Rabu, 21 November 2018

Kasus Jamal Khashoggi, Menlu AS Pompeo Disebut Bantu Arab Saudi


Mike pompeo disambut oleh rekannya Adel al-Jubeir di Ritadh pada Sabtu, 28 Aprik 2-018. [Saudi Press Agency]
Mike pompeo disambut oleh rekannya Adel al-Jubeir di Ritadh pada Sabtu, 28 Aprik 2-018. [Saudi Press Agency]

CB, Riyadh – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, disebut membantu Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman dengan memberikan jalan agar terhindar dari skandal pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

 
Seorang pejabat senior di pemerintahan Arab Saudi mengatakan Pompeo menyampaikan soal opsi untuk mengarahkan kasus pembunuhan Khashoggi ini kepada orang lain di kerajaan Saudi.
Menurut media Middle East Eye, Pompeo menyampaikan rencana ini secara langsung saat pertemuan dengan Raja Salman, dan MBS, yang merupakan panggilan putra mahkota, ketika bertemu di Riyadh pada 16 Oktober 2018.
Orang yang bakal menjadi kambing hitam untuk menerima kesalahan dalam kasus ini belum dipilih. “Kami tidak akan terkejut jika itu terjadi,” kata sumber tadi kepada Middle East Eye pada Selasa, 20 November 2018.

 
Kedatangan Pompeo ke Riyadh itu terjadi tepat dua pekan setelah Jamal Khashoggi, yang merupakan jurnalis senior dan kritis terhadap kebijakan MBS, menghilang dan diduga tewas dibunuh di kantor Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.
Mengenai tudingan ini, kementerian Luar Negeri AS mengatakan itu merupakan penjelasan keliru mengenai misi diplomatik yang dilakukan Pompeo ke Arab Saudi.
“Kami telah bicara secara terbuka mengenai tujuan-tujuan kami untuk menekankan kepada pemimpn Arab Saudi soal keseriusan pemerintah AS menyangkut pengungkapan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi,” kata Heather Nauert, juru bicara kemenlu AS, kepada Middle East Eye.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Gedung Putih pada Selasa, 20 November 2018, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan negaranya tetap merupakan mitra yang kokoh dari Arab Saudi terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, yang disebutnya sangat buruk.
Trump mengatakan lembaga intelijen AS masih mempelajari bukti-bukti dan siapa yang merencanakan pembunuhan Khashoggi.
“Bisa jadi Putra Mahkota tahu mengenai peristiwa tragis ini – mungkin dia tahu dan mungkin dia tidak tahu,” kata Trump dalam pernyataan tertulis itu seperti dilansir Reuters pada 21 November 2018.

Wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi (lingkar merah), saat memasuki pintu Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober 2018. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi membuat pernyataan lewat akun resmi di Twitter bahwa Jamal Khashoggi berkelahi melawan sejumlah orang di dalam Konjen. Courtesy TRT World/Handout via Reuters
Trump memulai pernyataan tertulisnya, seperti dilansir CNN, dengan kalimat singkat “Amerika yang Pertama”. Ini dilanjutkan dengan pernyataan “Dunia merupakan tempat yang berbahaya”.
Dalam penjelasannya, Trump mengatakan baik Raja Salman dari Arab Saudi maupun Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman, sama-sama berkukuh membantah tahu mengenai rencana pembunuhan itu.

 
“Kita mungkin tidak akan pernah tahu semua fakta terkait pembunuhan Jamal Khashoggi,” kata Trump sambil menekankan hubungan AS dan Arab Saudi berlangsung sangat bagus.
Jurnalis senior Arab Saudi, Jamal Khashoggi, hilang setelah memasuki kantor Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Dia dibunuh oleh sebuah tim pembunuh beranggotakan 15 orang, yang diduga kuat dikirim oleh Deputi Kepala Direktorat Intelijen Umum Arab Saudi, Mayor Jenderal Ahmed al Assiri. Pemerintah Saudi telah memberhentikan Assiri. Jaksa penuntut umum telah menetapkan 21 orang tersangka dengan 11 orang terkena dakwaan. 5 orang dikenakan tuntutan hukuman mati.




Credit  tempo.co





Trump Nyatakan Tetap Setia Terhadap Saudi


Trump Nyatakan Tetap Setia Terhadap Saudi
Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)


Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump bersumpah untuk tetap menjadi "mitra setia" dari Arab Saudi. Hal ini diungkap Trump, Selasa (20/11), sembari mengenyampingkan kemungkinan Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman tahu tentang rencana untuk membunuh wartawan pembangkang Jamal Khashoggi bulan lalu.

Langkah Trump ini bertentangan dengan tekanan dari anggota parlemen agar AS menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Arab Saudi. Trump juga mengatakan dia tidak akan membatalkan kontrak militer dengan kerajaan, mengatakan langkah "bodoh" seperti itu hanya akan menguntungkan Rusia dan China.

Trump mengatakan badan-badan intelijen AS masih mempelajari bukti seputar pembunuhan Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober dan soal siapa yang merencanakannya.



"Agen-agen intelijen kami terus menilai semua informasi, tetapi sangat mungkin bahwa Putra Mahkota memiliki pengetahuan tentang peristiwa tragis ini - mungkin dia melakukannya dan mungkin dia tidak!" Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih,

Sumber-sumber intelijen AS mengatakan penilaian CIA adalah bahwa kematian Khashoggi diperintahkan oleh putra mahkota, Mohammed bin Salman. MbS saat ini merupakan penguasa de facto Arab Saudi.

Anggota parlemen Demokrat dan Republik telah mendesak Trump untuk menjatuhkan dukungannya untuk MbS, tetapi Presiden enggan menuruti desakan tersebut.


Dia mengatakan bahwa Raja Salman dan MbS Arab Saudi "dengan keras kalau mereka mengetahui tentang rencana atau pelaksanaan pembunuhan" itu. Trump juga menyebut bahwa kebenaran tentang itu mungkkin tidak akan pernah diketahui.

Dia juga menekankan bahwa Arab Saudi adalah produsen minyak utama, mitra bisnis yang penting, dan "sekutu besar" untuk melawan kekuatan Iran di Timur Tengah.

"Amerika Serikat bermaksud untuk tetap menjadi mitra setia Arab Saudi untuk memastikan kepentingan negara kita, Israel dan semua mitra lain di kawasan itu," kata Trump.




Credit  cnnindonesia.com



Serangan Udara AS di Somalia Tewaskan Puluhan Militan


Serangan Udara AS di Somalia Tewaskan Puluhan Militan
Ilustrasi (REUTERS/Feisal Omar)


Jakarta, CB -- Serangan udara Amerika Serikat (AS) di Somalia menewaskan sekitar 37 pejuang dari kelompok militan Islam Al-Shabaab, Senin (19/11).

Dua serangan udara dilakukan Senin dekat Debatscile, komando militer Afrika mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa "serangan udara tidak melukai atau membunuh warga sipil," seperti disebutkan seorang militer AS, Selasa (20/11).

Dikatakan serangan "presisi" mereka yang pertama menewaskan 27 gerilyawan dalam serangan yang "terencana dan disengaja" itu. Sementara serangan kedua membunuh 10 pejuang lainnya.



Militer AS mengatakan serangan itu "dilakukan untuk mendukung Pemerintah Federal Somalia sekaligus untuk menurunkan (militan) Al-Shabaab."

Bulan lalu, militer AS mengatakan telah menewaskan 60 pejuang Shabaab dalam satu serangan udara. Ini adalah serangan udara terbesar sejak serangan di salah satu kamp pelatihan kelompok Islam. Serangan itu menewaskan sekitar 100 pejuang pada November 2017.

Dalam beberapa bulan terakhir, serangan udara dan serangan rudal terhadap Shabaab terus meningkat. Al-Shabaab adalah organisasi afiliasi Al-Qaeda yang berjuang untuk menggulingkan pemerintah Somalia. Kelompok ini didukung secara internasional di Mogadishu dari pasukan Uni Afrika.




Credit  cnnindonesia.com






Bom Bunuh Diri Terjadi Saat Perayaan Maulid di Afghanistan


Korban bom bunuh diri dibawa ke rumah sakit di Kabul.
Korban bom bunuh diri dibawa ke rumah sakit di Kabul.
Foto: AP
Sedikitnya 50 orang tewas dan 83 lainnya luka-luka akibat kejadian tersebut bom itu.



CB, KABUL -- Sebuah bom bunuh diri terjadi pada Selasa (20/11) di tengah perhelatan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Kabul, Afganistan. Juru bicara Departemen Kesehatan Umum Wahid Majroh mengatakan, diperkirakan sedikitnya 50 orang tewas dan 83 lainnya luka-luka akibat kejadian tersebut.

Juru bicara Kementrian Dalam Negeri Afghanistan, Najib Danish menduga pelaku bom bunuh diri tersebut menyelinap ke sebuah aula yang tak lain merupakan tempat berkumpulnya ratusan ulama yang tengah memperingati peringatan maulid.

Kejadian ini, bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di Kabul, dimana pelaku menargetkan tempat perkumpulan ulama sebagai lokasi pengeboman. Dalam peristiwa yang terjadi pada Juni lalu tersebut, setidaknya menewaskan tujuh orang dan 20 lainnya luka-luka.

"Pelaku bisa saja merupakan bagian dari kelompok yang berniat menggulingkan pemerintah Afghanistan yang mendukung Amerika, dan berniat membentuk pemerintahan Islam garis keras," kata Najib dalam laman abcnews.go.com, Rabu (21/11).

Hingga kini, pihak kepolisian terus melacak korban tewan maupun terluka dari peristiwa yang terjadi di pusat kota Kabul tersebut, dan kemungkinan jumlahnya dapat meningkat.




Credit  republika.co.id




Navy SEAL Penembak Osama bin Laden Tanggapi Sindiran Trump



Robert O'Neill. [businessinsider.com]
Robert O'Neill. [businessinsider.com]

CB, Jakarta - Anggota Navy SEAL yang menembak Osama bin Laden menanggapi sindiran Presiden Donald Trump setelah menyebut komandannya pendukung Hillary Clinton dan menyayangkan Navy SEAL telat membunuh Osama.
Robert O'Neill dari tim SEAL TEAM 6 yang ikut dalam penyerbuan yang menewaskan Osama bin Laden membalas Trump yang menyindir mantan Laksamana AL, Bill McRaven.

Ads by Kiosked
McRaven mengatakan tidak mendukung Clinton pada 2016 dan telah menjawab bahwa dia adalah 'pendukung Presiden Obama dan Presiden George W. Bush.

"Misi untuk mendapatkan Osama bin Laden adalah bipartisan (atas persetujuan dua parpol)," kata O'Neill."Kami semua ingin mendapatkannya secepat mungkin."
Sebelumnya O'Neill juga membela McRaven di Twitter dengan menulis,"Laksamana McRaven terlahir untuk memimpin misi ini. Saya akan mengikutinya kemana saja. Kalau saja orang-orang mendengar pidato sesungguhnya yang dia berikan kepada Tim..."

Osama dilaporkan tinggal di kompleks rahasia yang dibentengi khusus, sekitar satu kilometer dari Akademi Militer Pakistan selama bertahun-tahun, menimbulkan pertanyaan apakah pejabat Pakistan mengetahui keberadaan Osama sebelumnya. Namun Pakistan membantah mengetahui Osama bin Laden ada di sana.
Osama Bin Laden dilaporkan tidak menggunakan internet atau telepon seluler untuk menjaga kerahasiaannya selama persembunyian di Pakistan.

Robert O'Neill, anggota Navy SEAL yang tembak mati Osama bin Laden.[special-ops.org]
Dalam wawancara Fox News Sunday, Trump menepis kritik McRaven atas serangannya terhadap pers yang menyebut pers sebagai musuh rakyat Amerika.

Kemudian pembawa acara Chris Wallace bertanya kepada Trump tentang McRaven yang menyebut serangan pers Trump adalah ancaman terbesar bagi demokrasi.


Pensiunan mantan Komandan Unit Navy Seal Bill McRaven.[NBC News]
"(dia) penggemar Hillary Clinton," ujar Trump menyoal kritikan McRaven."Dia pendukung Obama."
"Dia (Osama bin Laden) tinggal di Pakistan tepat di sebelah akademi militer, semua orang di Pakistan tahu dia (Osama bin Laden) ada di sana. Dan kami memberi Pakistan US$ 1,3 miliar (Rp 19 triliun) per tahun dan mereka tidak memberitahunya," kata Trump.

"Bukankah menyenangkan jika kita mendapatkan Osama Bin Laden lebih cepat, bukankah itu lebih bagus?" lanjut Trump menyindir McRaven yang memimpin operasi Navy SEAL selama perburuan Osama bin Laden.




Credit  tempo.co



Protes Kritik Trump, Pakistan Panggil Kuasa Usaha AS


Protes Kritik Trump, Pakistan Panggil Kuasa Usaha AS
Pakistan melayangkan protes atas pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait peran Pakistan dalam memerangi perjuangan terorisme dan pembunuhan Osama bin Laden. Foto/Istimewa

ISLAMABAD - Pakistan memanggil Kuasa Usaha Amerika Serikat (AS) di Islamabad untuk memprotes pernyataan yang dibuat oleh Presiden Donald Trump. Trump mengkritik peran Pakistan dalam memerangi perjuangan terorisme dan pembunuhan Osama bin Laden.

Komentar Trump selama beberapa hari terakhir telah membuat marah Pakistan, termasuk Perdana Menteri Imran Khan. Khan pada hari Senin membalas Trump dengan mengatakan di Twitter bahwa beberapa sekutu telah berkorban atau membantu AS sebanyak Pakistan dalam perang melawan teror.

Gesekan itu mengancam untuk semakin memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara Islamabad dan Washington, sekutu yang telah berulang kali bentrok tentang perang di Afghanistan dan dugaan dukungan Pakistan untuk militan Islam.

"Menteri Luar Negeri menyeru Kuasa Usaha AS, Paul Jones, untuk mendaftarkan protes keras atas tuduhan tidak berdasar dan tidak berdasar yang diajukan terhadap Pakistan," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/11/2018).

Selama akhir pekan, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara, mengatakan Pakistan tidak "melakukan apa pun" untuk AS meskipun mendapat bantuan miliaran dolar. Trump juga menyatakan diduga pejabat Pakistan tahu lokasi mantan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden sebelum pembunuhan oleh pasukan AS di serangan di Pakistan pada tahun 2011.

Pada hari Senin, Trump menge-tweet lagi dan menggandakan klaim tersebut.

"Menolak sindiran tentang OBL, Menteri Luar Negeri mengingatkan Kuasa Usaha AS bahwa itu adalah kerja sama intelijen Pakistan yang memberikan bukti awal untuk melacak keberadaan OBL," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan.

"Retorika tak berdasar tentang Pakistan benar-benar tidak dapat diterima," demikian bunyi pernyataan tersebut. 




Credit  sindonews.com




Operasi Satu-Pekan tewaskan 51 anggota ISIS di Afghanistan Timur


Operasi Satu-Pekan tewaskan 51 anggota ISIS di Afghanistan Timur
Ilustrasi serangan udara atas posisi ISIS. (facebook.com/МинобороÐ)



Jalalabad, Afghanistan (CB) - Sebanyak 51 orang yang berafiliasi dengan ISIS telah tewas di Provinsi Nangarhar di Afghanistan Timur selama satu pekan belakangan ini, kata seorang pejabat pada Senin (19/11).

"Operasi tersebut dilancarkan di Kabupaten Hasaka Mina dan berlangsung selama satu pekan, sehingga menewaskan sebanyak 51 petempur IS dan penghapusan beberapa pusat perlengkapan dan pelatihan mereka," kata Ataullah Khogyani, juru bicara Provinsi Nangarhar.

"Operasi Negata Anti-IS berhasil dilancarkan dan beberapa daerah juga telah direbut kembali dari cengkeraman gerilyawan di kabupaten yang bermasalah, dan tak ada korban jiwa di pihak sipil atau pasukan keamanan," kata juru bicara itu.

Kelompok garis keras IS belum mengeluarkan komentar mengenai pernyataan itu. 




Credit  antaranews.com



Pentagon: Sistem Rudal S-300 di Suriah Tak Berdampak pada Operasi AS


Pentagon: Sistem Rudal S-300 di Suriah Tak Berdampak pada Operasi AS
Sistem pertahan rudal S-300 Rusia. Sistem pertahanan ini dipasok Moksow ke rezim Damaskus setelah insiden penembakan pesawat Il-20 Moskow bulan lalu. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Sistem pertahanan rudal S-300 Rusia yang dioperasikan di Suriah tidak akan berdampak pada operasi militer Amerika Serikat (AS) di negara tersebut. Klaim ini disampaikan juru bicara Pentagon, Eric Pahon, kepada Sputnik.

"Tidak dalam operasi kami," kata Pahon pada hari Senin ketika merevisi dampak sistem pertahanan udara S-300 Rusia di Suriah.

Pahon memperingatkan bahwa menambahkan lebih banyak sistem persenjataan di Suriah hanya dapat membahayakan militer yang beroperasi di daerah itu dan menyebabkan bahaya potensial bagi pesawat sipil yang memasuki wilayah tersebut.

"Setiap senjata tambahan (yang dikirim) ke Suriah hanya berfungsi untuk meningkatkan eskalasi pada titik ini," kata Pahon.

"Kita perlu mengadakan diskusi diplomatik untuk mengakhiri konflik di Suriah timur, dan kita perlu mendukung proses yang dipimpin Jenewa untuk mencapai penyelesaian konflik itu. Dengan menambah lebih banyak persenjataan dan lebih banyak sistem, itu hanya mempersulit situasi di titik ini," paparnya, yang dilansir Selasa (20/11/2018).

Pahon menegaskan kembali bahwa misi Amerika Serikat di Suriah tetap tidak berubah. "Kami tetap fokus pada mengalahkan ISIS," katanya.

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Rusia menyelesaikan pengiriman sistem rudal S-300 ke Suriah dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasukan Rusia yang dikerahkan di negeri Presiden Bashar al-Assad tersebut.

Langkah itu diumumkan setelah pesawat mata-mata militer Il-20 Rusia jatuh pada 17 September oleh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang merespons serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel di Latakia.

Kementerian Pertahanan Rusia menyalahkan insiden yang menewaskan 15 tentara Moskow itu kepada Angkatan Udara Israel. Kementerian itu menuduh jet tempur Israel menggunakan pesawat Rusia sebagai perisai terhadap serangan sistem rudal S-200 Suriah.

Israel telah menyuarakan keprihatinan atas keputusan Rusia memasok Suriah dengan sistem rudal S-300. Tel Aviv menyatakan Damaskus akan dapat mengendalikan wilayah udara Israel dengan senjata pertahanan itu.



S-400 Turki

Pahon dalam wawancaranya juga membahas polemik akuisisi sistem rudal S-400 Rusia oleh Turki. Menurutnya, Pentagon bekerja dengan Kongres untuk membantu mencari alternatif pengganti sistem pertahanan udara mutakhir Moskow tersebut.

"Kami telah mengadakan diskusi diplomatik tentang itu," kata Pahon. "Kami menyerahkan laporan yang diamanatkan pada kongres tentang hubungan dengan Turki Jumat lalu, 9 November, ke Kongres," paparnya.

"Sebagai bagian dari laporan, maksud saya itu hanya mencakup pendangan hubungan kami dengan Turki, keburukan dan semuanya. Kami berada di diskusi diplomatik dengan Turki untuk mencari alternatif yang layak untuk S-400. Jadi, kami membantu mereka untuk menemukan alternatif bersama dengan Kongres untuk pembelian S-400. Kami terus bekerja dengan Turki, terus bekerja dengan Kongres untuk mencoba temukan alternatifnya," papar Pahon. 

Pada bulan Desember 2017, Ankara menandatangani perjanjian pembelian sistem pertahanan udara S-400 Moskow. CEO Rostec, Sergey Chemezov, mengatakan kontrak pembelian empat set S-400 bernilai USD2,5 miliar, dengan 55 persen dari nilai  kontrak ditutupi dengan pinjaman Rusia.

Pada 25 Oktober, Akara mengatakan bahwa Turki akan memulai pengerahan S-400 pada Oktober 2019. Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Borisov mengklarifikasi pada hari Rabu pekan lalu bahwa kontrak itu memungkinkan Ankara untuk menggunakan hak opsi setelah pengiriman utama di bawah kesepakatan itu yang telah dibuat.

"Seperti yang telah kita diskusikan dengan mitra Turki kami, pembelian S-400 akan memiliki konsekuensi yang signifikan atau dapat memiliki konsekuensi signifikan pada hubungan pertahanan AS-Turki. Ada banyak hal yang dibeli dengan itu," imbuh Pahon.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa jika Ankara melanjutkan rencananya untuk membeli sistem S-400, Amerika Serikat dapat menahan pengiriman jet tempur siluman F-35 ke Turki. Selain itu, Kongres AS mengeluarkan undang-undang yang akan memblokir transfer jet tempur termahal tersebut.




Credit  sindonews.com




Netanyahu Sebut Golan Milik Israel Selamanya



Netanyahu Sebut Golan Milik Israel Selamanya
Israel menyiagakan tank dan mengibarkan benderanya di wilayah Dataran Tinggi Golan. Foto/REUTERS/Amir Cohen


TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan Israel berdaulat penuh dan selamanya atas Dataran Tinggi Golan. Pernyataannya itu muncul setelah Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya menolak resolusi PBB yang menyerukan negara mayoritas Yahudi itu mengakhiri pendudukannya atas wilayah Suriah yang direbutnya tahun 1967.

"Israel akan tetap selamanya di Dataran Tinggi Golan, dan Dataran Tinggi Golan akan selamanya tetap di tangan kami," kata Netanyahu pada hari Minggu (18/11/2018), seperti dikutip Jerusalem Post.

Dia berterima kasih kepada para pimpinan AS karena memilih menentang seruan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke Suriah.

Netanyahu mencatat bahwa Israel telah bekerja dengan AS untuk beberapa waktu dalam mengabaikan resolusi tidak mengikat PBB yang berjudul "The Occupied Syrian Golan".

Sebelum era pemerintah Presiden Donald Trump, AS selalu memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi PBB secara simbolis yang bersisi tekanan pada Israel untuk mengembalikan wilayah itu pada Suriah.

Hanya AS dan Israel yang memilih suara "Tidak" untuk resolusi tersebut dalam pemungutan suara hari Jumat di markas PBB di New York. Sebanyak 151 negara mendukung resolusi Special Political and Decolonization Committee's (Komite Politik dan Dekolonisasi Khusus) PBB tersebut. Sedangkan 14 negara lainnya memilih abstain.

Dokumen resolusi itu untuk sementara mendesak Tel Aviv untuk tidak membangun permukiman dan memaksakan kewarganegaraan Israel pada warga Suriah yang tinggal di sana.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah setelah Perang Enam Hari 1967. Sejak tahun itu, Tel Aviv menahan diri untuk tidak memperluas kedaulatan atas Golan. Namun, pada tahun 1981 negara mayoritas Yahudi itu nekat menganeksasi wilayah tersebut.

Wilayah Golan didominasi warga Druze. Hanya minoritas kecil yang bersedia mengubah kesetiaan mereka dari Suriah ke Israel.

Meskipun ada kecaman keras dari Damaskus, bulan lalu Israel memperkenalkan pemilu ke dewan Druze lokal di wilayah itu. 




Credit  sindonews.com



Untuk Pertama Kalinya Xi Jinping Kunjungi Filipina


Xi Jinping
Xi Jinping
Foto: REUTERS/Lintao Zhang
Persahabatan dengan Filipina adalah pilihan tepat bagi Cina.



CB, MANILA -- Presiden Cina Xi Jinping mengujungi Filipina untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Asia Tenggara tersebut. Cina berharap dalam kerja sama yang dipimpin oleh Filipina negara di bawah kekuasaan Presiden Rodrigo Duterte mau menerima investasi dan pinjaman mereka.

Xi mengatakan persahabatan adalah satu-satu pilihan yang tepat dalam hubungan Cina dan Filipina. Ini pertama kalinya Xi mengunjungi Filipina setelah 13 tahun menjadi presiden Cina.

"Mengingat perubahan yang sering terjadi dan kompleks di dunia, memiliki hubungan baik dan persahabatan adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk Cina dan Filipina, dua negara berkembang di Asia, dan rakyat kami memiliki harapan yang lebih tinggi untuk hubungan yang lebih kuat dan kerjasama di diseluruh bagian di kedua belah pihak," kata Xi dalam pernyataan yang dilansir dari Abs-cbn, Selasa (20/11).

Xi datang setelah dua tahun yang lalu Duterte mendeklarasikan negara yang ia pimpin akan berpaling dari Amerika Serikat (AS). Duterte berjanji akan mengarahkan politik luar negerinya ke arah Cina. Padahal selama beberapa dekade terakhir Filipina tidak pernah percaya dan selalu bertentangan dengan Cina dalam sektor martim.

Media massa Phillipina Star menulis tentang pujian Xi kepada Duterte. Xi mengatakan hubungan kerjasama ini seperti pelangi setelah hujan dan kerap kali menyebutkan kerja sama ini sebagai penanganan yang tepat dalam upaya menyelesaikan persoalan di Laut Cina Selatan.

Gaya Duterte dalam menangani persoalan Laut Cina Selatan ini telah membuat sejumlah politikus nasionalis gusar. Mereka mengatakan Duterte telah tunduk dengan Cina setelah menolak untuk mengkritik negara tersebut dalam membangun markas militer di perairan itu atau meminta Cina untuk patuh dalam arbitrase 2016 yang menggugurkan klaim mereka di perairan tersebut.

Masyarakat Filipina banyak yang mendukung keputusan Duterte tersebut. Tapi survei secara konsisten menunjukkan masyarakat juga keberatan dengan kebijakan Cina dan memutus hubungan dengan AS.

Dalam laporan yang dikeluarkan Social Weather Stations, Senin (19/11) lalu menunjukkan sekitar 84 persen rakyat Filipina merasa keputusan pemerintah mereka tidak menentang Cina membuat markas militer di Laut Cina Selatan sebagai sesuatu yang salah. Sementara itu ada sebanyak 86 persen rakyat Filipina mengatakan mereka harus memperkuat Angkatan Laut.

Survei ini dilakukan kepada 1.200 orang pada akhir September lalu. Laporan tersebut juga menyatakan kepercayaan rakyat Filipina kepada AS sangat baik sementara dengan Cina sangat buruk, dilansir Reuters.



Credit  republika.co.id





Hakim AS Larang Donald Trump Batasi Suaka


Hakim AS Larang Donald Trump Batasi Suaka
Ilustrasi imigran yang coba datang ke Amerika Serikat lewat tembok perbatasan di Meksiko. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)



Jakarta, CB -- Hakim Federal Amerika Serikat pada Senin (19/11) menghentikan sementara perintah presiden Donald Trump tidak memberikan suaka kepada orang-orang yang memasuki AS secara ilegal.

Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakannya awal bulan ini atas dasar keamanan nasional. Di saat bersamaan, ribuan migran Amerika Tengah bergerak menuju perbatasan AS melalui Meksiko.

Hakim Distrik AS Jon Tigar di San Francisco mengeluarkan perintah penangguhan sementara terhadap kebijakan Trump, sekaligus mengabulkan permintaan kelompok hak asasi manusia yang langsung mengajukan gugatan hanya sesaat setelah kebijakan Trump diumumkan.


Sebelumnya Trump mengatakan hanya orang-orang yang memasuki AS lewat pos-pos pemeriksaan resmi, ketimbang menyelinap lewat perbatasan, dapat mengajukan permohonan suaka.

Hakim Tigar menulis bahwa Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan (INA) 1965 menyatakan bahwa setiap orang asing yang tiba di AS, "entah itu tiba di titik kedatangan yang ditunjuk," dapat mengajukan permohonan suaka.

"Aturan yang melarang suaka bagi imigran yang memasuki negara tidak melewati pelabuhan masuk, bertentangan dengan INA dan tujuan Kongres," ujar Tigar.

"Apa pun ruang lingkup wewenang Presiden, ia tidak boleh menulis ulang undang-undang imigrasi untuk memberlakukan syarat yang dilarang secara tegas oleh Kongres," Tigar menambahkan.

Perintah penangguhan ini tetap berlaku sampai pengadilan memutuskan kasus ini.

Pemerintahan Trump telah menyatakan bahwa sang presiden memiliki kekuasaan eksekutif untuk mengatur urusan imigrasi atas dasar keamanan nasional.

Kekuasaan ini langsung dia gunakan setelah naik sebagai Presiden tahun lalu dengan mengeluarkan larangan kontroversial bagi para pelancong dari beberapa negara Muslim.

Versi terakhir dari perintah itu ditegakkan oleh Mahkamah Agung AS pada 26 Juni setelah pertikaian hukum yang berlarut-larut.

Penyalahgunaan Sistem Imigrasi

Ketika kebijakan baru ini diumumkan Departemen Keamanan Dalam Negeri pada 8 November, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan peraturan ini akan mengatasi "penyalahgunaan sistem imigrasi kami yang levelnya tak tertandingi sepanjang sejarah" di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Pejabat pemerintah mengatakan mereka yang berhasil menyeberang dan meminta suaka sering menghilang ketika kasus mereka diproses di pengadilan.

"Sebagian besar dari pengajuan suaka ini pada akhirnya menjadi tidak bernilai," kata seorang pejabat senior pemerintah yang meminta untuk tidak diungkap namanya.

Pemerintah mengatakan hanya kurang dari 10 persen kasus yang akhirnya menghasilkan suaka.

Para aktivis hak asasi manusia dan pengkritik Trump mengatakan bahwa dengan membatasi pencari suaka, pemerintah secara efektif menutup pintu pada orang-orang yang mungkin benar-benar melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka.

"Pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap para migran yang melarikan diri dari bahaya," kata kelompok advokasi Koalisi Imigrasi New York.

Pada 2018, patroli perbatasan mendaftarkan lebih dari 400 ribu pelintas batas ilegal. Dalam lima tahun terakhir, jumlah mereka yang meminta suaka meningkat 2.000 persen, demikian menurut data pemerintah AS.





Credit  cnnindonesia.com





Inggris-UE Berkolaborasi Jatuhkan Sanksi untuk Arab Saudi


Inggris-UE Berkolaborasi Jatuhkan Sanksi untuk Arab Saudi
Inggris dan UE akan berkolaborasi menjatuhkan sanksi untuk Arab Saudi terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

LONDON - Inggris mengatakan mereka tengah mencari cara untuk menjatuhkan sanksi global terhadap Arab Saudi terkait kasus pembunuhan brutal jurnalis Jamal Khashoggi. Hal itu ditegaskan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris

"Inggris telah jelas bahwa kita perlu melihat akuntabilitas atas pembunuhan yang mengerikan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi," katanya.

"Tindakan yang dilakukan Inggris dan sekutu kami akan bergantung pada dua hal: pertama, kredibilitas penjelasan akhir yang diberikan oleh Arab Saudi, dan kedua pada keyakinan kami bahwa episode mengerikan seperti itu tidak dapat - dan tidak akan - diulangi," imbuhnya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Anadolu, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya Inggris sedang menjajaki dengan mitranya, Uni Eropa (UE), potensi untuk rezim Arab Saudi sanksi hak asasi manusia global Uni Eropa, yang dapat mengatasi pelanggaran hak asasi manusia brutal seperti itu.

"Kami tentu saja akan menunggu hasil akhir dari penyelidikan sebelum membuat keputusan apa pun," kata pernyataan itu.

Khashoggi, kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia telah meninggalkan konsulat hidup-hidup, pemerintah Saudi akhirnya mengakui beberapa minggu kemudian bahwa dia terbunuh di sana. Jenazahnya belum dikembalikan ke keluarganya di tengah laporan telah dilarutkan dengan cairan kimia.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan awal bulan ini bahwa jika laporan tentang pembunuhan Khashoggi ternyata benar, Inggris akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Arab Saudi.

"Masyarakat internasional tetap bersatu dalam ketakutan dan kemarahan atas pembunuhan brutal Jamal Khashoggi sebulan yang lalu," kata Hunt. 





Credit  sindonews.com






Keluarga Kerajaan Arab Saudi Berusaha Gagalkan MbS Jadi Raja


Keluarga Kerajaan Arab Saudi Berusaha Gagalkan MbS Jadi Raja
Ilustrasi (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)


Jakarta, CB -- Sejumlah anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi tengah berusaha mencegah Putra Mahkota Mohammed bin Salman menjadi raja. Hal ini diungkap tiga sumber yang dekat dengan istana kerajaan kepada Reuters.

Puluhan pangeran dan sepupu dari cabang-cabang kuat di keluarga Al Saud ingin melihat perubahan penerus kerajaan. Tapi disebutkan bahwa mereka tidak akan bertindak sementara Raja Salman - ayah pangeran mahkota berusia 82 tahun - masih hidup. Mereka mengakui bahwa Raja Salman tidak mungkin melawan putra kesayangannya, Mohammed bin Salman (MbS).

Sebaliknya, para kerabat kerajaan ini tengah mendiskusikan kemungkinan bahwa Pangeran Ahmed bin Abdulaziz (76) bisa menggantikan posisi Raja Salman ketika ia sudah mangkat. Ia adalah adik lelaki yang lebih muda dari Raja Salman, paman dari putra mahkota, MbS.


Pangeran Ahmed adalah satu-satunya saudara laki-laki Raja Salman yang masih hidup. Jika ia menjadi raja, ia akan mendapat dukungan dari anggota keluarga, aparat keamanan dan beberapa kekuatan Barat, jelas salah satu sumber Saudi.

Pangeran Ahmed kembali ke Riyadh pada bulan Oktober setelah 2,5 bulan berada di luar negeri. Selama perjalanan, ia muncul untuk mengkritik kepemimpinan Saudi saat menanggapi pengunjuk rasa yang meneriakkan jatuhnya dinasti Al Saud di luar kediamannya di London. Dia adalah salah satu dari tiga orang di Dewan Kesetiaan Negara. Dewan ini terdiri dari anggota senior keluarga yang berkuasa. Ia disebut menentang MbS menjadi putra mahkota pada 2017, seperti disebutkan dua sumber Saudi.

Baik Pangeran Ahmed maupun wakilnya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Pejabat di Riyadh tidak segera menanggapi permintaan dari Reuters untuk mengomentari masalah suksesi ini.

The House of Saud terdiri dari ratusan pangeran. Tidak seperti monarki di Eropa pada umumnya, tidak ada suksesi otomatis dari ayah ke putra sulung di Arab Saudi. Sebaliknya, tradisi mereka untuk menentukan raja adalah dengan berembuk antar anggota keluarga senior dari masing-masing cabang untuk memilih ahli waris yang mereka anggap paling sesuai untuk memimpin.

Pejabat senior AS telah mengindikasikan kepada penasehat Saudi dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka akan mendukung Pangeran Ahmed, seperti disebutkan sumber Saudi yang mengetahui langsung tentang konsultasi tersebut. Pangeran Ahmed sendiri telah menjadi deputi menteri dalam negeri selama hampir 40 tahun.

Sumber-sumber Saudi ini mengatakan mereka percaya kalau Pangeran Ahmed tidak akan mengubah atau membalikkan salah satu reformasi sosial atau ekonomi yang telah diterakan oleh MbS. Mereka juga yakin kalau pangeran Ahmed akan menghormati kontrak pengadaan militer yang ada dan memulihkan persatuan keluarga.

Seorang pejabat senior AS mengatakan Gedung Putih tidak terburu-buru untuk menjaga jarak denggan putra mahkota. Meskipun terdapat tekanan dari anggota parlemen dan CIA menilai kalau MbS memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Meski pendapat ini bisa saja berubah setelah Trump mendapat laporan definitif tentang pembunuhan dari komunitas intelijen. Hingga saat ini, Trump menolak untuk mendengarkan rekaman pembunuhan yang telah dibagikan oleh Turki.

Pejabat itu juga mengatakan bahwa Gedung Putih mencatat kalau Raja Salman akan melindungi putranya dalam pidatonya di hadapan Dewan Sura di Riyadh, Senin (19/11). Dalam pidatonya itu ia hanya sedikit menyinggung soal kasus pembunuhan Khashoggi, yaitu untuk memuji jaksa penuntut umum Saudi. Gedung Putih menolak berkomentar.

Sumber-sumber Saudi mengatakan bahwa tempramen pejabat AS telah pada MbS sudah mulai menurun. Sebab, putra mahkota itu baru-baru ini mendesak Kementerian Pertahanan Saudi untuk mencari alternatif pasokan senjata dari Rusia, kata sumber tersebut.

Baik kementerian pertahanan Rusia maupun pejabat di Riyadh tak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberi komentar.





Credit  cnnindonesia.com



Pidato Publik, Raja Salman Kutuk Iran, Tak Singgung Khashoggi


Pidato Publik, Raja Salman Kutuk Iran, Tak Singgung Khashoggi
Raja Salman (REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)

Jakarta, CB -- Raja Salman mendorong komunitas internasional untuk menghentikan program misil dan balistik Iran, Senin (19/11). Ia juga menekankan bahwa negaranya mendukung langkah PBB untuk menghentikan perang di Yaman.

Ini adalah komentar publik pertama Raja Salman sejak kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Namun, dalam laporannya kepada badan penasihat kerajaan, Dewan Sura, Raja Salman tidak memberikan komentar apapun terkait pembunuhan Khashoggi yang telah meresahkan dunia internasional.

Ia malah mengutuk aksi Iran di Suriah, Irak, dan Yaman. Iran adalah saingan Saudi untuk berebut pengaruh di Timur Tengah. 


"Rezim Iran selalu mengintervensi masalah dalam negeri negara lain, menjadi sponsor terorisme, menciptakan kekacauan, dan kehancuran di banyak negara di wilayah ini," jelas raja berusia 82 tahun itu.

"Komunitas internasional mesti melakukan sesuatu untuk mengakhiri program nuklir IRan dan menghentikan aktivitasnya yang mengancam keamanan dan stabilitas."

Raja Salman mendukung usaha PBB untu mengakhiri konflik di Yaman. Saudi ikut campur juga dengan urusan dalam negeri Yaman dengan berkoalisi memberikan dukungan kepada pemerintah Yaman. Sementara Iran mendukung pemberontak Houthi dalam perang selama hampir empat tahun.

"Keberpihakan kami kepada Yaman bukan pilihan tapi kewajiban untuk mendukung warga Yaman melawan agresi militan yang didukung Iran," jelasnya.

Pemberontak Houthi menyebut bahwa mereka telah menghentikan serangan drone dan misil kepada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekutu Yaman lainnya. Hal ini menandakan kesiapan mereka untuk melakukan gencatan senjata jika koalisi yang dipimpin Saudi itu menginginkan perdamaian.

Arab Saudi tengah berada di bawah kritikan internasional lantaran ikut campur dalam perang Yaman. Perang ini telah menyebabkan kelaparan dan menewaskan banyak warga sipil akibat serangan udara.




Credit  cnnindonesia.com



Rusia Rilis Video Misi Pertama Jet Siluman Su-57 di Suriah


Rusia Rilis Video Misi Pertama Jet Siluman Su-57 di Suriah
Pesawat jet tempur siluman generasi kelima Rusia, Su-57. Foto/Kementerian Pertahanan Rusia/YouTube

MOSKOW - Militer Rusia telah merilis rekaman misi pertama pesawat jet tempur siluman Su-57 di Suriah. Manuver yang diklaim sebagai uji coba penerbangan itu awalnya terdeteksi satelit Israel pada Februari lalu.

Militer Moskow tak menjelaskan mengapa video baru dirilis hari Senin (19/11/2018) kemarin, meski misi diam-diam itu berlangsung sembilan bulan lalu.

Sukhoi Su-57 yang secara resmi baru akan dikirim untuk layanan militer Moskow pada 2019 mendatang adalah jet tempur generasi kelima Rusia. Pesawat tempur siluman tercanggih Moskow ini muncul sebagai jawaban untuk jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35.

Media Israel melaporkan pada bulan Februari lalu bahwa satelit negara mayoritas Yahudi itu telah mendeteksi setidaknya dua jet tempur siluman ditempatkan di pangkalan udara Khmeimim yang dioperasikan Rusia di pantai barat Suriah.

Pada tanggal 9 Mei, Su-57 menjadi pusat perhatian dalam pawai militer besar-besaran di Moskow untuk memperingati kemenangan Tentara Soviet atas Nazi Jerman selama Perang Dunia II.

"Kru Su-57 melakukan lebih dari 10 penerbangan di Suriah," kata Kementerian Pertahanan saat merilis video tersebut hari Senin, yang dikutip The Moscow Times, Selasa (20/11/2018).

Video yang dirilis hanya berdurasi satu menit yang menunjukkan pesawat lepas landas, menguadara dan mendarat.

"Penerbangan itu dilakukan untuk mendemonstrasikan kemampuan pesawat canggih yang dinyatakan dalam situasi pertempuran nyata," lanjut Kementerian Pertahanan Rusia.



Credit  sindonews.com





Ukraina Tolak Pencalonan Perwira Rusia sebagai Bos Interpol


Ukraina Tolak Pencalonan Perwira Rusia sebagai Bos Interpol
Kementerian Dalam Negeri Ukraina menolak pencalonan perwira polisi senior Rusia, Mayor Jendral Alexander Prokopchuk untuk jabatan sebagai Presiden Interpol. Foto/Istimewa

KIEV - Kementerian Dalam Negeri Ukraina menolak pencalonan perwira polisi senior Rusia, Mayor Jendral Alexander Prokopchuk untuk jabatan kepala Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol).

Seperti diketahui, bulan lalu, Presiden Interpol, Meng Hongwei mengundurkan diri dari jabatannya karena pihak berwenang China mencurigainya melakukan sejumlah kejahatan, salah satunya adalah korupsi.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu menuturkan jika Prokopchuk terpilih menjadi pemimpin Interpol, maka dia akan menggunakan posisinya untuk menghajar semua lawan politik Moskow, khususnya yang saat ini mencari perlindungan di luar negeri.

"Jika Alexander Prokopchuk menjadi Presiden Interpol, ini akan memungkinkan rezim Rusia untuk memperluas lebih lanjut praktik menggunakan 'pemberitahuan merah' untuk membatasi kebebasan bergerak dan untuk mengadili orang-orang yang dianggapnya tidak diinginkan," ucap kementerian itu,

"Dunia harus mengakui toksisitas rezim ini dan bekerja untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan, daripada melegalkannya, menunjuk perwakilan Rusia sebagai pemimpin Interpol," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (19/11).

Kementerian itu menambahkan, mereka bekerja secara intensif di Majelis Umum Interpol yang berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) untuk mencegah Prokopchuk menjadi kepala organisasi itu.

Hubungan antara Moskow dan Kiev memburuk pada 2014 setelah referendum Krimea dan krisis di timur Ukraina. Pihak berwenang Ukraina menuduh Rusia mencampuri urusan internal Ukraina dan terlibat dalam konflik di Donbas.

Rusia telah berulang kali membantah tuduhan itu, menekankan bahwa mereka bukan pihak dalam konflik internal di Ukraina dan ingin negara itu untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi. 



Credit  sindonews.com


Senin, 19 November 2018

Pinjaman Lunak Cina Kini Dikhawatirkan Sebagai Jebakan Utang


Xi Jinping
Xi Jinping
Foto: REUTERS/Lintao Zhang
Negara miskin dan berkembang terpikat tawaran pinjaman murah dari Cina.




CB, BEIJING -- Dalam upayanya mengukuhkan pengaruh ekonomi dan politik di dunia, Pemerintah Cina kini mengucurkan dana miliaran dolar berupa pinjaman lunak kepada negara-negara miskin dan berkembang. Dana pinjaman itu umumnya digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur. Namun apa yang terjadi ketika negara penerima tak sanggup membayar pinjamannya?


Sejumlah pengamat memperingatkan, Cina kini mempergunakan pinjaman sebagai bentuk jebakan. Tujuannya memungkinkan negara itu mengukuhkan pengaruhnya di dunia. Polanya seperti digambarkan berikut ini.


Diplomasi jebakan utang


Negara-negara miskin dan berkembang terpikat oleh tawaran pinjaman murah dari Cina demi membangun proyek-proyek infrastruktur. Kemudian, ketika negara bersangkutan tak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya, Cina akan menuntut konsesi atau ganti rugi lainnya sebagai bentuk penghapusan utang. Proses ini dikenal sebagai diplomasi jebakan utang.


photo
Srilanka akhirnya menyerahkan pelabuhan Hambantota Port sebagai bagian pelunasan utang mereka ke Cina. (Wikimedia Commons)

Proyek Pelabuhan Hambantota di Srilanka merupakan contoh nyata yang bisa menjadi peringatan bagi negara mana saja yang bermaksud menerima pinjaman tanpa syarat dari Cina. Tahun lalu, Srilanka dilanda aksi protes ketika dipaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhannya ke Cina dalam bentuk sewa 99 tahun. Penyerahan itu terpaksa dilakukan demi menghapus utang Srilanka sekitar 1 miliar dolar AS.


Kini Cina mengendalikan pelabuhan utama, tepat di ambang pintu saingannya, India. Pelabuhan itu juga sangat strategis di jalur komersial dan militer.



Kasus negara-negara Pasifik


Australia dinilai agak lamban menanggapi melusnya pengaruh Cina di kawasan Pasifik. Pinjaman dan bantuan Cina di sana telah meningkat menjadi 1,8 miliar dolar  AS dalam waktu satu dekade. Sejumlah negara kini sudah sangat bergantung pada utang dari Cina.


Cina malah menjanjikan untuk mengucurkan 5,8 miliar dolar AS di seluruh kawasan Pasifik. Di Papua Nugini misalnya, Cina menjanjikan kucuran pinjaman tanpa syarat sebesar 3,5 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur jalan dari Port Moresby ke kawasan pedalaman.


photo
Cina menawarkan miliaran dolar pinjaman tanpa syarat ke Papua Nugini meskipun sebagian besar belum terealiasasi. (ABC News/Eric Tlozek)

Fiji kini berutang setengah miliar dolar ke Cina. Sementara Tonga terjerat utang lebih dari 160 juta dolar AS, yaitu sepertiga dari PDB negara itu. Cina telah memaksa Tonga untuk mengakui gagal membayar utangnya.


Perdana Menteri Tonga yang sebelumnya menyerukan negara-negara Pasifik bersatu melawan Cina akhirnya menarik pernyataannya tanpa alasan yang jelas. Awal tahun ini, laporan Cina akan membangun pangkalan militer di Vanuatu memicu kepanikan di Australia.


Perdana Menteri Scott Morrison telah mengumumkan pembentukan bank infrastruktur untuk proyek-proyek di kawasan Pasifik. Presiden Xi Jinping yang kini berkunjung ke Port Moresby untuk menghadiri KTT APEC, dijadwalkan mengadakan pertemuan khusus dengan pemimpin negara Pasifik. Presiden Xi diperkirakan akan menawarkan lebih banyak pinjaman lunak kepada mereka.



Proyek One Belt One Road (OBOR) Cina


Isu utama terkait investasi Cina di berbagai negara, adalah kebijakan utama Pemerintahan Presiden Xi, proyek bernama One Belt One Road (OBOR). OBOR bernilai triliun dolar dengan tujuan menghubungkan negara-negara di berbagai benua untuk tujuan perdagangan, dengan Cina sebagai pusatnya.


Cina menyebut proyek OBOR sebagai sama-sama menguntungkan bagi ambisi perdagangan globalnya dan bagi negara-negara berkembang yang butuh infrastruktur. Namun kenyataan di lapangan, kini sejumlah negara rentan terjebak dalam lilitan utang Cina.


Pada 2011, Tajikistan misalnya telah menyerahkan tanah di perbatasannya yang disengketakan dengan Cina sebagai bentuk pembayaran utang. Cina juga mengucurkan pinjaman satu miliar dolar lebih bagi Montenegro untuk membangun jalan raya yang menghubungkan Port of Bar dengan Serbia. Proyek itu sendiri dikerjakan perusahaan konstruksi Cina.


Namun, akibat nilai tukar mata uang dan cetak-biru proyek itu, terjadi pembengkakan biaya sehingga hanya bisa terbangun sebagian. Montenegro kini terancam menghentikan proyek itu atau menegosiasi pinjaman lebih besar ke Cina, menyebabkan negera itu kian terjerat lebih jauh dalam pengaruh Beijing.


photo
Utang luar negeri Zambia sebagian besar berasal dari Cina. (ABC News/Siobhan Heanue)

Di Afrika, Cina membiayai proyek-proyek besar di seluruh benua, dan tingkat investasi Beijing semakin cepat. Pada September, Presiden Xi menjanjikan pinjaman 82 miliar dolar untuk negara-negara Afrika selama tiga tahun. Jumlah yang sama telah dikucurkan pada 2015.


Investasi Cina di Zambia misalnya sangat menonjol. Pembangunan sekolah, rumah sakit dan konstruksi memiliki simbol-simbol Cina, termasuk jaringan jalan raya baru. Namun utang dari Cina di Zambia kini mencapai sepertiga dari total utang negara 13 miliar dolar AS.



Kesepakatan utang mengkhawatirkan


Saat ini banyak negara telah menikmati jaringan jalan raya dan bandara baru. Namun mungkin hanya masalah waktu sampai mereka akhirnya terjebak utang. Meningkatnya ketergantungan pada investasi Cina di seluruh dunia meningkatkan kekhawatiran tentang dinamika geopolitik di abad ke-21.


Sejumlah negara, dipicu oleh kasus Srilanka tahun lalu, mulai melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada pinjaman Cina. Nepal dan Pakistan misalnya telah membatalkan proyek-proyek infrastruktur pada 2017.


Tapi bukan hanya negara berkembang yang berhutang kepada Cina. Cina kini tercatat sebagai pemberi utang terbesar ke AS, yaitu sebesar 1,1 triliun dolar AS dalam bentuk obligasi pemerintah.


Namun patut dicatat, di tengah kekhawatiran meningkatnya pengaruh China, hanya ada satu pangkalan militer mereka di luar negeri, yaitu, di sebuah negara kecil bernama Djibouti di Afrika Timur.


Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki 800 pangkalan militer di 70 negara. Artinya, Cina bukanlah satu-satunya negara di dunia yang memproyeksikan kekuatannya ke negara lain.


Seberapa besar ambisi Presiden Xi dalam hal itu masih belum jelas. Namun tak diragukan lagi dia jelas menghendaki Cina memimpin apa yang dijuluki sebagai Abad Asia.



Credit  republika.co.id



Rusia Siap Pasok Senjata untuk Belarus



Rusia Siap Pasok Senjata untuk Belarus
Rusia siam mensuplai senjata untuk Belarus jika diperlukan. Foto/Istimewa

MINSK - Rusia siap menyediakan Belarus senjata jika diperlukan. Hal itu dikatakan Duta Besar Rusia untuk Belarus Mikhail Babich.

"Semua bantuan yang diperlukan akan disediakan dalam format dan kuantitas yang akan konsisten dengan situasi," kata Babich ketika ditanya apakah Rusia siap memasok rudal ke Belarus jika ancaman terdeteksi dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Rusia tidak pernah memisahkan diri dari Belarus di sektor pertahanan," tegasnya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (18/11/2018).

Babich mengatakan bahwa dari 2012 hingga 2015, NATO mengadopsi kebijakan aktif memperluas ke arah timur untuk menyebarkan berbagai fasilitas militer di dekat perbatasan Rusia.

Mengenai negosiasi yang sedang berlangsung tentang pangkalan militer Rusia di Belarusia, duta besar mengatakan itu tidak relevan.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan awal bulan ini bahwa Belarusia akan membutuhkan senjata yang lebih efektif jika NATO terus "mengintimidasi" dengan menyebarkan pangkalan di Polandia, atau dalam beberapa cara lain.

Namun, presiden juga mengatakan tidak perlu untuk menyebarkan pangkalan militer negara lain, termasuk Rusia, di Belarusia. Ia menambahkan bahwa percakapan yang sedang berlangsung tidak lebih dari obrolan biasa. 





Credit  sindonews.com



Rusia Peringatkan AS Segera Tinggalkan Suriah Selatan



Rusia Peringatkan AS Segera Tinggalkan Suriah Selatan
Rusia memperingatkan tentara AS untuk segera meninggalkan al-Tanf, Suriah selatan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

MOSKOW - Rusia telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk mundur dari pangkalan yang didirikan Pentagon di Suriah selatan. Rusia menyebut kehadiran tentara AS bertentangan dengan hukum internasional.

Kepala Pusat Pengawasan Pertahanan Nasional Moskow, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev menyalahkan AS atas memburuknya kondisi kemanusiaan di kamp pengungsi Rukban. Kamp pengungsi ini terletak di zona keamanan yang dikendalikan AS di sekitar pangkalan al-Tanf di perbatasan Suriah dan Yordania dan telah menyaksikan kematian karena kelaparan akibat kurangnya persediaan.

"Situasi seperti itu mengingatkan kamp-kamp konsentrasi dari Perang Dunia Kedua, yang tampaknya sudah lama berlalu. Bagaimana mungkin terjadi di dunia modern?" kata Mizintsev.

"Mengapa, dalam kondisi seperti ini, komunitas dunia, yang sangat peduli tentang hak asasi manusia, terus menerus diam tentang bencana kemanusiaan di kamp Rukban? Bahkan, disandera," imbuhnya.

"Mengapa struktur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan serba guna bagi para pengungsi, pada kenyataannya, tidak aktif dan gigih dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan global terkait dengan situasi mengerikan warga Suriah di kamp Rukban?" dia menambahkan seperti dikutip dari Newsweek, Minggu (18/11/2018).

Mizintsev berpendapat bahwa misi Pentagon yang bertempur melawan kelompok militan Negara Islam (ISIS) tidak berlaku untuk al-Tanf karena tidak ada kelompok ISIS di Suriah selatan.

"Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan pendudukan ilegal dari zona 55 kilometer di sekitar al-Tanf, yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Arab Suriah. Ini secara otomatis akan mengarah pada resolusi masalah Rukban dan pengembalian penghuninya kembali ke rumah mereka," serunya.

Situasi kemanusiaan yang mengerikan di Rukban, di mana hampir 50.000 orang terisolasi dari seluruh dunia, telah menjadi perhatian dunia internasional yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Yordania telah menutup perbatasan terdekatnya dengan semua lalu lintas, takut infiltrasi potensial oleh ISIS, yang telah menargetkan kamp itu di masa lalu. Koalisi pimpinan AS yang mengendalikan al-Tanf di dekatnya, telah memfokuskan sumber dayanya untuk melatih para pemberontak Mughawir al-Thawra, salah satu kelompok pemberontak Suriah terakhir yang secara langsung didukung oleh AS, untuk memerangi para jihadis.

Dengan konvoi terakhir dari Yordania yang tiba di bulan Januari, PBB malah menyerukan kepada pemerintah Suriah — yang telah dituduh melakukan sejumlah kejahatan perang — untuk memberikan bantuan kepada penduduk Rukban yang menderita. Namun, Damaskus memotong rute pasokan setelah sekutunya Rusia menyatakan bahwa AS gagal memberikan langkah-langkah keamanan yang memadai ketika ketegangan internasional meningkat. AS menolak tuduhan ini dan, karena kondisi di kamp memburuk, konvoi kemanusiaan PBB yang dikawal oleh Bulan Sabit Merah Suriah akhirnya tiba pekan lalu.

Baik AS dan Rusia telah menuduh satu sama lain menggunakan kamp sebagai pion untuk memajukan misi mereka bersaing di Suriah, di mana AS berpandangan Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak sah dan yang terakhir mendukungnya. Ketika ditanya mengapa koalisi pimpinan AS terhadap ISIS menunggu Rusia untuk memberikan bantuan ke kamp, ​​juru bicara militer AS, Mayor Jenderal Chris Ghika mengatakan bahwa situasi di sekitar Rukban sangat rumit.

"Seperti yang Anda tahu, ada zona deconfliction. Ada sejumlah pasukan berbeda yang beroperasi di sana," kata Ghika. 

"Dan memastikan keamanan konvoi masuk dan keluar adalah pertimbangan utama kami. Dan oleh karena itu, saya tidak berpikir itu mengejutkan bahwa butuh cukup banyak waktu dan upaya untuk mendapatkannya di sana. Bahwa kami mendapatkannya di sana dan mengirimkan bantuan untuk orang yang membutuhkan, saya pikir adalah hal yang harus kita fokuskan," jelasnya.

Di luar batas zona deconfliction al-Tanf, sejumlah milisi pro-pemerintah Suriah telah beroperasi sebagai bagian dari kampanye anti-ISIS terpisah yang dilakukan oleh Assad dan rekan-rekannya dari Rusia dan Iran. Pertempuran telah terjadi antara koalisi pimpinan AS dan kelompok-kelompok semacam itu yang diduga mendekati batas zona tersebut. Damaskus juga menyerukan AS untuk keluar dari zona itu, mengingat hanya Moskow dan Teheran yang menjadi sekutu asing yang sah.

Mengomentari laporan bahwa Yordania sedang dalam pembicaraan dengan AS dan Rusia untuk membongkar kamp Rukban, Ghika mengatakan dia tidak akan berkomentar tentang spekulasi.

"Tetapi jika kami dapat membantu dengan cara apa pun, seperti yang kami lakukan dengan konvoi ini, untuk membawa kemanusiaan membantu beberapa orang yang menderita maka kami akan mencoba dan membantu," ujarnya. 



Credit  sindonews.com




Temu puncak Dewan Kerja Sama Teluk diharapkan akhiri sengketa


Temu puncak Dewan Kerja Sama Teluk diharapkan akhiri sengketa
Pemimpin negara Teluk Arab berbincang sebelum KTT Dewan Kerjasama Teluk di Riyadh, Senin (19/12). (dari kiri) Raja Arab Saudi Abdullah, Sheikh Kuwait Sabah al-Ahmad al-Sabah, Amir Sheikh Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani, Sultan Qaboos bin Saiid dari Oman, Sheikh Dubai Mohammed bin Rashid al-Makhtoun, Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa dan Pangeran Saudi Mushal. (FOTO ANTARA/REUTERS/Saudi Pres)




Kairo (CB) - Temu puncak mendatang Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang akan diadakan di Riyadh pada bulan depan, dapat menjadi peluang untuk mengakhiri keretakan kelompok itu, kata wakil menteri luar negeri Kuwait seperti dikutip kantor berita negara KUNA.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan anggota bukan GCC, Mesir,  memberlakukan hukuman terhadap anggota GCC, Qatar. Mereka menuduh negara itu mendukung pesaing kawasan mereka, Iran, dan mendukung terorisme.

Pada temu puncak GCC tahun lalu, yang diadakan di Kuwait, Arab Saudi, UAE dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara.

Wakil menteri luar negeri Kuwait, Khalid al-Jarallah, menyatakan yakin bahwa pertemuan puncak tahun ini akan dihadiri perwakilan tingkat tinggi dari semua negara anggota.

"Temu puncak itu adalah kilasan harapan untuk menghidupkan kembali upaya mengatasi perselisihan, yang sudah lama," kata al-Jarallah.




Credit  antaranews.com