Jumat, 10 November 2017

Saudi Temukan 100 Miliar Dolar AS Telah Digelapkan

CB, RIYAD — Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan setidaknya 100 miliar dolar AS telah disalahgunakan melalui korupsi sistemik dan penggelapan dalam beberapa dekade terakhir.

Dilansir dari BBC, Kamis (9/11), Sheikh Saud al-Mojeb mengatakan, 201 orang ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari upaya antikorupsi yang dimulai Sabtu malam.
Dia tidak merinci nama-nama yang ditahan, tapi mereka dilaporkan termasuk pangeran senior, menteri dan pengusaha berpengaruh. "Bukti untuk melakukan kesalahan ini sangat kuat," kata Sheikh Mojeb.
Dia juga menekankan aktivitas komersial normal di kerajaan tidak terpengaruh oleh tindakan korupsi ini karena yang dibekukan adalah rekening pribadi tersangka korupsi.
Sheikh Saud al-Mojeb mengatakan penyelidikan oleh komite antikorupsi yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman berjalan sangat cepat.

Dia mengumumkan 208 orang telah dipanggil untuk diinterogasi sejauh ini, dan tujuh di antaranya telah dibebaskan tanpa tuduhan.
"Potensi skala praktik korupsi yang telah ditemukan sangat besar. Berdasarkan penyelidikan kami selama tiga tahun terakhir, kami memperkirakan bahwa setidaknya 100 miliar dolar AS telah disalahgunakan melalui korupsi dan penggelapan sistematis selama beberapa dekade,"kata jaksa agung.
Sheikh Mojeb menambahkan komite tersebut memiliki mandat hukum yang jelas untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap berikutnya.
"Ada banyak spekulasi di seluruh dunia mengenai identitas individu yang bersangkutan dan rincian dakwaan terhadap mereka," tambahnya.
Menurutnya, untuk memastikan agar individu yang ditahan terus menikmati hak legal penuh yang diberikan di bawah hukum Saudi, maka pihak kerajaan tidak akan mengungkapkan rincian nama-nama lagi mulai saat ini.
Di antara nama yang dilaporkan ditahan adalah investor miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal; Pangeran Miteb bin Abdullah, putra almarhum raja yang diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala Garda Nasional pada Sabtu; dan saudaranya Pangeran Turki bin Abdullah, mantan gubernur provinsi Riyadh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uang yang Dikorupsi Besar-besaran di Saudi Capai Rp1.350 Triliun

RIYADH - Jumlah angka finansial yang disalahgunakan dari berbagai jenis korupsi secara besar-besaran dan selama beberapa dekade di Arab Saudi mencapai sekitar USD100 miliar atau lebih dari Rp1.350 triliun.

Data itu dibeberkan Jaksa Agung Arab Saudi Sheikh Saud al-Moaajeb. Menurutnya, sudah 208 orang yang ditangkap terkait penyelidikan dugaan korupsi. Dari jumlah itu, tujuh orang di antaranya dibebaskan karena tak cukup bukti.

”Berdasarkan penyelidikan kami selama tiga tahun terakhir, kami memperkirakan bahwa setidaknya USD100 miliar telah disalahgunakan melalui korupsi dan penggelapan sistematis selama beberapa dekade,” kata al-Moaajeb, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari kantor berita negara Saudi, SPA, Jumat (10/11/2017).

”Potensi skala praktik korupsi yang telah ditemukan sangat besar,” ujar al-Moaajeb, yang juga anggota Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi Arab Saudi.

Al-Moaajeb menegaskan bahwa aktivitas komersial dari ratusan orang yang ditangkap belum terpengaruh oleh penyelidikan. ”Perusahaan dan bank (pihak yang bersangkutan) bebas melanjutkan transaksi seperti biasa,” katanya.

Jaksa Agung menekankan bahwa hanya rekening bank pribadi yang bersangkutan yang dibekukan. Menurut laporan AP, diperkirakan 1.700 rekening bank telah terpengaruh oleh penyelidikan.

Tindakan keras terhadap korupsi di Saudi ini terjadi setelah Putra Mahkota Mohammed bin Salmandiberi kontrol atas Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi yang baru saja dibentuk. Sejak Sabtu pekan lalu, sudah 11 pangeran, empat menteri senior, belasan mantan menteri, banyak pejabat dan pengusaha ditangkap atas tuduhan korupsi atau penyimpangan keuangan.

Langkah tersebut, yang secara luas dianggap sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sebelum putra mahkota mengambil alih takhkta setiap saat. Langkah itu dipuju Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

”Saya sangat percaya diri pada Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan,” tulis Trump di Twitter.

Sementara itu, Raja Salman telah menunjuk sekitar 30 hakim pada tingkat yang berbeda di Kementerian Kehakiman Saudi. Dalam sebuah perintah Kerajaan, dia juga mempromosikan 26 hakim lainnya.

Credit sindonews.com

Saudi Lacak Kekayaan Pangeran dan Menteri ke Uni Emirat Arab

Pangeran Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud.

CB, ABU DHABI -- Bank Sentral Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis (9/11), meminta bank-bank di negaranya memberikan rincinan rekening milik pejabat dan pangeran Arab Saudi yang ditahan akibat kasus korupsi. Ini diyakini sebagai langkah awal untuk membekukan aset serta kekayaan mereka oleh Arab Saudi.

UEA diketahui sebagai salah satu tempat utama bagi pejabat atau miliarder Saudi memarkirkan uang dan kekayaannya. Selain membuka rekening bank, mereka kerap membeli apartemen dan vila mewah di Dubai. Tak jarang pula yang berinvestasi di pasar saham.

Sejak Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz membentuk komite antikorupsi yang dikepalai Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pekan lalu, sejumlah menteri, mantan menteri, dan pangeran Arab Saudi telah dibekuk karena terlibat korupsi. Seluruh aset dan kekayaan mereka pun diburu untuk dibekukan.

Para bankir di Saudi meyakini bahwa para pejabat dan pangeran yang terlibat korupsi tidak hanya menimbun kekayaannya di dalam negeri saja, tapi juga mengirimnya ke luar negeri, seperti Swiss, Inggris, termasuk pula UEA.

Berkaitan atau tidak, Bank Sentral UEA, tiba-tiba meminta bank-bank di negaranya untuk memberikan rincian rekening milik 19 pejabat Saudi yang kini telah ditahan komite antikorupsi. Bankir komersial mengatakan Bank Sentral UEA tidak menjelaskan mengapa mereka menginginkan informasi rekening tersebut. Namun mereka meyakini tindakan ini dilakukan atas perintah Saudi.

Para bankir komersial UEA mengatakan bahwa mereka tidak diminta untuk membekukan rekening milik warga Saudi di institusinya masing-masing. Tapi mereka meyakini, permintaan informasi oleh Bank Sentral UEA mungkin merupakan awal dari tindakan tersebut. Kendati demikian pejabat Bank Sentral UEA belum memberikan komentar terkait hal ini.

Korupsi selama bertahun-tahun di Saudi dilaporkan telah menyedot kekayaan negara sebesar 800 miliar dolar AS. Sadar bahwa negaranya tak bisa bergantung terus menerus pada komoditas minyak, Saudi mulai berbenah dan mereformasi sistem perekonomiannya.

Langkah pertama dilakukan dengan membentuk komite antikorupsi yang dikepalai Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.Setelah resmi dibentuk, komite tersebut segera menangkap dan menahan 11 pangeran, empat menteri, serta puluhan mantan menteri karena diyakini terlibat kasus korupsi.

Aset serta kekayaan mereka dilacak untuk dibekukan. Pejabat Saudi di Riyadh mengatakan telah terdapat sekitar 1.700 rekening di bank domestik yang dibekukan sebagai tindak lanjut atas penangkapan pangeran, menteri,dan mantan menteri di negaranya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Bekukan Rekening Putra Mahkota 'Terguling' Mohammed bin Nayef

RIYADH - Mohammed bin Nayef, yang dicopot sebagai Putra Mahkota Arab Saudi pada Juni lalu dilaporkan ikut jadi target pembersihan anti-korupsi. Rekening bank miliknya dan beberapa kerabat dekatnya dibekukan pihak berwenang Kerajaan Saudi.

Mohammed bin Nayef dicopot sebagai Putra Mahkota dan digantikan sepupunya, Mohammed bin Salman, putra kandung Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Penyebab pencopotan Mohammed bin Nayef masih misterius, meski ada laporan bahwa dia pecandu obat-obatan terlarang untuk mengurangi rasa sakit akibat sisa-sisa peluru al-Qaeda yang bersarang di tubuhnya.

Pembekuan rekening bank Mohammed bin Nayef ini dilaporkan kantor berita Reuters dan Wall Street Journal, Kamis (9/11/2017). Kedua laporan itu mengutip sumber yang familiar dengan masalah ini. Laporan Reuters juga ikut disiarkan media milik pemerintah Saudi.

Jika laporan itu terkonfirmasi, maka Putra Mahkota “terguling” Saudi itu memang jadi target terbaru dalam pembersihan anti-korupsi yang terus melebar. Aksi “sapu bersih korupsi” ini dilakukan komite anti-korupsi yang baru dibentuk Kerajaan Saudi atas prakarsa Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Belasan pangeran, para menteri, mantan menteri dan sejumlah pengusaha berpengaruh telah ditahan. Mereka menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk pencucian uang dan penyuapan.

Menurut laporan tersebut, jumlah rekening bank domestik yang dibekukan akibat pembersihan anti-korupsi sudah mencapai lebih dari 1.700 dan diyakini terus meningkat.

Pada hari Sabtu lalu, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud mengumumkan bahwa putranya akan mengawasi komite anti-korupsi yang baru dibentuk yang akan membersihkan negaranya dari praktik korupsi.

Pangeran Alwaleed bin Talal, miliarder yang memiliki firma investasi, Kingdom Holding, termasuk di antara para pangeran yang ditahan.

Pada hari Rabu, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ”penangkapan massal” yang dilakukan oleh Arab Saudi menimbulkan masalah hak asasi manusia.

”Pembentukan komite anti-korupsi baru-baru ini yang secara terus-menerus melakukan penangkapan massal menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas Saudi menahan orang secara massal dan tanpa menguraikan dasar penahanan,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur HRW Timur Tengah.

”Sementara itu, media Saudi membingkainya karena tindakan Mohammad bin Salman terhadap korupsi, dan penangkapan massal tersebut mengindikasikan bahwa ini mungkin lebih pada politik kekuatan internal,” imbuh Sarah.

Para pangeran, termasuk Alwaleed, yang ditangkap diketahui dibiarkan tidur di lantai sebuah hotel.

Credit sindonews.com

Sudah 208 Orang Kena 'Sapu Bersih Korupsi' Saudi, 7 Dibebaskan

RIYADH - Jaksa Agung Kerajaan Arab Saudi Sheikh Saud al-Moaajeb mengatakan ada 208 orang, termasuk belasan pangeran, yang ditangkap atas tuduhan Korupsi. Dari jumlah itu, tujuh orang di antaranya telah dibebaskan.

Penangkapan massal ini dilakukan Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi yang baru dibentuk dan diawasi langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Al-Moaajeb, yang juga anggota Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi, mengatakan pada hari Kamis bahwa penyelidikan terhadap individu-individu yang telah ditangkap berjalan dengan cepat dan pembaruan akan segera disampaikan.

“Jumlah orang yang ditangkap adalah 208, sementara tujuh orang dibebaskan, karena kurangnya bukti,” ujar al-Moaajeb, seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/11/2017).

Sebelumnya pada hari Kamis, Arab Saudi dilaporkan membekukan rekening bank yang terkait mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef dan para kerabatnya. Laporan itu memicu dugaan bahwa putra mahkota “terguling” itu ikut jadi target pembersihan anti-korupsi.

Rekening bank sejumlah manajer dan para pejabat di lembaga-lembaga pemerintah dan yudikatif juga dilaporkan ikut dibekukan.

“Nilai finansial dari praktik berpuluh-puluh tahun ini berjumlah sejumlah besar dana publik yang tidak disepakati dan tidak dimanfaatkan, dan nilai potensial dari jumlah ini mungkin melebihi USD100 miliar (Rp1.350 triliun), menurut penyelidikan awal,” ujar al-Moaajeb.

Bukti lebih lanjut untuk mendukung fakta dalam kasus ini akan terus dikumpulkan.

”Seperti yang diumumkan pada hari Selasa, Gubernur Badan Moneter Arab Saudi (SAMA) telah menerima permintaan saya untuk membekukan aset pribadi mereka dalam penyelidikan ini. Tindakan ini mengonfirmasikan temuan penyelidikan awal kami selama tiga tahun terakhir mengenai skala praktik korupsi besar ini,” papar Jaksa Agung Saudi tersebut.

“Mengingat besarnya tuntutan ini, di bawah Orde Kerajaan 4 November, ada mandat hukum yang jelas untuk beralih ke tahap penyelidikan selanjutnya dengan tersangka, dan ada banyak spekulasi di seputar dunia tentang identitas individu yang bersangkutan dan rincian dakwaan terhadap mereka,” papar al-Mooajeb.

“Namun, kami tidak akan mengungkapkan rincian apapun saat ini, untuk memastikan bahwa mereka menikmati hak legal penuh yang diberikan kepada mereka oleh Kerajaan Arab Saudi, dan (kami) meminta untuk menghormati privasi mereka saat menjalani proses peradilan.”

Credit sindonews.com

Daftar Korban Konsolidasi Kekuasaan Putra Mahkota Arab Saudi

PEMERINTAH Arab Saudi di bawah komando Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyatakan perang terhadap korupsi. Komite Anti Korupsi Saudi Arabia baru-baru ini menangkap 11 pangeran dan 4 menteri terkait kasus rasuah. Gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman itu disebut-sebut merupakan bagian konsolidasi kekuasaanya menuju proyek masa depan negeri Petro Dollar sebagai negara modern dengan melenyapkan oposisi.

Konsolidasi kekuasaan putra mahkota ini memakan korban. Siapa saja mereka?

1. Pangeran Alwaleed bin Talal

Alwaleed bin Talal merupakan pemilik perusahaan investasi Kingdom Holding. Alwaleed ditangkap atas tuduhan pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan pejabat. Majalah Forbes memperkirakan Alwaleed memiliki harta USD17 miliar atau sekitar Rp229,5 triliun (kurs Rp13.500/USD). Selain berinvestasi di Twitter dan Apple, ia juga mempunyai saham di bank Citygroup, jaringan hotel Four Seasons dan perusahaan media milik Rupert Murdoch, News Corporation. Di London, Pangeran Alwaleed adalah pemilik hotel mewah, Savoy.

2. Ibrahim al-Assaf (Mantan Menteri Keuangan Arab Saudi)
Ibrahim al-Assaf ditangkap atas dugaan korupsi perluasan Masjidil Haram. Ibrahim al-Assaf yang juga direksi perusahaan minyak Saudi Aramco diduga melakukan penggelapan dan mendapat keuntungan dari proyek perluasan Masjidil Haram di Mekkah. Terkait proyek perluasan ini, Ibrahim al-Assaf diduga memanfaatkan posisinya untuk mendapat keuntungan dalam transaksi tanah. Namun belum ada detail lebih lanjut mengenai kasusnya.

3. Pangeran Turki bin Abdullah (Mantan Gubernur Riyadh)
Mantan Gubernur Riyadh Pangeran Turki bin Abdullah dituduh melakukan korupsi proyek Metro di Riyadh. Pangeran Turki dianggap telah memberikan kontrak kepada perusahannya sendiri. Tak disebutkan berapa besar proyek tersebut.

4. Pangeran Miteb bin Abdullah (Menteri Garda Nasional)
Pangeran Miteb bin Abdullah yang juga Menteri Garda Nasional ditangkap oleh Komite Anti-Korupsi Saudi karena diduga terlibat korupsi pengadaan Walkie-Talkie senilai USD10 miliar (sekitar Rp135,2 triliun). Pangeran Miteb diduga memberikan kontrak palsu kepada perusahaannya sendiri untuk menggarap proyek tersebut. Selain itu, Pangeran Miteb juga diduga terlibat dalam kongkalikong pengadaan perlengkapan militer antipeluru senilai miliaran riyal. Miteb dianggap telah melakukan penggelapan dan mempekerjakan karyawan 'hantu'.

5. Pangeran Fahd bin Abdullah bin Mohammed al Saud (Mantan Wakil Menteri Pertahanan)
Pangeran Fahd adalah lulusan Staf Angkatan Laut AS dan Komando College. Dia memegang gelar master dalam ilmu militer. Dia memiliki aktivitas bisnis saat bertugas di pos ini. Dia menjadi komandan angkatan laut di Royal Saudi Navy pada April 2002. Pada 20 April 2013, dia ditunjuk sebagai wakil Menteri Pertahanan. Namun pada 17 Agustus 2013 dia digantikan oleh Salman bin Sultan, putra almarhum Pangeran Sultan.

6. Pangeran Turki bin Nasser (Mantan Kepala Presidensi Meteorologi dan Lingkungan Hidup)
Turki bin Nasser menjadi kepala operasi staf udara, proyek perisai perdamaian dan proyek hawk perdamaian pada 1994. Dirinya kemudian menjabat sebagai wakil komandan di Royal Saudi Air Force pada 1996. Setelah meninggalkan angkatan udara, Turki bin Nasser dijadikan kepala presidensi meteorologi dan lingkungan. The Guardian melaporkan Turki bin Nasser memiliki hampir 200 mobil klasik, sebuah jet bisnis pribadi Boeing 20 juta pound, sebuah kapal pesiar besar, sebuah rumah mewah di Beverly Hills dan beberapa rumah di berbagai kota seperti Barcelona, Riyadh, Dharan dan London. Rumahnya di London adalah di Sussex Square, dekat kawasan elite Hyde Park.

7. Adel Fakieh (Menteri Ekonomi)
Adel bin Muhammad Fakeih adalah seorang insinyur dan mantan Wali Kota Jeddah. Jabatan yang pernah didudukinya antara lain Menteri Tenaga Kerja (2010-2015), Menteri Kesehatan (2014) dan pada April 2015 diangkat sebagai Menteri Ekonomi. Di luar pemerintahan, Fakieh adalah ketua Al Jazeera Bank dan anggota dewan direksi Perdagangan dan Industri Kamar Dagang di Jeddah. Dia menjabat sebagai anggota komisi berbagai organisasi. Dalam laporannya situs marcopolis.net pada 2015 memasukkan nama Fakeih sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Arab Saudi. Kekayaan Fakieh ditaksir mencapai USD470 juta.

8. Khalid al-Tuwaijiri (Mantan Ketua Pengadilan)
Khalid al-Tuwaijri adalah Ketua Pengadilan Royal Arab Saudi di bawah Raja Abdullah dan merupakan pemimpin tertinggi non-pangeran hingga dilengserkan di era kekuasaan Raja Salman pada 2015. Raja Abdullah menunjuknya sebagai Kepala Pengadilan Kerajaan pada 9 Oktober 2005. Seiring waktu, ia juga menjadi Kepala Garda Kerajaan dan beberapa posisi pengadilan lainnya. Di mata para penentangnya, al-Tuwaijiri dituduh berusaha "menghancurkan negara dan menjalankan "proyek westernisasi" di Arab Saudi.

9. Amr al-Dabbagh (Mantan Gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi)
Amr Al-Dabbagh adalah seorang pengusaha, mantan menteri, dan penulis. Dia adalah ketua dan CEO Grup Al-Dabbagh yang berbasis di Jeddah. Al-Dabbagh adalah pendiri Yayasan Bintang, sebuah nirlaba yang ditujukan untuk membantu anak-anak kurang beruntung, serta manajer di Philanthropy University, Massive Open Online Course (MOOC) yang menjalin kerja sama dengan Haas School of Business di University of California, Berkeley.

10. Abdullah al-Sultan (Komandan Angkatan Laut Saudi)
Mengutip Al Jazeera, Komandan Angkatan Laut Arab Saudi Abdullah al-Sultan digantikan oleh Fahad al-Ghali. Namun tidak ada alasan jelas soal penyebab penggantiannya.

11. Bakr bin Laden (Chairman Saudi Binladin Group (SBG)
Bakr bin Laden adalah anak dari pendiri SBG, Sheikh Mohammed bin Laden Sayyid. Ayah Bakr memiliki sejumlah anak yang salah satunya Osama bin Laden. SBG merupakan perusahaan konstruksi multinasional yang 'bermarkas' di Jeddah. SBG juga mengerjakan sejumlah proyek strategis pemerintah. Pada 11 September 2015, terjadi kecelakaan crane proyek SBG di Masjidil Haram, Mekkah. Sebanyak 118 orang tewas dan 400 lainnya mengalami luka-luka. Akhir Oktober 2017 lalu Pengadilan Arab Saudi memutuskan SBG sebagai penanggung jawab crane yang jatuh di Mekah dua tahun lalu, tak perlu membayar ganti rugi terhadap korban karena dianggap sebagai bencana alam.

12. Mohammad al-Tobaishi (Mantan Kepala Protokol Royal Court)
Mohammad al-Tobaishi adalah mantan kepala protokol di Royal Court. Saat ini dirinya memimpin Valia Investments Inc, sebuah perusahaan modal ventura.

13. Alwaleed al-Ibrahim (Pemilik Jaringan Televisi MBC)
Seorang pengusaha Arab Saudi dan ketua Middle East Broadcasting Centre (MBC). Dia adalah pemilik saluran TV komersial pertama yang sukses di Timur Tengah. Dia sebelumnya menolak untuk menjual stasiun TV MBC-nya ke putra mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman.

14. Saoud al-Daweesh (Mantan chief executive Saudi Telecom 7010.SE)
Saoud al-Daweesh adalah mantan CEO Saudi Telecom Company SJSC (7010.SE) pada 2009. Namun pada 2012, Saoud mengundurkan diri.

15. Saleh Kamel (Pengusaha)
Miliarder Saudi yang memiliki kekayaan bersih per April 2016 diperkirakan mencapai USD2,1 miliar. Dia adalah ketua dan pendiri Grup Dallah al Baraka (DBHC), salah satu konglomerat terbesar di Timur Tengah. Dia juga ketua Dewan Umum Bank Syariah dan Kamar Dagang Jeddah.

16. Mohammad al-Amoudi (Pengusaha)
Miliarder keturunan Etiopia dan Arab Saudi. Pada 2016 oleh Forbes kekayaan bersihnya ditaksir sekitar USD10,9 miliar. Dia juga tercatat sebagai orang terkaya di Ethiopia, warga negara Arab Saudi terkaya kedua di dunia dan orang kulit hitam terkaya kedua di dunia. Kekayaannya berasal dari bisnis real estate dan minyak. Dia adalah investor asing individual terbesar di Ethiopia dan investor besar di Swedia.

17. Khalid al-Mulheim (Mantan Direktur Jendral Saudi Arabian Airlines)

Credit sindonews.com

Pemerintah Arab Saudi Tunjuk 56 Hakim Perangi Korupsi

Seorang warga membawa bendera Arab Saudi (Ilustrasi)

CB,RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah menunjuk 26 hakim untuk membrantas korupsi yang terjadi di negaranya. Tak hanya itu, Raja Salman juga mempromosikan 30 hakim lainnya di berbagi tingkat pengadilan.

Meski demikian masih belum jelas apakah puluhan hakim ang diangkat itu akan bersinggungan langsung dengan kasus korupsi yang saat ini tengah melanda negara tersebut. Saat ini, pemerintah Arab Saudi telah meminta bank-bank yang digunakan para tersangka untuk membuka rekenning mereka.

Sebelumya, nilai korupsi yang terjadi di negara tersebut berpotensi merugikan negara mencapai 800 miliar dolar AS. Otoritas percaya uang tersebut dilarikan ke luar negeri semisal Swiss dan Inggris.

Bank Sentral Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya telah meminta bank-bank di negaranya memberikan rincinan rekening milik pejabat dan pangeran Arab Saudi yang ditahan. Ini sebagai langkah awal untuk membekukan aset serta kekayaan mereka oleh Arab Saudi.

Pemeritnah Arab Saudi telah mengumumkan akan menyita aset yang diperoleh secara ilegal. Sumber perbankan mengatakan ada lebih dari 1700 rekening bank domestik telah dibekukan atas permintaan bank sentral tersebut.

Seperti diketahui, otoritas Arab Saudi telah menahan 11 pangeran dan puluhan pejabat lainnya. Mereka dituduh telah melakukan tindak pencucian uang, suap, pemerasan hingga mengeksploitasi jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Empat tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 2017

Presiden Joko Widodo menyerahkan tanda jasa kepada Ummi Siti Rauhun, ahli waris Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (kiri) saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/11/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (CB) - Empat tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Tahun 2017 yakni Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, Almarhum Laksamana Malahayati dari Aceh, Almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepri, dan Lafran Pane dari DI Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Acara penganugerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2017.

Presiden Jokowi secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada ahli waris dari 4 tokoh yakni TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tokoh dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Laksamana Malahayati tokoh dari Provinsi Aceh, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan Lafran Pane dari DI Yogyakarta.

Penganugerahan tersebut memperhatikan Petunjuk Presiden RI kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berkenaan dengan Hasil Sidang III Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 19 Oktober 2017 sesuai usulan dari Kementerian Sosial RI tentang Permohonan pemberian Gelar Pahlawan Nasional.

Keempat tokoh tersebut dianggap pernah memimpin dan berjuang dengan mengangkat senjata atau perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Mereka juga dianggap tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, mengabdi dan berjuang sepanjang hidupnya bahkan melebihi tugas yang diembannya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, hingga pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Para tokoh tersebut juga dianggap memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi hingga perjuangannya dinilai berdampak luas di kalangan masyarakat.

Hadir dalam acara penganugerahan tersebut keluarga ahli waris keempat tokoh, para Menteri Kabinet Kerja, dan para pejabat seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, dan lain-lain.

Credit antaranews.com

Malahayati, Jenderal Perempuan Pengusir Penjajah Belanda di Laut Aceh

Ilustrasi (edi/detikcom)

Aceh - Dia Perempuan Keumala
Alam semesta restui
Lahir jaya berjiwa baja
Laksamana Malahayati
Perempuan ksatria negeri

Penggalan lagu Iwan Fals berjudul Malahayati menggambarkan dengan jelas sosok Laksamana Malahayati. Perempuan kelahiran Aceh yang memiliki jiwa baja dan semangat juang tinggi. Berkat jasa dan perjuangannya itulah, Presiden Joko Widodo menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Malahayati lahir dengan nama kecil Keumala Hayati. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya merupakan Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530–1539 M.

Sebelum terjun ke medan pertempuran, Laksamana Malahayati pernah menjabat sebagai kepala protokol kerajaan Aceh. Ketika itu, tamu asing yang ingin menghadap Sultan harus melewati pemeriksaannya terlebih dulu. Jika izin diperoleh, baru sang tamu boleh bertatap dengan Sultan.

Sultan pada masa itu Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riatsyah (1588-1604) punya alasan tersendiri mengangkat Malahayati sebagai kepala protokol. Kondisi sultan sudah berusia lanjut. Ia pun memilih Malahayati karena dianggap dapat memegang amanah.

"Beliau (Malahayati) adalah wanita tangguh dan diberdayakan oleh sultan Aceh waktu itu. Beliau sangat dipercaya oleh sultan," kata sejarawan Aceh, Dr Husaini Ibrahim saat ditemui wartawan di kediamannya, Jumat (10/11/2017).

Setelah suaminya gugur dalam sebuah peperangan, Malahayati merasa sangat kehilangan. Namun ia berusaha tetap tegar. Tak lama kemudian, Malahayati meminta izin kepada sultan untuk membentuk pasukan Inong Balee (janda). Izin diperoleh, Malahayati pun didapuk sebagai pemimpin.

Pasukan yang dipimpin Malayahati pun berjumlah mencapai 2.000 orang. Mereka mendirikan sebuah benteng di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar dan posisinya menghadap Selat Malaka. Di sanalah markas prajurit Inong Balee.

Seiring perjalanan waktu, pasukan ini terlibat dalam berbagai pertempuran dengan prajurit Belanda dan Portugis yang ingin menjajah Aceh. Pada 11 September 1599 Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam satu pertempuran. Atas keberaniannya itulah, Malahayati kemudian mendapat gelar Laksamana.

"Beliau bertempur di Selat Malaka. Jadi sosok Malahayati bukan hanya berjuang pada tataran yang rendah tapi ada perjuangan-perjuangan yang sangat besar. Beliau menghadapi perjuangan yang sangat berat seperti tantangan Portugis dan Belanda," jelas dosen sejarah di Universitas Syiah Kuala ini.

Malahayati kala itu memang sengaja membentuk pasukan Inong Balee. Tujuannya, untuk memperjuangkan nasib Aceh dan perempuan janda. Pasalnya, selama pertempuran, banyak perempuan Tanah Rencong kelihangan suami yang bertempur melawan penjajah.

"Dalam hal ini beliau ingin memperjuangkan bukan hanya nasib sendiri tapi nasib Aceh dan juga nasib wanita pejuang yang suaminya juga gugur di medan pertempuran," ungkap Husaini.

Pada Kamis 9 November kemarin, Presiden Jokowi menetapkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Plakat gelar pahlawan diterima oleh Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nuralam, ahli waris yang kini menetap di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyerahan gelar pahlawan berlangsung di Istana Negara.

Husaini menilai penetapan Malahayati sebagai pahlawan nasional sudah sangat tepat. Jasa dan perjuangan Malahayati sangat besar. Bahkan, perempuan yang hidup di abad ke-16 dan awal abad ke-17 ini juga merupakan laksamana perempuan pertama di nusantara.

"Jadi sangat wajar kalau mereka diangkat sebagai Pahlawan Nasional," jelas arkeolog Aceh ini.

Usai ditetapkan sebagai pahlawan, Pemerintah Aceh berencana ingin memugar makam Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lamreh Krueng Raya, Aceh Besar. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai Malahayati merupakan panglima angkatan laut yang sangat layak diberikan gelar pahlawan.

Pasalnya, Malahayati secara nyata berperang melawan Belanda. Secara usia, Malahayati lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan wanita lain yang sudah dulu mendapat gelar pahlawan.

"Kalau Laksamana Malahayati ini, dia memang panglima perang, dan komandan pasukan yang memimpin ribuan pasukan dengan ratusan kapal perang," kata Irwandi.

Saat ini, kompleks makam Laksamana Malahayati memang sudah bersolek. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berbagi tugas mempercantik areal makam. Pagar dicat warna coklat dan dipadu dengan putih. Lokasi ini pun sudah bersih. Sekitar dua meter dari makam, terdapat sebuah monumen bertuliskan sosok perempuan yang dikebumikan di sana, yang bertuliskan:

Makam Laksamana Keumala Hayati... Laksamana Keumala Hayati adalah seorang wanita yang menjadi panglima angkatan laut, kepala dinas rahasia kerajaan dan protokol istana pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riatsyah (1588-1604). Beliau juga yang menghimpun para janda-janda untuk melawan Portugis dan Belanda. Dan para janda-janda ini juga mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Inong Balee (Janda)

Komandan Koramil 05/Mesjid Raya Kodim 0101/BS Mayor Chb Bukhari, ikut bergotong royong membersihkan makam beberapa waktu lalu. Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya. Tujuannya, agar generasi berikutnya dapat mengetahui dan melihat lokasi-lokasi sejarah.

"Mari kita jaga dan lestarikan situs Cagar Budaya yang ada di wilayah kita, agar generasi berikutnya dapat melihat tentang lokasi-lokasi sejarah," jelas Danramil.

Seorang peziarah makam Laksamana Malahayati, Zubaidah Azwan, mengatakan, penganugerahan Malahayati sebagai pahlawan nasional menjadi suatu yang menggemberikan. Pasalnya, masyarakat sudah lama menunggu penetapan perempuan laksamana pertama di dunia ini sebagai pahlawan.

"Hal yang bisa kita petik dari Malahayati ini yaitu soal keberaniannya. Mungkin zaman Malahayati itu punya keberanian untuk menghadang dan melawan bahkan berani mati melawan penjajah," kata Zubaidah.

Dalam satu bait lagu Malahayati, Iwan Fals mengajak generasi muda untuk mengikuti semangat Malahayati. Iwan Fals mentamsilnya kini jiwa anak negeri ada di tangan mereka.

Tinggal kubur kini hening sepi menanti
Langkah langkah baru tunas pengganti
Hei Inong Nanggroe bangkitlah berdiri
Ditanganmu kini jiwa anak negeri

Credit detik.com

Sosok Laksamana Malahayati, Perempuan Ksatria dari Tanah Rencong

Foto: Edy Wahyono

Banda Aceh - Dia Perempuan Keumala
Alam semesta restui
Lahir jaya berjiwa baja
Laksamana Malahayati
Perempuan ksatria negeri

Penggalan lagu Iwan Fals berjudul Malahayati menggambarkan dengan jelas sosok Laksamana Malahayati. Perempuan kelahiran Aceh yang memiliki jiwa baja dan semangat juang tinggi. Berkat jasa dan perjuangannya itulah, Presiden Joko Widodo menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Malahayati lahir dengan nama kecil Keumala Hayati. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya merupakan Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530–1539 M.

"Beliau (Malahayati) adalah wanita tangguh dan diberdayakan oleh sultan Aceh waktu itu. Beliau sangat dipercaya oleh sultan," kata Sejarawan Aceh, Dr Husaini Ibrahim, saat ditemui wartawan dikediamannya, Kamis (9/11/2017).

Setelah suaminya gugur dalam sebuah peperangan, Malahayati merasa sangat kehilangan. Namun ia berusaha tetap tegar. Tak lama kemudian, Malahayati meminta izin kepada sultan untuk membentuk pasukan Inong Balee (janda). Izin diperoleh, Malahayati pun didapuk sebagai pemimpin.

Pasukan yang dipimpin Malayahati pun berjumlah mencapai 2.000 orang. Mereka mendirikan sebuah benteng di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar dan posisinya menghadap Selat Malaka. Di sanalah markas prajurit Inong Balee.

Seiring perjalanan waktu, pasukan ini terlibat dalam berbagai pertempuran dengan prajurit Belanda dan Portugis yang ingin menjajah Aceh. Pada 11 September 1599 Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam satu pertempuran. Atas keberaniannya itulah, Malahayati kemudian mendapat gelar Laksamana.

"Beliau bertempur di Selat Malaka. Jadi sosok Malahayati bukan hanya berjuang pada tataran yang rendah tapi ada perjuangan-perjuangan yang sangat besar. Beliau menghadapi perjuangan yang sangat berat seperti tantangan Portugis dan Belanda," jelas dosen sejarah di Universitas Syiah Kuala ini.

Malahayati kala itu memang sengaja membentuk pasukan Inong Balee. Tujuannya, untuk memperjuangkan nasib Aceh dan perempuan janda. Sebab selama pertempuran, banyak perempuan Tanah Rencong kelihangan suami yang bertempur melawan penjajah.

"Dalam hal ini beliau ingin memperjuangkan bukan hanya nasib sendiri tapi nasib Aceh dan juga nasib wanita pejuang yang suaminya juga gugur di medan pertempuran," ungkap Husaini.

Pada Kamis 9 November 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Plakat gelar pahlawan diterima oleh Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nuralam, ahli waris yang kini menetap di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyerahan gelar pahlawan berlangsung di Istana Negara.

Husaini menilai penetapan Malahayati sebagai pahlawan nasional sudah sangat tepat. Jasa dan perjuangan Malahayati sangat besar. Bahkan, perempuan yang hidup di abad ke-16 dan awal abad ke-17 ini juga merupakan laksamana perempuan pertama di nusantara.

"Jadi sangat wajar kalau mereka diangkat sebagai pahlawan nasional," jelas arkeolog Aceh ini.

Usai ditetapkan sebagai pahlawan, Pemerintah Aceh berencana ingin memugar makam Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lamreh Krueng Raya, Aceh Besar. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai Malahayati merupakan panglima angkatan laut yang sangat layak diberikan gelar pahlawan.

Malahayati secara nyata berperang melawan Belanda. Secara usia, Malahayati lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan wanita lain yang sudah dulu mendapat gelar pahlawan.

Makam Laksamana Malahayati Foto: Agus Setyadi/ Detikcom

"Kalau Laksamana Malahayati ini, dia memang panglima perang, dan komandan pasukan yang memimpin ribuan pasukan dengan ratusan kapal perang," kata Irwandi.

Saat ini, kompleks makam Laksamana Malahayati memang sudah bersolek. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berbagi tugas mempercantik areal makam. Pagar dicat warna coklat dan dipadu dengan putih. Lokasi ini pun sudah bersih. Sekitar dua meter dari makam, terdapat sebuah monumen bertuliskan sosok perempuan yang dikebumikan di sana.

"Makam Laksamana Keumala Hayati... Laksamana Keumala Hayati adalah seorang wanita yang menjadi panglima angkatan laut, kepala dinas rahasia kerajaan dan protokol istana pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riatsyah (1588-1604). Beliau juga yang menghimpun para janda-janda untuk melawan Portugis dan Belanda. Dan para janda-janda ini juga mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Inong Balee (Janda)."

Komandan Koramil 05/Mesjid Raya Kodim 0101/BS Mayor Chb Bukhari, ikut bergotong royong membersihkan makam beberapa waktu lalu. Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya. Tujuannya, agar generasi berikutnya dapat mengetahui dan melihat lokasi-lokasi sejarah.

"Mari kita jaga dan lestarikan situs Cagar Budaya yang ada di wilayah kita, agar generasi berikutnya dapat melihat tentang lokasi-lokasi sejarah," jelas Danramil.

Seorang peziarah makam Laksamana Malahayati, Zubaidah Azwan, mengatakan, penganugerahan Malahayati sebagai pahlawan nasional menjadi suatu yang menggemberikan. Pasalnya, masyarakat sudah lama menunggu penetapan perempuan laksamana pertama di dunia ini sebagai pahlawan.

"Hal yang bisa kita petik dari Malahayati ini yaitu soal keberaniannya. Mungkin zaman Malahayati itu punya keberanian untuk menghadang dan melawan bahkan berani mati melawan penjajah," kata Zubaidah.

Dalam satu bait lagu Malahayati, Iwan Fals mengajak generasi muda untuk mengikuti semangat Malahayati. Iwan Fals mentamsilnya kini jiwa anak negeri ada di tangan mereka.

Tinggal kubur kini hening sepi menanti
Langkah langkah baru tunas pengganti
Hei Inong Nanggroe bangkitlah berdiri
Di tanganmu kini jiwa anak negeri

Credit detik.com

Uni Eropa akan jatuhkan embargo senjata terhadap Venezuela

Bendera Uni Eropa (REUTERS/Thomas Peter)

Brussel (CB) - Uni Eropa akan mengeluarkan embargo persenjataan terhadap Venezuela dan akan mempertimbangkan sanksi lebih lanjut terkait krisis politik di negara Amerika Selatan itu, kata dua diplomat Uni Eropa (EU).

Langkah itu akan membawa EU lebih seperti Amerika Serikat, yang menjatuhkan sanksi pada awal tahun ini, lapor Reuters.

Embargo EU juga merupakan tanda perubahan sikap di Brussel, yang sebelumnya enggan mengambil pendekatan lebih keras terhadap Caracas.

"Langkah (embargo) tersebut sudah disetujui hari ini, membuka jalan untuk disetujui (oleh para menteri luar negeri Uni Eropa) Senin depan," kata seroang diplomat EU. Ia menambahkan bahwa dukungan dari menteri luar negeri sebenarnya hanya formalitas.

Spanyol telah sekian lama mendorong agar sanksi dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Washington menuduh Maduro menjalankan kediktatoran namun sikap negara-negara anggota EU terbagi atas siapa yang harus dikenai sanksi sementara Inggris merupakan pemasok utama persenjataan bagi Venezuela.

Para diplomat mengatakan titik balik bagi pemerintah negara-negara EU untuk bersikap lebih keras adalah hasil pemilihan daerah Venezuela, yang tampak menguntungkan partai berkuasa Sosialis pimpinan Maduro.

Sejumlah jajak pendapat sebelumnya memperkirakan bahwa pihak oposisi akan dengan mudah menggaet suara mayoritas, namun pada akhirnya oposisi hanya memenangi sedikit jabatan kegubernuran, menurut badan pemilihan propemerintah.

Namun, keputusan yang diambil oleh para duta besar negara-negara EU pada pertemuan Rabu itu hanya mempersiapkan dasar hukum bagi pengeluaran sanksi, tanpa menyebut nama.

Larangan kunjungan serta pembekuan aset hanya akan diterapkan terhadap para pejabat Venezuela "kalau perkembangan situasi memerlukannya", kata diplomat lainnya.

Jika disetujui, embargo senjata akan diikuti dengan larangan ekspor peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan penindasan internal serta ekspor peralatan pengintai, kata para diplomat.

Credit antaranews.com

Saudi, Kuwait, UEA dan Bahrain Perintahkan Warganya Tinggalkan Libanon

RIYADH - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memerintahkan warganya yang tinggal di Libanon untuk segera meninggalkan negara itu. Langkah yang diambil di tengah ketegangan ini diikuti Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Riyadh juga mengeluarkan travel warning (peringatan perjalanan), di mana warga Saudi diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke negara yang beribu kota di Beirut tersebut dari tempat asal manapun. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, alasan keputusan pemerintah itu karena mempertimbangkan situasi di negara tersebut.

”Kerajaan meminta agar semua warga tidak melakukan perjalanan ke Libanon dari destinasi internasional manapun,” bunyi pernyataan kementerian itu, yang dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/11/2017).

Pemerintah Kuwait pada hari Kamis malam juga memerintahkan warganya yang tinggal di Libanon untuk pulang. Kuwait juga menerbitkan travel warning agar warganya tak bepergian ke negara itu.

Sedangkan UEA yang telah mengeluarkan travel warning serupa sejak Februari 2016 ikut memperbaruinya, mengikuti langkah yang diambil Saudi.

Sementara itu, Kerajaan Bahrain sudah lebih dulu mengambil keputusan serupa, yakni sejak 5 November 2017. Pemerintah negara itu meminta warganya yang tinggal di Libanon untuk segera pergi dan “berhati-hati”.

“Demi keamanan warga dan untuk menghindari risiko yang mungkin mereka hadapi karena kondisi dan perkembangan yang akan dilalui Libanon,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain yang diterima AFP, menjelaskan alasan perintah pemerintah itu dikeluarkan.

Sebelumnya, Menteri Urusan Teluk Arab Saudi, Thamer al-Sabhan, mengatakan bahwa pemerintah Beirut telah menyatakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Pernyataan menteri tersebut merujuk pada tindakan Hizbullah Libanon yang dia anggap sudah melakukan agresi terhadap Riyadh.

”Kami akan memperlakukan pemerintah Libanon sebagai pemerintah yang menyatakan perang terhadap Arab Saudi karena agresi Hizbullah,” katanya.

Mengutip laporan Al Arabiya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah mengungkapkan bahwa Saad Hariri—Perdana Menteri Libabon yang mengumumkan mengundurkan diri—merinci agresi Hizbullah terhadap Riyadh. Kerajaan Saudi menekankan bahwa pemerintah Libanon harus menyadari bahaya yang dipaksakan oleh milisi sekutu Iran tersebut.

Sabhan melanjutkan, milisi Hizbullah terlibat dalam tindakan “teroris” yang mengancam Kerajaan. Dia menegaskan bahwa Arab Saudi akan menggunakan semua cara politik dan lainnya untuk menghadapi faksi yang dia sebut sebagai “Partai Setan” itu.

”Kami mengharapkan pemerintah Libanon bertindak untuk mencegah Hizbullah,” katanya.

Sabhan juga menuduh Hizbullah menyelundupkan narkoba ke Arab Saudi dan melatih pemuda Saudi dalam tindakan terorisme.

Menteri tersebut mengatakan bahwa Hariri dan pemerintah Libanon tidak akan menerima posisi milisi Hizbullah. ”Libanon diculik oleh milisi Hizbullah dan di belakangnya adalah Iran,” katanya.

Credit sindonews.com

Saudi, UEA, Kuwait Minta Warganya Tinggalkan Lebanon

Rep: Marniati/ Red: Ani Nursalikah

SPA

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Riyadh pada Senin (6/11).

CB, RIYADH -- Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait telah menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dan mendesak orang-orang yang berada di negara tersebut untuk pergi sesegera mungkin.

"Karena situasi di Republik Lebanon, sumber resmi di Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa warga negara Saudi yang berkunjung atau tinggal di Lebanon diminta untuk meninggalkan negara sesegera mungkin," ujar sumber Kementerian Luar Negeri Saudi seperti dilansir Aljazirah, Jumat (10/11).

Kerajaan menasihati semua warga agar tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dari destinasi internasional lainnya. Hanya beberapa jam kemudian, Kuwait dan UEA juga mendesak warga negaranya untuk segera meninggalkan Lebanon.

Bahrain - sekutu Arab Saudi - telah memerintahkan warganya meninggalkan Lebanon pada Ahad. Kementerian luar negeri Bahrain mengeluarkan sebuah travel advisory yang menyebutkan "alasan keamanan".

Lebanon sedang berada dalam kekacauan setelah pengunduran diri tiba-tiba Perdana Menteri Saad al-Hariri saat berkunjung ke Arab Saudi pada Sabtu. Keberadaannya sejak saat itu belum diketahui. Namun, pejabat mengatakan Hariri mungkin berada di bawah tahanan rumah atau untuk sementara ditahan di ibu kota Saudi, Riyadh.

Partai Lebanon's Future Movement, yang diketuai oleh Hariri, menuntut Hariri segera kembali dari Arab Saudi pascapengunduran dirinya.

"Kembalinya perdana menteri Lebanon, pemimpin nasional, Saad al-Hariri, dan kepala Lebanon's Future Movement, diperlukan untuk memulihkan martabat dan penghormatan Lebanon di dalam dan luar negeri," kata seorang mantan perdana menteri, Fouad Siniora , dalam sebuah pernyataan di TV.

Presiden Lebanon, Michel Aoun, akan segera meminta bantuan dari masyarakat internasional, Liga Arab, Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Rusia untuk membantu mengungkap alasan di balik pengunduran diri Hariri.

Kantor berita Reuters melaporkan pada Kamis, mengutip seorang pejabat senior Lebanon, bahwa pemerintah Lebanon belum menerima surat pengunduran diri Hariri secara resmi, dan karena itu masih menganggapnya sebagai perdana menteri. Pejabat tersebut menambahkan pembatasan yang diberlakukan oleh Arab Saudi dinilai sebagai serangan terhadap para pemimpin Lebanon.

Riyadh telah membantah perdana menteri berada di bawah tahanan rumah.

Dalam pengunduran dirinya pada 4 November, Hariri secara implisit menyalahkan Iran dan sekutunya Lebanon, Hizbullah, atas keputusannya. Dalam sambutannya, dia mengatakan ada ancaman terkait keselamatannya.

Ayahnya, Rafik Hariri - yang juga menjabat sebagai perdana menteri - tewas dalam serangan bom pada 2005. Banyak pendukung Hariri menyalahkan Hizbullah atas insiden tersebut. Namun Hizbullah membantah terlibat.Dalam pidatonya dari Riyadh, Saad al-Hariri mengatakan Iran menanam kekacauan dan perusakan di negara tersebut dan ikut campur dalam masalah internal Lebanon dan juga negara-negara Arab lainnya.

"Mereka telah membangun sebuah negara di dalam sebuah negara," kata Hariri dari Riyadh.

Langkahnya yang tak terduga juga memicu kekhawatiran akan adanya eskalasi di wilayah antara Iran dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, dengan Lebanon di garis depan.

Menteri perminyakan Saudi, Thamer al-Sabhanmengatakan Hizbullah terlibat dalam setiap tindakan teroris yang mengancam Arab Saudi. Hariri, seorang politikus Sunni terkemuka, telah menjabat kurang dari satu tahun, namun sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri antara tahun 2009 dan 2011.

Credit republika.co.id

Lebanon yakin PM Saad al-Hariri ditahan Saudi

Perdana Menteri Lebanon Saad Al-Hariri. (Reuters)

Beirut (CB) - Lebanon meyakini Arab Saudi menahan politisi terkemuka Sunni Lebanon Saad al-Hariri. Lebanon juga mengungkapkan berencana bekerja sama dengan negara-negara asing untuk memulangkan Hariri ke Lebanon, kata seorang pejbat pemerintah Lebanon kepada Reuters, Kamis.

Hariri mundur sebagai perdana menteri Sabtu pekan lalu lewat pengumuman yang mengejutkan yang dia sampaikan dari Saudi Arabia. Langkahnya ini telah mendorong Lebanon ke krisis politik dan sekaligus menjerumuskan kembali negara ini menjadi medan persaingan Saudi dan Iran.

Pengunduran diri secara mendadak ini telah menimbulkan spekulasi di Lebanon bahwa politisi yang bersekutu dengan Saudi itu telah terperangkap dalam perebutan pengaruh antara Iran dan Saudi yang akhirnya memaksa dia mundur.

Saudi dan pihak Hariri membantah laporan dia tengah dikenai tahanan rumah. Saudi sendiri menuduh milisi Hizbullah dukungan Iran telah membajak sistem politik Lebanon.

Hariri juga menuduh Iran dan Hizbullah telah memecah belah dunia Arab. Dia mengaku khawatir dibunuh.

"Lebanon bergerak ke arah meminta negara-negara asing dan Arab untuk menekan Saudi guna membebaskan Perdana Menteri Saad al-Hariri," kata pejabat Lebanon yang menolak jati dirinya.

Dia menegaskan bahwa Hariri masih tetap perdana menteri Lebanon.

"Membiarkan Hariri dengan kebebasan terbatas di Riyadh adalah serangan terhadap kedaulatan Lebanon. Martabat kami adalah martabat dia. Kami akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembalikan dia ke Beirut."

Credit antaranews.com

Seteru Iran dan Saudi Memanas, Mesir Beri Sinyal Dukung Riyadh

SHARM EL SHEIKH - Mesir memberikan sinyal dukungan untuk Riyadh terkait perseteruan antara Arab Saudi dan Iran yang semakin memanas. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memperingatkan Iran untuk stop ikut campur urusan internal dan keamanan di negara-negara Timur Tengah.

Namun, dia menegaskan bahwa Mesir tidak menginginkan perang di kawasan tersebut.

Dalam beberapa hari ini, Arab Saudi menyalahkan Iran setelah kelompok Houthi Yaman menyerang wilayah Riyadh dengan rudal balistik. Beruntung, senjata itu berhasil ditembak jauh pasukan Angkatan Udara Saudi tanpa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar.

Saudi menganggap serangan itu sebagai tindakan perang Iran melawan Kerajaan, karena serangan rudal dari Houthi tak mungkin terjadi tanpa dukungan Teheran. Pada saat yang sama, pejabat Saudi menuduh Libanon dan gerakan Hizbullah mengumumkan perang terhadap Kerajaan Saudi.

Pemimpin Mesir tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak menginginkan lebih banyak ketegangan pecah di Timur Tengah. Kendati demikian, itu tidak berarti ancaman terhadap negara-negara Arab dapat ditoleransi.

”Kawasan ini memiliki cukup ketidakstabilan dan tantangan karena kita tidak memerlukan komplikasi baru yang melibatkan Iran atau Hizbullah, sehingga kita tidak menambahkan tantangan baru ke wilayah ini," kata el-Sisi dalam sebuah konferensi pers di resor Laut Merah, di Sharm el-Sheikh.

”Saya menentang perang, kita bisa menyelesaikan krisis dengan dialog,” lanjut el-Sissi saat ditanya tentang kemungkinan perang dengan Iran atau Hizbullah, seperti dikutip AP, Kamis (9/11/2017).

“Keamanan Teluk berada di garis merah dan yang lainnya harus berhenti ikut campur urusan internal kami dan tidak bekerja untuk meningkatkan ketegangan. Kami di Mesir percaya bahwa keamanan Arab dan ancaman terhadap negara-negara Teluk (Arab) merupakan ancaman bagi negara-negara keamanan nasional kami sendiri,” ujarnya.

Credit sindonews.com

Tentara Suriah hancurkan benteng terakhir ISIS

Dokumentasi gempuran pasukan loyalis Damaskus. (REUTERS/Ammar Abdullah)

Beirut, Lebanon (CB) - Tentara Suriah dan sekutunya berhasil membebaskan benteng pertahanan terakhir kelompok bersenjata ISIS di negara itu, di daerah Albu Kamal, kata komando umum angkatan bersenjata Suriah, Kamis.

Kemenangan itu merupakan akhir dari perjuangan ISIS di kawasan Timur Tengah, kata sumber yang sama.

Pihak angkatan bersenjata pemerintah kini tengah berupaya mengusir beberapa kantong ISIS yang tersisa di wilayah gurun pasir timur negara tersebut, demikian pernyataan tertulis dari militer Suriah.

"Pembebasan kota Albu Kamal adalah peristiwa penting karena merepresentasikan kejatuhan ISIS sebagai sebuah organisasi di kawasan," kata komando umum tentara Suriah.

Bersama kelompok milisi bersenjata asal Lebanon, Hizbullah, dan milisi Syiah lainnya, juga dengan dukungan Iran dan Rusia, angkatan bersenjata Suriah baru-baru ini berhasil membebaskan banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS.

Kota Albu Kamal terletak di pinggiran Sungai Eufrat di kawasan timur Provinsi Deir al Zor. Kota itu juga berbatasan dengan wilayah Irak.

Editor: Ade Partogi Marboe

Credit antaranews.com

Yaman Hadapi Bencana Kelaparan Terbesar di Dunia

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

CB, YAMAN -- Yaman menghadapi kelaparan terbesar di dunia dalam beberapa dekade dengan jutaan korban jika pengiriman bantuan tidak dilanjutkan.

Mark Lowcock, sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, mendesak koalisi pimpinan-Saudi untuk mencabut blokade negara yang dilanda konflik tersebut. Pada hari Senin (6/11), koalisi menutup udara, darat dan laut ke Yaman setelah pemberontak Houthi menembakkan rudal ke Riyadh.

Hulu ledak balistik dicegat di dekat ibu kota Saudi. Arab Saudi mengatakan blokade itu diperlukan untuk menghentikan pengiriman senjata ke pemberontak kepada Iran. Iran membantah mempersenjatai pemberontak, yang telah melawan koalisi pimpinan-Arab sejak tahun 2015.

Lowcock berbicara pada hari Rabu (8/11), setelah memberikan briefing pada Dewan Keamanan PBB mengenai masalah ini. "Saya telah mengatakan kepada dewan bahwa kecuali jika tindakan tersebut dicabut, akan ada kelaparan di Yaman, ini akan menjadi bencana kelaparan terbesar yang telah dialami dunia selama beberapa dekade dengan jutaan korban." kata Lowcock dilansir dari BBC, Kamis (9/11).

Awal pekan ini, PBB dan Palang Merah memperingatkan bahwa situasi bencana mengancam jutaan orang Yaman yang bergantung pada pengiriman bantuan yang menyelamatkan nyawa. Palang Merah mengatakan pengiriman tablet klorin, yang penting untuk memerangi epidemi kolera yang telah mempengaruhi lebih dari 900 ribu orang, telah diblokir.

PBB mengatakan tujuh juta orang Yaman berada di ambang kelaparan. Negara ini bergantung pada impor untuk hampir semua kebutuhan warga sipil untuk bertahan hidup, tapi sekarang makanan, bahan bakar atau obat-obatan tidak dapat masuk.

Lebih dari 8.670 orang - 60 persen di antaranya warga sipil - telah terbunuh dan 49.960 terluka dalam serangan udara dan berjuang di lapangan sejak koalisi melakukan intervensi dalam perang sipil Yaman pada Maret 2015, menurut PBB.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Polri Bantu Filipina Selidiki Peran WNI Tersangka Teroris

Paspor Minhati Madrais, istri petinggi Kelompok Maute, Omar Khayam. (Divisi Humas Polri)

Jakarta, CB -- Polisi Indonesia membantu penyelidikan dua warga Indonesia yang ditangkap dengan dugaan terlibat kelompok teroris Maute di Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Filipina Selatan. Kedua WNI itu, Muhammad Ilham Syaputra, yang ditangkap pada 1 November lalu. Juga Minhati Madrais, istri petinggi Kelompok Maute, Omar Khayam Maute. Detasemen Khusus (Densus) dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini telah berada di Filipina.

“Ini kan terkait dugaan keterlibatan dua WNI tersebut dalam hal terorisme, jadi Polri juga punya kepentingan untuk bisa mengetahui sejauh mana apabila keduanya terlibat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, pada media brifing rutin di Jakarta, Kamis (9/11).

Menurut dia, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Davao bersama Polri masih terus mendalami pemeriksaan kedua orang tersebut untuk memverifikasi status kewarganegaraan mereka.

Meski KJRI Davao telah mendapat akses kekonsuleran untuk bertemu Ilham dan Minhati,kata Arrmanatha, masih butuh waktu untuk memverifikasi sejumlah dokumen guna memastikan kewarganegaraan mereka. “Selain wawancara tatap muka, tim KJRI masih harus memastikan sejumlah dokumen seperti paspor dan riwayat perjalanan Ilham dan Madrais,” kata Arrmanatha.

“Kami juga patut cek dari segi bahasa, apakah keduanya fasih bahasa Indonesia. Kami juga crosscheck informasi dari yang bersangkutan. Karena keduanya mengaku WNI dan punya keluarga di Indonesia, kita juga patut cek apa yang mereka sebut itu adalah benar keluarga mereka,” kata Arrmanatha.

Arrmanatha tak banyak merespons ketika ditanyai kemungkinan ekstradisi bagi kedua terduga teroris itu. Sebab, menurutnya, ektradisi berlaku jika keduanya benar WNI dan melakukan kejahatan di Indonesia.

Sejauh ini Minhati dilaporkan tak memiliki riwayat kejahatan apapun di Indonesia. Sementara itu, Ilham disebut sebagai salah satu dalang dibalik serangan bom Thamrin pada Januari 2016 lalu yang menewaskan 15 orang.

“Saat ini kan keduanya ditangkap di Filipina karena dianggap langgar hukum Filipina. Mereka juga masih dalam investigasi,” ujar Arrmanatha menambahkan.

Muhammad Ilham Syaputra, 29 tahun, asal Medan, dibekuk kepolisian wilayah Lanao del Sur pada 1 November lalu saat operasi pembersihan teroris di Marawi.

Ilham dilaporkan berada di Filipina sejak November 2016 lalu atas ajakan Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia Tenggara, untuk bergabung melawan pemerintah di Marawi.

Arrmanatha menuturkan Ilham sebelumnya pernah dilaporkan tewas saat bertempur di Marawi oleh otoritas Filipina. Namun, verifikasi kematian dan jenazah Ilham selama ini tak pernah dikonfirmasi Filipina.

Sementara itu, Minhati Madrais ditangkap setelah sekian lama dibidik otoritas Filipina. Hal ini terkait aktivitas suaminya, Omar Khayam sebagai salah satu petinggi Maute, kelompok yang berbaiat kepada ISIS dan sempat menguasai Marawi pada Mei lalu.

Minhati ditangkap di rumahnya di kawasan Tubod, Iligan City, pada 5 November. Saat penangkapan, polisi menyita empat tutup peledak, dua tali peledak, dan alat penunjuk waktu pada peledak, yang sewaktu-waktu bisa digunakan.

Perempuan asal Bekasi, Jawa Barat, itu juga dilaporkan memiliki enam anak yang saat ini turut diamankan di Kantor Polisi Filipina Wilayah 10. Dalam penanganannya, polisi Filipina berkoordinasi dengan Departemen Kesejahteraan Sosial.

Arrmanatha memastikan keenam anak Minhati dalam kondisi baik-baik saja. “Anak-anak yang bersangkutan baik-baik saja, kami saat ini masih fokus untuk mengonfirmasi status warga negara yang bersangkutan dulu, baru ke aspek lainnya,” kata Arrmanatha.

Menurut Arrmanatha, KJRI Davao juga sudah dua kali bertemu Minhati dan memberikan bantuan seperti perlengkapan yang diperlukan bagi dia selama ditahan.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Negara Bahas Nasib Kota Marawi Pasca ISIS

Menlu Retno LP Marsudi ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan menggelar pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina dan Malaysia untuk membahas persoalan Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Filipina. Wilayah yangt terletak di Pulau Mindanao, Filipina Selatan itu baru saja terbebas dari penguasaan kelompok Maute, yang berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS.

“Akan ada pertemuan informal trilateral, Indonesia, Filipina, Malaysia sebagai tindak lanjut pertemuan trilateral di Filipina beberapa waktu lalu,” kata juru bicara Kementrian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir dalam brifing rutin di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/11).

Menurut Arrmanatha, pertemuan trilateral itu dilakukan secara informal dan singkat. “Tujuan utama trilateral di Filipina adalah membahas situasi di Marawi. Sekarang kan ada perkembangan di Marawi yang positif,” kata Arrmanatha.

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte mengumumkan pembebasan Marawi dari milisi pro-ISIS pada Oktober lalu. Kota Marawi diserbu dan dikuasai kelompok Maute, pendukung ISIS sejak Mei lalu.

Berawal dari rencana penangkapan emir ISIS Asia Tenggara Isnilon Toton Hapilon oleh militer, kelompok Maute pimpinan Omarkhayam dan saudaranya, Abdullah menduduki Kota Marawi. Akibatnya seluruh penduduk pun mengungsi. Sedikitnya seribu orang tewas. Hapilon dan para pemimpin Maute dilaporkan telah tewas. Selain kelompok Maute, sejumlah milisi asing, antara lain asal Malaysia dan Indonesia juga ikut bertempur di Kota Marawi.

Dalam pertemuan trilateral, menurut Arrmanatha, Filipina akan menyampaikan perkembangan di lapangan. Setelah itu baru dibahas soal langkah apa yang akan diambil selanjutnya. “Dalam pertemuan sebelumnya, ada beberapa rencana aksi yang telah disepakati terkait langkah selanjutnya, seperti membangun kembali Kota Marawi,” kata Arrmanatha.

Saat ditanya CNN Indonesia, apakah milisi asal Indonesia dan Malaysia juga dibahas dalam pertemuan, Arrmanatha mengaku belum dapat memastikannya. “Belum tahu, nanti akan lihat info apa yang disampaikan Filipina,” kata Arrmanatha.

Menlu Retno akan terbang ke Manila, Filipina untuk mengikuti rangkaian pertemuan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mulai 11 November 2017.

Selain mengikuti pertemuan trilateral dan sejumlah pertemuan bilateral, Retno akan mengikuti sedikitnya 12 pertemuan persiapan tingkat menteri serta sejumlah pertemuan bilateral maupun trilateral. Retno juga mendampingi Presiden Joko Widodo akan hadir dalam rangkaian KTT ASEAN dan KTT Asia Timur di Manila, Filipina tersebut.

Dalam rangkaian KTT itu juga bakal digelar pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan sejumlah kepala negara. “Kita sedang jadwalkan pertemuan bilateral antara lain dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres dan Perdana Menteri Selandia Baru,” kata Arrmanatha.

Credit cnnindonesia.com

Bersama Malaysia dan Filipina, RI Akan Bahas Masalah Marawi

JAKARTA - Tiga negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada pekan depan akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai keamanan di kawasan, khususnya mengenai Marawi. Pertemuan ini akan digelar di sela-sela KTT ASEAN yang berlangsung awal pekan depan di Manila.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir menyatakan, pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan ketiga negara dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini merupakan petemuan informal singkat. Tujuan utama trilateral ini untuk membahas situasi di Marawi. Beberapa minggu terakhir ini ada perkembangan positif. Mungkin Filipina akan menyampaikan laporan yang ada di lapangan," ucap Arrmanantha pada Kamis (9/11).

Dia kemudian mengatakan, dalam pertemuan trilateral sebelumnya sudah ada beberapa hal yang disepakati oleh ketiga negara mengenai upaya penanggulangan terorisme di kawasan.

"Rencana itu termasuk sebagai upaya untuk membangun kembali langkah selanjutnya, seltelah kondisi Marawi kondusif. Ini isu yang menjadi perhatian bersama," tukas pria yang kerap disapa Tata tersebut.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada bulan lalu telah menyatakan kemenangan atas kelompok Maute di Marawi. Meski demikian, pertempuran antara tentara Filipina, dan kelompok yang memiliki hubungan dengan ISIS tersebut sampai saat ini masih berlangsung.

Credit sindonews.com

AS Uji Rudal Hipersonik Pencapai Target di Bumi Kurang dari 1 Jam

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah menguji coba rudal hipersonik yang mampu mencapai target di planet ini dalam waktu kurang dari satu jam. Senjata ini bisa segera diluncurkan dari kapal selam.

Uji coba menggunakan sistem senjata hipersonik Prompt Global Strike (PGS). Senjata hipersonik bisa mencapai kecepatan hingga mach 10, atau 10 kali kecepatan suara.

Sistem ini akan dapat menghadirkan hulu ledak yang dipandu dengan presisi di seluruh dunia. Menurut laporan US Naval Insitute (UNSI), sistem ini untuk melengkapi kemampuan serangan nuklir AS.

”Saya sangat bangga melaporkan bahwa pada pukul 03.00 pada hari Senin malam (30 Oktober) Strategic Systems Program (SSP) terbang dari Hawaii (Fasilitas Rudal Pasifik),” kata Direktur SSP, Wakil Laksamana Terry Benedict, saat berbicara di simposium tahunan Naval Submarine League di Arlington.

“Rudal cepat penyerang konvensional pertama untuk Angkatan Laut AS akhirnya bisa dimanfaatkan jika pimpinan memilih melakukannya di sebuah tabung Ohio-class. Ini adalah pencapaian yang monumental,” lanjut dia.

Kapal selam yang akan digunakan untuk meluncurkan rudal PGS kemungkinan akan menjadi empat SSBN Ohio-class (kapal selam rudal balistik) yang telah dikonversi menjadi SSGN (kapal selam rudal jelajah).

”Uji coba ini mengumpulkan data tentang teknologi boost-glide hipersonik dan kinerja uji coba untuk penerbangan atmosfer jarak jauh,” imbuh juru bicara Pentagon Patrick Evans dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari IB Times, Kamis (9/11/2017).

“Data ini akan digunakan oleh Departemen Pertahanan untuk melakukan uji coba, pemodelan, dan simulasi kinerja kendaraan terbang hipersonik dan berlaku untuk serangkaian konsep Conventional Prompt Strike (CPS) yang mungkin.”

Credit sindonews.com

Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Eksekutif UNESCO

Ilustrasi bendera PBB (REUTERS/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif (Executive Board/EB) badan kebudayaan dunia UNESCO periode 2017-2021, Rabu (8/11). Pemilihan anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) itu berlangsung dalam Sesi ke-39 General Conference UNESCO di Paris, Prancis.

Indonesia bersama India, Jepang, China, Filipina, dan Bangladesh, terpilih untuk duduk sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 di Kelompok Asia Pasifik.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 akan memberi ruang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi menentukan standard setting yang dilakukan UNESCO," kata Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan.

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima CNN Indonesia, Kamis (9/11) keterpilihan Indonesia di EB UNESCO sangat strategis bagi kepentingan nasional mengingat negara anggota EB mempunyai kesempatan untuk lebih menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan putusan-putusan UNESCO.

Hal ini juga sejalan dengan besarnya kepentingan Indonesia dalam bidang kerja UNESCO, utamanya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Disebutkan pula dalam rilis, kemenangan Indonesia ini tak lepas dari capaian dan diplomasi Indonesia di UNESCO dan upaya penggalangan dukungan yang intensif baik oleh seluruh unsur Pemerintah, terutama Perwakilan RI.

Indonesia telah menyumbangkan beberapa Works of Art untuk UNESCO dan menjadi anggota World Heritage Committee (WHC) periode 2015-2019 yang memiliki mandat untuk pelestarian warisan budaya dunia. Pada tahun 2017, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah World Press Freedom Day.

Indonesia juga merupakan negara yang telah diakui UNESCO sebagai negara besar dalam promosi dan pelestarian budaya. Cukup banyak warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, mulai dari wayang, keris, batik, angklung, noken, kawasan candi Borobudur dan Prambanan, juga Tari Saman dan Tari Bali sebagai warisan budaya tak benda.

Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup tersebut, Indonesia berhasil mengantongi 160 suara atau peringkat ketiga pada Grup Asia Pasifik.

Dari tujuh negara kandidat pada Grup Asia Pasifik, urutan perolehan suara antara lain Jepang (166 suara), India (162), Indonesia (160), Filipina (157), RRT (155), dan Bangladesh (144 suara).

Cook Islands tidak berhasil terpilih karena hanya memperoleh 91 suara, dan merupakan perolehan suara terendah. Padahal di Grup Asia Pasifik hanya terdapat enam kursi kosong untuk Dewan Eksekutif UNESCO.

EB UNESCO, bersama dengan General Conference UNESCO, merupakan badan pembuat keputusan-keputusan penting UNESCO dalam standard setting bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan informasi komunikasi. Dewan Eksekutif juga mengatur hal-hal terkait manajemen UNESCO, utamanya dalam bidang anggaran dan administrasi.

Credit cnnindonesia.com

Jalani Tugas Baru, Obama Cuma Digaji Rp 200 Ribu per Hari

Barack Obama

CB, CHICAGO -- Barack Obama mendapatkan tugas baru setelah melepas posisinya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Pekerjaannya kali ini sebagai juri di pengadilan Chicago.

Dilansir laman Washington Post, pada Rabu (8/11), Obama melangkah keluar rumah dengan mengenakan mantel, kemeja tanpa dasi. Dia melangkahkan kaki menuju Richard J Daley Center.

Iring-iringan mobilnya diparkir di garasi yang aman di bawah gedung Daley Center, dan dia tiba di pengadilan pada pukul 10.00 jam setempat. Dia menggunakan lift pribadi untuk para hakim menuju lantai 17 untuk bertemu wartawan, pengacara, dan staf pengadilan.

Kehadiran Obama di tempat tersebut untuk memenuhi undangan sebagai juri. Hakim Ketua Cook County Tim Evans mengatakan kepada wartawan, Obama tidak dipilih untuk bertugas, namun tetap saja, ini adalah hari yang tidak biasa di kompleks pengadilan kota.

Meskipun Obama dan istrinya, Michelle mengatakan, mereka berencana untuk tinggal di Washington sementara putri mereka Sasha menyelesaikan sekolah menengah atas. Hanya saja, mereka masih memiliki rumah bergaya Georgia di lingkungan Hyde Park di South Side of Chicago.

Laporan Tribune menyatakan, Obama menunggu di majelis juri. Setiap calon juri diperbolehkan membawa bahan bacaan dan menggunakan ponsel. Untuk pekerjaan tersebut, setiap orang mendapatkan bayaran 17,20 dolar per hari atau setara dengan Rp 200 ribu.

"Terima kasih semua orang karena telah melayani di dewan juri, atau setidaknya bersedia," kata Obama dalam sebuah video yang diunggah di Twitter yang menunjukkan dia bergembira berjalan mengelilingi ruangan juri sambil bersalaman.

Obama sebelumnya juga pernah dipanggil menjadi juri pada tahun 2010. Hanya saja dia belum bisa memenuhi panggilan tersebut sebab memiliki jadwal rapat dan diberikan izin pengadilan untuk penundaan.

Selain Obama, beberapa presiden Amerika pun sempat mendapatkan tawaran pekerjaan yang sama. Contoh saja George W Bushdipanggil untuk menjadi juri di pengadilan Dallas, Texas, atau Bill Clinton di kota New York. Namun, semuanya tidak menjalankan tugas untuk menentukan hasil pengadilan dengan juri lainnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kamis, 09 November 2017

Natal, Demokrat Bersumpah Voting Pemakzulan Trump Akan Dilakukan

WASHINGTON - Anggota Kongres Al Green mengumumkan akan mendesak menggelar pemungutan suara untuk pemakzulan Presiden Donald Trump ke DPR sebelum Natal. Anggota Kongres dari partai Demokrat itu telah diberitahu akan ada konsekuensi politik selama proses tersebut.

"Saya menerima konsekuensinya," tegas Green seperti dikutip dari Independent, Kamis (9/11/2017).

Green telah meluncurkan klausula pemakzulan bulan lalu. Namun tidak memaksakan voting pada saat itu karena dia mengatakan bahwa dia ingin masyarakat dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Klausula pemakzulan yang diperkenalkan Green terhadap Trump memiliki catatan nyata tentang penghasutan supremasi kulit putih, seksisme, kefanatikan, kebencian, xenophobia, intimidari ras, dan rasisme. Hal ini memicu mesin kebencian sayap kanan dan operasi rahasia di seluruh dunia dengan cara yang menyebabkan luka langsung pada masyarakat Amerika.

Ini menambah daftar panjang retorika dan klaim Trump yang memecah belah, termasuk komentarnya yang menyebut anak wanita jalang kepada pemain NFL yang harus dicabut, tanggapannya yang sama terhadap kekerasan supremasi kulit putih di Virigina.

Selain itu, keresahan terhadap orang-orang Puerto Rico yang belum pulih dari kehancuran akibat badai dan kebohongannya bahwa jutaan imigran memilih secara tidak sah.

Dengan ulang tahun hasil pemilihan Trump yang jatuh hari ini, Green menceritakan kejadian tersebut kepada The Hill yang mengatakan bahwa pada hak orang yang tidak dapat dipercaya telah menjadi kenyataan. Green mengatakan bahwa dia mengincar warisannya, meski pembicaraan tentang pemakzulan telah diremehkan oleh orang lain di Partai Demokrat.

"Sejarah tidak akan baik untuk kita" dengan keluar mereka, katanya.

Green adalah salah satu sosok yang paling vokal dalam kontingen Demokrat yang telah berteriak-teriak untuk pemakzulan Trump, dengan alasan Presiden telah menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk melayani. Beberapa anggota Kongres berpendapat bahwa Trump secara psikologis cukup tidak stabil untuk mendapatkan pemakzulan.

Jika dia memaksakan suara, Green akan mengambil langkah yang paling konkret. Sudah hampir pasti bahwa Republikan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengimbangi tindakan tersebut, membuatnya menjadi seruan sebagian oposisi partisan.

Tapi kemenangan Demokrat di seluruh papan dalam pemilihan minggu ini, termasuk Virginia Ralph Northam yang memenangkan perlombaan gubernur yang sangat diperebutkan, telah memberikan harapan bahwa Demokrat dapat merebut kembali mayoritas DPR tahun depan. Itu bisa memberi momentum lebih banyak pada dorongan pemakzulan.

Ini bukan hanya basis pemilih yang gentar dan menentang Trump yang mendorong pemakzulan. Penyumbang liberal kaya Tom Steyer telah banyak berinvestasi dalam upaya pemakzulan. Ia menghabiskan jutaan uang untuk iklan yang meminta pemecatan Trump dan memberi tekanan kepada Demokrat dengan mendesak mereka untuk mengambil posisi sebelum pemilu 2018.

Credit sindonews.com