Presiden Duterte Berunding Lagi dengan Pemberontak Maois

Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuka kembali upaya perundingan dengan kelompok pemberontak Maois setelah empat bulan perundingan itu dihentikan. (Reuters).

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan kesediaan membuka kembali perundingan perdamaian dengan pemberontak Maois. Hal ini dilakukan lebih dari empat bulan setelah memutuskan perundingan sebelumnya dihentikan.

Pemerintah Filipina sebelumnya menyatakan berupaya memperlakukan kelompok komunis itu sebagai "teroris".

Kementerian kehakiman Filipina pada Februari lalu meminta pengadilan daerah menyatakan bahwa Partai Komunis Filipina (CPP) beserta kelompok sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA), sebagai kelompok "teroris" yang diupayakan Duterte untuk dimusnahkan, seperti dikutip Reuters Selasa (3/4).

Ketika mulai menjabat sebagai presiden pada Juli 2016, Duterte membebaskan beberapa pemimpin Maois dan menunjuk tokoh kiri tersebut untuk menduduki jabatan di kabinet guna menarik mereka ke meja perundingan.

Namun, upaya perdamaian itu ditinggalkan pada November lalu di tengah kemarahan Duterte atas yang disebutnya serangan berulang oleh gerilyawan tersebut selama perundingan.

"Kita bukan musuh," kata Duterte, Selasa, ketika menyampaikan pidato di depan para petempur NPA di Oriental Mindoro. Di provinsi wilayah tengah itu, yang juga merupakan benteng pemberontak, Duterte menghadiri peresmian proyek jembatan.

"Kalau kita tidak bisa mendapatkan jalan tengah, saya tidak akan menutup segala sesuatunya," kata Duterte. Ia mengumpamakan ketidaksepahaman antara pemerintahannya dan para pemberontak seperti pertengkaran sebuah pasangan, yang pada akhirnya akan selesai.




Upaya mengakhiri perang itu, yang telah berlangsung hampir setengah abad dengan kalangan komunis, adalah salah satu prioritas Duterte ketika mulai menjabat presiden. Perang itu telah menewaskan lebih dari 40.000 orang.

Pelaksanaan rangkaian perundingan untuk mengakhiri pemberontakan selama ini berlangsung tidak konsisten sejak perundingan ditengahi oleh Norwegia pada 1986.

"Mari kita sepakati beberapa hal mendasar," kata Duterte.

Ia menambahkan bahwa dirinya siap mengeluarkan dana untuk "memberikan subsidi" bagi kalangan pemberontak.

Namun, sebelum memulai kembali perundingan, Duterte mengatakan bahwa pemberontak itu harus setuju melakukan gencatan senjata, menghentikan pemerasan serta meninggalkan keinginan mereka membentuk "pemerintahan koalisi".



Credit  cnnindonesia.com

Reformasi Ekonomi Prancis Terganjal

Reformasi Ekonomi Prancis Terganjal. (Reuters).

PARIS - Mogok massal yang dilakukan karyawan perusahaan pelayanan kereta api Prancis selama tiga menyebabkan kekisruhan dan gangguan. Itu juga akan mengganggu upaya Presiden Prancis Emmanuel Macron memodernisasi ekonomi Prancis.

Perusahaan kereta api nasional Prancis SNCF menyatakan hanya satu dari empat kereta yang bisa beroperai di wilayah Paris. Warga Prancis yang baru kembali dari liburan Paskah pun menjadi korban. Media-media Prancis menyebut itu sebagai “Black Tuesday”.

Stasiun kereta api tersibuk di Paris, Gare du Nord, dipenuhi para pekerja yang menunggu kereta. Mereka pun saling membantu penumpang untuk pindah peron. “Saya paham kenapa mereka mogok massal. Tapi, hari ini adalah hari kerja saya di kerjaan baru dan saya harus terkena dampak mogok massal,” kata Marie Charles, penduduk Paris, dilansir Reuters.

Empat serikat buruk menggelar aksi mogok massal dua hari dari lima hari kerja selama tiga bulan kedepan. Dengan demikian, terdapat 36 hari mogok massal. Itudipastikan menguncang SNCF karena kereta api merupakan moda transportasi utama di Prancis.

Banyak pemimpin Prancis harus takluk dengan gerakan mogok massal serikat pekerja. Mogok massal pada 1995 yang melumpuhkan Prancis memaksa Perdana Menteri Alain Juppe membatalkan reformasi dan mengundurkan diri. Mogok massal itu pun menyebabkan Presiden Jacques Chirac membubarkan parlemen.

Namun, serikat pekerja saat ini semakin lemah. Mereka terbelah dalam merespons reformasi sosial dan ekonomi yang diajukan Marcon. Jika Macron menang, maka ini menjadi ujian terbesar bagi pemimpin 40 tahun yang dikenal sebagai mantan bankir investasi. Apalagi, Macron juga mengajukan banyak perubahan seperti sistem pendidikan dan pensiun. Namun, sektor perburuhan menjadi titik berat Macron karena dia terus ditekan serikat buruh.

Menteri Transportasi Prancis Elisabeth Borne menyarankan serikat buruh untuk bernegosiasi dengan pemerintah. “Banyak serikat buruh jelas menjadikan ini menjadi isu politik,” kata Borne kepada stasiun televisi BFM TV. Dia menegaskan pemerintah tetap berpegang teguh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam petarungan untuk mendapatkan dukungan publik, para pemimpin serikat buruh juga membela diri dan menyatakan perjuangan mereka murni untuk membela para anggotanya. “Para pekerja kereta api tidak melakukan mogok massal untuk mempermainkannya,” kata ketua serikat buruh garis keras dan terbesar, CGT Philippe Martinez, dilansir Reuters.

Martinez mengungkapkan kepada radio publik France Inter mengungkapkan, mogok massal ini akan semakin besar. “Sekarang di mana pemerintah saat ini,” ujarnya.

Namun, mayoritas rakyat Prancis menganggap mogok massal tersebut dinilai tidak adil. Itu berdasarkan jajak pendapat yang dilaksanakan Ifop dan dirilis pada Minggu (1/4). Dalam survei sebelumnya menunjukkan kalau pemilih khawatir reformasi yang diajukan Macron akan tertunda dan terganggu.

Dalam aksi mogok massal, hampir satu dari anggota SNCF tidak bekerja. HAnya satu dari delapan kereta cepat TGV dan layanan internasional terganggu operasional. Tidak ada layanan kereta antara Prancis, Swiss, Italia, dan Spanyol. Hanya satu dari tiga kereta yang beroperasi ke Jerman. Sedangkan layanan Eurostar yang menghubungkan London, Paris, dan Brussel mengalami gangguan tiga dari empat kereta.

"Kita membela layanan publik Prancis, bukan hanya pekerja kereta api," kata kepala serikat pekerja Sud Rail, Emmanuel Grondein.

Macron sendiri ingin mentransformasi SNCF dengan menambah hutang 3 miliar euro per tahun sehingga perusahaan itu bisa menjadi pemompa keuntungan. Namun, serikat pekerja mengungkapkan investasi besar-besaran untuk kereta TGV memicu dugaan rencana Macron untuk melakukan privatisasi. Para pekerja SNCF khawatir jika mereka akan kehilangan pekerjaan, kenaikan gaji tahunan, dan hak pensiun. 

Para pekerja di sektor energi juga berencana melaksanakan mogok massal sejak 3 April hingga 28 Juni. Mereka menentang liberalisasi sektor energi dan kelistrikan. CGT menyerukan para pekerja sektor swasta dan publik akan mogok massal pada 19 April mendatang.

Serikat pekerja Air France juga menyerukan mogok massal untuk menentukan kenaikan gaji. Air France memperkirakan 75% penerbangan beroperasi seperti biasanya. Tapi, mogok massal itu akan dilanjutkan pada 7,10, dan 11 April mendatang.






Credit  sindonews.com

Perang Dagang, AS akan Kenakan Tarif pada 1.300 Produk China

Ilustrasi. CNN Indonesia/Mesha Mediani

Jakarta, CB -- Kekhawatiran pecahnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali meningkat. Pemerintah Donald Trump mempublikasikan daftar 1.300 produk ekspor China yang akan dibidik tarif.

Amerika Serikat berencana memberlakukan tarif atas produk-produk China senilai US$50 miliar, sebagai hukuman atas apa yang disebut pencurian rahasia perdagangan, termasuk piranti lunak (software), hak paten dan teknologi lainnya.

Menurut Kantor Dagang AS (USTR) di Gedung Putih, tarif sebesar 25 persen bakal diberlakukan kepada seluruh produk.

Sebagian besar tarif akan membidik industri teknologi, permesinan dan kedirgantaraan China.

Yang lain akan membidik peralatan medis, obat-obatan dan material pendidikan seperti peralatan penjilidan buku.

Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan China di Amerika Serikat mengatakan bahwa China mengecam dan menentang keras daftar produk yang bakal dikenakan tarif tersebut.




Menurut Kedutaan China di Washington DC, mereka akan mengajukan masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mengambil langkah yang setara terhadap produk-produk AS.

Pemerintah Donald Trump akan menggelar pertemuan public hearing bagi para pengusaha AS pada 15 Mei sebelum memberlakukan tarif. Meski begitu, belum jelas kapan tarif tersebut bakal berlaku.

Menurut kabar yang dilansir CNN, para pengusaha AS memandang bahwa pemerintah mendiagnosa masalah dengan China secara tepat, namun mengambil solusi yang salah.

"Pemerintah telah mengambil langkah benar dengan fokus memulihkan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan perdagangan kita dengan China. Namun, memberlakukan pajak terhadap produk-produk yang digunakan sehari-hari oleh para konsumen di Amerika dan memberikan lapangan kerja bukan cara untuk mengatasinya," kata Myron Brilliant, Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri AS, kelompok advokasi yang telah menentang kebijakan perdagangan Trump sejak lama.

Kelompok lobi para petani AS mengimbau pemerintah AS tidak meneruskan rencana pemberlakuan tarif karena mengkhawatirkan balasan dari China, salah satu pembeli terbesar produk pertanian AS.'

"Kami mendesak pemerintah untuk mendengarkan para petani di seluruh Amerika yang tidak mampu menghadapi pajak baru dalam ekspor mereka," kata Max Baucus, mantan senator Partai Demokrat dari MOntanda dan Ketua Petani Bagi Perdagangan Bebas.




Daftar tersebut muncul setelah Kementerian Luar Negeri China bersikeras akan meresponds dengan langkah setara atas pemberlakukan pajak apapun dari AS. China menyatakan mereka punya daftar ekspor AS yang akan dibidik jika AS meneruskan rencananya.

"Kami telah menyatakan bahwa China tidak akan memulai perang dagang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri di Beijing.

"Tapi kami tidak takut, dan akan bertarung hingga terakhir jika seseorang bersikeras berperang."

Para pemimpin kedua negara telah menggelar perundingan selama lebihd ari sepekan untuk membuat sejumlah kompromi dan memberikan lebih banyak hak bagi perusahaan-perusahaan AS di China.

Setelah investasi selama satu bulan, Kantor Dagang AS menyimpulkan bahwa China memaksa perusahaan teknologi AS yang ingin beroperasi di sana untuk membuat perusahaan gabungan dengan pengusaha China dan berbagi teknologi mereka. Penyelidikan menemukan bahwa perusahaan China kerap mencuri paten dan piranti lunak dari perusahaan Amerika.




Ada sedikit perdebatan di AS bahwa China tidak mengikuti aturan dalam perdagangan teknologi. Perdebatan di Washington berfokus pada bagaimana cara terbaik menghukum China tanpa menyakiti konsumen AS.

AS berjanji bahwa tarif akan diberlakukan pada produk teknologi, kedirgantaraan, komunikasi dan permesinan China.

Namun daftar yang dirilis pada Selasa (3/4), mencakup sejumlah produk yang tidak terduga seperti alat tes malaria, alat bantu dengar, defibrillator, pemantik api, jarum suntik, gigi tiruan, dan peralatan X-Ray.

Kantor Dagang AS juga mengusulkan tarif pada senapan militer China, peluncur granat dan senapan China.




Mesin jet turbo dan helikopter tertentu juga dibidik untuk dikenakan tarif. Selain itu ada beberapa peralatan bor masuk dalam daftar.

Pemerintah Trump telah memberlakukan tarif 25 persen bagi impor baja dan 10 persen untuk aluminium. Tarif itu berlaku terhadap sebagian besar negara di dunia, termasuk China, meski beberapa negara mendapat pengecualian.

China merespons tarif logam AS itu dengan memberlakukan pajak terhadap ekspor AS ke China. Termasuk buah-buahan, anggur, kacang-kacangan dan daging babi.




Credit  cnnindonesia.com

Trump akan Kerahkan Pasukan Militer ke Perbatasan Meksiko

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP

Pasukan militer diterjunkan sampai dinding perbatasan terbangun.

CB, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump mengatakan, Selasa (4/4), ia akan menggunakan pasukan militer Amerika Serikat untuk menjaga perbatasan dengan Meksiko. Pasukan militer akan dikerahkan sampai dinding yang dijanjikan terpasang dan ada keamanan yang layak.

Trump menyebut penggunaan militer di perbatasan selatan itu sebagai sebuah langkah besar. Presiden AS itu baru-baru ini mengancam akan menghentikan bantuan AS untuk Honduras dan negara-negara lain kecuali mereka menghentikan para migran Amerika Tengah menuju Amerika Serikat.

Ia juga menekankan ancaman untuk menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) jika aliran migran itu tidak dihentikan."Kami akan melakukan ini dengan Meksiko, dan mereka harus melakukannya, kalau tidak saya tidak akan mengurusi kesepakatan NAFTA," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.








Trump menambahkan, jika rombongan itu mencapai perbatasan AS, maka undang-undang AS seakan sangat lemah dan menyedihkan. "Seakan-akan kita tidak punya perbatasan," katanya.





Para pejabat Meksiko pada Selasa mengatakan perjalanan "rombongan-rombongan" dari sebagian besar negara-negara Amerika Tengah, termasuk banyak di antaranya yang mengungsikan diri dari kekerasan di Honduras, telah berlangsung sejak 2010.

"Sampai kita punya dinding dan keamanan layak kita akan menjaga perbatasan (dengan mengerahkan) militer," kata Trump.

Trump menambahkan akan segera melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Mattis dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas wacana itu.

Sejumlah presiden AS di masa telah memerintahkan pasukan Garda Nasional untuk menjaga perbatasan.

Di bawah kepemimpinan Presiden W. Bush, pasukan Garda Nasional dari seluruh 54 negara bagian dan wilayah AS dikerahkan antara 2006 dan 2008 untuk menjalankan tugas-tugas seperti analisa intelijen yang berkaitan dengan perbatasan. Namun tidak secara langsung dikerahkan sebagai petugas penegak hukum, menurut Pentagon.

Credit  republika.co.id

Pesawat B-1B Supersonik AS Dikirim ke Pangkalan Al-Udeid Qatar

Pesawat pembom B-1B Lancer supersonik Amerika Serikat. Foto/REUTERS

DOHA - Pesawat B-1B Lancer supersonik Amerika Serikat (AS) dikirim ke Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Pesawat pembom non-nuklir itu akan menggantikan pesawat B-52 Stratofortress yang telah dikerahkan di bawah tanggung jawab Komando Pusat AS sejak tahun 2016.

Komando Pusat (CENTCOM) Angkatan Udara AS mengatakan sepasang pesawat B-1B yang dijuluki "Bone" itu tiba di Qatar pada 31 Maret 2018. Sepasang pesawat pembom itu terbang dari Ellsworth Air Force Base di South Dakota, AS.

"Ini burung! Ini pesawat! Kami menyambut B-1 Kembali ke tim Al-Udeid," kata pihak 379 Air Expeditionary Wing dari Angkatan Udara AS dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya, hari Selasa (3/3/2018).

Menurut laporan Military.com, pasangan pesawat pembom tersebut akan mendukung operasi militer koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS dengan kode nama "Operation Inherent Resolve". Operasi masih akan berlangsung di wilayah Irak dan Suriah.

Pasangan pesawat B-1B juga pernah dikerahkan untuk misi "Operation Freedom's Sentinel", sebuah misi anti-militan di Afghanistan.

Pada tahun 2016, komandan Angkatan Udara AS Kolonel Gentry Boswell yang bertugas di Ellsworth Air Force Base pada saat itu, mengatakan kepada Fox News bahwa pesawat pembom itu dapat menempatkan senjata seberat 2.000 pound pada kenop pintu dari jarak 15 mil jauhnya di kegelapan malam dan dalam cuaca terburuk.

Tapi jet tempur yang mulai beroperasi pada 1980-an dianggap sudah uzur. Menurut Sersan Bruce Pfrommer yang telah bekerja untuk "Bone" selama 20 tahun, dia telah memiliki 1.000 jam terbang bersama pesawat B-1B.

"Sekarang saya melihat beberapa pesawat di sini yang mendorong lebih dari 10.000 jam terbang," ujarnya. 

Credit  sindonews.com

Beda dengan Trump, Militer AS Ingin Tambah Pasukan di Suriah

Militer AS dikabarkan ingin menambah pasukan di Suriah guna memberantas ISIS, rencana itu berlawanan dengan niat Presiden Donald Trump untuk menguranginya. (REUTERS/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Militer Amerika Serikat dikabarkan tengah menggodok rencana pengiriman pasukan tambahan ke utara Suriah yang masih dikuasai pemberontak termasuk ISIS.

Sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan mengatakan rencana itu telah didiskusikan selama beberapa waktu terakhir.

Dilansir CNN, Dewan Keamanan Nasional dikabarkan akan menggelar rapat hari ini, Selasa (3/4), guna mendiskusikan masa depan sekitar 2.000 tentara AS di Suriah yang selama ini berperang melawan ISIS.

Langkah itu disebut berlawanan dengan pernyataan Presiden Donald Trump pada Kamis (29/3) lalu yang mengatakan bahwa AS "akan segera keluar dari Suriah".

Pernyataan Trump itu muncul di hari yang sama ketika dua personel dari militer AS dan Inggris, Jonathan J. Dunbar dan Matt Tonroe, tewas akibat ledakan bom di Mabij, Suriah.

Juru bicara Pentagon, Mayor Adrian Rankine-Galloway, mengatakan keduanya tewas saat melakukan misi rahasia untuk "membunuh dan menangkap anggota ISIS". Sementara itu, lima personel lainnya mengalami luka-luka akibat insiden itu.



Militer AS tak banyak merilis informasi mengenai kematian Dunbar dan Tonroe itu.

Sehari setelahnya, Trump bahkan dilaporkan memerintahkan Kementerian Luar Negeri menangguhkan dana sebesar US$200 juta untuk pemulihan wilayah-wilayah di Suriah yang pernah dikuasai ISIS.

Sikap Trump itu dianggap membingungkan banyak pejabat Pentagon mengenai kejelasan strategi AS di Suriah. Sebab, pada November lalu, Menhan James Mattis, mengatakan pasukannya tidak bisa begitu saja keluar dari negara di Timur Tengah itu.

"Kami harus memastikan bahwa kami bisa menciptakan kondisi untuk solusi diplomatik bagi Suriah, tidak hanya berperang secara militer saja," kata juru bicara Pentagon, Dana White, seperti dikutip The Washington Post.

Sejumlah pejabat Pentagon juga mengatakan rencana penambahan pasukan telah dipertimbangkan bahkan sebelum pernyataan Trump itu keluar.

Meski begitu, belum jelas apakah pernyataan Trump itu akan mempengaruhi keputusan akhir rencana militer tersebut. Sejumlah sumber militer menegaskan saat ini angkatan bersenjata tengah berfokus menyediakan perlindungan tambahan bagi pasukan AS yang sudah ada di Suriah.





Credit  cnnindonesia.com

Erdogan, Putin resmikan pengerjaan pembangkit tenaga nuklir pertama Turki

Dokumentasi Para tenaga ahli nuklir Rosatom tengah mengawasi pembangunan satu proyek reaktor nuklir mereka. (powertecrussia.com)

Ankara (CB) - Pemimpin Turki dan Rusia pada Selasa meresmikan pengerjaan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki dengan meluncurkan pembangunan pembangkit listrik Akkuyu senilai 20 miliar dolar (sekitar Rp275,1 triliun) di provinsi Turki Selatan, Mersin.

Pembangkit listrik bertenaga nuklir itu akan dibangun oleh Badan Energi Nuklir Negara Rusia, Rosatom, dan akan terdiri atas empat unit, yang masing-masing memiliki kemampuan 1.200 megawatt, lapor Reuters.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan menandai secara resmi dimulainya pembangunan unit pertama Akkuyu dengan menonton tautan video dari ibu kota negara Turki, Ankara.

"Ketika seluruh empat unit berjalan, pembangkit listrik itu akan dapat memenuhi 10 persen kebutuhan energi Turki," kata Erdogan.

Ia menambahkan bahwa, kendati ada penundaan, Turki masih berencana untuk mulai menghasilkan listrik pada unit pertama pada 2023.

Pembangkit listrik senilai 20 miliar dolar dan berkapasitas 4.800 megawatt itu merupakan bagian dari "visi 2023", yang dicanangkan Erdogan, untuk menandai berdirinya 100 tahun Turki modern dan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan negara itu atas impor energi.

Namun, sejak Rusia memenangkan kontrak pada 2010, proyek itu mengalami penundaan.

Bulan lalu, sumber-sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan Akkuyu kemungkinan tidak akan mencapai target 2023. Namun Rosatom, yang sedang mencari mitra-mitra setempat untuk mengambil saham 49 persen dalam proyek tersebut, mengatakan bahwa pihaknya bertekad akan memenuhi kerangka waktu yang telah ditentukan.

Kantor berita Interfax kemudian mengutip kepala Rosatom, yang mengatakan bahwa penjualan saham 49 persen kemungkinan akan ditunda dari tahun ini sampai 2019.

Perusahaan-perusahaan Turki mundur karena jumlah pendanaan yang diperlukan serta kekhawatiran bahwa mereka tidak akan menerima bagian yang cukup dari kesepakatan yang menguntungkan itu, kata dua sumber di kalangan industri.

Putin sedang berada di Turki untuk lawatan dua hari sejak Selasa. Dalam kunjungannya itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pertempuan puncak yang membahas masalah Suriah.

Credit   antaranews.com

Putin Majukan Pengiriman S-400, Siap Bangun Reaktor Nuklir Turki

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan di Ankara, Selasa (3/4/2018). Foto/Sputnik

ANKARA - Rusia akan memajukan tanggal pengiriman sistem rudal pertahanan udara S-400 untuk Turki. Keputusan itu diambil setelah Presiden Vladimir Putin bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk memperluas kerja sama militer. Rusia juga setuju untuk membangun reaktor nuklir pertama di Turki.

Pada konferensi pers di Ankara, Putin mengumumkan bahwa Rusia akan memajukan tanggal pengiriman sistem rudal pertahanan S-400 setelah kontrak pembelian ditandatangani antara kedua negara pada bulan Desember lalu. Kesepakatan ini telah membuat para sekutu Turki di NATO kesal, terutama Amerika Serikat (AS).

"Kami mempercepat produksi dan kami telah menyelesaikan harga, itu yang sangat penting," kata Putin. "Dalam hal memperpendek jadwal pengiriman, kami telah melakukan ini atas permintaan teman-teman dan mitra Turki kami," lanjut pemimpin Kremlin tersebut seperti dikutip Russia Today, Rabu (4/4/2018).

Meski demikian, Putin tidak menyebutkan kapan Ankara akan menerima sistem pertahanan udara paling canggih di Moskow itu. Menurutnya, tidak ada batasan politik atau strategis untuk berbagi teknologi yang pada akhirnya bisa melihat Turki untuk menghasilkan versi sendiri dari radar dan kompleks rudal tersebut.

Sementara itu, Erdogan menggaris bawahi momen penting selama kedua negara menjalin hubungan diplomatik."Jarak yang kami tempuh dalam hubungan kami dengan Rusia dalam 15 tahun terakhir sangat penting," katanya.

Rencananya, reaktor nuklir pertama Turki yang akan dibangun konsorsium bersama  berlokasi di Akkuyu, di kawasan pantai selatan negara tersebut. Nilai proyek ini mencapai sekitar USD20 miliar.

"Kami tidak hanya memulai pembangunan pabrik nuklir pertama Turki, kami mendirikan sektor nuklir Turki," ujar Putin, yang menambahkan bahwa proyek tersebut telah dibicarakan selama tiga tahun terakhir. 

Credit  sindonews.com

PM Taiwan Mengaku Pekerja Kemerdekaan, Beijing-Taipei Bergejolak

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

TAIPEI - Pemerintah Taiwan dan China bersitegang setelah Perdana Menteri William Lai mengeluarkan pernyataan sebagai pekerja kemerdekaan bagi Taiwan. Beijing dan Taipei terlibat perang kata-kata terkait pernyataan yang dilontarkan Lai dihadapan parlemen Taiwan itu.

Media milik rezim China, Global Times, menyatakan Beijing harus mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk perdana menteri Taiwan itu. Lai dianggap telah melanggar undang-undang anti pemisahan diri tahun 2005.

"Jika bukti kejahatannya menunjukkan itu adalah sebuah cetakan besi, maka global notice dapat dikeluarkan untuknya," tulis Global Times, yang diterbitkan oleh media Partai Komunis yang berkuasa People's Daily seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).

Sementara itu Kantor Urusan Taiwan di China mengatakan pernyataan Lai sangat berbahaya dan lancang, yang membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kantor ini menegaskan Taiwan tidak akan pernah terpisah dari Cina.

Menanggapi hal ini Pemerintah Taiwan mengatakan China telah menggerakkan media untuk mengancam pulau yang diperintah sendiri. Pengambil keputusan China Daratan, Dewan Urusan China di Taiwan mengatakan bahwa Global Times dan komentar pemerintah China mengintimidasi dan tidak rasional.

"Taiwan adalah masyarakat yang demokratis dan majemuk," katanya, menambahkan bahwa Lai secara konsisten mengikuti kebijakan presiden untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

"China telah berulang kali memanipulasi media dan apa yang disebut 'pengguna internet' untuk mengancam dan menekan pemerintah dan orang-orang Taiwan, mencoba menggunakan serangan militer dan ancaman hukum untuk melanggar martabat dan kepentingan kami," sambung dewan tersebut.

“Ini bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini hanya akan meningkatkan antagonisme lintas-selat dan merusak hubungan,” tambahnya.

"Selama dua tahun terakhir, pemerintah kita belum 'merasa permusuhan terhadap China'," kata dewan tersebut.

"Tetapi Cina daratan harus menghadapi kenyataan dari pemerintah yang terpisah di kedua sisi Selat Taiwan dan menghormati demokrasi dan kehendak rakyat Taiwan," tukasnya.

Sebelumnya Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan kepada parlemen bahwa ia adalah "pekerja kemerdekaan Taiwan" dan posisinya adalah Taiwan negara yang berdaulat dan merdeka.

Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di China. Pulau ini diklaim oleh Beijing sebagai wilayah keramat dan Cina tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawanya di bawah kendali sebagai provinsi yang dianggap sebagai provinsi bandel.

Permusuhan China dengan Taiwan telah tumbuh sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat yang pro-kemerdekaan terpilih sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016. China khawatir ia ingin mendorong kemerdekaan resmi, meskipun Tsai mengatakan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk perdamaian. 

Presiden China Xi Jinping bulan lalu mengatakan bahwa Taiwan akan menghadapi "hukuman sejarah" untuk setiap upaya separatisme, menawarkan peringatan terkuatnya ke pulau itu.




Credit  sindonews.com

Di Malaysia, Sebar Hoaks Dipenjara 6 Tahun dan Denda Rp1,7 Miliar

Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak. Foto/REUTERS/File Photo

KUALA LUMPUR - Malaysia resmi memiliki undang-undang yang melarang penyebaran "fake news" (berita palsu) atau hoaks. Bagi yang melanggar akan dipenjara maksimal enam tahun dan denda hingga 500.000 ringgit atau sekitar Rp1,7 miliar.

Hukum baru itu dimiliki Malaysia setelah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak mendapat dukungan parlemen yang meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Fake News 2018. Dalam draf RUU, hukuman yang diusulkan adalah penjara 10 tahun, namun yang disetujui adalah hukuman penjara maksimal enam tahun.

RUU itu disahkan menjadi UU dengan mengabaikan kritik yang mengatakan bahwa hukum baru itu bertujuan untuk mengekang perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara menjelang pemilihan umum (pemilu).

Pemerintah Malaysia mengatakan UU tersebut tidak akan memengaruhi kebebasan berbicara dan kasus-kasus di bawahnya akan ditangani melalui proses pengadilan independen.

"Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi publik dari penyebaran berita palsu, sementara itu memungkinkan kebebasan berbicara sebagaimana diatur di bawah konstitusi," kata Menteri Hukum Azalina Othman Said kepada parlemen, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).

Undang-undang mendefinisikan berita palsu sebagai "berita, informasi, data, dan laporan yang seluruhnya atau sebagian salah". Materi itu mencakup fitur, visual, dan rekaman audio.

Hukum baru ini juga berlaku untuk publikasi digital dan publikasi media sosial berupa materi berita palsu. Sasaran dari hukum ini adalah para pelanggar atau penyebar berita palsu baik di dalam maupun di luar Malaysia, termasuk warga asing.

Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, David Kaye, pada hari Senin mendesak pemerintah Malaysia untuk tidak terburu-buru dengan mengesahkan RUU yang diloloskan parlemen tersebut.

"Saya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali RUU itu dan membukanya untuk pengawasan publik yang reguler dan biasa sebelum mengambil langkah lebih lanjut," kata David Kaye melalui Twitter.

Negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Filipina, sedang mempertimbangkan cara menangani penyebaran berita palsu. Namun, para aktivis hak asasi manusia takut bahwa undang-undang pencegah hoaks dapat digunakan untuk mematikan kebebasan berbicara. 

Credit  sindonews.com

Delapan Tewas dalam Protes Kasta Dalit di India

Ilustrasi polisi India. (Reuters/Danish Ismail)

Jakarta, CB -- Delapan orang tewas di tiga negara bagian India  saat puluhan ribu warga kasta Dalit memprotes putusan Mahkamah Agung yang melemahkan perlindungan untuk kelompok masyarakat tersebut.

Demonstran menutup arus lalu-lintas jalanan, memaksa toko-toko tutup dan membuat keberadaan kelompok kasta bawah itu terasa di 10 negara bagian. Sedianya protes berjalan damai, tapi kemudian disertai kekerasan dan bentrokan dengan polisi di Madhya Pradesh, Uttar Pradesh dan sejumlah lokasi lainnya.

Kerusuhan dilaporkan terjadi setidaknya di tujuh negara bagian India.

Menurut Rahul Jain, kepala pemerintahan distrik Gwailor di Madhya Pradesh, tiga orang tewas ketika aksi protes berubah jadi kerusuhan. Menurut sejumlah pejabat lokal, satu korban tewas jatuh di Distrik Bhind dan Morena.

Inspektur Polisi Ashish Singh mengatakan kepada CNN pihaknya langsung menerapkan jam malam di sejumlah lokasi di Madhya Pradesh, segera setelah laporan korban jiwa terdengar.

Dua orang meninggal dunia di utara Uttar Pradesh, dan seorang lainnya di barat laut Rajasthan, kata sejumlah pejabat setempat.

Di Punjab, negara bagian dengan persentase populasi kasta Dalit tertingi, demonstran secara efektif menghentikan aktivitas sehari-hari, memaksa pemerintah menghentikan transportasi publik, menutup bank dan institusi pendidikan, serta menunda ujian sekolah menengah atas.

Tak semua demonstran melakukan kekerasan, atau menggelar protes dengan kerusuhan berskala sebesar itu. Di New Delhi, Ibu Kota India, aksi berjalan damai.

Secara tradisional, Dalit berada di bagian bawah sistem kasta Hindu. Anggota kasta yang lebih tinggi kadang memandang mereka tidak murni, dan di beberapa tempat, mereka masih tidak diperbolehkan memasuki rumah atau kuil kalangan atas.

Praktik ini, meski tidak konstitusional, masih marak di sejumlah bagian di India, dan kaum Dalit terus kesulitan menghadapi diskriminasi, pengucilan dan kekerasan.

Sebelumnya, Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad menuding partai-partai mempolitisasi isu ini. Dia mengatakan pemerintah tidak sepakat dengan putusan MA dan telah mengajukan petisi peninjauan kembali.

Pada 20 Maret, MA memutuskan polisi tidak bisa segera menangkap seseorang berdasarkan akta pencegahan kejahatan kasta, yang mengatur cara pemerintah mendakwa kasus-kasus kejahatan kebencian terhadap masyarakat kasta bawah dan para anggota suku.

Putusan pengadilan tertinggi itu memungkinkan polisi melakukan pemeriksaan awal pada pihak tertuduh sebelum memulai penyelidikan resmi. Tujuannya adalah untuk mencegah tuduhan salah sasaran.

Anggota kasta Dalit menyebut putusan pengadilan menjadi rintangan baru dalam melaporkan kejahatan yang dialami.

Polisi mencatat lebih dari 47 ribu kasus kejahatan terhadap anggota kasta bawah atau anggota suku pada 2016, menurut data nasional terakhir.

Aksi terbaru ini merupakan protes terbesar kasta Dalit sejak Januari, ketika mereka menuding kelompok Hindu sayap kanan menggunakan kekerasan untuk menekan sebuah perayaan yang digelar untuk menghormati pemimpin advokasi hak-hak Dalit, BR Ambedkar.





Credit  cnnindonesia.com

Angkatan Laut Malaysia Cegat Perahu Pengungsi Rohingya

Ilustrasi perahu pengungsi Rohingya. (AFP Photo/Fred Dufour)

Jakarta, CB -- Angkatan Laut Malaysia mencegat sebuah perahu yang mengakut 56 pengungsi Rohingya di perairan utara Pulau Langkawi. Aparat berwenang menyebut kapal itu sempat berlabuh di sebuah pulau di Thailand pada akhir pekan lalu, sebelum berlayar menuju Negeri Jiran di tengah kondisi cuaca badai.

"Secara umum seluruh 56 pengungsi yang sebagian besar perempuan dan anak-anak sudah aman. Tapi mereka lelah dan kelaparan," kata kepala Angkatan Laut Malaysia, Laksamana Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin kepada Reuters, Selasa (3/4).

"Kami telah memberi para pengungsi air bersih, makanan, dan bantuan kemanusiaan lain."

Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) menyatakan puluhan pengungsi itu berasal dari pusat negara bagian Rakhine, Myanmar, pusat krisis kemanusiaan yang memburuk sejak Agustus 2017 lalu.

Direktur Jenderal Badan Pengamanan Maritim Malaysia (MME) Zulkifli Abu bakar mengatakan negaranya akan menerima para pengungsi atas dasar kemanusiaan.

Sebagai negara yang tak meratifikasi konvensi PBB mengenai penangan pengungsi, Malaysia tidak berkewajiban menerima pengungsi dari mana pun termasuk Rohingya.

Meski begitu, sejauh ini Malaysia telah menerima 100 ribu pengungsi Rohingya.

"Mereka akan diserahkan ke departemen keimigrasian," kata Zulkifli melalui pesan singkat.

Berdasarkan data PBB, sebanyak 700 ribu Rohingya melarikan diri dari Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh, sejak krisis kembali memburuk.

Krisis itu dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata Rohingya dan militer Myanmar pada 25 Agustus. Sejak itu, militer meluncurkan operasi militer yang mereka klaim diarahkan pada kelompok bersenjata.

Alih-alih menangkap pelaku, militer bersama warga lokal diduga malah mengusir, menyiksa, hingga membunuh warga Rohingya yang selama ini dianggap sebagai imigran ilegal.

Myanmar menolak tuduhan itu dengan berkeras menegaskan bahwa operasi militernya sah demi membasmi "teroris" yang menyerang pasukan pemerintah.

Krisis kemanusiaan yang mengincar minoritas Muslim, terutama Rohingya, bukan pertama kali terjadi di Myanmar. Pada 2012 lalu, bentrokan komunal antara muslim dan mayoritas Buddha di Rakhine turut memicu gelombang eksodus pengungsi Rohingya ke negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia.

Sejumlah organisasi pemerhati HAM khawatir krisis yang kembali memburuk Agustus lalu itu juga akan memicu bertambahnya pengungsi Rohingya yang nekat melarikan diri ke negara lain menggunakan perahu.





Credit  cnnindonesia.com

Kantor pusat YouTube diberondong tembakan, tiga luka, seorang tewas

ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

San Bruno, California (CB) - Seorang wanita menembaki kantor pusat YouTube dekat San Francisco, Selasa waktu setempat, sehingga melukai paling sedikit tiga orang sebelum si wanita menembak dirinya sendiri.

Begitu diberondong tembakan, para pegawai situs video itu berlarian ke jalan-jalan sekitar kantornya untuk menyelamatkan diri.

Polisi belum merilis informasi lebih jauh mengenai si tersangka atau motivasi si tersangka menembak membabi buta kantor pusat YouTube di Lembah Silikon itu.

YouTube adalah anak perusahaan Google yang juga unit dari Alphabet Inc.

Penembakan itu tak ada kaitannya dengan terorisme, kata pejabat keamanan Amerika Serikat kepada Reuters.

Credit  antaranews.com

Penembakan di Markas YouTube AS, Tersangka Pelaku Bunuh Diri

 

Ilustrasi. (Thinkstock/Ismagilov)

Jakarta, CB -- Seorang perempuan diduga menembaki kantor pusat YouTube di San Bruno, California Utara, Amerika Serikat lalu bunuh diri. Sedikitnya tiga orang terluka dalam insiden tersebut.

Kepala Polisi San Bruno Ed Barberini mengatakan jenazah seorang perempuan ditemukan di lokasi dan tampak sebagai insiden bunuh diri dengan pistol. Namun penyelidikan baru saja dimulai.

"Kami hanya tahu sangat sedikit saat in, dan kami mungkin baru mengetahui lebih banyak hingga besok pagi," kata Barberini, seperti dilaporkan CNN.

Menurut dua aparat penegak hukum kepada CNN, pelaku penembakan diyakini mengenal sedikitnya salah seorang korban.

Motif penembakan belum jelas, kata dia. Polisi menyatakan dia tidak tahu apakah penembakan itu merupakan kasus insiden kekerasan domestik.

Juru bicara di Klinik Zuckerberg, Rumah Sakit Umum San Francisco, pusat trauma level pertama mengatakan fasilitas tersebut menerima tiga pasien.




Seorang pria berusia 36 tahun dalam kondisi kritis, satu perempuan berusia 32 tahun dalam kondisi serius dan satu lagi seorang perempuan berusia 27 tahun dalam kondisi sedang.

Korban keempat yang dirawat di rumah sakit menderita keseleo karena berusaha menyelamatkan diri saat kejadian.

Salah seorang saksi di dalam sebuah kafe dekat lokasi penembakan mengaku tidak segera menyadari adanya penembakan.

"Itu mengejukan, karena Anda tidak mengira sesuatu seperti itu," kata pria itu kepada KPIX, afiliasi CNN.

"Saya mendengar suara beberapa letupan, saya pikir itu suara balon, tapi kemudian hal itu tidak masuk akal, saat ini. Lalu saya mendengar lebih banyak tembakan dan saat itulah semua orang mulai berusaha mencari pintu keluar," kata dia.

Vadim Lavrusik, seorang pegawai produk YouTube mengungkapkan kejadian itu lewat akun Twitter-nya.

"Mendengar beberapa tembakan dan melibat orang-orang berlarian sementara saya di meja. Kini barikade di dalam ruangan dengan rekan-rekan saya," tulisnya.

Tak lama kemudian dia pun menulis lagi. "Aman. Telah dievakuasi. Sekarang di luar."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mencuit bahwa dia memikirkan para korban.

"Baru saja dijelaskan soal penembakan di Markas YouTube di San Bruno, California. Pikiran dan doa kami bagi mereka yang terlibat. Terima kasih atas petugas penegak hukum dan tanggap darurat yang telah berada di lokasi," tulis Trump.

YouTube didirikan pada Februari 2005, cepat berkembang menjadi situs video paling terkenal. Pada 2006, Google membeli YouTube senilai US$1,65 miliar. Lebih dari 1.100 orang bekerja di kantor YouTube di San Bruno, 21 kilometer sebelah selatan San Francisco.





Credit  cnnindonesia.com

Kerahkan Alat Tempur, TNI AL Gelar Latihan di Laut Natuna

Koarmabar menggelar latihan tempur laut di Perairan Natuna, pekan lalu. Latihan ini digelar dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi kontijensi. (Foto/Muhammad Bunga Ashab/Koran SINDO/Dok)

TANJUNGPINANG - Komando Armada Kawasan Barat (Koarmabar) menggelar latihan tempur laut di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pekan lalu. Latihan ini digelar dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi kontijensi.

Latihan ini TNI AL melibatkan unsur lima KRI dan satu helikopter serta pangkalan dibawah jajaran Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang. Latihan ini digelar selama empat hari dari tanggal 27-30 Maret 2018.

Latihan tempur laut tersebut melibatkan 5 unsur KRI Koarmabar antara lain KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KRI Cut Nyak Dien-375, KRI Lemadang-632, KRI Clurit-641 dan KRI Alamang-644.

Untuk unsur udara melibatkan 1 Pesawat Patroli Udara Maritim jenis Cassa P-852 serta Pangkalan TNI AL yang terdiri dari Lantamal IV Tanjungpinang, Lanal Batam, Lanal Ranai dan Lanal Tarempa.

Panglima Komando Armada Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa latihan tempur laut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan unsur-unsur Koarmabar dalam menghadapi kontijensi yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah kerja Koarmabar.

Selain itu, hal ini dilaksanakan untuk menguji Komando dan pengendalian (Kodal) unsur-unsur dalam pelaksanaan operasi serta uji kemampuan dan kesiapan pangkalan dalam mendukung operasional KRI di daerah Operasi.

"Semua ini perlu diuji, mengingat wilayah perairan barat Indonesia memiliki tantangan dan permasalahan yang kompleks dan dinamis," ujar Pangarmabar dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (2/4/2018).

"Sehingga kecepatan dan kesiapsiagaan unsur-unsur Koarmabar baik KRI maupun pangkalan dalam mendukung tugas pokok Koarmabar menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, koordinasi dinamis antar satuan kerja dalam mendukung tugas pokok menjadi kunci utama keberhasilan dalam operasi," tanbahnya.

Dalam Latihan Tempur Laut tersebut, Lanal Batam dijadikan sebagai pangkalan awal dalam pelaksanaan operasi, dimana unsur-unsur KRI yang terlibat selama pelayaran  melaksanakan serial-serial latihan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan serta naluri tempur para prajurit dan kerja sama taktis dalam sebuah operasi.

Latihan tersebut antara lain latihan melewati medan ranjau, latihan pertahanan udara, latihan komunikasi taktis, latihan manuver taktis, latihan air joining prosedur dengan pesawat Cassa TNI AL, Latihan Pek Nubika peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, simulasi VBSS serta latihan penembakan meriam.

Selanjutnya seluruh unsur-unsur KRI bergerak menuju Lanal Ranai sebagai pangkalan aju dalam rangka melaksanakan bekal ulang logistik untuk melanjutkan operasi.
Pangarmabar menjelaskan, dipilihnya Lanal Ranai sebagai pangkalan aju dikarenakan situasi Laut Natuna Utara yang dinamis dimana terjadinya konflik  Laut Cina Selatan oleh beberapa negara kawasan yang menjadikan Laut Natuna rawan kejadian pelanggaran wilayah.

"Sehingga perlunya penegakkan kedaulatan dan hukum di perairan laut yuridiksi Indonesia khususnya Laut Natuna Utara dengan kehadiran unsur-unsur KRI dalam melaksanakan patroli dan upaya legal yang secara persuasif melakukan pengusiran terhadap nelayan-nelayan asing dari wilayah ZEEI," ucapnya.

"Indikasi-indikasi tersebut yang menjadikan Koarmabar harus lebih tanggap dan cepat dalam meresponnya, sehingga kesiapan dan kecepatan unsur-unsur Koarmabar baik KRI, pesawat udara dan pangkalan harus senantiasa diuji dan didadak. Sehingga kita mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang menjadi titik lemah dalam mendukung operasi," tegas Pangarmabar. 

Dalam kesempatan tersebut, Pangarmabar mengikuti dan memimpin secara langsung   latihan di atas kapal markas KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 dengan didampingi Danguspurlabar, Asintel Pangarmabar, Asops Pangarmabar, Asintel Guspurlabar dan Asintel Lantamal IV.



Credit  sindonews.com

Perusahaan Inggris Jatuhkan Soeharto dan Naikkan Thaksin?

Reformasi 1998

Foto: dok. Republika

Perusahaan CA mengatur kerusuhan, survei, demontrasi, dan meningkatkan rasa frustasi

CB, Perusahaan induk konsultan politik Inggris Cambridge Analyctica (CA) dilaporkan kemungkinan telah beroperasi di Asia Tenggara sejak dua dekade yang lalu. Situs berita Quartz melaporkan, perusahaan tersebut disebut-sebut mengatur kerusuhan sipil di Indonesia dan membuka jalan bagi Thaksin Shinawatra untuk mengambil alih kekuasaan di Thailand.

Menurut dokumen perusahaan yang dikeluarkan sekitar 2013 yang diakses oleh Quartz, kelompok konsultan politik Inggris SCL mengklaim telah tiba di Indonesia setelah Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada 1998. SCL kemudian menjadi CA, yang kini diduga telah menggunakan data dari 50 juta pengguna Facebook untuk memengaruhi para pemilih selama kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2016.

Demonstrasi di Gedung MPR/DPR Senayan pada reformasi 1998. (foto:straittimes).

SCL mengatakan, mereka mulai beroperasi di Indonesia atas permintaan "kelompok pro-demokrasi" untuk membantu kampanye nasional dari reformasi politik dan demokratisasi di negara yang terjerat dalam krisis ekonomi Asia serta hilangnya seorang pemimpin yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun.


Quartz dimiliki oleh Atlantic Media, yang merupakan penerbit The Atlantic, National Journal, dan Government Executive. Secara total, Quartz melaporkan, SCL mengklaim telah bekerja pada lebih dari 100 kampanye pemilu di 32 negara. Laporan media sebelumnya mengatakan ini termasuk klaim bahwa SCL telah membantu partai politik di Malaysia, India, Kenya, dan Brasil.

Reformasi 1998

Foto:

Dorong Kerusuhan Sipil di Indonesia



Di Indonesia, menurut dokumen SCL, perusahaan tersebut telah mengoperasikan survei ribuan orang di Indonesia, mengatur komunikasi untuk politisi, dan bahkan mengorganisasi demonstrasi besar di universitas untuk membantu mahasiswa melecut semangat mereka.


SCL mengatakan, mereka ditugaskan dalam mengatur meningkatnya frustrasi dengan pemerintahan baru di bawah presiden BJ Habibie dan meninjau sebanyak 72 ribu dari 220 juta orang di Indonesia.


Di Indonesia pada 1998, SCL mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk mensponsori kegiatan protes yang terorganisasi untuk menarik siswa dan menjauhkan mereka dari demonstrasi kekerasan. Namun, pakar Indonesia Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia mengatakan, klaim bahwa SCL membantu untuk mengendalikan kekerasan adalah "berlebihan".

Presiden BJ Habibie dan istrinya mendiang Ainun saat ke luar dari Gedung MPR/DPR. Kala itu Habibie menyatakan tidak bersedia kembali jadi presiden.

Dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Quartz menunjukkan bahwa kelompok universitas dengan usia yang lebih muda, terutama, diatur untuk menghasut kerusuhan. Sementara, generasi yang lebih tua merasa khawatir terhadap adanya pemberontakan, setelah ditindas begitu lama.


SCL memutuskan untuk fokus pada orang Indonesia berusia 18 hingga 25 tahun dan mengarahkan rasa frustrasi mereka dari kerusuhan sipil. Penelitian di sejumlah sekolah dan universitas menemukan banyak dari mereka tidak senang dengan meningkatnya kehadiran polisi dan militer di jalanan. SCL disebut telah membuat keputusan untuk mensponsori protes jalanan yang terorganisasi untuk menarik mahasiswa dan mengendalikan mereka dari demonstrasi kekerasan, yang tampaknya dengan kerja sama dari pemerintah Indonesia.


"Ini dicapai dengan membentuk komite pengumpulan dan aktivitas pendanaan dan cakupan di seluruh negeri. Peristiwa itu begitu besar sehingga ada perasaan umum di kalangan siswa bahwa suara mereka benar-benar terdengar," kata dokumen SCL tersebut, seperti dilansir di Straits Times, Ahad (1/4).

Kerusuhan sosial pada masa reformasi 1998

SCL mengklaim metode-metodenya secara dramatis mengurangi kerusuhan sipil dan kemudian meyakinkan Presiden Habibie untuk mundur, yang selanjutnya mengarah pada pemungutan suara 1999, yang membawa Abdurrahman Wahid berkuasa. Dokumen-dokumen itu, kata Quartz, menunjukkan bahwa SCL menjalankan kampanye pemilihan dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB) yang menyokong Abdurrahman.


Pakar Indonesia Ian Wilson, seorang dosen di Universitas Murdoch, Australia, mengatakan, klaim bahwa SCL membantu untuk mengendalikan kekerasan adalah berlebihan.


"Itu akan menjadi, setidaknya, satu elemen kecil di antara semua yang terjadi pada saat itu. Kekuatan dan kepentingan pada permainan dan desakan untuk pengaruh hanya pada skala yang terlalu besar telah dipengaruhi secara signifikan sedemikian rupa," kata Wilson kepada Quartz.

Pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999.

Data Pemilu di Thailand



Dokumen SCL mengatakan, perusahaan tersebut memasuki Thailand beberapa waktu sebelum pemilihan 2001. Saat itu, miliarder telekomunikasi Thaksin Shinawatra mengambil alih kekuasaan.

SCL diberi tugas untuk mengukur skala perilaku pembelian suara yang telah meningkatkan biaya kampanye pemilihan menjadi sekitar 1 miliar dolar AS. Menurut dokumen tersebut, sebagaimana dikutip Quartz, pembelian suara telah menjadi begitu endemik. Sehingga, seluruh industri penyalur muncul untuk menjadi perantara kelompok pemilih dan penyandang dana.


"Itu cukup lumrah bagi para pemilih untuk menjual suara mereka dua kali, dan kemudian tidak memilih sama sekali!" demikian kata laporan tersebut.

Petugas pemilu Thailand tengah bersiap-siap jelang pemungutan suara.

SCL mengklaim telah mempekerjakan lebih dari 1.200 staf yang mengumpulkan data lebih dari sembilan bulan dan menemukan bahwa dalam setengah dari konstituensi, pembelian suara tidak berdampak pada hasil pemilu. Penemuan itu diklaim perusahaan bernilai sebesar 250 juta dolar AS.


Namun, di konstituen lain, intervensi perilaku yang lebih langsung diperlukan, yang disebutkan oleh makalah SCL dapat melibatkan tekanan sosial, hukuman ekonomi, kerangka hukum, dan peningkatan pemantauan. SCL mengatakan, pihaknya melakukan intervensi selama enam bulan, tampaknya dengan kerja sama dari sebagian besar partai politik besar. Selanjutnya, Thaksin memenangkan pemilihan 2001.


Pakar Thailand dan profesor dari Universitas Leeds, Duncan McCargo, mengatakan tidak ada keraguan bahwa beberapa partai politik Thailand telah menugaskan konsultan internasional untuk bekerja meningkatkan elektabilitas mereka dan ini tentu saja untuk partai Thaksin, Thai Rak Thai, pada 2001. Dia skeptis dan mengatakan bahwa partai-partai yang berbeda dapat mendukung proyek untuk menghentikan pembelian suara. Sementara itu, Quartz mengatakan bahwa mereka telah menghubungi CA dan SCL untuk berkomentar.



"Konstitusi 1997 memasukkan berbagai ketentuan yang dirancang untuk memerangi dan mengurangi pembelian suara. Ada dukungan populer yang luas untuk perubahan ini, meskipun saya tidak bisa mengatakan itu berarti dukungan 'lintas partai'," kata McCargo.






Credit  republika.co.id

Trump Sempat Undang Putin ke Gedung Putih

Donald Trump dilaporkan sempat mengundang Vladimir Putin untuk mengadakan pertemuan di Gedung Putih, sebelum kedua negara saling usir diplomat. (AFP Photo/Pool/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan sempat mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mengadakan pertemuan di Gedung Putih, sebelum kedua negara saling usir diplomat.

"Trump mengusulkan pertemuan di Gedung Putih di Washington," ujar penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yury Ushakov, sebagaimana dikutip AFP, Senin (2/4).

Ushakov mengatakan bahwa usulan tersebut disampaikan Trump saat berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Putin pada 20 Maret lalu.


Saat itu, Trump mengucapkan selamat atas kemenangan kembali Putin dalam pemilihan umum.

Washington Post melaporkan bahwa saat itu Trump mengabaikan anjuran para penasihatnya agar tak mengundang Putin.

Tak lama setelah Rusia mengungkap perbincangan ini, sekretaris pers Gedung Putih, Sarah Sanders, pun mengonfirmasi kabar tersebut.

Sanders mengatakan bahwa kedua pemimpin negara sempat membicarakan kemungkinan pertemuan bilateral "di sejumlah kemungkinan tempat, termasuk Gedung Putih."


Seorang pejabat AS menyatakan bahwa Rusia sengaja mengungkap undangan Trump itu "jelas untuk kepentingan mereka."

Menurut pejabat anonim itu, Putin sedang membutuhkan citra baik di tengah isolasi internasional akibat insiden peracunan mantan agen ganda, Sergei Skripal, di Salisbury, Inggris.

Inggris menuding Rusia sebagai dalang di balik upaya peracunan tersebut, tindakan yang dianggap dapat membahayakan warga di wilayah tersebut.

Inggris pun mengusir diplomat Rusia dari negaranya sebagai tanda protes. Langkah ini diikuti oleh sejumlah negara, termasuk AS yang mengusir 60 diplomat Rusia.


Sebagai respons, Rusia juga mengusir 60 diplomat AS, merenggangkan hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah sempat erat di bawah pemerintahan Trump.

Setelah saling usir diplomat ini, kedua negara pun tak pernah lagi membahas kemungkinan pertemuan Trump dan Putin.

"Trump sendiri yang mengusulkan pertemuan. Namun, setelah itu, hubungan bilateral kedua negara terpuruk, para diplomat diusir," kata Ushakov.






Credit  cnnindonesia.com

Balas Negara Barat, Rusia Usir Diplomat dari 19 Negara

Ilustrasi bendera Rusia. Negara tersebut dilaporkan mengusir diplomat dari belasan negara Barat. (REUTERS/Gleb Garanich)

Jakarta, CB -- Rusia mengusir diplomat dari setidaknya 19 negara yang merupakan aksi balasan atas tindakan serupa oleh belasan negara setelah kasus serangan racun terhadap seorang mantan mata-mata di Inggris.

Laporan kantor berita Rusia yang dikutip CNN menyatakan Moskow pada Jumat (30/3) telah mengusir 13 diplomat Ukraina, empat dari Kanada, empat dari Polandia, empat dari Jerman, tiga dari Lithuania, tiga dari Ceko, tiga dari Moldova, dua dari Italia, dua dari Belanda, dua dari Spanyol dan dua dari Denmark.

Selain itu, ada pula seorang dari Finlandia, satu dari Latvia, satu dari Swedia, satu dari Norwegia, satu dari Romania, satu dari Kroasia dan satu dari Irlandia. Seorang atase militer dari Estonia pun ikut diusir.

Moskow belum merespons Belgia, Hungaria, Montenegro dan Georgia terkait tindakan seputar kasus Skripal ini.

Lebih dari 20 negara mengumumkan akan mengusir diplomat Rusia untuk mendukung Inggris. London menuding Moskow ada di balik serangan racun saraf terhadap mantan agen dari negaranya sendiri, Sergei Skripal, dan putrinya, Yulia.

Serangkaian pengusiran ini dilakukan sehari setelah Rusia mengumumkan akan mengusir 60 diplomat Amerika Serikat dan menutup konsulat di St Petersburg, membalas langkah sama dari Washington.

AS lebih dulu menyatakan akan mengusir diplomat Rusia dengan jumlah yang sama dan menutup konsulat negara tersebut di Seattle.

"Pesan dari Moskow ini tidak mengejutkan," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass, merespons pengusiran diplomatnya. "Kami tidak begitu saja memutuskan mengusir para diplomat Rusia. Reaksi kami di kasus skripal diharuskan dan pantas sebagai sinyal politik."

Rusia juga dilaporkan meminta Inggris mengurangi jumlah stafnya di kedutaan besar di Moskow hingga sama dengan jumlah diplomat Rusia yang masih ada di London.

Perdana Menteri Inggris Theresa May memerintahkan pengusiran 23 diplomat Rusia pada 14 Maret. Dia menyebut mereka sebagai "mata-mata tak resmi."

Rusia membalas dengan langkah yang sama, ditambah dengan menutup konsulat Inggris di St Petersburg.

Kabar terakhir datang sehari setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil duta besar negara-negara yang disebut melakukan "tindakan tidak bersahabat" kepada Rusia dalam bentuk solidaritas kepada Inggris.

Kemlu Rusia menyatakan para dubes itu akan "diberikan nota protes dan diberi tahu soal langkah timbal balik Rusia."





Credit  cnnindonesia.com

Jembatan Laut Terpanjang di Dunia, Setara 60 Menara Eiffel

Ilustrasi Kota Macau. (Diego Delso)

Jakarta, CB -- Pemerintah China mengungkapkan jembatan terpanjang di dunia yang menghubungkan Hong Kong, Macau, dan daratan China untuk pertama kalinya. Jembatan HKZM dari singkatan Hong Kong, Zhuhai-Provinsi Guangdong, Macau disebut-sebut menggunakan baja setara dengan pembuatan 60 Menara Eiffel di Prancis.

Sembilan tahun setelah pembangunan jembatan sepanjang 55 kilometer itu dimulai, pemerintah China mengizinkan megaproyek tersebut diperlihatkan untuk pertama kalinya.

Jembatan tersebut akan menghubungkan Hong Kong ke Kota Zhuhai, dan Macau, melintasi perairan muara Sungai Mutiara.

Tanggal peresmian jembatan tersebut masih belum dipastikan. Para pejabat pemerintah menyatakan jembatan itu dapat digunakan selama 120 tahun. Jembatan HKZM juga diharapkan meningkatkan bisnis dengan mengurangi waktu perjalanan hingga 60 persen.


Kantor berita pemerintah China, Xinhua menyatakan sebanyak 420 ribu ton baja digunakan dalam proyek yang disebut-sebut setara dengan 60 kali jumlah baja yang digunakan untuk mendirikan Menara Eiffel, Paris, Perancis.

Gao Xinglin, Manajer Perencanaan Proyek Jembatan HKZM mengatakan pembangunan terowongan bawah tanah sepanjang 6,7 kilometer membuatnya tak bisa tidur.

"Ada malam-malam di mana saya tidak bisa tidur, karena banyak kesulitan saat konstruksi," kata Gao seperti dilaporkan kantor berita AFP.

"Menghubungkan 80.000 pipa di bawah laut dengan teknologi air ringan adalah hal yang paling menantang," kata dia menambahkan.

Total biaya proyek tersebut, termasuk pulau-pulau buatan, jalan-jalan penghubung dan fasilitas lintas perbatasan baru, belum jelas jumlahnya. Tetapi beberapa kalangan memperkirakan nilainya mencapai 100 miliar yuan (sekitar Rp218,6 triliun). Jumlah tersebut memicu kritik mega proyek itu sebagai'gajah putih'.

Para penentang di Hong Kong menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari upaya Beijing mencengkeram wilayah semi otonomi itu.

Proyek itu juga dirundung berbagai masalah. Mulai dari penundaan, pembengkakan anggaran, tuduhan korupsi dan kematian sejumlah pekerja konstruksi. Jembatan HKZM itu juga gagal diresmikan pada akhir 2017, sebagaimana diharapkan.

Selain itu, ada pula kekhawatiran soal keselamatan di jembatan terpanjang di dunia tersebut. Terutama setelah 19 pekerja laboratorium didakwa dengan tuduhan memalsukan laporan uji beton jembatan itu. Satu orang dijebloskan ke penjara pada Desember lalu.


Credit  cnnindonesia.com

China Pamer Jembatan Laut Terpanjang di Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah sembilan tahun pembangunan, China memamerkan jembatan terpanjang di dunia yang menghubungkan daratan utama negaranya dengan Hong Kong dan Macau.



Setelah sembilan tahun pembangunan, China untuk pertama kalinya memamerkan jembatan terpanjang di dunia yang menghubungkan daratan utama negaranya dengan Hong Kong dan Macau. (Reuters/Bobby Yip)





Jembatan itu membentang dari Hong Kong, melewati Kota Zhuhai, hingga akhirnya mencapai Macau, membelah perairan Pearl River Estuary. (Reuters/Bobby Yip)


Membentang sepanjang 55 kilometer, jembatan ini dibangun dengan 420 ribu ton baja, 60 kali lipat dari baja yang digunakan dalam pembangunan Menara Eiffel. (Reuters/Bobby Yip)



Hingga saat ini, pemerintah belum merilis angka pasti biaya yang digunakan dalam pembangunan jembatan ini. Namun, sejumlah pengamat memperkirakan China menggelontorkan dana 100 miliar yuan untuk megaproyek ini. (Reuters/Bobby Yip)



Walau dikritik karena memakan biaya terlalu besar, China berkeras membangun jembatan ini hingga Hong Kong menyebut proyek tersebut adalah cara Beijing untuk memperkuat kendali atas kota semi-otonomi tersebut. (Reuters/Bobby Yip)



Karena serentetan kontroversi tersebut, termasuk kematian sejumlah pekerja konstruksi dalam proyek ini, jembatan itu tak bisa diresmikan pada akhir 2017 seperti yang dijadwalkan sebelumnya. (Reuters/Bobby Yip)


Meski tanggal peresmian belum dikonfirmasi, para pejabat China mengklaim bahwa jembatan ini dapat bertahan hingga 120 tahun ke depan. (Reuters/Bobby Yip)


Dengan klaim dapat memangkas waktu perjalanan hingga 60 persen, jembatan ini diperkirakan dapat meningkatkan bisnis China. (Reuters/Bobby Yip)







Credit  cnnindonesia.com

Menang Telak Pemilu, Presiden Sisi kembali Pimpin Mesir

Abdel Fattah al-Sisi meraup 97,05 persen dalam pemungutan suara pekan lalu yang membuatnya kembali menjabat Presiden Mesir untuk periode kedua. (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS).

Jakarta, CB -- Abdel Fattah al-Sisi terpilih menjadi Presiden Mesir dengan perolehan 97,08 persen suara sah dalam pemungutan suara pada Pemilu pekan lalu. Ini merupakan periode kedua bagi Sisi memimpin Mesir.

Kepala otoritas Lasheen Ibrahim pada Senin (2/4), mengatakan jumlah pemilih yang mengikuti pemungutan suara sebanyak 41,05 persen atau sekitar 24 juta pemilih dari hampir 60 juta pemilih yang terdaftar.

Dari total jumlah pemilih terdaftar, di antaranya 92,73 persen suara sah, sementara hampir dua juta surat suara rusak.

Sisi hanya punya satu pesaing, yakni, Moussa Mostafa Moussa yang hanya mendapat 2,92 persen suara sah, kata Ibrahim, dikutip AFP.

"Ini adalah momen-momen penting bagi bangsa ini ... yang akan ditulis dalam surat-surat terang, dengan judul: pertempuran untuk cinta Mesir," kata Ibrahim.

Dalam pemilu kali ini, Sisi hanya bersaing dengan Mousa Mostafa Mousa yang merupakan politikus Partai Ghad. Oposisi pemerintah punn menuding Mousa hanya menjadi antek Sisi.




Oposisi menuduh pencalonan Mousa dalam pemilu ini tak lebih sekadar hanya untuk mengamankan Sisi menuju ke kursi presiden untuk periode keduanya.

Tudingan itu dikeluarkan karena Mousa sempat menyatakan dukungan terhadap Sisi sebelum mencalonkan diri sebagai kandidat presiden.





Credit  cnnindonesia.com

Bentrokan Meletus di Kashmir, Belasan Orang Tewas

Bentrokan (ilustrasi)

Foto: Antara/Ibor

Bentrokan ini terjadi setelah warga mencoba menghentikan baku tembak

CB, KASHMIR - Pasukan keamanan India menembak tiga warga sipil hingga tewas dan melukai sekitar 70 warga lainnya di Desa Kachdoora, Distrik Shopian, Kashmir, pada Ahad (1/4). Bentrokan ini terjadi setelah warga mencoba menghentikan baku tembak antara pasukan keamanan dengan militan.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan senjata pelet untuk membubarkan kerumunan massa. Mereka kemudian melepaskan tembakan. Sementara dalam baku tembak sebelumnya, 17 orang dilaporkan tewas, termasuk 13 orang yang diduga militan.

Penduduk setempat mengatakan setelah warga melancarkan protes, pasukan keamanan membatalkan operasi mereka untuk melawan militan. Menurut keterangan dari pasukan keamanan, lima militan dan tiga tentara tewas dalam baku tembak itu.

Pertempuran juga pecah di dua desa lainnya di wilayah itu. Separatis Muslim diketahui telah melakukan aksi kekerasan terhadap pemerintah India sejak akhir 1980-an di wilayah Kashmir yang dikuasai India.

S.P. Vaid, Direktur Jenderal Kepolisian Kashmir, mengatakan tentara menerima informasi pada Sabtu (31/3) malam mengenai militan yang bersembunyi di daerah dekat Desa Dragad, sekitar 50 km di selatan Srinagar dan juga di Distrik Shopian.

"Di dalam Dragad, tujuh jasad militan telah ditemukan termasuk jasad komandan mereka. Mereka tewas dalam baku tembak," kata Vaid. Militan lainnya tewas di Desa Dialgam di Distrik Anantnag, sekitar 60 km di selatan Srinagar.

Pihak berwenang telah meminta sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kashmir untuk tetap tutup pada Senin (1/4) untuk mencegah terulangnya bentrokan. Layanan kereta api ke Kashmir selatan juga telah ditangguhkan sebagai tindakan pencegahan dan layanan internet di lima distrik juga telah diblokir, dilansir laman Reuters.

Credit  republika.co.id

Turki, Rusia, dan Iran Adakan KTT Trilateral Bahas Suriah

Bangunan yang hancur akibat pengeboman di Ghouta timur, pinggiran Damaskus, Suriah, Kamis (22/2).

Foto: Ghouta Media Center via AP

Pertemuan trilateral bulan ini merupakan kedua kalinya digelar.

CB,ANKARA -- Turki, Rusia, dan Iran, tiga negara penjamin zona de-eskalasi di Suriah, akan kembali mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) trilateral di Ankara pada Rabu (4/4) untuk membahas perkembangan terbaru dalam krisis Suriah. Pertemuan trilateral tersebut merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah sebelumnya diadakan di Kota Sochi, Rusia, pada 22 November tahun lalu.

KTT trilateral kali ini akan dihadiri langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kesempatan ini, mereka akan membahas mengenai perkembangan terakhir operasi militer Turki di Afrin, situasi terbaru zona de-eskalasi di Idlib, periode transisi politik di Suriah, dan insiden di Ghouta Timur.

Setelah Turki, Rusia, dan Iran meluncurkan proses perdamaian Suriah di Astana, ketiga negara tersebut mengadakan KTT trilateral di Sochi untuk menyatukan pihak-pihak yang bertikai di Suriah. Ketiga negara tersebut sepakat untuk membangun zona de-eskalasi di Provinsi Idlib dan bagian-bagian lain di wilayah Latakia, Hama, dan Aleppo yang berdekatan.

Di bawah perjanjian Astana, Turki akan secara bertahap membentuk 12 titik pengamatan dari utara Idlib ke selatan untuk memantau perjanjian gencatan senjata di zona de-eskalasi. Hal itu juga dilakukan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memastikan kembalinya orang-orang yang terlantar dengan aman.

Para pemimpin dari tiga negara ini mengklaim, kesepakatan zona de-eskalasi telah berhasil mengakhiri bentrokan di berbagai wilayah. Namun gencatan senjata di seluruh Suriah yang bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata, belum tercapai sejauh ini.

Presiden Putin akan tiba di Ankara pada Selasa (3/4) untuk terlebih dahulu menghadiri pertemuan Turkish-Russian High-Level Cooperation Council (DK) dengan partisipasi para menteri dari kedua negara. Pertemuan tersebut akan dipimpin bersama oleh Presiden Erdogan dan Putin untuk membahas isu-isu energi, pertahanan, pertanian, dan liberalisasi visa.

Daily Sabah melaporkan, pertemuan antara kedua pemimpin itu akan menjadi pertemuan kesembilan sejak pertemuan terakhir mereka pada 11 Desember tahun lalu. Putin juga dijadwalkan akan menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki di Akkuyu, Mersin.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Akkuyu akan dibangun oleh perusahaan energi atom Rusia, Rosatom, dan mitra-mitranya dari Turki, yaitu konsorsium Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK). Perusahaan Turki membeli 49 persen saham dalam proyek tersebut pada Juni 2017. Proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya sekitar 20 miliar dolar AS.

Unit pertama Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Akkuyu, yang akan memiliki empat reaktor, akan diluncurkan pada 2023. Sementara unit lainnya akan diselesaikam satu per satu pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pembangkit ini akan mencapai kapasitas penuh pada 2026.

Credit  republika.co.id