Sabtu, 15 Desember 2018

Parlemen Kosovo Setujui Pembentukan Angkatan Bersenjata


PRISTINA, CB - Para anggota parlemen Kosovo, Jumat (14/12/2018), mengesahkan undang-undang untuk membentuk angkatan bersenjata sendiri.

Langkah ini semakin meningkatkan ketegangan dengan Serbia yang tidak mengakui kedaulatan wilayah yang dulu adalah salah satu provinsinya.

Undang-undang itu menggandakan jumlah personel Pasukan Pertahanan Kosovo (KSF) dan memberikan mandat pertahanan negara kepada  tentara profesional yang berjmlah 5.000 personel itu.

"Parlemen Kosovo telah spakat untuk mengadopsi undang-undang pembentukan angkatan bersenjata! Selamat!" demikian juru bicara parlemen, Kaderi Veseli.

Namun, masih ada satu undang-undang baru yang harus disepakati yaitu terkait struktur organisasi KSF.

Undang-undang baru ini didukung sebagian besar anggota parlemen sementara para politisi minoritas Serbia memboikot pemungutan suara itu.

Hasil pemungutan suara ini dipastikan bakal menyenangkan warga etnis Albania, yang merupakan mayoritas penduduk Kosovo.

Mereka sudah siap untuk merayakan kelahiran angkatan bersenjata sebagai pilar baru negeri yang menyatakan kemerdekaan pada 2008.

"Kini kami bisa menyatakan kami adalah sebuah negara. Tidak ada sebuah negara tanpa tentara," kata Skender Arifi (37), seorang penata rambut di Pristina.

Kegembiraan juga dirasakan Hamze Mehmeti, seorang pensiunan berusia 67 tahun.

"Kabar ini merupakan kegembiraan besar bagi rakyat Kosovo," ujar Mehmeti.

Sementara itu, Serbia yang masih menganggap Kosovo adalah provinsinya yang memberontak menganggap langkah ini merupakan ancaman bagi stabilitas.

Secara khusus, Belgrade menyuarakan kekhawatiran terhadap nasib 120.000 warga etnis Serbia yang banyak tinggal di wilayah utara Kosovo.

Warga etnis Serbia ini amat loyal kepada Belgrade dan juga menentang pembentukan angkatan bersenjata Kosovo.

"Kami tak ingin ada tentara Kosovo di sini," kata Marko Djusic, warga etnis Serbia yang tinggal di desa Dren.

"Saya harap saat waga Albania melakukan sesuatu terhadap kami maka negara Serbia akan melindungi kami," tambah dia.

NATO, yang empat anggotanya tidak mengakui kedaulatan Kosovo, telah memperingatkan pembentukan angkatan bersenjata ini terjadi di masa hubungan Pristina dan Belgrade berada di titik terendah.

Namun, Washington, yang adalah sekutu utama Kosovo, menyuarakan dukungannya. Demikian juga dengan Inggris.

Credit kompas.com




Sehari Sepakat Gencatan Senjata, Pertempuran Pecah di Yaman




Derek pelabuhan Hodeidah terlihat dari sebuah gubuk di pinggir kota Hodeidah, Yaman 16 Juni 2018. [REUTERS / Abduljabbar Zeyad]

CB, Jakarta - Pertempuran pecah di pinggiran kota pelabuhan Yaman, Hodeidah, pada Jumat sehari setelah kesepakatan gencatan senjata dicapai oleh Houthi dan Pemerintahan Hadi dalam perundingan perdamaian yang di mediasi PBB di Swedia.


Pelabuhan utama yang digunakan untuk memberi pasokan makanan 30 juta orang Yaman dikuasai oleh gerakan Houthi, yang juga mengontrol ibu kota Sanaa dan telah berjuang melawan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi, yang berniat memulihkan pemerintah yang digulingkan pada 2014.

Hodeidah telah menjadi fokus pertempuran tahun ini, meningkatkan kekhawatiran pertempuran dapat memotong jalur suplai dan menyebabkan kelaparan massal. Pasukan Yaman yang didukung oleh koalisi Arab pimpinan Saudi telah dikerahkan di pinggiran kota.






Pemimpin delegasi Houthi Mohammed Abdul-Salam (kanan) dan Menteri Luar Negeri Yaman Khaled al-Yaman (kiri) berjabatan tangan di samping Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (tengah), selama penutupan konferensi pers perdamaian Yaman di kastil Johannesberg di Rimbo , di dekat Stockholm, Swedia, 13 Desember 2018. [TT News Agency / Pontus Lundahl via REUTERS]

Meskipun ada gencatan senjata, seorang penduduk mengatakan kepada Reuters, yang dikutip pada 15 Desember 2018, bahwa dia bisa mendengar suara rudal dan tembakan senapan otomatis di arah timur pinggiran kota yang dikenal sebagai distrik 7 Juli.

TV Al Masirah yang dikelola Houthi mengatakan, pesawat tempur Koalisi Arab telah meluncurkan dua serangan udara di kota Ras Isa di utara Hodeidah. Koalisi belum mengkonfirmasi serangan tersebut.

Kedua kubu, pemberontak Houthi dan pemerintahan Abdrabuh Mansour Hadi, setuju setelah seminggu perundingan di Swedia untuk menghentikan pertempuran di Hodeidah dan menarik pasukan mereka sebagai bagian dari langkah-langkah membuka gencatan senjata yang lebih luas dan negosiasi politik.

Ini adalah terobosan signifikan pertama bagi upaya perdamaian pimpinan-PBB untuk mengakhiri perang empat tahun yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan mendorong Yaman ke ambang kelaparan.

Utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, mengatakan pada akhir perundingan damai bahwa kedua pihak akan menarik pasukan dalam beberapa hari dari pelabuhan dan kemudian dari kota. Pengawas internasional akan dikerahkan dan semua angkatan bersenjata akan mundur sepenuhnya dalam 21 hari.

Gambar dari rekaman video yang diperoleh dari Arab 24 memperilhatkan pasukan yang dipimpin koalisi Arab berkumpul untuk merebut kembali bandara internasional kota pelabuhan Hodeida, Yaman, dari pemberontak Syiah Houthi pada Sabtu, 16 Juni 2018.[Arab 24 via AP]



Komite Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan termasuk kedua belah pihak dan akan diketuai oleh PBB akan mengawasi implementasi kesepakatan.

Abdullah al-Alimi, seorang pejabat senior di kantor Presiden yang didukung Saudi Abdrabuh Mansour Hadi, mencuit di Twitter pada Jumat kesepakatan itu berarti penarikan Houthi dari kota dan otoritas yang sah akan sepenuhnya mengendalikan keamanan dan administrasi.

Kantor media Houthi juga menulis di Twitter bahwa pasukan pendudukan akan mundur dari Hodeidah dan otoritas saat ini akan menjadi otoritas resmi yang mengendalikan pelabuhan Hodeidah. Baik Houthi dan pemerintah Hadi masing-masing mengklaim memiliki legitimasi di pelabuhan utama Yaman usai kesepakatan gencatan senjata di Swedia.

Credit tempo.co





David Ben Gurion, Pendiri Negara Israel



CB - David Ben Gurion merupakan seorang negarawan sekaligus pemimpin politik yang dikenal sebagai Bapak Pendiri Negara Israel.

Lahir di wilayah Kekaisaran Rusia, Ben Gurion yang begitu gemar akan Zionisme menjadikannya sebagai pemimpin organisasi Agensi Yahudi.

Selain sebagai Perdana Menteri pertama Israel, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan anggota Knesset (Parlemen Israel).

Berikut merupakan biografi dari sosok yang dinobatkan sebagai 100 Pribadi Berpengaruh di Abad 20 oleh majalah Time tersebut.

1. Masa Kecil
Lahir dengan nama David Gruen, Ben Gurion lahir pada 16 Oktober 1886 di Plonsk, Kerajaan Polandia yang masuk di kedaulatan Kekaisaran Rusia.

Ayahnya, Avigdor Gruen, adalah seorang pengacara sekaligus pemimpin dari pergerakan bernama Hovevei Zion. Gurion diketahui punya saudara kembar yang meninggal saat lahir.

Pada usia 14 tahun, dia dan dua teman mendirikan klub bernama Ezra yang mempromosikan pengajaran ala Yahudi dan emigrasi ke "Tanah Perjanjian".

Saat berusia 18 tahun, dia mulai mengajar di sekolah Yahudi Warsawa. Kemudian dia menggabungkan sosialisme dan Zionisme, dan bergabung bersama kelompok Poalei Zion.

Pada 1905 setelah menjadi mahasiswa di Universitas Warsawa, Ben Gurion pernah dua kali ditangkap karena ikut dalam Revolusi Rusia 1905.

Keinginan Ben Gurion untuk memastikan tanah Yahudi membawanya ke Timur Tengah, tepatnya di Palestina, di mana dia melihat "tanah Israel".

Pada 1906, dia membentuk komunitas untuk para petani dan kelompok pertahanan Yahudi bernama Hashomer atau Penjaga.

Ketika Perang Dunia I pecah, dia dideportasi oleh Kerajaan Turki Ottoman dan meninggalkan Timur Tengah menuju New York, di mana dia bertemu istrinya, Paula Monbesz.

2. Mandat Palestina dan Negara Yahudi
Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat sebuah pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour.

Balfour membuat pernyataan itu berkat lobi-lobi yang dilakukan oleh pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, Baron Rothschild.

Isi deklarasi itu adalah Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi, tetapi dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina.

Deklarasi itu kemudian di Perjanjian Damai Sevres pada 10 Agustus 1920 antara Ottoman dengan Sekutu di akhir Perang Dunia I.

Inti dari perjanjian itu adalah pembagian wilayah milik Ottoman Turki yang membuat kerajaan itu bubar, dan memunculkan Mandat Palestina.

Setelah deklarasi itu dirilis, Ben Gurion kembali ke Timur Tengah dan berperang melawan Ottoman demi pembebasan Palestina.

Setelah Ottoman tersingkir, Ben Gurion menyerukan kepada komunitas Yahudi untuk bermigrasi dalam jumlah besar ke Palestina.

Kedatangan mereka membuat fondasi bagi Negara Yahudi. Pada 1935, dia terpilih sebagai Ketua Zionist Executive, pimpinan tertinggi Zionisme dunia.

Setelah satu dekade gelombang perpindahan itu, warga Arab Palestina mulai gerah dan merasa disingkirkan. Perasaan itu menumbuhkan nasionalisme Palestina.

Puncaknya adalah Revolusi Arab pada 1936-1939 yang dipimpin oleh Imam Besar Yerusalem Mohammad Amin al-Husayni.

Akibat revolusi ini, 5.000 warga Arab, lebih dari 300 warga Yahudi, dan 262 tentara Inggris tewas. Selain itu, sedikitnya 15.000 warga Arab terluka.

Inggris kemudian menggelar sejumlah investigasi untuk menentukan penyebab pertumpahan darah yang terjadi selama tiga tahun tersebut.

Terdapat berbagai solusi dengan yang terbaru diusulkan Inggris pada Mei 1939, atau beberapa bulan sebelum Perang Dunia II bergulir.

Solusinya adalah Inggris bakal menentukan kuota jumlah imigran Yahudi yang bisa memasuki Palestina, di mana pengelolaannya bakal dilaksanakan pemimpin Arab di masa depan.

Selain kuota, Inggris juga melarang imigran Yahudi membeli tanah dari warga Arab demi mencegah gesekan sosial antara kedua kubu.

Solusi itu membuat Ben Gurion meradang. Dia kemudian menyerukan kepada seluruh warga Yahudi lainnya untuk bangkit dan menentang Inggris.

Dia dan para pemimpin Zionis lainnya berkumpul di New York pada 1942, tepatnya di Hotel Biltmore, dan menetapkan Palestina sebagai wilayah Persemakmuran Yahudi.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Ben Gurion terus berkampanye menentang Mandat Palestina dan pada 1948 di Sidang Umum PBB, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet menyepakati berdirinya Negara Israel.

3. berdirinya Negara Israel
Di hari terakhir Mandat Palestina, tepatnya pada 14 Mei 1948, Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan dan berdirinya Negara Israel.

Saat itu, dia menjanjikan negara baru tersebut bakal memberikan kesetaraan sosial dan politik bagi seluruh warganya tanpa memandang ras maupun agamanya.

Sehari setelahnya, pecahlah Perang Arab-Israel antara Israel dengan Liga Arab yang berlangsung selama sembilan bulan hingga 10 Maret 1949.

Sebelum 26 Mei 1948, Israel masih terdiri dari berbagai kelompok paramiliter seperti Haganah dengan pasukan elitnya Palmach, Irgun, dan Lehi.

Kemudian pada 26 Mei 1948, Ben Gurion memerintahkan agar semua kelompok paramiliter itu melebur dan menjadi Pasukan Pertahanan Israel (IDF(.

Setelah memimpin dalam Perang Arab-Israel, Ben Gurion terpilih sebagai perdana menteri pertama pasca-partainya Mapai (Buruh) memenangkan kursi terbanyak di Knesset.

Jabatan sebagai PM diembannya hingga 1953 sebelum mengumumkan mundur dan posisinya digantikan Moshe Shareet yang dilantik pada Januari 1954.

Ben Gurion memutuskan kembali ke pemerintahan pada 1955. Dimulai dari menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebelum dilantik lagi pada 3 November 1955.

Sepanjang masa pemerintahan keduanya, dia pernah memerintahkan intelijen Israel, Mossad, untuk menangkap salah satu pelaku Holocaust, Adolf Eichmann.

Eichmann yang merupakan petinggi Nazi Jerman diketahui bersembunyi di Argentina. Dia berhasil ditangkap pada 1960 dan disidang sebelum dieksekusi dua tahun berselang.

Ben Gurion juga begitu terobsesi dengan senjata nuklir. Dia berkata senjata itu merupakan satu-satunya yang bisa menjamin masa depan Israel.

4. Masa Akhir dan Kematian
Ben Gurion mengundurkan diri untuk kali kedua pada 26 Juni 1963 karena alasan pribadi, dan memilih Levi Eshkol sebagai penggantinya.

Dia benar-benar pensiun dari politik pada 1970, dan menghabiskan hari tuanya menyusun 11 volume sejarah awal berdirinya Israel.

Pada 18 November 1973, dia mengalami pendarahan otak dan dilarikan ke Rumah Sakit Sheba di Tle HaShomer, Ramat Gan.

Kondisinya memburuk dan pada 1 Desember 1973, Ben Gurion meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Dia dimakamkan di samping istrinya Paula di Midreshet Ben-Gurion.

Credit kompas.com




Merkava IV, Salah Satu Tank Paling Mematikan di Dunia Buatan Israel


CB - Israel ternyata memiliki salah satu tank paling mematikan di dunia. Adalah Merkava Mark IV yang telah dinobatkan sebagai salah satu tank mematikan di dunia, setara dengan T40 milik Rusia, atau M1 Abrams milik AS.

Penobatan Merkava sebagai salah satu tank mematikan di dunia itu dilakukan oleh majalah Amerika Serikat, The National Interest.

Dilansir dari Jerusalem Post, Merkava merupakan tank pertama buatan dalam negeri Israel yang menjadi kendaraan tempur utama Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Tank yang dibuat pada tahun 1978 itu dirancang oleh seorang jenderal pertahanan Israel, Mayor Jenderal Israel Tal, usai pecahnya Perang Yom Kippur, antara Israel melawan Arab, pada 1973.

Tank tersebut pertama kali diturunkan dalam peperangan saat Perang Lebanon I pada 1982.

Tank Merkava juga menjadi salah satu kendaraan lapis baja pertama yang dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif (APS) Trophy, yang telah terbukti berfungsi dalam perang melawan misil kendali anti-tank.

"Dengan jumlah populasi umum yang kecil, di mana kerugian kecil akan dirasakan seluruh negeri, militer Israel membayangkan tank yang mempriotitaskan kemampuan pertahanan dan persenjataan," tulis laporan The National Interest.

"Pembangunan tank tempur baru oleh Israel, sebuah negara kecil, tentu merupakan pencapaian besar," tambah laporan tersebut.

Tank Merkava dilengkapi pelindung baja modular hibrida, yang disebut dapat memberi perlindungan sempurna pada bagian kubah dan lambung depannya.

Sistem Trophy yang dikembangkan Sistem Pertahanan Terdepan Israel, Rafael, bersama dengan Industri Pesawat Israel, Elta Group, disebutkan dalam laporan itu sebagai salah satu aspek terpenting dari Merkava.

Sistem tersebut dirancang untuk dapat mendeteksi dan menetralisir rudal yang datang. Menggunakan empat antena radar dan pengendali tembakan untuk melacak ancaman yang datang, seperti rudal kendali anti-tank (ATGM) maupun granat berpeluncur roket (RPG).

Setelah mendeteksi adanya rudal atau peluru yang masuk, sistem tersebut akan melepaskan proyektil untuk menetralkan serangan.

Sistem itu pertama dipasang dalam tank Merkava sejak 2009 dan pertama kali berfungsi dalam konflik dengan Palestina pada Maret 2011.

Sistem itu terbukti mampu menetralkan serangan roket-roket anti-tank yang ditembakkan dari jarak dekat.

Keberhasilan sistem pertahanan itu membuatnya dilirik oleh militer negara lain, salah satunya AS. Sekutu Israel itu membeli sistem Trophy untuk dipasangkan dalam kendaraan lapis baja, Stryker milik angkatan darat mereka.

Israel telah membangun lebih dari 2.000 unit tank Merkava dan saat ini sedang mengembangkan generasi terbaru, yang disebut Merkava IV Barak, yang diharapkan bakal siap diuji coba pada 2020.

Menggunakan teknologi terkini, Merkava IV didesain sebagai "tank pintar" dengan puluhan sensor dan sistem komputerisasi, yang akan menyajikan informasi bagi awak di dalam tank serta rekan lain di lapangan.

Dengan sistem kendali tembakan komputer, tank ini mampu mengunci target dan menembak sasaran bergerak, bahkan saat tank sedang bergerak.

Kendaraan lapis baja itu turut dilengkapi sensor dengan kamera 360 derajat di bagian luar yang memungkinkan awak di dalam tank melihat situasi di luar secara menyeluruh.

Credit Kompas.com

Uji N219 Versi Amfibi Dilakukan di BPPT Surabaya





Miniatur Pesawat N219 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Kota Bandung.

CB, SURABAYA -- Pengembangan uji desain floater N219 versi amfibi dilakukan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Surabaya. Khususnya untuk hidrodinamika atau tingkat gerak kapal.

Kepala Seksi Program dan Penerapan Teknologi Balai Hidrodinamika BPPT Fariz Maulana Noor di Surabaya, Senin (10/12) mengatakan pengujian N219 dilakukan untuk melihat dan menganalisa apakah desain floateryang sudah dibuat mampu beroperasi di perairan wilayah Indonesia dengan aman dan nyaman, khususnya untuk penumpang.

"Pengujian ini kami lakukan pada bulan September sampai bulan November 2018, dan saat ini kami laksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hasil pengujian floater N219 versi amfibi," kata Fariz, usai kegiatan FGD di Kantor BPPT Surabaya.

Pelaksanaan FGD, kata dia, juga diikuti berbagai institusi yang berkepentingan seperti Pustekbang LAPAN, PT Dirgantara Indonesia, Balai Teknologi Hidrodinamika BPPT, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika BPPT, Kementerian Perhubungan, serta Dirjen KPPU dan Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Dirgantara.

Ia berharap, dengan terlaksananya FGD akan ada masukan dan perbaikan untuk desain floater N219 versi amfibi ke depannya. Sebelumnya, floater N219 versi amfibi dibuat atas pengembangan keberadaan Pesawat N219 produksi PT Dirgantara Indonesia yang kini memasuki tahap sertifikasi.

Kemudian, PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan LAPAN mengembangkan pembuatan N219 versi amfibi, untuk mendukung logistik dan pengembangan pariwisata di daerah pinggiran dan terpencil. "Keberadaan versi amfibi dibuat untuk daerah yang tidak memungkinkan dibangun landasan pesawat terbang biasa," katanya.

Peta jalan pengembangan pesawat N219 versi amfibi dimulai tahun 2018, dengan ditandai dengan penandatangan kontrak kerja antara Pustekbang LAPAN dengan PT DI. Dari kontrak tersebut diharapkan akan dihasilkan Conceptual Design Floater untuk N219 versi amfibi.

Credit Republika.co.id




Partai Buruh: Keputusan Australia Soal Israel Berisiko


Bendera Australia.


SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Scott Morisson mengumumkan keputusan resmi pemerintahan Australia pada Sabtu (15/12) yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Langkah tersebut diputuskan setelah berbulan-bulan pemerintah Australia  mempertimbangkannya.

"Australia kini mengakui Yerusalem Barat sebagai pusat Knesset (badan legislatif Israel) dan Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel," kata Morrison kepada hadirin di The Sydney Institute seperti dikutip laman 9News edisi Sabtu.

Sementara pemerintah Australia akan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, hanya setelah penyelesaian yang tercapai pada solusi dua negara. Morrison pun mengatakan, kedutaan Australia tidak akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sampai waktu yang ditentukan.

Meskipun pemerintah menunda memindahkan kedutaan, Morrison akan membentuk kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem. "Kami juga akan mulai mencari tempat yang tepat untuk kedutaan," ujarnya.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Bill Shorten menilai, langkah pemerintah yang mengubah kebijakan luar negeri tanpa memindahkan kedutaan Australia, sebagai 'pemecatan yang memalukan'. Menurutnya pengumuman tersebut terkesan terburu-buru.

Shorten mengatakan, pengumuman pemerintah menjelang pemilihan-Wentworth pada Oktober lalu, yang mana sejumlah besar pemilih adalah Yahudi, merupakan hal yang berisiko dan bodoh.

"Yang saya khawatirkan adalah Morrison menempatkan kepentingan politiknya di depan kepentingan nasional kita," kata Shorten kepada wartawan di Adelaide.

Menurutnya, Morrison melayangkan ide pergeseran kedutaan pada hari-hari terakhir kampanye pemilihan-Wentworth, di mana lebih dari 12 persen pemilih adalah orang Yahudi. Pertimbangan Morrison pun memicu reaksi keras dari Indonesia dan Malaysia. 

Kedua negara mengancam kesepakatan perdagangan bebas yang kini telah tertunda, meskipun pemerintah Morrison bersikeras penundaan itu karena alasan lain. Menyusul komentar pemilihan pra-Wentworth, Malaysia memperingatkan pemindahan kedutaan yang dapat memicu terorisme.

Sementara itu, juru bicara urusan Hubungan Internasional di Partai Buruh, Senator Penny Wong mengatakan, keputusan untuk mempertahankan kedutaan Australia di Tel Aviv membuktikan bahwa permintaan pra pemilihan perdana menteri adalah taktik sinis untuk mencoba berpura-pura bahwa ia telah mengubah posisi untuk memilih di Wentworth.

Kelompok masyarakat telah menanggapi pengumuman Morrison tersebut. Jaringan Advokasi Palestina Australia mengatakan mereka kecewa keputusan Morrison. Menurut mereka langkah itu akan menutup pintu perdamaian.

"Karena Israel mengklaim kedaulatan eksklusif atas seluruh Yerusalem dan menolak untuk mematuhi resolusi PBB yang menyerukannya mundur dari Yerusalem Timur yang diduduki, kami tidak dapat memberi mereka keluwesan, sikap," kata presiden kelompok itu, Bishop George Browning.

Credit Republika.co.id









Australia Akui Yerusalem Barat Ibu Kota Israel, Ini Reaksi Indonesia


Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa

JAKARTA - Indonesia menegaskan bahwa isu Yerusalem merupakan salah satu dari enam isu yang harus di negosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian komprehensif antara Palestina dan Israel dalam kerangka solusi dua negara.

Hal itu ditegaskan Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai tanggapan atas pernyataan Australia mengenai Palestina. 

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan Canberra mengakui Yerusalem barat sebagai Ibu Kota Israel. Meski begitu, Australia tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem sampai ada penyelesaian secara damai.

"Indonesia mencatat pernyataan Australia yang tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan yang diterima Sindonews, Sabtu (15/12/2018).

"Indonesia juga mencatat dengan baik posisi Australia untuk mendukungan prinsip two-state solution dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu kota negara Palestina," sambung pernyataan itu.





Dalamam kesempatan itu, Indonesia mengajak Australia dan semua anggota PBB untuk segera mengakui negara Palestina, serta bekerja sama guna tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan kesepakatan antara Palestina dengan Israel berdasarkan prinsip two state solution.

"Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanah konstitusi dan Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya," tegas Kementerian Luar Negeri.

Credit Sindonews.com


Malaysia Tarik Kapal, Singapura Adukan Sengketa Wilayah

Ilustrasi kapal perang Singapura. (Dok. US Navy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia dikabarkan mulai menarik sejumlah kapal mereka dari wilayah perairan  yang menjadi sengketa. Kabarnya kedua negara juga akan menggelar perundingan pada Januari 2019 untuk membicarakan permasalahan itu.

Seperti dilansir Channel NewsAsia, Jumat (14/12), Menteri Perhubungan Singapura Khaw Boon Wan menyatakan saat ini dua kapal Malaysia sudah meninggalkan wilayah perairan yang disengketakan, tetapi satu kapal masih melego jangkar di lokasi itu. Dia berharap seluruh kapal Negeri Jiran segera pergi supaya ketegangan menurun menjelang akhir tahun.

"Kami berniat menyelesaikan sengketa ini secara damai dan santun. Malaysia beritikad baik untuk menurunkan ketegangan, meski belum sepenuhnya," kata Wan.

Wan menyatakan selama ini kapal Malaysia sudah 14 kali menerobos wilayah perairan mereka. Hal itu terjadi setelah pemerintah Negeri Jiran menyatakan meluaskan batas pelabuhan Johor Baru sehingga melampaui perairan Tuas yang dikuasai Singapura.

Sebagai balasannya, Singapura juga menyatakan meluaskan batas Pelabuhan Tuas. Wan menyatakan perundingan kedua negara bakal digelar pada pekan kedua Januari. 

Malaysia sebelumnya juga menyatakan ingin mengambil alih kendali ruang udara (FIR) di langit sebelah selatan Johor. Selama ini FIR itu dikendalikan oleh Singapura.

Singapura kemudian mengubah prosedur terbang di ruang udara itu, terhadap seluruh pesawat yang terbang dan mendarat di Bandara Seletar, Malaysia. Hal itu membuat Malaysia berang.

Meski demikian, Singapura berencana mengajukan masalah sengketa wilayah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka mendasarkan gugatan itu dengan Pasal 298 Konvensi Hukum Laut PBB yang disahkan pada 1982. Mereka menyatakan telah memberitahu Malaysia terkait gugatan itu.

Credit CNN INDONESIA

Ratangga, Nama Baru Kereta MRT Jakarta


JAKARTA, KOMPAS.com - Kereta moda raya terpadu (MRT) kini punya nama baru yakni "Ratangga".

Direktur PT MRT Jakarta William Sahbandar mengatakan, "Ratangga" diambil dari Kitab Sutasoma.

"Ratangga ini direkomendasikan hasil duduk bersama dengan Badan Bahasa (Kemendikbud). Diambil dari Kitab Arjuna Wijaya dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang kira-kira berarti kereta kuda yang kuat dan dinamis," kata William, di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Nama tersebut diharapkan bisa menjadi doa untuk kereta MRT yang akan beroperasi pada Maret 2019. Dia berharap operasional MRT tahun depan berjalan lancar.

"Semoga Ratangga akan selalu teguh dan kuat mengangkut para pejuang Jakarta," ujarnya. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, nama Ratangga akan digunakan di seluruh rangkaian kereta rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus.

Dia ingin semangat penamaan menggunakan bahasa Indonesia ditiru instansi pemerintah lainnya.

"Ratangga akan dipakai di semua rangkaian. Semua nanti yang akan naik ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik," kata Anies. 

Kereta MRT fase I akan melewati 13 stasiun dari Bundaran HI menuju Lebak Bulus. Persiapan operasional sudah mencapai 97,5 persen.

Rute Bundaran HI-Lebak Bulus akan menggunakan 16 rangkaian kereta. Hanya 14 yang akan beroperasi dan 2 sisanya menjadi cadangan.

Satu kereta bisa memuat 200-300 penumpang dengan jumlah maksimal sekitar 1.800 penumpang untuk satu rangkaian kereta (enam kereta).

Kecepatan rangkaian kereta MRT bisa mencapai 80 kilometer per jam di bawah tanah dan bisa meningkat hingga 100 kilometer per jam di permukaan tanah.

Credit kompas.com

Tegang, Kanada Tak Terima 2 Warganya Ditahan China


Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau. Foto/REUTERS

OTTAWA - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan penahanan dua warganya oleh otoritas penegak hukum China tidak dapat diterima. Dia khawatir negaranya ikut terkena dampak kasus yang berpangkal dari perang dagang antara Beijing dan Washington ini.

China menahan kedua warga Kanada setelah pihak berwenang Ottawa menangkap Chief Financial Officer (CFO) Huawei Technologies Co, Meng Wanzhou, di Vancouver pada 1 Desember 2018. Penangkapan bos Huawei itu atas permintaan Amerika Serikat (AS) karena perusahaan China dituduh berbisnis dengan Iran yang sedang terkena sanksi.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland akan mengangkat masalah ini di Washington pada Jumat waktu Amerika Serikat di tengah kekhawatiran tentang dampak lebih lanjut jika Meng diekstradisi ke AS seperti keinginan pemerintah Presiden Donald Trump.

Trudeau, dalam komentar terkuatnya tentang masalah itu, mengatakan langkah China menahan dua orang Kanada merupakan reaksi terhadap penangkapan CFO Huawei Technologies Co, Meng Wanzhou.

"Kami benar-benar jelas dalam membela warga kami yang telah ditahan, mencoba mencari tahu mengapa, mencoba bekerja dengan China untuk menunjukkan bahwa ini tidak dapat diterima," katanya kepada City TV di Toronto, yang dilansir Reuters, Sabtu (15/12/2018).

China menolak pernyataan Trudeau yang menyatakan bahwa pemerintahnya tidak bisa  mengganggu peradilan atas kasus penangkapan Meng. Meng sendiri sudah dibebaskan dengan jaminan beberapa hari lalu, namun bos perempuan itu harus tetap berada di Kanada.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Pariwisata Kanada Melanie Joly pada hari Jumat mengumumkan bahwa dia telah menunda rencananya untuk mengunjungi China minggu depan untuk acara resmi.

"Ini adalah salah satu situasi yang Anda hadapi ketika dua ekonomi terbesar di dunia, China dan Amerika Serikat, mulai berkelahi satu sama lain," kata Trudeau.

"Perang dagang yang meningkat di antara mereka akan memiliki segala macam konsekuensi yang tidak diinginkan di Kanada, secara potensial di seluruh ekonomi global. Kami sangat khawatir tentang itu."

Lu Shaye, Duta Besar China untuk Kanada, pada hari Jumat mengatakan pada sebuah konferensi universitas bahwa ada prospek hubungan bisnis yang lebih dalam dan baik baik meskipun terjadi perselisihan. Dia menolak berkomentar ketika ditekan oleh wartawan tentang pernyataan Trudeau.



Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan pejabatnya telah diberikan akses konsuler pada hari Jumat untuk salah satu dari dua tahanan.

Trump mengatakan pekan ini bahwa dia kemungkinan akan campur tangan dalam permintaan ekstradisi Meng ke AS selama itu untuk kepentingan keamanan nasional atau membantu menutup kesepakatan perdagangan dengan China.

Menlu Freeland memperingatkan Washington agar tidak mempolitisasi kasus Meng. Freeland bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo untuk melakukan pembicaraan di Washington pada hari Jumat. Dia akan mengangkat kasus Meng.

Ini adalah pertemuan tingkat tinggi pertama sejak negara-negara menyegel perjanjian perdagangan trilateral baru pada bulan September yang mempertahankan zona perdagangan terbuka senilai 1,2 triliun dolar antara Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat.

Credit Sindonews.com


Resolusi DPR AS Sebut Myanmar Lakukan Genosida Rohingya


Ilustrasi Dewan Perwakilan Amerika Serikat saat bersidang. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikatmendesak pemerintah Myanmarmembebaskan dua wartawan kantor berita Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo yang divonis satu tahun lalu. Mereka juga menyatakan melalui resolusi kalau angkatan bersenjata Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.

Wa Lone dan Soe Oo dihukum tujuh tahun penjara, karena memberitakan pembantaian yang dilakukan aparat setempat terhadap sepuluh pria Muslim Rohingya tahun lalu. Mereka ditangkap pada 12 Desember 2017. Pengacara kedua wartawan ini akan mengajukan banding yang dijadwalkan pada 24 Desember.

Mengutip Reuters, Jumat (14/12), ini merupakan pertama kalinya pemerintah AS mengungkapkan pendapatnya secara terbuka terkait kasus Rohingya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Dewan Perwakilan melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan resolusi, dengan hasil 394-1 untuk mendesak pembebasan Wa Lone dan Soe Oo dan mengakui genosida atas etnis Rohingya.

Hanya satu anggota dewan yang menolak resolusi tersebut, yakni Andy Biggs dari Partai Republik yang berasal dari Arizona.

Ketika diminta mengomentari pemungutan suara Biggs, Ketua Dewan Perwakilan Daniel Stefanski tidak secara langsung menjawab pertanyaan tersebut.

"Penindasan berkelanjutan Rohingya di Myanmar adalah tidak manusiawi," tuturnya.

Ia juga mendesak Presiden Donald Trump untuk menggunakan tekanan diplomatik sekuat mungkin untuk mengakhiri pembantaian di Myanmar dan menuntut pembebasan dua jurnalis.

Dewan Perwakilan AS juga menyatakan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Myanmar terhadap Muslim Rohingya merupakan genosida.

"Amerika Serikat memiliki kewajiban moral untuk menyebut kejahatan ini sebagai genosida. Kegagalan untuk menyebutkan fakta ini membuat para pelaku terhindar dari tanggung jawab mereka ke pengadilan. Dengan resolusi ini, Dewan Perwakilan telah memenuhi tugasnya," kata Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan, Ed Royce dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dariCNN.

Dalam laporan pada 27 Agustus, para penyelidik AS mengatakan militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap sejumlah etnis Rohingya.

PBB telah menuding para jenderal angkatan bersenjata Myanmar membiarkan aksi genosida sejak September lalu. Sayang Kedutaan Myanmar di Washington masih belum menanggapi pernyataan tersebut. Begitu pula dengan Gedung Putih. 

Credit CNN INDONESIA

Mahinda Rajapaksa Mundur Sebagai PM Sri Lanka

Mahinda Rajapaksa, Presiden Srilanka

CB, COLOMBO -- Pemimpin berkuasa Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa berencana mundur dari posisinya sebagai perdana menteri pada Sabtu (15/12). Hal itu diungkapkan putra Rajapaksa, Namal Rajapaksa di akun Twitter pribadinya, Jumat (14/12).

Dilansir di Aljazirah pada Jumat (14/12), Namal mengatakan ayahnya akan berhenti. Ini dilakukan untuk menjamin stabilitas bangsa.

"Mantan Presiden Rajapaksa telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari Liga Utama, besok, setelah pidato kebangsaan,” kata Namal.

Negara kepulauan di Asia Selatan itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi selama hampir dua pekan. Sehingga, Sri Lanka menghadapi kemungkinan tidak dapat meloloskan anggaran untuk tahun depan.

Legislator Pro-Rajapaksa, Lakshman Yapa Abeywardena, mengatakan mantan presiden itu memutuskan mengundurkan diri setelah pertemuan dengan Presiden Maithripala Sirisena. Pertemuan itu memungkinkan presiden untuk menunjuk pemerintahan baru.

“Kecuali perdana menteri mengundurkan diri, perdana menteri lain tidak dapat diangkat. Tetapi negara itu harus menghadapi situasi di mana sebuah negara tidak dapat berfungsi tanpa anggaran,” kata Abeywardena kepada The Associated Press.

Pada Kamis (13/12), Mahkamah Agung Sri Lanka mengumumkan keputusan Sirisena untuk membubarkan parlemen yang tidak konstitusional. Pengadilan tinggi juga membatalkan pemilihan umum Sirisena pada 5 Januari.

Putusan pengadilan itu berarti negara secara efektif tanpa pemerintah dan menuju penutupan tanpa adanya parlemen yang memberikan suara untuk pembahasan anggaran 2019. Padahal, Sri Lanka memiliki batas waktu pembayaran hutang luar negeri sebesar satu miliar dolar AS yang jatuh tempo pada awal Januari 2019. Kondisi negara membuat Sri Lanka tidak jelas apakah sanggup membayar hutang tanpa keberadaan menteri keuangan yang sah.

Keputusan Rajapaksa untuk mundur menandai berakhirnya perebutan kekuasaan tujuh minggu yang melumpuhkan negara itu. Krisis politik Sri Lanka dimulai pada 26 Oktober, ketika Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan mengangkat Rajapaksa.

Credit Republika.co.id



Harga Pesawat Tempur AS Ini Bisa 3 Kalinya Jet Siluman F-35

Konsep seni pesawat tempur generasi mendatang atau F-X dari Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat. Foto/Air Force Research Laboratory

WASHINGTON - Sebuah pesawat tempur superioritas udara generasi berikutnya untuk Angkatan Udara Amerika Serikat (AS), yang dikenal sebagai Penetrating Counter Air (PCA), dapat menelan biaya sekitar USD300 juta per pesawat. Angka itu tiga kali lipat dari biaya produksi rata-rata jet tempur siluman F-35 yang ditetapkan sekitar USD94 juta.

Mahalnya proyek PCA itu diungkap Kantor Anggaran Kongres (CBO) AS dalam laporan penelitiannya. Estimasi biaya produksi USD300 juta per pesawat PCA merupakan estimasi dolar tahun 2018. Artinya, kemungkinan pembangkakan biaya bisa terjadi lagi untuk tahun mendatang.

Laporan pengawas anggaran itu juga memprediksi biaya penggantian inventaris pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat dari sekarang hingga 2050.

CBO memperkirakan Angkatan Udara akan membutuhkan 414 pesawat PCA untuk menggantikan F-15C/Ds dan F-22 yang ada, di mana jet-jet tempur Angkatan Udara saat ini diarahkan ke pertempuran air-to-air (udara-ke-udara). 

Kantor pengawas anggaran itu juga memprediksi bahwa pesawat pertama PCA akan memasuki layanan militer pada tahun 2030.

Mahalnya biaya produksi pesawat PCA bermuara pada biaya teknologi baru.

“Pesawat PCA mungkin memiliki jangkauan dan muatan yang lebih besar, serta kemampuan stealth(siluman) dan sensor yang lebih baik, daripada F-22 hari ini; karakteristik tersebut akan membantu operasi di hadapan pertahanan udara kelas atas China, Rusia, dan musuh potensial lainnya di masa depan," kata CBO dalam laporannya, yang dikutip dari Defense News, Sabtu (15/12/2018).

Angkatan Udara AS tidak memiliki rekam jejak yang bagus terkait produksi pesawat siluman dengan biaya rendah yang awalnya dibayangkan oleh kepemimpinan terkait. Baik program B-2 dan F-22 terpotong sebagian karena tingginya harga per pesawat, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada tingkat produksi yang tidak pernah berakselerasi ke titik di mana biaya unit mulai menurun. 

Pada tahun-tahun awal, program F-35 juga dirusak oleh serangkaian pembengkakan biaya yang akhirnya mendorong Pentagon untuk merestrukturisasinya.

"Mengandung biaya untuk pesawat PCA mungkin sama-sama sulit," lanjut laporan CBO.

Angkatan Udara AS pada 2016 pernah menyatakan pesawat PCA akan diluncurkan untuk layanan pada 2030. Namun, Angkatan Udara sedikit bicara tentang pesawat tempur masa depan tersebut.

Angkatan Udara mengaku membutuhkan jet tempur baru yang jaringannya terkait dengan sistem teknologi udara, ruang angkasa, siber dan peperangan elektronik lainnya. 

"Penggantinya mungkin bukan satu platform," kata Jenderal Dave Goldfein, Kepala Staf Angkatan Udara kepada Defense News awal tahun ini. 

“Ini mungkin dua atau tiga jenis kemampuan dan sistem yang berbeda. Jadi saat kami melihat superioritas udara di masa depan, memastikan bahwa kami maju untuk tetap berada di depan musuh, kami melihat semua opsi itu."

Credit Sindonews.com




Australia Akui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel

SYDNEY, CB - Pemerintah Australia akan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Meski begitu, pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv tidak segera dilakukan.

Diwartakan ABC News, Sabtu (15/12/2018), Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pergeseran kebijakan luar negeri tersebut sebagai keputusan yang berimbang dan terukur.

"Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, yang menjadi pusat pemerintahan Knesset (Parlemen Israel) dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel," katanya dalam sebuah pidato di Sydney.

Selanjutnya terkait dengan solusi dua negara, pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina bagi negara masa depan mereka dengan ibu kota di Yerusalem Timur.

Morrison memilih tunda pemindahan kedutaan besar Australia dari Tel Alviv. Australia juga berencana untuk mendirikan kantor perdagangan dan pertahanan di Yerusalem barat.

"Kami berharap pindahkan kedubes kami ke Yerusalem Barat ketika mungkin, untuk mendukung dan setelah penentuan status akhir," ucapnya.

AFP mencatat, Morrison pertama kali melontarkan perubahan kebijakan tersebut pada Oktober lalu, dan menuai kecaman dari Indonesia.

Masalah tersebut bahkan menghentikan negosiasi kesepakatan perdagangan bilateral selama bertahun-tahun.

Pada Jumat (14/12/2018), pemerintah Australia bahkan mengeluarkan peringatan kepada warganya yang bepergian ke Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan.

Peringatan tersebut berlaku untuk di wilayah Jakarta dan sejumlah destinasi wisata populer, termasuk Bali.

Sementara itu, Pemerintah Palestina akan mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk menarik duta besar mereka dan mengambil langkah boikot ekonomi atas keputusan Australia.

Sebelum Australia, negara lain seperti Guatemala dan Paraguay juga telah mengumumkan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengikuti jejak Amerika Serikat.

Namun, Paraguay mencabut keputusan tersebut setelah terjadi perubahan kepemimpinan.

Credit kompas.com




Pembelian 12 Kapal Selam Australia Dikritik





Ilustrasi kapal selam [Istimewa]

[SYDNEY] Pemerintah Australia menyatakan telah memfinalisasi detil kesepakatan yang kontroversial dengan perusahaan Prancis untuk membangun suatu armada kapal selam yang baru bagi pasukan angkatan bersenjatanya.

Pembelian sebanyak 12 kapal selam itu menuai kritik di dalam negeri karena proyek itu dinilai terlalu mahal dan terbukti tidak mencukupi.

Para pejabat kelompok pertahanan dan Angkatan Laut (AL) telah terikat dalam perundingan selama beberapa tahun dengan pembangun kapal Kelompok AL dari Prancis untuk memproduksi 12 kapal selam seharga 50 miliar dolar Australia (Rp 524,4 triliun).

Perdana Menteri Australia Scott Morrison membicarakan perundingan kapal selam itu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela pertemuan G20 pekan lalu. Awal pekan ini, media Australia, ABC, melaporkan kapal-kapal selam baru Australia yang pertama bisa ditunda dan harganya jauh melebihi harapan.

Menteri Pertahanan Christopher Pyne sepenuhnya membantah laporan itu menyatakan bahwa ada ledakan biaya nol dan sepenuhnya tidak ada penundaan sebagai bagian dari perundingan. Dia mengonfirmasi bahwa suatu terobosan telah dibuat dan kontrak penting akan ditandatangani awal tahun depan.

“Saya mengucapkan selamat kepada setiap orang yang terlibat dalam mencapai tonggak signifikan ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

“Kesepakatan rekanan strategis (SPA) akan ditandatangani pada awal 2019. Tambahan baru akan datang dalam 30 tahun dan itu tidak diketahui total jumlahnya. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan mengungkapkan masa depan kapal selam pertama tidak akan diperjuangkan sampcomai 2035,” kata Pyne.

Credit beritasatu.com


Soal Yerusalem, Palestina Bujuk Saudi Boikot Daging Australia


Jakarta, CB -- Penasihat pemerintah Palestina mengaku sudah meminta Arab Saudi untuk memboikot daging dari Australia jika Perdana Menteri Scott Morrison berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.
Nabil Shaath, penasihat utama Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa permintaan itu sudah disampaikan tak lama setelah Morrison mengumumkan bahwa Australia tengah mempertimbangkan relokasi tersebut.
"Arab Saudi adalah pengimpor terbesar daging dari Australia. Segera setelah keputusan Morrison itu, saya berbicara dengan pihak Saudi dan mengatakan 'Kalian setidaknya bisa memberi tahu Australia bahwa kalian akan mencari pemasok daging lain," ujar Shaath kepada Plus61J.
Lebih jauh, Shaath juga menyerukan agar negara-negara Arab memboikot produk Australia jika Canberra benar-benar memindahkan kedubes ke Yerusalem.
"Kami meminta negara Arab untuk memasukkan Australia dalam gerakan pemboikotan," ucap Shaath seperti dikutip kantor berita milik pemerintah Australia, SBS, Jumat (14/12).
Seruan itu diutarakan pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu menyusul kabar bahwa Morrison akan merelokasi kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem sebelum Natal tahun ini.
Morrison juga diperkirakan akan mengumumkan pengakuan Australia bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel pada akhir pekan ini.
Langkah kontroversial Australia itu pertama kali diumumkan Morrison pada Oktober lalu. Saat itu, dia mengatakan kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.
Morrison menyatakan pertimbangan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. 
Sementara itu, Indonesia, sebagai pendukung Palestina, menentang keras rencana Australia tersebut yang dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina. 
Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.
Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.
Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.
Tak hanya dari sisi pemerintah, sejumlah protes dan demonstrasi juga sempat berlangsung di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan kantor konsulatnya di Surabaya.

Australia Imbau Warga di RI Waspada Jelang Umumkan Yerusalem

Jakarta, CB -- Australiamengimbau warga negaranya yang akan atau sedang berada di Indonesia untuk berhati-hati menjelang rencana Canberra mengumumkan keputusan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Puluhan warga Australia yang bersiap-siap untuk berangkat ke Bali dan sejumlah destinasi pulau tropis lainnya selama liburan musim panas mendatang harus berhati-hati dan waspada tingkat tinggi," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Australia, Kamis (14/12).
Seorang sumber mengatakan kepada AFP bahwa Perdana Menteri Scott Morrison diperkirakan akan mengumumkan keputusan kontroversial itu secepatnya pada Sabtu (15/12).
Relasi Indonesia-Australia memang merenggang setelah Canberra memutuskan mempertimbangkan rencana memindahkan kedutannya untuk Israel ke Yerusalem.
Pada Oktober lalu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. 
Indonesia, sebagai pendukung Palestina, menentang keras rencana Australia tersebut yang dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina. 
Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.
Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.
Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.
Tak hanya dari sisi pemerintah, sejumlah protes dan demonstrasi juga sempat berlangsung di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan kantor konsulatnya di Surabaya.
"Demonstrasi telah berlangsung dalam beberapa minggu terakhir di sekitar kedutaan besar Australia di Jakarta dan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya," demikian pernyataan Kemlu Australia.
"Protes dapat berlanjut di Kedutaan Besar Australia di Jakarta atau di salah satu Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Bali, dan Makassar. Kewaspadaan tingkat tinggi dibutuhkan."
Meski kabinet Morrison dikabarkan sudah menyetujui rencana pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, rencana Australia merelokasi kedutaannya ke kota tersebut masih belum diputuskan karena alasan biaya.
Seorang sumber mengatakan bahwa sebagai gantinya, pemerintah Australia untuk sementara waktu berencana membangun kantor kekonsuleran di Yerusalem. 

Jumat, 14 Desember 2018

Gelombang Ancaman Bom Melanda Seluruh AS, FBI Turun Tangan


Gelombang Ancaman Bom Melanda Seluruh AS, FBI Turun Tangan
Para agen FBI Amerika Serikat saat bertugas. FBI turun tangan setelah gelombang ancaman bom melanda berbagai kota di seluruh negeri. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Gelombang ancaman bom diterima berbagai otoritas di seluruh Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat. Rentetan ancaman bom itu dilaporkan menargetkan puluhan gedung dan fasilitas umum.

Para pejabat penegak hukum kepada Reuters mengatakan kredibilitas rentetan ancaman tersebut belum bisa dipastikan dengan segera.

FBI telah turun tangan untuk mengatasi masalah ini. FBI mencatat bahwa gelombang ancaman bom pernah diterima sekolah-sekolah dan bangunan publik lainnya setahun lalu tanpa menimbulkan konsekuensi.Namun, menurut FBI, kredibilitas dari rentetan ancaman bom terbaru ini belum bisa dikonfirmasi. "Kami menyadari ancaman yang dibuat di kota-kota di seluruh negeri," kata Rukelt Dalberis, juru bicara FBI di Los Angeles, kepada Reuters, yang dilansir Jumat (14/12/2018).

"Kami tetap berhubungan dengan mitra penegak hukum kami. Kami mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kegiatan mencurigakan yang dapat mewakili ancaman," lanjut Dalberis.
Departemen Kepolisian New York mengatakan dalam pesan Twitter bahwa pihaknya tidak menganggap ancaman itu sebagai hal yang dapat dipercaya untuk saat ini. Pemerintah AS maupun komunitas intelijen belum berkomentar terkait rentetan ancaman tersebut. 



Credit  sindonews.com



Jet Tempur AS Jatuh di Hawaii, Pilot Selamatkan Diri dengan Parasut


Jet Tempur AS Jatuh di Hawaii, Pilot Selamatkan Diri dengan Parasut
Pesawat jet tempur MK-58 Hawker Hunter Amerika Serikat. Foto/UPI.com

HONOLULU - Pesawat jet tempur Hawker Hunter milik Garda Nasional Udara Hawaii, Amerika Serikat (AS), jatuh di lepas pantai Honolulu. Pilot yang berstatus sebagai kontraktor sipil garda tersebut berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan parasut.

Insiden terjadi pada hari Rabu waktu setempat, yakni saat latihan militer. Meski selamat, pilot mengalami luka traumatik.

Sekelompok paralayar yang sedang berada di atas perahu menyaksikan insiden itu dan bergegas mengambil tindakan.

"Kami mendengar dentuman keras ini dan kemudian kami melihat pilot mengeluarkan dari pesawat, dan kemudian kami melihat parasutnya keluar, dan kemudian pesawat langsung masuk ke air," kata seorang saksi mata.

Mack Ladner, seorang instruktur paralayar yang ada di atas, melompat ke dalam air untuk menyelamatkan pilot yang terluka dan melepaskan parasutnya.

"Itu semacam banyak (memacu) adrenalin, saya belum, saya belum pernah melihat yang seperti itu," kata Ladner, Kamis (13/12/2018), seperti dikutip CBS News.

"Ketika saya masuk ke air, Anda tahu, saya bertanya kepadanya seperti ini; 'Apakah Anda baik-baik saja' dan dia seperti (menjawab); 'Ya punggung saya sakit sedikit dari kompresi' dan dia memiliki sedikit darah yang keluar, saya pikir itu mungkin dampaknya," paparnya.

Pilot berusia 47 tahun itu telah dipindahkan ke sebuah kapal Coast Guard AS kemudian dilarikan ke rumah sakit. Para personel Garda Nasional Udara Hawaii untuk sementara menangguhkan latihan militer yang melibatkan sekitar 800 personel dan 30 pesawat setelah insiden tersebut.

"Ini bisa menjadi jauh lebih buruk, sepertinya mereka mendapatkannya dalam hitungan detik dan saya pikir satu-satunya kerugian adalah pesawat," kata saksi mata yang lain.

Pesawat lepas landas dari Bandara Honolulu, sekitar tiga mil jauhnya dari lokasi kecelakaan. Para saksi mengatakan pesawat itu kemungkinan akan menabrak bangunan di dekatnya jika tidak jatuh ke air laut.

Juru bicara Layanan Darurat Honolulu, Dustin Malama, mengatakan pilot memiliki luka traumatik dan telah dibawa ke rumah sakit.

Militer AS mengatakan penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Hawker Hunter adalah jet tempur buatan Inggris yang dikembangkan pada akhir 1940-an dan awal 1950-an.

Awalnya, pesawat dibuat dengan versi kursi tunggal dan digunakan sebagai pesawat tempur yang mampu bermanuver. Namun, pesawat dikembangkan untuk digunakan sebagai jet tempur, pembom, dan untuk misi pengintaian.

Inggris mengekspor pesawat itu dan saat ini tecatat ada 21 negara lain yang menggunakannya. 



Credit  sindonews.com




Militer AS dan Ukraina Akan Bertemu Bahas Konflik Rusia


Militer AS dan Ukraina Akan Bertemu Bahas Konflik Rusia
Ilustrasi markas Pentagon. (Reuters/Yuri Gripas)


Jakarta, CB -- Kepala angkatan laut Ukraina akan bertemu petinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di Washington pekan ini untuk membahas insiden penyitaan kapal oleh Rusia pada November lalu.

Juru bicara Pentagon, Eric Pahon, mengatakan bahwa kepala AL Ukraina, Ihor Voronchenko, akan bertemu Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Nicholson, pada Kamis (13/12) dan Jumat (14/12) waktu setempat.

"Nicholson dan pejabat Pentagon lainnya akan menegaskan kembali dukungan AS untuk kedaulatan Ukrania dan integritas teritorial dalam batas-batas yang diakui secara internasional, meluas ke perairan teritorialnya, serta hak kapalnya untuk melintasi perairan internasional," tutur Pahon seperti dikutip AFP.

Pertemuan ini dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Ukraina, Plavo Klimkin, meminta tanggapan internasional secepatnya terhadap "agresi Rusia" yang menyita tiga kapal angkatan laut Ukraina dan menahan 24 personelnya.


Dalam insiden tersebut, kapal Rusia menembaki tiga kapal angkatan laut Ukraina ketika tertangkap mencoba melewati Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov.

Namun, Ukraina mengklaim bahwa kapal tersebut ditembaki setelah awak memutuskan untuk menjauh dan kembali ke pelabuhan di Odesa.


Insiden ini dikhawatirkan dapat memicu kembali perang antara kedua negara setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

Tak lama setelah insiden ini, Ukraina mencanangkan darurat militer, langkah yang membuat Putin "sangat khawatir."

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, pun menyebut bahwa kini negaranya terancam terlibat perang terbuka dengan Rusia.

"Negara ini dalam ancaman akan terlibat perang terbuka dengan Rusia," kata Petro, seperti dilansir CNN.




Credit  cnnindonesia.com