirundingkan pemerintah Konservatif sebelumnya.

Hubungan Ottawa dengan Riyadh tegang sejak sengketa diplomatik atas hak asasi manusia pada awal tahun ini.

Ottawa menyatakan terus berembuk dengan sekutu-sekutunyanya tentang langkah apa yang perluu diambil sesudah Khashoggi terbunuh di dalam Konsulat Saudi di Istanbul.

"Pembunuhan wartawan betul-betul tidak dapat diterima dan itu sebabnya Kanada sejak awal menuntut jawaban dan penyelesaiannya," demikian Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Credit antaranews.com

Bashir, Pemimpin Arab Pertama yang Kunjungi Suriah sejak Perang Pecah

DAMASKUS - Presiden Sudan Omar al-Bashir menjadi pemimpin Liga Arab pertama yang mengunjungi Suriah sejak perang dimulai hampir delapan tahun lalu.

Kantor berita pemerintah Damaskus, SANA, melaporkan al-Bashir disambut Presiden Suriah Bashar al-Assad saat tiba di bandara Damaskus hari Minggu. Mereka kemudian menuju ke istana presiden.

"Kedua pemimpin membahas hubungan bilateral serta situasi dan krisis yang dihadapi oleh banyak negara Arab," kata kepresidenan Suriah, dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Senin (17/12/2018).

Foto-foto yang dirilis SANA menunjukkan kedua pemimpin berjabat tangan di bandara, tepatnya di depan jet Rusia yang membawa presiden Sudan ke Suriah. Rusia, sekutu penting Assad, mengoperasikan sebuah pangkalan di Latakia.

Al-Bashir dalam pertemuannya dengan Assad berharap Suriah akan memulihkan peran pentingnya di kawasan Arab sesegera mungkin. Dia juga menegaskan kesiapan Sudan untuk menyediakan semua yang dapat mendukung integritas teritorial Suriah.

Sedangkan Assad berterima kasih kepada al-Bashir atas kunjungannya. Menurut Assad, kunjungan tersebut akan memberikan momentum yang kuat untuk memulihkan hubungan antara kedua negara.

Suriah diusir dari Liga Arab yang beranggotakan 22 negara setelah perang sipil pecah pada 2011. Negara-negara Arab telah mengutuk Assad atas tuduhan menggunakan kekuatan militer yang luar biasa dan gagal bernegosiasi dengan kubu oposisi.

Rezim Assad sempat kerepotan saat menghadapi perang sipil yang diperparah dengan munculnya kelompok ekstremis ISIS. Namun, dengan bantuan Rusia, Iran serta milisi pro-Assad lainnya, pasukan Suriah meraih banyak kemenangan.

Pada bulan Oktober, Assad mengatakan kepada surat kabar Kuwait bahwa Suriah telah mencapai "pemahaman utama" dengan negara-negara Arab setelah bertahun-tahun terlibat permusuhan. Dia tidak menyebutkan negara-negara Arab tersebut dalam wawancara. Namun, dia mengatakan bahwa para delegasi Arab dan Barat telah mulai mengunjungi Suriah untuk mempersiapkan pembukaan kembali diplomatik dan misi lainnya.

Hanya seminggu sebelum itu, menteri luar negeri Bahrain mengejutkan para pengamat karena merangkul menteri luar negeri Suriah di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York. Pertemuan hangat itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah beberapa negara Teluk—sebagian besar dari mereka adalah musuh sekutu Assad, Iran—sedang mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Suriah.

Yordania juga membuka kembali penyeberangan Nassib ke Suriah pada bulan Oktober. Sedangkan Israel telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan dengan pemerintah Assad, termasuk membuka persimpangan di dekat Quneitra di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Persimpangan itu dibuka kembali pada bulan Oktober di bawah pengawasan militer Rusia.

Sementara itu, Turki yang merupakan pendukung utama oposisi Suriah mengatakan siap untuk berhubungan dengan Damaskus jika pemerintah Assad mengadakan dan memenangkan pemilu yang bebas dan adil.

"Jika itu adalah pemilihan demokratis, dan jika itu adalah yang kredibel maka setiap orang harus mempertimbangkan (bekerja dengan dia)," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Forum Doha, ketika ditanya apakah Turki akan bekerja dengan Assad atau tidak.

"Pada akhirnya, rakyat Suriah harus memutuskan siapa yang akan memerintah negara itu setelah pemilu tersebut," ujar Cavusoglu.

Nader Hashemi, direktur Pusat Studi Timur Tengah di University of Denver, mengatakan negara-negara Arab berusaha untuk memainkan peran dalam rekonstruksi Suriah.

"Saya pikir mereka mencoba, mungkin, mengusir Assad dari aliansinya dengan Iran," katanya kepada Al Jazeera.

"Prioritas nomor satu untuk rezim Assad hari ini, setelah menghancurkan semua penentangan terhadap pemerintahannya adalah rekonstruksi ekonomi. Barat tidak akan berinvestasi dalam rekonstruksi ekonomi tetapi ada negara Arab yang sangat kaya yang memang memiliki sumber daya keuangan, jadi saya menduga bagian dari agenda di sini adalah untuk melihat apakah Bashar al-Assad dapat dipengaruhi secara finansial dengan bantuan rekonstruksi sebagai ganti melemahnya aliansinya dengan Iran," imbuh dia.

Perang jangka panjang Suriah telah menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa jutaan orang melarikan diri dari rumah mereka.

Sekadar diketahui, Presiden Sudan Omar al-Bashir telah menjadi pemimpin di negaranya sejak 1989 dan dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Belanda untuk menghadapi tuduhan kejahatan perang yang berasal dari konflik di negaranya sendiri.

Credit sindonews.com

Hekmatyar minta Taliban bergabung dalam pemilihan umum mendatang

Seorang pria berjalan dengan dua keledai yang membawa kotak suara dan perlengkapan pemilu lainnya yang tidak dapat dibawa ke pos pemungutan suara melalui kendaraan bermotor di Shutul, Provinsi Panjshir, Afghanistan, pada pemilu sebelumnya. (REUTERS/Omar Sobhani)

Kabul, Afghanistan, (CB) - Gulbuddin Hekmatyar, pemimpin faksi Hezb-e-Islami di Afghanistan, pada Ahad (16/12) mendesak Taliban agar bergabung dengan dia dalam pemilihan presiden mendatang di negara yang dicabik pertempuran itu.

Pemungutan suara bersejarah dalam pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung pada April tahun depan, dan Presiden saat ini Mohammad Ashraf Ghani menjadi calon utama.

Ketika berbicara dalam satu taklimat di markas partainya di Kabul, Hekmatyar mengatakan Taliban telah didekati oleh partainya untuk ikut dalam proses pemungutan suara dalam satu landasan.

Ia juga berikrar mengenai bagian yang adil di dalam pemerintah masa depan di Kabul buat anggota Taliban.

Sejauh ini Taliban tidak menanggapi pernyataan Hekmatyar, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Namun, Taliban dilaporan telah meminta perunding utama perdamaian AS, Zalmay Khalilzad, untuk menunda pemungutan suara pada April, kata lembaga penyiaran lokal Radio Azadi.

Dalam diplomasi ulang-alik yang diperluas, Khalilzad dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Pakistan di Islamabad, Pakistan, pada Senin untuk mendorong penyelesaian damai bagi perang Afghanistan.

Hekmatyar juga mengecam pemilihan anggota Parlemen di Afghanistan pada Oktober sebagai "secara sistematis direkayasa dan dicurangi". Ia menyeru Pemerintah di Kabul agar menolak semua pemungutan suara tanpa pengabsahan biometrik para pemilih.

Pada awal tahun ini, Hekmatyar --mantan pemimpin Mujahidin Afghanistan-- melontarkan gagasan mengenai penetapan "zona aman" buat Taliban dalam upaya mendorong anggota faksi itu untuk bergabung dalam proses perdamaian.

Namun Zabihullah Mujahed, Juru Bicara Taliban, telah mencap gagasan tersebut sebagai "tindakan yang praktis memecah Afghanistan".

Pada Juni 2017, setelah ia kembali dari pengasingan selama 20 tahun, Hekmatyar kembali menegaskan dukungannya buat pemerintah di Kabul, yang dipimpin oleh Presiden Mohammad Ashraf Ghani. Hekmatyar bersama Ashraf Ghani menandatangani kesepakatan perdamaian pada September 2016.

Tokoh yang berusia 70 tahun tersebut kini tinggal di sebelah markas partai politiknya di pusat Kota Kabul, dan telah berjanji pada sejumlah kesempatan untuk menjadi penengah antara Taliban dan pemerintah.

Credit antaranews.com

150 Milisi Houthi Dilaporkan Tewas

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Foto: Reuters

Negosiasi perdamaian di Yaman belum menghentikan pertempuran.

CB, SANAA -- Sedikitnya 150 petempur Al-Houthi tewas atau cedera dalam bentrokan di Provinsi Al-Hudaydah, Yaman Barat.

Menurut jejaring berita yang memiliki hubungan dengan militer, pasukan Yaman mematahkan satu serangan gerilyawan Al-Houthi di Kabupaten Ad-Durayhimi di bagian selatan Al-Hudaydah. Selama bentrokan tersebut, sebanyak 150 petempur Al-Houthi dinetralkan.

Juru bicara Al-Houthi belum bisa dimintai komentar mengenai pernyataan militer Yaman yang didukung Saudi.

Kendati kesepakatan gencatan senjata dicapai pekan lalu di Swedia, Al-Hudaydah terus menyaksikan bentrokan sporadis antara pasukan pemerintah dan gerilyawan Al-Houthi.

"Gencatan senjata tersebut diharapkan sepenuhnya berlaku di provinsi itu pada Senin malam, demikian isi ketentuan dalam kesepakatan tersebut," sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu Senin.

Kesepakatan itu menyerukan penarikan semua kelompok bersenjata dari Al-Hudaydah dan pelabuhan strategisnya.

Dalam peristiwa terpisah, seorang komandan senior militer Yaman tewas dalam satu serangan mortir oleh gerilyawan Al-Houthi di sebelah timur Ibu Kota Yaman, Sana'a, kata seorang juru bicara pada Senin.

Brigadir Jenderal Taher Hamid Ash-Sharabi tewas ketika satu bom menghantam Kabupaten Nahm, sebelah timur Sana'a. Belum ada komentar dari kelompok Syiah Al-Houthi mengenai laporan itu.

Nahm telah menjadi ajang bentrokan yang kadang-kala terjadi antara pasukan pemerintah dan gerilyawan Al-Houthi selama lebih dari dua tahun sampai saat ini. Selama bentrokan tersebut, ratusan orang tewas.

Yaman terjerumus ke dalam perang saudara pada 2014, ketika gerilyawan Al-Houthi menguasai sebagian besar wilayah negeri itu, termasuk Sana'a, sehingga memaksa pemerintah mengungsi ke Arab Saudi.

Setahun kemudian, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya melancarkan serangan besar udara dengan tujuan memutar-balikkan perolehan kelompok gerilyawan Al-Houthi.

Meskipun koalisi pimpinan Arab Saudi telah meraih kembali sebagian wilayah dari gerilyawan Al-Houthi, kelompok Syiah dukungan Iran itu tetap berada di Sana'a dan beberapa wilayah lain negeri tersebut.

Credit republika.co.id

Rudal Anti-Tank Hamas Hancurkan Bus Militer Israel, Ini Jawaban IDF

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merilis laporan tinjauan tentang insiden hancurnya bus militer akibat tembakan rudal anti-tank Hamas dari wilayah Gaza, Palestina, 12 November lalu. Laporan itu menyimpulkan bahwa para perwira IDF teledor.

Para perwira militer Tel Aviv dinyatakan gagal melakukan pecegahan serangan musuh. Insiden yang membuat malu Israel itu menuai kecaman para pejabat. Namun, tidak ada perwira yang dipecat.

Laporan "After Action Review" dirilis IDF hari Senin kemarin. Laporan itu menganalisa serangan rudal anti-tank terpandu oleh Hamas terhadap bus militer Tel Aviv pada saat meningkatnya eskalasi kekerasan di perbatasan. Rudal anti-tank itu dilaporkan buatan Rusia.

Satu tentara yang berdiri di luar bus ketika ledakan hebat terjadi mengalami luka parah. Serangan itu bagian dari sekitar 500 rudal yang diluncurkan dari Gaza.

IDF menyatakan militer beruntung, karena bus yang dihantam rudal anti-tank Hamas itu sebelumnya penuh dengan para tentara. Versi Hamas kala itu, bus yang dihantam terdapat puluhan tentara rezim Zionis.

Pejabat Brigade Regional Gaza Utara, Kolonel Avi Rosenfeld mengatakan untuk sementara tidak ada perwira militer yang dipecat dari posisi mereka. Dua komandan kompi lainnya, kata dia, menerima kecaman resmi sebagai akibat dari temuan dalam tinjuan.

"Ada celah-celah operasional ditemukan dalam tindakan pasukan mengenai komando dan kontrol, isolasi wilayah dan disklinasi operasional," kata IDF dalam sebuah pernyataan terkait laporan tinjuan tersebut, seperti dikutip dari i24news.tv, Selasa (18/12/2018).

Salah satu kegagalan yang disebutkan dalam pernyataan IDF menjelaskan bahwa bus bersama dengan personil tentara yang tidak sah lainnya diizinkan untuk menghindari penghadang jalan yang didirikan, menempatkan mereka dalam pantauan rudal-rudal Gaza.

Sebuah video yang di-posting oleh Hamas setelah serangan itu menunjukkan kelompok itu mengamati pasukan dan kendaraan militer yang melewati area itu dalam persiapan nyata untuk serangan mendadak.

“Mengapa anak saya ada di sana? Saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan di perbatasan," kata ayah dari tentara IDF yang terluka kepada Hadashot.

"Mereka membawanya ke perbatasan dan membariskan mereka seperti bebek," ujarnya yang menyalahkan IDF.

Militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menerapkan pelajaran yang didapat."Divisi Gaza menyelesaikan rencana yang diperbarui untuk mengisolasi area divisi selama waktu darurat setelah penyelidikan," imbuh pernyataan IDF.

Credit sindonews.com

TIPH: Israel Langgar HAM di Hebron Berulang Kali

Seorang warga melintasi pertokoan di Hebron, Tepi Barat, Palestina.

Foto: ABED AL HASHLAMOUN/EPA-EFE

Laporan ini mengafirmasi status Hebron sebagai kota yang dijajah Israel.

CB, TELAVIV--Gugus tugas internasional yang didirikan dua dekade lalu untuk memantau perjanjian antara Palestina dan Israel di Hebron, The Temporary International Presence in Hebron (TIPH) mengeluarkan laporan lengkap tentang pelanggaran Israel di kota Tepi Barat tersebut.

Dilansir dari Haaretz, Senin (17/12), ini pertama kalinya laporan TIPH diungkapkan kepada media.

"Hak asasi manusia telah dilanggar secara teratur dan lebih dan lebih parah lagi bagi warga Palestina di Hebron, dan terutama yang hidup di H2 (wilayah pemukiman Israel), terkait kurangnya kebebasan dalam bergerak dan hak beribadah," kata seorang diplomat yang telah melihat laporan tersebut.

TIPH yang sudah lama dianggap tidak memiliki kekuatan ini melaporkan rahasia yang menyebutkan begitu banyak pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan Israel.

Laporan ini mengonfirmasi status Hebron sebagai kota yang diokupasi warga dan militer Israel. Gugus tugas yang didirikan untuk menjamin keamanan warga Palestina tersebut memperingatkan Hebron semakin terpecah karena tindakan pemerintah dan warga Israel.

Menurut laporan tersebut, Israel jelas-jelas telah melakukan 'pelanggaran berat dan dilakukan secara teratur' dalam memberikan hak untuk tidak didiskriminasi serta kewajiban melindungi seluruh populasi yang hidup dalam pendudukan tersebut dari deportasi.

Pemukiman Israel di Hebron telah melanggar hukum internasional. Warga Israel yang tinggal di wilayah yang dikuasai negara mereka selalu menyulitkan warga Palestina yang juga tinggal di sana.

TIPH didirikan pada 1997 sebagai bagian dari 'Protokol Hebron' yang tercantum dalam Perjanjian Oslo. Dalam perjanjian tersebut Israel diizinkan untuk mengirimkan tentara mereka ke bagian kota yang masih mereka kuasai.

Lalu dalam Memorandum Sungai Wye yang ditanda tangani Benjamin Netanyahu dan Pemimpin PLO saat itu Yasser Arafat mengizinkan Israel menambah jumlah pasukan mereka di sana.

Beberapa sumber mengutarakan kekhawatiran mereka dalam publikasi laporan rahasia ini. Mereka takut Israel menolak untuk memperbarui mandat TIPH untuk beroperasi di Hebron. Mandat TIPH ini dilakukan setiap enam bulan sekali.

Selama kunjungannya ke Paris pada November lalu Netanyahu mengatakan ia akan kembali mempertimbangkan mandat TIPH ini pada Desember. Tekanan kelompok sayap-kanan terhadap Netanyahu untuk membantalkan mandat pemantauan ini semakin kuat. Beberapa bulan terakir TIPH sudah menjadi pusat perhatian dalam arti yang negatif.

Hal ini menyusul dua kejadian yang melibatkan dua pegawai TIPH. Menurut polisi salah seorang pegawai TIPH terekam kamera sedang membocorkan ban kendaraan milik pemukim Israel di kota tersebut.

Pegawai lainnya dari Swiss dideportasi dari Israel setelah menampar seorang anak pemukim Israel. Setelah dua kejadian tersebut Netanyahu memanggil kepala gugus tugas tersebut pada bulan Juli lalu.

Laporan sepanjang hampir seratus halaman itu dibuat sebagai ulang tahun TIPH yang ke-20. Gugus tugas internasional ini didirikan setelah teroris Yahudi radikal Baruch Goldstein melakukan penembakan massal dalam Al-Haram Al-Ibrahimi atau Gua Makhpela yang menewaskan 29 jiwa dan melukai lebih dari 125 orang lainnya pada Februari 1994.

Anggota gugus tugas ini sebanyak 64 orang dari lima negara; Italia, Norwegia, Swedia, Swiss dan Turki, sebelumnya ada Denmark tapi mereka menarik diri.

TIPH hanya memberi laporan kepada negara-negara yang berkontribusi, ke Palestina dan Israel dan mereka tidak membagikan laporan mereka kepada publik.

Credit republika.co.id

Kenapa Israel Kecewa Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat?

CB, Jakarta - Ketua Parlemen Israel (Knesset) Yuli Edelstein kecewa dengan keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Edelstein menganggap keputusan Australia itu setengah-setengah.
"Kami mengharapkan lebih dari negara sahabat kami Australia," kata Edelstein kepada Army Radio, dikutip Times of Israel, 18 Desember 2018.

Kekecewaan Edelstein sehari pasca-pengumuman PM Australia Scott Morrison yang mengakui Yerusalem Barat, wilayah Yerusalem yang dikuasai Israel sebelum Juni 1967, sebagai ibu kota Israel. Namun Australia juga menyampaikan dukungan kepada klaim Palestina atas Yerusalem Timur.

PM Australia, Scott Morrison, menuding Partai Buruh berperilaku anti-semit terkait isu pemindahan kedubes ke Yerusalem. Flipboard
"Saya pikir itu bukan hanya tidak bermanfaat untuk stabilitas di kawasan itu (Yerusalem) tapi juga secara tidak langsung membuat memicu kekerasan dari rakyat Palestina dan mimpi mereka yang tidak realistis," kata Edelstein.
Edelstein juga mengatakan tidak dapat memahami keputusan Australia.
"Sangat sulit dimengerti...Seluruh Yerusalem adalah ibu kota abadi kami, bukan hanya separuh," kata Edelstein.

Israel menganeksasi Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan mengklaim seluruh kota adalah ibu kotanya. Namun Palestina mengklaim Yerusalem Timur seharusnya menjadi ibu kota Palestina."(Keputusan Australia) telah memundurkan kemajuan kami sejak tahun-tahun sebelumya, tahun-tahun di mana dunia berupaya memberikan solusi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab seperti Otoritas Palestina dan PLO dan tidak ada yang terealisasi," tegas Edelstein, dikutip dari Haaretz. Edelstain merujuk pada perjanjian damai Olso tahun 1993 yang setuju pendirian Otoritas Palestina.

Situasi di Yerusalem Barat. [REUTERS]

Pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel tampaknya menjadi blunder bagi Israel, sebab Australia juga menyatakan dukungan atas solusi dua negara.
Dilansir dari The Independent, solusi dua negara adalah pembagian teritori yang disengketakan pada 1947, ketika PBB mengusulkan pembentukan negara Palestina di sebelah barat sungai Yordan. Ini berarti Israel akan kehilangan Yerusalem Timur yang dicaploknya pada perang 1967.

Sejak Yasser Arafat, Palestina sendiri ingin sengketa dengan Israel diselesaikan berdasarkan solusi dua negara, yang ditolak oleh Israel. Pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel bersamaan dengan dukungan Australia atas solusi dua negara berarti Australia mengakui klaim Palestina atas Yerusalem Timur.

Credit tempo.co

OKI Sebut Keputusan Australia Atas Yerusalem Langgar Resolusi PBB

Konferensi Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) soal minoritas muslim Rohingya di Myanmar, di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Januari 2017. Kemlu RI

CB, Jakarta - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyebut keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel adalah pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Dalam pernyataan tertulis pada Minggu, yang dilaporkan dari Yeni Safak, 18 Desember 2018, OKI menolak seluruh upaya yang bisa merugikan status hukum kota dan menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada 1967.

OKI meminta Australia menghormati resolusi internasional dan meninjau ulang keputusannya.

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu, 14 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan Australia dan menyebutnya melanggar resolusi internasional.
"Keputusan Australia menyakiti rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem," kata PNC.

Sementara PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan tidak ada negara yang bisa memutuskan Yerusalem menjadi ibu kota Israel atau membaginya, menurut laporan New Straits Times.

Taman Nasional Kota David di Yerusalem [Sputniknews]

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, Sabtu kemarin mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, namun tidak akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv sampai situasi yang memungkinkan. Australia juga menyatakan dukungan klaim Palestina atas Yerusalem Timur.
Namun Ketua Parlemen Israel (Knesset) Yuli Edelstein tidak puas dengan keputusan Australia yang dinilai setengah-setengah.

"Saya tidak paham keputusan Australia...seluruh Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel," kata Edelstein, yang dikutip dari The Jerusalem Post.
Yerusalem masih menjadi sengketa utama antara Palestina dan Israel selama konflik puluhan tahun. Palestina mengharapkan Yerusalem Timur, yang dicaplok oleh Israel pada 1967, sebagai ibu kota mereka. Sementara Israel mengklaim bahwa seluruh Yerusalem adalah milik Israel.

Credit tempo.co

OKI Desak Australia Tinjau Ulang Keputusan Soal Yerusalem

RIYADH - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendesak Australia untuk meninjau ulang keputusan untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. OKI menyebut keputusan Australia itu sebagai langkah ilegal.Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Pengumuman ini muncul di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.Dalam sebuah pernyataan tertulis OKI menegaskan menolak semua upaya yang akan merugikan status hukum kota itu. Mereka menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967."OKI menyerukan kepada Australia untuk menghormati resolusi internasional dan untuk meninjau kembali keputusannya," bunyi pernyataan tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/12).Sementara itu, Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan itu, dengan menyebutnya sebagai gerakan tidak sah yang melanggar resolusi internasional."Keputusan itu adalah serangan terhadap rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem. Kami meminta Australia untuk mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota, berdasarkan perbatasan tahun 1967," kata PNC.

Credit sindonews.com

AS Sambut Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat

CB, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump menyambut baik keputusan PM Australia Scott Morrison mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Trump menyebut keputusan itu sebagai langkah yang tepat dan pengakuan atas realitas.
Donald Trump sendiri telah mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Keputusan Australia atas Yerusalam adalah langkah awal yang tepat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, dilaporkan dari Sidney Morning Herald, 18 Desember 2018.

Kemenlu menilai keputusan Australia berdasarkan fakta bahwa Yerusalem sebagai rumah bagi parlemen dan pengadilan tinggi Israel selama 70 tahun.

Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Sumber: Reuters/asiaone.com
Namun Israel dan Palestina sama-sama kecewa atas keputusan Australia. Israel mengapresasi keputusan Morrison atas pengakuan, tapi kecewa karena kedutaan Australia tetap di Tel Aviv.
Sementara Palestina mengkritik keputusan Australia karena akan menjauhkan dari solusi dua negara.
Pejabat Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat mendesak negara Arab dan Muslim agar membekukan hubungan dengan Australia, seperti dilaporkan dari Ynetnews.

Namun Morrison menyampaikan keputusan Australia terkait Yerusalem tetap tidak akan mengubah dukungan Australia atas solusi dua negara.
"Solusi dua negara tetap menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Morrison, dikutip dari News.com.au, dan menambahkan Australia juga mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina.

Credit tempo.co

Liga Arab Desak Australia Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

KAIRO - Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit menyerukan kepada Australia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina. Seruan ini datang setelah Canbera mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

"Deklarasi Australia, yang termasuk pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sangat mengganggu, karena bertentangan dengan hukum internasional dan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut," kata Aboul-Gheit, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/12).

"Saya meminta pemerintah Australia untuk memperbaiki posisinya dan mengakui negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya tanpa penundaan. Dengan cara ini kita akan mempertimbangkan posisi Australia telah seimbang," sambungnya.

Sebelumnya, Liga Arab menyebut keputusan Australia untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel adalah bentuk dukungan tidak langsung terhadap kebijakan pendudukan Tel Aviv terhadap Palestina.

Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina, Saeed Abu Ali menyatakan, keputusan Australia tersebut adalah pelanggaran keras terhadap hukum internasional. Abu Ali kemudian menyebut, keputusan ini juga sama dengan mendukung pendudukan Israel.

Yerusalem sendiri tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel sejak 1967, menjadi Ibu Kota mereka suatu hari nanti. Sementara itu, di sisi lain, Israel menginginkan seluruh Yerusalem sebagai Ibu Kota mereka.

Credit sindonews.com

Pemimpin HAMAS nyatakan siap bertemu Presiden Palestina

Ismail Haniyeh, kepala kantor resmi Hamas yang baru terpilih, memperhatikan aksi duduk mendukung tahanan Palestina yang menjalani mogok makan di penjara Israel, di Kota Gaza, Senin (8/5/2017). (REUTERS/Mohammed Salem)

Kota Gaza, Palestina (CB) - Pemimpin HAMAS Ismail Haniyeh pada Ahad (16/12) menegaskan kesediaannya untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas "di mana saja" untuk membahas situasi internal Palestina.

Pernyataan Haniyeh dikeluarkan dalam satu pidato selama festival, yang diselenggarakan oleh HAMAS di Kota Gaza untuk merayakan ulang tahun ke-31 berdirinya gerakan tersebut. Ribuan orang menghadiri kegiatan itu.

Pemimpin HAMAS tersebut menegaskan kesiapan gerakannya untuk "mematuhi setiap ketentuan untuk memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan".

Pemimpin HAMAS juga menyampaikan kesediaan gerakannya untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota Parlemen, demikian dilaporkan Kantor Berita Anadolu.

Pada November, delegasi dari HAMAS dan Fatah, pimpinan Presiden Mahmoud Abbas, mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo mengenai diakhirinya perpecahan di kalangan Palestina.

Pembicaraan tersebut adalah satu dari puluhan babak pembicaraan --di Ibu Kota Mesir, Kairo, dan beberapa ibu kota negara Arab-- antara HAMAS dan Fatah sejak awal perpecahan Palestina pada 2007, tapi pembicaraan itu belum membuahkan hasil.

Dalam konteks lain, Haniyeh mengatakan Brigade Al-Qassam, sayap militer HAMAS, merebut "harta keamanan" selama operasi gagal militer Israel di Jalur Gaza, tapi ia tidak memberi perincian lain.

Pada 11 November, Brigade Al-Qassam mengumumkan mereka telah mendapati penyusupan pasukan militer Israel ke dalam Khan Younis di bagian timur Jalur Gaza, dan menewaskan seorang perwira dalam bentrokan dengan pasukan tersebut.

Operasi yang gagal itu mengakibatkan peningkatan ketegangan di Jalur Gaza, yang menewaskan tujuh orang Palestina.

Credit antaranews.com

Pemimpin Taliban Temui Pejabat AS di UEA

KABUL - Taliban Afghanistan menuturkan, perwakilan mereka akan bertemu dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Uni Emirat Arab (UEA). Menurut Taliban, pertemuan ini adalah langkah diplomatik untuk menyetujui dasar pembicaraan untuk mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan.

"Perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan, dan UEA juga akan mengambil bagian dalam pertemuan itu, yang kemudian akan dilanjutkan dengan setidaknya dua pertemuan antara para pejabat Taliban dan utusan khusus perdamaian AS, Zalmay Khalilzad di Qatar," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, seperti dilansir Arab News pada Senin (17/12).

Namun, sayangnya Mujahid tidak memberikan penjelasan lebih mengenai isu apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Taliban selama ini menilai kehadiran pasukan AS di Afghanistan adalah salah satu masalah utama dalam proses perdamaian di negaranya.

Selain kehadiran pasukan asing, Taliban juga menyebut masalah lain yang menjadi penghambat dalam upaya damai adalah mengenai konsitusi dan hak-hak perempuan. Namun, Taliban menyebut siap untuk membahas masalah ini dengan Kabul.

Terkait hal ini, sebelumnya, Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan menuturkan, Kabul siap untuk memulai dialog langsung dengan gerakan Taliban tanpa prasyarat dan untuk membahas masalah apa pun, termasuk amandemen konstitusi.

"Dalam administrasi Afghanistan dan dengan keputusan Dewan Perdamaian Tinggi sebagai mediator, kami mengumumkan bahwa tidak ada syarat untuk memulai negosiasi," kata juru bicara Dewan Tinggi Perdamaian, Ihsan Taheri.

"Apa pun agenda yang ingin didiskusikan oleh Taliban di meja perundingan, kami siap memfasilitasi bahwa, masalah apa pun yang baik untuk masa depan Afghanistan dapat didiskusikan, termasuk amandemen konstitusi," sambungnya.

Credit sindonews.com

Jenderal Garda Revolusi Iran Mendadak Tewas

Pemimpin Pasukan Garda Revolusi Iran Jenderal Qodratollah Mansouri tewas terkena peluru dari senjatanya sendiri. [rfe]

CB, Jakarta - Jenderal di Pasukan Garda Revolusi Iran, Qadratollah Mansouri, dilaporkan mendadak tewas pada hari Minggu, 16 Desember 2018.
Penyebab kematian Mansouri simpang siur. Menurut laporan Reuters mengutip kantor berita IRNA, jenderal veteran perang Iran-Irak tahun 1980-an tewas diterjang peluru dari senjata miliknya yang saat itu dibersihkan. Peluru melukai bagian kepala Mansouri.

Namun, informasi yang dikutip situs berita militer, Soldier of Fortune, Senin, 17 Desember 2018, Mansouri dikabarkan meninggal karena menderita penyakit yang dideritanya sejak lama.
Situs Young Jurnalists Club yang melaporkan Mansouri tewasa akibat sakit kemudian menghapus laporannya setelah keluar pernyataan resmi dari lembaga pasukan garda revolusi Iran.

Situs Young Journalists Club terhubung dengan IRJB, radio pemerintah di bawah kendali Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.Situs berita lokal di Mashad juga melaporkan bahwa jenderal itu meninggal di rumah sakit yang berlokasi di barat laut kota tanpa memberikan rincian.
Sejumlah warga net di media sosial meragukan kematian Mansouri disebabkan kecelakaan diterjang peluru dari senjatanya.

Jenderal di pasukan garda revolusi Iran sejak tahun 2014 bertugas sebagai komandan wilayah di Mashad.

Credit tempo.co

India Menahan 2 Pemimpin Separatis Kashmir

Pemimpin separatis Front Pembebasan Jammu Kashmir (JKLF), Mohammad Yasin Malik, ditahan oleh militer India. Sumber: REUTERS/Danish Ismail

CB, Jakarta - Kepolisian India menahan dua pemimpin separatis Front Pembebasan Jammu Kashmir (JKLF), Mohammad Yasin Malik dan Mirwaiz Umar Farooq, Senin, 17 Desember 2018. Penahanan ini sebagai upaya untuk melumpuhkan aksi protes yang telah menewaskan warga sipil pada akhir pekan lalu.
Aksi protes di Srinagar, Kashmir, dalam beberapa pekan terakhir semakin penuh ketegangan. Kashmir adalah wilayah yang sampai 2018 masih diperebutkan oleh India dan Pakistan. Aksi protes pada Sabtu, 16 Desember 2018, menewaskan tujuh warga sipil ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan pada massa yang protes atas pembunuhan tiga anggota separatis.

Aksi protes di Srinagar, Kashmir, dalam beberapa pekan terakhir semakin penuh ketegangan. Kashmir adalah wilayah yang sampai 2018 masih diperebutkan oleh India dan Pakistan. Aksi protes pada Sabtu, 16 Desember 2018, menewaskan tujuh warga sipil ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan pada massa yang protes atas pembunuhan tiga anggota separatis. Sumber: tolonews.com
Kepolisian India mengatakan Malik dan Farook ditahan karena mereka memimpin aksi jalan menuju kantor pusat Angkatan Bersenjata India di kota Srinagar, Kashmir. Sedangkan pemimpin separatis lainnya, Ali Shah Geelani saat ini menjalani tahanan rumah.

“Pasukan militer India membunuh masyarakat Kashmir. Dalam beberapa tahun terakhir mereka telah menikmati pembunuhan ini,” kata Malik.

Sumber di Kepolisian India yang tak mau dipublikasi identitasnya mengatakan Malik dan Farooq akan dibebaskan jika situasi sudah stabil. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri India belum mau mengeluarkan komentar terkait penahanan ini.
Kepolisian dan pasukan militer India telah meningkatkan barikade di setiap titik penting di kota Srinagar, seperti jalan-jalan utama menuju kantor pusat Angkatan Bersenjata India di Kashmir. Dilakukan pula patroli oleh pasukan militer.
Dalam edaran yang disebar Minggu, 16 Desember 2018, Angkatan Bersenjata India menyarankan kepada seluruh masyarakat Kashmir agar tidak terjebak dalam pasukan-pasukan anti-teror. Sebab ini adalah upaya menggiring masyarakat sipil untuk melawan aparat keamanan.

Credit tempo.co

Kantor Televisi Swasta Yunani Diserang Bom

Ilustrasi ledakan dan kebakaran. (Istockphoto/Inhauscreative)

Jakarta, CB -- Ledakan bom pada Senin (17/12) terjadi di bangunan kantor salah satu televisi swasta terbesar di Yunani, SKAI TV. Ledakan itu mengakibatkan kerusakan, meski polisi melaporkan tak ada korban terluka dalam insiden tersebut.

Seperti dilansir AFP, ledakan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Hal itu terjadi 45 menit setelah seorang tak dikenal memberi peringatan ke jaringan televisi lain melalui sambungan telepon.

Polisi kemudian segera mengepung area sekitar kantor dan mengevakuasi bangunan.

Menurut laporan polisi, bom itu berisi sekitar lima kilogram bahan peledak dan ditempatkan di dekat pagar di sekitar gedung.

Melalui situsnya, SKAI mengatakan bom menghancurkan jendela dari lantai pertama hingga enam gedung kantor.

"Bom mengakibatkan kerusakan material besar di hampir semua lantai. Yang terbesar terlihat di lantai ketiga dan keempat," tulis keterangan tersebut.

Bersama pihak berwenang, Menteri Perlindungan Sipil, Olga Gerovassili turut mengunjungi lokasi kejadian.

Berbicara kepada SKAI, Gerovassili mengatakan serangan ini diduga untuk menggoyahkan pemerintah demokrasi. Namun, dia menyatakan hal itu tak perlu dikhawatirkan dan memberi peringatan bagi mereka yang melakukan aksi terorisme atau fasisme.

Menanggapi hal ini, polisi anti-teroris sudah membuka penyelidikan yang fokus pada kelompok-kelompok ekstremis Yunani.

Hingga kini, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Bulan lalu, sebuah bom ditemukan dan dijinakkan di rumah seorang jaksa di Athena.

Serangan yang menargetkan kantor media, perusahaan publik atau kedutaan besar sering terjadi di Yunani dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan serangan disalahkan kepada kelompok anarkis atau kelompok politik sayap kiri.

Credit cnnindonesia.com