Venezuela Akui Donald Trump Ingin Gulingkan Pemerintahan Sah

Ikustrasi krisis Venezuela.

Foto: Reuters

Ada tiga gerakan tentara Venezuela yang berusaha menggulingkan pemerintahan Maduro

CB, MEXICOCITY -- Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengonfirmasi rencana Amerika Serikat (AS) menggulingkan pemerintah sah Venezuela. Pada Sabtu, (8/9), media massa AS The New York Times memuat laporan, pemerintah Donald Trump membahas untuk mendukung pemberontak Venezuela yang ingin menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

"Kami mengekspos rencana pemerintah AS untuk ikut campur (dalam urusan dalam negeri Venezuela) dan mendukung rencana militer melawan pemerintahan sah Venezuela. Media AS sendiri merilis bukti terang-terangan," tulis Arreaza akun media sosial Twitter miliknya, seperti dilansir dari Sputnik, Ahad (9/9).

Menurut artikel yang dirilis oleh The New York Times, setidaknya ada tiga gerakan dari tentara Venezuela yang berusaha menggulingkan pemerintahan Maduro. Kudeta dilakukan pada musim panas 2017, Maret dan Mei 2018, tapi tidak ada satu pun rencana tersebut yang berhasil.

Kabarnya ada 11 petinggi pemerintahan Donald Trump dan mantan petinggi militer Venezuela melakukan pertemuan pada tahun 2017. Pertemuan tersebut membahas kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Maduro. Tapi Amerika membantah turut ikut campur dalam urusan internal Venezuela.

Pertemuan tersebut tidak hanya dilakukan satu kali. Serangkaian pertemuan tersebut dilakukan sejak tahun 2017 dan beberapa kali digelar sepanjang tahun ini. The New York Times menulis sejumlah petinggi militer mengalami kesulitan karena kebijakan Maduro yang ototarian.

Para perwira Venezuela dilaporkan berpaling ke AS. Mereka memberikan radio yang terenkripsi sementara mereka membangun kekuatan di luar Venezuela untuk melakukan kudeta sebelum pemilihan presiden digelar. 

Credit  republika.co.id

Mantan Menlu Inggris Sindir Brexit Sebagai 'Bunuh Diri'

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. (Dok. Matt Frost/ITV/REX/Shutterstock via Reuters)

Jakarta, CB -- Keinginan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) dianalogikan mantan menteri luar negeri Boris Johnson seperti rencana bunuh diri.

Di kolom salah satu surat kabar yang terbit Minggu, (9/8), Johnson menyebut Perdana Menteri Inggris saat ini, Theresa May, sedang "mengenakan rompi bunuh diri pada konstitusi kemudian menyerahkan pemicunya kepada Uni Eropa".

Johnson juga mengungkap kepergian Inggris dari Uni Eropa sebagai "penghinaan" yang membuka "diri kita pada pemerasan politik abadi".
"Kita sudah mengenakan rompi bunuh diri pada konstitusi Inggris - kemudian menyerahkan pemicunya pada [pemimpin negosiasi Uni Eropa] Michael Barnier," tulis Johnson, seperti diberitakan Reuters.



Kata-kata Johnson, terutama yang menyinggung rompi bunuh diri, mendapat kecaman dari anggota partai konservatif.

Menteri Luar Negeri Inggris untuk Eropa dan Amerika Alan Duncan mengatakan "salah satu dari momen paling menjijikan dalam politik modern Inggris".

"Buat Boris yang mengatakan pandangan perdana menteri seperti pelaku bom bunuh diri terlalu berlebihan," ucap Duncan pada akun Twitternya.

Pada Juli lalu Johnson menyatakan mengundurkan diri sehari setelah Menteri urusan Brexit David Davis melakukan hal yang sama. Johnson sempat dinilai sebagai tokoh yang seharusnya menggantikan May.

Sebelum mengundurkan diri Johnson sempat menjabat selama dua tahun di bawah kendali May. Pengunduran dirinya dianggap sebagai bentuk protes pada strategi negosiasi May yang dinilai lembek.

"Itu berarti kita adalah negara pengikut," ucap Johnson dalam kolom.



Sejak mengundurkan diri Johnson telah menulis untuk sejumlah kolom surat kabar. Isinya mendorong para konservatif menekan May agar membuang proposal saat konferensi partai digelar akhir bulan ini.

Tulisan Johnson keluar sehari setelah dia dan istrinya, Marina Wheeler,  berencana bercerai.




Credit  cnnindonesia.com

Cina Perkuat Otot Militer di Laut dengan Pesawat Amfibi

Militer Cina membuat pesawat Amfibi AG600 untuk mengangkut 50 orang pasukan, melakukan misi penyelamatan hingga invasi dadakan ke perairan musuh. Unwire HK

CB, Beijing - Militer Cina mendapat dukungan kekuatan baru dengan peluncuran pesawat terbang amfibi, yang dikabarkan terbesar di dunia dan telah melakukan uji coba dengan sukses.

Kapal terbang ini dirancang untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan di laut. Namun, kapal terbang dengan nama AG600 dapat juga digunakan untuk transportasi pasukan dan melakukan pengintaian musuh di kawasan laut bermasalah.

“Kapal terbang ini juga melakukan penerbangan rendah dengan baik dan semua sistemnya berfungsi,” begitu dilansir China Aviation News dan SCMP pada Ahad, 9 September 2018.

AG600 atau Kunlong memiliki panjang sekitar 37 meter dengan lebar sayap 38,8 meter. Pesawat ini mampu terbang sejauh 4500 kilometer dan didesain untuk mampu lepas landas dan mendarat dengan ketinggian ombak hingga maksimum dua meter.

Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP



Kunglon memiliki empat mesin baling-baling turboprop dan mampu membawa 50 penumpang. Pesawat ini juga bisa membawa 12 ton air dalam 20 detik untuk kegiatan pemadam kebakaran hutan atau lahan.


Dengan kemampuan mengangkat berat 53,5 ton, Kunglon diklaim mengalahkan pesawat sejenis asal Jepang yaitu ShinMaywa US-2 dan Rusia Beriev Be-200. Pemerintah Cina dan beberapa perusahaan swasta telah memesan 17 pesawat, yang bakal mulai dikirim pada 2022.
Militer Cina mengembangkan AG600 untuk memperkuat otot militer dalam menghadapi sengketa Laut Cina Selatan. Media EurAsian Times melansir pesawat ini dirancang dengan kemampuan untuk melakukan invasi laut dadakan terhadap kawasan musuh.

Credit  tempo.co

Media Cina Kritik ABC karena Agresif Terhadap Cina

Banyak situs diblokie di Cina karena adanya Great Firewall.

Foto: ABC

ABC bukan satu-satunya situs berita yang diblokir pemerintah Cina.

CB, MELBOURNE -- Sebuah organisasi media milik pemerintah Cina, harian The Global Times mengkritik media Australia ABC dalam salah satu tajuknya. Global Times menuduh ABC sudah lama memiliki sikap agresif terhadap Cina.


Tajuk itu muncul setelah adanya berita situs dan aplikasi ABC telah diblokir di Cina karena melanggar hukum dan peraturan Cina. Pemerintah Cina telah menolak memberikan penjelasan rinci mengenai peraturan apa yang telah dilanggar ABC.

Global Times menulis ABC membesar-besarkan berita pemblokiran tersebut guna menarik perhatian dunia Barat. Harian tersebut mengatakan situs ABC dalam bahasa Mandarin dibuat untuk mempengaruh masyarakat Cina dengan kebebasan model Barat, dan menguntungkan mereka sendiri dalam hal ideologi dan bisnis.


"Mudah sekali untuk membayangkan ABC merasa terganggu dengan situsnya dilarang di Cina. Tetapi ABC bereaksi terlalu keras hampir sama dengan cara Canberra menangani konflik dengan Beijing," tulis tajuk tersebut.


ABC menolak memberikan komentar mengenai tajuk rencana yang dibuat Global Times tersebut. Global Times adalah sebuah tabloid yang diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh harian People's Daily, yang merupakan corong resmi Partai Komunis Cina.


Harian ini sering mengambil pandangan yang lebih keras mengenai masalah politik luar negeri dibandingkan media Cina lainnnya yang dikontrol oleh pemerintah. Namun Graeme Smith, akademisi di Australian National University Canberra mengatakan pandangan harian tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja.


"The Global Times adalah sayap kanan nasional yang paling ekstrem, mewakili bagian dari pemerintahan, walau bukan mewakili pemerintah secara keseluruhan. Namun juga kita tidak bisa mengatakan untuk tidak mengindahkan apa yang mereka katakan. Mereka ada karena satu alasan yaitu untuk memberikan pertanda kepada negeri seperti Australia. Mereka tidak mengeluarkan pertanda tanpa izin dari kalangan yang lebih tinggi," katanya.





ABC telah menghubungi Kedutaan Cina di Canberra namun sampai sejauh ini belum mendapatkan jawaban.

ABC hanya salah satu media yang diblokir Cina

Situs ABC diblokir di Cina sejak 22 Agustus.

ABC adalah media asing terbaru yang diblokir pemerintah Cina. Bulan lalu, BBC dari Inggris juga diblokir setelah mengubah sistem keamanan situs mereka dari HTTP menjadi HTTPS.


BBC mengatakan keputusan itu adalah guna memberikan perlindungan privasi lebih besar kepada pengguna, namun juga membuat penyedia jasa internet lebih susah untuk melacak dan memblok berita-berita individu. Smith memperkirakan pelarangan terhadap BBC dan ABC mungkin dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada negara masing-masing.


"Ada pendapat yang keliru kedua media ini memiliki hubungan dengan pemerintah. BBC dilihat seperti itu, dan ABC juga dipandang dalam hal tertentu dekat dengan pemerintah Australia," katanya.


Sistem pemblokiran yang dilakukan Cina yang dikenal dengan nama Great Firewall juga telah menutup akses untuk media Inggris The Guardian, dan media Amerika Bloomberg dan The New York Times, yang sudah pernah menerbitkan tulisan mengenai kekayaan Presiden Xi Jinping dan para elite lainnya. Kantor berita Reuters juga diblokir.

Susah mengetahui alasan pemblokiran

Keputusan memblokir situs ABC terjadi seelah keputusan pemerintah Austalia untuk tidak mengijinkan dua perusahaan Cina ikut dalam pengembangkan jaringan telepon 5G dan salah satu perusahaan tersebut adalah perusahaan besar teknologi Cina Huawei.


"Dalam tindakan balasan, ada keterbatasan mengenai apa yang bisa lakukan terhadap Australia, jadi sasaran mereka adalah ke hal yang mungkin dilakukan yaitu ke media." kata Smith.


Namun dia menambahkan sulit untuk dengan jelas mengetahui niat pemerintah Cina di belakang keputusan tersebut. "Dua hal yang bisa diduga adalah pelarangan Huawei dan pemerintah Morriso. Saya menduga mereka ingin pemerintahan baru mengambil pendekatan lain terhadap Cina, setelah mereka sebelumnya tidak menyukai pendekatan Turnbull," kata Smith.

Credit  republika.co.id

AS Kirim Pasukan Tambahan ke Suriah Pasca Ancaman Serangan Rusia

AS mengirimkan pasukan tambahan ke Suriah setelah diancam akan diserang oleh Rusia. Foto/Ilustrasi

WASHINGTON - Pentagon mengatakan lebih dari 100 Marinir Amerika Serikat (AS) dikirim sebagai bala bantuan ke pos terpencil koalisi Amerika di Suriah selatan. Pasukan bantuan ini dikirim setelah Rusia mengancam akan menyerang militan di daerah itu.

Dikutip dari South Morning China Post, Minggu (9/9/2018), pasukan tambahan itu diterbangkan dengan helikopter ke pangkalan AS di al-Tanf, sebuah kota kecil dekat perbatasan Suriah, Irak, dan Yordania. Pangkalan itu digunakan oleh pasukan khusus AS untuk melatih pejuang Suriah yang berhadapan dengan militan ISIS.

Sebelumnya Moskow telah mengirimkan sejumlah peringatan kepada AS dalam beberapa terakhir. Moskow memperingatkan bahwa pasukan Rusia dan unit rezim Suriah tengah merencanakan serangan terhadap apa yang mereka sebut terpris di dekat al-Tanf.

Namun para pejabat militer AS dengan terang-terangan memperingatkan Rusia dan Suriah untuk tidak melakukan serangan dalam zona keamanan hampir 50 km yang dipertahankan AS di sekitar al-Tanf, sebuah pos strategis utama.

Sebagai peringatan, Komando Sentral AS mengatakan pasukan yang dikirim ke Tanf akan melakukan latihan tembak menembak menggunakan amunisi hidup.

“Amerika Serikat tidak berusaha untuk melawan Rusia, pemerintah Suriah atau kelompok yang dapat memberikan dukungan kepada Suriah dalam perang sipil Suriah,” kata Letnan Kolonel Earl Brown, juru bicara Komando Pusat AS.

"Namun, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional untuk mempertahankan pasukan AS, koalisi atau mitra," imbuhnya.

Credit  sindonews.com

Diancam Diserang Rusia, Militer AS Gelar Latihan Tembak di Suriah

Tentara AS gelar latihan tembak menembak di Suriah di tengah ancaman serangan oleh Rusia. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Marinir Amerika Serikat (AS) melakukan latihan serangan udara langsung di Suriah selatan pada Jumat. Latihan ini dirancang untuk memperingatkan pasukan Rusia dan militer lainnya agar menjauhi pangkalan AS di sana.

Latihan Marinir yang melibatkan unit kompi ini dilakukan di dekat garnisun AS di al-Tanf, di sepanjang perbatasan Suriah-Irak dekat Yordania. AS telah lama mendeklarasikan zona dekonflik 35 mil di luar batas bagi yang lain.

Latihan ini mengikuti pemberitahuan Rusia, dan penolakan AS, tentang rencana memasuki zona tersebut untuk mengejar "teroris." Sebelumnya, Rusia dikabarkan telah mengirim peringatan kepada AS akan mengambil wilayah Suriah yang didudukinya.

"Amerika Serikat tidak berusaha untuk melawan Rusia, pemerintah Suriah atau kelompok yang mungkin memberikan dukungan kepada Suriah dalam perang sipil Suriah," kata Letnan Kolonel Earl Brown, seorang juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah pernyataan.

"Namun, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional untuk membela pasukan AS, koalisi, atau mitranya," imbuhnya seperti dikutip dari Washington Post, Sabtu (8/9/2018).

Garnisun telah berfungsi sebagai landasan peluncuran operasi anti ISIS AS dan fasilitas pelatihan Pasukan Operasi Khusus AS untuk pejuang Suriah yang membantu upaya itu. Zona ini juga terletak di jalur transportasi utama antara Teheran dan Damaskus, dan kontrol atas daerah tersebut telah lama menjadi tujuan pemerintah Suriah dan sekutunya: Rusia serta Iran.

Pertempuran semakin sering terjadi di dekat dan di dalam zona, termasuk pada hari Senin di mana beberapa pejuang yang didukung Iran dan tentara Iran dilaporkan tewas dalam serangan udara. Juru bicara militer AS mengatakan pangkalan itu menerima tembakan dari pasukan tak dikenal tetapi tidak menembak kembali. Israel, yang telah melakukan serangan terhadap pasukan Iran di Suriah, tidak memberikan komentar langsung terkait insiden pada hari Senin tersebut.

Rusia telah berulang kali menuduh bahwa AS menyembunyikan pasukan ISIS di dalam zona itu, sesuatu yang dibantah keras oleh Amerika sementara menunjukkan bahwa Rusia dan sekutu-sekutunya di Suriah mencari alasan untuk menyerang daerah itu.

"Mitra koalisi berada di zona dekonflik al-Tanf untuk perjuangan menghancurkan ISIS," kata Brown.

"Klaim apa pun bahwa AS menyembunyikan atau membantu ISIS sangat tidak akurat," tegasnya menggunakan akronim untuk Negara Islam.

Menguraikan serangkaian peristiwa yang tidak biasa yang mengarah ke latihan, Brown mengatakan bahwa Rusia, menggunakan jalur komunikasi yang didedikasikan untuk menghindari konflik tidak disengaja antara pasukan AS dan Rusia di Suriah, telah memberi tahu Letnan Jenderal AS Paul E. Funk II, komandan pasukan koalisi di Irak dan Suriah, bahwa mereka bermaksud memasuki zona dekonflik al-Tanf untuk mengejar teroris. 

Pemberitahuan itu diikuti, kata Brown, dengan catatan tertulis yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Funk dari rekan Rusianya bahwa mereka akan membuat serangan presisi.

"AS tidak memerlukan bantuan apa pun dalam upaya kami untuk menghancurkan ISIS di zona dekonflik al-Tanf," kata Brown,

"Dan saran kami kepada Rusia sangat jelas," tegasnya.

Rusia dan pasukan pro-pemerintah lainnya, ujar Brown, diharapkan untuk mematuhi perjanjian dekonflik.



Credit  sindonews.com

Rusia Siap Serang Basis Militer AS di Suriah

Basis militer AS di al-Tanf, Suriah. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Rusia telah dua kali mengirim peringatan kepada militer Amerika Serikat (AS) dalam seminggu terakhir. Dalam peringatannya, Rusia bersama unit-unit rezim Suriah siap mengambil wilayah yang diduduki oleh tentara AS.

Rusia mengklaim bahwa ada militan di daerah yang dilindungi oleh pasukan AS.

Peringatan Moskow secara tajam meningkatkan kekhawatiran komanda AS bahwa pasukan Amerika akan berisiko jika Rusia melancarkan serangan. Hal ini telah memicu peringatan AS ke Moskow untuk tidak menentang kehadiran militer AS.

Beberapa pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa pusat basis koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS berada di al Tanf. Pasukan AS membantu memantau zona eksklusi 55 km di sekitar al Tanf. Mengingat lokasinya dekat perbatasan Suriah, Yordania dan Irak, garnisun al Tanf dilihat sebagai lokasi strategis utama ketika AS, Iran dan Rusia bersaing untuk pengaruh di wilayah tersebut.

Ada kekhawatiran Rusia dapat menggunakan pesawat atau kapal perang angkatan laut mereka di Mediterania timur untuk meluncurkan serangan rudal terhadap apa yang mereka katakan sebagai militan. Ini akan memicu konfrontasi yang secara tidak sengaja dapat menarik pasukan AS jika penargetan Rusia tidak tepat.

Sejauh ini, tidak ada penumpukan pasukan darat Rusia setelah diamati dalam beberapa hari terakhir, kata para pejabat.

Para pejabat AS tidak mengatakan bagaimana Moskow menyampaikan peringatannya ke Washington.

Menteri Pertahanan James Mattis dan Jenderal Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan, mengetahui adanya data intelijen terbaru, kata para pejabat. Pasukan AS di daerah, seperti biasa, memiliki hak membela diri jika mereka diserang dan tidak perlu meminta izin dari tingkat yang lebih tinggi dari pemerintah sebelum bertindak.

Sementara situasinya digambarkan oleh salah satu pejabat AS sangat mengkhawatirkan, jelas ada kepentingan AS dalam membahas peringatan Moskow untuk memastikan Rusia memiliki pandangan yang jelas dari setiap respon militer AS yang potensial.

"Kami telah benar-benar menyarankan mereka untuk tetap keluar dari At Tanf," kata seorang pejabat AS.

"Kami diposisikan untuk merespon," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (7/9/2018).

"Amerika Serikat tidak berusaha untuk melawan pemerintah Suriah atau kelompok yang mungkin memberikan dukungannya. Namun, jika diserang, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional untuk mempertahankan pasukan AS, koalisi atau mitranya," seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada CNN. 

Para pejabat AS, bagaimanapun, berhenti membahas senjata militer apa dan langkah-langkah yang ada untuk melindungi pasukan AS.

Keluhan Rusia tentang kehadiran calon pejuang al-Qaeda atau ISIS di zona penyangga bukanlah hal baru, kata pejabat AS. Tetapi dengan serangan yang didukung Rusia oleh pasukan rezim Suriah di daerah Idlib di utara, ada kekhawatiran Moskow bisa melihat ini sebagai waktu optimal untuk melakukan operasi ofensif ganda.




Credit  sindonews.com

Parade Kemerdekaan Korea Utara Tanpa Rudal Antarbenua

Perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Parade militer pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-70 Korea Utara di Pyongyang jadi ajang memamerkan kemampuan angkatan bersenjata. Iring-iringan diisi ribuan tentara yang diikuti tank dan persenjataan lainnya, namun tidak tampak rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missiles/ICMB).

Setelah 21 tembakan penghormatan, puluhan infanteri berbaris melewati alun-alun Kim II Sung. Beberapa di antaranya menggunakan goggle night-vision dan peluncur granat. Kendaraan pengangkut tentara, peluncur roket, tank, dan pesawat tempur bergerak dalam formasi perayaan.

Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: AFP PHOTO / Ed JONES)

Pada satu momen, pesawat jet mengeluarkan buntut asap merah, putih, dan biru, seperti warna bendera Korea Utara.


Puncaknya, senjata misil keluar. Namun hanya senjata anti-kapal Kumsong-3 dan senjata darat-udara Pongae-5 yang dipamerkan.

Tidak terlihat ada Hwasong-14 dan Hwasong-15 yang kemampuan serangannya bisa menjangkau daratan AS. Senjata yang sudah dites pada tahun lalu itu sempat mengubah keseimbangan strategi berbagai negara.

Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Sang pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menonton parade dari mimbar. Li Zhanshu, pemimpin Standing Committee of the National People's Conggres atau badan legislatif tertinggi di China, duduk di sebelah Kim. Li merupakan utusan Presiden China Xi Jingping.

"Sepertinya Korea Utara benar-benar mencoba mengurangi kebiasaan alami militer [dalam parade kemerdekaan]," kata Chad O'Caroll, Managing Director Korea Risk Group, diberitakan AFP, Minggu (9/9).

"Tidak ada penampilan ICBM, IRBM (Intermediate-range ballictic missiles), yang tidak selaras dengan ide komitmen Korea Utara untuk denuklirisasi. Jadi saya pikir itu akan bisa diterima dengan baik," ucap 'Caroll.

Perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Sebelumya sempat dikhawatirkan Korea Utara bakal memamerkan ICBM saat parade. Bila itu dilakukan diprediksi bakal mengganggu upaya damai dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Pada Juni lalu Kim sudah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura membicarakan denuklirisasi. Kemudian pada akhir bulan ini Kim akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk membahas perdamaian.





Credit  cnnindonesia.com

Rayakan Kemerdekaan, Korea Utara 'Pamer' Parade Militer

Parade militer Korea Utara. (Dok. KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Democratic Peoples's Republic of Korea (DPRK) atau yang dikenal dengan Korea Utara merayakan hari Kemerdekaan yang ke-70. Parade militer bakal dikerahkan untuk menunjukan kekuatan angkatan bersenjata negara bersenjatakan nuklir ini.

Korea Utara merdeka pada 9 September 1948. Tanggal kemerdekaan selalu masuk dalam kalender politik Korea Utara dan pada hari itu biasanya dirayakan beramai-ramai serta selalu menjadi ajang menunjukan persenjataan termutakhir.

"Perayaan-perayaan (adalah hal) penting di DPRK, dan yang ini juga begitu. Selebrasi ini juga menjadi tempat buat para pemimpin menunjukan pencapaian dan kekuatan nasional, dan juga untuk mendapat pujian untuk itu," kata Evans Revere dari Brooking Institution, wadah pemikir di Washington, seperti diberitakan AFP.



Perayaan diawali dengan tentara yang berbaris melewati Kim II Sun Square. Kemudian pertunjukan semakin mengintimidasi saat deretan tank lewat dan pesawat tempur melintas di atas kepala.

Puncaknya, rudal balistik antarbenua memastikan Korea Utara punya kemampuan militer yang tidak bisa diremehkan. Seluruh pertunjukan diawasi oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Andrei Lankov dari Korea Risk Group mengkritik parade militer yang dilakukan Korea Utara. Dia menyebut hal itu bisa mengganggu upaya damai dengan Korea Selatan dan menjadi tamparan buat Amerika Serikat (AS).

Pada Juni lalu, Presiden AS Donald Trump telah bertemu Kim di Singapura. Kemudian nanti pada akhir September Kim bakal mengadakan pertemuan ketiga dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

"Jika rudal balistik antarbenua akan ditampilkan dalam parade tersebut, maka itu akan menjadi provokasi besar dan menampar wajah AS," ucap Andrei.

Andrei berharap Korea Utara tidak melakukannya, sebab dianggap bakal membuat delegasi China yang ada di lokasi berada dalam posisi sulit karena terkesan mendukung program persenjataan yang berulang kali menjadi penyebab Pyongyang mendapatkan sanksi internasional.



China merupakan kunci pelindung diplomatis dan rekan perdagangan yang penting bagi Korea Utara. Setelah bertahun-tahun beku karena tes misil dan nuklir Korea Utara, hubungan keduanya menghangat pada tahun ini.

Kim sudah tiga kali mengunjungi Presiden China Xi Jingping dan diduga ada upaya untuk membalasnya. Meski begitu bukan Xi yang akan datang, melainkan pejabat senior China yaitu pemimpin Standing Committee of the National People's Conggres atau badan legislatif tertinggi di China, Li Zhanshu.



Presiden China terakhir yang datang ke Korea Utara adalah Hu Jintao pada 2005.

Keputusan itu dianggap untuk menunjukan dukungan buat Korea Utara tetapi tidak menentang Trump saat China sedang terlibat dalam sengketa perdagangan.

Undangan dipomatis untuk perayaan sudah dikirim ke seluruh dunia, namun satu-satunya pemimpin negara yang bakal datang adalah Presiden Mauritania.



Credit  cnnindonesia.com

Pangeran Saudi Tak Pulang usai Salahkan Raja Salman dalam Perang Yaman

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Foto/Bandar Al-Galoud/Saudi Kingdom Council

RIYADH - Pangeran senior Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, dilaporkan tak pulang ke negaranya setelah membuat komentar yang terkesan menyalahkan Raja Salman dan Putra Mahkota Saudi dalam perang di Yaman. Pangeran Ahmed diduga sedang mencari pengasingan di luar negeri.

Middle East Eye, mengutip sumber yang dekat dengan Pangeran Ahmed, mengatakan pada hari Jumat bahwa adik Raja Saudi itu mungkin tidak kembali ke negaranya setelah video dari komentarnya di-posting online pekan lalu.

Dalam video tersebut, Pangeran Ahmed, mengatakan kepada para demonstran anti-perang yang berkumpul di luar kediamannya di London bahwa seluruh keluarga kerajaan tidak boleh disalahkan atas perang di Yaman.

"Ada orang-orang tertentu yang bertanggung jawab. Jangan salahkan seluruh keluarga," katanya.

Ditanya siapa orang-orang itu, sang pangeran mengatakan; "Itu adalah raja dan pewarisnya."

"Di Yaman dan di tempat lain, harapan kami adalah bahwa perang berakhir hari ini sebelum besok," imbuh dia.

Video itu sudah beredar luas secara online dan memicu spekulasi bahwa ada perpecahan di internal keluarga Kerajaan Saudi.

Kantor berita negara negara Saudi, SPA, sudah menerbitkan klarifikasi dari Pangeran Ahmed terkait komentarnya di depan para demonstran di London, Inggris. Menurut sang pangeran, komentarnya disalahtafsirkan.

"Saya telah menegaskan bahwa raja dan putra mahkota bertanggung jawab atas negara dan keputusannya," kata pangeran dalam pernyataan.

"Ini benar untuk keamanan dan stabilitas negara dan rakyat. Oleh karena itu, tidak mungkin menafsirkan apa yang saya katakan dengan cara lain," ujarnya.

Namun, Middle East Eye mengatakan bahwa sumbernya mengklaim Pangeran Ahmed sejatinya membela atas pernyataan aslinya. 

"Dia mengatakan, laporan oleh SPA yang dikontrol negara itu palsu dan bahwa kata-kata yang dikutip oleh agensi (berita) itu bukan miliknya," tulis Middle East Eye, yang dikutip Senin (10/9/2018).

Perbedaan pendapat jarang ditampilkan di internal kerajaan, di mana kritikus raja Saudi telah menghadapi hukuman penjara yang lama, hukuman fisik dan denda besar.

Puluhan anggota keluarga kerajaan, menteri dan pengusaha top ditangkap pada bulan November 2017 lalu selama "pembersihan anti-korupsi" yang diluncurkan oleh Mohammed bin Salman. Tuduhan terhadap mereka yang ditahan termasuk pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan.






Credit  sindonews.com

Pangeran Saudi Sangkal Ada Perpecahan Keluarga Kerajaan

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Foto/REUTERS

RIYADH - Seorang pangeran Arab Saudi membuat komentar kontroversial di depan para demonstran di London yang menentang perang Yaman. Namun, dia menyangkal jika komentarnya itu diartikan bahwa ada perpecahan di keluarga kerajaan.

Pangeran yang membuat komentar untuk para demonstran itu adalah Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, yang merupakan saudara lelaki Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang berkuasa saat ini.

Pangeran Ahmed mengatakan kepada kerumunan demonstran di London untuk berhenti meneriakkan slogan-slogan kecaman terhadap keluarga Kerajaan Saudi atas keterlibatan kerajaan dalam konflik tiga tahun di Yaman.

"Apa yang harus dilakukan keluarga dengan itu? Orang-orang tertentu bertanggung jawab, raja dan putra mahkota," katanya. Komentar itu menyebar luas secara online dalam bentuk video.

Komentarnya itu dilihat oleh banyak orang di media sosial sebagai kritik langka dari anggota keluarga kerajaan terhadap kepemimpinan kerajaan serta perannya dalam konflik Yaman. PBB menyebut konflik Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Namun dalam sebuah pernyataan, pangeran Ahmed menepis penafsiran orang-orang atas komentarnya yang dia sebut tidak akurat.

"Saya telah menegaskan bahwa raja dan putra mahkota bertanggung jawab atas negara dan keputusannya," kata pangeran Ahmed dalam pernyataan yang dirilis media pemerintah, Saudi Press Agency (SPA) pada Selasa malam.

"Ini benar untuk keamanan dan stabilitas negara dan rakyat. Oleh karena itu, tidak mungkin menafsirkan apa yang saya katakan dengan cara lain," ujarnya seperti dikutip dari Middle East Eye, Jumat (7/9/2018).

Dalam upaya untuk menunjukkan persatuan dalam keluarga kerajaan, beberapa pengguna media sosial pro-Saudi mem-posting gambar Pangeran Ahmed mencium tangan Raja Salman.

Urusan internal keluarga kerajaan selama ini diselimuti kerahasiaan, meski diduga kuat ada perselisihan umum di dalamnya.

Pakar Saudi, James Dorsey, mengatakan bahwa insiden di London itu menunjukkan suatu tingkat pertanyaan dalam negeri tentang peran Riyadh dalam perang Yaman.

Pernyataan itu datang ketika Putra Mahkota Mohammad bin Salman mempererat cengkeramannya pada kekuasaan dengan menindak tegas perbedaan pendapat. Otoritas Saudi baru-baru ini memenjarakan ulama-ulama terkemuka hinga aktivis HAM dan aktivis pembela hak-hak perempuan. 

Putra mahkota, arsitek dari intervensi kerajaan dalam peran Yaman sejak tahun 2015. Konflik yang menyebabkan hampir 10.000 orang tewas dan mendorong negara miskin itu ke jurang kelaparan.




Credit  sindonews.com

Perundingan Yaman Berakhir dengan Kegagalan

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

Houthi tak memenuhi undangan PBB.

CB, JENEWA -- Upaya perundingan perdamaian di Yaman berakhir dengan kegagalan. Perwakilan dari kelompok Houthi tidak menghadiri undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada Sabtu (8/9).


Meski Houthi tidak memenuhi undangan berunding, bahkan setelah ditunggu tiga hari, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Martin Griffiths mengatakan, upaya perdamaian belum berakhir.

Griffiths mengaku akan menemui pemimpin Houthi di Sanaa dan Mucat dalam beberapa hari mendatang. "Mereka sebenarnya ingin hadir di sini, tapi kami tidak mampu menciptakan keadaan tepat agar mereka bisa datang," kata Griffiths dalam jumpa pers, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menuding koalisi Saudi telah menghalangi delegasi mereka terbang ke Jenewa untuk menghadiri perundingan.
"Kita semua tahu bahwa perundingan ini gagal karena delegasi kami dihalangi oleh pasukan koalisi untuk terbang menuju Jenewa," kata dia dalam pidato disiarkan al-Masirah TV.



Koalisi militer pimpinan Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman sejak 2015. Saudi ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang dikudeta Houthi. Akibat perang, situasi humanitarian di Yaman semakin memburuk dan membuat 8,4 juta orang terancam kelaparan.
Kelompok Houthi mengaku menutut jaminan dari PBB bahwa pesawat yang mereka gunakan yang disediakan Oman tidak akan dihentikan di Djibouti oleh koalisi Saudi untuk keperluan pemeriksaan. Selain itu Houthi juga izin agar pesawat tersebut bisa digunakan untuk mengungsikan sejumlah korban luka ke Oman dan Eropa.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yaman Khaled al-Yamani, yang memimpin delegasi pemerintah ke Jenewa, menuding Houthi telah "tidak bertanggung jawab" dan berupaya menyabotase negosiasi. "Jika mereka memang berniat baik untuk berdamai, mereka seharusnya datang," kata dia dalam konferensi terpisah.

Sang menteri juga mengkritik Griffits karena dianggap kurang tegas.

Credit  republika.co.id

UAE kecam ketidakhadiran al-Houthi dalam pembicaraan Jenewa

Warga yang menyelamatkan diri dari pertempuran dekat kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah membawa selimut dan bantuan lainnya yang mereka dapatkan dari lembaha PBB di Hodeidah, Yaman, Rabu (27/6/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Anwar Gargash, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE), pada Sabtu mengatakan ketidakhadiran gerilyawan Al-Houthi dalam pembicaraan perdamaian Jenewa, yang ditaja PBB, memperlihatkan "ketidakpedulian mereka untuk mengakhiri penderitaan rakyat Yaman".

Gerilyawan Al-Houthi pada Jumat (7/9) dilaporkan mengatakan bahwa mereka tidak menghadiri pembicaraan di Jenewa sebab mereka tak diberi jaminan untuk "bisa pulang secara aman" ke Ibu Kota Yaman, Sana`a, yang telah diduduki kelompok itu sejak September 2014.

Pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk menemukan penyelesaian diplomatik bagi perang tiga-setengah-tahun di Yaman, yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang Yaman.

"Proses perdamaian Yaman, yang dipelopori PBB, di Jenewa memperlihatkan apa sebenarnya gerilyawan Al-Houthi: milisi ekstrem penuh kekerasan dan penghalang," kata Gargash di akun Twitternya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.


Gerilyawan Al-Houthi tertarik pada "memperoleh ibu kota, kekuatan dan keuntungan ekonomi dari perang", sementara Yaman sangat memerlukan proses politik guna mengakhiri krisis saat ini, kata Gargash.

UAE menuduh Iran mendukung gerilyawan Al-Houthi dalam upaya merusak kestabilan di Wilayah Teluk.

UAE adalah bagian dari koalisi militer Arab, pimpinan Arab Saudi, di Yaman --yang telah memerangi gerilyawan Al-Houthi sejak Maret 2015-- untuk mendukung pemerintah yang diakui masyarakat internasional dan dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Credit  antaranews.com

Boko Haram Kuasai kota di Nigeria setelah Tentara Mundur

Kelompok jihadis Boko Haram berhasil bangkit kembali sementara militer Nigeria dilanda aksi tidak puas terhadap kepemimpinan tertinggi. (Social Media via REUTERS)

Jakarta, CB -- Kelompok jihadis Boko Haram berhasil menguasari kota Gudumbali, Nigeria timur laut setelah menyerang pangkalan militer di kota itu.

Kemenangan Boko Haram pada Sabtu (8/9) ini menimbulkan pertanyaan atas klaim bahwa kelompok tersebut semakin lemah dan mendekati kehancuran.

Para pejabat kota dan keamanan setempat mengatakan para pejuang yang diduga setia pada Boko Haram mengalahkan tentara di kota Gugumbali.


Setidaknya delapan warga sipil diduga tewas, sementara ribuan lainnya mengungsi ke kota-kota lain.

Seorang pejabat pemerintah Guzamala yang meliputi kota Gudumbali membenarkan bahwa tentara pemerintah dipukul mundur dari kota itu dan Boko Haram sekarang "berkuasa penuh".

Satu sumber militer Nigeria di ibu kota negara bagian Borno, Maiduguri, mengatakan serangan dimulai sekitar pukul 19.50 waktu setempat pada Jumat (7/9) dan berakhir pagi hari menjelang subuh di hari Sabtu, "ketika tentara terpaksa mundur". 


Anggota milisi sipil kota itu, Musa Ari, mengatakan: "Sejauh ini delapan warga sipil yang bertugas membantu tentara, diduga tewas akibat serangan tersebut."

Tetapi "sebagian besar warga sipil selamat karena serangan itu mensasar pangkalan militer", tambahnya.

Ari mengatakan tentara dan penduduk Gugumbali menyelamatkan diri ke Damasak, kota perbatasan dengan Niger.

Sementara itu juru bicara militer Nigeria Brigjen Texas Chukwu mengatakan "tidak tahu" soal serangan paling akhir ini.

Faksi Boko Haram yang didukung ISIS dan dikenal sebagai Negara Islam Provinsi Afrika Barat (ISWAP) bertekad menyerang "dengan sengit" sasaran militer atau pemerintah.

Dilaporkan juga bahwa Boko Haram mendapat dukungan dari warga sipil di wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim.

Perebutan kota Gudumbali terletak di wilayah Guzamala, negara bagian Borno, ini adalah kemenangan besar pertama Boko Haram dalam dua tahun setelah sebelumnya melakukan serangkaian serangan ke arah tentara.

Presiden Muhammadu Buhari memenangkan pemilu 2015 dengan janji mengalahkan Boko Haram dan saat ini akan mengikuti pemilu untuk masa jabatan kedua pada Februari mendatang.

Namun, serangan ke Gudumbali ini sekali lagi memicu pertanyaan atas klaim Buhari bahwa pemerintahnya "secara teknis mengalahkan" Boko Haram dan negara bagian Borno kini berada dalam "tahanan stabilisasi setelah perang".

Pihak berwenang dan militer meminta warga yang mengungsi segera kembali ke wilayah Guzamala yang mereka sebut sudah aman.

Pemerintah Nigeria mengklaim kelompok jihadis Boko Haram telah melemah namun klaim itu dipertanyakan karena kelompok itu berhasil merebut sejumlah kota.(Reuters/Emmanuel Braun)

Namun badan-badan bantuan mengatakan tingkat layanan dasar yang rendah seperti tempat penampungan, infrastruktur dan keamanan masih belum mencukupi.

Boko Haram atau ISWAP yang dipimpin oleh ABu Mus'ab al-Barnawi bulan lalu dituduh bertanggung jawab atas serangn ke desa Zari, sekitar 50 kilometer dari Gudumbali, yang menewaskan 48 tentara.

Pada Juli, puluhan tentara disebut tewas, luka atau hilang akibat serangan serupa di pangkalan militer desa Jilli di negara bagian Yobe.

Yan St-Pierre, kepala perusahaan bernama Konsultan Keamanan Modern, mengatakan serangan Gudumbali ini "menunjukkan kembali peningkatan kemampuan dan tingkat kekuatan ISWAP".

"Beberapa bulan terakhir ini mereka bisa melakukan serangan dengan sasaran lebih besar, lebih penting dengan tingkat keberhasilan dan jumlah yang lebih besar," ujar St-Pierre.

"Keadaan kemungkinan akan memburuk karena ISWAP tidak hanya beradaptasi dengan perubahan situasi tetapi juga memanfaatkan perubahan dinamika di Sahel."

Militer Nigeria secara rutin memberitakan kemenangan atas Boko Haram dan mengecam keras laporan media tentang besarnya jumlah korban dari pihak tentara.

Tetapi ada indikasi ketidakpuasan di jajaran militer yang serupa dengan situasi empat tahun lalu ketika Boko Haram bergerak bebas di Nigeria timur laut.

Saat itu, tentara yang tidak diperlengkapi dengan persenjataan yang cukup menolak dikerahkan untuk melawan Boko Haram.

Operasi militer berhasil memukul mundur Boko Haram dari wilayah yang mereka kuasai, termasuk Gudumbali yang direbut pada 2014.







Credit  cnnindonesia.com

Didesak Khamenei Takut-takuti Musuh, Ini Respons Militer Iran

Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. Foto/REUTERS/File Photo

TEHERAN - Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei mendesak pasukan militer Iran untuk meningkatkan kekuatannya guna menakut-nakuti. Seruan ini muncul setelah Teheran menghadapi tekanan hebat dari Amerika Serikat (AS) berupa pemberlakuan sanksi.

Seorang jenderal militer senior Iran merespons seruan itu dengan mengatakan bahwa Teheran sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan bakar padat untuk roket. Roket dengan bahan bakar padat dapat ditembakkan dalam waktu sekejap.

"Di bidang ilmiah, hari ini kami telah mencapai tahap di mana kami dapat mengekspor teknologi untuk memproduksi bahan bakar roket padat," kata Brigadir Jenderal Majid Bokaei, direktur jenderal universitas pertahanan utama Iran, yang dikutip dari kantor berita IRNA, Senin (10/9/2018).

Seruan Khamenei, Presiden Iran periode 1981-1989,itu muncul sebelum Garda Revolusi Iran mengakui bahwa pasukannya menembakkan tujuh rudal dalam serangan terhadap pembangkang Kurdi yang berbasis di Irak pada hari Sabtu. Serangan itu menewaskan 11 orang.

"Tingkatkan kekuatan Anda sebanyak yang Anda bisa, karena kekuatan Anda membuat takut musuh dan memaksanya mundur," kata Khamenei yang dikutip situs resminya, sebagaimana dilansir Reuters.

Seruan Khamenei disampaikan dalam upacara kelulusan taruna angkatan bersenjata Iran.

Seperti diketahui Presiden Donald Trump pada Mei lalu menarik AS keluar dari perjanjian nuklir internasional 2015 yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2016. Dalam perjanjian yang ditekan Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) itu, Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo.

Sejak Trump membuat AS "mengkhianati" JCPOA 2015, Washington memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran yang sempat dicabut. Tindakan itu membuat Iran marah dan dikecam negara-negara lain yang meneken JCPOA 2015.

"(Rakyat) Iran dan negara Iran telah menolak Amerika dan membuktikan bahwa jika sebuah negara tidak takut terhadap ancaman oleh pengganggu dan bergantung pada kemampuannya sendiri, itu dapat memaksa negara adidaya untuk mundur dan mengalahkan mereka," kata Khamenei saat berkunjung ke kota pelabuhan Nowshahr, Kaspia.

Stasiun televisi negara Iran juga menunjukkan Khamenei memuji kekuatan angkatan laut Iran di Teluk Aden, di lepas pantai Yaman, ketika berbicara dengan komandan mereka melalui jaringan video. 

Credit  sindonews.com

Khamenei: Militer Iran Harus Tingkatkan Kekuatan untuk Menakuti Musuh

Pemimpin Tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei mendesak pasukan bersenjata Iran untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk menakut-nakuti musuh. Foto/Reuters

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei mendesak pasukan bersenjata Iran untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk "menakut-nakuti" musuh. Pernyataan ini datang ditengah ketegangan yang meningkat antara Iran dengan Amerika Serikat (AS).

"Tingkatkan kekuatan Anda sebanyak yang Anda bisa, karena kekuatan Anda membuat takut musuh dan memaksanya mundur," kata Khamenei saat berbicara di depan tentara baru Iran di Laut Kaspia, seperti dilansir Reuters pada Minggu (9/9).

"Iran telah menolak Amerika dan membuktikan bahwa, jika sebuah negara tidak takut terhadap ancaman oleh pengganggu dan bergantung pada kemampuannya sendiri, itu dapat memaksa negara adidaya untuk mundur dan mengalahkan mereka," sambungnya,

Pekan lalu, Iran mengumumkan rencananya untuk meningkatkan kapasitas rudal balistik dan kapal militernya. Teheran juga mengklaim sudah memperoleh pesawat tempur modern dan kapal selam untuk meningkatkan pertahanannya, menyusul penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015 yang diteken Teheran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Pengumuman rencana Iran untuk mengembangkan kekuatan militernya itu muncul sehari setelah Teheran menolak seruan Prancis untuk perundingan nuklir masa depan Teheran, persenjataan rudal balistik dan perannya dalam perang di Suriah dan Yaman.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pada bulan lalu, bahwa kekuatan militer Iran adalah benteng untuk menghalangi Washington jika menyerang Teheran. 

Credit  sindonews.com

China Siap Tingkatkan Kerja Sama dengan Angkatan Bersenjata Iran

Foto/Ilustrasi/Istimewa

BEIJING - Beijing siap untuk secara aktif mengembangkan kerja sama antara angkatan bersenjata China dan Iran. Demikian yang dikatakan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe saat bertemu dengan mitranya dari Iran, Amir Hatami.

"Hubungan antara angkatan bersenjata China dan Iran berkembang secara positif," kata Wei seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (8/9/2018).

"Beijing siap untuk memperkuat komunikasi strategis dengan Teheran, memperluas lingkup kerja sama, mencapai hasil kerja sama baru antara dua tentara dan dengan demikian berkontribusi pada pengembangan kemitraan strategis yang komprehensif dari kedua negara," tuturnya.

Menteri Pertahanan China menekankan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Beijing dan Teheran telah mencapai hasil yang bermanfaat dalam kerja sama di berbagai bidang. Keduanya memberikan dukungan timbal balik dan menunjukkan saling pengertian tentang isu-isu yang menjadi perhatian utama.

Hatami, pada bagiannya, mengatakan bahwa Iran sangat mementingkan hubungan dengan China dan dengan Tentara Pembebasan Rakyat China. Iran sangat menghargai peran penting yang dimainkan oleh China dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional serta regional.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam pembicaraan telepon dengan mitranya dari Iran Mohammad Javad Zarif pada Agustus lalu mengatakan bahwa Beijing siap untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut dengan Teheran. Beijing juga mengutuk penggunaan sanksi sepihak dalam hubungan internasional yang mengacu pada pemulihan kembali sanksi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini terhadap Teheran. 

Credit  sindonews.com

Iran Menyerang Basis Kelompok Oposisi Kurdi Irak

Ilustrasi. (REUTERS/Ako Rasheed)

Jakarta, CB -- Iran menyerang basis kelompok oposisi Kurdi Iran di Irak utara pada Sabtu (8/9) waktu setempat, menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai sejumlah warga.

Dikutip dari Reuters, Partai Demokratik Iran Kurdistan (PDKI) mencuitkan gambar dan video ledakan dengan orang-orang yang terluka di markasnya di Koya, wilayah Kurdistan semi-otonomi Irak. PDKI merupakan kelompok oposisi bersenjata yang berjuang untuk otonomi wilayah bagi masyarakat Kurdi Iran.

"Menurut laporan awal, 11 orang tewas dan sekitar 20 hingga 30 orang terluka. Serangan itu menargetkan konferensi yang diadakan oleh kantor wilayah partai pagi ini," kata Mayjen Jabbar Yawar, juru bicara pasukan keamanan Kurdi Peshmerga Irak.


Dia mengatakan serangan itu datang dari wilayah Iran, tetapi pemerintah belum dapat memastikan hal itu berupa serangan udara atau penembakan di darat.

Kementerian Luar Negeri Iran belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar, dan tidak ada laporan tentang insiden di kantor berita utama Iran.

Dalam akun Twitter PDKI yang terverifikasi, disebutkan bahwa Iran menggunakan rudal jarak jauh dalam serangan terkoordinasi terhadap basis PDKI dan kamp pengungsi yang berdekatan.

Yawar mengatakan daerah yang diserang itu termasuk kompleks perumahan untuk keluarga anggota partai.


Sebelumnya, Iran telah menembaki kelompok oposisi Kurdi bersenjata yang berbasis di Irak. PDKI mengaku telah dikepung pada Kamis (6/9) lalu, tetapi tidak ada laporan mengenai korban.

Pemerintah Daerah Kurdistan (The Kurdistan Regional Government/KRG) mengutuk penembakan yang terjadi kemarin. Menurut mereka, hukum Kurdi dan integritas teritorial harus dihormati.

Di sisi lain, Turki juga meningkatkan serangan udara di pangkalan Partai Buruh Kurdistan (Kurdistan Worker's Party/PKK) di Irak utara tahun ini. Secara rutin, Turki menargetkan kubu PKK di pegunungan Qandil, dekat perbatasan dengan Iran, di mana Ankara mencurigai keberadaan para anggota militan yang berpangkat tinggi.





Credit  cnnindonesia.com

Turki, Iran dan Rusia Gagal Sepakati Gencatan Senjata Idlib

Warga Idlib bangun bunker hadapi serangan pemerintahan Suriah dan sekutunya. (REUTERS/Khalil Ashawi)

Jakarta, CB -- Turki, Iran, dan Rusia gagal menyetujui gencatan senjata pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) membahas serangan Suriah di provinsi Idlib yang digelar di Taheran, Jumat (7/9).

Idlib saat ini masih dikuasai pemberontak anti Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya mewanti-wanti akan ada bencana kemanusiaan yang melibatkan puluhan ribu warga sipil jika serangan tetap dilakukan.

Saat memberikan sambutan, Presiden Recey Tayyip Erdogan meminta agar dilakukan gencatan senjata atas rencana serangan besar-besaran yang akan dilakukan Suriah yang dibantu Rusia dan Iran pada Jumat (7/9) ini.


"Gencatan senjata adalah kemenangan untuk KTT ini, kata Erdogan seperti dikutip Reuters.


Dalam KTT tersebut ketiga negara menyetujui bahwa tidak mungkin ada solusi militer untuk konflik di Suriah dan hanya bisa berakhir melalui proses negosiasi politik.

Erdogan mengaku takut pembantaian Idlib akan membuat negaranya kewalahan menampung pengungsi yang membanjiri perbatasannya.

Erdogan kewalahan tampung pengungsi Suriah. (REUTERS/Umit Bektas)

Turki, kata dia, telah menerima 3,5 juta pengungsi dari Suriah sejak dimulainya perang pada tahun 2011.

"Serangan yang takan dilakukan akan menghasilkan bencana, pembantaian dan drama kemanusiaan. Jutaan orang akan datang ke perbatasan Turki karena mereka tidak punya tempat tujuan," tegas Erdogan.


Diketahui, perang saudara selama tujuh tahun yang yang terjadi di Suriah telah menewaskan lebih dari setengah juta orang dan memaksa 11 juta orang mengungsi.

Namun, seruan gencatan senjata Erdogan tidak diindahkan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin menegaskan gencatan senjata akan sia-sia di Idlib. (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Putin mengatakan gencatan senjata akan sia-sia karena tidak akan melibatkan kelompok militan atau pemberontak yang dia anggap teroris.

"Faktanya adalah bahwa tidak ada perwakilan dari oposisi bersenjata di sekitar meja ini. Dan lebih lagi, tidak ada perwakilan dari Jabhat al-Nusra atau ISIS atau tentara Suriah," kata Putin.


Senada dengan Putin, Rouhani mengatakan Suriah harus mendapatkan kembali kendali atas semua wilayahnya. Dia menambahkan pertempuran di Suriah akan berlanjut sampai pemberontak diusir dari dalam Suriah, terutama di Idlib.

"Perang melawan terorisme di Idlib adalah bagian tak terpisahkan dari misi untuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas ke Suriah, tetapi perang ini tidak boleh merugikan warga sipil dan kebijakan 'bumi hangus'," kata Rouhani.

Rouhani meminta agar Idlib kembali ke pangkuan pemerintahan Assad. (REUTERS/Faisal Mahmood)

Idlib adalah satu-satunya wilayah yang masih dikuasai kubu pemberontak. Sementara Rusia dan Iran telah membantu Assad mengubah arah perang melawan berbagai musuh mulai dari pemberontak yang didukung Barat hingga militan Islam. Sementara Turki adalah pendukung oposisi terkemuka dan memiliki pasukan di negara itu.






Credit  cnnindonesia.com

Jet tempur Rusia, Suriah gempur Provinsi Idlib setelah pertemuan puncak

Presiden Suriah Bashar al-Assad menyapa pendukungnya saat ibadah solat Idul Adha di sebuah mesjid di Damaskus, Suriah, dalam foto yang disiarkan oleh Syrian Arab News Agency, Selasa (21/8/2018). (SANA/Handout via REUTERS)

Amman (CB) - Pesawat tempur Rusia dan Suriah menggempur kota di Provinsi Idlib, yang dikuasai oposisi, pada Sabtu, sehari setelah pertemuan puncak presiden Turki, Rusia dan Iran gagal menyepakati gencatan senjata, yang akan mencegah serangan dukungan Rusia.

Saksi dan penolong mengatakan sedikit-dikitnya puluhan serangan udara menghantam sejumlah desa dan kota di bagian selatan Idlib dan kota Latamneh di bagian utara Hama, tempat pemberontak masih berkuasa.

Helikopter Suriah menjatuhkan bom --berisi peledak-- di atas rumah warga di pinggiran kota Khan Sheikhoun, kata dua warga dari kawasan di bagian selatan Idlib.

Tiga warga tewas di desa Abdeen di bagian selatan Idlib, kata sumber pertahanan sipil.

Pertemuan puncak pada Jumat menitikberatkan pada operasi militer yang akan dilakukan di Idlib, benteng besar dan terakhir oposisi yang aktif di Suriah menentang Presiden Bashar al-Assad.


Presiden Turki Tayyip Erdogan mendesak gencatan senjata dalam pertemuan puncak tersebut tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan gencatan senjata tak berarti karena tidak melibatkan kelompok-kelompok militan Islamis penentang Bashar dan sekutunya yang disebut teroris.

Teheran dan Moskow telah membantu Bashar membalik arah perang melawan para penentang mulai dari para peemberontak dukungan Barat hingga para militan Islamis, sementara itu Turki merupakan pendukung oposisi terkemuka dan memiliki tentara di negara tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkhawatirkan serangan berskala penuh menyebabkan bencana kemanusiaan, yang melibatkan puluhan ribu warga.

Credit  antaranews.com