Norwegia Tahan Warga Rusia Terduga Intel, Dubes Dipanggil

Ilustrasi (REUTERS/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CB -- Rusia memanggil duta besar Norwegia di Moskow untuk menuntut pembebasan salah satu warganya yang ditahan di Oslo karena dituduh sebagai intel.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan telah meminta dubes Norwegia pejelasan terkait tuduhan "yang konyol" tersebut.

Moskow bahkan menyebut Oslo sebagai "mania mata-mata" dan bersumpah akan membalas penahanan terhadap warganya itu.


"Tidak diragukan lagi langkah-langkah seperti itu tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi," bunyi pernyataan Kemlu Rusia, Selasa (25/9).

Kejadian bermula saat badan intelijen Norwegia PST mengumumkan penahanan seorang warga Rusia berusia 51 tahun terkait "aktivitas intelijen ilegal."

Pria tersebut diidentifikasi bernama M.A Bochkaryov dan disebut bekerja sebagai asisten majelis tinggi parlemen Rusia.

Bochkaryov dicurigai melakukan aktivitas mata-mata saat menghadiri acara seminar antar-parlemen di Storting, badan legislatif Norwegia. Acara itu dihadiri lebih dari 30 negara yang berfokus pada pembahasan era digitalisasi.

"Penyelidikan saat ini dilakukan pada tahap awal dengan dasar kecurigaan berdasarkan pengamatan kami atas perilakunya," kata juru bicara PST MArtin Bernsen kepada AFP.

Perintah penahanannya keluar pada akhir pekan lalu. Dia dilaporkan akan ditahan selama dua tahun.

Melalui pengacaranya, pria Rusia tersebut membantah segala tuduhan mata-mata dan mengatakan semua itu hanya "kesalahpahaman."

"Dia mengatakan tidak mengerti mengapa dia dituduh melakukan itu. Dia meyakini ini semua adalah kesalahpahaman," kata pengacaranya, Hege Aakre.

Norwegia kerap menuding Rusia melakukan serangan siber dan spionase. Meski demikian, negara itu jarang melakukan penangkapan terkait kecurigaan aksi tersebut.

Penahanan Bochkaryov dilakukan setelah April lalu Frode Berg, seorang warga Norwagia ditangkap oleh otoritas Rusia karena tuduhan serupa.

Saat ini Berg masih berada di tahanan untuk menunggu persidangan. Berg telah mengakui bahwa dia membantu dinas intelijen Rusia dan berperan sebagai kurir untuk mengirimkan barang-barang yang diperintahkan dalam beberapa kesempatan.

Meski begitu, dia tidak pernah mengetahui barang-barang apa yang diberikan kepadanya selama ini.





Credit  cnnindonesia.com

Presiden Baru Maladewa Tinjau Ulang Penanaman Modal Cina

Ibrahim Mohamed Solih

Foto: AP Photo/Eranga Jayawardena

Ibrahim Mohamed Solih menang dalam pilpres yang digelar pada Ahad (23/9).

CB, MALE -- Pemimpin baru asal oposisi di Maladewa dan menang dalam pemilihan presiden pada Senin (24/9) akan meninjau ulang proyek utama yang disepakati pemerintahan sebelumnya dengan Cina. Pejawat Abdulla Yameen, yang menjalin hubungan erat dengan Beijing dan Arab Saudi, mengalami kekalahan setelah Komisi Pemilihan mengatakan pemimpin oposisi Ibrahim Mohamed Solih menang dalam pemilihan pada Ahad (23/9) dengan perbedaan suara 16,7 persen.


Sebelum pemilihan itu, oposisi menyatakan akan meninjau ulang penanaman modal Cina. Sementara pakar memperingatkan bahwa Maladewa, negara kepulauan di Samudera Hindia, terancam jatuh dalam perangkap utang.

Mohamed Nasheed, sekutu Solih dan mantan presiden, yang tinggal di pengasingan, berulang kali menyatakan ingin merundingkan ulang perjanjian yang telah dibuat. Nasheed menjadi presiden pada 2008 hingga 2012.


"Kami punya manifesto bersama. Kami punya berbagai isu, kami memiliki ide-ide yang sudah disepakati. Saya pikir kita harus meninjau ulang semua perjanjian yang kami tanda tangani dengan Cina. Kami harus meninjau ulang semuanya dan lihat apa yang terjadi," kata Nasheed kepada Reuters pada Senin di Kolombo, Srilanka.

Maladewa, yang terdiri atas gugusan pulau di sebelah barat daya paling ujung bagian selatan India, dikenal sebagai lokasi berlibur yang mahal. Tetapi, negara berpenduduk Muslim dan jumlah penduduknya kurang dari setengah juta itu menderita peralihan menuju demokrasi setelah pemerintahan otoriter selama tiga dekade berakhir pada 2008.

"Inilah saat gembira, saat yang penuh harapan," kata Solih kepada wartawan di Male, ibu kota Maladewa, "Ini perjalanan yang berakhir di kotak suara karena rakyat menghendakinya."

India dan Amerika Serikat mengucapkan selamat atas kemenangan Solih, yang dikenal luas dengan nama "Ibu", sebelum Yameen mengakui. "Pemilihan ini menandai tidak hanya kemenangan kekuatan demokrasi in Maladewa, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat bagi nilai-nilai demokrasi dan kekuasaan berdasarkan hukum," kata Kementerian Luar Negeri India dalam satu pernyataan.

Baik New Delhi maupun Washington prihatin atas pengaruh Cina yang meningkat di Maladewa dan kesukarannya terhadap sikap lebih keras atas masalah agama selama lima tahun di bawah kekuasaan Yameen. Sementara itu, Cina telah membantu membangun perluasan bandar udara internasional di Maladewa, dan jembatan yang menghubungkannya dengan Male.

Investasi Cina di Maladewa dipandang sebagai bagian dari strategi "Untaian Mutiara", membangun jejaring pelabuhan-pelabuhan di kawasan itu mulai dari Srilanka hingga Pakistan. India dan negara Barat mencemaskan strategi Beijing bertujuan membantu militer Cina memperluas jangkauannya.

Credit  republika.co.id

Kandidat Oposisi Jadi Kejutan dan Menangkan Pemilu Presiden di Maladewa

Kandidat Oposisi Jadi Kejutan dan Menangkan Pemilu Presiden di Maladewa. picture-alliance/AP Photo/M. Sharuhaan

Kandidat oposisi, Ibrahim Mohamed Solih menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden Maladewa setelah hasil perhitungan awal dilaporkan berbagai surat kabar. Prediksi awal secara mengejutkan menunjukkan kemenangan Solih, padahal dalam jajak pendapat sebelum pemilu, Presiden Abdulla Yameen disebut-sebut sebagai "orang kuat" dan selalu memimpin..

Namun Komisi pemilihan Maladewa merilis hasil penghitungan sementara dan menyatakan Ibrahim Mohamed Solih memenangkan pemilu cukup telak dengan 58,3 persen suara.

India dan Sri Lanka menyatakan menyambut kemenangan calon dari oposisi itu. Kementerian Luar Negeri Maladewa juga mengakui kemenangan Solih di tengah tekanan internasional yang mendesak Yameen untuk menyerah.

Kejutan besar

Dalam pidato kemenangannya, Solih menggambarkan kemenangan itu sebagai "momen kebahagiaan, harapan, dan sejarah."

"Saya meminta Yameen untuk menghormati kehendak rakyat dan mewujudkan peralihan kekuasaan yang damai dan lancar," katanya. "Pesan (pemilu)nya tegas dan jelas. Warga ingin keadilan dan stabilitas dan kami akan memastikan akuntabilitas."

Kelompok pengawas pemilu Transparency Maldives juga men-tweet pernyataan yang menyatakan kemenanghan Solih: "Berdasarkan hitungan cepat kami, kami yakin untuk mengumumkan bahwa Ibrahim Mohamed Solih telah memenangkan pemilihan presiden 2018."

Presiden Yameen dalam sebuah pidato televisi mengakui kekalahan dalam pemilu Maladewa tersebut. Ia mengatakan, selama lima tahun mengabdi kepada rakyat. Tapi rakyat sudah memutuskan apa yang mereka inginkan. Yameen mengatakan, ia sudah memberikan ucapan selamat kepada Solih.

Kepala komisi pemiu Maladewa mengatakan, hasil akhir akan diumumkan dalam waktu tujuh hari, sebagaimana diamanatkan oleh hukum.

Pemilu kontroversial

Pemerintahan di bawah Abdulla Yameen melakukan aksi pembersihan lawan politik, dan telah memenjarakan banyak pesaingnya. Termasuk saudara tiri presiden, Maumoon Abdul Gayoom, yang sebelumnya memerintah negara itu selama 30 tahun.

Sebagai kandidat oposisi, Ibrahim Mohamed Solih menggalang kampanye dengan platform anti-korupsi dan terus menerus memperingatkan ancaman kecurangan oleh para pendukung kubu presiden.

Lebih dari seperempat juta dari sekitar 400.000 penduduk Maladewa berhak memilih. Beberapa pemilih menyatakan mereka memberikan suara kepada calon oposisi karena ingin melihat perubahan.

"Saya memilih untuk mengoreksi kesalahan yang saya buat pada 2013," kata warga bernama Nazima Hassan kepada kantor berita Reuters. "Saat pemilu lalu, saya memilih untuk menurunkan Presiden Maumoon Gayoom", tambahnya.

Credit  sindonews.com/dw

Panglima Militer Myanmar Peringatkan PBB Soal Rohingya

Min Aung Hlaing. REUTERS

CB, Jakarta - Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing menegaskan kepada PBB untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan negaranya terkait dengan isu etnis Rohingya.
Ini merupakan reaksi publik pertama pemimpin militer Myanmar  sejak misi pencari fakta PBB menyimpulkan kepala jenderal senior Myanmar bertanggung jawab atas penderitaan etnis Rohingya dan tuntutan agar Hlaing diadili di Pengadilan Pidana Internasional atau ICC.

“Karena negara-negara menetapkan standar dan norma yang berbeda, negara, organisasi atau kelompok manapun tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pembuatan keputusan atas kedaulatan negara,” kata Hlaing dalam pidatonya seperti dikutip dari Reuters, Selasa, 25 September 2018.
Hlaing juga mengabaikan tuntutan PBB supaya militer Myanmar dihapus dari kegiatan politik Myanmar, dan memperingatkan bahwa keikutsertaan pada urusan internal negara akan menyebabkan kesalahpahaman.
Dalam pidatonya, Hlaing menjelaskan bahwa Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar,  tidak memiliki niat untuk mengekstraksi diri pada ranah politik. “Tatmadaw akan melanjutkan upayanya untuk perdamaian abadi,” tambahnya.

Foto-foto yang diabadikan Wa Lone pada 8 Desember 2017 menunjukkan tulang manusia yang diduga milik 10 Muslim Rohingya yang dibantai tentara Myanmar pada 1-2 September 2017. REUTERS




Hlaing mengungkapkan bahwa minoritas Rohingya sebagai Bengali. Hukum Myanmar tidak mengakui kelompok minoritas Rohingya di Myanmar. Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, mereka harus menerima pengawasan.
Militer juga membantah hampir semua kesalahan yang ditujukan kepadanya, dan membenarkan tindakan kekerasannya sebagai cara sah untuk membasmi milisi Rohingya. Ia menegaskan  bahwa pasukan keamanan melakukan operasi yang sah untuk membasmi teroris.

Pemerintah sipil Myanmar, Aung Suu Kyi juga menolak laporan dari misi pencarian fakta PBB sebagai kecacatan, dan menolak otoritas ICC karena Myanmar tidak menjadi anggotanya.
Lebih dari 700 ribu minoritas Muslim Rohingya sebagai pengungsi di Bangladesh. Mereka korban tindak kekerasan militer Myanmar dengan cara pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, dan penyiksaan dengan mengabaikan kehidupan kemanusiaanya.

Credit  tempo.co

Kerusuhan Etiopia Tewaskan 28 Orang

Tentara mencoba mengendalikan pengunjuk rasa yang menuntut keadilan di Addis Ababa, Etiopia, (17/9).

Foto: AP

Sebanyak 1.200 orang yang dicurigai sudah ditangkap.

CB, ADDIS ABABA -- Polisi Etiopia pada Senin (24/9) menyatakan bahwa kerusuhan di ibu kota negeri tersebut, Addis Ababa, telah menewaskan 28 orang. Kerusuhan terjadi awal September.

Ketika berbicara kepada insan pers, Komissris Polisi Addis Ababa, Degefe Bedi mengatakan kerusuhan di kota itu pada awal September menewaskan 28 orang. Sebanyak 21 di antara mereka menemui ajal dalam bentrokan antar-anggota masyarakat dan tujuh lagi ditembak oleh polisi.

Bedi juga mengatakan polisi telah menangkap 1.204 orang yang dicurigai terlibat dalam kerusuhan, demikian laporan Xinhua. Sebanyak 100 orang di antara mereka sudah dibawa ke pengadilan untuk pemeriksaan awal.

Pada 12-17 September, kerusuhan terjadi di kalangan warga setempat dan pemuda dari daerah sekitar, etnik Oromo, yang berkumpul di kota itu untuk merayakan kembalinya pemimpin kelompok pemberontak, Front Liberation Oromo (OLF), dari pengasingan. Kelompok tersebut telah melancarkan pemberontakan untuk memperoleh hak untuk membuat keputusan sendiri buat kelompok etnik terbesar di Etiopia, Oromo.

Addis Ababa adalah kota yang dihuni oleh etnik campuran dengan sebanyak empat juta jiwa. Kota itu terletak di alam Negara Bagian Oromo, yang didominasi dan merupakan daerah asal etnik Oromo.

Credit  republika.co.id

UNICEF: Bentrokan di Tripoli Akibatkan Anak-Anak Terlantar

[ilustrasi] Akademi Kepolisian Tripoli yang menjadi sasaran bom.

Foto: Reuters

Setidaknya setengah juta anak-anak di Libya berada dalam bahaya.

CB, TRIPOLI -- Lembaga Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyebut bentrokan yang meningkat di Libya beberapa hari terakhir telah membuat setengah juta anak-anak berada dalam bahaya. Khususnya mereka yang berada di ibu kota Libya, Tripoli.


"Setengah juta anak-anak berada dalam bahaya langsung di ibu kota Libya Tripoli karena pertempuran," UNICEF melaporkan seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (25/9).

Kementerian Kesehatan Libya mengatakan, bentrokan yang pecah antara milisi yang saling bersaing pada akhir Agustus telah menewaskan sedikitnya 115 jiwa dan melukai hampir 400 orang pada Sabtu (22/9) malam. Kemudian UNICEF pada Senin (24/9) waktu setempat menambahkan, lebih dari 1.200 keluarga telah terlantar hanya dalam 48 jam terakhir ketika bentrokan meningkat di Tripoli selatan.


UNICEF menambahkan, peristiwa itu membuat jumlah orang yang terlantar akibat pertempuran baru-baru ini menjadi lebih dari 25 ribu jiwa. Setengah dari mereka adalah anak-anak.


"Lebih banyak lagi anak yang dilaporkan direkrut untuk bertempur, dan menempatkan mereka dalam bahaya langsung. Akibatnya setidaknya satu anak tewas," ujar Direktur UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Geert Cappelaere.


UNICEF juga mengatakan, semakin banyak sekolah yang digunakan untuk melindungi keluarga yang terlantar tersebut. Ini memungkinkan tahun akademik ditunda. UNICEF juga melaporkan, penduduk kekurangan pangan, listrik, dan air. Bentrokan ini telah memperparah nasib para migran.


"Ratusan pengungsi dan migran yang ditahan termasuk anak-anak dipaksa pindah karena kekerasan. Yang lainnya terdampar dengan kondisi yang memprihatinkan," kata Cappelaere.


Tropoli menjadi pusat pertempuran untuk perebutan pengaruh antara kelompok bersenjata sejak presidennya Muammar Qaddafi digulingkan dalam pemberontakan 2011 lalu. Kemudian pemerintag persatuan negara berjuang menggunakan kontrolnya melawan banyak milisi dan pemerintahan yang bermarkas di Libya Timur. 

Credit  republika.co.id

Garda Revolusi Iran Ancam Balas Serangan Parade Militer

Personel militer yang terluka dievakuasi di mobil ambulans saat terjadi penembakan dalam parade militer di Kota Ahvaz, Iran, Sabtu, 22 September 2018. Alireza Mohammadi/ISNA via AP

CB, Jakarta - Garda Revolusi Islam Iran, Ahad 23 September 2018, bersumpah akan membalas dengan cara mematikan dan tak terlupakan terhadap para penyerang parade militer yang menyebabkan 25 orang tewas, termasuk 12 komandan mereka.
"Teheran menuduh negara Teluk Arab berada di balik serangan sejumlah pria bersenjata tersebut," tulis kantor berita Reuters.


Anggota tentara Iran membantu warga sipil mencari tempat berlindung saat terjadi penembakan dalam parade militer di Kota Ahvaz, Iran, Sabtu, 22 September 2018. Tiga pelaku ditembak mati pasukan keamanan, sementara satu lainnya ditangkap. AP Photo/Mehr News Agency, Mehdi Pedramkhoo




Serangan yang berlangsung pada Sabtu 22 September 2018 itu merupakan aksi terburuk terhadap pasukan terkuat Republik Islam Iran bersamaan dengan ketika Amerika Serikat dan sekutu Teluk bekerja sama mengisolasi Teheran.
"Memperhatikan dari aksi pimpinan para kelompok teroris, mereka akan menghadapi pembalasan mematikan dan tak terlupakan," bunyi pernyataan Garda Revolusi Iran yang disampaikan ke media.
Empat pria bersenjata menembakkan peluru tajam ke arah panggung, tempat para pejabat Iran menyaksikan parade militer di Kota Ahvaz, guna memperingati Perang Iran-Irak 1980-1988. Saat aksi terjadi, tampak anggota militer berlindung, sementara kaum perempuan dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri.
Pasukan keamanan mencoba mengendalikan situasi saat peristiwa penembakan dalam parade militer di Kota Ahvaz, Iran, Sabtu, 22 September 2018. Akibat serangan ini, 25 orang tewas dan 60 lain terluka. AP Photo/ISNA, Behrad Ghasemi



Kantor berita miliki ISIS, Amaq, dalam siaran video menampilkan tiga pria berada di dalam sebuah kendaraan dengan mengatakan mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut. "Kami muslim, mereka kafir," ucap seorang pria bertopi baseball di rekaman video tersebut. Dia menambahkan, "Kami akan menghancurkan mereka dengan serangan gerilya, insya Allah."

Pada aksi tersebut, Pertahanan Nasional Ahvaz, sebuah kelompok gerakan oposisi etnis Arab yang berbasis di provinsi kaya minyak Khuzestan, juga mengaku bertanggung jawa atas serangan parade militer Iran, Sabtu.

Credit  tempo.co

Serangan Parade Militer, Iran: Arab Saudi dan UEA Bayar Pelaku

Ayatollah Ali Khamenei. REUTERS/Leader.ir/Handout

CB, Jakarta - Pemimpin Agung Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menuding Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membayar para pelaku serangan parade militer pada Sabtu pekan lalu.
Khamenei mengatakan pada Senin 24 September 2018, Iran akan menghukum siapa di balik serangan yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai 53 korban lainnya itu.


Pemerintah Iran menggelar prosesi pemakaman 29 korban penembakan di Kota Ahvaz, Provinsi Khuzestan, pada Senin, 24 September akibat penembakan orang tidak dikenal saat parade militer Iran pada Sabtu, 22 September 2018. IRNA

"Berdasarkan laporan, aksi sadis ini dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan Amerika ketika mereka terperangkap di Suriah dan Irak. Mereka dibayar oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk melakukan serangan," kata Khamenei seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.
Sejumlah pria bersenjata, diperkirakan berjumlah empat orang, menyerang panggung kehormatan pasukan elit Garda Revolusi Islam Iran di Kota Ahwav, Sabtu pekan lalu, menewaskan setidaknya 25 orang dan 53 korban lainnya. "Sebagian korban terdiri dari pasukan Garda Revolusi, perempuan dan anak-anak," media Iran melaporkan.

Empat orang bersenjata senapan menembaki parade mliter Iran di Kota Ahavaz di Provinsi Khuzestan dan menewaskan setidaknya 29 orang dan sekitar 50 orang lainnya terluka. Tasnim News



Beberapa jam kemudian, militer Iran menuduh Amerika Serikat dan dinas intelijen Israel, Mossad, diyakini berada di balik serangan mematikan tersebut, meskipun keduanya belum memberikan komentar. Namun demikian, ISIS melalui kantor berita Amaq, mengatakan kelompoknya mengaku bertanggung jawab atas insiden mematikan tersebut.

Iran menggelar parade militer di Kota Ahwav untuk memperingati Perang Iran-Irak 1980-1988, Sabtu pekan lalu. Pada karnaval militer tersebut, Iran menampilkan hampir seluruh kekuatan militernya termasuk pasukan elit. Ketika acara sedang berlangsung, empat pria bersenjata melakukan serangan ke arah pasukan Garda Revolusi yang berada di panggung kehormatan. Akibat serangan tersebut sejumlah orang tewas.

Credit  tempo.co

Pasukan AS akan Terus Bercokol di Suriah selama Iran di Sana

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump, John Bolton. Foto/REUTERS/Eric Thayer

NEW YORK - Pasukan Amerika Serikat (AS) akan tetap berada di Suriah selama pasukan Iran beroperasi di negara Bashar al-Assad tersebut. Hal itu disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, John Bolton.

Rezim Assad mengundang Iran untuk membantu memerangi kelompok pemberontak dan ISIS. Sebaliknya, rezim Assad mencela kehadiran pasukan AS sebagai tindakan ilegal.

"Kami tidak akan pergi selama pasukan Iran berada di luar perbatasan Iran, dan itu termasuk proxy dan milisi Iran," kata Bolton kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada hari Senin.

Bolton menyalahkan Iran karena serangannya di Suriah dan Lebanon. Dia juga mengecam perilaku Suriah yang tidak bertanggung jawab atas penembakan pesawat Rusia pekan lalu. 

Rusia sendiri tidak menyalahkan Suriah meski sistem rudal S-200 Damaskus menembak jatuh pesawat mata-mata Il-20 yang menewaskan 15 tentara Moskow. Sebaliknya, Moskow menyalahkan Israel karena menjadikan pesawat Il-20 sebagai tameng jet tempur F-16 Tel Aviv dari respons S-200 Suriah selama insiden di Latakia.

Lebih lanjut Bolton mengkritik keras Moskow karena memutuskan untuk memasok sistem rudal S-300 kepada Suriah sebagai tanggapan Rusia atas insiden pesawat Il-20.

"Kami pikir memperkenalkan S-300 ke pemerintah Suriah akan menjadi eskalasi signifikan oleh Rusia," kata Bolton."Dan sesuatu yang kami harap, jika laporan pers ini akurat, mereka akan mempertimbangkan kembali (keputusannya)," katanya, seperti dikutip Reuters, Selasa (25/9/2018).

Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan keputusan untuk memasok sistem rudal S-300 kepada Suriah bertujuan untuk mencegah ancaman potensial terhadap kehidupan prajurit Rusia yang berada dalam misi untuk memerangi terorisme internasional.

Di masa lalu, Moskow membatalkan penjualan sistem rudal S-300 kepada Suriah karena ada keberatan dari AS dan Israel. Moskow selama ini juga mentoleransi sejumlah serangan udara Israel terhadap pemerintah Suriah.

Namun, insiden jatuhnya pesawat Il-20 telah membuat sikap Moskow berubah kepada Tel Aviv. Moskow tidak terima dengan penjelasan Tel Aviv yang menyalahkan Damaskus. Moskow menyimpulkan kesalahan itu sepenuhnya ada di pihak Israel.

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengklaim tentara Washington berada di Suriah untuk memerangi kelompok ISIS.

"Kami berada di Suriah sekarang untuk mengalahkan ISIS dan menghancurkan 'kekhalifahan' secara geografis dan memastikan (kelompok) itu tidak kembali saat kita berpaling," kata Mattis kepada wartawan di Pentagon pada hari Senin.

Credit  sindonews.com

Netanyahu Ingatkan Putin Soal Ketegangan di Suriah

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Rusia mengirim sistem pertahanan rudal S-300 ke Suriah.

CB - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Senin (24/9) bahwa pengiriman sistem rudal S-300 ke Suriah akan meningkatkan bahaya di kawasan. Netanyahu juga mengatakan, kepada Putin bahwa Isrel akan tetap melindungi daerah keamanannya dan kepentingannya.

Pemimpin Israel tersebut juga setuju dengan Putin untuk melanjutkan koordinasi antara pasukan bersenjata kedua negara. Rusia mengumumkan sistem misil datang satu pekan setelah Moskow menyalahkan Israel secara tidak langsung atas jatuhnya pesawat militer milik Rusia di Suriah. Israel menyatakan Suriah bertanggung jawab.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, negaranya akan meningkatkan pertahanan udara Suriah dengan mengirimkan sistem pertahanan S-300 untuk tentara Suriah dalam waktu dua pekan. Rencana pengiriman sistem pertahanan tersebut dilakukan menyusul jatuhnya pesawat Rusia pekan lalu.


Dalam pernyataan yang ditayangkan televisi, Shoigu mengatakan keputusan negara mengirim sistem pertahanan udara S-300 untuk angkatan bersenjata Suriah nerupakan keputusan presiden Rusia Vladimir Putin dan merupakan salah satu langkah merespons jatuhnya pesawat Rusia yang membawa 15 pasukan beberapa waktu lalu.


"Ini telah mendorong kami untuk menerapkan langkah-langkah respons memadai yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan pasukan Rusia. Rusia akan mengirim sistem pertahanan udara S-300 modern ke angkatan bersenjata Rusia dalam waktu dua pekan," kata Shoigu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (25/9).


Dia menambahkan, di wilayah dekat Suriah di Laut Mediterania, akan ada penekanan radio elektronik navigasi satelit sistem radar dan sistem komunikasi penerbangan yang menyerang benda-benda di wilayah Suriah. Pihaknya yakin realisasi rencana itu akan mendinginkan kepala pihaknya yang memanas.


"Kemudian bisa menjauhkan tindakan kurang dipikirkan yang mengancam prajurit kami," katanya.

Credit  republika.co.id

Dubes Uni Eropa: Kehadiran Trump Buat Rumit Keadaan

Kunjungan Dubes Uni Eropa. Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend saat kunjungan ke Harian Republika, Jakarta, Senin (24/9).

Foto: Republika/ Wihdan

Trump memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

CB, JAKARTA -- Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend mengaku kehadiran Presiden AS Donald Trump dalam kancah politik global semakin memperumit keadaan. Setidaknya hal itu dapat terlihat dari sejumlah kebijakan Trump di Timur Tengah.

"Iya (kian memperumit) seperti perubahan kebijakan di Timur Tengah, ketika mereka memindahkan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem," ujarnya saat mengunjungi kantor Republika, Senin (24/9).

Selain itu AS di bawah Trump, juga memangkas bantuan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Hal ini memicu kecaman dari berbagai pihak, karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan.  



Trump juga mencabut perjanjian nuklir dengan Iran. Padahal perjanjian itu sudah disepakati secara susah payah oleh negara-negara berpengaruh (P5+1) pada 2015 lalu. "Kami menyesalkan sikap itu," tuturnya.

Trump juga menarik diri dari pejanjian tentang Iklim Global, Paris Climate Agreement. Di dalam negeri, politikus dari Partai Republik ini membuat kebijakan pembatasan imigran yang menuai banyak kecaman. "Hubungan semakin rumit, dan perdamaian akan sulit dicapai," jelasnya.

Credit  republika.co.id

Lavrov Ungkap Alasan Tolak Proposal Perdamaian Israel-Palestina

Lavrov mengungkapkan alasan mengapa Rusia menolak proposal perdamaian Israel-Palestina yang diajukan oleh pemerintahan Barack Obama tahun 2016 lalu. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengungkapkan alasan mengapa Rusia menolak proposal perdamaian Israel-Palestina yang diajukan oleh pemerintahan Barack Obama tahun 2016. Lavrov menyebut, alasan utamanya adalah proposal tersebut kontrapuktif.

Berbicara jelang melakukan kunjungan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, Lavrov menuturkan, pada akhir masa pemerintahannya, Obama sempat menyampaikan proposal baru perdamaian Israel-Palestina di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Tanpa menjelaskan isi dari proposal tersebut, Lavrov menyatakan, Rusia menolak proposal tersebut, karena dinilai dapat mempersulit situasi di lapangan.

"Pada akhir 2016, ketika pemerintahan Obama mulai mempromosikan keputusan mengenai penyelesaian Palestina-Israel di DK PBB, lebih tepatnya memaksakan parameter 'buatan' dan hasil negosiasi yang telah ditentukan sebelumnya, Rusia tidak mendukung ini," kata Lavrov.

"Inisiatif AS, mengingat bahwa itu pasti akan mengarah ke situasi 'di lapangan' secara signifikan memperburuk situasi yang ada dan tanpa dampak nyata. Itu akan menjadi kontraproduktif," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (24/9).

Lavrov lalu menyatakan, pada bulan Desember 2016 dia menjelaskan kembali posisi Rusia saat melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS kala itu, yakni John Kerry. "Kami mengklarifikasi posisi Rusia, yang juga diperhitungkan atas permintaan (Perdana Menteri Israel) Benjamin Netanyahu," ucapnya.

Pada akhir Desember 2016, Lavrov, dalam pembicaraan dengan Kerry, menekankan perlunya menciptakan kondisi untuk negosiasi langsung antara para pemimpin Israel dan Palestina dan memperingatkan agar tidak membawa agenda domestik AS ke dalam Kuartet di Timur Tengah dan DK PBB, menunjukkan bahaya upaya untuk menggunakan platform ini untuk pertikaian antara Demokrat dan Republik.  

Credit  sindonews.com

Tak Pedulikan Sanksi AS, Rusia Genjot Produksi Senjata

Wakil Perdana Menteri Rusia, Yuri Borisov menyatakan, Moskow tidak akan menghentikan produksi senjata mereka, meskipun adanya sanksi dari Amerika Serikat (AS). Foto/Istimewa

MOSKOW - Wakil Perdana Menteri Rusia, Yuri Borisov menyatakan, Moskow tidak akan menghentikan produksi senjata mereka, meskipun adanya sanksi dari Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Washington menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu Rusia di sektor pertahanan.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan saluran TV Rossiya-1, Borisov menuturkan, Rusia akan terus melakukan pengembangan senjata dan alat-alat militer lainnya, meskipun adanya sanksi dari AS.

"Tidak mungkin bagi sanksi ketat untuk mengurangi tingkat pembangunan di sektor pertahanan Rusia dan Moskow akan selalu dapat menemukan jalan keluar," kata Borisov dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Senin (24/9).

Seperti diketahui, AS telah menambahkan 33 orang dan entitas sektor pertahanan dan intelijen Rusia ke daftar hitam. Ini berarti siapa pun yang melakukan bisnis dengan mereka akan menghadapi sanksi AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauer menyatakan, pemerintah AS akan terus menerapkan sanksi CAATSA. Ia pun menyerukan pada negara-negara lain untuk menghentikan kontak dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyebut, gelombang sanksi baru AS sebagai salah arah. Dia mengatakan kebiasaan Washington menjatuhkan sanksi terhadap Moskow berisiko merusak stabilitas global dan merupakan bagian dari permainan berbahaya.

"Setiap putaran baru sanksi membuktikan ketidaksempurnaan total musuh kami dalam menekan Rusia dengan upaya-upaya sebelumnya. Washington tidak akan pernah berhasil mendiktekan kondisinya ke Moskow," kata Ryabkov.

"Itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang buruk jika mereka ingat tentang konsep stabilitas global, yang mereka hancurkan tanpa berpikir dengan terus meningkatkan ketegangan dalam hubungan Rusia-AS. Mereka telah bermain api, itu adalah hal yang bodoh dan bisa menjadi berbahaya," sambungnya. 

Credit  sindonews.com

AS Sepakati Prospek Penjualan Alat Militer Rp4,9 T ke Taiwan

Ilustrasi F-16. (Reuters/Hamad I Mohammed)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyepakati prospek penjualan onderdil jet F-16 dan pesawat militer lainnya senilai US$330 juta atau setara Rp4,9 triliun ke Taiwan.

Badan Kerja Sama Keamanan Kementerian Pertahanan AS menjabarkan bahwa prospek penjualan itu mencakup suku cadang untuk F-16, C-130, F-5, Indigenous Degence Fighter (IDF), dan sejumlah elemen logistik lainnya.

"Prospek penjualan ini akan berkontribusi ke kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu mengembangkan kemampuan keamanan dan pertahanan penerima," demikian pernyataan Badan Kerja Sama Keamanan Kemhan AS.


Menurut badan tersebut, Taiwan "sejak lama menjadi kekuatan penting untuk stabilitas politik, keseimbangan militer, dan perkembangan ekonomi di kawasan."


Selama ini, China selalu menganggap Taiwan sebgai bagian dari kedaulatan mereka di bawah prinsip "Satu China".

Namun, AS memastikan bahwa prospek penjualan ini bertujuan untuk membantu Taiwan mengembangkan "armada pertahanan dan udaranya" tanpa merusak keseimbangan militer di kawasan.

Meski tak pernah melarang, Beijing selalu curiga dengan kepentingan AS di Taiwan dengan semua penjualan senjata dan alat militer lainnya selama ini.

Dalam pertemuan dengan Menhan AS, Jim Mattis, pada Juni lalu, Presiden China, Xi Jinping, pun mengatakan bahwa mereka menjunjung perdamaian, tapi tidak akan melepaskan "satu inchi pun" wilayah yang diwariskan leluhur mereka.



Credit  cnnindonesia.com

China Batalkan Pembicaraan Militer dengan AS

Ilustrasi. (AFP Photo/STR)

Jakarta, CB -- Komandan Angkatan Laut China, Shen Jinlong, membatalkan pembicaraan militer dengan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu, di tengah peningkatan ketegangan kedua negara akibat isu pembelian alat pertahanan dari Rusia.

"Kami diberi tahu bahwa Shen Jinlong dipanggil kembali ke China dan tidak akan melakukan pertemuan dengan Kepala Operasi Nasional Amerika, John Richardson," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Dave Eastburn, kepada CNN.

Shen dan Richardson seharusnya bertemu di sela Simposium Kekuatan Laut Internasional di Naval War College di Newport pada akhir pekan lalu.


Eastburn mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki informasi lebih lanjut mengenai pembatalan ini.


Namun, seorang pejabat AS menduga pembatalan mendadak ini diyakini karena peningkatan ketegangan antara Washington dan Beijing setelah China membeli alat pertahanan dari Rusia.

Akibat pembelian tersebut, AS menjatuhkan sanksi atas militer China berdasarkan undang-undang CAATSA yang disahkan pada 2017 lalu untuk menekan Rusia, Korea Utara, dan Iran.


Undang-undang itu mengatur pemberian sanksi jika ada kegiatan transaksi dengan sektor intelijen atau pertahanan Rusia.

Menanggapi perkembangan terbaru ini, Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, mengatakan bahwa jajarannya akan mencari langkah ke depan untuk membicarakan kerja sama militer dengan China.

"Kami percaya bahwa kami memiliki hubungan dengan China. (Menteri Luar Negeri, Mike) Pompeo dan saya sepakat soal ini. Sekarang, kami mencari jalan ke depannya," ucap Mattis, sebagaimana dikutip Reuters.




Credit  cnnindonesia.com

RI Donasikan Patung GWK untuk IAEA

Pemrakarsa Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) Nyoman Nuarta berfoto dengan latar belakang Patung GWK. Miniatur patung ini banyak dijadikan suvenir termasuk untuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)

Foto: Antara

Filosofi patung GWK sebagai pemelihara keseimbangan alam semesta sejalan dengan IAEA

CB, LONDON -- Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mendonasikan patung Garuda Wishnu Kencana (GWK) yang terbuat dari kayu jati setinggi 160 cm hasil karya pemahat Bali, I Made Ada kepada Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Pemberian Patung GWK dari Indonesia menandai berakhirnya posisi ketua Indonesia di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) setelah menjabat selama satu tahun dari September 2017 hingga September 2018.


Indonesia menyerahkan posisi ketua kepada Dubes Leena Al-Hadid dari Yordania yang akan menjabat untuk periode 2018-2019, demikian Pensosbud KBRI Danurdoro KM Parnohadiningrat kepada Antara London, Selasa (25/9).

Penyerahan patung dilakukan Dubes/Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr Darmansjah Djumala, kepada Acting Direktur Jenderal IAEA, Mr Dazhu Yang, sebagai simbol dukungan Indonesia kepada IAEA. "Filosofi patung Garuda Wishnu Kencana sebagai pemelihara keseimbangan alam semesta sejalan dengan motto IAEA, yaitu Atom for Peace and Development," kata Dubes Djumala.


Selain sebagai bentuk dukungan kepada IAEA, pemberian patung ini sekaligus sebagai bentuk promosi produk seni budaya Indonesia. Hal ini mengingat Markas PBB di Wina setiap tahun dikunjungi ribuan orang dari seluruh dunia, sehingga karya seni budaya Indonesia akan semakin dikenal luas oleh masyarakat internasional.


Pemberian patung disambut pihak IAEA. Mr Yang selaku Acting Dirjen IAEA menyampaikan terima kasih atas pemberian patung seraya mengapresiasi kontribusi Indonesia sebagai Ketua Dewan Gubernur. "Kami menyampaikan penghargaan atas kualitas kepemimpinan, obyektifitas, dan keterbukaan yang ditunjukkan selama memimpin Dewan Gubernur dua belas bulan terakhir. Kami juga mengagumi ketenangan dan kelihaian Anda dalam menangani isu-isu yang sensitif di Dewan Gubernur," demikian Mr Yang mewakili Dirjen IAEA.


Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Gubernur IAEA periode 2017-2018 mewakili kelompok Asia Tenggara dan Pasifik (SEAP). Ini adalah kali kedua Indonesia menduduki jabatan tersebut setelah tahun 1985-1986. Patung tersebut akan dipasang di tempat strategis, di lobi utama markas PBB di Wina, sehingga dapat disaksikan setiap pengunjung.

Credit  republika.co.id

KTT Perdamaian Dunia, JK Serukan Dialog dan Rekonsiliasi

Wakil Presiden RI Jusuf kalla memberikan kata sambutan pada Upacara Penutupan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (2/9).

Foto: Antara/Inasgoc/Wahyudin

Wapres Jusuf Kalla berada di New York menghadiri KTT Perdamaian Dunia.

CB, NEW YORK -- Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerukan dialog, rekonsiliasi dan keadilan kepada seluruh masyarakat dunia guna membangun perdamaian dunia. Seruan itu dikemukakannya dalam sidang KTT Perdamaian Dunia untuk memperingati ulang tahun ke-100 Nelson Mandela di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Senin (24/9) siang waktu setempat.


Jusuf Kalla mengatakan, rekonsiliasi dan keadilan merupakan nilai-nilai yang diajarkan pejuang kemanusiaan Nelson Mandela dalam membebaskan masyarakatnya dari sistem apartheid yang diskriminatif. Perjuangan Mandela tersebut, kata dia, telah menginspirasi dunia, bukan hanya masyarakat Afrika Selatan.

"Saya percaya pada nilai rekonsiliasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana proses rekonsiliasi berjalan dengan baik di Aceh," katanya.

Jusuf Kalla mengatakan, perdamaian di Aceh memungkinkan pembangunan ekonomi terus berlangsung dan mantan pemberontak sekarang memegang posisi pemerintahan yang penting. Dalam sidang KTT tersebut, Wapres mengatakan kebiasaan dialog memupuk budaya perdamaian. Selain itu mendukung hubungan yang baik di antara negara-negara, toleransi di antara kepercayaan dan agama, dan menjadikan aliansi peradaban.

"Kami juga percaya bahwa dialog dapat membantu mengatasi pidato kebencian, radikalisme dan ekstremisme kekerasan," katanya.

Wapres mengatakan perdamaian merupakan prasyarat pembangunan. Pembangunan tidak akan mungkin berkelanjutan tanpa perdamaian. Pembangunan dapat bertahan bila dilaksanakan secara adil di dalam dan di antara masyarakat.

"Oleh karena itu, PBB dan semua organ dan badannya harus terus mempromosikan dan menjamin perdamaian global dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk semua anggota. Tidak ada yang tertinggal," kata Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan kenangannya terhadap Presiden Afrika Selatan pertama pasca-rezim Apartheid tersebut.

"Saya beruntung bertemu dengannya pada  2003. Saya ingat dia sebagai pribadi dengan karakter yang tenang. Seorang tokoh sederhana, tetapi kuat dalam keyakinan. Saya juga sangat menyukai kaos batik kesayangannya yang berwarna-warni, yang mencerminkan semangatnya yang semarak," katanya.

Credit  republika.co.id

Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel

Hasan Kleib (ANTARA FOTOOIC-ES2016/M Agung )

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa mendesak PBB untuk segera mengakhiri impunitas Israel, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang membahas situasi hak asasi manusia (HAM) di wilayah pendudukan Palestina, pemerintah Indonesia kembali menegaskan posisinya yang lugas dan tegas dalam membela hak-hak sah dan fundamental rakyat Palestina.

"Sudah lebih dari 60 tahun Israel membuat kawasan sebagai teater ketegangan dan kekerasan. Rakyat Palestina mengalami kesulitan hidup setiap hari, dan Israel dengan keras kepala terus mengabaikan desakan internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegal nya di tanah milik Palestina," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib.

Dubes Hasan Kleib selanjutnya menyampaikan bahwa Indonesia mendesak agar Dewan HAM PBB segera mengambil aksi nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, dan secara serius mengejar akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM oleh Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina.

Dia menekankan bahwa Israel dengan terang-terangan telah melanggar berbagai hukum internasional melalui pembangunan pemukiman ilegal, pendirian tembok pemisah, dan pembatasan mobilitas warga Palestina.

Wakil Tetap RI di Jenewa itu juga mengingatkan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil Palestina di Gaza baru-baru ini harus menjadi tanda pengingat bagi PBB untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan bahwa Israel mengakhiri kebijakan-kebijakannya yang tidak manusiawi, dan menarik diri dari seluruh wilayah pendudukan.

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga menyambut baik terbentuknya Commission of Inquiry (CoI) baru-baru ini yang sejalan dengan desakan Indonesia sebelumnya.

Pemerintah Indonesia berharap agar CoI yang akan melakukan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Israel terhadap rakyat sipil Palestina dalam protes damai di Gaza, yang dimulai sejak Maret 2018, dapat menjalankan mandatnya dengan efektif.

Dubes Hasan pun meminta agar CoI dapat mengeluarkan rekomendasi terkait mekanisme akuntabilitas yang sesuai bagi para pelaku kekerasan bersenjata oleh Israel terhadap rakyat sipil Palestina.

Credit  antaranews.com

Liga Arab Sambut Rencana Spanyol Akui Negara Palestina

Seorang pengunjuk rasa Palestina berlari melewati ban yang terbakar sambil memegang bendera Palestina.

Foto: Arabnews

Spanyol menunggu resolusi Uni Eropa dengan suara bulat terkait hal ini.

CB, KAIRO -- Liga Arab menyambut kesediaan dan rencana Spanyol mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hal dinilai dapat mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk melakukan hal serupa.


"Langkah Spanyol mencerminkan keterikatan gang mendalam antara rakyat dan Pemerintah Spanyol terhadap perjuangan Palestina," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Aboul Gheit pada Senin (24/9), dikutip laman Anadolu Agency.

Ia menilai, keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, kemudian dikuti dengan pemindahan kedutaan besarnya ke kota suci tersebut, telah menyingkap agenda Negara Zionis. "Kebijakan-kebijakan itu mengharuskan semua kekuatan cinta damai untuk berdiri di samping Palestina dalam perjuangan damai mereka yang sah," ujar Gheit.


Pada Rabu pekan lalu, Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell mengumumkan niat negaranya untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Ia mengatakan Spanyol tengah menunggu resolusi Uni Eropa dengan suara bulat terkait hal ini.


Jika batas waktu berlalu tanpa konsensus tercapai, Spanyol, kata Borrell akan secara sepihak mengakui negara Palestina. Pengakuan itu tentu akan sangat bermakna bagi rakyat dan pemerintah Palestina.


Palestina telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1988. Sejak saat itu, Palestina berjuang mencari pengakuan dari berbagai negara di dunia.


Perjuangan tersebut memang tak mudah. Sebab di satu sisi, Palestina tetap harus menghadapi aneksasi dan okupasi Israel melalui proyek pembangunan permukiman ilegal. Pada 2012, Majelis Umum PBB memberikan suara untuk meningkatkan status Palestina menjadi “negara pengamat non-anggota”. 

Credit  republika.co.id

Palestina galang dukungan internasional untuk kemerdekaan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan remaja Palestina Ahed Tamimi setelah dibebaskan dari penjara Israel, di Ramallah, Tepi Barat, Minggu (29/7/2018). (PPO/Handout via REUTERS)

Jakarta  (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 27 September 2018 untuk menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

"Kami menunggu pidato presiden kami pada Sidang Majelis Umum PBB. Isinya tentu akan berdasarkan prinsip kami. Ini tuntutan kami, kita perlu mengakhiri pendudukan di Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Zuhair Alshun dalam acara bertema "Solidaritas dan Dukungan untuk Presiden Mahmoud Abbas" yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

"Kami membutuhkan masyarakat internasional berdiri bersama Palestina, berdiri bersama dalam solidaritas," ujar Dubes Alshun.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Dubes Alshun mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk pertemuan antara kedua pemimpin.

"Saya pikir tidak akan ada pertemuan, karena Trump telah membuat keputusan tetap mengenai Yerusalem dan isu-isu Palestina lainnya. Saya pikir tidak akan ada pertemuan antarkedua presiden, kecuali Trump membuat beberapa perubahan dalam kebijakannya (terkait isu Israel-Palestina)," ujar dia.

Dubes Alshun menambahkan bahwa Presiden Abbas dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS juga akan mendesak seluruh negara anggota PBB untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

"Kami membutuhkan dukungan masyarakat internasional untuk mengakui negara Palestina. Hal ini merupakan isu utama Palestina ketika kami berjuang melalui diplomasi untuk mendapatkan keadilan," ucap Dubes Alshun.

Pada kesempatan itu, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Syamsuddin saat hadir di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta bersama perwakilan dari organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia menyampaikan dukungan bagi Presiden Mahmoud Abbas yang akan menyampaikan aspirasi rakyat Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 27 September 2018.

Dukungan dari Indonesia untuk Palestina juga disampaikan oleh Direktur Kawasan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Sunarko sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam acara di Kedubes Palestina itu.

"Saat ini momennya penting buat kita menguatkan hubungan kita dengan Palestina dan menguatkan dorongan kita untuk kemerdekaan Palestina," tutur Sunarko.

Credit  antaranews.com