TEL AVIV
- Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan Israel berdaulat
penuh dan selamanya atas Dataran Tinggi Golan. Pernyataannya itu muncul
setelah Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya menolak resolusi PBB
yang menyerukan negara mayoritas Yahudi itu mengakhiri pendudukannya
atas wilayah Suriah yang direbutnya tahun 1967.
"Israel akan tetap selamanya di Dataran Tinggi Golan, dan Dataran Tinggi Golan akan selamanya tetap di tangan kami," kata Netanyahu pada hari Minggu (18/11/2018), seperti dikutip Jerusalem Post.
Dia berterima kasih kepada para pimpinan AS karena memilih menentang seruan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke Suriah.
Netanyahu mencatat bahwa Israel telah bekerja dengan AS untuk beberapa waktu dalam mengabaikan resolusi tidak mengikat PBB yang berjudul "The Occupied Syrian Golan".
Sebelum era pemerintah Presiden Donald Trump, AS selalu memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi PBB secara simbolis yang bersisi tekanan pada Israel untuk mengembalikan wilayah itu pada Suriah.
Hanya AS dan Israel yang memilih suara "Tidak" untuk resolusi tersebut dalam pemungutan suara hari Jumat di markas PBB di New York. Sebanyak 151 negara mendukung resolusi Special Political and Decolonization Committee's (Komite Politik dan Dekolonisasi Khusus) PBB tersebut. Sedangkan 14 negara lainnya memilih abstain.
Dokumen resolusi itu untuk sementara mendesak Tel Aviv untuk tidak membangun permukiman dan memaksakan kewarganegaraan Israel pada warga Suriah yang tinggal di sana.
"Israel akan tetap selamanya di Dataran Tinggi Golan, dan Dataran Tinggi Golan akan selamanya tetap di tangan kami," kata Netanyahu pada hari Minggu (18/11/2018), seperti dikutip Jerusalem Post.
Dia berterima kasih kepada para pimpinan AS karena memilih menentang seruan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke Suriah.
Netanyahu mencatat bahwa Israel telah bekerja dengan AS untuk beberapa waktu dalam mengabaikan resolusi tidak mengikat PBB yang berjudul "The Occupied Syrian Golan".
Sebelum era pemerintah Presiden Donald Trump, AS selalu memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi PBB secara simbolis yang bersisi tekanan pada Israel untuk mengembalikan wilayah itu pada Suriah.
Hanya AS dan Israel yang memilih suara "Tidak" untuk resolusi tersebut dalam pemungutan suara hari Jumat di markas PBB di New York. Sebanyak 151 negara mendukung resolusi Special Political and Decolonization Committee's (Komite Politik dan Dekolonisasi Khusus) PBB tersebut. Sedangkan 14 negara lainnya memilih abstain.
Dokumen resolusi itu untuk sementara mendesak Tel Aviv untuk tidak membangun permukiman dan memaksakan kewarganegaraan Israel pada warga Suriah yang tinggal di sana.
Israel
merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah setelah Perang Enam Hari 1967.
Sejak tahun itu, Tel Aviv menahan diri untuk tidak memperluas
kedaulatan atas Golan. Namun, pada tahun 1981 negara mayoritas Yahudi
itu nekat menganeksasi wilayah tersebut.
Wilayah Golan didominasi warga Druze. Hanya minoritas kecil yang bersedia mengubah kesetiaan mereka dari Suriah ke Israel.
Meskipun ada kecaman keras dari Damaskus, bulan lalu Israel memperkenalkan pemilu ke dewan Druze lokal di wilayah itu.
Wilayah Golan didominasi warga Druze. Hanya minoritas kecil yang bersedia mengubah kesetiaan mereka dari Suriah ke Israel.
Meskipun ada kecaman keras dari Damaskus, bulan lalu Israel memperkenalkan pemilu ke dewan Druze lokal di wilayah itu.
Credit sindonews.com
