Rabu, 21 November 2018

Protes Kritik Trump, Pakistan Panggil Kuasa Usaha AS


Protes Kritik Trump, Pakistan Panggil Kuasa Usaha AS
Pakistan melayangkan protes atas pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait peran Pakistan dalam memerangi perjuangan terorisme dan pembunuhan Osama bin Laden. Foto/Istimewa

ISLAMABAD - Pakistan memanggil Kuasa Usaha Amerika Serikat (AS) di Islamabad untuk memprotes pernyataan yang dibuat oleh Presiden Donald Trump. Trump mengkritik peran Pakistan dalam memerangi perjuangan terorisme dan pembunuhan Osama bin Laden.

Komentar Trump selama beberapa hari terakhir telah membuat marah Pakistan, termasuk Perdana Menteri Imran Khan. Khan pada hari Senin membalas Trump dengan mengatakan di Twitter bahwa beberapa sekutu telah berkorban atau membantu AS sebanyak Pakistan dalam perang melawan teror.

Gesekan itu mengancam untuk semakin memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara Islamabad dan Washington, sekutu yang telah berulang kali bentrok tentang perang di Afghanistan dan dugaan dukungan Pakistan untuk militan Islam.

"Menteri Luar Negeri menyeru Kuasa Usaha AS, Paul Jones, untuk mendaftarkan protes keras atas tuduhan tidak berdasar dan tidak berdasar yang diajukan terhadap Pakistan," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/11/2018).

Selama akhir pekan, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara, mengatakan Pakistan tidak "melakukan apa pun" untuk AS meskipun mendapat bantuan miliaran dolar. Trump juga menyatakan diduga pejabat Pakistan tahu lokasi mantan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden sebelum pembunuhan oleh pasukan AS di serangan di Pakistan pada tahun 2011.

Pada hari Senin, Trump menge-tweet lagi dan menggandakan klaim tersebut.

"Menolak sindiran tentang OBL, Menteri Luar Negeri mengingatkan Kuasa Usaha AS bahwa itu adalah kerja sama intelijen Pakistan yang memberikan bukti awal untuk melacak keberadaan OBL," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan.

"Retorika tak berdasar tentang Pakistan benar-benar tidak dapat diterima," demikian bunyi pernyataan tersebut. 




Credit  sindonews.com