Kamis, 21 Desember 2017

249 tembakan peringatan Koresl usir nelayan China



249 tembakan peringatan Koresl usir nelayan China
Angkatan Laut Korea Selatan Dokumen foto armada Angkatan Laut Korea Selatan. (Yonhap)



Seoul (CB) - Satuan penjaga pantai Korea Selatan (Korsel) mengaku melepaskan 249 tembakan peringatan untuk mengusir sekumpulan kapal pencari ikan dari China di perairan Korea.

Pemerintah di Beijing kemudian menanggapi dengan seruan agar semua pihak menahan diri, demikian laporan Reuters.

Penjaga pantai Korsel melaporkan bahwa sering mengejar kapal China, yang diduga mencari ikan secara tidak sah, yang terkadang tindakan tersebut memicu kekerasan dan memperumit hubungan kedua negarabertetangga.

Padahal, Korsel dan China kini bersama-sama berupaya menghentikan program nuklir dan peluru kendali (rudal) Korea Utara (Korut).

Armada beranggotakan 44 kapal pencari ikan berlapis baja dari China pada Selasa berhadapan dengan kapal patroli Korsel, yang menyampaikan peringatan untuk segera mundur, kata penjaga pantai Kosel.

Penjaga pantai Korsel kemudian menembakkan 249 tembakan peringatan sampai mereka mundur.

"Kapal pencari ikan dari China itu berkeliaran dan bertemu dengan kapal patroli kami, mereka tidak mengindahkan peringatan yang telah kami sampaikan," catat penjaga pantai Korsel dalam laporan tertulisnya.

China, yang pada masa lalu sering menyampaikan protes diplomatik kepada Korsel karena penggunaan kekerasan oleh para penjaga pantai, menyatakan "sangat prihatin" terhadap laporan terbaru itu.

"Kami berharap Korea Selatan menangai persoalan ini secara wajar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak menggunakan cara yang ekstrim yang bisa membahayakan keselamatan orang," kata juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying, kepada sejumlah wartawan di Beijing.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korsel di Seoul mengatakan bahwa pihaknya telah mematuhi hukum nasional yang berlaku dalam penggunaan senjata sebagai "langkah yang sah" untuk mengusir kapal-kapal yang "dengan jelas melakukan pelanggaran massal terhadap kedaulatan perairan negara untuk mencari ikan secara ilegal".

Pada September tahun lalu, tiga pencari ikan asal China tewas oleh api yang membakar kapal mereka sendiri saat tim penjaga pantai Korea Selatan --yang berupaya menangkap mereka karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal-- melemparkan granat ke ruangan persembunyian korban.

Satu bulan kemudian, dua kapal China, yang menangkap ikan secara gelap di perairan Korsel, menabrak kemudian menenggelamkan kapal penjaga pantai Korea Selatan, demikian pejabat Seoul.





Credit  antaranews.com





Rabu, 20 Desember 2017

Heli Serang AH-64 Apache Guardian Perkuat TNI, Ini Persenjataannya



Heli Serang AH-64 Apache Guardian Perkuat TNI, Ini Persenjataannya

CB - Dua unit dari delapan helikopter tempur tercanggih AH-64 Apache Guardian milik TNI sudah tiba Tanah Air, Sabtu (16/12/2017) malam.
Heli ini diangkut pesawat angkut C-17 Globemaster III, mendarat di lapangan udara Ahmad Yani Semarang, base Korps Penerbang TNI Angkatan Darat (Penerbad).
Foto-foto yang diposting akun Markava Malik Hakim memperlihat heli serang ini diangkut dan dirakit kembali di Indonesia.


Dua Apache yang diterima satu konfigurasi dilengkapi dengan radar Longbow yang berbentuk seperti bakpau di atas rotor utama Apache, dan yang lainnya tanpa radar.
Kehadiran AH-64 Apache Guardian bakal menambah kekuatan TNI dan menjadikan Indonesia negara kedua yang memiliki heli canggih ini, setelah Singapura.
Foto Markava Malik Hakim.
Saat ini Singapura sudah memiliki 20 unit Apache.

Mengutip rilis DSCA (Defence Security Cooperation Agency), pesanan AH-64E Apache Guardian TNI AD sudah dilengkapi dengan 3 mesin T-700-GE-710D sebagai cadangan di luar 16 unit yang terpasang, 1 unit MTADS (Modern Target Acquisition and Designation Sight) cadangan di luar 8 unit yang terpasang di helikopter, 10 unit AAR-57(V)3/5 CMWS (Common Missile Warning Systems) yang bertugas memberikan peringatan apabila Apache disasar oleh rudal berpemandu radar atau infra merah, sehingga dapat melepaskan suar untuk mengacaukan rudal tersebut.


Heli Apache milik TNI AD dirakit di Penerbad Ahmad Yani Semarang
Heli Apache milik TNI AD dirakit di Penerbad Ahmad Yani Semarang (apache)




Foto Markava Malik Hakim.
Foto Markava Malik Hakim.
Foto Markava Malik Hakim.
foto-foto: fb markava malik halim
Sementara untuk sistem radar Longbow yang berbentuk seperti bakpau, TNI AD hanya memesan 4 unit berikut komponennya seperti AN/APG-78 FCR (Fire Control Radar) dan Radar Electronic Unit. Hal ini bisa dipahami karena tidak perlu semua helikopter dilengkapi dengan Longbow, heli yang tidak dilengkapi radar tersebut bisa berbagi informasi dari helikopter yang dilengkapi radar Longbow.
Untuk sistem persenjataan, ada 32 unit rak M299A1 Hellfire Missile Launcher, artinya diasumsikan kedelapan Apache masing-masing bisa dilengkapi empat rak dengan kapasitas total 32 unit rudal Hellfire, walaupun pada prakteknya pasti akan lebih banyak membawa tabung peluncur roket FFAR 70mm. Untuk rudalnya, Indonesia memesan 140 unit rudal AGM-114R3 Hellfire dengan sistem pemandu laser.
Sementara untuk mengarahkan kanon 30mm M230E1 yang terpasang di dagu Apache Guardian, Indonesia memesan 24 unit helm IHDSS-21 (Integrated Helmet and Display Sight Systems) yang bisa mengarahkan kanon hanya dengan menolehkan kepala saja.

Selain helikopter dan persenjataan, Indonesia juga memesan perangkat latih dan simulator yang lengkap, berikut suku cadang, kendaraan penunjang, pendukung, latihan awak, dan dukungan logistik lainnya, dengan total nilai pengadaan senilai US$ 1,42 miliar.



Credit  TRIBUN-MEDAN.COM







Tiga Helikopter AH-64E Apache Milik TNI AD Tiba di Indonesia



Tiga unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani, Semarang, Senin (18/12/2017).
  Tiga unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani, Semarang, Senin (18/12/2017).(Dok. Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).)


JAKARTA, CB - Tiga unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani, Semarang, Senin (18/12/2017).
"Tiga unit pertama dikirim dengan pesawat C-17 Globe Master tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani tanggal 18 Desember 2017," ujar Wakil Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) Brigjen Eko kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2017).
Eko menuturkan, tiga heli tersebut termasuk dalam program pembelian delapan unit melalui program Foreign Military Sales (FMS) untuk menjamin kesiapan alutsista secara maksimal.
Pengiriman helikopter dilaksanakan dalam dua gelombang. Pengiriman tiga unit pertama dikirim dengan pesawat C-17 Globe Master.

Kemudian, lima unit berikutnya dikirim dengan kapal laut dan diperkirakan tiba di Semarang pada Maret



Selanjutnya, helikopter yang sudah tiba di Semarang akan disiapkan untuk mendukung kesiapan operasional TNI AD.
"Pada fase awal, helikopter akan diuji kelaikudaraannya, setelah dinyatakan lulus kemudian akan dipakai untuk pelatihan penerbang dan semua awak pesawat," ucap Eko.
Pengumuman pembelian delapan helikopter Apache dilakukan pada tahun 2012 oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu, Hillary Clinton, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington pada 20 September 2012. Kontrak pengadaan mencapai 295,8 juta dollar AS.



Credit  KOMPAS.com












AS Gagalkan Resolusi Yerusalem, Ini Langkah Indonesia


Gelombang penolakan langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel meluas ke berbagai negara. Sabtu (16/12), sejumlah warga mengajukan protes atas pengakuan AS tersebut di Frankfurt, Jerman.
Gelombang penolakan langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel meluas ke berbagai negara. Sabtu (16/12), sejumlah warga mengajukan protes atas pengakuan AS tersebut di Frankfurt, Jerman.


CB, JAKARTA  -- Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir mengungkapkan Sidang Khusus PBB akan dilangsungkan usai kegagalan rancangan resolusi tentang Yerusalem dalam sidang Dewan Keamanan PBB kemarin.

"Kami sudah menduga (diveto, Red), karena tentu saja ini tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Tapi kita bersyukur 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi itu," kata Fachir, saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/12).

Akibat veto yang dijatuhkan AS tersebut, anggota Dewan Keamanan PBB berinisiatif akan maju ke special session pada sidang Majelis Umum PBB untuk membahas hal yang sama.

Menurut Fachir, permasalahan Palestina akan mendapat peluang yang lebih positif apabila dibawa ke dalam sidang majelis umum tersebut. "Karena di situ tidak ada veto. Oleh karena itu kita perlu menggalang semua negara-negara mulai dari OKI, Gerakan Nonblok, untuk memajukan rancangan resolusi tersebut. Direncanakan akan berlangsung Kamis (21/12) besok," kata Fachir.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan mendukung langkah tersebut dan berkeinginan untuk menjadi sponsor dalam resolusi tersebut.  Sebelumnya, AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem pada Senin (18/12).

Seluruh 14 anggota lain Dewan Keamanan memberi suara yang mendukung teks rancangan Mesir itu. Tapi, karena AS merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hak veto, maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan.

Sebelum veto, Duta Besar Mesir untuk PBB Amr Abdellatif Aboulatta menjelaskan rancangan resolusi itu berusaha menjamin setiap upaya untuk mengubah karakteristik atau komposisi demografik Kota Tua Yerusalem tidak berdampak dan batal serta tidak sah dan harus dicabut.
"Rancangan resolusi tersebut juga menyeru semua pihak tidak mendirikan misi diplomatik di Yerusalem," kata Aboulatta.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Suriah dan Prancis Saling Kecam


Suriah dan Prancis Saling Kecam
Suriah dan Prancis Saling Kecam. (Alaraby).


AMMAN - Suriah dan Prancis saling melontarkan kecaman. Presiden Suriah Bashar al Assad menuduh Prancis mendukung pertumpahan darah di negaranya sehingga tidak layak membicarakan tentang kesepakatan damai.

Pernyataan Assad itu sebagai jawaban atas pernyataan pemerintah Prancis bahwa Assad tidak dalam poisisi memberi pelajaran setelah membunuh rakyatnya. Prancis pada Jumat (15/12) menyatakan pemerintah Suriah tidak melakukan apapun untuk mencapai kesepakatan damai setelah hampir tujuh tahun perang dan Suriah melakukan kejahatan massal di wilayah Ghouta Timur saat 400.000 orang dikepung pasukan pemerintah Suriah.

Assad pun membalas pernyataan Prancis tersebut pada Senin (18/12/2017). “Prancis mempelopori dukungan pada terorisme dan tangan mereka berlumur darah rakyat Suriah dari hari pertama dan kami tidak melihat mereka mengubah sikap mereka secara fundamental,” tegas Assad setelah bertemu delegasi Rusia, dikutip kantor berita Reuters, kemarin.

“Mereka yang mendukung terorisme tidak memiliki hak berbicara tentang perdamaian,” papar Assad.

Meski mendukung oposisi Suriah, Prancis mencari pendekatan lebih pragmatis pada konflik Suriah sejak kehadiran Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepergian Assad bukan syarat awal untuk perundingan.

Macron menjelaskan, dia akan mendorong perundingan damai yang melibatkan semua pihak dalam konflik Suriah selama enam tahun, termasuk Assad, pada awal tahun depan. Macron tidak menjelaskan bagaimana proposal Prancis akan terkait dengan negosiasi yang telah dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia juga menegaskan, pemimpin Suriah akan menghadapi pengadilan untuk kejahatannya.

Saat berbicara di Washington setelah bertemu para pejabat senior Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian menjelaskan, Prancis tidak mengambil pelajaran dari seorang pria yang membebaskan ribuan militan dari penjara untuk memperparah perang sipil dan tergantung pada Rusia dan Iran untuk tetap berkuasa.

“Saat Anda menghabiskan hari-hari Anda membantai rakyat Anda, Anda seharusnya secara umum sedikit banyak mengalami kelainan,” papar Le Drian.

Intervensi Rusia dan Iran dalam perang di Suriah telah menguntungkan posisi Assad. Kelompok militan dan pemberontak mengalami banyak kekalahan sehingga Assad dapat tetap berkuasa di Suriah. Assad pun mendeklarasikan kemenangannya dalam konflik sipil tersebut.

Meski demikian, perundingan damai antara kelompok pemberontak dan rezim Assad masih terganjal banyak hal. Masing-masing pihak bersikeras dengan sikapnya masing-masing. Sejumlah perundingan pun berakhir tanpa kesepakatan apapun antara kedua pihak yang bertikai.



Credit  sindonews.com



Presiden Suriah tuduh Prancis dukung "terorisme"



Presiden Suriah tuduh Prancis dukung "terorisme"
Presiden Suriah Bashar al-Assad. (MENA)



Damaskus (CB) - Presiden Suriah Bashar al-Assad, Senin (18/12), menuduh Prancis mendukung "terorisme" dan mengatakan mereka tidak "berhak bicara soal perdamaian" di negara yang dilanda perang itu.

Pernyataannya disampaikan beberapa hari setelah Paris menuduh rezim Damaskus menghalangi putaran terbaru dari perundingan damai Suriah yang gagal di Jenewa pekan lalu.

"Prancis menjadi penggagas dukungan untuk terorisme di Suriah sejak konflik pertama kali meletus," kata Assad merujuk kepada dukungan Paris terhadap pemberontak yang telah memerangi rezimnya sejak 2011.

"Prancis tidak memiliki kapasitas untuk mengevaluasi konferensi perdamaian," kata Assad kepada wartawan di Damaskus, sebagaimana diwartakan AFP.

"Siapa pun yang mendukung terorisme tidak berhak berbicara tentang perdamaian atau mencampuri urusan Suriah," katanya.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menekankan peran Prancis sejak awal dibentuknya koalisi internasional untuk memerangi ISIS.

"Bashar al-Assad tampaknya tidak berhak untuk menegaskan sikap politik selama dia masih bergantung pada Iran dan Rusia," kata Le Drian kepada wartawan saat berkunjung ke Washington.

Rezim Damaskus tidak perlu menggurui Paris, imbuhnya.




Credit  antaranews.com

















Israel Sesumbar Tak akan Lagi Pingpong Roket dengan Hamas


Israel Sesumbar Tak akan Lagi Pingpong Roket dengan Hamas
Kelompok milisi Palestina menunjukkan roket buatannya untuk melawan Israel. Foto/REUTERS/Suhaib Salem


TEL AVIV - Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Avigdor Lieberman sesumbar bahwa Tel Aviv tidak akan lagi terlibat permainan “pingpong roket” dengan Hamas. Sebab, seluruh terowongan kelompok milisi Gaza, Palestina, itu akan diledakkan segera.

“Dalam beberapa bulan ke depan, semua terowongan yang ada akan diledakkan dan dihancurkan oleh teknologi baru yang ditemukan oleh Israel,” ucap Lieberman dalam sebuah wawancara dengan RTVI.

“Israel bertujuan untuk menghentikan ‘pingpong’ roket,” lanjut Lieberman.

Komentarnya muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina setelah pengakuan resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Menurut Lieberman, Hamas bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di Jalur Gaza. Dia mengancam kelompok milisi itu dengan konflik menyedihkan lagi.

”Jika Hamas dihadapkan pada alternatif untuk kehilangan kekuasaan atau menyerang Israel, tanpa diragukan lagi, Hamas akan memilih konflik lain dengan Israel,” ujarnya.

Turki Dukung Hamas

Menhan Lieberman juga mengklaim bahwa Turki secara diam-diam mendukung Hamas.”Kita harus meninjau kembali semua hubungan kita dengan Ankara, untuk memutuskan ketergantungan apapun dari Turki dan untuk menghentikan proyek gas yang diusulkan dengan Ankara,” ujarnya, yang dilansir Selasa (19/12/2017).

Menhan negara Yahudi itu percaya bahwa pendekatan sebelumnya dengan Turki adalah sebuah kesalahan, karena Turki tidak dapat dipercaya. “(Saya) tak mempercayai satu kata pun dari Erdogan,” katanya. 




Credit  sindonews.com






Lebanon: Israel Langgar Perbatasan Kami Belasan Ribu Kali



Lebanon: Israel Langgar Perbatasan Kami Belasan Ribu Kali
Presiden Lebanon, Michel Aoun mengatakan, Israel telah melanggar perbatasan antara kedua negara lebih dari 11 ribu kali. Foto/Istimewa



BEIRUT - Presiden Lebanon, Michel Aoun mengatakan, Israel telah melanggar perbatasan antara kedua negara lebih dari 11 ribu kali. Hal itu disampaikan Aoun saat melakukan pertemuan dengan Koordinator Khusus untuk Lebanon, Pernille Dahler Kardel.

"Presiden Michel Aoun telah mengkomunikasikan kepada Koordinator PBB, bahwa Israel telah melanggar perbatasan Lebanon 11 ribu kali dari tahun 2000, sampai hari ini dan terus melanjutkan pelanggaran ini. Lebanon, sebagai tanggapan terhadap hal ini, hanya membela diri, mematuhi peraturan PBB," kata kantor Aoun, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (19/12).

PBB menunjuk Garis Biru antara Lebanon dan Israel setelah penarikan pasukan Israel dari Libanon pada tahun 2000. Sejak saat itu, Lebanon telah berulang kali melakukan pelanggaran perbatasan Israel, terutama wilayah udaranya.

"Persiapan Israel untuk membangun tembok di garis perbatasan Lebanon juga mengkhawatirkan dan tidak sesuai dengan peraturan perbatasan internasional," kata pernyataan tersebut.

Lebanon, yang berbatasan dengan negara Yahudi yang memproklamirkan diri, menanggung beban konfrontasi militer antara Israel dan Hizbullah pada 2006, yang berakhir setelah 36 hari, setelah adanya resolusi PBB yang menyebutkan bahwa pasukan penjaga perdamaian internasional akan dikerahkan di perbatasan kedua negara. 




Credit  sindonews.com



Lebanon kutuk pelanggaran Israel terhadap resolusi PBB


Lebanon kutuk pelanggaran Israel terhadap resolusi PBB 
Presiden Lebanon Michel Aoun (REUTERS/Mohamed Azakir/File Ph)



Beirut, Lebanon (CB) - Presiden Lebanon Michel Aoun, yang merujuk kepada upaya Israel untuk membangun tembok di dekat Garis Biru, pada Senin (18/12) mengutuk pelanggaran Israel terhadap resolusi PBB.

Aoun mengeluarkan pernyataan tersebut ketika bertemu dengan Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Pernille Dahler Kardel, kata kantor media kepresidenan Lebanon.

Aoun meyakinkan Kardel bahwa Lebanon terikat komitmen pada resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama Resolusi 1701, demikian laporan Xinhua. Namun Israel telah melanggarnya ratusan kali, kata kantor kemedia kepresidenan Lebanon di dalam satu pernyataan.

"Lebanon sejak dulu selalu berada pada posisi membela diri melawan Israel," kata pernyataan itu, yang mengutip pernyataan Aoun. Ia merujuk kepada persiapan Israel belum lama ini untuk membangun tembok di sepanjang Garis Biru di sektor barat dan timur.

Ketika berbicara mengenai keputusan AS untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Presiden Lebanon tersebut mengatakan AS sendirian saja tak bisa diperkenankan membatalkan keputusan apa pun Dewan Keamanan PBB, demikian Xinhua melaporkan.





Credit  antaranews.com













Saudi Halau Rudal yang Targetkan Istana Raja Salman


Saudi Halau Rudal yang Targetkan Istana Raja Salman
Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi. Foto/Bandar AlGaloud/Saudi Kingdom Council


RIYADH - Pasukan Arab Saudi berhasil menghalau serangan peluru kendali (rudal) yang menargetkn Istana Yamamah, kediaman resmi Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, pada hari Selasa (19/12/2017). Serangan rudal diduga berasal dari pemberontak Houthi Yaman.

Ledakan keras dilaporkan terdengr pada pukul 10.50 pagi, sesaat sebelum pengesahan anggaran Saudi yang telah dijadwalkan. Pengesahan anggaran ini biasanya diumumkan dari istana Yamamah oleh Raja Saudi.

Kantor berita negara Saudi, SPA, mengutip Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi Yaman, melaporkan bahw rudal tersebut ditembakkan oleh pemberontak Houthi Yaman.

"Pasukan koalisi mengkonirmasi telah mencegat rudal Houthi yang menargetkan (area selatan) Riyadh. Tidak ada korban yang dilaporkan saat ini," kata Pusat Komunikasi Internasional yang dikelola pemerintah Saudi melalui akun Twitter-nya.

Arab Saudi mengatakan bahwa mereka mencegat rudal pemberontak Yaman di Riyadh pada hari Selasa, karena pemberontak tersebut mengatakan bahwa target tersebut adalah istana Yamama, kediaman resmi Raja Salman.

Jika terkonfirmasi serangan itut dari Houthi Yaman, maka itu menjadi serangan rudal Houthi kedua ke Riyadh dalam dua bulan terakhir.

Arab Saudi selama ini menuduh Iran memasok rudal tersebut ke pemberontak Yaman tersebut. Namun, Teheran menyangkalnya.

Pada hari Kamis pekan lalu, Duta Besar Amerik Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley mempresentasikan apa yang dia sebut sebagai bukti “tak terbantahkan” bahwa rudal yang menyerang Riyadh bulan lalu dibuat di Iran.

Baik Iran maupun Houthi menyangkal klaim diplomat AS tersebut. Teheran menyebut klaim Washington sebagai tuduhan tak berdasar. Sedangkan Houthi menuding balik AS sedang mengalihkan isu soal Yerusalem dan menutupi kejahatan perang yang dilakukan Saudi di Yaman. 





Credit  sindonews.com

Disebut Kompetitor oleh AS, China Minta Kerja Sama


Disebut Kompetitor oleh AS, China Minta Kerja Sama
Strategi baru Presiden Donald Trump mengategorikan China sebagai kompetitor yang menantang kekuasaan AS. (REUTERS/Kevin Lamarque)


Jakarta, CB -- China mendorong kerja sama dan menghindari konfrontasi dengan Amerika Serikat setelah AS menyebutnya sebagai kompetitor yang mencoba menantang kekuatan Negeri Paman Sam.

Melalui laman resmi Kedutaan Besar untuk AS, China menyatakan berharap Amerika Serikat bisa membuang mental untung-rugi dan mencari kesepakatan sembari menghargai perbedaan.

"Dengan dasar saling hormat, China mau hidup berdampingan dengan damai bersama negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat," bunyi pernyataan tersebut, dikutip Reuters pada Selasa (19/12). "Namun, AS mesti beradaptasi dan menerima perkembangan China."


Setelah pernyataan itu diterbitkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan negaranya selalu jadi kontributor untuk perkembangan global dan pelindung ketertiban internasional.

"Kerja sama adalah satu-satunya pilihan tepat untuk China dan Amerika Serikat," ujarnya. Dia juga mengatakan kedua pihak mesti mengambil langkah konstruktif dalam menghadapi ketidaksepakatan, meski hal tersebut sudah tak lagi jadi kejutan.

Aktivitas ekonomi dan diplomatik China di seluruh dunia secara umum dapat diterima dengan baik dan tidak ada satu pun negara atau laporan yang bisa mengubah fakta tersebut atau membuat fitnah, kata Hua.

Dia mengatakan, sebagai dua ekonomi terbesar di dunia, China dan Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan stabilitas, dan mempromosikan kesejahteraan global.

"Kami mendorong pihak AS untuk berhenti secara sengaja mengganggu niat strategis China."

Juru bicara Kemlu China, Hua Chunying.
Juru bicara Kemlu China, Hua Chunying. (REUTERS/Jason Lee)
Dalam strategi nasional baru yang dibuat berdasarkan misi "America First" ala Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menyebut China dan Rusia sebagai kompetitor yang mencoba mengganggu keamanan dan kesejahteraan AS.

Amerika menyebut China dan Rusia sebagai "kekuatan revisionis" meski Trump telah berjanji membangun hubungan kuat dengan Presiden China Xi Jinping sembari mencoba mengatasi masalah akibat program peluru kendali dan nuklir Korea Utara.

Strategi baru AS menunjukkan ketidakmauan untuk menerima kenyataan bahwa China telah bangkit, kata artikel editorial Global Times.

"Tapi karena ukuran dan kekuatan besar yang telah dicapai China, mereka tidak akan bisa menekan China," kata surat kabar terkemuka itu, dikutip Reuters.




Credit  cnnindonesia.com






Dituding Intervensi, Rusia Sebut Trump Imperialis


Dituding Intervensi, Rusia Sebut Trump Imperialis
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut strategi baru Trump menunjukkan sikap Imperialis. (AFP Photo/Maxim Shemetov)


Jakarta, CB -- Kremlin menyebut strategi nasional baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan karakter 'imperialis'. Walau demikian, Rusia menyambut kemauan Washington untuk bekerja sama dalam berbagai bidang.

Hal itu diungkapkan pada Selasa (19/12), sehari setelah Trump mengungkap dokumen keamanan berdasarkan visi "America First" yang dia usung. Di dalamnya, AS menyebut Rusia kerap mengintervensi urusan dalam negeri di seluruh dunia.

"Dibaca sekilas, strategi yang menyebut negara kami dalam satu dan lain hal ... (menunjukkan) karakter imperialis," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.


Dokumen tersebut, kata Peskov, juga menunjukkan "ketidakmauan untuk merelakan ide dunia unipolar, lebih jauh, berkeras menolak dunia multipolar."

Dokumen strategi Trump tidak menyinggung tudingan spesifik yang dibuat sejumlah badan keamanan AS terkait ikut campur Moskow dalam pemilihan umum 2016. Namun, strategi itu menunjukkan pandangan lama para diplomat Negeri Paman Sam yang menilai Rusia secara aktif mengganjal kepentingan Amerika di dalam dan luar negeri.

"Kami tidak bisa setuju dengan sikap yang memandang negara kami sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat," kata Peskov sebagaimana dikutip Reuters. "Di saat yang sama, ada beberapa hal yang lumayan positif, terutama, kesiapan untuk bekerja sama di bidang yang berkesesuaian dengan kepentingan Amerika. 

Trump kerap mengatakan ingin memperbaiki hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, meski Rusia telah membuat frustrasi dengan kebijakan di Suriah dan Ukraina dan tidak banyak membantu menghadapi ketegangan dengan Korea Utara.

Dalam pidato pemaparan strategi itu, Senin, Trump mengatakan dirinya menerima telepon dari Putin yang berterima kasih telah diberi informasi intelijen sehingga bisa menggagalkan upaya serangan bom di St Petersburg.

Sementara itu, Kementerian Kehakiman AS menyelidiki kemungkinan tim sukses Trump berkolusi dengan Rusia dalam pemilu presiden 2016. Hal tersebut berulang kali dibantah oleh kedua pihak.




Credit  cnnindonesia.com






Dokumen Trump: Rusia Campuri Urusan Domestik di Seluruh Dunia


Dokumen Trump: Rusia Campuri Urusan Domestik di Seluruh Dunia
Strategi Donald Trump (kanan) menyebut pemerintahan Vladimir Putin (kiri) ikut campur dengan urusan domestik di seluruh dunia. (AFP Photo/Pool/Jorge Silva)



Jakarta, CB -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Rusia ikut campur dalam urusan politik domestik secara global, tapi tak menuding Moskow mengintervensi pemilihan umum AS 2016.

Kritik yang tertera pada strategi nasional baru "America First" ala Trump itu mencerminkan pandangan lama para diplomat AS bahwa Rusia secara aktif mengganjal kepentingan Amerika di dalam dan luar negeri. Padahal, Trump telah bersumpah akan memperbaiki hubungan dengan Presiden Vladimir Putin.

"Melalu bentuk taktik subversif yang termodernisasi, Rusia ikut campur dalam urusan politik dalam negeri negara-negara di seluruh dunia," bunyi dokumen strategi itu, dikutip Reuters pada Selasa (19/12).


Dokumen itu tak secara langsung menyinggung dugaan sejumlah badan intelijen AS yang menyebut Rusia ikut campur dalam pemilu presiden tahun lalu.

"Rusia menggunakan operasi informasi sebagai bagian dari upaya siber ofensif untuk memengaruhi opini publik di seluruh dunia. Kampanye pengaruhnya menyampurkan operasi inteligen tertutup dan persona daring palsu dengan media yang didanai pemerintah, perantara pihak ketiga dan pengguna media sosial yang dibayar atau 'troll'," bunyi dokumen itu.

Trump kerap berbicara soal niatnya memperbaiki hubungan dengan Putin, walaupun Rusia membuat AS frustrasi dengan kebijakan di Suriah dan Ukraina, dan tidak banyak membantu dalam menghadapi ketegangan dengan Korea Utara.

Saat pidato memaparkan strateginya, Trump menyinggung panggilan telepon dari Putin yang berterima kasih atas informasi intelijen dari AS sehingga bisa menggagalkan serangan bom di St Petersburg, akhir pekan lalu.

Trump mengatakan kolaborasi itu menunjukkan "bagaimana seharusnya kerja sama itu berjalan."


Presiden Trump berharap bisa bekerja sama lebih banyak dengan Rusia.
Presiden Trump berharap bisa bekerja sama lebih banyak dengan Rusia. (REUTERS/Jonathan Ernst)
"Namun, sementara kita mencari kesempatan kerja sama seperti itu, kita akan membela diri kita sendiri dan negara kita sendiri lebih tegas dari sebelumnya," ujarnya di Ronald Reagan Building di pusat Washington.

Sekitar 650 orang yang hadir dalam kesempatan itu beberapa kali bertepuk tangan mendengarkan pidato Trump. Di antaranya adalah Kepala Staf Gabungan, sejumlah menteri kabinet, legislator, personel militer dan sejumlah pejabat intelijen.

Kementerian Kehakiman AS tengah menyelidiki apakah tim sukses Trump berkolusi dengan Rusia dalam pemilu tahun lalu. Dugaan ini telah berulang kali ditampik oleh kedua pihak.

Sejumlah badan intelijen AS telah menyimpulkan Rusia mencoba menguntungkan Trump dalam pemilu dengan cara meretas dan mempublikasikan surat elektronik yang mempermalukan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Selain itu, Moskow juga dituding menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda.




Credit  cnnindonesia.com






Selasa, 19 Desember 2017

Donald Trump Nyatakan Rusia dan China Saingan Terbesar AS


Donald Trump Nyatakan Rusia dan China Saingan Terbesar AS
Presiden Donald Trump menyampaikan sambutan untuk doktrin strategi keamanan nasional AS yang baru, pada Senin (18/12/2017) waktu Washington. Foto/REUTERS/Joshua Roberts


WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyatakan bahwa Rusia dan China sebagai saingan terbesar Amerika Serikat (AS). Pernyataan Trump ini muncul pidato sambutan terkait strategi keamanan nasional AS yang baru.

”Entah kita suka atau tidak, kita terlibat dalam era persaingan baru,” kata Trump. ”Kami menerima bahwa kontes militer, ekonomi dan politik yang kuat sekarang sedang berlangsung di seluruh dunia,” lanjut dia.

”Kami juga menghadapi kekuatan saingan, Rusia dan China, yang berusaha untuk menantang pengaruh, nilai dan kekayaan Amerika,” ujar Trump.

Doktrin strategi keamanan nasional AS resmi yang dirilis pagi ini (19/12/2017) WIB. Dalam doktrin tersebut, Rusia dan China dianggap sebagai dua negara dengan “kekuatan revisionis” yang menggunakan teknologi, propaganda dan pemaksaan untuk membentuk dunia yang menentang kepentingan dan nilai AS.

”Mereka bertekad untuk membuat ekonomi kurang bebas dan kurang adil, untuk menumbuhkan militernya, dan mengendalikan informasi dan data untuk menekan masyarakatnya dan memperluas pengaruhnya,” bunyi doktrin strategi keamanan nasional AS.

”China, Rusia dan aktor negara bagian non-negara lainnya menyadari bahwa Amerika Serikat sering memandang dunia dalam istilah biner, dengan negara-negara yang 'damai' atau 'berperang', padahal sebenarnya arena persaingan terus-menerus,” lanjut doktrin strategi tersebut.

Dalam pidatonya, Trump tidak menyebut  campur tangan Rusia dalam pemilu AS tahun lalu seperti yang dituduhkan Washington selama ini.

Untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh dua rival terbesar AS, Trump mempromosikan pembangunan kemitraan besar.

”Sementara kita mencari kesempatan kerja sama seperti itu, kita akan berdiri untuk diri kita sendiri dan kita akan berdiri untuk negara kita seperti kita tidak pernah berdiri sebelumnya," kata Trump.

”Saingan kami tangguh, ulet dan berkomitmen untuk jangka panjang, tapi begitu juga dengan kami,” ujarnya. ”Untuk berhasil, kita harus mengintegrasikan setiap dimensi kekuatan nasional kita dan kita harus bersaing dengan setiap instrumen kekuatan nasional kita,” papar Trump.

”Amerika ada dalam permainan dan Amerika akan menang,” imbuh Trump, seperti dikutip news.com.au



Credit  sindonews.com







Anak Muammar Gaddafi Maju sebagai Capres Libya


Anak Muammar Gaddafi Maju sebagai Capres Libya
Anak dari mantan diktaktor Libya, Muammar Gaddafi, yakni Saif al-Islam Gaddafi dilaporkan akan maju dalam pemilihan Presiden Libya yang akan digelar tahun depan. Foto/Istimewa


TRIPOLI - Anak dari mantan diktaktor Libya, Muammar Gaddafi, yakni Saif al-Islam Gaddafi dilaporkan akan maju dalam pemilihan Presiden Libya. Pilpres Libya sendiri akan berlangsung pada pertengahan tahun depan.

Kepastikan akan majunya Saif al-Islam dalam pilpres di Libya disampaikan langsung oleh juru bicara keluarga Gaddafi, Basem al-Hashimi al-Soul. Basem menuturkan, Saif al-Islam mendapatkan dukungan yang cukup luas dari sejumlah suku, dan kelompok di Libya untuk maju dalam pilpres pada tahun depan.

"Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan presiden Libya, mendapat dukungan dari suku-suku utama di Libya, sehingga dia dapat mencalonkan diri untuk pemilihan presiden yang akan datang, yang dijadwalkan pada 2018," kata Basem.

"Dia berencana untuk menjadikan Libya lebih aman dan stabil, sesuai dengan geografi Libya, dan berkoordinasi dengan semua faksi Libya," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (18/12).

Saif al-Islam sendiri diketahui baru dibebaskan dari penjara pada bulan Juni, enam tahun setelah pemberontakan yang didukung oleh NATO yang menggulingkan ayahnya. Pemberontakan itu telah membuat Libya terjebak dalam perang saudara. 




Credit  sindonews.com




Mohammed bin Salman Disebut Pemilik Rumah Termahal di Dunia



Mohammed bin Salman Disebut Pemilik Rumah Termahal di Dunia
The Chateau Louis XIV. wikimedia

CB, Jakarta -Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi disebut pemilik rumah seharga Rp 4 triliun yang terletak di barat Paris, Prancis.
Harga rumah kastil bergaya abad 17 itu telah memecahkan rekor sebagai rumah termahal di dunia.

Situs berita investigasi Prancis, Mediapart melaporkan, pemilik kastil yang berlokasi berdekatan dengan istana Versailles ditelusuri dari pembeli misterius kastil pada tahun 2015. Adapun pembeli sebenarnya disembunyikan melalui perusahaan cangkang.
New York Times melaporkan, Bin Salman membeli kastil itu lewat perusahaan yang dikelola oleh yayasannya sendiri, Eight Investment Company.
Sementara Majalah Fortune melaporkan Kastil Luis XIV itu dilengkapi dengan air mancur yang dapat dikendalikan via iPhone dan fasilitas super mewah lainnya.

Rumah antik itu dilengkapi fasilitas modern seperti bioskop, kolam renang mewah, dan kolam air yang dindingnya terbuat dari kaca transparan sehingga para tamu dapat menikmati keindahan ikan koi yang berenang.
Luas area kastil sebesar 23 hektare dilengkapi taman, air terjun besar. Dekorasi bagian dalam kastil sangat mewah dengan langit-langit kastil yang dilukis dengan teknis fresko.
Pejabat Arab Saudi menolak berkomentar tentang rumah super mewah yang disebut milik pangeran berusia 33 tahun yang kini memimpin Komisi pemberantasan korupsi Saudi.
Menurut laporan New York Times, Eight Investment Company juga yang membeli kapal pesiar seharga US$ 500 juta tahun 2015. Kapal pesiar tersebut diketahui milik Bin Salman.

Kapal pesiar yang berlayar dengan bantuan pengacara militer dan akuntan di Jerman, Bermuda, dan Isle of Man, diungkap dalam dokumen yang bocor bertajuk Paradise Papers.
Pada November lalu, seorang pangeran Saudi yang mengatasnamakan putra mahkota Saudi membeli lukisan Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci senilai US$450.3 juta.
Laporan kekayaan Mohammed bin Salman, calon raja Arab Saudi, diungkap setelah ia menangkapi dan menahan sejumlah anggota elit kerajaan Saudi termasuk pangeran, menteri, dan pengusaha taipan yang dituding melakukan korupsi. Mereka ditahan di dalam hotel bintnag 5 termewah di Riyadh, Ritz-Carlton.



Credit  TEMPO.CO


Putra Mahkota Saudi Koleksi Lukisan Kristus Seharga Rp 6 Triliun!


Putra Mahkota Saudi Koleksi Lukisan Kristus Seharga Rp 6 Triliun!
lukisan karya Leonardo da Vinci berjudul Salvator Mundi. (christies.com)

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS dilaporkan pemilik sebenarnya dari lukisan Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci. Lukisan terkenal berjudul Salvator Mundi itu dibelinya seharga US$ 450 juta atau setara Rp 6 triliun lewat lelang pada November lalu di Rumah Lelang Christie's, New York, Amerika Serikat, dengan menggunakan perantara.
Awalnya lukisan Kristus yang paling banyak dicari dilaporkan dibeli oleh Pangeran Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Hasil penelusuran New York Times menyebutkan Pangeran Bader adalah teman dekat MBS. Meski sang Pangeran tak memberikan jawaban tentang kedekatannya dengan MBS.

Informasi justru datang dari seorang sumber dari dunia seni Teluk yang mengungkapkan bahwa penyelidikan intelijen Amerika Serikat menemukan bahwa pemilik lukisan Salvator Mundi sebenarnya adalah putra Raja Arab Saudi, King Salman.
"Dia adalah wakil untuk MBS," kata sumber tersebut kepada surat kabar Prancis, Le Journal du Dimanche mengenai Pangeran Bader.
Laporan tersebut muncul setelah pada Rabu, 6 Desember 2017, museum Louvre di Abu Dhabi mengumumkan bahwa lukisan Salvator Mundi merupakan  satu dari 20 lukisan asli Da Vinci yang akan ditampilkan di museum itu.

Salvator Mundi diproduksi sekitar 1.500 tahun yang lalu. Terakhir lukisan itu diketahui berada di tangan seorang kolektor pribadi. Sudah lama dipercaya lukisan itu hanya berupa salinan namun akhirnya diautentikasi sekitar belasan tahun yang lalu. Lukisan setinggi 26 inci itu, yang diciptakan sekitar waktu yang sama dengan "Mona Lisa," menggambarkan Yesus Kristus dengan pakaian bergaya Renaissance.




Credit  TEMPO.CO












Militer Myanmar Temukan Kuburan Massal di Daerah Konflik


MIlter Myanmar Temukan Kuburan Massal di Daerah Konflik
Etnis Rohingya menyalatkan mayat seorang bocah, beberapa waktu lalu. Milter Myanmar menemukan kuburan massal di daerah rawan kekerasan. (Foto: Reuters)




Jakarta, CB -- Tentara Myanmar mengatakan, pasukan keamanan menemukan kuburan massal di sebuah desa di Negara Bagian Rakhine. Penyelidikan pun telah dilakukan.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, melalui pernyataan yang diunggah di laman Facebook milter Myanmar, pada hari Senin (18/12), mengatakan, temuan kuburan massal itu bermula dari laporan seorang sumber yang enggan diungkap identititasnya tentang adanya penguburan orang-orang yang dibunuh.



Penyelidikan pendahuluan kemudian dilakukan oleh pasukan keamanan. Hasilnya, ada temuan mayat-mayat tak dikenal di desa Inn Din, sekitar 50 km di sebelah utara ibukota Myanmar, Sittwe. Namun, pernyataan ini tak mengungkap jumlah mayat yang ditemukan.

"Sebagai hasil penyelidikan, mayat-mayat tak dikenal ditemukan di pemakaman Desa Inn Din. Penyelidikan terperinci sedang dilakukan untuk mencari kebenaran," menurut pernyataan dalam akun Facebook yang seringkali memuat pernyataan resmi militer Myanmar tersebut, seperti dikutip dari Reuters.

Diketahui, Myanmar tengah disorot dunia akibat tindakan keras oleh aparat keamanan dalam merespon serangan militan di negara tersebut. Penduduk etnis Rohingya menjadi yang paling terdampak. Sekitar 650.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir. Laporan lainnya menyebutkan adanya pembantaian etnis ini oleh militer.

Saat dihubungi Reuters, juru bicara militer Kolonel Myat Min Oo menolak memberikan rincian lebih lanjut soal kuburan massal itu.


Desa Inn Din berada di wilayah Maungdaw, yang merupakan salah satu daerah yang paling parah terkena dampak kekerasan dalam operasi militer. Mulanya, militan Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer, pada 25 Agustus. Pasukan bersenjata Myanmar kemudian meluncurkan operasi di Rakhine utara, di mana banyak minoritas Muslim yang tidak memiliki kewarganegaraan tinggal.

Etnis Rohingya pun menjadi yang paling terdampak akibat operasi ini. Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB pun menuduh pasukan keamanan Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dengan beragam kekejaman. Diantaranya, pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran.

Militer Myanmar mengatakan, hasil penyelidikan internalnya terhadap tuduhan itu adalah membebaskan pasukan keamanan dari semua tuduhan.

Pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tengah menghadapi kritik internasional karena dianggap gagal berbuat banyak untuk melindungi Rohingya, mengatakan bahwa operasi tentara tersebut sah. Ia berjanji untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran di Rakhine jika ada bukti.



Credit  cnnindonesia.com






Pemerintah Myanmar Lanjutkan Kasus Dua Wartawan yang Ditahan


Pemerintah Myanmar Lanjutkan Kasus Dua Wartawan yang Ditahan
Pemerintah Myanmar melanjutkan proses hukum terhadap dua wartawan Reuters yang dituduh melanggar UU Rahasia Negara. (REUTERS/Antoni Slodkowski)



Jakarta, CB -- Presiden Myanmar Htin Kyaw memberi wewenang kepada polisi untuk melanjutkan kasus dua wartawan Reuters yang ditahan, karena dianggap melanggar Undang-undang Kerahasiaan Negara.

Wa Lone, 31 tahun dan Kyaw Soe Oo, 27, ditangkap Selasa pekan lalu setelah mereka diundang makan malam oleh pejabat kepolisian di pinggiran Yangon, Myanmar.

"Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan kasus itu ke Kantor Presiden," kata Zaw Htay, juru bicara Aung San Suu Kyi, Minggu (17/12). Dia menambahkan Presiden telah memberi persetujuan agar kasus tetap dilanjutkan.


Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Zaw Htay tidak dapat dihubungi untuk mengklarifikasi apakah Htin Kyaw atau Suu Kyi terlibat dalam keputusan tersebut secara pribadi. Ataukah pejabat lain yang menandatangani kasus tersebut atas nama presiden.



Amerika Serikat, Kanada, Inggris serta Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres, pemimpin redaksi Reuters, Stephen J. Adler, berbagai asosiasi jurnalis, dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam penangkapan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan pers. Mereka semua menyerukan agar kedua wartawan dibebaskan.

Zaw Htay berjanji hak-hak hukum kedua wartawan akan dihormati. "Reporter Anda dilindungi oleh aturan hukum," kata Zaw seperti dilansir Reuters, Senin (18/12). "Yang saya dapat katakan, pemerintah menjamin penegakan hukum."

Kedua wartawan bekerja untuk Reuters dalam meliput krisis Rohingya di negara bagia Rakhine. Sekitar 655 ribu etnis Rohingya yang beragama Islam melarikan diri dari operasi militer yang digelar di Rakhine, pasca penyerangan oleh kelompok Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA).

Kementerian Informasi menyatakan para wartawan itu mendapatkan informasi secara ilegal dengan niat membaginya kepada media asing. Mereka juga merilis foto keduanya dengan tangan diborgol. Keduanya diselidiki di bawah Undang-undang Rahasia Negara 1923 dan terancam hukuman maksimal penjara 14 tahun.

Pada saat yang sama Kementerian Informasi Myanmar juga menyatakan kedua polisi, Kapten Moe Yan Naing dan Sersan Khin Maung Lin juga ditangkap di bawah undang-undang yang sama.

Aparat tidak membiarkan para wartawan menghubungi keluarga, pengacara atau kantor berita Reuters sejak ditangkap.

Kepada istri Wa Lone, Kamis (14/12), polisi menyatakan kedua wartawan dibawa dari kantor polisi Htaunt Kyant di Yangon Utara ke sebuah lokasi yang tidak disebutkan oleh tim penyelidik tak lama setelah penangkapan mereka.

Mereka menyatakan kedua reporter akan dikembalikan ke kantor polisi itu paling lama dalam dua hingga tiga hari. Namun hingga hari keenam tidak ada kabar tentang keberadaan kedua wartawan Reuters yang ditangkap aparat polisi Myanmar tersebut.



Credit  cnnindonesia.com






Amerika Serikat Sebut Rusia Sebagai Aktor Jahat di Pentas Global



Amerika Serikat Sebut Rusia Sebagai Aktor Jahat di Pentas Global
Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. REUTERS

CB, Washington DC -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut Rusia sebagai aktor jahat di pentas global. Ini terungkap dalam dokumen kebijakan AS, yang berisi analisis mengenai Moskow sebagai negara rival ditengah upaya Trump untuk membangun hubungan lebih hangat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
"Kritik terhadap Rusia ini dalam dokumen ini berasal dari visi kebijakan luar negeri Trump "America First", yang merefleksikan pandangan lama para diplomat AS bahwa Rusia secara aktif melemahkan kepentingan AS di domestik dan luar negeri," begitu dilansir Reuters, Senin, 18 Desember 2017 waktu setempat.

Kongres AS mewajibkan setiap Presiden negara ini untuk merancang sebuah kebijakan keamanan nasional. Selain Rusia, Cina juga dikabarkan akan muncul dalam dokumen ini sebagai kompetitor strategis yang harus diwaspadai. Ini karena persaingan ekonomi yang ketat antara Cina dan AS baik dalam konteks perdagangan dunia, investasi dan teknologi rahasia unggulan.
 
 
Uniknya, dokumen, yang sebagian isinya dipublikasikan pada Senin waktu setempat, ini tidak membahas soal tudingan AS selama ini bahwa Rusia terlibat melakukan intervensi dalam pemilihan Presiden AS 2016. Saat ini, investigasi federal AS sedang meneliti soal kemungkinan tim kampanye Trump berkolusi dengan Rusia untuk memenangkan pilpres. Baik Trump maupun Putin menolak tudingan ini secara terbuka.
Trump berulang kali menyatakan harapannya untuk hubungan lebih baik dengan Rusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan dunia seperti ISIS dan Korea Utara.
Pada Ahad, 17 Desember 2017, waktu setempat, Putin dan Trump dikabarkan berbicara soal bantuan intelejen AS dalam menggagalkan upaya pengeboman sebuah gereja di Kota St. Petersburg, Rusia. Pada Kamis pekan lalu, keduanya juga berbincang soal penyelesaian krisis senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat menginginkan Korea Utara membubarkan program senjata nuklirnya.



Credit  TEMPO.CO



Turki Sesalkan AS Memveto Resolusi Yerusalem di DK PBB


Turki Sesalkan AS Memveto Resolusi Yerusalem di DK PBB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS


ANKARA - Turki menyesalkan penggunaan veto oleh Amerika Serikat (AS) untuk menolak draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembatalan pengakuan Washington soal Yerusalem Ibu Kota Israel. Dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi atau menentang AS.

Penyesalan Turki disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri-nya, Selasa (19/12/2017). Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel diumumkan Presiden AS Donald Trump 6 Desember lalu. Faktanya, mayoritas anggota DK PBB menolak pengakuan tersebut.

Sebanyak 14 anggota DK PBB kompak meminta deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditarik oleh AS. Namun, suara 14 anggota DK PBB itu sia-sia karena AS akhirnya menggunakan hak vetonya.

”Amerika Serikat ditinggalkan sendirian dalam pemungutan suara yang merupakan tanda nyata dari ilegalnya keputusan (Washington) mengenai Yerusalem,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

Menurut Turki, keputusan AS untuk memveto resolusi tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa Washington telah ”kehilangan objektivitas”.


Pada hari Senin, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Inggris Theresa May membahas pemblokiran resolusi oleh AS itu dalam sebuah panggilan telepon. Menurut sumber di kantor Erdogan, kedua pemimpin itu sepakat bahwa keputusan AS dapat membahayakan proses perdamaian di wilayah Timur Tengah.

Yerusalem, yang jadi kota suci umat Yahudi, Kristen dan Muslim, telah menjadi jantung konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade. Israel merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan kemudian menganeksasinya dalam sebuah tindakan yang tidak diakui dunia internasional.

Israel mengklaim seluruh Yerusalem adalah ibu kotanya. Sedangkan Palestina sudah lama mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara mereka.

Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa pembatalan keputusan Trump soal pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel tetap akan dicari solusinya di Majelis Umum PBB.

”Semua negara kecuali untuk administrasi Trump bertindak serentak dalam pemungutan suara ini. Sekarang periode Majelis Umum PBB akan dimulai,” kata Kalin di Twitter, seperti dikutip Reuters




Credit  sindonews.com








Palestina Kecam Keras Veto AS pada Resolusi PBB


Aksi penolakan keputusan Trump soal Yerusalem
Aksi penolakan keputusan Trump soal Yerusalem


CB, RAMALLAH -- Palestina mengecam keras penggunaan hak Veto Amerika Serikat atas resolusi yang ditawarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi itu mengusulkan penarikan pengakuan Donald Trump atas kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel.
Merespons hasil pemungutan suara dan penolakan AS atas resolusi tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pun mengutuk veto Amerika Serikat. Ia menilai menambahkan bahwa keputusan AS tidak menghormati masyarakat internasional.
 
"Amerika Serikat memilih untuk tidak menjadi mediator jujur dalam proses perdamaian," kata Abbas seperti dikutip dari Tasnim News Agency, Selasa (19/12).
 
Juru bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeina, mengatakan kepada wartawan bahwa veto AS atas resolusi PBB tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional. Menurut Abu Rudeina dukungan untuk resolusi tersebut, yang mencakup sekutu AS Prancis, Italia dan Jepang, menunjukkan isolasi atas Amerika Serikat.
 
Rudeina berharap masyarakat Internasional tetap mendukung Palestina. "Masyarakat internasional sekarang harus bekerja melindungi rakyat Palestina," kata Abu Rudeina.
 
Empat belas anggota dari 15 anggota dewan tersebut pada hari Senin (18/12), memilih resolusi rancangan Mesir tersebut, yang tidak secara khusus menyebutkan nama AS atau Trump namun menyatakan penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem. Sementara Duta Besar AS Nikki Haley menentang resolusi tersebut.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID






AS Veto Keputusan Dewan Keamanan PBB Terkait Yerusalem


Seorang wanita mengenakan bendera Amerika di atas kerudungnya pada aksi menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB.
Seorang wanita mengenakan bendera Amerika di atas kerudungnya pada aksi menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB.


CB, NEW YORK -- Amerika Serikat kembali diisolasi lebih jauh, pada Senin (18/12), lantaran keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS memblokir resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta agar deklarasi terkait Yerusalem tersebut ditarik mundur.
Sebanyak 14 anggota dewan memilih resolusi yang dibuat oleh orang Mesir, yang tidak secara khusus menyebutkan Amerika Serikat atau Trump namun mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem." Artinya, DK PBB menginginkan agar Yerussalem tetap menjadi bagian Palestina.
 
Namun, AS menanggapi negatif resolusi tersebut dengan menggunakan hak vetonya. "Apa yang kita saksikan di sini di Dewan Keamanan adalah sebuah penghinaan, tidak akan dilupakan," ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan setelah pemungutan suara seperti dikutip dari Reuters.
 
Haley juga menambahkan bahwa ini adalah veto pertama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat di lebih dari enam tahun. Ia pun justru menentang Dewan Keamanan PBB yang dinilainya tidak bersikap objektif.
 
"Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kita, ini harus menjadi malu bagi sisa Dewan Keamanan," kata Haley menambahkan.
 
Rancangan draft resolusi yang diajukan Mesir dalam Dewan Keamanan PBB tersebut menuntut agar semua negara mematuhi 10 resolusi di Yerusalem sejak tahun 1967, termasuk persyaratan bahwa status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID



AS Veto Resolusi Yerusalem, Israel Senang, Palestina Kesal


AS Veto Resolusi Yerusalem, Israel Senang, Palestina Kesal
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS


NEW YORK - Tindakan Amerika Serikat (AS) memveto drfat resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal desakan pembatalan pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel memicu reaksi kontras bagi Israel dan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu senang dan memuji Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley karena telah memveto resolusi tersebut.

”Terima kasih, Duta Besar Haley,” tulis Netanyahu di akun Twitter-nya.

”Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran Anda menghilangkan kegelapan (seperti yang mereka lakukan), satu orang mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump, terima kasih, Nikki Haley,” lanjut Netanyahu.


Sebaliknya, Otoritas Palestina kesal dan mengecam veto tersebut. “Veto tersebut tidak dapat diterima, hal itu mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui seorang juru bicaranya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS yang jadi satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menganggap tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan.

Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).


”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.

Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya.

“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya. 

Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.


Credit  sindonews.com