Credit republika.co.id
Rabu, 01 Agustus 2018
Korut-Korsel Bertemu untuk Kurangi Ketegangan Militer
Ilustrasi perbatasan Korut-Korsel. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Delegasi kedua negara bertemu di Rumah Perdamaian sekitar 10.00 waktu lokal. Kepala delegasi Korsel, Mayor Jenderal Kim Do-gyun, mengatakan pertemuan hari ini dilakukan untuk membahas upaya kedua negara mengurangi ketegangan militer dan aktivitas permusuhan di perbatasan.
"Melalui pertemuan ini, kami ingin memaksimalkan usaha untuk mengurangi ketegangan militer antara kedua Korea dan menghasilkan langkah-langkah praktis untuk membangun rasa saling percaya," ujar Kim Do-gyun kepada wartawan sebelum berangkat ke Panmunjom.
Pengurangan ketegangan, paparnya, dilakukan sebagai salah satu implementasi Deklarasi Panmunjom yang telah disepakati Presiden Moon Jae-in dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, pada April lalu.
Pertemuan antara pejabat militer ini merupakan yang kedua kali setelah tatap muka perdana bulan lalu gagal menghasilkan kesepakatan signifikan mengenai langkah membangun kepercayaan dan pengurangan senjata di perbatasan.
Dikutip The Strait Times, sejumlah pihak berharap kedua delegasi akan membahas penarikan pasukan dan peralatan dari zona demiliterisasi (DMZ) perbatasan kedua negara. Penarikan pasukan dianggap upaya mengubah simbol DMZ yang semula dipenuhi pengamanan ketat militer menjadi simbol perdamaian kedua Korea.
Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan rencana penarikan pasukan tengah dipertimbangkan "atas dasar percobaan" sampai penarikan total memungkinkan.
Dalam pertemuan hari ini, Kim Do-gyun ditemani oleh sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan Nasional, pejabat Kantor Kepala Staf Militer Gabungan, Kementerian Unifikasi, dan Kantor Kepresidenan Korsel.
Sementara itu, dari pihak Korut, Letnan Jenderal An Ik San hadir sebagai kepala delegasi yang didampingi oleh sejumlah pejabat militer angkatan darat dan angkatan laut.
Credit cnnindonesia.com
Indonesia Melantik Konsul Kehormatan di Belize
Jakarta, CB -- Guna memanfaatkan momentum peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belize, Duta Besar RI untuk Meksiko merangkap Belize, Yusra Khan, telah melantik Konsul Kehormatan Indonesia pertama di Belize, Nyonya Diana Fuller pada Senin (30/7).
Bertempat di Kiki Witz Resort, dan disaksikan oleh Chief Executive Officer Kementerian Luar Negeri Belize, Dubes Patrick Andrews beserta para pejabat Kemlu Belize lainnya, Duta Besar RI menyampaikan Keppres No. 62/M Tahun 2017 mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan RI kepada Nyonya Diana Fuller, yang menandakan resminya yang bersangkutan menjabat sebagai Konsul Kehormatan RI di Belize.
"Sebagai upaya untuk lebih memajukan hubungan dengan Belize, maka langkah untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi serta kerjasama teknis menjadi fokus dalam kerjasama kedua negara. Untuk itu, saya percaya dengan koneksi dan informasi bisnis yang dimiliki oleh Konsul Kehormatan RI di Belize, bersama kita akan mampu mencapai hal tersebut," kata Dubes RI Yusra Khan dalam sambutan pada acara pelantikan Nyonya Diana Fuller.
Selanjutnya Dubes RI Yusra Khan memperkenalkan Konsul Kehormatan RI kepada undangan kalangan diplomatik pada resepsi yang diadakan segera setelah pelantikan. Turut hadir antara lain Dubes El Salvador, Dubes Guatemala, Dubes Honduras, Dubes Brazil, wakil Dubes Inggris, wakil Dubes AS, wakil Dubes Kosta Rika, kalangan bisnis setempat dan warga diaspora Indonesia di Belize.
Meskipun Belize dan Indonesia baru membuka hubungan bilateral pada 9 Juli 2014, namun kedua negara secara perlahan namun pasti terus meningkatkan interaksi di berbagai bidang. Antara lain pemberian beasiswa Darmasiswa, pendidikan Diplomat Indonesia kepada diplomat Belize, kunjungan tim kesenian, budaya dan kuliner KBRI Mexico City ke Belize pada 2016.
Dengan penunjukan Nyonya Diana Fuller, seorang pebisnis terkemuka Belize dan Direktur dari Fultec Systems Ltd. (sebuah perusahaan IT tertua di Belize) serta memiliki jaringan luas di kalangan bisnis serta pemerintahan Belize, sebagai Konsul Kehormatan RI maka diharapkan ke depannya hubungan kedua negara dapat meningkat pesat secara politik, ekonomi, sosial budaya serta people-to-people contact.
Pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Belize juga telah dimanfaatkan Kepala ITPC Mexico City untuk melakukan eksibisi kecil bagi produk makanan dan mesin packaging Indonesia sambil mempromosikan Trade Expo Indonesia 2018 kepada kalangan bisnis yang hadir. Kalangan bisnis Belize diundang dan diharapkan dapat hadir pada TEI 2018 yang akan datang.
Belize berada di Tenggara Meksiko dan berbatasan langsung dengan Guatemala, berpenduduk kl 330.000 jiwa dengan penghasilan utama berasal dari produk pertanian, perikanan laut dan turis. Jumlah turis yang berkunjung ke Belize mencapai 1,3 juta/tahun dan sektor ini menyumbang kurang lebih 40 persen dari total GDP nya.
Credit cnnindonesia.com
Kapal Perang China Menuju Darwin, Gabung Latihan Tempur AS-Australia
SYDNEY
- Sebuah kapal perang China sedang menuju ke Darwin untuk bergabung
dengan pasukan Australia, Amerika Serikat (AS) dan puluhan negara lain
dalam latihan tempur gabungan. Bergabungnya militer China ini
mengejutkan, karena Beijing sedang bersitegang dengan Washington terkait
sejumlah masalah termasuk krisis Laut China Selatan.
Ada 27 negara yang diundang dalam Exercice KAKADU (Latihan KAKADU), termasuk Indonesia. Namun, belum jelas apakah Indonesia ikut bermanuver atau menjadi pemantau.
Menurut laporan ABC, Beijing telah mengindikasikan akan mengerahkan unit armada utamanya untuk Exercise KAKADU selama akhir Agustus hingga pertengahan September. Ini akan menjadi yang pertama kali bagi China mengambil bagian dalam latihan perang dengan Australia.
Laporan partisipasi perdana China dalam latihan maritim KAKADU muncul beberapa bulan setelah AS tidak mengundang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China untuk mengambil bagian dalam latihan serupa di lepas Hawaii yang dikenal sebagai RIMPAC.
Pada bulan April, ABC melaporkan ada tiga kapal perang Australia yang nyaris konfrontasi dengan militer China ketika ketiganya melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan.
Tahun lalu, kapal mata-mata China berteknologi tinggi juga dilaporkan sedang memantau latihan militer perang gabungan Talisman Saber antara Australia dan AS di lepas pantai Queensland.
Selain Indonesia, beberapa negara lain yang diundang ke latihan perang gabungan di Darwin di antaranya Kamboja, Uni Emirat Arab hingga Inggris. Namun, Inggris telah menolak untuk mengambil bagian.
"Latihan maritim utama Angkatan Laut Australia berusaha menghasilkan kemitraan keamanan yang aktif dan efektif antara Australia dan kawasan kita," kata Departemen Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan, Rabu (1/8/2018).
Sumber senior Departemen Pertahanan mengatakan kepada ABC bahwa kapal perang China diperkirakan akan melakukan beberapa pelatihan bersama kapal-kapal Australia dan Amerika, tetapi akan dikeluarkan dari kegiatan-kegiatan tertentu karena alasan keamanan.
Latihan KAKADU 2018 akan berlangsung di Darwin dan di Australia utara mulai 30 Agustus hingga 15 September. Lebih dari 2.000 personel militer akan dilibatkan.
Latihan yang digelar setiap dua tahun ini untuk membangun dan memperkuat rasa saling pengertian dan interoperabilitas dalam domain maritim melalui serangkaian pelatihan dan kegiatan keterlibatan.
Ada 27 negara yang diundang dalam Exercice KAKADU (Latihan KAKADU), termasuk Indonesia. Namun, belum jelas apakah Indonesia ikut bermanuver atau menjadi pemantau.
Menurut laporan ABC, Beijing telah mengindikasikan akan mengerahkan unit armada utamanya untuk Exercise KAKADU selama akhir Agustus hingga pertengahan September. Ini akan menjadi yang pertama kali bagi China mengambil bagian dalam latihan perang dengan Australia.
Laporan partisipasi perdana China dalam latihan maritim KAKADU muncul beberapa bulan setelah AS tidak mengundang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China untuk mengambil bagian dalam latihan serupa di lepas Hawaii yang dikenal sebagai RIMPAC.
Pada bulan April, ABC melaporkan ada tiga kapal perang Australia yang nyaris konfrontasi dengan militer China ketika ketiganya melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan.
Tahun lalu, kapal mata-mata China berteknologi tinggi juga dilaporkan sedang memantau latihan militer perang gabungan Talisman Saber antara Australia dan AS di lepas pantai Queensland.
Selain Indonesia, beberapa negara lain yang diundang ke latihan perang gabungan di Darwin di antaranya Kamboja, Uni Emirat Arab hingga Inggris. Namun, Inggris telah menolak untuk mengambil bagian.
"Latihan maritim utama Angkatan Laut Australia berusaha menghasilkan kemitraan keamanan yang aktif dan efektif antara Australia dan kawasan kita," kata Departemen Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan, Rabu (1/8/2018).
Sumber senior Departemen Pertahanan mengatakan kepada ABC bahwa kapal perang China diperkirakan akan melakukan beberapa pelatihan bersama kapal-kapal Australia dan Amerika, tetapi akan dikeluarkan dari kegiatan-kegiatan tertentu karena alasan keamanan.
Latihan KAKADU 2018 akan berlangsung di Darwin dan di Australia utara mulai 30 Agustus hingga 15 September. Lebih dari 2.000 personel militer akan dilibatkan.
Latihan yang digelar setiap dua tahun ini untuk membangun dan memperkuat rasa saling pengertian dan interoperabilitas dalam domain maritim melalui serangkaian pelatihan dan kegiatan keterlibatan.
Credit sindonews.com
Media China: AS Invasi Militer jika Kirim Marinir ke Taiwan
BEIJING
- Amerika Serikat (AS) akan dianggap melakukan invasi militer terhadap
China jika mengirim marinirnya untuk menjaga kedutaan AS de facto di Taiwan, American Institute in Taiwan (AIT). Penilaian itu muncul dari media pemerintah Beijing.
Sebuah laporan baru menunjukkan personel militer AS disiapkan untuk dikerahkan ke gedung AIT baru di Taiwan untuk melindungi personel AS di sana.
"Beijing akan menganggap langkah semacam itu sebagai subversi dari kebijakan satu-China," tulis media pemerintah Beijing, Global Times, dalam editorialnya, hari Senin.
"Alasan bagi Beijing untuk menyebarkan peningkatan jumlah tindakan pencegahan harus dihadapi Washington," lanjut editorial tersebut.
David An, peneliti senior di Global Taiwan Institute, dalam sebuah catatan mengatakan Departemen Luar Negeri AS belum memutuskan apakah marinir Washington akan ditempatkan di gedung AIT atau tidak.
AIT, meskipun difungsikan layaknya kedutaan AS, secara teknis itu bukan kantor kedutaan. Perbedaan persepsi ini telah memicu "aksi main mata" diplomatik secara halus antara Washington, Taipei dan Beijing.
Pertanyaan lain yang belum dijawab AS adalah apakah anggota layanan AS di gedung AIT akan mengenakan seragam militer atau pakaian sipil.
"Perasaan saya adalah bahwa keputusan akhir masih dalam pertimbangan di dalam Departemen Luar Negeri AS," kata An kepada Sputnik, yang dikutip Selasa (31/7/2018).
Meskipun belum ada kejelasan, Global Times meluncurkan peringatan keras dalam editorialnya. "Jika marinir AS secara terbuka di AIT berada dalam seragam mereka, akan diperlakukan oleh Beijing sebagai subversi berat dari kebijakan satu-China atau bahkan invasi militer AS di tanah China," tulis media China tersebut.
"AIT juga akan dianggap sebagai benteng utama untuk invasi AS ke China. Pemerintah Taiwan pimpinan Tsai Ing-wen akan didefinisikan sebagai kelompok pengkhianat. Dari perspektif strategis, AIT akan menjadi tempat yang paling tidak aman di Taiwan dan jadi sekering peledakan untuk bentrokan," lanjut Global Times.
China sampai saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang nakal. Beijing tidak akan membiarkan wilayah itu lepas atau merdeka dari China.
Krisis Taiwan ini menambah ketegangan dalam hubungan AS-China yang saat ini sedang terlibat perang dagang. "Kami jelas memiliki masalah kronis dengan China," kata Robert Lighthizer, perunding perdagangan tingkat tinggi AS, dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu.
"Beberapa masalah akan ditangani dalam waktu singkat," ujarnya."(Tapi), secara terarah, kita akan memiliki masalah dengan China yang akan berlangsung selama bertahun-tahun."
Sebuah laporan baru menunjukkan personel militer AS disiapkan untuk dikerahkan ke gedung AIT baru di Taiwan untuk melindungi personel AS di sana.
"Beijing akan menganggap langkah semacam itu sebagai subversi dari kebijakan satu-China," tulis media pemerintah Beijing, Global Times, dalam editorialnya, hari Senin.
"Alasan bagi Beijing untuk menyebarkan peningkatan jumlah tindakan pencegahan harus dihadapi Washington," lanjut editorial tersebut.
David An, peneliti senior di Global Taiwan Institute, dalam sebuah catatan mengatakan Departemen Luar Negeri AS belum memutuskan apakah marinir Washington akan ditempatkan di gedung AIT atau tidak.
AIT, meskipun difungsikan layaknya kedutaan AS, secara teknis itu bukan kantor kedutaan. Perbedaan persepsi ini telah memicu "aksi main mata" diplomatik secara halus antara Washington, Taipei dan Beijing.
Pertanyaan lain yang belum dijawab AS adalah apakah anggota layanan AS di gedung AIT akan mengenakan seragam militer atau pakaian sipil.
"Perasaan saya adalah bahwa keputusan akhir masih dalam pertimbangan di dalam Departemen Luar Negeri AS," kata An kepada Sputnik, yang dikutip Selasa (31/7/2018).
Meskipun belum ada kejelasan, Global Times meluncurkan peringatan keras dalam editorialnya. "Jika marinir AS secara terbuka di AIT berada dalam seragam mereka, akan diperlakukan oleh Beijing sebagai subversi berat dari kebijakan satu-China atau bahkan invasi militer AS di tanah China," tulis media China tersebut.
"AIT juga akan dianggap sebagai benteng utama untuk invasi AS ke China. Pemerintah Taiwan pimpinan Tsai Ing-wen akan didefinisikan sebagai kelompok pengkhianat. Dari perspektif strategis, AIT akan menjadi tempat yang paling tidak aman di Taiwan dan jadi sekering peledakan untuk bentrokan," lanjut Global Times.
China sampai saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang nakal. Beijing tidak akan membiarkan wilayah itu lepas atau merdeka dari China.
Krisis Taiwan ini menambah ketegangan dalam hubungan AS-China yang saat ini sedang terlibat perang dagang. "Kami jelas memiliki masalah kronis dengan China," kata Robert Lighthizer, perunding perdagangan tingkat tinggi AS, dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu.
"Beberapa masalah akan ditangani dalam waktu singkat," ujarnya."(Tapi), secara terarah, kita akan memiliki masalah dengan China yang akan berlangsung selama bertahun-tahun."
Credit sindonews.com
Kemlu Selidiki Kabar WNI Terlibat Dalam Serangan Bom Filipina
JAKARTA
- Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan telah menginstrusikan
Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di Davao, Filipina, untuk menyelidiki
laporan adanya warga negara Indoesia (WNI) yang terlibat dalam serangan
bom bunuh diri di wilayah Basilan.
"Kemlu telah meminta KJRI Davao meminta informasi resmi apakah ada WNI yang menjadi korban atau diduga pelaku dalam bom basilan. Sejauh ini otoritas setempat belum mengindikasikan adanya WNI sebagai korban maupun pelaku," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan yang diterima Sindonews pada Selasa (31/7).
Seperti diketahui, Sebuah bom mobil mengguncang pos pemeriksaan militer di Filipina selatan, pagi tadi. Data sementara, sepuluh orang tewas, termasuk seorang tentara.
Para pejabat Filipina mencurigai para militan yang memiliki hubungan dengan kelompok ISIS sebagai pelaku serangan. Seorang pejabat di Pulau Basilan mengatakan, ledakan terjadi beberapa saat setelah pasukan menghentikan sebuah kendaraan dan berbicara dengan sopir.
Basilan adalah benteng dari kelompok Abu Sayyaf, yang terkenal karena aksi penculikan. Wilayah itu juga "rumah" dari mantan emir ISIS Asia Tenggara yang terbunuh tahun lalu.
Pemboman dengan kendaraan sangat jarang terjadi di Filipina selatan, meskipun ada kekerasan yang melibatkan kelompok separatis dan Islamis selama beberapa tahun. Ketidakstabilan di wilayah itulah yang menarik para ekstremis asing berdatangan.
"Kami tidak tahu apa targetnya, tetapi itu diledakkan sebelum waktunya," kata Letnan Kolonel Mon Almodovar, komandan satuan militer setempat kepada saluran berita ANC.
Seorang tentara, lima anggota milisi dan empat warga sipil, termasuk seorang ibu dan anaknya, tewas. Yang lain terluka, tetapi jumlah tepatnya belum jelas.
Gubernur Basilan, Jim Saliman, mengaku telah menerima laporan bahwa Abu Sayyaf bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, dia belum bisa merincinya secara detail.
"Kemlu telah meminta KJRI Davao meminta informasi resmi apakah ada WNI yang menjadi korban atau diduga pelaku dalam bom basilan. Sejauh ini otoritas setempat belum mengindikasikan adanya WNI sebagai korban maupun pelaku," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan yang diterima Sindonews pada Selasa (31/7).
Seperti diketahui, Sebuah bom mobil mengguncang pos pemeriksaan militer di Filipina selatan, pagi tadi. Data sementara, sepuluh orang tewas, termasuk seorang tentara.
Para pejabat Filipina mencurigai para militan yang memiliki hubungan dengan kelompok ISIS sebagai pelaku serangan. Seorang pejabat di Pulau Basilan mengatakan, ledakan terjadi beberapa saat setelah pasukan menghentikan sebuah kendaraan dan berbicara dengan sopir.
Basilan adalah benteng dari kelompok Abu Sayyaf, yang terkenal karena aksi penculikan. Wilayah itu juga "rumah" dari mantan emir ISIS Asia Tenggara yang terbunuh tahun lalu.
Pemboman dengan kendaraan sangat jarang terjadi di Filipina selatan, meskipun ada kekerasan yang melibatkan kelompok separatis dan Islamis selama beberapa tahun. Ketidakstabilan di wilayah itulah yang menarik para ekstremis asing berdatangan.
"Kami tidak tahu apa targetnya, tetapi itu diledakkan sebelum waktunya," kata Letnan Kolonel Mon Almodovar, komandan satuan militer setempat kepada saluran berita ANC.
Seorang tentara, lima anggota milisi dan empat warga sipil, termasuk seorang ibu dan anaknya, tewas. Yang lain terluka, tetapi jumlah tepatnya belum jelas.
Gubernur Basilan, Jim Saliman, mengaku telah menerima laporan bahwa Abu Sayyaf bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, dia belum bisa merincinya secara detail.
Credit sindonews.com
Thailand Minta Inggris Segera Ekstradisi Yingluck Shinawatra
BANGKOK
- Thailand telah meminta Inggris untuk mengekstradisi mantan Perdana
Menteri, Yingluck Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta pada 2014
dan dijatuhi hukuman penjara karena diduga melakukan korupsi.
Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus lalu untuk menghindari penjara, karena skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan persidangan bermotif politik.
Mahkamah Agung Thailand dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Yingluck atau in absentia, pada bulan September tahun lalu memutuskan untuk menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Yingluck.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan telah secara resmi menyampaikan permintaan esktradisi kepada Inggris. Dia menyebut, itu adalah prosedur yang diperlukan antara kedua negara yang memilki perjanjian ekstradisi.
Prayuth, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/7) menuturkan, permintaan itu disampaikan karena Bangkok sadar bahwa mereka tidak bisa datang ke Inggris dan menangkap Yingluck secara langsung.
"Kami tidak bisa pergi dan menangkap orang di luar negeri sehingga terserah negara itu untuk menangkap dan mengirim (dia) kepada kami," kata Prayuth dalam sebuah pernyataan.
Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus lalu untuk menghindari penjara, karena skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan persidangan bermotif politik.
Mahkamah Agung Thailand dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Yingluck atau in absentia, pada bulan September tahun lalu memutuskan untuk menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Yingluck.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan telah secara resmi menyampaikan permintaan esktradisi kepada Inggris. Dia menyebut, itu adalah prosedur yang diperlukan antara kedua negara yang memilki perjanjian ekstradisi.
Prayuth, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/7) menuturkan, permintaan itu disampaikan karena Bangkok sadar bahwa mereka tidak bisa datang ke Inggris dan menangkap Yingluck secara langsung.
"Kami tidak bisa pergi dan menangkap orang di luar negeri sehingga terserah negara itu untuk menangkap dan mengirim (dia) kepada kami," kata Prayuth dalam sebuah pernyataan.
Credit sindonews.com
Selasa, 31 Juli 2018
Trump Serang Mueller, Sebut Ada Konflik Kepentingan Pribadi
CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengecam penyelidikan dugaan intervensi Rusia pada pemilu Presiden AS yang dipimpin penasehat khusus Robert Mueller.
Serangan yang bersifat pribadi ini terjadi hanya dua hari menjelang dimulainya pengadilan terhadap bekas manajer kampanye pilpres Trump yaitu Paul Manafort di Virginia. Manafort diduga menggelapkan dana kampanye dan menerima uang dari individu Rusia tertentu.
“Apakah Robert Mueller akan membuka konflik kepentingannya terkait Presiden Trump, termasuk fakta bahwa kita memiliki hubungan bisnis yang buruk. Saya menolaknya untuk mengepalai FBI (sehari sebelum penunjukannya sebagai penasehat khusus) & Comey teman dekatnya,” kata Trump dalam rangkaian cuitan pada Ahad, 29 Juli 2018.
James Comey adalah bekas direktur FBI, yang diberhentikan Trump pada pertengahan 2017.
Gaya Presiden Terpilih AS, Donald Trump saat menunjuk mantan pesaingnya, Hillary Clinton dalam debat calon presiden di Washington University, St. Louis, AS, 9 Oktober 2016. AP Photo/Patrick Semansky
Trump kembali menyebut penyelidikan itu sebagia sebuah ‘rekayasa perburuan penyihir’ untuk mencari-cari kesalahannya sambil mengabaikan bekas kandidat capres Hillary Clinton, yang menurutnya bersalah. “Maka perburuan penyihir ini sebuah penipuan ilegal!,” kata Trump.
Trump mempertanyakan investigasi Mueller yang justru tidak mencari bukti aktivitas kriminal sebenarnya terkait kolusi dengan Rusia dari para petinggi Partai Demokrat.
Menurut CNN, cuitan Trump ini merupakan upaya sistematis untuk mendeskreditkan apapun temuan tim investigasi Mueller, yang menurutnya terdiri dari 17 orang penyelidik pro Partai Demokrat dari sebelumnya 13 orang.
“Serangan-serangan Trump sebelumnya dianggap efektif untuk memperkeras opini para pendukung Partai Republik untuk menolak investigasi itu,” begitu dilansir CNN.
Serangan verbal Trump ini juga terjadi beberapa hari setelah beberapa media termasuk NBC News melaporkan bekas pengacara Trump yaitu Michael Cohen, bakal bekerja sama dengan Mueller soal pertemuan antara empat orang Rusia dengan anak Trump yaitu Donald Trump Jr di TrumpTower.
Menurut NBC News, Cohen mengaku mendengar langsung Trump mendapat laporan soal rencana pertemuan ini dan menyetujuinya. Soal ini, Trump telah membantahnya. “Saya tidak tahu mengenai pertemuan antara anak saya Don Jr. Terdengar seperti seseorang sedang berusaha membuat cerita,” cuit Trump.
Terkait berbagai cuitan Trump ini, New York Times melaporkan Mueller sedang mencermati apakah cuitan itu mewakili niat buruk untuk menghambat proses investigasi.
Serangan yang bersifat pribadi ini terjadi hanya dua hari menjelang dimulainya pengadilan terhadap bekas manajer kampanye pilpres Trump yaitu Paul Manafort di Virginia. Manafort diduga menggelapkan dana kampanye dan menerima uang dari individu Rusia tertentu.
“Apakah Robert Mueller akan membuka konflik kepentingannya terkait Presiden Trump, termasuk fakta bahwa kita memiliki hubungan bisnis yang buruk. Saya menolaknya untuk mengepalai FBI (sehari sebelum penunjukannya sebagai penasehat khusus) & Comey teman dekatnya,” kata Trump dalam rangkaian cuitan pada Ahad, 29 Juli 2018.
James Comey adalah bekas direktur FBI, yang diberhentikan Trump pada pertengahan 2017.
Gaya Presiden Terpilih AS, Donald Trump saat menunjuk mantan pesaingnya, Hillary Clinton dalam debat calon presiden di Washington University, St. Louis, AS, 9 Oktober 2016. AP Photo/Patrick Semansky
Trump kembali menyebut penyelidikan itu sebagia sebuah ‘rekayasa perburuan penyihir’ untuk mencari-cari kesalahannya sambil mengabaikan bekas kandidat capres Hillary Clinton, yang menurutnya bersalah. “Maka perburuan penyihir ini sebuah penipuan ilegal!,” kata Trump.
Trump mempertanyakan investigasi Mueller yang justru tidak mencari bukti aktivitas kriminal sebenarnya terkait kolusi dengan Rusia dari para petinggi Partai Demokrat.
Menurut CNN, cuitan Trump ini merupakan upaya sistematis untuk mendeskreditkan apapun temuan tim investigasi Mueller, yang menurutnya terdiri dari 17 orang penyelidik pro Partai Demokrat dari sebelumnya 13 orang.
“Serangan-serangan Trump sebelumnya dianggap efektif untuk memperkeras opini para pendukung Partai Republik untuk menolak investigasi itu,” begitu dilansir CNN.
Serangan verbal Trump ini juga terjadi beberapa hari setelah beberapa media termasuk NBC News melaporkan bekas pengacara Trump yaitu Michael Cohen, bakal bekerja sama dengan Mueller soal pertemuan antara empat orang Rusia dengan anak Trump yaitu Donald Trump Jr di TrumpTower.
Menurut NBC News, Cohen mengaku mendengar langsung Trump mendapat laporan soal rencana pertemuan ini dan menyetujuinya. Soal ini, Trump telah membantahnya. “Saya tidak tahu mengenai pertemuan antara anak saya Don Jr. Terdengar seperti seseorang sedang berusaha membuat cerita,” cuit Trump.
Terkait berbagai cuitan Trump ini, New York Times melaporkan Mueller sedang mencermati apakah cuitan itu mewakili niat buruk untuk menghambat proses investigasi.
Credit tempo.co
Partai Oposisi CNRP Tuntut Pemilu Kamboja Diulang
CB, Jakarta - Partai oposisi Cambodia National Rescue Party atau CNRP, menuntut pemilu Kamboja
diulang. CNRP menolak pelaksanaan pemilu yang diadakan pada hari
Minggu, 29 Juli 2018 karena melanggar konstitusi, palsu dan penuh
rekayasa.
"Kami perlu mengadakan pemilu ulang. Kami tidak menerima pemilihan yang partai oposisi utama tidak ikut serta dalam pemilu," kata Deputi Direktur untuk Urusan Luar Negeri CNRP, Monovithya Kem kepada Tempo usai berbicara dalam konferensi pers bertajuk Cambodia:Election Without Democracy di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
Menurut Monovithya, pemilu yang diadakan kemarin tidak berdasarkan konstitusi Kamboja. Begitu juga langkah keras yang diambil pemerintah Kamboja di bawah pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menjelang pemilu, yakni membubarkan CNRP dan pemenjaraan ayahnya, Kem Sokha sebagai Ketua CNRP atas tuduhan pengkhianat Kamboja.
Monovithya mengatakan, pemilu ulang merupakan tujuan utama CNRP untuk
didesakkan kepada pemerintah Kamboja dan masyarakat internasional.
CNRP juga meminta masyarakat internasional menyuarakan hal sama, yakni menolak hasil pemilu Kamboja yang membawa Hun Sen kembali memimpin Kamboja untuk lima tahun ke depan. Hun Sen yang berkuasa sejak tahun 1985 akan menjadi perdana menteri terlama di dunia dengan berkuasa selama 33 tahun.
CNRP merencanakan pemilu ulang digelar sebelum lima tahun masa pemerintahan Hun Sen hasil pemilu 29 Juli. Namun, dia tidak merinci mekanisme pemilu ulang dapat dilakukan.
Partai Rakyat Kamboja atau CPP menang telak dalam pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dihujani kritik setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen membubarkan partai oposisi, CNRP. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Wakil Ketua CNRP Mu Sochua saat konferensi pers mengatakan Hun Sen telah mempersiapkan jalan untuk memenangkan pemilu sejak lama lewat tindakan keras seperti memenjarakan Kem Sokha, membubarkan CNRP dan mengancam rakyat yang boikot pemilu sebagai pengkhianat.
Selain itu, kata Mu Sochua, Hun Sen juga mengiming-imingi petani dengan pemberian bantuan jika partainya menang dalam pemilu.
CNRP menegaskan partai berkuasa, Cambodian People Party atau CPP, telah melanggar konstitusi dan komitmen internasional terhadap negara ini.
Demokrasi mati di Kamboja dengan pelaksanaan pemilu 29 Juli 2018. Pemilu menandai hari kelam dalam sejarah Kamboja. Alhasil, demokrasi tinggal nama dan kemudian berganti dengan pemerintahan diktator.
Oleh karena itu CNRP meminta PBB, ASEAN, Uni Eropa, IPU dan lembaga pemerintah demokratis dan lembaga demokratis lainnya untuk sepenuhnya menolak hasl pemilu yang diumumkan CPP dan Komisi Pemilu Kamboja.
Masyarakat Kamboja mengikuti pemilu pada Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
CNRP pun menegaskan sikapnya yang tidak akan tunduk pada tekanan pemerintahan Hun Sen.
"CNRP tidak bisa dan tidak akan dapat dihancurkan oleh motif politik penguasa engan pengadilan yang tidak adil. Pemimpin dan martir partai boleh jadi dipenjara dan menjadi eksil namun tidak akan dapat dibungkam," tegas CNRP dalam pernyataannya.
Penasehat Senior Human Rights Working Groupm HRWG, Rafendi Jamin mengatakan, ASEAN secara normatif sebenarnya punya peluang untuk memperbaiki situasi demokrasi di Kamboja dan negara ASEAN lainnya.
Peluang itu di antaranya Visi ASEAN 2025 yang di dalamnya ada aksi politik. Berikutnya, tahun 2015 ASEAN punya badan yang namanya ASEAN Recognise Election Monitoring Network. Namun, rekomendasi agar badan monitoring pemilu ASEAN agar menjadi badan efektif dan kredibel untuk melakukan monitoring belum ada.
"Apakah ada badan monitoring ASEAN resmi melakukan monitoring pemilu ke Kamboja? Saya kira belum ada," kata Rafendi.
Proses pemilu Kamboja menjadi tantangan ASEAN untuk memajukan demokrasi, setelah demokrasi juga gagal diwujudkan di Thailand yang sampai sekarang belum diadakan pemilu seperti janji pemerintah, kemudian situasi di Filipina dan Myanmar.
"Kami perlu mengadakan pemilu ulang. Kami tidak menerima pemilihan yang partai oposisi utama tidak ikut serta dalam pemilu," kata Deputi Direktur untuk Urusan Luar Negeri CNRP, Monovithya Kem kepada Tempo usai berbicara dalam konferensi pers bertajuk Cambodia:Election Without Democracy di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
Menurut Monovithya, pemilu yang diadakan kemarin tidak berdasarkan konstitusi Kamboja. Begitu juga langkah keras yang diambil pemerintah Kamboja di bawah pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menjelang pemilu, yakni membubarkan CNRP dan pemenjaraan ayahnya, Kem Sokha sebagai Ketua CNRP atas tuduhan pengkhianat Kamboja.
CNRP juga meminta masyarakat internasional menyuarakan hal sama, yakni menolak hasil pemilu Kamboja yang membawa Hun Sen kembali memimpin Kamboja untuk lima tahun ke depan. Hun Sen yang berkuasa sejak tahun 1985 akan menjadi perdana menteri terlama di dunia dengan berkuasa selama 33 tahun.
CNRP merencanakan pemilu ulang digelar sebelum lima tahun masa pemerintahan Hun Sen hasil pemilu 29 Juli. Namun, dia tidak merinci mekanisme pemilu ulang dapat dilakukan.
Partai Rakyat Kamboja atau CPP menang telak dalam pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dihujani kritik setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen membubarkan partai oposisi, CNRP. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Wakil Ketua CNRP Mu Sochua saat konferensi pers mengatakan Hun Sen telah mempersiapkan jalan untuk memenangkan pemilu sejak lama lewat tindakan keras seperti memenjarakan Kem Sokha, membubarkan CNRP dan mengancam rakyat yang boikot pemilu sebagai pengkhianat.
Selain itu, kata Mu Sochua, Hun Sen juga mengiming-imingi petani dengan pemberian bantuan jika partainya menang dalam pemilu.
CNRP menegaskan partai berkuasa, Cambodian People Party atau CPP, telah melanggar konstitusi dan komitmen internasional terhadap negara ini.
Demokrasi mati di Kamboja dengan pelaksanaan pemilu 29 Juli 2018. Pemilu menandai hari kelam dalam sejarah Kamboja. Alhasil, demokrasi tinggal nama dan kemudian berganti dengan pemerintahan diktator.
Oleh karena itu CNRP meminta PBB, ASEAN, Uni Eropa, IPU dan lembaga pemerintah demokratis dan lembaga demokratis lainnya untuk sepenuhnya menolak hasl pemilu yang diumumkan CPP dan Komisi Pemilu Kamboja.
Masyarakat Kamboja mengikuti pemilu pada Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
CNRP pun menegaskan sikapnya yang tidak akan tunduk pada tekanan pemerintahan Hun Sen.
"CNRP tidak bisa dan tidak akan dapat dihancurkan oleh motif politik penguasa engan pengadilan yang tidak adil. Pemimpin dan martir partai boleh jadi dipenjara dan menjadi eksil namun tidak akan dapat dibungkam," tegas CNRP dalam pernyataannya.
Penasehat Senior Human Rights Working Groupm HRWG, Rafendi Jamin mengatakan, ASEAN secara normatif sebenarnya punya peluang untuk memperbaiki situasi demokrasi di Kamboja dan negara ASEAN lainnya.
Peluang itu di antaranya Visi ASEAN 2025 yang di dalamnya ada aksi politik. Berikutnya, tahun 2015 ASEAN punya badan yang namanya ASEAN Recognise Election Monitoring Network. Namun, rekomendasi agar badan monitoring pemilu ASEAN agar menjadi badan efektif dan kredibel untuk melakukan monitoring belum ada.
"Apakah ada badan monitoring ASEAN resmi melakukan monitoring pemilu ke Kamboja? Saya kira belum ada," kata Rafendi.
Proses pemilu Kamboja menjadi tantangan ASEAN untuk memajukan demokrasi, setelah demokrasi juga gagal diwujudkan di Thailand yang sampai sekarang belum diadakan pemilu seperti janji pemerintah, kemudian situasi di Filipina dan Myanmar.
Credit tempo.co
Enam orang tewas dalam serangan bom mobil di Filipina
Ilustrasi (hd-wallpapers.com)
Manila, Filipina (CB) - Bom mobil dengan kekuatan besar
yang diduga dipasang di satu kendaraan meledak pada Selasa di Pulau
Basilan, Filipina Selatan, sehingga menewaskan enam orang --termasuk
seorang tentara dan empat anggota milisi.
Satu laporan militer mengatakan serangan tersebut terjadi pada pukul 05.50 waktu setempat di satu desa di Kota Lamitan, Basilan, provinsi pulau di lepas pantai Mindanao.
Laporan mengenai ledakan itu menyebutkan "satu mobil berwarna putih" meledak di pos pemeriksaan militer di Desa Colonia di Kota Lamitan.
"Saat tentara melakukan pemeriksaan, van tersebut tiba-tiba meledak sehingga menewaskan seorang prajurit dan empat (anggota milisi) serta melukai dua anggota militer lagi," kata laporan itu seperti dikutip Xinhua.
Militer menyatakan gerilyawan Abu Sayyaf diduga berada di belakang serangan tersebut.
Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok kecil yang melakukan kekerasan yang beroperasi di pinggir barat Pulau Mindanao di Filipina Selatan serta di Kepulauan Sulu --yang membentang dari Mindanao. Mereka memiliki nama buruk karena melakukan pemboman di Filipina Selatan.
Kelompok itu telah berjanji setia kepada ISIS dan telah melakukan penculikan untuk minta tebusan baik orang Filipina maupun warga negara asing.
Pemerintah menyatakan kelompok tersebut, yang didirikan pada 1990-an, diduga menawan sejumlah sandera di hutan Basilan dan Sulu, kubu mereka.
Abu Sayyaf membantu gerilyawan Maute dalam menyerang Kota Marawi pada Mei tahun lalu, sehingga menyulut pertempuran sengit selama lima bulan sehingga menewaskan lebih dari 1.200 orang.
Satu laporan militer mengatakan serangan tersebut terjadi pada pukul 05.50 waktu setempat di satu desa di Kota Lamitan, Basilan, provinsi pulau di lepas pantai Mindanao.
Laporan mengenai ledakan itu menyebutkan "satu mobil berwarna putih" meledak di pos pemeriksaan militer di Desa Colonia di Kota Lamitan.
"Saat tentara melakukan pemeriksaan, van tersebut tiba-tiba meledak sehingga menewaskan seorang prajurit dan empat (anggota milisi) serta melukai dua anggota militer lagi," kata laporan itu seperti dikutip Xinhua.
Militer menyatakan gerilyawan Abu Sayyaf diduga berada di belakang serangan tersebut.
Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok kecil yang melakukan kekerasan yang beroperasi di pinggir barat Pulau Mindanao di Filipina Selatan serta di Kepulauan Sulu --yang membentang dari Mindanao. Mereka memiliki nama buruk karena melakukan pemboman di Filipina Selatan.
Kelompok itu telah berjanji setia kepada ISIS dan telah melakukan penculikan untuk minta tebusan baik orang Filipina maupun warga negara asing.
Pemerintah menyatakan kelompok tersebut, yang didirikan pada 1990-an, diduga menawan sejumlah sandera di hutan Basilan dan Sulu, kubu mereka.
Abu Sayyaf membantu gerilyawan Maute dalam menyerang Kota Marawi pada Mei tahun lalu, sehingga menyulut pertempuran sengit selama lima bulan sehingga menewaskan lebih dari 1.200 orang.
Credit antaranews.com
Bom tewaskan komandan milisi anti-ISIS di Afghanistan
Rompi Bom Bunuh Diri (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)
Jalalabad, Afghanistan (CB) - Sebuah bom bunuh diri di
Provinsi Nangarhar, kawasan timur Afghanistan, menewaskan sedikitnya
empat orang, termasuk seorang komandan milisi lokal yang dikenal
penentang utama kelompok bersenjata ISIS, kata otoritas setempat pada
Senin.
Sang pelaku bom bunuh diri nampak sengaja menyasar Hayat Khan, tetua suku lokal dan seorang komandan milisi lokal di distrik Bahsood di Nangarhar, kata juru bicara pemerintahan provinsi setempat, Attaullah Khogyani, lapor Reuters.
"Haji Hayat Khan adalah tokoh tetua suku yang dihormati dan memainkan peran penting dalam peperangan melawan ISIS," kata seorang anggota dewan parlemen provinsi, Sohrab Qaderi.
"Dia adalah benteng yang kuat dalam menahan ekspansi ISIS di provinsi Nangarhar," kata Qaderi.
Sebelumnya, serangkaian serangan bersenjata mengacaukan Nagarhar, provinsi yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan menjadi tempat kelahiran pertama ISIS di Afghanistan pada akhir tahun 2014.
Sang pelaku bom bunuh diri nampak sengaja menyasar Hayat Khan, tetua suku lokal dan seorang komandan milisi lokal di distrik Bahsood di Nangarhar, kata juru bicara pemerintahan provinsi setempat, Attaullah Khogyani, lapor Reuters.
"Haji Hayat Khan adalah tokoh tetua suku yang dihormati dan memainkan peran penting dalam peperangan melawan ISIS," kata seorang anggota dewan parlemen provinsi, Sohrab Qaderi.
"Dia adalah benteng yang kuat dalam menahan ekspansi ISIS di provinsi Nangarhar," kata Qaderi.
Sebelumnya, serangkaian serangan bersenjata mengacaukan Nagarhar, provinsi yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan menjadi tempat kelahiran pertama ISIS di Afghanistan pada akhir tahun 2014.
Credit antaranews.com
Iran Tegaskan Tidak akan Pernah Tunduk pada Sanksi AS
TEHERAN
- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad, Javad Zarif menyatakan, pihaknya
tidak akan pernah tunduk pada sanksi Amerika Serikat (AS). Dia menyebut,
Iran memiliki pengalaman untuk selamat dari sanksi AS.
"Presiden AS dan para pendahulunya telah menjatuhkan sanksi pada kami selama sekitar 40 tahun. Tetapi dengan anugerah Allah dan upaya rakyat Iran, kami telah membuat kemajuan, mencapai martabat hari demi hari dan melewati semua kesulitan," kata Zarif.
"Kami percaya dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS perlu menghentikan kecanduannya terhadap sanksi," sambungnya, saat berbicara di depan perwakilan pengusaha dan Duta Besar Iran, seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/7).
Sebelumnya, Zarif mengatakan bahwa AS menjadi terbiasa menerapkan sanksi terhadap negara-negara lain. Dia menyatakan, Teheran akan membuat Washington melepaskan kecanduan tersebut.
Zarif menyatakan, Iran memiliki sumber daya yang cukup untuk memaksa AS menghentikan kecanduan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain dan menyebut bahwa negara lain juga sudah mulai muak dengan sikap AS tersebut.
"Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkan kepada AS bahwa mereka harus meninggalkan kecanduan ini. Kami percaya bahwa dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS harus mengatasi ketergantungannya pada sanksi," ungkap Zarif.
Diplomat Iran itu, kemudian menekankan bahwa sudah saatnya Uni Eropa (UE) bertindak untuk kepentingan negara-negara anggotanya dan berhenti membabi buta mengikuti kebijakan Presiden AS, Donald Trump.
"Presiden AS dan para pendahulunya telah menjatuhkan sanksi pada kami selama sekitar 40 tahun. Tetapi dengan anugerah Allah dan upaya rakyat Iran, kami telah membuat kemajuan, mencapai martabat hari demi hari dan melewati semua kesulitan," kata Zarif.
"Kami percaya dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS perlu menghentikan kecanduannya terhadap sanksi," sambungnya, saat berbicara di depan perwakilan pengusaha dan Duta Besar Iran, seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/7).
Sebelumnya, Zarif mengatakan bahwa AS menjadi terbiasa menerapkan sanksi terhadap negara-negara lain. Dia menyatakan, Teheran akan membuat Washington melepaskan kecanduan tersebut.
Zarif menyatakan, Iran memiliki sumber daya yang cukup untuk memaksa AS menghentikan kecanduan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain dan menyebut bahwa negara lain juga sudah mulai muak dengan sikap AS tersebut.
"Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkan kepada AS bahwa mereka harus meninggalkan kecanduan ini. Kami percaya bahwa dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS harus mengatasi ketergantungannya pada sanksi," ungkap Zarif.
Diplomat Iran itu, kemudian menekankan bahwa sudah saatnya Uni Eropa (UE) bertindak untuk kepentingan negara-negara anggotanya dan berhenti membabi buta mengikuti kebijakan Presiden AS, Donald Trump.
Credit sindonews.com
Mesir: Israel Harus Manfaatkan Peluang untuk Berdamai dengan Palestina
KAIRO
- Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi mendesak opini publik Israel
untuk memanfaatkan peluang besar yang tersedia untuk mencapai
kesepakatan damai dengan pihak Palestina.
"Saya menyampaikan pendapat publik Israel, bahwa ada peluang besar untuk perdamaian dan stabilitas nyata di kawasan ini dengan mencari solusi untuk masalah ini. Solusi ini sama sekali tidak akan melawan keamanan dan stabilitas Anda," ucap Sisi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (30/7).
Berkaitan tentang "Kesepakatan Abad Ini" yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk solusi terhadap konflik Israel-Palestina, Sisi menegaskan kembali posisi tetap Mesir yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya berdasarkan perbatasan pra-1967 dan resolusi PBB yang relevan.
"Apa yang disebut dengan "Kesepakatan Abad Ini" adalah istilah media daripada politik. Kami tidak dapat menerima apa pun yang tidak diterima Palestina dan kami mendukung apa yang dapat mereka terima," ucapnya.
Presiden Mesir mengatakan, Mesir sedang berusaha untuk menengahj pembicaraan guna mencapai rekonsiliasi antar-Palestina, agar memiliki kepemimpinan yang bersatu untuk melakukan negosiasi mengenai perjuangan Palestina.
"Saya menyampaikan pendapat publik Israel, bahwa ada peluang besar untuk perdamaian dan stabilitas nyata di kawasan ini dengan mencari solusi untuk masalah ini. Solusi ini sama sekali tidak akan melawan keamanan dan stabilitas Anda," ucap Sisi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (30/7).
Berkaitan tentang "Kesepakatan Abad Ini" yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk solusi terhadap konflik Israel-Palestina, Sisi menegaskan kembali posisi tetap Mesir yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya berdasarkan perbatasan pra-1967 dan resolusi PBB yang relevan.
"Apa yang disebut dengan "Kesepakatan Abad Ini" adalah istilah media daripada politik. Kami tidak dapat menerima apa pun yang tidak diterima Palestina dan kami mendukung apa yang dapat mereka terima," ucapnya.
Presiden Mesir mengatakan, Mesir sedang berusaha untuk menengahj pembicaraan guna mencapai rekonsiliasi antar-Palestina, agar memiliki kepemimpinan yang bersatu untuk melakukan negosiasi mengenai perjuangan Palestina.
Credit sindonews.com
Qatar Dituduh Curangi Pemilihan Tuan Rumah Piala Dunia 2022
CB, Jakarta - Qatar
dituduh melakukan kampanye negatif untuk memenangkan tawaran menjadi
tuan rumah Piala Dunia 2022. Tuduhan menyebut mantan agen CIA terlibat
memenangkan Qatar melawan negara-negara pesaing seperti Australia dan
Amerika Serikat.
Dilansir dari Russia Today, 30 Juli 2018, yang mengutip sebuah surat kabar Inggris Sunday Times yang melaporkan bahwa mereka telah memperoleh dokumen yang menunjukkan bahwa Qatar, negara Arab pertama yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia, mengamankan layanan dari sebuah perusahaan Public Relation yang berbasis di Amerika Serikat, serta mantan agen CIA untuk memprovokasi kampanye negatif yang memancing reaksi publik terhadap negara pesaing.
Tujuan kampanye adalah untuk menciptakan narasi bahwa tawaran, termasuk dari Korea Selatan dan Jepang, tidak didukung secara memadai di dalam negeri. Akhirnya tawaran memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2010.
Gambar desain Stadion Al Wakrah di Qatar, yang dirancang oleh mendiang Zaha Hadid. Stadion megah ini akan digunakan pada ajang Piala Dunia 2022. REUTERS
Qatar menolak tuduhan ini dan jika benar ada kampanye negatif, maka Qatar akan melanggar aturan penawaran FIFA, yang melarang "pernyataan tertulis atau lisan apa pun, apakah merugikan atau sebaliknya, tentang tawaran atau pencalonan anggota asosiasi lain."
Dilansir dari Daily Star, laporan menyebut kampanye negatif termasuk mempengaruhi keputusan kongres AS pada dampak buruk dari Piala Dunia jika diselenggarakan di Amerika, serta membayar seorang profesor AS senilai US$ 9.000 atau Rp 129 juta untuk menyusun laporan ilmiah tentang beban ekonomi dari Piala Dunia.FIFA telah menyelesaikan penyelidikan dua tahun terhadap korupsi terkait tawaran Piala Dunia Qatar. Setelah investigasi selesai, Qatar dinyatakan bersih, tetapi dokumen-dokumen ini tidak tersedia selama proses penyelidikan.
Sebuah proyek pembangunan stadion Internasional Khalifa di Doha, Qatar, 26 Maret 2016. Proyek pembangunan dan renovasi stadion Khalifa tersebut, guna menyambut perhelatan sepakbola terbesar di dunia, Piala Dunia 2022 di Qatar. REUTERS
Komite Tertinggi untuk Pengiriman dan Warisan Qatar mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi menolak setiap tuduhan yang diajukan oleh Sunday Times.
"Kami telah diselidiki secara menyeluruh dan telah memberikan semua informasi yang terkait dengan tawaran kami, termasuk penyelidikan resmi yang dipimpin oleh pengacara AS Michael Garcia," katanya. "Kami telah secara ketat mematuhi semua aturan dan peraturan FIFA untuk Dunia 2018/2022 selama proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia."Sementara FIFA menegaskan kembali bahwa tidak ada kesalahan ditemukan dalam penyelidikan korupsi yang dilakukan selama dua tahun.
Dilansir dari Russia Today, 30 Juli 2018, yang mengutip sebuah surat kabar Inggris Sunday Times yang melaporkan bahwa mereka telah memperoleh dokumen yang menunjukkan bahwa Qatar, negara Arab pertama yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia, mengamankan layanan dari sebuah perusahaan Public Relation yang berbasis di Amerika Serikat, serta mantan agen CIA untuk memprovokasi kampanye negatif yang memancing reaksi publik terhadap negara pesaing.
Tujuan kampanye adalah untuk menciptakan narasi bahwa tawaran, termasuk dari Korea Selatan dan Jepang, tidak didukung secara memadai di dalam negeri. Akhirnya tawaran memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2010.
Gambar desain Stadion Al Wakrah di Qatar, yang dirancang oleh mendiang Zaha Hadid. Stadion megah ini akan digunakan pada ajang Piala Dunia 2022. REUTERS
Qatar menolak tuduhan ini dan jika benar ada kampanye negatif, maka Qatar akan melanggar aturan penawaran FIFA, yang melarang "pernyataan tertulis atau lisan apa pun, apakah merugikan atau sebaliknya, tentang tawaran atau pencalonan anggota asosiasi lain."
Dilansir dari Daily Star, laporan menyebut kampanye negatif termasuk mempengaruhi keputusan kongres AS pada dampak buruk dari Piala Dunia jika diselenggarakan di Amerika, serta membayar seorang profesor AS senilai US$ 9.000 atau Rp 129 juta untuk menyusun laporan ilmiah tentang beban ekonomi dari Piala Dunia.FIFA telah menyelesaikan penyelidikan dua tahun terhadap korupsi terkait tawaran Piala Dunia Qatar. Setelah investigasi selesai, Qatar dinyatakan bersih, tetapi dokumen-dokumen ini tidak tersedia selama proses penyelidikan.
Sebuah proyek pembangunan stadion Internasional Khalifa di Doha, Qatar, 26 Maret 2016. Proyek pembangunan dan renovasi stadion Khalifa tersebut, guna menyambut perhelatan sepakbola terbesar di dunia, Piala Dunia 2022 di Qatar. REUTERS
Komite Tertinggi untuk Pengiriman dan Warisan Qatar mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi menolak setiap tuduhan yang diajukan oleh Sunday Times.
"Kami telah diselidiki secara menyeluruh dan telah memberikan semua informasi yang terkait dengan tawaran kami, termasuk penyelidikan resmi yang dipimpin oleh pengacara AS Michael Garcia," katanya. "Kami telah secara ketat mematuhi semua aturan dan peraturan FIFA untuk Dunia 2018/2022 selama proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia."Sementara FIFA menegaskan kembali bahwa tidak ada kesalahan ditemukan dalam penyelidikan korupsi yang dilakukan selama dua tahun.
Credit tempo.co
Amerika Serikat Kirim Drone Bersenjata ke Niger
![Pangkalan militer Amerika Serikat di Niger. [AP Photo/Carley Petesch]](https://statik.tempo.co/data/2018/07/30/id_722728/722728_720.jpg)
CB, Jakarta - Amerika Serikat mulai mengerahkan sejumlah drone bersenjata ke Niger,
negara di sebelah barat Afrika, awal tahun ini untuk menghadapi militan
Islam. Keterangan tersebut disampaikan sumber militer Amerika Serikat,
Senin, 30 Juli 2018, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Niger memberikan izin kepada pasukan Amerika Serikat pada November 2017 untuk mengirimkan drone bersenjata, namun kabar tersebut belum ada yang memberikan kofirmasi. Sebelumnya, Amerika Serikat mengerahkan drone ke Niger digunakan hanya untuk memata-matai.
Drone multi misi Predator C Avenger memiliki ketahanan terbang yang lama dengan ketinggian sedang hingga tinggi (long-endurance, medium-to-high-altitude). Avenger dapat melakukan misi intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) dengan cakupan wilayah yang luas dan misi penyerangan target di darat atau laut. thedrive.com
Reuters melaporkan, kehadiran militer Amerika Serikat ke
Niger meningkat dalam beberapa tahun ini. Hal itu menunjukkan bahwa
Amerika Serikat menaruh perhatian tinggi atas munculnya kelompok militan
di kawasan negara di Afrika Barat tersebut.
Berbeda dengan pendahulunya, drone generasi ketiga keluarga Predator ini sudah menggunakan mesin jet dan teknologi siluman, sehingga sulit dideteksi musuh. Predator C Avenger dapat dioperasikan dengan menggunakan stasiun kontrol darat Predator A dan B, dengan menambahkan perangkat lunak baru. ga-asi.com
"Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Niger mengenai pengiriman pesawat mata-mata bersenjata untuk merespon ancaman keamanan," kata Samantha Reho, juru bicara Komando Afrika Amerika Serikat, kepada Associated Press.
Sebuah penyerangan yang dilancarkan oleh ISIS di Niger barat pada Oktober 2017 menewaskan emat tentara Amerika Serikat. Kelompok Jihad yang berbasis di Mali juga melakukan serangan terhadap fasilitas militer dan sipil.
Pemerintah Niger memberikan izin kepada pasukan Amerika Serikat pada November 2017 untuk mengirimkan drone bersenjata, namun kabar tersebut belum ada yang memberikan kofirmasi. Sebelumnya, Amerika Serikat mengerahkan drone ke Niger digunakan hanya untuk memata-matai.
Drone multi misi Predator C Avenger memiliki ketahanan terbang yang lama dengan ketinggian sedang hingga tinggi (long-endurance, medium-to-high-altitude). Avenger dapat melakukan misi intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) dengan cakupan wilayah yang luas dan misi penyerangan target di darat atau laut. thedrive.com
Berbeda dengan pendahulunya, drone generasi ketiga keluarga Predator ini sudah menggunakan mesin jet dan teknologi siluman, sehingga sulit dideteksi musuh. Predator C Avenger dapat dioperasikan dengan menggunakan stasiun kontrol darat Predator A dan B, dengan menambahkan perangkat lunak baru. ga-asi.com
"Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Niger mengenai pengiriman pesawat mata-mata bersenjata untuk merespon ancaman keamanan," kata Samantha Reho, juru bicara Komando Afrika Amerika Serikat, kepada Associated Press.
Sebuah penyerangan yang dilancarkan oleh ISIS di Niger barat pada Oktober 2017 menewaskan emat tentara Amerika Serikat. Kelompok Jihad yang berbasis di Mali juga melakukan serangan terhadap fasilitas militer dan sipil.
Credit tempo.co
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Tolak Perang dengan Iran
CB, Jakarta - Mayoritas warga Amerika Serikat menentang jika AS berencana berperang dengan Iran.
Ini merupakan hasil survei yang dilakukan setelah muncul isu AS
berencana menyerang Iran seiring meningkatnya ketegangan dua negara.
Dilansir dari Russia Today, 29 Juli 2018, hanya 23 persen responden dari survei yang dilakukan oleh HuffPost/YouGov, yang dirilis pada Jumat, 27 Juli, yang mendukung rencana AS berperang dengan Iran. Namun lebih dari dua kali lipatnya, atau 53 persen tidak mendukung skenario perang, termasuk 37 persen dari responden "yang sangat menentang".
Terlepas dari kenyataan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat setuju dengan Trump bahwa Iran bukan teman AS, mereka tidak mendukung pendekatannya yang intimidatif menurut survei tersebut. Sekitar 43 persen menolak cara pemimpin AS atas pendekatan yang berkaitan dengan Iran, sementara 36 persen mendukungnya. Selain itu, lebih dari sepertiga menganggap tindakan Trump hanya memperburuk situasi yang sudah tegang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. AP Photo/Jeff Roberson, REUTERS/Lisi Niesner
Jajak pendapat itu dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran saling melontarkan ancaman. Pekan lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa perang dengan Iran akan menjadi “ibu dari segala perang”, sebagai balasan atas pernyataan Trump yang menyebut Iran akan menanggung resiko yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah jika mengancam AS. Setelahnya komandan Pasukan elit Garda Revolusi Iran, memperingatkan AS bahwa melawan Iran dengan kekuatan militer akan menghancurkan semua yang AS miliki.
Pada Jumat, ABC melaporkan tokoh senior di pemerintahan Australia mengatakan bahwa AS sedang mempersiapkan untuk membom fasilitas nuklir Iran dan serangan kemungkinan dilakukan pada awal bulan depan. Baik Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Pertahanan AS James Mattis kemudian menolak klaim tersebut.
"Saya tidak tahu di mana orang-orang Australia mendapat informasi itu. Saya yakin itu bukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan saat ini dan saya pikir itu benar-benar fiksi," kata Mattis, seperti dikutip dari ABC.
Hubungan AS-Iran telah memburuk sejak AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), pada Mei lalu. Langkah Amerika Serikat memicu kecaman internasional, termasuk dari negara Eropa yang juga menjadi anggota kesepakatan nuklir tersebut.
Dilansir dari Russia Today, 29 Juli 2018, hanya 23 persen responden dari survei yang dilakukan oleh HuffPost/YouGov, yang dirilis pada Jumat, 27 Juli, yang mendukung rencana AS berperang dengan Iran. Namun lebih dari dua kali lipatnya, atau 53 persen tidak mendukung skenario perang, termasuk 37 persen dari responden "yang sangat menentang".
Terlepas dari kenyataan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat setuju dengan Trump bahwa Iran bukan teman AS, mereka tidak mendukung pendekatannya yang intimidatif menurut survei tersebut. Sekitar 43 persen menolak cara pemimpin AS atas pendekatan yang berkaitan dengan Iran, sementara 36 persen mendukungnya. Selain itu, lebih dari sepertiga menganggap tindakan Trump hanya memperburuk situasi yang sudah tegang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. AP Photo/Jeff Roberson, REUTERS/Lisi Niesner
Jajak pendapat itu dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran saling melontarkan ancaman. Pekan lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa perang dengan Iran akan menjadi “ibu dari segala perang”, sebagai balasan atas pernyataan Trump yang menyebut Iran akan menanggung resiko yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah jika mengancam AS. Setelahnya komandan Pasukan elit Garda Revolusi Iran, memperingatkan AS bahwa melawan Iran dengan kekuatan militer akan menghancurkan semua yang AS miliki.
Pada Jumat, ABC melaporkan tokoh senior di pemerintahan Australia mengatakan bahwa AS sedang mempersiapkan untuk membom fasilitas nuklir Iran dan serangan kemungkinan dilakukan pada awal bulan depan. Baik Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Pertahanan AS James Mattis kemudian menolak klaim tersebut.
"Saya tidak tahu di mana orang-orang Australia mendapat informasi itu. Saya yakin itu bukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan saat ini dan saya pikir itu benar-benar fiksi," kata Mattis, seperti dikutip dari ABC.
Hubungan AS-Iran telah memburuk sejak AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), pada Mei lalu. Langkah Amerika Serikat memicu kecaman internasional, termasuk dari negara Eropa yang juga menjadi anggota kesepakatan nuklir tersebut.
Credit tempo.co
Israel Bohong, Rudal David's Sling Gagal Tembak 2 Roket Suriah
TEL AVIV
- Militer Israel pada pekan lalu menyatakan rudal interspetor dari
sistem David's Sling menghalau dua roket Suriah di dekat wilayah utara
negara Zionis tersebut. Namun, Tel Aviv berbohong karena faktanya
senjata pencegat itu gagal menembak kedua roket militer Damaskus.
Meski gagal menjatuhkan dua misil Suriah, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membela keputusan peluncuran rudal interseptor David's Sling sebagai keputusan yang benar. Menurut IDF, kegagalan itu merupakan masalah teknis.
"Dalam beberapa hari terakhir, penyelidikan operasional lengkap dilakukan oleh Angkatan Udara, yang menemukan bahwa proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi ancaman, mengingat waktu yang singkat, adalah benar," kata IDF dalam sebuah pernyataan hari Senin (30/7/2018).
Alasan teknis mengapa rudal pencegat gagal mencapai target, yang ditembakkan dari Suriah, tidak dapat dipublikasikan karena masalah keamanan. "Pelajaran yang diambil dari investigasi ini akan diimplementasikan dalam sistem pertahanan udara," lanjut pernyataan IDF, seperti dikutip Times of Israel.
Meski gagal menjatuhkan dua misil Suriah, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membela keputusan peluncuran rudal interseptor David's Sling sebagai keputusan yang benar. Menurut IDF, kegagalan itu merupakan masalah teknis.
"Dalam beberapa hari terakhir, penyelidikan operasional lengkap dilakukan oleh Angkatan Udara, yang menemukan bahwa proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi ancaman, mengingat waktu yang singkat, adalah benar," kata IDF dalam sebuah pernyataan hari Senin (30/7/2018).
Alasan teknis mengapa rudal pencegat gagal mencapai target, yang ditembakkan dari Suriah, tidak dapat dipublikasikan karena masalah keamanan. "Pelajaran yang diambil dari investigasi ini akan diimplementasikan dalam sistem pertahanan udara," lanjut pernyataan IDF, seperti dikutip Times of Israel.
Dua roket Suriah yang jadi sasaran senjata Israel sejatinya bagian dari pertempuran internal di barat daya negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad tersebut. Namun, kedua roket itu telah memicu sirene di seluruh Israel utara pada Senin pagi pekan lalu.
Proyektil yang ditembakkan dari Suriah diidentifikasi sebagai roket OTR-21 Tochka buatan Rusia yang juga dikenal sebagai rudal SS-21 Scarab. Senjata militer Damaskus ini mampu membawa hulu ledak 500 kilogram (0,5 ton) dan memiliki jangkauan 100 kilometer (60 mil).
Misil pencegat yang ditembakkan dari sistem David's Sling dihancurkan militer Israel di udara. Sedangkan salah satu roket Suriah jatuh di wilayah negara Assad, satunya lagi tak diketahui lokasi pendaratannya.
IDF tak menjelaskan nasib roket kedua Suriah. Tak lama setelah insiden itu, pesawat jet tempur IDF diterbangkan ke wilayah utara Israel, namun misinya juga tak diungkap.
"(IDF) tidak dapat berkomentar tentang kegiatan angkatan udara," imbuh pernyataan militer Tel Aviv.
Peluncuran rudal pencegat itu merupakan aksi perdana sistem David's Sling, meski sistem itu sejatinya sudah resmi beroperasi sejak tahun lalu.
David's Sling membentuk lapis tengah jaringan pertahanan anti-rudal Israel yang berlapis-lapis.
Lapisan terendah adalah sistem Iron Dome, yang mampu mencegat roket jarak pendek, kendaraan udara tak berawak kecil dan mortir seperti yang ditembakkan ke Israel dari Jalur Gaza atau dari Lebanon selatan. Di bagian atasnya adalah sistem Arrow 2 dan Arrow 3, yang dimaksudkan untuk menghalau rudal balistik jarak jauh.
David's Sling bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara sistem-sistem anti-rudal yang sudah ada. Senjata pertahanan ini diklaim efektif untuk melawan rudal Fateh 110 Iran yang setara dengan rudal M600 Suriah.
Kedua jenis rudal itu, menurut militer Israel, terlihat digunakan dalam perang sipil Suriah dan diketahui berada di gudang senjata kelompok Hizbullah.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)