Selasa, 14 Agustus 2018

Netanyahu Marah Israel Dibandingkan dengan Nazi Hitler

Netanyahu Marah Israel Dibandingkan dengan Nazi Hitler
Dokumentasi foto menunjukkan Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn meletakkan karangan bunga di kuburan tersangka teroris Palestina pembantai 11 atlet Israel di Olimpiade Munich 1972. Foto/Kedutaan Palestina di Tunisia

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu marah dan mengecam keras Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn. Musababnya, Corbyn menghadiri upacara untuk menghormati para tersangka teroris Palestina yang membantai 11 atlet Israel dalam Olimpiade Munich 1972.

Netanyahu juga tak terima politisi Inggris itu membandingkan pendudukan rezim militer Israel di Tepi Barat dengan pendudukan Nazi di negara-negara Eropa selama Perang Dunia II. Rezim Nazi Jerman saat itu dipimpin Adolf Hitler.

"Peletakan karangan bunga oleh Jeremy Corbyn di kuburan teroris yang melakukan pembantaian di Munich dan perbandingannya soal Israel dengan Nazi layak mendapat kecaman tegas dari semua orang, (kelompok) kiri, kanan dan segala sesuatu di antaranya," kata Netanyahu yang dipublikasikan di Twitter oleh akun PM Israel, @IsraeliPM, 13 Agustus 2018.

Corbyn membalas kecaman Netanyahu. Dia menyangkal klaim pemimpin Israel dan mengutuk tindakan Israel di perbatasan Gaza.

"Klaim Netanyahu tentang tindakan dan kata-kata saya salah," tulis Corbyn di Twitter. "Apa yang pantas dikutuk tegas adalah pembunuhan lebih dari 160 demonstran Palestina di Gaza oleh pasukan Israel sejak Maret, termasuk puluhan anak-anak," lanjut Corbyn, yang dikutip dari akun Twitter-nya, @jeremycorbyn, Selasa (14/8/2018).

Corbyn sebelumnya menuai kritik ketika surat kabar Daily Mail menerbitkan foto-foto dirinya memegang karangan bunga selama upacara di pemakaman Tunisia tahun 2014.

Dalam foto-foto itu, Corbyn yang berdiri di dekat kuburan tersangka teroris asal Palestina yang terlibat dalam pembantaian 11 atlet Israel di Olimpiade Munich pada 1972. Bagi Palestina, para tersangka tersebut adalah martir.

Dalam video klip yang beredar di Twitter sejak hari Jumat, Corbyn terdengar mengatakan bahwa orang-orang Palestina di Tepi Barat hidup di bawah pendudukan dari jenis yang diakui banyak orang di Eropa sebagai pendudukan selama Perang Dunia Kedua, dengan blok jalan yang tak berujung, penjara, dan perilaku tidak rasional oleh militer dan polisi.

Video itu telah difilmkan pada acara tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembalian Palestina, ketika Corbyn menjadi anggota parlemen Buruh yang belum begitu dikenal.

Sebelumnya, Corbyn mengakui bahwa dia memang hadir dalam acara untuk upacara peletakan karangan bunga di pemakaman para tersangka teroris asal Palestina di Tunisia.

"Sebuah karangan bunga memang diletakkan oleh beberapa orang yang menghadiri konferensi orang-orang yang dibunuh di Paris pada tahun 1992," kata Corbyn kepada Sky News.

Dia merujuk ke makam Atef Bseiso, yang merupakan kepala intelijen untuk PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan terlibat dalam pembunuhan para atlet Israel sebagai bagian dari operasi teroris pada September 1972 di Munich. Bseiso terbunuh di Paris pada tahun 1992. 

"Saya hadir ketika itu diletakkan. Saya tidak berpikir saya benar-benar terlibat di dalamnya," akunya.




Credit  sindonews.com





Israel Prediksi Perang dengan Hamas Tinggal Tunggu Waktu


Israel Prediksi Perang dengan Hamas Tinggal Tunggu Waktu
Israel melancarkan serangan balasan atas serangan roket Hamas di Jalur Gaza yang merupakan bentrokan terhebat sejak 2014. (AFP/Mahmud Hams)


Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Israel mengatakan perang antara negaranya dengan kelompok Hamas di Jalur Gaza akan terjadi lagi meski ada upaya mencapai gencatan senjata jangka panjang.

Dalam rekaman video yang diedarkan Departemen Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengatakan "pertanyaannya bukan apakah konfontrasi (dengan Hamas) akan terjadi, tetapi kapan konfrontasi itu terjadi."

Lieberman tampaknya juga mengisyaratkan bahwa seluruh warga Palestina yang tewas di Jalur Gaza sejak terjadi aksi protes dan bentrokan di perbatasan pada 30 Maret lalu adalah anggota Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza.



"Hamas kehilangan 168 orang yang tewas, 4.348 luka dan puluhan infrastruktur terorisme hancur," ujarnya dalam video yang diedarkan Senin (13/8).



Kebanyakan korban tewas adalah kaum muda yang melakukan aksi protes atau terlibat bentrokan dengan tentara Israel di dekat pagar perbatasan dengan Jalur Gaza yang diblokade oleh Israel.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan dua wartawan dan tiga petugas medis juga termasuk dalam korban yang tewas.

Israel mengatakan langkahnya perlu dilakukan untuk mempertahankan perbatasan dan menghentikan infiltrasi atau serangan.

Di kubu negara ini hanya satu tentara yang tewas sejak bentrokan pada 30 Maret lalu.

Militer Israel meningkatkan serangan udara ke Jalur Gaza pada Kamis (9/8) sebagai balasan atas penembakan sekitar 180 roket dan mortir oleh Hamas yang dimulai pada Rabu (8/8) malam.

Israel Perkirakan Perang dengan Hamas Tinggal Tunggu Waktu
Serangan udara Israel menyebabkan tiga orang tewas termasuk seorang ibu dan bayinya. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Tiga warga Palestina, termasuk seorang ibu dan bayinya, tewas dalam serangan udara Israel itu. Sementara tujuh tentara Israel tewas akibat tembakan roket Palestina sementara ratusan lainnya menyelamatkan diri di tempat persembunyian antibom.

Ini adalah salah satu peningkatan bentrokan paling serius sejak perang Gaza 2014 setelah terjadi ketegangan beberapa bulan sebelumnya.



Para pejabat PBB dan Mesir masih berusaha mencapai kesepakatan gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan Hamas, meski pihak Israel hingg kini belum memberikan tanggapan atas langkah tersebut.

Israel dan pejuang Hamas di Gaza telah terlibat dalam tiga kali peperangan sejak 2008.





Credit  cnnindonesia.com





PM Israel dan Presiden Mesir Lakukan Pertemuan Rahasia



 Perbatasan Israel-Mesir di gurun Sinai.
Perbatasan Israel-Mesir di gurun Sinai.
Foto: (Amir Cohen/Reuters)

Pertemuan rahasia tersebut berlangsung pada Mei lalu di Mesir



CB,  YERUSALEM -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan pertemuan rahasia dengan Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi pada Mei di Mesir. Pertemuan itu ditujukan untuk membicarakan gencatan senjata di Jalur Gaza, menurut laporan media Israel, Channel Ten News, Senin (13/8).

Juru bicara Netanyahu menolak mengomentari laporan tersebut dan belum ada pernyataan dari pejabat Mesir. Channel Ten, yang mengutip beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat, melaporkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung pada 22 Mei.

Mesir dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selama ini berupaya untuk memperantarai gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan Hamas, kelompok yang menguasai Gaza, setelah kekerasan lintas perbatasan melonjak dalam beberapa bulan belakangan. Kedua pemimpin itu membahas upaya menurunkan blokade Israel-Mesir terhadap Jalur Gaza, pemulihan infrastruktur serta persyaratan gencatan senjata, menurut laporan tersebut.

Lebih dari dua juta warga Palestina memenuhi Jalur Gaza, wilayah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bank Dunia menggambarkan keadaan di sana sebagai krisis kemanusiaan, yang ditandai dengan kekurangan air bersih, listrik dan obat-obatan.

Dengan alasan keamanan, Israel dan Mesir menerapkan larangan ketat di perbatasan mereka dengan Jalur Gaza. Blokade itu telah membuat perekonomian di Jalur Gaza ambruk.

Israel mengatakan blokade diterapkan untuk menghindarkan kemungkinan HAMAS mendapat aliran pasokan persenjataan, juga untuk menghadang kelompok-kelompok garis keras di Jalur Gaza, yang telah meluncurkan ratusan roket melintasi perbatasan dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat itu, Israel juga melancarkan puluhan serangan udara dengan menargetkan sejumlah titik yang mereka katakan sebagai lokasi HAMAS.

Sedikitnya 161 warga Palestina tewas karena tembakan Israel saat unjuk rasa mingguan berlangsung di sepanjang perbatasan Israel-Jalur Gaza sejak 30 Maret. Dalam kurun waktu tersebut, satu tentara Israel terbunuh oleh penembak jitu Palestina.





Credit  republika.co.id




Wina Jadi Kota Paling Layak Huni di Dunia


Salah satu sudut di Kota Wina, Austria
Salah satu sudut di Kota Wina, Austria
Foto: IST

Damaskus berada di tempat terakhir kota layak huni.



CB, WINA -- Wina menjadi kota paling layak huni di dunia berdasarkan survei Economist Intelligence Unit's (EIU) Global Liveability Index. Untuk pertama kalinya, Wina berhasil menyingkirkan Melbourne yang telah menduduki puncak  survei selama tujuh tahun terakhir.

Kedua kota besar itu telah menjadi lawan seimbang dalam survei tahunan terhadap 140 pusat kota. Tahun ini, ancaman  serangan militan yang menurun di Eropa Barat serta tingkat kejahatan kota yang rendah membantu mendorong Wina menduduki puncak survei.

Wina secara teratur menempati peringkat teratas dalam survei kota berdasarkan kualitas hidup yang dihimpun oleh perusahaan konsultan Mercer. Ini adalah pertama kalinya ia menduduki survei EIU, yang dimulai pada 2004.

Damaskus mempertahankan tempat terakhir, diikuti oleh ibu kota Bangladesh, Dhaka, dan Lagos di Nigeria. Survei ini tidak termasuk beberapa ibu kota paling berbahaya di dunia, seperti Baghdad dan Kabul.

"Sementara dalam beberapa tahun terakhir kota-kota di Eropa dipengaruhi oleh penyebaran ancaman terorisme yang dirasakan di wilayah tersebut, yang menyebabkan peningkatan tindakan keamanan, tahun lalu keadaan telah kembali normal," ujar EIU  dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Selasa (14/8).

Menurut EIU, Wina telah berhasil menggusur Melbourne dari posisi teratas karena peningkatan  kategori stabilitas ibu kota Austria. Ini mengacu pada salah satu dari lima komponen utama indeks.

Wina dan Melbourne mendapatkan poin maksimum dalam kategori perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Tetapi  Melbourne memperluas keunggulannya dalam komponen budaya dan lingkungan, hal itu lebih berat daripada peningkatan peringkat stabilitas Wina.

Osaka, Calgary dan Sydney masuk dalam lima besar peringkat survei. EIU mengatakan kota-kota menengah di negara-negara kaya, seringkali dengan kepadatan populasi yang relatif rendah. "Kota yang jauh lebih besar dan lebih ramai cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dan infrastruktur yang lebih berat," katanya.

Wina, yang dulu merupakan ibu kota dari sebuah kerajaan besar  republik Alpen, belum menyesuaikan populasi sebelum Perang Dunia I sebesar 2,1 juta. Banyak ruang hijaunya termasuk danau dengan pantai dan kebun anggur  dengan pemandangan ibukota. Angkutan umum murah dan efisien.

Editor Survei menambahkan selain pandangan keamanan yang umumnya ditingkatkan untuk Eropa Barat, Wina mendapat manfaat dari tingkat kejahatannya yang rendah. "Salah satu subkategori yang Wina lakukan dengan sangat baik adalah meratanya kejahatan kecil. Ini terbukti menjadi salah satu kota teraman di Eropa," katanya.





Credit republika.co.id




Pasukan Khusus AS Tewas usai Terkena Bom di Afghanistan


Pasukan Khusus AS Tewas usai Terkena Bom di Afghanistan
Seorang anggota Pasukan Khusus Amerika Serikat tewas hari Minggu atau lima hari setelah terkena bom di Afghanistan. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Seorang anggota Pasukan Khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) tewas pada hari Minggu, lima hari setelah terkena ledakan bom rakitan di Afghanistan. Insiden itu terjadi saat tentara Amerika itu sedang patroli tempur.

Sersan Reymund Rarogal Transfiguracion, 36, asal Waikoloa, awalnya mengalami luka berat pada 7 Agustus 2018 setelah bom rakitan meledak di dekatnya di wilayah Provinsi Helmand, Afghanistan. Berselang beberapa hari, dia tewas akibat luka parah yang diderita.

Keluarga Transfiguracion pada hari Senin mengenang korban sebagai tentara yang setia pada negaranya.

"Dia adalah mentor bagi kita semua," kata saudara laki-laki Transfiguracion, Reynell. 

"Dia selalu memiliki poster Pasukan Khusus Baret Hijau di kamarnya. Itu adalah mimpinya. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan mencapai mimpinya. Saya tidak bisa berkata-kata tentang betapa bangganya dan betapa saya menghargai usaha dan kesuksesannya," lanjut Reynell.

Dalam sebuah pernyataan, istri Transfiguracion, Edelyn, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Hawaii atas doa dan perhatian mereka.

"Reymund adalah orang hebat. Kami sangat bangga padanya," katanya, seperti dikutip Hawaii News Now, Selasa (14/8/2018).

Transfiguracion merupakan anak tertua kedua dari enam bersaudara. Selain istri, dia meninggalkan dua anaknya yang masih kecil.

Menurut Departemen Pertahanan AS, dia ditugaskan ke Batalion ke-3, Grup Pasukan Khusus Pertama di Pangkalan Bersama Lewis-McChord di Washington.




Credit  sindonews.com




Sniper SAS Inggris Tembak Komandan ISIS dari Jarak 2,4 Kilometer


Sniper SAS Inggris [Daily Star]
Sniper SAS Inggris [Daily Star]

CB, Jakarta - Sniper SAS Inggris menembak komandan ISIS Afganistan dari jarak 2,4 kilometer dan dilaporkan sebagai tembakan jarak jauh terbaik dalam sejarah SAS.
Sersan SAS itu membunuh komandan ISIS dengan senapan mesin kaliber .50 di dada. Ini adalah pertama kalinya senapan mesin digunakan untuk penembak jitu.

Lengan dan pundak komandan ISIS robek karena kekuatan peluru dan tewas seketika. Komandan ISIS yang tewas adalah masuk daftar buron Inggris dan AS.Sersan SAS itu merupakan seorang veteran Irak dan Suriah, tengah berpatroli di wilayah Afganistan utara yang dikuasai ISIS.
Ia menggunakan senapan mesin 50. Cal Browning yang berusia hampir 40 tahun dan dipasang pada kendaraan Angkatan Darat.

Senapan mesin kaliber .50 Browning digunakan dalam operasi [REX / Shutterstock]
Grup patroli yakin bahwa senapan mesin adalah satu-satunya senjata api yang mampu menghantam target dalam jarak jauh. Dilansir dari Mirror.co.uk, operasi patroli ini dilakukan pada Juni.
Seorang perwira senior yang berada di Markas Pusat Komando Operasi Khusus Gabungan di Kabul memberi lampu hijau untuk membunuh.

Salah satu sumber mengatakan senapan mesi dipasang teropong khusus dan seorang pengintai menghitung kecepatan angin."Dia juga memperhitungkan panasnya siang dan cahayanya," kata sumber.
Saat dalam bidikan, komandan ISIS terlihat sedang memberikan arahan kepada pasukannya ketika dia berdiri di depan para militan sekitar 20 menit.

Butuh beberapa detik ketika peluru sampai ke tubuh komandan ISIS yang kemudian hancur. Selama beberapa detik tidak ada yang bergerak. Namun ketika anggota ISIS menyadari apa yang terjadi, mereka bangkit dan melarikan diri. 'Senapan mesin yang digunakan oleh sersan SAS digunakan sebagai senjata jarak jauh pada 1950-an selama Perang Korea.



Credit  tempo.co






Ratusan Tentara Afghanistan Tewas di Tangan Taliban


Ratusan Tentara Afghanistan Tewas di Tangan Taliban
Taleban melakukan serangan besar-besaran ke kota Ghani yang strategis karena terletak di jalur utama penghubung Kabul dan wilayah Afghanistan Selatan. (AFP/Zakeria Hashimi)



Jakarta, CB -- Setidaknya 100 tentara tewas ketika militer Afghanistan yang dibantu pesawat tempur AS kesulitan mengusir Taliban dan kota Ghazni.

Pemerintah Afghanistan mengatakan telah mengirim pasukan tambahan ke kota yang terletak sekitar dua jam dari Kabul melalui jalan utama yang mengarah ke wilayah selatan negara tersebut.

Pasukan AS di Afghanistan mengatakan terus melakukan serangan udara setiap hari sejak pertempuran dimulai.



Serangan yang dilakukan Taliban sejak Kamis (9/8) malam ini terjadi ketika kelompok perlawanan tersebut mendapat tekanan untuk terlibat dalam perundingan damai. Pertempuran ini juga menggambarkan kesulitan militer Afghanistan menghalau serangan-serangan Taliban di wilayah perkotaan padat penduduk.

"Sekitar 100 tentara tewas dan antar 20 dan 30 warga sipil juga menjadi korban," kata Menteri Pertahanan Tariq Shah Bahrami dalam jumpa pers di Kabul, Senin (13/8).

Tariq mengatakan 194 anggota Taliban tewas sementara 147 lainnya luka-luka.


Taliban dengan cepat membalas dengan mengatakan klaim pemerintah "tidak berdasar" dan perundingan "pemerintah menyerahkan diri masih berlangsung".

Petugas medis kesulitan merawat puluhan korban luka di rumah sakit-rumah sakit di ibu kota provinsi ini, sementara peti mati kayu yang berisi jenazah korban bergeletakan di lantai.

Seorang dokter di unit gawat darurat satu rumah sakit mengatakan menerima 80 jenazah pada Minggu (12/8) dan merawat lebih dari 160 pasien yang kebanyakan menderita luka tembak atau terkena pecahan peluru.

"Tidak ada polisi atau tentara yang menjaga rumah sakit ini. Mereka membawa korban luka dan langsung pergi," kata dokter Mohammad Arif Omari.

"Rumah sakit di sana kewalahan," kata Andrea Catta Preta, juru bicara Palang Merah Internasional di Kabul kepada AFP.

Ratusan Tentara Afghanistan Tewas di Tangan Taliban
Rumah sakit di kota Ghani kewalahan menerima korban tewas dan luka akibat pertempuran yang terjadi sejak Kamis (9/8). (AFP/Mohammad Anwar Danishyar)
Dia mengatakan Palang Merah bisa mencapai rumah sakit ketika terjadi jeda pertempuran untuk mengantarkan hampir 200 liter bahan bakar untuk generator listrik dan pasok obat-obatan untuk 100 pasien.

"Semua pihak meminta bantuan, jadi kami berbuat semampu kami ketika ada jeda dari sisi keamanan," tambahnya.

Wartawan AFP di kota itu mengatakan pada Minggu malam bahwa kelompok militan mendatangi rumah warga meminta pasok seperti air, teh dan gerobak untuk mengangkut pejuang yang luka.


Warga kota Ghazni yang mengungi ke Kabul mengatakan kepada AFP bahwa jenazah anggota Taliban dan tentara pemerintah memenuhi jalan-jalan, sementara kantor-kantor pemerintah dibakar oleh Taliban. Harga pangan pun meroket.

"Semua orang ingin keluar dari kota ini. Sebagian warga masih bersembunyi di ruangan bawah tanah sementara pertempurang terjadi di jalanan," ujar Fayeza Fayez, seorang wartawan yang mengungi ke Kabul.

Jaringan komunikasi di Ghazni terputus, dan para pejabat pemerintah terlihat ragu mengeluarkan informasi sehingga sulit untuk memverifikasi jumlah korban yang besar ini.

PBB menyerukan seluruh pihak untuk menghormati hak-hak warga sipil yang terjebak di pertempuran itu.


Serangan ini tampaknya merupakan upaya paling anyar dari Taliban untuk menguasai pusat kota, dan terjadi ketika kelompok perlawanan ini ditekan untuk melakukan perundingan damai dengan pemerintah guna mengakhiri perang yang telah terjadi selama 17 tahun.
Ini juga merupakan operasi serangan taktis terbesar yang dilakukan oleh Taliban sejak gencatan senjata pada Juni yang belum pernah terjadi sebelumnya menghentikan pertempuran antara pasukan pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk sementara guna memberi kesempatan pengiriman bantuan yang sangat diperlukan.

Ghazni terletak di jalan raya yang menghubungkan Kabul dan Kandahar, dan menjadi jalan utama kota Kabul ke wilayah selatan Afghanistan yang dikuasai Taliban.

Pasukan AS di Kabul membantah laporan bahwa jalan itu diblokade oleh Taliban dengan mengatakan pasukan Afghanistan masih menguasai wilayah itu dan sedang melakukan operasi dengan sasaran Taliban.




Credit  cnnindonesia.com



Trump Blokir Pengiriman Jet Tempur Siluman F-35 AS ke Turki


Trump Blokir Pengiriman Jet Tempur Siluman F-35 AS ke Turki
Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/Anadolu

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setuju memblokir pengiriman pesawat jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin ke Turki. Keputusan itu ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang telah diamandemen.

Trump meneken amandemen UU tersebut pada Senin malam waktu setempat. Langkah itu bertentangan dengan perjanjian perdagangan dan mengabaikan hukum perdagangan internasional.

Dalam sebuah upacara di pangkalan militer Fort Drum di New York, Trump menyatakan kegembiraannya atas persetujuan cepat dari Kongres soal NDAA. "Kami akan memperkuat militer kami seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah yang kami lakukan," katanya, seperti dikutip Anadolu, Selasa (14/8/2018).

Amandemen NDAA melarang penjualan F-35 ke Turki hingga Pentagon mengeluarkan laporan resmi tentang hubungan Turki-Amerika dalam 90 hari.

Laporan Pentagon itu diharapkan menjadi masukan untuk penilaian partisipasi Turki dalam program F-35. Selain itu, laporan Pentagon juga untuk memberikan penilaian tentang risiko yang akan ditimbulkan oleh pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Turki.

Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis, dalam sepucuk surat kepada Senat pada 7 Juli lalu, menentang penghapusan Turki dari program F-35. Alasannya, hal itu dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan jet tempur generasi kelima tersebut bagi militer AS dan mitranya karena Turki otomatis menghentikan pembiayaan dalam program itu jika didepak.

Sekadar diketahui, Turki telah menginvestasikan USD1,25 miliar pada fase pengembangan pesawat jet tempur kebangaan NATO itu. Beberapa perusahaan Turki telah terlibat dalam produksi, di mana perusahaan yang berpartisipasi diharapkan dapat menghasilkan laba sebesar USD12 miliar.

Turki telah berada dalam program F-35 sejak 1999. Industri pertahanan Turki telah mengambil peran aktif dalam produksi pesawat. Alp Aviation, AYESAS, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney, dan Turkish Aerospace Industries telah memproduksi komponen untuk jet tempur F-35 pertama.

Turki berencana untuk membeli 100 unit jet tempur F-35 pada tahun-tahun mendatang. Dari 100 pesawat, 30 unit di antaranya telah disetujui. Dua unit pesawat itu secara simbolik sudah diserahterimakan dalam sebuah upacara di Fort Worth, Texas, pada 21 Juni. Namun, untuk pengirimannya ke Ankara tetap ditahan oleh Washington.

"Turki akan mengambil tindakan hukum jika ada tindakan yang diambil untuk mencegah pengiriman," kata Mattis dalam suratnya kala itu. "Turki memiliki alternatif dan bukan negara yang dapat dengan mudah ditiadakan."

Selain Turki, AS, Inggris, Italia, Belanda, Kanada, Australia, Norwegia dan Denmark juga hadir sebagai anggota peserta program jet tempur F-35.

Pemblokiran pengiriman jet tempur canggih AS ke Turki bukan hanya karena Ankara membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Tindakan Turki menahan pastor Amerika, Andrew Brunson, juga menjadi alasan pihak Washington. 

Pastor itu ditahan atas tuduhan terlibat terorisme, yakni berhubungan dengan kelompok Kurdi yang dimusuhi Ankara. Pastor Brunson juga dituduh mendukung upaya kudeta militer Turki yang gagal pada tahun 2016 lalu.



Credit  sindonews.com



Pakistan Menentang Sanksi Sepihak AS kepada Turki



Pakistan Menentang Sanksi Sepihak AS kepada Turki
Pakistan menentang sanksi sepihak yang diberlakukan oleh AS atas Turki, karena penolakan Turki untuk membebaskan pendeta asal AS, Andrew Brunson. Foto/Istimewa

ISLAMABAD - Pakistan menentang sanksi sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) atas Turki, karena penolakan Turki untuk membebaskan pendeta asal AS, Andrew Brunson, yang ditangkap pada tahun 2016 karena diduga terlibat dalam kudeta gagal.

“Pakistan, pada prinsipnya menentang pengenaan sanksi sepihak terhadap negara manapun. Solusi untuk setiap dan semua masalah harus terletak pada dialog, saling pengertian dan niat baik,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.

"Setiap langkah atau tindakan yang bertentangan hanya merusak perdamaian dan stabilitas dan mempersulit untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu,"sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (13/8).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Çavusoglu mengecam Amerika Serikat (AS) di tengah ketegangan dalam hubungan antara kedua negara, setelah adanya keputusan Presiden Donald Trump untuk melipatgandakan tarif baja dan aluminium yang sudah ada pada impor Turki.

Cavusoglu secara tersirat mengatakan bahwa Ankara sudah mulai muak dengan AS, dengan mengatakan bahwa Turki telah melakukan cukup banyak tindakan untuk memperbaiki hubungannya dengan AS.

Diplomat senior Turki itu kemudian mengatakan bahwa AS harus belajar bahwa itu tidak akan mencapai hasil positif dengan mengancam Turki. "Kami mendukung diplomasi dan  negosiasi tetapi tidak mungkin bagi kami untuk menerima sanksi dan pengenaan tarif," kata Cavusoglu. 





Credit  sindonews.com




Nilai Tukar Lira Melemah, Erdogan Menantang Operasi Dolar Amerika



Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]

CB, Jakarta - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melontarkan tantangan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait melemahnya nilai tukar lira terhadap dolar secara tiba-tiba sejak akhir pekan lalu.


“Kami sudah melihat permainan Anda dan kami menantang Anda,” kata Erdogan dalam pidato di hadapan para pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan di kawasan Laut Hitam di Provinsi Trabzon pada Ahad, 12 Agustus 2018 seperti dilansir Hurriyet Daily News.
Erdogan menuding pemerintah AS melakukan operasi perang ekonomi terhadap perekonomian Turki. “Dia melakukan operasi terhadap Turki. Dia bertujuan memaksa Turki menyerah di setiap bidang dari keuangan hingga politik, untuk membuat Turki dan bangsa Turki menyerah,” kata Erdogan.
Seperti diberitakan ABC News, lira mengalami pelemahan cukup besar pada Jumat, 10 Agustus 2018 yaitu sebanyak 14 persen menjadi 6,51 lira per dolar AS. Lira telah mengalami pelemahan nilai tukar sekitar 41 persen sejak awal tahun ini.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
Ini terjadi setelah terungkapnya konflik dengan pemerintah AS, yang mendesak pemerintah Turki membebaskan pastor Andrew Brunson, yang ditahan otoritas setempat dengan tuduhan terlibat aksi terorisme. Brunson dituding terlibat dalam membantu kelompok kudeta militer untuk mendongkel Erdogan pada 2016.
Trump lalu mengenakan sanksi terhadap dua menteri Turki dan menaikkan tarif impor hingga dua kali lipat terhadap produk baja dan alumunium asal Turki. “Hubungan dengan Turki tidak bagus saat ini,” kata Trump lewat cuitan di Twitter pada pekan lalu.

Pemerintah Turki, seperti dilansir Reuters, telah menyiapkan sejumlah langkah kebijakan ekonomi untuk menangaini pelemahan nilai tukar lira.
Menteri Keuangan Turki, Berat Albayrak, mengatakan,”Mulai Senin pagi, semua institusi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan akan ada pengumuman untuk pasar.”
Rencana aksi ekonomi ini, menurut Albayrak, melibatkan sejumlah bank, dan sektor ekonomi riil termasuk usaha kecil dan menengah, yang terdampak fluktuasi nilai tukar lira. Albayrak merupakan menantu Erdogan.




Credit  tempo.co





Krisis Turki, Ini Langkah Pemerintah Redam Kekhawatiran Investor



Ilustrasi mata uang Turki Lira pada 10 Oktober 2017.[REUTERS/Murad Sezer]
Ilustrasi mata uang Turki Lira pada 10 Oktober 2017.[REUTERS/Murad Sezer]

CB, Jakarta - Pemerintah Turki menyebutkan telah menyusun rencana langkah ekonomi demi meredakan kekhawatiran investor sehubungan dengan jebloknya nilai tukar mata uangnya, Lira. Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak menyatakan bahwa pelemahan Lira adalah sebuah bentuk serangan.
Oleh karena itu, pemerintah telah mempersiapkan rencana langkah yang mulai diterapkan pada Senin pagi ini. “Mulai Senin pagi dan seterusnya, institusi-institusi kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan akan mengumumkannya kepada pasar,” kata Albayrak Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar online Hurriyet pada Ahad, 12 Agustus 2018.
Namun Albayrak tak menjelaskan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang dimaksud. Yang pasti pemerintah telah mempersiapkan rencana untuk bank dan sektor ekonomi riil, termasuk usaha kecil hingga menengah yang paling terdampak oleh fluktuasi valuta asing.
“Kami akan mengambil langkah yang diperlukan dengan bank-bank dan otoritas perbankan kami dengan cara yang cepat,” kata Albayrak seperti dikutip oleh Reuters. Dia juga menepis anggapan bahwa pemerintah Turki kemungkinan melakukan intervensi dalam rekening-rekening bank berdenominasi Dolar maupun melakukan konversi terhadap deposito-deposito menjadi Lira.
Nilai tukar Lira sempat jeblok dan mencapai rekor level terendah barunya di posisi 7,24 terhadap dolar AS pada awal perdagangan di Asia Pasifik. Namun kurs tersebut sedikit menguat dan menyentuh posisi 6,86 menyusul pernyataan Albayrak.
Lira telah kehilangan lebih dari 45 persen nilainya sepanjang tahun ini, sebagian besar akibat kekhawatiran tentang pengaruh Erdogan atas ekonomi di negara tersebut. Sejumlah hal yang melemahkan nilai tukar Lira adalah seruan untuk suku bunga yang lebih rendah dalam menghadapi inflasi yang tinggi, serta memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat (AS).
Pada Jumat pekan lalu Lira bahkan tersungkur 18 persen pada satu titik, penurunan harian terbesar sejak 2001. Erdogan sebelumnya telah menegaskan bahwa suku bunga yang tinggi adalah suatu bentuk alat eksploitasi dan bahwa Turki tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini.
Pada kesempatan yang sama, Albayrak mengatakan pentingnya kebijakan anggaran untuk mendukung dan memperkuat kebijakan moneter bank sentral. "Kami akan memasuki periode yang kuat dalam hal kebijakan fiskal," katanya.
Dalam sebuah pernyataan, otoritas perbankan Turki, Banking Regulation and Supervision Agency (BBDK), menyatakan bahwa pihaknya membatasi transaksi pertukaran (swap) valuta asing bank.
Sementara itu, pertikaian diplomatik Turki dengan Amerika Serikat semakin membebani nilai tukar lira terhadap dolar AS. Dua sekutu NATO ini telah berselisih mengenai berbagai masalah, mulai dari isu kepentingan di Suriah, ambisi Ankara untuk membeli sistem pertahanan Rusia, dan baru-baru ini kasus Andrew Brunson, seorang pendeta evangelis yang ditahan di Turki karena dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta dua tahun lalu.
Setelah Brunson dipenjara selama hampir 20 bulan, pihak pengadilan pada bulan Juli memerintahkan untuk mengubah statusnya menjadi tahanan rumah. Sejak saat itu, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah menyerukan pembebasannya.
Penahanan Brunson lalu diganjar sanksi oleh pemerintah AS terhadap dua pejabat pemerintahan Turki. AS menuding Menteri Kehakiman Abdulhamit Gut dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu terlibat dalam penangkapan dan penahanan Brunson. Kemudian pada Jumat pekan lalu, Trump mengumumkan pengenaan kenaikan tarif terhadap impor baja dan aluminium dari Turki serta menyatakan bahwa hubungan AS dan Turki tidak dalam kondisi yang baik.
Pekan lalu, delegasi Turki bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan AS di Washington untuk mendiskusikan permasalahan antara kedua negara. Namun pertemuan tersebut tetap berujung pada kebuntuan. Pada Ahad kemarin, Erdogan mengungkapkan perincian pembicaraan antara kedua negara mengenai Brunson.
Pemerintah AS disebut memberi batas waktu pada pihak Turki hingga Rabu lalu untuk menyerahkan Brunson. "Mereka mengancam akan memberi sanksi kepada menteri-menteri kami jika kami tidak melakukannya," kata Erdogan. 




Credit  tempo.co





Ekonom: Krisis Keuangan Turki Mirip Krisis Thailand 1997

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kanan, dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, kiri, di pertemuan NATO di Brussels [Paul Hanna/Reuters]
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kanan, dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, kiri, di pertemuan NATO di Brussels [Paul Hanna/Reuters]

CB, Jakarta - Tim Lee, ekonom dari sebuah lembaga analis ekonomi bernama piEconomics, menilai krisis keuangan yang terjadi di Turki saat ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di Thailand pada Mei 1997. Saat itu, nilai mata uang baht milik Thailand jatuh dan menjadi awal mula krisis finansial Asia di tahun yang sama.

"Ini identik," kata Lee sebagaimana dikutip dari The New York Times, Minggu, 12 Agustus 2018. Menurut dia, ekonomi Thailand pada 1997 dan Turki saat ini sama-sama memiliki ketergantungan yang besar dari utang dan pembiayaan dari investor luar negeri. "Perusahaan di sana mengabaikan semua resiko dan terus meminjam dollar," kata Lee.Di Thailand, salah satu penyebab dari jatuhnya nilai mata uang mereka adalah karena beban utang luar negeri yang cukup besar. Pemerintah Thailand saat itu berupaya mengambangkan mata uang untuk memicu ekspor, namun upaya itu gagal. Maka dari Juli 1997 hingga Januari 1998, nilai tukar baht anjlok 120 persen dari 25 baht per dollar menjadi 56 baht.
Sementara di Turki, nilai mata uang lira juga terus mengalami pelemahan. Dikutip dari situs investing.com, nilai mata uang lira bertengger di angka 6,42 lira per dollar Amerika Serikat atau turun 16 persen dari hari sebelumnya.

Nilai tukar mata uang ini sebenarnya sudah anjlok 70 persen sejak awal tahun. Pada 1 Januari 2018, nilanya masih bertengger di angka 3,78 lira per dollar Amerika. Artinya, nilai mata uang sudah anjlok sekitar 69 persen atau mendekat 70 persen, lebih tinggi dari yang dikabarkan semula yaitu 40 persen.Pernyataan Lee ini diperkuat oleh data dari sebuah grup perdagangan dan perbankan, Institute of International Finance atau IIF. Menurut IIF, utang perusahaan Turki dalam mata uang asing saat ini sudah mencapai US$ 5 triliun. "Turki bergantung pada utang mata uang asing lebih dari negara emerging-market lainnya," tulis laporan IIF.
Ketergantungan Turki pada utang mata uang asing pun dinilai lebih dari negara berkembang lainnya. Saat ini, utang perusahaan berdenominasi asing, umumnya dollar, mewakili 70 persen ekonomi Turki. IIF juga menyatakan perusahaan-perusahaan ini kemudian menggunakan uang pinjaman berbentuk dollar untuk membiayai pembangunan pabrik baru, pusat perbelanjaan, sampai gedung-gedung pencakar langit.







Credit  tempo.c





Begini Awal Mula Terjadinya Krisis Keuangan Turki



Ilustrasi mata uang Turki Lira pada 10 Oktober 2017.[REUTERS/Murad Sezer]
Ilustrasi mata uang Turki Lira pada 10 Oktober 2017.[REUTERS/Murad Sezer]

CB, Jakarta - Tim Lee, ekonom dari sebuah lembaga analis ekonomi piEconomics, mengungkapkan penyebab awal mula terjadinya krisis ekonomi yang menerjang Turki, saat ini. Menurut dia, krisis ini terjadi karena ekonomi yang memiliki ketergantungan tinggi pada investor asing.

Semua ini bermula pada 2011. Saat itu, kata Lee, bank-bank sentral di seluruh dunia ramai-ramai memulihkan negara-negara masing-masing dari krisis keuangan. Tiga tahun sebelumnya, pada 2008, krisis ekonomi memang mendera beberapa negara.Di Turki, banyak bank yang kemudian meminjam uang dalam bentuk dolar dari luar negeri untuk dipinjamkan ke perusahaan lokal. Tujuannya membuat perusahaan-perusahaan itu bisa tumbuh cepat. "Jadi, ekonomi Turki makin bergantung pada pembiayaan dari luar," ujarnya sebagaimana dikutip dari The New York Times, Minggu, 12 Agustus 2018.
Saat ini, nilai mata uang lira milik Turki terus mengalami pelemahan. Dikutip dari situs Investing.com, nilai mata uang lira bertengger di angka 6,42 lira per dolar Amerika Serikat atau turun 16 persen dari hari sebelumnya.
Nilai tukar mata uang ini sebenarnya sudah anjlok 70 persen sejak awal tahun. Pada 1 Januari 2018, nilainya masih bertengger di angka 3,78 lira per dolar Amerika. Artinya, nilai mata uang sudah anjlok sekitar 69 persen atau mendekat 70 persen, lebih tinggi dari yang dikabarkan semula, yaitu 40 persen.
Pernyataan Lee ini diperkuat oleh data dari sebuah grup perdagangan dan perbankan, Institute of International Finance atau IIF. Menurut IIF, utang perusahaan Turki dalam mata uang asing saat ini sudah mencapai US$ 5 triliun. "Turki bergantung pada utang mata uang asing lebih dari negara emerging-market lainnya," tulis laporan IIF.
Saat ini, kata Lee, ancaman makin besar karena anjloknya nilai tukar lira membuat perusahaan akan membayar utang dengan lebih mahal. "Perusahaan di sana mengabaikan semua risiko dan terus meminjam dolar," kata Lee.




Credit  tempo.co





Ini Balasan Rusia Atas Sanksi Terbaru Amerika



Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

CB, Moskow – Pemerintah Rusia membalas sanksi terbaru pemerintah Amerika Serikat dengan menjual sebagian surat utang AS.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, mengatakan ini dalam sebuah wawancara di stasiun televisi lokal seperti dilansir media RIA dan dikutip Reuters.
“Kami sudah mengurangi ke level minimum dan akan terus mengurangi investasi kami di ekonomi AS seperti di surat utang AS,” kata Siluanov pada sebuah acara televisi rutin pekanan, Ahad, 13 Agustus 2018.
Pernyataan Siluanov ini sekaligus sedikit menjelaskan mengapa kepemilikan surat utang AS oleh pemerintah Rusia merosot drastis akhir-akhir ini.
“Rusia telah melepas sebagian kepemilikan surat utang AS dalam beberapa bulan terakhir seiring memburuknya hubungan Moskow dan Washington,” begitu dilansir Reuters.
Siluanov menegaskan Rusia akan lebih banyak menggunakan mata uang rubel dan euro untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dalam negeri dan luar negeri.

Uang kertas pecahan 100 rubel dengan desain bertema Piala Dunia 2018 ditampilkan saat konferensi pers, di Moskow, Rusia, 22 Mei 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin
“Ini akhirnya akan berdampak negatif terhadap investor AS. Tapi kami tidak berencana untuk menutup gerai McDonalds,” kata Siluanov. Dia menanggapi permintaan sejumlah anggota DPR Rusia agar pemerintah menutup perusahaan waralaba atau perusahaan asal AS pasca memburuknya hubungan kedua negara sejak 2014.
Saat itu, hubungan Rusia dan negara Barat memburuk karena aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia.
“Warga negara kita bekerja di perusahaan-perusahaan ini, dan perusahaan-perusahaan ini membayar pajak ke dalam bujet pemerintah,” kata Siluanov.
Meski sanksi terbaru AS bakal menimbulkan inflasi di Rusia karena melemahnya nilai tukar rubel tapi Siluanov mengatakan pemerintah Rusia tidak berencana melarang penuh penggunaan dolar di sana.
“Pemerintah tidak punya rencana seperti itu,” kata Siluanov.
Seperti dilansir sebelumnya, AS kembali mengenakan sanksi baru terhadap Rusia terkait serangan racun novichok terhadap bekas agen Sergei Skripal dan putrinya di Inggris pada awal tahun lalu.

Soal sanksi baru ini, Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan pemerintah Rusia akan memandangnya sebagai deklarasi perang ekonomi.
“Jika kita berakhir dengan pelarangan aktivitas bank atau penggunaan mata uang tertentu, maka kita bisa menyebut ini sebagai deklarasi perang ekonomi,” kata Medvedev seperti dilansir media Interfax dan CBS News.
“Maka kami akan merespon perang ini secara penuh. Menggunakan jalur ekonomi, politik ataupun cara lain,” kata dia.
AS bakal menerapkan sanksi baru itu pada akhir bulan ini berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi sensitif. Ini akan menghilangkan pendapatan berjumlah triliunan rupiah ekspor ke Rusia.
Kementerian Luar Negeri Amerika menyatakan sanksi ini sebagai respon untuk menghukum Moskow karena menggunakan senjata kimia dan biologis dan melanggar hukum internasional.



Credit  tempo.co





Khamenei Larang Iran Lakukan Pembicaraan dengan AS



Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei
Foto: AP
Menurutnya Khamenei, pembicaraan dengan AS hanya sia-sia belaka.




CB, TEHERAN -- Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei melarang Pemerintah Iran melakukan pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pembicaraan dengan AS hanya sia-sia belaka.

"Saya melarang mengadakan pembicaraan dengan Amerika. Amerika tidak pernah setia pada janji-janjinya dalam perundingan, dan tidak pernah mundur dari tujuannya dalam pembicaraan," kata Khamenei pada Senin (13/8).

Dengan pernyataan itu, Khamenei menegaskan, kembali bahwa Iran menolak tawaran perundingan AS. Presiden AS Donald Trump diketahui telah menawarkan perundingan tanpa prasyarat dengan Iran pada akhir Juli lalu. Menurut Trump, terdapat potensi perang antara negaranya dengan Iran.

Kendati demikian, Trump tak cukup yakin apakah pemimpin Iran bersedia bertemu dengannya. Walaupun menurutnya pertemuan dan pembicaraan akan bermanfaat memperbaiki hubungan kedua negara.

AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran pada Senin (6/8). Sanksi itu menargetkan perdagangan logam mulia, batu bara, serta industri otomotif Iran. Sanksi diterapkan setelah Iran menolak keinginan AS untuk merevisi kesepakatan nuklir yang tercapai pada Oktober 2015, yang dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Trump mengatakan, masih membuka diri bila Iran hendak bernegosiasi. Namun Presiden Iran Hassan Rouhani menilai tawaran perundingan itu tak adil dan tak masuk akal. "Negosiasi dengan sanksi tidak masuk akal. Kami selalu mendukung diplomasi dan pembicaraan, tapi pembicaraan membutuhkan kejujuran," ujarnya.

Rouhani mengatakan Iran dapat melakukan pembicaraan hanya jika AS membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. "Jika Anda menikam seseorang dengan pisau dan kemudian mengatakan Anda ingin berbicara, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencabut pisau itu," katanya.

Rouhani menyerukan masyarakat Iran untuk bersatu dalam menghadapi sanksi AS. "Akan ada tekanan karena sanksi, tapi kami akan mengatasi ini dengan persatuan," ujar Rouhani.


photo

AS Menghukum Ekonomi Iran




Credit  republika.co.id




Ratusan Muslim Hui Bertahan, Cina Tunda Pembongkaran Masjid



Umat Islam dari etnis Hui di Cina menjaga Masjid Raya Weizhou yang rencananya akan diruntuhkan oleh pemerintah negara itu.
Umat Islam dari etnis Hui di Cina menjaga Masjid Raya Weizhou yang rencananya akan diruntuhkan oleh pemerintah negara itu.
Foto: Twitter/ABC

Pemerintah berdalih masjid dibangun tanpa persetujuan pihak berwenang.



CB, BEIJING -- Ratusan orang dari minoritas Muslim Hui memprotes keputusan Pemerintah Cina yang akan meruntuhkan Masjid Raya Weizhou di wilayah otonomi Ningxia Hui. Pemerintah berdalih masjid yang baru rampung pada akhir tahun lalu ini dibangun tanpa persetujuan pihak berwenang.


Pemerintah mengumumkan akan meruntuhkan masjid ini pada Jumat pekan lalu. Namun, dalam video yang beredar tampak ratusan umat Islam setempat bertahan di masjid tersebut.

Pemerintah Cina mendapat kecaman yang kian meningkat karena tindakan kerasnya terhadap umat beragama, khususnya umat Islam. Dilaporkan, negara itu telah memaksa ratusan ribu umat Islam etnis Uighur menjalani kamp-kamp pendidikan ulang.



Rekaman video yang beredar pekan lalu menunjukkan banyak massa umat Islam Hui berkumpul di Masjid Raya Weizhou. Membawa bendera nasional, para pemrotes mengusung spanduk dukungan bagi Partai Komunis, persatuan etnis, dan kebebasan beragama.

Mereka juga mendatangi kantor pemerintahan setempat. Para pejabat di Ningxia sejak awal tahun ini mulai menghapuskan unsur-unsur arsitektur Islam dan Arab dari berbagai bangunan di sana. Dalihnya, menjadikan agama dari luar lebih berorientasi pada Cina.


Banyak pengguna Weibo, medsos yang mirip dengan Twitter, mendukung tindakan membongkar masjid tersebut. "Akan menjadi peringatan bagi proyek-proyek yang tak disetujui lainnya," ujar pemilik akun bernama Mei Xinyu.


photo

Foto-foto Masjid Raya Weizhou yang diposting ke medsos. Umat Islam dari etnis Hui memprotes rencana pemerintah meruntuhkan masjid ini.



Komisi Partai Komunis setempat menyebutkan Masjid Raya Weizhou telah melakukan perluasan ilegal sejak 2016. Komisi mengatakan para pejabat partai lokal gagal mengawasi pembangunan itu, yang kabarnya sebagian didanai melalui sumbangan asing.


Namun, seorang jamaah membantah hal itu. "Dalam dua tahun terakhir, tak ada pihak berwenang yang meminta kami berhenti membangun. Sebelumnya tak ada yang mempersoalkan izin penggunaan lahan, dan tidak ada yang mengklaim ini proyek yang tak disetujui," katanya dalam postingan di Weibo.


Agama yang disetujui pemerintah


Meski direncanakan dilakukan Jumat (10/8) lalu, tampaknya pembongkaran masjid telah ditunda. Media South China Morning Post melaporkan rencana pembongkaran ditunda sampai disetujuinya rencana pembangunan ulang.


Sementara menurut kantor berita Reuters rencana menghilangkan beberapa kubah masjid, menggantikannya dengan model pagoda, ditolak jamaah. "Jika kami menyetujuinya, sama dengan menjual keyakinan agama kami," kata seorang jamaah masjid.


Etnis Hui merupakan yang terbesar di antara 10 kelompok minoritas Muslim di Cina. Mereka berbahasa Mandarin, bahasa yang digunakan etnis mayoritas Han.


Menurut pengamat Cina James Leibold dari La Trobe University, etnis Hui secara tradisional berperan sebagai 'perantara' antara pemerintah dan kelompok minoritas Muslim lainnya. "Mereka ini kelompok etnis yang sangat strategis dan penting," jelasnya.







Di saat umat Islam etnis Uighur yang tinggal di Xinjiang (Cina Barat) menghadapi tekanan dalam beberapa tahun terakhir, etnis Hui umumnya luput dari perhatian. Namun, meningkatnya kecurigaan terhadap agama asing di Cina, khususnya Islam dan Kristen, membuat sikap terhadap etnis Hui menjadi bergeser.


"Islam dipandang sebagai agama yang cenderung ke tindakan fanatik dan kekerasan politik. Cina menyaksikan hal itu di Xinjiang awal 2012. Baru-baru ini terjadi penusukan massal di stasiun kereta api Kunming. Seperti yang mereka lakukan di Xinjiang, reaksi pemerintah terlalu berlebihan, terkadang malah memperburuk masalah," kata Leibold.


Awal bulan ini, ribuan peti mati dihancurkan pihak berwenang yang menerapkan penghapusan penguburan jenazah di tanah, karena keterbatasan lahan. Sebelumnya pada April lalu, dilaporkan pula kitab-kitab Injil ditarik dari peredaran di toko-toko buku.



Credit  republika.co.id






China Tolak Laporan PBB yang Sebut Sejuta Warga Uighur Ditahan


China Tolak Laporan PBB yang Sebut Sejuta Warga Uighur Ditahan
Para warga Muslim di Xinjiang, China, saat berbincang. PBB menyebut China menahan sejuta warga Uighur di kamp interniran. Foto/REUTERS

BEIJING - Pemerintah China menolak tuduhan dari panel HAM PBB bahwa sekitar 1 juta orang Uighur ditahan di kamp-kamp interniran di wilayah otonomi Xinjiang. Beijing tegaskan, bahwa mereka menindak kejahatan ekstrimis dan teroris yang mengatasnamakan agama.

Gay McDougall, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihkanya telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya yang menyebut 1 juta warga etnis Uighur di China ditahan. Mereka ditahan di kamp-kamp interniran yang diselimuti rahasia.

Komunitas Uighur didominasi warga Muslim. Di Xinjiang, komunitas Uighur dilaporkan kerap terlibat konflik dengan komunitas etnis Han.

China melalui delegasinya di PBB menjawab tuduhan itu dengan menegaskan bahwa Beijing menekan kejahatan ekstremis dan teroris di Xinjiang sesuai dengan hukum. "Tidak menargetkan minoritas etnis tertentu atau melakukan 'de-Islamisasi'dari wilayah barat laut," kata delegasi China, seperti dikutip Reuters, Senin (13/8/2018).

"Mereka yang ditipu oleh ekstremisme agama akan dibantu dengan pemukiman kembali dan (diberi) pendidikan ulang," lanjut dia.

Sebelumnya, tabloid yang dikelola negara China mengklaim pemerintah telah mencegah "tragedi besar" di Xinjiang dengan memperjuangkan keamanan di wilayah barat laut negara tersebut. Klaim itu sebagai respons atas laporan PBB bahwa 1 juta warga Uighur ditahan di kamp interniran yang diselimuti rahasia.

Dalam editorial versi bahasa China dan Inggris, tabloid yang dikelola negara China; Global Times, mengatakan kritik terhadap catatan hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang bertujuan untuk mengacaukan masalah di sana dan menghancurkan stabilitas yang diperoleh dengan susah payah.

Menurut media itu, kehadiran pasukan keamanan China di sana telah mencegah Xinjiang menjadi Suriah atau pun Libya.

"Tidak ada keraguan bahwa perdamaian dan stabilitas di Xinjiang saat ini sebagian disebabkan oleh tingginya intensitas peraturan. Polisi dan pos keamanan dapat dilihat di mana-mana di Xinjiang," tulis tabloid tersebut, Senin (13/8/2018).

"Tapi ini adalah fase yang Xinjiang harus lalui dalam membangun kembali perdamaian dan kemakmuran dan akan bertransisi menuju pemerintahan yang normal," lanjut editorial media tersebut.

Menurut Global Times, menjaga perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan dasar orang-orang di Xinjiang dan seluruh China.

"Perubahan situasi keamanan Xinjiang telah mencegah tragedi besar dan menyelamatkan banyak nyawa, berkat hukum China yang kuat dan kekuatan penguasa yang kuat dari Partai Komunis China," imbuh editorial tersebut.  






Credit  sindonews.com




Ingin Bebas Utang, Mahathir Bakal Batalkan Proyek Infrastruktur China


Ingin Bebas Utang, Mahathir Bakal Batalkan Proyek Infrastruktur China
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Foto/REUTERS

PUTRAJAYA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad pada hari Senin (13/8/2018) menyatakan akan membatalkan proyek-proyek infrastruktur China di negaranya. Rencana itu bagian dari upayanya untuk membebaskan Malaysia dari jerat utang asing.

Proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS) ditekan pendahulu Mahathir, yakni Najib Razak dengan pihak China. Setelah Najib lengser, publik Malaysia tergerak untuk membantu Mahathir mengatasi utang asing, termasuk melalui gerakan patungan.

Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, pemimpin Malaysia berusia 93 tahun itu itu juga mengecam perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya yang dia sebut "tidak adil".

Komentar Mahathir muncul menjelang rencana lawatannya ke Beijing pekan ini. Mahathir mengatakan, dia ingin mempertahankan hubungan baik dengan China dan menyambut baik investasinya, selama proyek tersebut menguntungkan Malaysia.

Namun, dia keberatan dengan proyek jaringan pipa gas yang didukung China dan proyek kereta api di sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia.

"Kami pikir kami tidak membutuhkan kedua proyek tersebut. Kami pikir itu tidak layak. Jadi jika kami bisa, kami hanya ingin menjatuhkan proyek," katanya.

Selama berkuasa, Najib membuat Malaysia lebih dekat ke China, yang membuat negara multietnis di Asia Tenggara itu sebagai bagian penting dari "One Belt One Road, inisiatif perdagangan global China yang ambisius.

Mantan PM Najib mencapai kesepakatan untuk proyek East Coast Rail Link sepanjang 688 kilometer (430 mil) dan dua jalur pipa gas pada tahun 2016.

Namun, pemerintah baru Malaysia telah menangguhkan pekerjaan pada proyek-proyek yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan China tersebut.

Pemerintah Mahathir juga menyerukan pemotongan drastis dalam biaya pengeluaran yang menggelembung, yang diperkirakan mencapai lebih dari USD22 miliar. Sebagian dari uang itu telah dibayarkan dan mungkin sulit untuk dikembalikan.

"Jika membuang proyek sama sekali tidak dapat dilakukan, Malaysia harus setidaknya menunda hingga masa depan, di mana mungkin kebutuhan akan muncul," kata Mahathir.

Mahathir juga mendesak China untuk menghormati pergerakan kapal-kapal secara bebas di sepanjang Laut China Selatan, di mana China dan beberapa negara Asia Tenggara termasuk Malaysia memiliki klaim yang tumpang tindih di pulau-pulau yang kaya gas alam tersebut. 




Credit  sindonews.com




Indonesia Bakal Gelar Forum Perdamaian Dunia Ke-7



Indonesia Bakal Gelar Forum Perdamaian Dunia Ke-7
Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Dialog Antar-Agama dan Dialog Antar-Peradaban, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin (tengah). Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Dialog Antar-Agama dan Dialog Antar-Peradaban, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar kembali "World Peace Forum" ketujuh. Forum akan berlangsung pada 14-16 Agustus 2018.

Menurut Utusan Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) iu, acara digelar atas kerja sama dari kantor UKP-DKAAP dengan CDCC dan juga badan asal Malaysia, Cheng Ho Multi Cultural and Education Trust. Tema yang diusung adalah "The Middle Path for the New World Civilization".

"Ada sekitar 100 tokoh, baik peace maker dan aktivis dari 40 negara akan hadir dan lebih dari 150 tokoh dari dalam negeri," ucap Din pada Senin (13/8/2018).

Menurutnya, forum itu bukan bukanlah dialog antar-agama, tapi cakupannya lebih luas lagi. Tokoh agama, pegiat  perdamaian dan juga para pembuat kebijakan dilibatkan dalam forum tersebut.

"Ini bukan dialog antar-agama, ada tokoh agama, perwakilan dari organisasi agama internasional akan hadir. Tapi, selain tokoh agama juga ada tokoh ilmu pengetahuan, intelektual, cendekiawan, yang fokus dalam penciptaan perdamaian juga akan hadir," imbuh dia.

"Ada juga dari para pembuat kebijakan, para birokrat, atau mantan pejabat. Ada utusan Presiden Rusia, dari Presiden Palestina, ada juga mantan Perdana Menteri Timor Leste akan hadir," ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut. 




Credit  sindonews.com






Duterte Pecat 20 Pejabat Termasuk Jenderal karena Korupsi

Duterte Pecat 20 Pejabat Termasuk Jenderal karena Korupsi
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto/REUTERS

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memecat 20 pejabat, termasuk kolonel dan jenderal yang terlibat kasus penipuan dan korupsi dalam pembelian perlengkapan medis militer. Kasus korupsi ini membuat sang presiden marah.

Pemecatan massal, termasuk pejabat sipil, tersebut disampaikan juru bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque, Senin (13/8/2018).

Pemberantasan korupsi pemerintah menjadi salah satu prioritas Duterte yang dia janjikan semasa kampanye pemilu. Pemerintah Duterte telah menjadi pendukung besar pasukan keamanan dengan menjanjikan penyediaan peralatan dan meningkatkan anggaran dan gaji mereka yang membantu mengatasi kejahatan, narkoba dan pemberontakan bersenjata.

Menurut Roque, mereka yang dipecat dituduh terlibat dalam 17 kasus pembelian pasokan medis palsu, termasuk obat-obatan dan peralatan dengan harga yang melonjak.

Roque mengatakan, para pejabat militer yang dipecat juga akan menghadapi pengadilan militer.

"Duterte secara pribadi dibuat marah," kata Roque, seperti dikutip Reuters. Terlebih, setelah baru-baru ini dia memerintahkan agar 50 juta peso tersedia bagi rumah sakit militer utama, tempat pelanggaran korupsi terjadi.

Kepala militer Carlito Galvez mengatakan, dia marah ketika mengetahui bahwa orang-orang berseragam telah mendapatkan keuntungan dengan menggembungkan harga prostetik yang dibeli untuk prajurit yang kehilangan anggota badan dalam pertempuran.

Dalam kampanyenya melawan korupsi, Duterte telah memecat puluhan pejabat, termasuk banyak orang yang dia tunjuk sendiri. 





Credit  sindonews.com