CUPUMA

Senin, 24 September 2018

Disanksi karena Beli S-400 Rusia, China Panggil Dubes AS

BEIJING - Kementerian Luar Negeri China memanggil Duta Besar (dubes) Amerika Serikat (AS) di Beijing, Terry Branstad setelah Washington menjatuhkan sanksi. Badan militer Beijing dijatuhi sanksi karena membeli sistem rudal S-400 dan sepuluh jet tempur Su-35 Rusia.

Beijing marah atas keputusan Washington dan mendesak untuk membatalkan sanksi tersebut. Jika tidak, Washington akan menanggung konsekuensinya.

Perselisihan itu meningkatkan ketegangan kedua negara yang sedang terlibat perang dagang.

Pemanggilan Dubes Branstad dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri China Zheng Zeguang pada hari Sabtu (22/9/2018)."Untuk menyampaikan pernyataan serius terkait dengan sanksi," tulis media pemerintah China, Xinhua, Minggu (23/9/2018) mengutip pernyataan Zheng.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Kamis Washington menjatuhkan sanksi terhadap Departemen Pengembangan Peralatan (EED), sebuah badan di Kementerian Pertahanan China, dan direkturnya Li Shangfu, atas pembelian sistem rudal dan jet tempur dari Rusia.

Sanksi itu berupa larangan visa bagi para bos EED dan para pejabat lainnya. EED dan para semua pihak yang terkena sanksi tak bisa mengakses sistem keuangan AS.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pengadaan beberapa sistem rudal S-400 dan jet Sukhoi SU-35 dari Rusia melanggar undang-undang sanksi AS yang menargetkan Rusia. Undang-undang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) ini dibuat sebagai respons atas tindakan Rusia yang dituduh ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 dan sepak terjang Moskow di Ukraina.

Penjatuhan sanksi terhadap China berdasarkan CAATSA merupakan yang pertama kali sejak UU itu disahkan pada 2017 lalu.

Militer China mengecam sanksi dari Washington."Ada kemarahan dan penentangan tegas yang kuat," kata Kementerian Pertahanan China melalui seorang juru bicara kepada Xinhua.

"Langkah AS adalah pelanggaran mencolok terhadap aturan dasar hubungan internasional dan pertunjukan hegemonisme," lanjut dia.

Rusia juga memprotes sanksi AS. Menurut Moskow, Washington sudah "bermain dengan api" dan menuduh AS mencoba menekan Rusia keluar dari pasar senjata global.

Administrasi Donald Trump telah menambahkan 33 orang dan entitas yang terkait dengan militer dan layanan intelijen Rusia dalam daftar yang terkena sanksi. Sebanyak 28 nama-nama baru yang masuk daftar sanksi merupakan pihak yang dituduh terlibat dalam campur tangan Moskow terhadap pemilihan presiden AS tahun 2016 yang diselidiki Penasihat Khusus AS Robert Mueller.

Credit sindonews.com

AS siapkan sejumlah kebijakan untuk tekan Venezuela

Pendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro membawa poster lukisan mirip almarhum mantan presiden Venezuela Hugo Chavez menghadiri sebuah reli kampanye di La Guaira, Venezuela, Rabu (2/5/2018). (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Washington (CB) - Amerika Serikat tengah menyiapkan "serangkaian kebijakan" untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Venezuela, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo kepada Fox News pada Jumat.

"Kalian akan mengetahui serangkaian kebijakan yang akan kami putuskan dalam beberapa hari ke depan untuk meningkatkan tekanan terhadap para elit Venezuela, yang membuat rakyat sendiri menderita," kata Pompeo.

"Kami bertekat untuk membantu rakyat Venezuela mendapatkan haknya," kata dia.

Dia tidak menjelaskan lebih jauh apa rangkaian kebijakan yang Washington rencanakan.

Sementara itu kementerian informasi Venezuela hingga kini tidak membalas permintaan komentar, demikian Reuters melaporkan.

Dalam beberapa waktu terakhir, Gedung Putih memang terus memperbanyak sanksi terhadap sejumlah pejabat pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Washington menuding membahayakan demokrasi dengan memenjarakan para pemimpin oposisi.

Pada tahun lalu, Washington menjatuhkan sanksi larangan perdagangan surat hutang dari pemerintah Venezuela dan juga perusahaan minyak negara PDVSA.

Selain itu mereka juga menerapkan sanksi kepada sejumlah pejabat, termasuk Maduro.

Perekonomian Venezuela tengah diambang kehancuran di bawah kepemimpinan Maduro.

Negara itu kini mengalami inflasi tahunan mencapai 200.000 persen, ditambah kelangkaan bahan makanan dan obat-obatan.

Akibatnya, ratusan ribu warga Venezuela kini harus mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Kolombia, Brasil, dan Peru.

Sementara itu pada pekan depan, para pemimpin negara-negara dunia akan bertemu dalam agenda Sidang Umum PBB di New York.

Maduro tidak menghadiri pertemuan itu sejak 2015 dan mengaku akan mengulanginya pada tahun ini karena alasan keamanan.

Credit antaranews.com

Iran Ancam Balas Dendam Serangan Parade Militer

Iran bertekad melakukan balas dendam 'mematikan dan tak terlupakan' pada pelaku serangan parade militer di Ahvaz yang menewaskan 25 orang pada akhir pekan lalu. (AFP Photo/ISNA /Morteza Jaberian)

Jakarta, CB -- Pasukan Garda Revolusioner Iran bertekad melakukan balas dendam "mematikan dan tak terlupakan" pada pelaku serangan parade militer di Kota Ahvaz yang menewaskan 25 orang pada akhir pekan lalu.

"Menimbang pengetahuan penuh kami mengenai pusat pengerahan para pemimpin teroris kriminal, mereka akan menghadapi balas dendam mematikan dan tak terlupakan dalam waktu dekat," demikian pernyataan angkatan bersenjata Iran, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (24/9).

Insiden ini bermula ketika empat pelaku melepaskan tembakan membati buta di tengah parade militer yang digelar untuk memperingati perang Iran dengan Irak pada 1980-1988 silam.

Suasana seketika kacau balau. Para tentara merangkak sembari mencari sumber tembakan, sementara perempuan dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri mereka.

Tak lama setelah itu, kelompok militan ISIS mengklaim serangan tersebut. Melalui media propaganda mereka, Amaq, ISIS melansir sebuah video yang menunjukkan tiga orang di dalam satu kendaraan.

Menurut Amaq, ketiga pria itu sedang dalam perjalanan untuk melakukan serangan. Seorang pria dengan topi bergambar logo Garda Revolusioner Iran dalam video itu kemudian terdengar membicarakan rencana serangan tersebut dalam bahasa Farsi.

"Kami Muslim, mereka kafir. Kami akan menghancurkan mereka dengan serangan gaya gerilya dan kuat. Insyaallah," katanya.

Namun, gerakan oposisi Arab, Avhaz National Resistence, juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Sementara itu, Presiden Iran, Hassan Rouhani, sendiri menuding Amerika Serikat sebagai otak di balik serangan tersebut.

Sejumlah komandan senior Korps Garda Revolusioner Iran (IRGC) juga menduga serangan tersebut dilakukan oleh milisi yang dilatih negara-negara Teluk dan Israel dengan dukungan AS.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, langsung membantah tuduhan Rouhani dan IRGC.

"Ada banyak orang Iran yang melakukan protes. Setiap dana yang masuk ke Iran masuk ke militer mereka. Dia menekan rakyat sejak lama dan dia harus melihat ke dalam untuk mengetahui dari mana semua berasal," ucapnya.

Relasi AS dengan Iran memang sedang memanas karena kesepakatan nuklir yang kacau di tangan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sejak awal, Garda Revolusioner Iran memang tak sepakat dengan keputusan Rouhani untuk menyetujui perjanjian tersebut.

Sejumlah analis mengatakan kepada Reuters bahwa serangan dalam parade militer ini dapat memberikan amunisi politik bagi Garda Revolusioner Iran.

Credit cnnindonesia.com

Khamenei Sebut Negara Teluk Menyerang Pawai Militer Iran

Evakuasi korban penyerangan bersenjata terhadap massa sipil dan militer pada acara parade militer peringatan Perang Iran-Irak di Ahvaz, Iran, Sabtu (22/9)

Foto: EPA-EFE/BEHRAD GHASEMI

Serangan terhadap pawai militer Iran ini menewaskan 25 orang

CB, DUBAI -- Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuduh negara-negara Teluk Arab yang didukung AS melakukan serangan penembakan terhadap parade militer Iran. Serangan tersebut menewaskan 25 orang, dan hampir setengah dari mereka yang tewas merupakan anggota Pengawal Revolusi elite Iran.

Khamenei memerintahkan pasukan keamanan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas salah satu serangan terburuk yang pernah terjadi terhadap Garda Revolusi, kekuatan militer paling kuat di negara itu. Tuduhan itu kemungkinan akan meningkatkan ketegangan dengan saingan Iran, Arab Saudi, dan sekutu Teluknya, yang bersama dengan Amerika Serikat telah bekerja untuk mengisolasi Iran.

"Kejahatan ini merupakan kelanjutan dari plot negara-negara regional yang merupakan boneka Amerika Serikat, dan tujuan mereka adalah menciptakan ketidakamanan di negara kita tercinta," kata Khamenei dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situsnya, Ahad (23/9).

Dia tidak menyebutkan negara-negara regional yang dia yakini harus disalahkan. Israel juga sekutu utama AS yang menentang Teheran.

Sebuah gerakan oposisi etnis Arab Iran yang disebut Perlawanan Nasional Ahvaz, yang menginginkan sebuah negara terpisah di provinsi Khuzestan yang kaya minyak, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Militan Negara Islam juga mengaku bertanggung jawab.

Tidak ada klaim yang memberikan bukti. Sementara itu keempat penyerang tewas.

Serangan itu, yang melukai sedikitnya 70 orang, menargetkan tempat menonton di mana para pejabat Iran berkumpul di kota Ahvaz untuk menyaksikan acara tahunan menandai dimulainya perang Republik Islam 1980-1988 dengan Irak, kata televisi pemerintah. Iran telah relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara tetangga Arab yang telah bergulat dengan pergolakan sejak pemberontakan 2011 di seluruh Timur Tengah.

Perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan itu, lapor kantor berita IRNA. Seorang gadis empat tahun dan seorang veteran perang yang berkursi roda berada di antara yang mati.

"Para penyerang telah menyembunyikan senjata di dekat rute parade beberapa hari sebelumnya," kata Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi, seorang juru bicara senior untuk pasukan bersenjata Iran.

"Keempat teroris dengan cepat dinetralisir oleh pasukan keamanan," kata Shekarchi menambahkan kepada televisi negara.

Serangan terhadap militer jarang terjadi di Iran. Iran memanggil utusan Belanda, Denmark dan Inggris pada Sabtu malam mengenai penembakan itu, menuduh mereka menyembunyikan kelompok oposisi Iran di negara mereka. Beberapa anggota gerakan separatis etnis bermarkas di negara-negara Eropa.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran Bahram Qasemi mengatakan Iran "meminta pemerintah mereka untuk mengutuk serangan itu dan mengekstradisi orang-orang yang terkait dengannya ke Iran untuk diadili."

"Tidak dapat diterima bahwa kelompok-kelompok ini tidak terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa selama mereka tidak melakukan serangan teroris di Eropa," Qasemi seperti dikutip oleh kantor berita IRNA

Credit republika.co.id

ISIS Klaim Serang Parade Militer, Iran Panggil 3 Dubes Eropa

ISIS mengaku bertanggung jawab atas insiden serangan saat parade militer Iran, Sabtu (22/9). (AFP PHOTO / ISNA / MORTEZA JABERIAN)

Jakarta, CB -- Kelompok teroris ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan massal yang terjadi saat parade militer Iran berlangsung di kota Ahvaz, Sabtu (22/9).

Insiden itu dilaporkan menewaskan 29 orang termasuk seorang anak perempuan dan melukai 60 lainnya.

"Pejuang ISIS menyerang sebuah perkumpulan pasukan Iran di Kota Ahvaz, barat daya Iran," bunyi kantor berita propaganda ISIS, Amaq, mengutip seorang pejabat keamanan Iran.

Dikutip AFP, pernyataan itu diunggah dalam akun pesan instan Telegram milik Amaq.

Insiden bermula saat empat pria bersenjata melontarkan serangkaian tembakan membabi-buta dari belakang panggung saat parade berlangsung sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Beberapa media melaporkan para gerilyawan menyamar dengan berpakaian ala militer Iran. Keempatnya juga diketahui berusaha menyerang area para pejabat setempat menonton parade.

Serangan pada parade militer Iran, Sabtu (22/9), menewaskan 29 orang, termasuk seorang anak perempuan. (AFP PHOTO / ISNA / Behrad GHASEMI)

Namun, pasukan keamanan setempat berhasil melumpuhkan tiga pelaku dengan sebuah tembakan.

Juru bicara angkatan bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi melaporkan seorang pelaku lainnya menyerahkan diri setelah sempat kabur karena mengalami luka tembak.

Sementara itu, Teheran memanggil tiga duta besar negara Eropa sebagai bentuk protes terhadap serangan tersebut.

Kantor berita IRNA melaporkan Teheran mengajukan protes kuat kepada duta besar Belanda, Denmark, dan Inggris lantaran dianggap "masih menjadi rumah bagi sejumlah kelompok teroris" yang melakukan serangan tersebut.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mengecam insiden itu dan menuding "rezim asing" yang didukung Amerika Serikat sebagai otak di balik serangan tersebut.

"Kejahatan ini adalah kelanjutan dari banyak plot di kawasan ini yang menjadi boneka Amerika Serikat, dan tujuan mereka adalah menciptakan rasa tidak aman di negeri kita tercinta," ujar Khamenei dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Reuters.

Khamenei tak menyebutkan nama negara yang ia anggap sebagai sekutu AS di wilayah tersebut. Namun, selama ini Iran menganggap dua musuh besarnya di Timur Tengah, Israel dan Arab Saudi, sebagai sekutu AS yang sama-sama ingin menghancurkan negaranya.

Credit cnnindonesia.com

Rusia-Israel Memanas, Tel Aviv Menolak Disalahkan atas Tragedi Il-20

TEL AVIV - Perseteruan antara Israel dan Rusia memanas setelah Tel Aviv menolak disalahkan Moskow atas tragedi jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 di Suriah yang menewaskan 15 tentara Moskow. Moskow tetap anggap Tel Aviv bersalah dengan menjadikan pesawat mata-mata itu sebagai tameng jet-jet tempur F-16 Israel dari tembakan sistem rudal S-200 Suriah di Latakia.

Moskow pada hari Minggu (23/9/2018) sudah merilis data menit-menit tragedi pesawat Il-20. Kesimpulan Moskow di luar espektasi Tel Aviv yang percaya ketegangan atas insiden itu sudah diselesaikan pekan lalu dengan penjelasan rinci militer Israel.

"IAF (Angkatan Udara Israel) tidak bersembunyi di balik pesawat apapun dan ... pesawat Israel berada di wilayah udara Israel pada saat jatuhnya pesawat Rusia," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melalui Twitter yang dikutip dari akun resminya, @IDFSpokesperson, semalam.

"Mekanisme deconfliction (dengan pasukan Rusia) beroperasi dalam jangka waktu yang relevan," lanjut IDF.

"Keamanan dan kesejahteraan pasukan Rusia yang beroperasi di Suriah adalah komponen fokus di setiap persetujuan dari setiap kegiatan oleh pejabat senior di IDF dan di Israel," imbuh IDF.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman bahkan menegaskan Tel Aviv tidak akan mengubah kebijakan militernya di Suriah meski pesawat Il-20 Rusia sudah menjadi korban.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyajikan data menit-demi-menit dari tragedi jatuhnya pesawat Il-20 di Suriah pada 17 September 2018. "Kesalahan atas insiden itu, di mana 15 tentara Rusia terbunuh, terletak sepenuhnya pada Angkatan Udara Israel," kata Kementerian itu.

Data radar dan komunikasi yang sebelumnya dirahasiakan menunjukkan bahwa pesawat Moskow itu ditembak jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara Suriah ketika jet F-16 Israel secara efektif menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan berlangsung.

Menurut kementerian itu, Angkatan Udara Israel memberi Rusia waktu peringatan kurang dari satu menit sebelum pemboman di Latakia. Selain itu, Tel Aviv juga memberikan informasi yang salah tentang posisi jet tempurnya dan target mereka."Tindakan tersebut adalah pelanggaran jelas dari perjanjian Rusia-Israel 2015," lanjut kementerian tersebut, seperti dikutip dari media pemerintah Moskow, Russia Today.

"Kepemimpinan militer Israel tidak memiliki penghargaan untuk hubungan erat dengan Rusia, atau tidak memiliki kontrol atas perintah individu atau perwira komandan yang mengerti bahwa tindakan mereka akan mengarah pada tragedi," papar Kementerian Pertahanan Rusia.

Moskow juga menyatakan bahwa mereka memiliki data tak terbantahkan lain yang mendukung materi yang disajikan pada briefing hari Minggu dan membuktikan bahwa Israel memang harus bertanggung jawab.

Credit sindonews.com

Moskow: Israel Jadikan Pesawat Rusia Tameng dari Sistem Pertahanan Suriah

MOSKOW - Jet tempur Israel dilaporkan menggunakan pesawat Il-20 milik Angkatan Udara Rusia sebagai perisai dari sistem pertahanan udara pemerintah Suriah. Sebelumnya, sebuah pesawat Il-20 jatuh dihantam sistem pertahanan udara Suriah, saat Israel melancarkan serangan di negara itu.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov tidak secara langsung membenarkan laporan itu. Dia hanya menyatakan, jet tempur Israel mendekati pesawat Il-20, saat pesawat itu mulai meluncur luncur setelah terkena rudal Suriah.

Konashenkov kemudian membantah klaim oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF), bahwa jet mereka sudah berada di wilayah udara Israel ketika Angkatan Darat Suriah meluncurkan rudal yang menghantam pesawat Rusia. Dia mengatakan bahwa F-16 Israel meninggalkan daerah itu 10 menit setelah pesawat Rusia tertembak.

"Data obyektif yang disajikan memberi kesaksian bahwa tindakan pilot jet tempur Israel, yang menyebabkan hilangnya nyawa 15 prajurit Rusia, tidak memiliki profesionalisme atau merupakan tindakan kelalaian kriminal," ucapnya, seperti dilansir Spuntik pada Minggu (23/9).

"Oleh karena itu, kami percaya bahwa kesalahan untuk tragedi pesawat Ilyushin Il-20 Rusia terletak sepenuhnya pada pasukan udara Israel dan mereka yang membuat keputusan untuk melakukan tindakan seperti itu," sambungnya.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jet Israel mungkin telah menjadi ancaman bagi pesawat sipil ketika Il-20 ditembak jatuh, dan menekankan bahwa Rusia tidak pernah melanggar perjanjian mengenai penerbangan di Suriah dengan Israel.

"Dengan demikian, jet Israel menciptakan ancaman langsung ke setiap pesawat penumpang atau transportasi yang mungkin ada di sana pada waktu itu dan bisa menjadi korban dari "petualangan" militer Israel ini," tukasnya.

Credit sindonews.com

Rusia: Israel Langgar Perjanjian Mengenai Pencegahan Insiden di Suriah

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov menyatakan, Israel telah melanggar perjanjian mengenai pencegahan insiden di Suriah, dengan memberitahu akan melakukan serangan saat serangan itu telah dilancarkan.

Berbicara dalam konferensi pers di Moksow, Konashenkov mengatakan, Israel menyesatkan pihak Rusia dengan memberikan informasi yang salah tentang area serangan udara yang direncanakan di Suriah pada 17 September, sehingga pesawat Il-20 Rusia tidak bisa berpindah ke tempat yang aman.

"Hari ini, kami berbagi informasi rinci tentang jatuhnya pesawat Ilyushin IL-20 dari Angkatan Udara Rusia di dekat pantai Suriah pada tanggal 17 September," ucap Konashenkov dalam sebuah pernyataan.

"Kami akan menyajikan laporan menit-demi-menit dari insiden tragis ini yang dibuat berdasarkan pada pembacaan radar yang obyektif termasuk dari sistem informasi tampilan udara Plotto," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (23/9).

Dia lalu mengatakan, Angkatan Udara Israel memberi tahu Rusia tentang rencana serangannya terhadap sasaran di Suriah secara bersamaan dengan permulaan serangan, bukannya melakukan hal itu sebelumnya. Hal ini, lanjut Konashenkov melanggar perjanjian bilateral tahun 2015 untuk mencegah insiden semacam itu di wilayah udara Suriah.

"Israel tidak memberitahu pasukan Rusia tentang operasinya sebelumnya, tetapi mereka mengeluarkan peringatan secara bersamaan dengan awal serangan, yang merupakan pelanggaran perjanjian. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas dari perjanjian Rusia-Israel pada 2015 yang bertujuan untuk mencegah bentrokan antara angkatan bersenjata kita, di dan di atas Suriah, yang dicapai oleh kelompok kerja gabungan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Irlandia akan Akui Palestina Sebagai Negara Merdeka

Permukiman Yahudi di Tepi Barat. (ilustrasi)

Coveney menyorot pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina

CB, DUBLIN -- Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mengatakan negaranya akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka bila pembicaraan tentang solusi dua negara dengan Israel terus mengalami kebuntuan. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Dublin, Sabtu (22/9).

“Kami telah membuat pilihan untuk tidak secara resmi mengakui negara Palestina dulu. Tapi jika keputusasaan ini terus berlanjut dalam hal dialog (solusi dua negara), kami akan dipaksa untuk meninjau itu (pengakuan terhadap Palestina) untuk alasan yang jelas, karena saya pikir banyak negara lain di Eropa juga,” ujar Coveney, dikutip laman Anadolu Agency.

Ia mengatakan, Irlandia telah berkomitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian. “Namun jika negosiasi antara Palestina dan Israel terus tak membuahkan hasil, kita mungkin harus melupakan bagian kedua dari itu,” ujar Coveney.

Coveney turut menyoroti tentang pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan permukiman itu disebut-sebut sebagai hambatan utama penyelesaian perdamaian Israel-Palestina.

“Sementara pendudukan itu terjadi kami melihat ekspansi permukiman Israel ke tanah Palestina. Dalam pandangan kami itu ilegal,” katanya menegaskan.

Saat bertemu al-Maliki, Coveney turut membahas tentang keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia berjanji akan meningkatkan pendanaan Irlandia untuk UNRWA, yang sebelumnya hanya 5,3 juta dolar AS menjadi 7 juta dolar AS.

Ia pun menyayangkan keputusan AS menutut kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Menurutnya, tindakan itu tentu akan semakin menyulitkan tercapai perdamaian antara Israel dan Palestina. “Kami yakin bahwa menutup saluran komunikasi tidak pernah merupakan ide yang baik,” ucapnya.

Menurut laporan Irish Times, Coveney telah mengumumkan rencana untuk menyelenggarakan pertemuan antara para pemimpin Eropa dan Arab, termasuk Palestina, di negaranya. Tujuannya adalah untuk memulai kembali proses perdamaian Israel-Palestina yang macet.

Al-Maliki dilaporkan menyambut baik rencana pertemuan antara para pemimpin Arab dan Eropa di Irlandia. Sebab menurutnya, masyarakat internasional memang harus mengambil tanggung jawabnya guna mencari tindakan yang tepat terkait proses perdamaian Palestina-Israel.

Credit republika.co.id

Cina-Vatikan Tandatangani Perjanjian Bersejarah

Kota Vatikan

Foto: traildino.com

Perjanjian Cina dan Vatikan ini membuat Taiwan khawatir kehilangan mitra diplomatik

CB, BEIJING -- Cina dan Vatikan telah menandatangani perjanjian bersejarah terkait penunjukan uskup di Beijing. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Cina Wang Chao dan delegasi Vatikan Antoine Camilleri di Beijing, Sabtu (22/9).

Cina dan Vatikan akan terus menjaga hubungan dan meningkatkan proses kerja sama bilateral, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina yang dikutip Kantor Berita Cina Xinhua.

Menlu Vatikan Pietro Parolin baru-baru ini menepis kekhawatiran atas pemisahan gereja Katholik di Asia setelah pemensiunan Uskup Agung Hong Kong Joseph Zen dikait-kaitkan dengan kesepakatan baru dengan Beijing tersebut.

Vatikan menyatakan bahwa kesepakatan dengan Beijing hanya pada tataran internal gereja seperti penunjukan uskup sehingga tidak berdampak terhadap hubungan diplomatik dengan Taiwan karena Tahta Suci tetap mengakui Taipei melalui hubungan diplomatik yang terjalin selama ini, demikian laporan Kantor Berita Taiwan CNA.

Kesepakatan baru Tahta Suci-Beijing itu tentu membuat Taipei ketar-ketir karena Taiwan terancam kehilangan mitra diplomatik terakhirnya di Eropa.

Credit republika.co.id

Swiss akan Gelar Referendum Pelarangan Burqa di St.Gallen

Wanita mengenakan burqa.

Foto: EPA

Referendum digelar untuk menentukan pelarangan penggunaan burqa di ruang publik

CB, BERN -- Swiss akan menggelar referendum di wilayah St.Gallen. Referendum digelar untuk menentukan pelarangan penggunaan burqa di ruang publik di wilayah tersebut.

Dilaporkan laman Aljazirah, Ahad (23/9), sebuah undang-undang yang diadopsi parlemen St.Gallen akhir tahun lalu telah diusulkan untuk disahkan berdasarkan suara publik pada Ahad (23/9). Dalam undang-undang tersebut tertulis, "Siapa pun yang membuat diri mereka tidak dapat dikenali dengan menutupi wajah mereka di ruang publik, dan dengan demikian membahayakan keamanan publik atau perdamaian sosial serta agama akan didenda.”

Undang-undang itu diloloskan parlemen daerah dengan dukungan partai-partai populis. Namun Green Party dan Young Socialist telah menuntut agar diselenggarakan referendum mengenai undang-undang pelarangan burqa tersebut

Fredy Fassler, seorang sosialis yang bertanggung jawab atas keamanan dan keadilan di St.Gallen menilai, undang-undang tersebut bermasalah. Menurutnya, dalam undang-undang itu tak dijelaskan secara spesifik tentang kapan seorang wanita yang mengenakan burqa dianggap membahayakan publik.

"Saya khawatir sanksi tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang," ujarnya.

Tahun lalu Pemerintah Swiss menentang prakarsa yang bertujuan menerapkan larangan burqa secara nasional. Setiap daerah harus menentukan sendiri apakah tindakan tersebut tepat dilakukan.

Awal tahun ini, dua koran lokal telah melakukan survei mengenai isu penggunaan burqa. Hasil survei menunjukkan, 76 persen responsden mendukung pelarangan burqa secara efektif. Sementara 20 persen responden lainnya menentang gagasan tersebut.

Swiss sendiri sebenarnya telah menjadi sorotan saat menyetujui larangan pembangunan menara masjid pada 2009.

Credit republika.co.id

Presiden Quang Meninggal, Vietnam Umumkan Hari Berkabung

Mendiang Presiden Vietnam Tran Dai Quang. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam mengumumkan akan mengadakan upacara pemakaman dan menetapkan hari berkabung nasional selama dua hari atas kepergian mendiang Presiden Tran Dai Quang yang meninggal pada Jumat (21/9) di usia 61 tahun.

Bendera Vietnam akan dikibarkan setengah tiang dan lokasi bisnis hiburan akan libur selama dua hari per 26 September. Pada tanggal tersebut, jenazah Quang akan disemayamkan di Hanoi sebelum dikremasi di kampung halamannya di Provinsi Ninh Binh.

"Kepergiannya adalah kehilangan terbesar bagi partai kami, negara, dan bangsa," kata pernyataan Partai Komunis Vietnam pada Minggu (23/9). Dalam pernyataan tersebut, partai itu juga menyebut prosesi pemakaman akan disiarkan secara langsung.

Berbagai ungkapan duka berdatangan dari para pemimpin dunia lintas geopolitik, beberapa di antaranya Pemerintah Kuba menyatakan akan menetapkan hari berkabung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut mendiang sebagai "teman baik bagi AS".

Pemimpin Kamboja dan China juga mengirimkan ungkapan bela sungkawa meskipun selama masa kepemimpinan Quang sejak 2016, negaranya dengan China kerap bersitegang terkait batas negara di Laut China Selatan.

Penyebab kematian Quang sendiri disebut sejumlah media lokal sebagai "virus langka" meski pemerintah tidak menyatakan secara detail terkait kabar tersebut.

Wakil Presiden Dang Thi Ngoc Thinh akan mengambil alih posisi kepala negara yang sekaligus menjadi wanita pertama dalam posisi tersebut di Vietnam. Namun Thinh harus menunggu terlebih dahulu keputusan dewan hingga tanggal yang belum bisa ditentukan.

Quang merupakan mantan kepala polisi dan pendukung kuat partai komunis. Dia menghabiskan lebih dari empat dekade sebagai pejabat intelijen.

Ia juga adalah anggota politbiro (bagian dari partai komunis yang mengurus dan memutuskan masalah politik) dan memiliki reputasi yang kuat serta berpengaruh di lingkaran dalam partai komunis.

Meski begitu, sejumlah analis menyatakan kematiannya tidak akan mengguncang kondisi politik negara satu partai itu dan sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia mengatakan warisan Quang hanyalah penindasan.

Tapi beberapa kota di kampung halaman sang mendiang menyatakan akan mengenang Quang dengan mendalam.

Biksu Thich Minh Tong di pagoda Dong Duc, distrik Ninh Binh mengatakan pada Minggu (23/9) bahwa sosok Quang sempat datang dan "ramah kepada siapa pun".

"Negara telah memiliki banyak presiden di masa lalu, namun hanya Presiden Quang dari provinsi kami, Ninh Binh. Dan ketika dia bertemu dengan semua biksu, dia menyalami mereka semua," kata Tong.

"Ketika kami mendengar berita dirinya meninggal, semua orang sedih. Kami berduka dan merindukannya," lanjutnya.

Sejumlah umat Budha telah mengadakan upacara doa sepanjang akhir pekan, termasuk mengadakan pertemuan ratusan biksu yang membungkuk di hadapan potret Quang di pagoda Ho Chi Minh City, Minggu (23/9).

Credit cnnindonesia.com

Pertemuan Damai Batal, Pakistan dan India 'Siap Perang'

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Jakarta, CB -- Pekan depan seharusnya menjadi jadwal pertemuan internasional yang jarang terjadi antara Menteri Luar Negeri India dan Pakistan di New York, Amerika Serikat. Namun, sehari setelah menyatakan siap, India justru membatalkan pertemuan tersebut kemudian Pakistan menyebut keputusan itu arogan.

Reuters memberitakan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan melabeli India arogan karena pembatalan tersebut. Dia mencela dengan mengatakan "orang kecil menempati kantor besar".

Pakistan menggambarkan keputusan pembatalan dari India adalah alasan menghindari pembicaraan sebelum pemilihan umum tahun depan.

"Kecewa atas respons arogan dan negatif dari India untuk panggilan saya memulai kembali dialog perdamaian," tulis Khan dalam akun Twitter miliknya.

AFP menyiarkan, India menyatakan pembatalan tersebut dilakukan karena sebelumnya terjadi pembunuhan personel keamanan India oleh pihak yang diyakini entitas berbasis Pakistan. Selain itu, India juga telah memberi cap Pakistan membantu teroris dan terorisme.

India tidak spesifik menjelaskan pembunuhan yang dimaksud. Namun, pada awal pekan ini diketahui petugas India di garis pembatas di area Kashmir yang jadi sengketa telah dibunuh dan tubuhnya dimutilasi.

Setelah itu, pada Jumat (20/9), tiga polisi ditemukan terbunuh di wilayah Kashmir yang dipegang India. Masing-masing negara saling tuduh atas pembunuhan itu.

Pemimpin militer India Bipin Rawat memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas membalas dendam yang dilakukan teroris dan militer Pakistan. Mayor Jendral militer Pakistan Asif Ghafoor menyatakan 'siap perang' merespons pernyataan pemimpin militer India.

"Kami adalah negara nuklir dan kami siap untuk perang tetapi demi kepentingan masyarakat Pakistan dan negara tetangga kami mau bicara tentang perdamaian. Pernyataan dari pemimpin militer India tidak bertanggungjawab," ucap Ghafoor.

India dan Pakistan telah berselisih sejak Inggris hengkang dari India pada 1947. Setelah Inggris pergi, India terbelah menjadi dua, mayoritas Hindu membentuk negara India dan Muslim mendirikan Pakistan.

Lokasi konflik antara India dan Pakisitan ada di Kashmir, wilayah tidak bertuan yang kemudian diklaim oleh kedua negara.

Credit cnnindonesia.com

Negara besar, kecuali AS, berupaya selamatkan perjanjian nuklir Iran

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengangkat tangannya saat ia berbicara di Iran, Selasa (9/1/2018). (REUTERS)

Jakarta (CB) - Negara penanda tangan perjanjian nuklir Iran, kecuali Amerika Serikat, bertemu pada Senin untuk menyelamatkan kesepakatan terancam batal akibat sanksi Washington terhadap energi Tehran, yang mulai berlaku pada November.

Menteri dari Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Iran akan berkumpul di New York pada Senin, demikian kabar dari Reuters.

Tugas mereka adalah meyakinkan Iran untuk tetap bertahan dalam perjanjian nuklir itu, yang ditandatangani pada 2015, meski Amerika Serikat menarik diri sehingga membuat sebagian besar keuntungan ekonomi, yang didapat sebagai imbalan pengurangan program nuklir seperti yang dijanjikan, menjadi sirna.

Di sisi lain, Presiden Iran Hassan Rouhani memerlukan "peluru untuk menghadapi pegaris keras di Iran, yang ingin membatalkan perjanjian itu, kata diplomat penting Eropa.

"Kami berupaya memberikan kepada dia amunisi, namun kemampuan kami terbatas," kata sumber sama.

Inti dari perjanjian itu --yang diupayakan selama dua tahun oleh pemerintahan mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama-- itu adalah Iran akan membatasi program nuklir mereka dengan imbalan pencabutan sanksi yang membuat perekonomian mereka tumbuh negatif.

Trump menilai perjanjian itu cacat karena tidak memasukkan pasal terkait pengembangan peluru kendali dan kegiatan Iran di kawasan.

Amerika Serikat telah menjatuhkan sebagian sanksi mereka kepada Iran pada musim panas ini. Namun sanksi yang paling besar, yang akan membuat para pelanggan utama minyak Iran berhenti melakukan transaksi, baru akan dimulai pada 5 November.

Ancaman sanksi itu membuat mata uang Iran turun tajam. Rial kehilangan sekitar dua pertiga nilainya dibanding dolar pada bulan ini.

Banyak perusahaan Eropa yang menarik diri dari Iran karena takut pada sanksi Washington yang akan membuat mereka kehilangan akses terhadap pasar Amerika Serikat.

Sepanjang beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat Iran mengatakan bahwa jika Eropa tidak bisa mempertahankan kerja sama ekonomi dengan Iran, maka Tehran akan mengurangi kepatuhan mereka terhadap perjanjian nuklir 2015 -- meski tidak serta merta membatalkannya.

Namun, Eropa berharap bisa menghindari skenario tersebut. Mereka Ingin Iran tetap mematuhi perjanjian dan mengancam akan menjatuhkan sanksi sendiri jika tidak.

"Mereka mengatakan bahwa keadaannya sangat buruk, sehingga hanya akan menerapkan sebagian isi perjanjian. Namun, mereka saat ini masih taat," kata diplomat lain.

Credit antaranews.com

Rusia Bela Program Rudal Balistik Iran

MOSKOW - Rusia telah menolak syarat negosiasi pencabutan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dengan imbalan penghentian pengembangan program rudalnya. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa program tersebut adalah hak berdaulat Iran yang tidak dapat ditangani dengan prinsip diktatorial.

Ini adalah tanggapan Moskow terhadap pernyataan AS tentang perlunya negosiasi baru untuk membahas masalah nuklir Iran dan program-program Teheran untuk mengembangkan rudal balistik.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, negaranya berpegang pada posisinya terhadap program Teheran untuk mengembangkan kemampuan misilnya.

"Semua masalah mengenai ini harus ditangani dan diselesaikan jauh dari tekanan politik dan militer," tegasnya.

"Kami telah menelepon dan akan selalu menyerukan penyelesaian masalah dalam hubungan internasional melalui negosiasi dan perjanjian," imbuhnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (22/9/2018).

Namun, diplomat Rusia itu membiarkan pintu terbuka untuk diskusi jika Teheran setuju untuk menempatkan masalah itu di atas meja.

"Jika pihak-pihak yang terlibat (AS dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lain) menunjukkan kesediaan untuk membahas masalah ini di meja perundingan, kami akan mengambil sikap yang tidak bias, tetapi kami yakin bahwa setiap upaya untuk menggunakan politik atau tekanan ekonomi, apalagi militer, tidak akan berfungsi,” tuturnya.

Utusan AS untuk Iran, Brian Hook, mengatakan bahwa negaranya mengupayakan perjanjian baru dengan Iran, termasuk dua program nuklirnya untuk pengembangan rudal balistik. Dia menunjukkan bahwa Teheran tidak tertarik dalam negosiasi meskipun pernyataan Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tentang kesiapan mereka untuk bertemu dengan kepemimpinan Iran.

Sejak mengumumkan penarikan negaranya dari kesepakatan nuklir Iran pada bulan Mei, Trump telah memulai proses untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Dia percaya bahwa perjanjian “P5 + 1” pada 2015 lalu tidak cukup dan memiliki kesenjangan yang perlu dinegosiasi ulang, merujuk pada program rudal Iran.

Credit sindonews.com

Indonesia Kecam Serangan Teror Parade Militer Iran

JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri melemparkan kecaman keras atas serangan serangan teroris mematikan baru-baru ini yang menargetkan parade militer di Iran selatan. Serangan itu menewaskan lebih dari 20 orang.

"Indonesia mengecam serangan teror di kota Ahvaz, Iran, pada 22 September 2018 yang menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka termasuk anak-anak," kata Kemlu RI melalui akun Twitternya, seperti dikutip Sindonews pada Minggu (23/9).

Dalam kicauannya, Kemlu RI menuturkan bahwa Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita mendalam kepada pemerintah Iran, dan juga kepada keluarga, serta kerabat korban dalam serangan tersebut.

"Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran terus memantau perkembangan situasi. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden tersebut," sambungnya.

"Bagi para WNI di Iran, diharapkan untuk selalu waspada, berhati-hati serta menghindari wilayah-wilayah yang rawan menjadi target terror dan terus menginformasikan keadaan dengan keluarga serta teman," sambungnya.

Kemlu RI menambahkan bagi WNI atau keluarga WNI yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI di nomor +989129632269 dan +989370723131

Credit sindonews.com

8 Fakta dalam Pembantaian Horor Parade Militer Iran

TEHERAN - Parade militer Iran di Ahvaz pada hari Sabtu (22/9/2018) menjadi ajang pembantaian horor oleh empat pria bersenjata. Insiden tragis ini jadi pukulan berat bagi Teheran karena pawai militer itu untuk memperingati Perang Iran-Irak saat Baghdad dipimpin Saddam Hussein.

Pembantaian itu terjadi di siang hari, di mana pawai militer yang dibanggakan rezim Teheran itu jadi tontonan warga setempat.

Kelompok penyerang belum diketahui secara pasti. Namun, Teheran menuduh sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah terlibat.

SINDOnews pada Minggu (23/9/2018) merangkum 8 fakta dalam tragedi mengerikan di Ahvaz. Berikut rinciannya;

1. Pelaku Serangan
Militer Iran mengatakan, jumlah pria bersenjata yang menyerang pawai militer di Ahvaz sebanyak empat orang. Mereka mengenakan seragam militer palsu. Tiga pelaku tewas di lokasi serangan. Penyerang keempat sempat ditangkap, namun tewas karena mengalami luka parah.

2. Target Serangan
Keempat pria bersenjata mengumbar tembakan tanpa pandang bulu ke arah pawai militer. Baik tentara maupun warga sipil jadi target secara acak. Keempat pelaku muncul seketika tanpa terdeteksi dan merangsek masuk ke lokasi pawai sebelum akhirnya mengumbar tembakan.

3. Korban Pembantaian
Data otoritas Iran menyatakan, jumlah korban tewas mencapai 29 orang. Data korban ini termasuk wanita dan anak-anak yang menonton pawai militer. Belum jelas apakah keempat pelaku termasuk data 29 korban tewas tersebut atau tidak. Data ini update pada Sabtu malam dan bisa berubah mengingat korban luka mencapai lebih dari 60 orang.

4. Garda Revolusi Dibantai
Sebanyak 12 anggota Garda Revolusi ikut dibantai dalam serangan horor kemarin. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi rezim Teheran, karena Garda Revolusi selama ini dibanggakan sebagai pasukan elite dan dibantai di negeri sendiri dan di acara pawai militer yang dibanggakan Teheran.

5. Pihak Tertuduh
Iran menuduh para pelaku terkait dengan Amerika Serikat dan badan intelijen Israel; Mossad. Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei menuduh negara-negara Teluk sekutu AS terlibat, tapi tak merinci negara yang dimaksud. Meski demikian, sekutu AS yang saat ini bermusuhan dengan Teheran adalah Israel dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.

6. Pihak Pengklaim Serangan
Gerakan Demokrasi Arab Patriotik yang terkait dengan Arab Saudi di Ahwaz telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Kelompok Islamic State Iraq and Syria (ISIS) juga membuat klaim serupa, namun tidak disertai bukti kuat.

7. Reaksi Iran
Presiden Hassan Rouhani bersumpah bahwa Iran akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap mereka yang terlibat serangan dan intelijen asing yang memberikan dukungan. Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei memerintahkan pasukan Iran menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam pembantaian ini ke pengadilan.

8. Reaksi Dunia
Hingga data perihal serangan ini dirangkum, belum ada respons kecaman dan ucapan belasungkawa dari berbagai pemimpin negara di dunia. AS yang biasanya cepat bereaksi, kali ini juga bungkam. Begitu juga Israel dan Arab Saudi yang saat ini bermusuhan dengan Teheran. Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga belum membuat komentar.

Credit sindonews.com

Pria bersenjata bunuh 12 anggota Garda Revolusi Iran

Bendera Iran. (Flickr/yeowatzup)

Duba (CB) - Sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di parade militer di kota Ahvaz, Iran baratdaya, pada Sabtu dan menewaskan 12 anggota Garda Revolusi, kata kantor berita setengah resmi Tasnim.

Penembakan tersebut merupakan serangan terburuk atas pasukan elit itu.

Televisi negara mengatakan serangan itu, yang melukai lebih 30 orang, menyasar panggung tempat pejabat Iran berkumpul dan duduk untuk menyaksikan parade tahunan menandai dimulainya perang Iran dengan Irak pada 1980-1988, demikian Reuters melaporkan.

Video, yang didistribusikan ke media Iran, menunjukkan para prajurit merangkak di tanah sementara rentetan tembakan ke arah mereka. Satu prajurit mengambil senjata dan berdiri sementara wanita dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri.

Ali Hosein Hoseinzadeh, Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan, seperti dikutip, mengatakan jumlah korban meninggal diperkirakan naik. Salah seorang yang tewas adalah wartawan.

Serangan tersebut merupakan pukulan bagi keamanan Iran sebagai penghasil minyak dan anggota OPEC. Iran relatif stabil jika dibandingkan dengan negara Arab tetangganya, yang menghadapi pergolakan sejak 2011 di kawasan itu.

Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan di wilayah Iran tersebut.

Televisi negara menyalahkan "unsur takfiri", merujuk kepada para militan Muslim Sunni, atas serangan tersebut. Ahvaz berada di bagian tengah Provinsi Khuzestan, tempat protes-protes terjadi secara sporadis minoritas Arab di Iran yang sebagian besar penduduknya penganut faham Syiah.

Menteri Luar Negeri Mohammed Javad Zarif menyalahkan banjir darah itu pada "sponsor teror regional", bahasa yang biasanya merujuk kepada Arab Saudi dan Israel sebagai musuh-musuh Iran dan "majikan mereka dari Amerika Serikat", dan berjanji bahwa Teheran akan mengambil tindakan tegas.

Satu video di laman televisi negara menunjukkan para tentara yang kebingungan di tempat kejadian. Berdiri dari tempat duduknya, satu orang bertanya,"Mereka dari mana?" Seorang lain menjawab, "Dari belakang kita."

Empat militan melancarkan serangan tersebut dan dua di antaranya dilumupuhkan, demikian ISNA. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di kota Ahvaz.

Iran menyelenggarakan parade-parade yang sama di beberapa kota termasuk di ibu kota Teheran dan pelabuhan Bandar Abbas di Teluk.

"Penembakan dilakukan beberapa pria bersenjata dari belakang panggung selama parade. Ada beberapa orang terbunuh dan luka-luka," kata seorang koresponden kepada televisi negara.

Kantor berita semi resmi Mehr mengatakan lebih jauh, penembakan pecah ketika beberapa penyerang yang berusaha kabur dikejar.

ISNA melaporkan seorang juru bicara, yang tak disebutkan namanya, untuk Garda Revolusioner menyalahkan para nasionalis Arab dukungan Arab Saudi sebagai pelaku penyerangan.

Ketegangan antara Iran dan Arab Saudi telah meningkat bebarapa tahun belakangan. Kedua negara mendukung pihak-pihak yang bersebarangan dalam perang-perang di Suriah dan Yaman, dan partai-partai politik di Irak dan Libanon.

Serangan atas militer sangat jarang terjadi di Iran.

Pada tahun lalu, dalam serangan mematikan pertama di Teheran, 18 orang tewas di parlemen dan makam Ayatullah Ruhulloh Khomeini, pendiri dan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. IS mengaku berada di balik serangan tersebut.

Credit antaranews.com

Komnas HAM Malaysia tolak perkawinan sejenis

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (Malaysian Department of Information/Zarith Zulkifl)

Kuala Lumpur (CB) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menyatakan tidak mendukung perkawinan sejenis di Malaysia.

"Merujuk beberapa laporan media yang memberi gambaran negatif seolah-olah Suhakam memperjuangkan perkawinan sejenis atau homoseksual di Malaysia. Kami dengan ini menyatakan bahwa kami tidak mendukung perkawinan sejenis di Malaysia," ujar Ketua Suhakam Malaysia, Tan Sri Razali Ismail di Kuala Lumpur, Minggu.

Pihaknya percaya bahwa pernyataan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad adalah karena beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Suhakam di dalam Musyawarah Khusus Pihak Berwenang Kabinet yaitu pemerintah perlu segera bergabung dalam perjanjian HAM internasional, seperti yang dijanjikan di dalam manifesto Pemilu Pakatan Harapan, ke arah peningkatan kualitas hidup rakyat Malaysia yang selalu dipegang Suhakam.

Suhakam kesal atas keputusan Malaysia untuk tidak menyertai perjanjian internasional disebabkan ketiadaan tekad untuk memenuhi komitmen hak asasi internasional-nya.

Suhakam menyatakan akan terus menekankan bahwa HAM merupakan standar dasar yang mana tanpanya manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan yang bermartabat.

"Perjanjian internasional yang dirujuk oleh Komnas HAM meletakkan standard minimum bagaimana pemerintah seharusnya melayani rakyat. Hak asasi manusia juga membolehkan rakyat memenuhi keperluan dasar antara lainnya adalah makanan, air yang bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan supaya mereka dapat memanfaatkan segala peluang yang ada," katanya.

Suhakam yakin bahwa tidak suatu perjanjian internasional yang jika disertai mewajibkan pemerintah membenarkan perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang sah di sisi undang-undang.

"Walaupun Suhakam percaya dan setuju kepada globalisasi hak asasi manusia, Suhakam tidak pernah gagal untuk mengambil nilai-nilai konteks lokal," katanya.

Suhakam konsisten dengan pendiriannya bahwa tiada siapapun mempunyai hak untuk mendiskriminasi golongan LGBT atau melayani mereka dengan kebencian atau keganasan.

"Pemerintah tidak boleh membenarkan suatu situasi di mana kepercayaan agama pribadi dan tidak giatnya pemerintah serta homofobia politik menjadi lesen kepada keganasan terhadap golongan LGBT," katanya.

Credit antaranews.com

Mahathir: Malaysia tidak dapat menerima perkawinan sejenis

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (kiri) didampingi Wakil PM Dr Wan Azizah Wan Ismail mengadakan jumpa pers di Kantor Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Kualalumpur, Malaysia, Selasa (10/7/2018), usai menghadiri program anti korupsi. Sebanyak 160 anggota parlemen dari Pakatan Harapan menghadiri program sehari Pakta Integritas dan anti korupsi. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

Kualalumpur (CB) - Malaysia tidak dapat menerima perkawinan sejenis atau lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Jumat, di tengah contoh penganiayaan terhadap kelompok LGBT di negara mayoritas Muslim itu.

"Di Malaysia ada beberapa hal kami tidak dapat terima, walau hal itu terlihat hak asasi manusia di negara Barat," kata Mahathir kepada wartawan, "Kami tidak menerima LGBT, perkawinan pria dengan pria, wanita dengan wanita."

Pernyataan tersebut kemungkinan memicu perdebatan lebih jauh di negara itu, tempat pegiat menyuarakan keprihatinan atas permusuhan terhadap kelompok LGBT, baik dari dalam masyarakat maupun pemerintah, demikian Reuters melaporkan.

Dua wanita dihukum cambuk pada bulan ini karena "berusaha melakukan kegiatan seks lesbian" di Terengganu, negara bagian konservatif di timur.

Mahathir mengecam hukuman tersebut, dengan menyatakan hal itu "tidak mencerminkan keadilan atau kasih sayang Islam".

Pada bulan lalu, seorang pria gay di Kualalumpur ditangkap polisi dan pejabat penegakan hukum agama, sementara seorang wanita transgender dipukul sekelompok penyerang di Seremban, dekat ibu kota.

Menteri yang menangani urusan Islam juga dikritik pegiat dan anggota parlemen partai yang berkuasa, setelah dia memerintahkan pencabutan potret dua aktivis LGBT dari pameran seni.

Malaysia melukiskan seks oral dan anal bertentangan dengan hukum alam. Undang-Undang Sipil menetapkan hukuman penjara hingga 20 tahun, cambuk dan denda bagi pelanggarnya, walaupun pemberlakuan undang-undang itu jarang ditemukan.

Credit antaranews.com