Kapal Equanimity Balik ke Malaysia, Jaksa Agung Tommy Bilang Ini

Kapal pesiar Equanimity dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, di pojok kanan atas. Bernama via New Straits Times.

CB, Kuala Lumpur – Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, mengatakan pemerintah telah menyita kepemilikan kapal pesiar Equanimity terkait skandal 1MDB secara proporsional sesuai hukum yang berlaku.

Kejaksaan Agung telah menggunakan jurisidiksi yang diakui oleh Pengadilan Tinggi Malaya di Kuala Lumpur untuk menyita kapal pesiar itu. Dan pengadilan Malaysia telah mengeluarkan surat perintah penyitaan kapal pada 6 Agustus 2018.
"Penyitaan dilakukan atas inisiatif departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang menegaskan kepemilikan kapal pesiar atas nama Malaysia dan 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) karena uang milik negara digunakan untuk membeli kapal itu,” kata Thomas kepada media pada Selasa, 7 Agustus 2018, seperti dilansir New Straits Times.
Thomas mengatakan penyitaan kapal pesiar, yang ditaksir senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,6 triliun, itu dilakukan setelah dilakukannya pembicaraan tingkat tinggi antara Malaysia, Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan skema mutual legal assistance atau bantuan legal saling menguntungkan.

Low Taek Jho alias Jho Low, 37 tahun, dicari polisi Malaysia dalam investigasi kasus penggelapan dana 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. THE STAR/ASIA NEWS NETWORK
Malaysia melibatkan sejumlah instansi untuk mengamankan penyitaan kapal pesiar ini seperti Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, KPK atau Malaysian Anti-Corruption Commission, dan Kejaksaan Agung.

“Kapal pesiar itu disita otoritas Indonesia di Bali pada 28 Februari atas permintaan departemen Kehakiman AS,” kata Thomas.
Kapal pesiar itu telah sampai di Port Klang Malaysia pada siang tadi dengan dikawal polisi Malaysia. Kapal ini diduga terkait dengan pengusaha Low Taek Jho, yang sedang buron dalam kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana triliunan rupiah di perusahaan investasi pelat merah Malaysia yaitu 1Malaysia Development Berhad.
Dalam berita Reuters sebelumnya, pengacara Low mempertanyakan penyerahan kapal itu ke Malaysia oleh pemerintah Indonesia, yang menurutnya ilegal. Saat ini, Low belum muncul ke publik sejak namanya masuk dalam daftar pencarian orang. Media SCMP melansir petugas penegak hukum Malaysia telah mendatangi Hong Kong, Cina dan Makau untuk menangkap Jho Low alias Low Taek Jho.

Credit  tempo.co

Indonesia Sudah Revisi Regulasi Sebelum AS Minta Sanksi WTO

ilustrasi. (Foto: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI)

Jakarta, CB -- Indonesia akan kembali menjelaskan revisi berbagai peraturan importasi yang telah dilakukan sejak adanya keputusan akhir Panel dan Appellate Body World Trade Organization (WTO).

Dubes RI untuk PBB Jenewa dan WTO Hassan Kleib mengungkapkan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan Reasonable Period of Time, Indonesia telah melakukan revisi.

"RI telah melakukan revisi-revisi berbagai kebijakan importasi terkait sesuai yang disengketakan dan sejalan dengan ketentuan WTO," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/8).



Namun pihak Amerika Serikat masih melihat ada beberapa yang belum sesuai dan meminta diadakan sidang Dispute Settlement Body (DSB) sesuai permintaan pada 2 Agustus 2018 lalu.



"Sebagaimana dimaklumi, sesuai dengan mandatnya DSB WTO menangani banyak sekali sengketa dagang antar negara anggota WTO dan prosesnya cukup panjang sekitar 4-5 tahun.
Setiap keputusan Panel mengikat dan meminta negara yang disengketakan (respondant) merubah kebijakannya sesuai yang dimintakan oleh pihak yang mengajukan sengketa (complainant)," jelas Hassan.

Hassan menjelaskan pada 2 Agustus 2018, delegasi Amerika Serikat untuk WTO mengirimkan surat ke Ketua DSB WTO. Dalam surat tersebut, mereka meminta diadakan pertemuan DSB guna membahas permintaan otorisasi bagi AS.

Permintaan otorisasi tersebut untuk dapat menangguhkan (suspend) pemberian konsesi tarif dan/atau kewajiban lainnya kepada Indonesia dengan hitungan per tahun menyesuaikan dengan jumlah kerugiaan yang dialami oleh dunia usaha AS.



Menurut hitungan awal AS, jumlah kerugiaan yang dialami dunia usaha AS pada 2017 sebagai dampak kebijakan importasi RI di bidang holticultura, hewan dan produk hewan adalah sebesar US$350 juta.

Dengan catatan kompesasi dengan penghentian konsesi bagi Indonesia dan bukan mengenakan denda.

Permintaan tersebut didasari oleh ada pendapatnya bahwa RI belum sepenuhnya mematuhi keputusan Panel DSB pada 22 November 2017 yang meminta RI merubah sejumlah kebijakan di bidang importasi horticultura, hewan, dan produk hewan.

Sengketa pertama kali dibahas dalam DSB melalui konsultasi RI dengan kedua negara tgl 8 Mei 2014, namun karena tidak menemui titik temu (kesepakatan) maka AS dan Selandia Baru meminta pembentukan Panel DSB.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mendesak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk segera memberi sanksi kepada Indonesia karena tidak melaksanakan putusan perselisihan dagang yang memenangkan Negeri Paman Sam tersebut.

Dalam dokumen yang dipublikasikan oleh WTO, Senin (6/8), mereka meminta WTO menjatuhkan sanksi sebesar US$350 juta atau Rp5 triliun kepada Indonesia karena tidak melaksanakan keputusan tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Trump Ancam Negara yang Masih Berbisnis dengan Iran

Presiden Donald Trump mengancam negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengancam negara-negara yang masih berhubungan bisnis dengan Iran setelah Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangkaian sanksi sepihak terhadap negara di Timur Tengah itu pada Selasa (7/8).

Trump menganggap penerapan sanksi yang sebelumnya pernah dicabut di bawah perjanjian nuklir 2015 ini merupakan "yang paling menggigit."

"Sanksi Iran secara resmi telah diberlakukan. Serangkaian sanksi ini merupakan yang paling menggigit yang pernah diberlakukan dan pada November mendatang ini akan ditingkatkan lagi," kicau Trump melalui akun Twitternya pada Selasa pagi waktu AS.



"Siapa pun yang berbisnis dengan Iran TIDAK akan bisa berbisnis dengan Amerika Serikat. Saya meminta PERDAMAIAN DUNIA, tidak ada yang lain," kata presiden AS ke-45 itu.

Serangkaian sanksi AS mulai berlaku hari ini pukul 24.01 waktu lokal. Sanksi tersebut membatasi akses Iran untuk mendapatkan mata uang dolar Amerika dan industri-industri besar di negara itu seperti otomotif dan karpet.

Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan Senin (6/8), Trump mengatakan sanksi ini bertujuan memberi tekanan pada Iran di sektor finansial yang bisa menghasilkan "solusi akhir yang lengkap" atas ancaman dari Iran berupa antara lain pengembangan rudal dan kegiatan "jahat" di wilayah.

Dikutip AFP, sanksi AS tersebut nampaknya tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi Iran dalam waktu dekat. Sebab, pasar Iran dianggap relatif naik dengan penguatan mata uang rial sebesar 20 persen sejak akhir pekan lalu.



Penguatan nilai mata uang ini terjadi setelah pemerintahan Presiden Hassan Rouhani melonggarkan aturan valuta asing dan memungkinkan impor emas dan bebas pajak.

Namun, penguatan sanksi AS yang akan berlaku pada November mendatang disebut akan berpengaruh bagi perekonomian negara tersebut. Sebab, peningkatan sanksi itu merembet kepada industri minyak, salah satu sektor utama Iran.

Pengetatan sanksi AS pada November mendatang dianggap bisa berpengaruh bahkan jika importir utama minyak Iran seperti China, India, dan Turki menolak mematuhi aturan Gedung Putih tersebut.



Credit  cnnindonesia.com

Ini Daftar Kontrak Bisnis Iran yang Batal Akibat Sanksi AS

Rial Iran. Teheran menggunakan rial sebagai transaksi langsung antarnegara untuk menyiasati sanksi AS

Foto: AP

Iran dilarang mengekspor karpet tenun dan badam.

CB, TEHERAN -- Setelah dijatuhi sanksi ekonomi baru oleh Amerika Serikat (AS) pada Senin (6/8), Iran kehilangan sejumlah transaksi dan kontrak bisnisnya. Dikutip laman Aljazirah, berikut ini kontrak bisnis Iran yang batal akibat sanksi AS:


- Kontrak senilai 20 miliar dolar AS untuk menjual 110 pesawat Boeing ke Iran Air dan Aseman Airlines dibatalkan.

- Kontrak 19 miliar dolar AS untuk menjual 100 pesawat Airbus ke Iran dibatalkan. Hanya 3 pesawat yang dikirim ke Iran Air.


- Kontrak senilai 536 juta dolar AS untuk menjual 20 pesawat ATR ke Iran dibatalkan. Hanya 13 pesawat dikirim pada 5 Agustus.


- Perdagangan emas dan logam mulia lainnya dengan Iran dilarang. Pada masa lalu, emas digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli minyak Iran guna menghindari sanksi perbankan. Tahun fiskal 2017, terdapat 64,5 ton emas yang diterima Iran.


- Ekspor Industri karpet tenun Iran pun dilarang. Industri karpet Iran mengendalikan sekitar 30 persen pasar global. AS merupakan pasar terbesar dari produk karpet tersebut. Terdapat sekitar 2 juta warga Iran yang bekerja di industri karpet. Tahun fiskal 2017, Iran mengekspor 5.400 ton karpet senilai 424 juta dolar AS.


- Ekspor badam tak luput dari target sanksi AS. Iran dan AS merupakan pesaing utama dalam produksi badam dengan 85 persen pasar dunia tahunan. Pada 2016, Cina menjadi pembeli terbesar badam Iran. Pada Maret hingga Desember 2017, Iran berhasil mengekspor 96 ribu ton badam senilai 852 juta dolar AS.


- Pelarangan impor mobil. Iran adalah pasar mobil terbesar ke-12 pada 2017 (1,6 juta unit) dan memiliki pertumbuhan 18 persen dalam penjualan. Perusahaan Prancis, PSA, produsen mobil Puegeot, mengatakan akan meghentikan operasinya di Iran. PSA mengendalikan sekitar 34 persen pasar otomotif Iran. 

Credit  republika.co.id

Jerman Blokir Uang 400 Juta Dolar AS untuk Iran

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: AP

Kebijakan bank sentral Jerman tersebut disambut baik Amerika.

CB, HAMBURG -- Bank sentral Jerman memblokir pengiriman uang tunai 400 juta dolar AS untuk Iran. Aksi ini tampaknya menjadi kemenangan tambahan bagi Amerika Serikat (AS) pascapemberlakuan sanksi untuk Teheran mulai Selasa (7/8).

Padahal, Iran kini tengah mengalami mata uang yang terdepresiasi dan penurunan situasi ekonomi. Karena itu, Teheran membutuhkan mata uang tunai terutama menjelang sanksi yang lebih banyak diberlakukan AS pada November 2018 mendatang.

Uang 400 juta dolar AS kini sedang dipegang Bank Perdagangan Eropa-Iran (EIH), bank milik Iran yang berkantor di Hamburg, Jerman. Menurut Fox News, Duta Besar AS untuk Berlin adalah orang yang memimpin kampanye untuk membujuk pemerintah Jerman untuk menghentikan pengiriman uang.

"Kami berterimakasih kepada mitra Jerman kami yang menyadari kebutuhan untuk bertindak," kata Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell, seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Rabu (8/8).

Aturan baru bank sentral Jerman yang menahan pengiriman uang ke Iran dijadwalkan efektif sejak 25 Agustus tahun ini. Kanselor Jerman Angela Merkel pernah berupaya mengirimkan 400 juta dolar ke rezim di Iran seiring dengan upaya Presiden AS Obama mengirimkan uang tunai 1,7 miliar dolar AS ke Teheran. Uang tersebut merupakan bagian dari uang tebusan bagi pelepasan sandera berkewarganegaraan Amerika yang ditahan ISIS di tahun 2016.

Presiden Trump memandang kebijakan pendahulunya tidak tepat. Amerika Serikat kini sudah menetapkan Iran sebagai negara sponsor aksi terorisme.

Presiden AS Donald Trump berjanji dan mengancam perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran akan akan dilarang berbisnis dengan negara adidaya tersebut. Larangan ini sudah banyak didengarkan perusahaan.


Mercedes-Benz contohnya, perusahaan ini telah mengumumkan pada Selasa bahwa pihaknya telah membekukan semua bisnis dengan Iran karena sanksi yang berlaku. Kemudian perusahaan Total juga mengatakan akan berhenti dari proyek gas South Pars jika tidak bisa mengamankan pembebasan dari sanksi AS. Sanksi AS memang menargetkan perdagangan logam, batu bara, perangkat lunak industri, dan sektor otomotif Iran. 

Credit  republika.co.id

Rusia Kecam Keputusan AS Jatuhkan Sanksi Baru pada Iran

Rusia menyatakan kekecewaan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia menyatakan kekecewaan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran. Moskow dengan tegas mengutuk sanksi sepihak yang melangkahi keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB dan mempengaruhi kepentingan negara-negara ketiga.

"Kami sangat kecewa dengan langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk menerapkan kembali sanksi nasionalnya terhadap Iran," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (7/8).

"Kami mengutuk sanksi sepihak yang melangkahi keputusan Dewan Keamanan PBB, terutama ketika mereka memiliki sifat ekstrateritorial dan mempengaruhi kepentingan negara-negara ketiga, seperti dalam kasus sanksi terbaru AS terhadap Iran," sambungnya.

Kementerian itu menekankan bahwa pengenaan "gelombang" pertama sanksi AS terhadap Iran adalah sebuah upaya untuk mengganggu pelaksanaan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, menyusul penarikan sepihak Washington dari perjanjian itu.

"Ini adalah contoh nyata dari praktek lanjutan Washington yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang telah menginjak-injak hukum internasional," ungkapnya.

Terkait dengan sanksi AS,  Komisi Eropa mengatakan UE akan memblokir sanksi tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan UE yang melakukan bisnis dengan Iran.

Amandemen terhadap Statuta Pemblokiran disetujui pada 16 Juli oleh Menteri Luar Negeri anggota UE. Undang-undang yang diperbarui itu diharapkan bisa membatalkan keputusan hukum dan tindakan administratif Washington dalam kerangka sanksi anti-Iran di wilayah Eropa. Oleh karena itu, undang-undang tersebut melarang perusahaan-perusahaan yang berbasis di UE untuk mematuhi sanksi AS.

Credit  sindonews.com

Uni Eropa Bakal Blokir Sanksi AS Terhadap Iran

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

BRUSSELS - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menerapkan kembali dua gelombang baru sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut menyasar beberapa sektor ekonomi dan industri. Hal ini mendorong Uni Eropa (UE) mengambil tindakan balasan.

Dalam sebuah pernyataan, Komisi Eropa mengatakan UE akan memblokir sanksi AS terhadap Teheran. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan UE yang melakukan bisnis dengan Iran.

"Karena gelombang pertama dari sanksi AS yang dikenakan kembali ke Iran mulai berlaku, Statuta Pemblokiran yang diperbarui Uni Eropa mulai berlaku pada 7 Agustus untuk mengurangi dampaknya terhadap kepentingan perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang melakukan bisnis yang sah di Iran," kata komisi itu dalam rilisnya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (7/8/2018).

Amandemen terhadap Statuta Pemblokiran disetujui pada 16 Juli oleh Menteri Luar Negeri anggota UE. Undang-undang yang diperbarui itu diharapkan bisa membatalkan keputusan hukum dan tindakan administratif Washington dalam kerangka sanksi anti-Iran di wilayah Eropa. Oleh karena itu, undang-undang tersebut melarang perusahaan-perusahaan yang berbasis di UE untuk mematuhi pembatasan AS.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis sebelumnya pada hari Senin, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini dan menteri luar negeri Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan penyesalan mereka atas penjatuhan kembali sanksi AS terhadap Iran. Sebelumnya sanksi itu telah dicabut sebagai bagian dari kesepakatan multilateral program nuklir Tehran.

Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa JCPOA telah bekerja, dan program nuklir Iran adalah damai sebagaimana ditegaskan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam 11 laporan berturut-turut.

Senator AS Richard Durbin dalam siaran pers menyatakan keprihatinan bahwa langkah Trump akan memecah Amerika Serikat dan sekutunya.

"Tindakan hari ini, sekali lagi, membuat AS melanggar kesepakatan ini (JCPOA)," kata Durbin.

"Ini berisiko membuka kembali konflik yang diselesaikan, dan akan memecah kami lebih jauh dari sekutu Eropa kami. Kebijakan luar negeri Presiden Trump adalah pertaruhan berbahaya dengan senjata nuklir," imbuhnya.

Perjanjian nuklir dengan Iran, Durbin menambahkan, telah bekerja, dan terus bekerja.

Credit  sindonews.com

AS Minta Saudi dan Kanada Pulihkan Hubungan

Bendera Arab Saudi dan Kanada.

Foto: Al Bawaba

Saudi menyebut Kanada telah mengintervensi urusan dalam negerinya.

CB, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa (7/8) mendesak Kanada dan Arab Saudi untuk menggunakan jalur diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hubungan kedua negara memanas, setelah Saudi menyebut Kanada telah mengintervensi urusan dalam negerinya.

"Kedua belah pihak perlu menyelesaikan masalah ini secara diplomatis. Kami tidak dapat melakukannya untuk mereka, mereka harus menyelesaikannya bersama-sama," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert.

Menurut Nauert, AS telah berbicara dengan negara Arab itu tentang hak asasi manusia dan masalah lainnya. Kanada berencana meminta bantuan dari Uni Emirat Arab dan Inggris atas perselisihan ini.

Nauert tidak menjelaskan mengapa AS tidak memihak negara tetangganya, Kanada dalam perselisihan itu. Ia hanya mengatakan, AS telah membahas  permasalahan itu dengan Arab Saudi.


"Kami akan mendorong pemerintah Arab Saudi secara keseluruhan untuk mengatasi dan menghormati proses hukum dan juga mempublikasikan informasi tentang beberapa kasus hukumnya," tambahnya.

Washington  menyebut Kanada dan Arab Saudi sebagai sekutu dekat.  Pada Senin (6/8), Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengkritik seruan Kanada agar Arab Saudi membebaskan aktivis masyarakat sipil yang telah ditangkap.


Pada Ahad, Arab Saudi memanggil kembali duta besarnya untuk Kanada, membekukan perdagangan dan investasi baru dan mengusir duta besar Kanada. Pada Selasa (7/8), Saudi Arabian Airlines, yang juga dikenal sebagai Saudia menangguhkan penerbangan ke dan dari Toronto.

Kebebasan perempuan saudi

Pihak manajemen maskapai mengatakan, setiap tiket yang dibatalkan akan diterima tanpa biaya pembatalan. Mereka menyatakan  akan melakukan segala upaya untuk mencari solusi bagi penumpang yang telah memesan penerbangan ke atau dari Kanada.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan tidak menerima bentuk intervensi apapun terkait permasalahan dalam negeri mereka. Kementerian menegaskan jika pernyataan pemerintah Kanada merupakan serangan bagi kerajaan Arab Saudi.
Terkait hal tersebut, pemerintah setempat meminta Duta Besar Kanada untuk meninggalkan negara dalam waktu 24 jam. Pemerintah Arab Saudi juga memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut terkait masalah tersebut.

Pemerintah Kanada sebelumnya menyoroti soal persoalan HAM di Saudi. Belasan aktivis hak perempuan dilaporkan telah ditargetkan sejak Mei. Sebagian besar mereka yang ditangkap karena mengkampanyekan hak untuk mengemudi dan mengakhiri sistem perwalian laki-laki. Sistem perwalian yang berlaku di Saudi mengharuskan perempuan untuk mendapatkan persetujuan dari kerabat laki-laki untuk sebuah keputusan besar.

Credit  republika.co.id

UAE sampaikan solidaritas untuk lawan "campur tangan asing"

Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. (Pixabay/dniyer)

Dubai, UAE (CB) - Uni Emirat Arab (UAE) pada Senin (6/8) menyampaikan "penolakan tegasnya" terhadap setiap campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Arab Saudi, kata Kantor Berita UAE, WAM.

UAE dengan kuat mendukung setiap tindakan atau kebijakan yang mungkin dilakukan atau disahkan oleh Arab Saudi berkaitan dengan urusan dalam negerinya, kata Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional di dalam satu pernyataan.

Pernyataan UAE tersebut, sekutu utama regional Arab Saudi, dikeluarkan sehari setelah Arab Saudi memutuskan untuk mengusir duta besar Kanada dan menarik duta besarnya, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Kanada telah mengecam penangkapan belum lama ini oleh Arab Saudi atas pegiat hak asasi perempuan, demikian Saudi Press Agency.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan di dalam satu pernyataan Duta Besar Kanada untuk Arab Saudi Dennis Horak dinyatakan sebagai persone non grata dan harus meninggalkan Kerajaan itu dalam waktu 24 jam.

"UAE dengan solidaritas mendukung Riyadh dalam menghadapi setiap campur tangan asing yang bisa merusak kedaulatannya," kata pernyataan UAE tersebut.

Credit  antaranews.com

Saudi akan pindahkan 12.000 mahasiswa dari Kanada

Bendera Arab Saudi (en.wikipedia.org)

Riyadh (CB) - Arab Saudi berencana memindahkan 12.000 mahasiswa Arab Saudi dan anggota keluarga mereka dari Kanada ke negara lain seperti Amerika Serikat, sebagai protes terhadap pernyataan Kanada baru-baru ini, kata seorang pejabat senior, Senin (6/8).

Wakil Menteri Pendidikan Jassir Sulaiman mengatakan kepada stasiun TV Al Ekhbariya bahwa proses pemindahan akan berlangsung dengan "pertimbangan tinggi kepentingan pendidikan dan kepentingan umum mahasiswa", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Arab Saudi pada Senin membekukan hubungan dengan Kanada sehubungan dengan pernyataan menteri urusan luar negeri Kanada dan Kedutaan Besar Kanada di Riyadh mengenai pegiat sipil yang telah ditahan. Pemerintah Kanada mendesak Pemerintah Arab Saudi agar segera membebaskan pegiat Kanada itu.

Kerajaan Arab Saudi meminda utusan Kanada meninggalkan negeri tersebut dalam waktu 24 jam, membekukan penanaman modal antara kedua negara itu, dan memanggil duta besarnya dari Kanada untuk berunding.

Sementara itu, media berita daring lokal Sabq mengatakan ada juga instruksi untuk menghentikan pengiriman pasien Arab Saudi ke Kanada untuk dirawat.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Senin menyatakan Kerajaan tersebut takkan menerima campur-tangan apapun dan akan bereaksi secara tegas.

Credit  antaranews.com

Taiwan Naikkan Anggaran Pertahanan 2019

Presiden baru Taiwan, Tsai Ing-wen menghadiri upacara pelantikannya di Istana Kepresidenan di Taipei, Taiwan, 20 Mei 2016. Tsai dipilih menjadi Presiden Taiwan di saat hubungan negeri itu dengan China terus memburuk. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, sedang berupaya merampungkan anggaran pengeluaran Angkatan Bersenjata Taiwan. Proposal anggaran pengeluaran bidang pertahanan Taiwan untuk 2019 naik 5.6 persen atau menjadi Tw$ 346 miliar atau setara Rp 163 triliun.
Rencananya, proposal anggaran ini akan disorongkan kepada parlemen sebelum memasuki masa reses musim panas 2018. Peningkatan anggaran bidang pertahanan ini naik menyusul memburuknya hubungan Taiwan dengan Cina. Beijing menilai Taiwan sebagai daerah istimewa khusus yang tak terpisahkan dari Cina dan akan seperti ini selamanya, bahkan lewat kekuatan militer jika terpaksa.
"Ada banyak perubahan terkait perkembangan situasi internasional, kawasan dan keamanan negara kami dihadapkan pada lebih banyak ancaman yang semakin rumit dan jelas," kata Tsai, seperti dikutip dari pada Senin, channelnewsasia.com, 6 Agustus 2018

Kendaraan militer Taiwan M56 mengeluarkan asap saat latihan militer Han Kuang, yang mensimulasikan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) yang menyerang pulau itu, di Pangkalan Udara Ching Chuan Kang, Taichung, Taiwan, Kamis, 7 Juni 2018. REUTERS/Tyrone Siu

Cina telah meningkatkan tekanan kepada Taiwan sejak Presiden Tsai berkuasa dua tahun lalu atau persisnya saat pemerintahn Tsai menolak menjadi bagian dari Cina. Semenjak itu, Taiwan telah meningkatkan latihan udara dan laut, termasuk lima latihan militer di selat Taiwan pada April 2018.Pada 2017, anggaran pengeluaran bidang pertahanan Taiwan sebesar Tw$ 18.3 miliar atau sekitar 2.16 persen dari GDP wilayah itu. Sedangkan pada 2018, anggaran pengeluaran naik 1.9 persen dibanding tahun lalu menjadi Tw$ 327.7 miliar. Tsai mengatakan anggaran untuk 2019 akan dialokasikan untuk proyek-proyek bidang pertahanan. Taiwan ingin mengembangkan sistem pertahanan, khususnya wilayah perairan.
Amerika Serikat pada 2017 setuju untuk memberikan izin penjualan teknologi kapal selam kepada Taiwan. Kendati Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Taipe, namun Amerika Serikat tetap menjadi sekutu terbesar dan pemasok senjata ke Taiwan.

Credit  tempo.co

Dianggap Musuh Potensial, Medvedev Sebut Rusia Jadi Target NATO

Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev. Foto/Istimewa

MOSKOW - Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan, NATO memandang Rusia sebagai musuh potensial. Ditambahkannya, kemampuan militer aliansi bentuk Amerika Serikat (AS) itu, termasuk triad nuklir, menargetkan Rusia.

"Apa pun yang dikatakan rekan-rekan kami dari aliansi, negara-negara NATO masih menganggap Rusia sebagai musuh potensial. Dan cukup jelas bahwa kemampuan militer mereka, termasuk triad nuklir, menargetkan Rusia," kata Medvedev dalam wawancara dengan surat kabar Kommersant Rusia.

"Ini juga menyangkut senjata non nuklir NATO dan kekuatan nuklir taktis, yang mulai memainkan peran senjata strategis begitu mereka ditempatkan di dekat perbatasan Rusia," imbuh Medvedev seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (7/8/2018).

Menurut Medvedev kemampuan seperti itu dapat menyebabkan kerusakan "kolosal", mencatat Rusia harus memahami bagaimana menghadapi kekuatan-kekuatan ini.

Dmitry Medvedev mencatat bahwa Rusia akan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat jika Washington menunjukkan kesediaannya untuk melanjutkan hubungan dengan Moskow.

"Pintu masih terbuka. Terutama mengingat bahwa bukan kita yang memulai kampanye sanksi, berbagai pembatasan, pengusiran diplomat, pengenaan langkah-langkah ekonomi. Ini (Amerika Serikat) bisa membuat langkah yang akan menunjukkan bahwa ia ingin melanjutkan hubungan. Kami siap untuk ini," ujar Medvedev.

Perdana Menteri Rusia itu juga mengatakan bahwa inisiatif untuk menandatangani Perjanjian Keamanan Eropa selalu dapat dihidupkan kembali tetapi kemauan politik diperlukan.

"Semuanya bisa dihidupkan kembali tetapi kehendak itu diperlukan," ujar Medvedev menjawab pertanyaan mengenai prakarsa Perjanjian Keamanan Eropa.

Pada bulan Juni 2008, Medvedev, yang menjabat sebagai presiden Rusia saat itu, mengusulkan untuk mengembangkan perjanjian keamanan Eropa yang baru antara Rusia, Uni Eropa, NATO dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Namun perjanjian itu masih belum ditandatangani hingga saat ini. 

Credit  sindonews.com

230 Gempa Susulan Guncang Lombok, Dini Hari Tercatat 5,5 SR

Rombongan wisatawan Gili Trawangan mengantre dievakuasi. (Foto: Puspen TNI)

Jakarta, CB -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 230 kali gempa susulan pascagempa bumi 7,0 SR yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8).

Informasi dari Kepala Bagian Humas BMKG Hary Tjatmiko yang diterima di Jakarta, Selasa, dari 230 kali gempa susulan yang terjadi hingga pukul 07.00 WITA tersebut 16 kali gempa yang dirasakan kuat.

Tercatat terjadi gempa bumi susulan berkekuatan 5,5 SR pada pukul 01.21 WIB di wilayah Sumbawa dengan episenter terletak pada 8.18 Lintang Selatan dan 116.29 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.


Sementara gempa bumi dengan kekuatan yang semakin kecil juga terus terjadi setelahnya. Tercatat pada pukul 04.00 hingga pukul 06.00 WITA terjadi sembilan kali gempa susulan.



BMKG memperkirakan gempa bumi susulan masih akan terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan.

Gempa berkekuatan 5,5 SR terjadi pada dini hari sekitar pukul 01.21 WIB berpusat di laut, 21 km Timur Laut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (7/8).

Sebelumnya, gempa bumi 5,4 Skala Richter (SR) juga terjadi di kawasan tersebut pada Senin (6/8) pukul 22.50 WIB atau 23.50 Wita.

Gempa 5,4 SR itu berpusat di laut, 23 km Barat Laut Mataram, Nusa Tenggara Barat. Koordinat pusat gempa di 8.37 Lintang Selatan - 116.04 Bujur Timur dengan kedalaman 10 Km.



Gempa susulan terus mendera wilayah Lombok sejak gempa bumi berkekuatan 7,0 SR terjadi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada pukul 18.46 WIB pada Minggu (5/8) petang.

Data sementara Badan Nasional Penangggulangan Bencana hingga Senin sore, korban meninggal akibat gempa 7,0 SR tersebut mencapai 98 orang.

Gempa bumi 7,0 SR yang melanda Lombok dan Sumbawa juga dirasakan hingga ke Bali dan Jawa Timur.

Gempa tersebut disebut BMKG sebagai gempa utama dari rangkaian gempa yang terjadi di Lombok sebelumnya pada 29 Juli 2018.



Credit  cnnindonesia.com

Amerika Serikat Minta Izin WTO Jatuhkan Sanksi ke Indonesia

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images

CB, Jakarta - Amerika Serikat pada Senin, 6 Agustus 2018, meminta kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO agar mengizinkan negara itu menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Permintaan itu dikeluarkan Washington setelah Negara Abang Sam memenangkan sebuah sengketa dagang yang disebut Amerika Serikat telah merugikan sektor bisnisnya hingga US$ 350 juta atau setara Rp 5 triliun.
Dikutip dari Reuters pada Selasa, 7 Agustus 2018, Amerika Serikat dan Selandia Baru memenangkan putusan WTO pada 2017 untuk melawan aturan dari Indonesia yang melarang impor makanan, produk tanaman dan hewan, diantaranya apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi. Atas putusan WTO itu, Indonesia mengajukan banding, tetapi kalah.

Ilustrasi supermaket jika produk import dihentikan. metro.co.uk

Dalam permintaanya kepada WTO, Amerika Serikat mengatakan Indonesia tidak mematuhi putusan sebelumnya sehingga Washington mengupayakan sanksi tahunan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. "Berdasarkan analisa data sebelumnya terhadap produk-produk tertentu, pada level ini untuk sementara waktu kerugian diperkirakan US$ 350 juta. Amerika Serikat akan memperbaharui angka ini secara tahunan menyusul ekonomi Indonesia yang semakin meluas," demikian bunyi permintaan Amerika Serikat.
Upaya mencari kompensasi membutuhkan waktu bertahun-tahun dan Indonesia cenderung menentang segala klaim serta setiap potensi sanksi. Belum ada sinyalemen secara langsung kalau Selandia Baru akan mengajukan permintaan serupa ke WTO, dimana pada 2017 Indonesia telah menerbitkan larangan impor hingga merugikan sektor daging sapi Selandia Baru hingga NZ$ 1 miliar.

Credit  tempo.co

Dubes Diusir dan Perdagangan Dibekukan, Kanada Malah Tantang Saudi

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

OTTAWA - Kanada menolak untuk mundur dalam pembelaannya tehadap hak asasi manusia. Sebelumnya Arab Saudi membekukan perdagangan dan investasi baru serta mengusir duta besar Kanada sebagai balasan atas seruan Ottawa untuk membebaskan aktivis masyarakat sipil Saudi yang ditangkap.

"Kanada akan selalu membela hak asasi manusia di Kanada dan di seluruh dunia, dan hak-hak wanita adalah hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/8/2018).

Riyadh pada hari Minggu menarik duta besarnya dari Kanada dan memberi duta besar Kanada waktu 24 jam untuk pergi.

Pemerintah Saudi juga melarang perdagangan baru dengan Kanada, meskipun tidak jelas apakah itu akan mempengaruhi perdagangan Saudi-Kanada tahunan yang ada hampir $ AS4 miliar ($ A5.4 miliar) dan kontrak pertahanan senilai 13 miliar dolar AS.

Langkah itu merupakan teguran keras terhadap Kanada setelah negara itu pada Jumat menyatakan keprihatinan atas penangkapan aktivis di Arab Saudi, termasuk kampanye hak-hak wanita terkemuka Samar Badawi, dan menyerukan pembebasan mereka.

"Itu merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan domestik Kerajaan, terhadap norma-norma internasional dasar dan semua protokol internasional," kata Riyadh.


Perdagangan Saudi-Kanada sebagian besar terdiri dari ekspor petrokimia, plastik, dan produk lainnya dari Saudi. Pada tahun 2014, unit Kanada pembuat senjata AS General Dynamics Corp (GD.N) memenangkan kontrak senilai hingga $ 13 miliar untuk membangun kendaraan lapis baja ringan untuk Arab Saudi, dalam apa yang dikatakan Ottawa adalah kemenangan ekspor manufaktur maju terbesar dalam sejarah Kanada .

"Kami sedang menunggu Arab Saudi untuk menawarkan beberapa hal lebih spesifik tentang apa yang akan mereka lakukan," kata Freeland ketika ditanya tentang kesepakatan senjata. 

Credit  sindonews.com

IMF Salahkan Surplus Besar Jerman Sebabkan Ketegangan Perdagangan Global

Keraguan Jerman untuk mengurangi surplus perdagangannya berkontribusi terhadap ketegangan perdagangan global dan menambah risiko yang dapat merusak stabilitas keuangan, kata Maurice Obstfeld, kepala ekonom di Dana Moneter Internasional (IMF) hari Senin (6/8).

Dalam tulisan untuk harian Jerman Die Welt, Obstfeld mengatakan bahwa di negara-negara surplus perdagangan seperti Jerman, IMF melihat "paling jauh langkah-langkah yang ragu-ragu untuk menanggulangi surplus."

"Itu meningkatkan risiko gangguan oleh mata uang atau penyesuaian harga aset di negara-negara yang dililit hutang, dan merugikan semua," katanya. "Jika ada penyesuaian mendadak, maka baik negara debitor dan kreditor akan menderita," tambahnya.

Persoalan lama

IMF dan Komisi Eropa sejak lama mendesak Jerman meningkatkan permintaan domestik dengan jalan menaikan tingkat upah dan investasi untuk mengurangi apa yang mereka sebut ketidakseimbangan ekonomi global.

Tuntutan yang sama berulang kali diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang telah bertekad menekan surplus perdagangan Jerman dengan memberlakukan tarif impor yang lebih tinggi bagi produk-produk Jerman yang masuk ke pasar AS.

Dalam artikelnya Maurice Obstfeld menuntut Jerman untuk meningkatkan belanja pemerintah, misalnya dengan berinvestasi dalam infrastruktur atau proyek digitalisasi, sehingga perusahaan-perusahaan terdorong berinvestasi lebih banyak di dalam negeri daripada mencari proyek di luar negeri.

Mengenai kebijakan perdagangan dan ekonomi AS, kepala ekonom IMF Maurice Obstfeld mencatat, karena ada defisit perdagangan AS, Washington harus mengurangi defisit anggaran federal, mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak dan secara bertahap menormalkan kebijakan moneter mereka.

Credit  sindonews.com/dw

Presiden Terpilih Meksiko Tolak Tembok Donald Trump

Rencana Donald Trump mendirikan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko membuat hubungan kedua negara memburuk. (Reuters/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden terpilih Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menegaskan pemerintahannya tidak akan bisa diancam dengan tembok, pernyataan yang merujuk para serangan-serangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negaranya.

"Meksiko akan menjadi satu kekuatan dan akan mengubah keseimbangan kekuatan. Tidak satupun yang akan mengancam kita dengan ancaman menutup perbatasan atau perbatasan dijaga oleh militer," ujar Lopez Obrador yang akan dilanting pada 1 Desember mendatang.

"Ini bisa terjadi karena negara kita akan tumbuh dan akan ada banyak lapangan kerja."


Donald Trump tahun lalu menyebut angka pembunuhan di Meksiko merupakan satu dari banyak alasan Amerika Serikat perlu memperketat perbatasan.



Semasa kampanye pilpres AS, Trump menjanjikan akan mendeportasi imigran gelap dan membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko. Dia mengatakan biaya pembangunan tembok itu akan ditanggung oleh negara tetangganya tersebut.

Trump menyebut tembok ini perlu dibangun untuk mencegah kedatangan imigran gelap yang disebutnya sebagai kriminal.

Pernyataan Trump ini menyebabkan dia kehilangan sejumlah kontrak bisnis dan memicu krisis diplomatik terburuk antara Amerika Serikat dan Meksiko.

Satu delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bertemu dengan Lopez Obrador pada Mei lalu.


Namun masalah tembok tidak disinggung dalam pertemuan itu ataupun dalam surat-menyurat antara Lopez Obrador dan Trump.

Data pemerintah Meksiko menunjukkan angka pembunuhan pada 2017 mencapai 28.711, angka tertinggi sejak 1997.

Angka ini kemungkinan bertambah karena terjadi 15.973 pembunuhan di enam bulan pertama 2018.




Credit  cnnindonesia.com

Amerika Serikat Balas Tuduhan Serangan Drone di Venezuela

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua China, personel keamanan mengamankan Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama serangan drone ketika dia berpidato di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Xinhua via AP]

CB, Jakarta - Amerika Serikat membantah berada di balik serangan drone yang menargetkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro , saat berpidato di acara militer, pada Sabtu 4 Agustus.
"Saya mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini," kata John Bolton, penasihat keamanan nasional untuk Gedung Putih, seperti dilaporkan Reuters, 6 Agustus 2018.

Bolton menduga pemerintahan Maduro sendiri yang berada di balik ledakan, karena alasan korupsi dan penindasan yang meluas di Venezuela."Alasan itu bisa menjadi dalih yang dibentuk oleh rezim Maduro sendiri untuk sesuatu yang lain," kata Bolton.
"Jika pemerintah Venezuela memiliki informasi yang ingin mereka tunjukan kepada kami yang bisa membuktikan keterlibatan AS, kami akan menyelidikinya dengan seksama," tambahnya.

Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton mengikuti rapat dengar perintah Presiden Donald Trump di sebuah ruangan di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 13 April 2018. (AP Photo/Susan Walsh)

Maduro sering menyalahkan Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat di pemerintahannya, tentang persekongkolan dan menyalahkan politisi AS berencana menggulingkannya untuk mengakhiri dua puluh tahun sosialisme di Venezuela.
Sementara sebuah kelompok kecil yang disebut "Gerakan Tentara Nasional di T-shirt" mengaku bertanggung jawab atas serangan Sabtu.
"(Serangan) Itu tidak berhasil hari ini, tapi itu hanya masalah waktu," kata kelompok itu di Twitter, seperti dikutip dari Associated Press.

Para jurnalis menunggu ketika mereka mencoba untuk mendapatkan akses ke kompleks apartemen di mana sebuah pesawat tak berawak bersenjata yang diduga jatuh, menyebabkan kebakaran, di Caracas, Venezuela, Minggu, 5 Agustus 2018.[AP Photo / Ariana Cubillos]
Pemerintah Venezuela telah menahan enam orang yang diduga terlibat dalam serangan drone. Otoritas Venezuela menuduh tersangka yang ditahan bersekongkol dengan tersangka lain di Miami, AS dan ibukota Kolombia, meskipun tidak memberikan bukti kuat.

Dilansir dari Associated Press, The Broad Front, sebuah kelompok koalisi oposisi di Venezuela, menuduh pemerintah melontarkan tuduhan tanpa bukti."Jelas bahwa reaksi awal pemerintah tidak bertujuan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi tetapi untuk memanfaatkan situasi secara tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk menyerang oposisi," kata kelompok tersebut.

Credit  tempo.co

5 Hal Kapal Penghancur Terbesar Asia Milik Cina, Apa saja?

Cina uji kapal induk kedua CV 17 Type 001A Shandong. Kredit: Global Security

CB, Beijing -- Pemerintah Cina sedang membuat empat kapal penghancur Tipe 055, yang dilengkapi dengan rudal terpandu. Sebelumnya, seperti dilansir Reuters, negara komunis ini telah meluncurkan empat kapal penghancur tipe yang sama dalam 13 bulan terakhir.

“Kedelapan kapal penghancur ini mendapat julukan kapal penghancur terbesar dan tercanggih Asia,” begitu dilansir media SCMP pada Senin, 6 Agustus 2018.
Kapal penghancur ini memiliki tugas melindungi kapal induk dari serangan musuh selain menjaga kawasan laut yang luas. Saat ini, Cina telah memiliki satu kapal induk yang diperoleh dari Ukraina dan telah dibangun ulang. Sebuah kapal induk lainnya yang seratus persen dibuat domestik sedang dalam pengerjaan.
Kapal penghancur Tipe 055 ini bertugas dalam gugus tempur. Berikut ini 5 hal mengenai kapal penghancur kedua terkuat di dunia setelah kapal perang AS DDG-1000 atau Zumwalt Class milik AS:

1. Ukurannya mendekati ukuran kapal penjelajah

Kapal penghancur Tipe 055 ini bertugas menjadi penjaga utama kapal induk milik Cina saat pertempuran terjadi. Panjangnya 180 meter dan lebar 20 meter. Kapal ini dilengkapi berbagai sistem senjata canggih seperti sistem antiserangan udara, antiserangan kapal dan antiserangan kapal selam. “Ini peralatan tempur yang menakutkan dan canggih,” begitu dilansir SCMP.
Militer AS memasukkan kapal penghancur Tipe 055 ke dalam kategori kapal penjelajah. Ini berarti ini kapal tempur paling besar setelah kapal induk.

2. Terkuat kedua di dunia

Kapal penghancur Tipe 055 ini memiliki sistem peluncuran vertikal rudal canggih yang tidak dimiliki kapal sejenis dari berbagai negara. Sistem ini dikabarkan berukuran lebih besar dibandingkan fasilitas sejenis di kapal perang AS.
Sistem peluncur vertikal ini digunakan untuk menembakkan rudal permukaan ke udara HHQ-9, rudal jelajah antikapal  YJ-18, rudal jelajah CJ-10 untuk serangan darat, dan torpedo antikapal selam.

Peluncuran kapal perang terbaru Cina. Scmp.com
Kapal penghancur ini juga mampu membawa dua helikopter antikapal selam, sebuah pistol berukuran raksasa 130 milimeter dan sistem senjata untuk pertempuran jarak dekat.

 

Kapal ini memiliki sistem deteksi radar X band dengan empat layar aktif, dan sebuah sistem terintegrasi mirip Aegis yang dikembangkan Angkatan Laut AS.
Analis militer mengatakan kapal besar ini bisa dipasangi sistem senjata terbaru laser dan railgun.

3. Masih di bawah kapal penghancur AS Zumwalt Class

Teknologi kapal penghancur Cina yaitu Tipe 055 masih kalah dari teknologi kapal penghancur AS Zumwalt class. Kapal Zumwalt memiliki sisi miring ke dalam yang membuatnya memantulkan sinyal radio dari radar sehingga membuatnya nyaris siluman. Kapal ini bakal terlihat seperti kapal ikan di layar radar. Dan suaranya juga lebih sunyi dibandingkan kapal selam kecil.
Zumwalt juga memiliki sistem elektronik dan digital tercanggih sedunia. Kapal ini memang didesain tidak hanya untuk pertempuran laut tapi justru untuk menggempur pasukan darat musuh dari laut. Ini membuat kapal dilengkapi dengan 155 milimeter advanced gun system dan sistem peluncuran vertikal rudal di sekitar tubuhnya.

Situs militer terkenal IHS Janes, edisi 16 Januari 2016, menulis bahwa Cina mengumumkan kapal induknya Liaoning siap operasi tempur. Kapten Senior Li Dongyou, seperti dikutip oleh surat kabar Global Times, menyebutkan bahwa sebagai kekuatan militer, kami selalu siap dan kapasitas kami juga perlu diuji dalam perang. janes.com
Sebaliknya, Tipe 055 lebih fokus pada sistem pertahanan dari serangan udara dan kapal selam sehingga memiliki rudal lebih banyak dan jangkauan jelajah kapal lebih jauh dibandingkan Zumwalt class.

4. Mampu berkompetisi dengan kapal perang di Asia

Kapal penghancur Tipe 055 ini bisa berperan seperti kapal perang jelajah AS Ticonderoga class dan kapal penghancur Arlegih Burke class, yang secara umum berukuran lebih kecil.
Kapal penghancur Tipe 055 ini dibandingkan dengan kapal perang Sejong the Great class dari Korea Selatan, dan kapal penghancur Atago class dan Maya class dari Jepang.

5. Nama yang unik

Salah satu kapal penghancur Tipe 055 ini bakal diberi nama Lhasa, yang merupakan ibu kota Tibet. Tujuh kapal lainnya kemungkinan bakal mendapat nama ibu kota dari kota-kota besar di Cina.

Credit  tempo.co

Hiroshima Kenang 73 Tahun Dijatuhkannya Bom Atom AS

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama para pejabat mengheningkan cipta mengenang tragedi bom atom Amerika Serikat di Hiroshima, Senin (6/8/2018). Foto/REUTERS

TOKYO - Pemerintah Kota Hiroshima, Jepang, mengenang tragedi pada 6 Agustus 1945, yakni dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat (AS). Warga di kota itu menggelar upacara untuk mengingat orang-orang yang tewas dan terluka oleh senjata mengerikan 73 tahun silam.

Upacara peringatan ini berlangsung di tengah harapan denuklirisasi yang sedang diupayakan Korea Utara.

Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui membuka pidato pesan perdamaiannya dengan menggambarkan adegan mengerikan dari ledakan pagi hari 73 tahun silam. Pemboman oleh AS kala itu bagian dari Perang Dunia II.

Wali Kota Matsui menyerukan para peserta upacara untuk mendengarkan apa yang terjadi dalam peristiwa suram di Hiroshima kala itu. "Seolah-olah Anda dan orang-orang yang Anda cintai ada di sana," seru Matsui.

Dia mengemukakan kekhawatiran tentang munculnya kebijakan egosentris di dunia dan memperingatkan terhadap gagasan penangkalan nuklir sebagai ancaman terhadap keamanan global. Matsui mendesak para pemimpin dunia untuk terus bekerja demi mencapai dunia tanpa senjata atom.

"Negara-negara tertentu secara terang-terangan memproklamasikan nasionalisme egois dan memodernisasi persenjataan nuklir mereka, menghidupkan kembali ketegangan yang mereda dengan berakhirnya Perang Dingin," kata Matsui, tanpa mengidentifikasi negara-negara yang dia maksud.

"Penangkal nuklir dan payung nuklir adalah pendekatan yang secara inheren tidak stabil dan sangat berbahaya, yang berusaha mempertahankan tatanan internasional dengan hanya menimbulkan ketakutan di negara-negara pesaing," ujarnya.

Dia mendesak para pemimpin dunia untuk bernegosiasi dengan itikad baik guna menghapuskan persenjataan nuklir sebagai gantinya.

Serangan bom atom AS di Hiroshima kala itu menewaskan 140.000 orang. Tiga hari kemudian, AS melakukan pemboman serupa di Nagasaki yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Pemboman itu menyebabkan Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia II.

Momen itu juga menjadi sejarah dari awal kemerdekaan Indonesia.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang juga hadir dalam upacara itu, mengatakan perbedaan antara negara nuklir dan non-nuklir semakin melebar. Namun dia berjanji untuk berbuat lebih banyak guna menjembatani kesenjangan itu.

"Untuk mendapatkan kerja sama dari kedua belah pihak, penting bagi setiap orang untuk memahami realitas tragedi serangan nuklir," kata Abe, seperti dikutip Fox News.

Dia menegaskan kembali janji Jepang untuk mempertahankan prinsip-prinsip damai dan non-nuklir. 

Credit  sindonews.com