Ilustrasi polisi India. (Reuters/Danish Ismail)
Demonstran menutup arus lalu-lintas jalanan, memaksa toko-toko tutup dan membuat keberadaan kelompok kasta bawah itu terasa di 10 negara bagian. Sedianya protes berjalan damai, tapi kemudian disertai kekerasan dan bentrokan dengan polisi di Madhya Pradesh, Uttar Pradesh dan sejumlah lokasi lainnya.
Kerusuhan dilaporkan terjadi setidaknya di tujuh negara bagian India.
Menurut Rahul Jain, kepala pemerintahan distrik Gwailor di Madhya Pradesh, tiga orang tewas ketika aksi protes berubah jadi kerusuhan. Menurut sejumlah pejabat lokal, satu korban tewas jatuh di Distrik Bhind dan Morena.
Inspektur Polisi Ashish Singh mengatakan kepada CNN pihaknya langsung menerapkan jam malam di sejumlah lokasi di Madhya Pradesh, segera setelah laporan korban jiwa terdengar.
Dua orang meninggal dunia di utara Uttar Pradesh, dan seorang lainnya di barat laut Rajasthan, kata sejumlah pejabat setempat.
Di Punjab, negara bagian dengan persentase populasi kasta Dalit tertingi, demonstran secara efektif menghentikan aktivitas sehari-hari, memaksa pemerintah menghentikan transportasi publik, menutup bank dan institusi pendidikan, serta menunda ujian sekolah menengah atas.
Tak semua demonstran melakukan kekerasan, atau menggelar protes dengan kerusuhan berskala sebesar itu. Di New Delhi, Ibu Kota India, aksi berjalan damai.
Secara tradisional, Dalit berada di bagian bawah sistem kasta Hindu. Anggota kasta yang lebih tinggi kadang memandang mereka tidak murni, dan di beberapa tempat, mereka masih tidak diperbolehkan memasuki rumah atau kuil kalangan atas.
Praktik ini, meski tidak konstitusional, masih marak di sejumlah bagian di India, dan kaum Dalit terus kesulitan menghadapi diskriminasi, pengucilan dan kekerasan.
Sebelumnya, Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad menuding partai-partai mempolitisasi isu ini. Dia mengatakan pemerintah tidak sepakat dengan putusan MA dan telah mengajukan petisi peninjauan kembali.
Pada 20 Maret, MA memutuskan polisi tidak bisa segera menangkap seseorang berdasarkan akta pencegahan kejahatan kasta, yang mengatur cara pemerintah mendakwa kasus-kasus kejahatan kebencian terhadap masyarakat kasta bawah dan para anggota suku.
Putusan pengadilan tertinggi itu memungkinkan polisi melakukan pemeriksaan awal pada pihak tertuduh sebelum memulai penyelidikan resmi. Tujuannya adalah untuk mencegah tuduhan salah sasaran.
Anggota kasta Dalit menyebut putusan pengadilan menjadi rintangan baru dalam melaporkan kejahatan yang dialami.
Polisi mencatat lebih dari 47 ribu kasus kejahatan terhadap anggota kasta bawah atau anggota suku pada 2016, menurut data nasional terakhir.
Aksi terbaru ini merupakan protes terbesar kasta Dalit sejak Januari, ketika mereka menuding kelompok Hindu sayap kanan menggunakan kekerasan untuk menekan sebuah perayaan yang digelar untuk menghormati pemimpin advokasi hak-hak Dalit, BR Ambedkar.
Credit cnnindonesia.com
