Pesawat
WC-135 Constant Phoenix pendeteksi ledakan nuklir dikirim Amerika
Serikat ke Inggris sejak pekan lalu. Foto / Mail Online
LONDON
- Amerika Serikat (AS) mengirim pesawat “sniffer nuklir” atau
pendeteksi ledakan nuklir ke Inggris setelah muncul kecemasan radioaktif
mematikan menyebar di seluruh Eropa. Pesawat WC-135 Constant Phoenix
telah mendarat di RAF Mildenhall, Inggris, pekan lalu.
Laporan
kekhawatiran menyebarnya partikel radioaktif maut di seluruh Eropa itu
muncul di tengah tuduhan bahwa Rusia menguji coba senjata nuklir, baik
di wilayah timur Rusia, yang dekat Arktik.
Kepastian dengan
penyebaran radioaktif mematikan di seluruh Eropa sedang diselidiki.
Stasiun kualitas udara di Norwegia, Finlandia, Polandia, Republik Ceko,
Jerman, Prancis dan Spanyol telah mendeteksi keberadaan Iodine-131.
Partikel
Iodine-131 itu dilaporkan muncul dari Eropa timur. Terdeteksinya
partikel itu memicu tuduhan bahwa pemerintah Presiden Vladmir Putin
telah menguji coba senjata nuklir di Novaya Zemlya, dekat Kutub Utara.
Namun, CTBTO (Organisasi Perjanjian dan Pelarangan Tes Nuklir) mengesampingkan tuduhan uji coba senjata nuklir oleh Rusia.
“Jika
uji coba nuklir yang berlangsung melepaskan I-131, maka itu juga akan
melepaskan banyak isotop radioaktif lainnya,” bunyi pernyataan CTBTO.
”Tidak
ada isotop fisi nuklir lainnya yang telah diukur pada tingkat tinggi
dalam hubungannya dengan I-131 di Eropa sejauh ini,” lanjut CTBTO,
seperti dikutip Mail Online, Rabu (22/2/2017).
Organisasi
yang mengoperasikan sistem pemantauan di seluruh dunia ini mengatakan
bahwa tidak perlu dikhawatirkan tentang laporan menyebarnya Iodine-131
di Eropa.
”Tidak ada deteksi di atas tingkat historis yang telah diamati,” imbuh CTBTO.
Pesawat
WC-135 pernah digunakan untuk mendeteksi penyebaran partikel berbahaya
dari ledakan nuklir setelah bencana Chernobyl di Ukraina—saat itu masih
Soviet—pada tahun 1986.
China
mengaku menentang dan mengecam tindakan negara-negara lain dengan dalih
kebebasan navigasi yang menggerogoti kedaulatan mereka. Foto/Istimewa
BEIJING - China
mengaku menentang dan mengecam tindakan negara-negara lain dengan dalih
kebebasan navigasi yang menggerogoti kedaulatan mereka. Pernyataan ini
merujuk pada patroli yang dilakukan oleh kapal induk Amerika Serikat
(AS) di Laut China Selatan.
"China selalu menghormati
kebebasan navigasi dan penerbangan yang dinikmati semua negara sesuai
dengan hukum internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri
China Geng Shuang dalam sebuah pernyataan.
"Tapi, kami secara
konsisten menentang negara yang relevan mengancam dan merusak kedaulatan
dan keamanan kami di bawah bendera kebebasan navigasi," sambungnya,
seperti dilansir Reuters pada Selasa (21/2).
Dia kemudian
mengatakan, China berharap negara-negara yang relevan dapat berbuat
lebih banyak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Pekan
lalu, Angkatan Laut (AS) AS menyatakan, mereka kembali memulai patroli
di kawasan Laut China Selatan, setelah beberapa pekan absen melakukan
patroli. AL AS mengatakan, kapal yang turut melakukan patroli di Laut
China Selatan adalah kapal induk USS Carl Vinson.
Komandan
kelompok patroli, Laksamana James Kilby, mengatakan pelatihan yang
dilalukan pasukannya di Pasifik seminggu terakhir, sebelum akhirnya
berpatroli di Laut China Selatan telah meningkatan efektivitas dan
kesiapan kelompok dalam menghadapi situasi apapun.
Aksi
pencegatan pesawat Jet Airways pembawa 345 orang oleh dua jet tempur
Jerman pada Kamis pekan lalu. Foto / Facebook / CirrusPilot
BERLIN
- Adegan dramatis terjadi di wilayah udara Jerman, di mana dua pesawat
jet tempur mencegat dan mengawal pesawat komersial yang membawa 345
orang. Pencegatan atau intersepsi dilakukan dua jet tempur Jerman
setelah pilot pesawat sipil itu hilang kontak dengan petugas kontrol
lalu lintas udara.
Semula pesawat Jet Airways 9W 118 dengan 330
penumpang dan 15 awak sedang melakukan perjalanan dari Mumbai, India, ke
Heathrow, Inggris. Namun, pilot pesawat tiba-tiba hilang kontak dengan
petugas kontrol lalu lintas udara ketika pesawat melintas di wilayah
udara Cologne.
Otoritas terkait Jerman mengerahkan dua pesawat
Eurofighter Typhoon sesaat setelah menerima informasi soal pilot Jet
Airways yang hilang kontak dengan petugas kontrol lalu lintas udara.
Aksi
pencegatan oleh dua jet tempur itu juga direkam kru pesawat British
Airways yang terbang di belakang pesawat Jet Airways. Insiden ini
sejatinya terjadi Kamis lalu, namun baru diungkap hari Selasa.
Rekaman pencegatan pesawat yang berlangsung dramatis itu telah diunggah ke Facebook oleh akun CirrusPilot. Video itu viral di media sosial dan telah dilihat lebih dari 1,2 juta kali.
”Rekaman
yang luar biasa dari Angkatan Udara Jerman mencegat Jet Airways
777-300ER yang menuju London (dari Mumbai) kemarin, setelah gagal untuk
merespons frekuensi ATC (kontrol lalu lintas udara) secara tepat,” tulis
CirrusPilot.
”Pesawat British Airways yang membuntuti menangkap
rekaman di dekat Cologne, Jerman. Pilot JA melihat Eurofighters dan
setelah berbicara selama frekuensi darurat pesawat menuju London,”
lanjut CirrusPilot.
Sementara itu, pihak maskapai Jet Airways
juga telah mengonfirmasi kejadian itu dalam sebuah pernyataan. ”Kontak
antara Jet Airways 9W 118, dari Mumbai ke Bandara Heathrow, London dan
ATC setempat sempat hilang saat terbang di atas wilayah udara Jerman,”
bunyi pernyataan Jet Airways, seperti dikutip Daily Mirror, Selasa (21/2/2017).
”Komunikasi telah dipulihkan dalam beberapa menit,” lanjut pernyataan tersebut.
Batalnya
pertemuan ini dikarenakan Le Pen menolak untuk menggunakan hijab, yang
meruapakan syarat wajib bila ingin menemui Grand Mufti. Foto/Reuters
BEIRUT - Marine
Le Pen, salah satu calon Presiden Prancis membatalkan pertemuan dengan
Grand Mufti Libanon. Batalnya pertemuan ini dikarenakan Le Pen menolak
untuk menggunakan hijab, yang meruapakan syarat wajib bila ingin menemui
Grand Mufti.
"Anda dapat menyampaikan hormat saya kepada
Grand Mufti, tapi saya tidak akan menutupi diri," kata Le Pen kepada
wartawan di Beirut, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (21/2).
Kantor
pers Grand Mufti mengatakan, mereka telah memberitahu kepada asisten Le
Pen, jika politisi senior Prancis itu wajib menggunakan penutup kepala
bila ingin melakukan pertemuan dengan pemimpin spiritual Libanon
tersebut.
Le Pen sendiri diketahui sudah berada di Libanon sejak
akhir pekan lalu. Kunjungan Le Pen ke Libanon ditujukan untuk
meningkatkan popularitasnya, sebagai bagian dari kampanye pencalonan dia
sebagai Capres Prancis.
Jajak pendapat mengatakan Le Pen mungkin
mendapatkan nilai tertinggi di babak pertama pemungutan suara pada
bulan April, tapi kemudian dia mungkin akan kalah dalam pemilu putaran
kedua pada bulan Mei.
Tolak Pakai Penutup Kepala, Le Pen Batal Temui Ulama Libanon
Le Pen berkunjung ke Libanon dalam
rangka memperbaiki dan meningkatkan citranya sebelum memasuki arena
pemilihan umum presiden Perancis pada April mendatang. (Reuters/Aziz
Taher)
Jakarta, CB
--
Marine Le Pen, kandidat presiden Perancis dari
partai sayap kanan, Front Nasional, membatalkan pertemuan dengan
pemimpin tertinggi umat Muslim Sunni di Libanon, Abdul Latif Derian,
karena tak mau memakai penutup kepala.
"Kalian dapat menyampaikan
rasa hormat saya kepada imam besar, tapi saya tidak akan menutupi diri
saya," ujar Le Pen sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (21/2).
Sejumlah pengamat menganggap pembatalan ini cukup janggal. Pasalnya, Le
Pen berkunjung ke Libanon dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan
citranya sebelum memasuki arena pemilihan umum presiden Perancis pada
April mendatang.
Dengan perbaikan citra ini, Le Pen berharap akan mendulang banyak suara dari para warga Perancis yang berasal dari Libanon.
Ia
pun sudah bertemu dengan presiden Libanon yang berlatar belakang agama
Kristen, Michael Aoun, juga Perdana Menteri beragama Islam, Saad
al-Hariri.
Kantor Derian mengaku kaget ketika Le Pen membatalkan
pertemuan ini. Menurut seorang sumber, mereka sebelumnya sudah
memberikan informasi bahwa Le Pen diminta untuk memakai penutup kepala
saat bertemu dengan Derian.
Perancis memang dikenal sebagai negara sekuler yang melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di tempat umum.
Namun
lebih dari itu, Le Pen sendiri memang dikenal sebagai sosok yang
anti-Muslim dan imigran. Ia bahkan mengatakan bahwa kemenangan Donald
Trump dalam pemilihan umum Amerika Serikat merupakan momentum tepat
untuk kebangkitan populis di Perancis.
Belakangan, partai Le Pen
melunakkan pernyataannya mengenai Muslim dan imigran, diperkirakan untuk
menarik dukungan dari warga mayoritas.
Ilustrasi
- Warga berkumpul di luar Gedung Federal memprotes perintah eksekutif
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan perjalanan di
Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, Selasa (31/1/2017).
(REUTERS/Adam Bettcher )
Washington (CB) - Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika
Serikat (DHS), Selasa, mengeluarkan kebijakan rinci untuk menindak para
imigran gelap, termasuk dengan memperkuat badan-badan pengamanan
perbatasan serta menutup celah-celah kebijakan.
Kebijakan-kebijakan baru itu dirancang "untuk menghentikan imigrasi
gelap serta memudahkan pendeteksian, penangkapan, penahanan serta
mengusiran orang-orang asing yang tidak memiliki izin memasuki atau
berada di Amerika Serikat," demikian bunyi sebuah dokumen yang berjudul
"Penerapan Kebijakan-kebijakan Presiden Terkait Peningkatan Pengamanan
Perbatasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian".
Dokumen tersebut ditandatangani pada Senin oleh sekretaris DHS, John
Kelly, bersamaan dengan satu dokumen lainnya yang berjudul "Memorandum
Penegakan Hukum Keimigrasian untuk Melayani Kepentingan Nasional."
Langkah-langkah besar yang digarisbawahi dalam dokumen-dokumen tersebut
antara lain terkait perekrutan lebih banyak petugas Bea Cukai dan
Pengamanan Perbatasan dan pengembangan program yang memberi wewenang
lebih kuat bagi Kelly dalam mengarahkan operasi di lapangan.
Dokumen itu juga mencakup rencana untuk mulai membangun pagar dinding di
sepanjang perbatasan AS-Meksiko serta meningkatkan upaya untuk
"mengembalikan orang-orang asing ke negara-negara yang berdekatan."
Dokumen soal pengamanan perbatasan juga menyatakan bahwa nota tersebut
"merupakan pedoman bagi semua personel departemen dan pengganti semua
kebijakan, perintah, arahan, yang bertentangan serta pedoman-pedoman
lainnya menyangkut masalah ini."
Dokumen-dokumen itu dikeluarkan setelah Presiden AS Donald Trump
menandatangani dua perintah eksekutif pada akhir Januari. Perintah
dikeluarkan Trump dengan tujuan untuk meningkatkan pengamanan perbatasan
serta membatasi imigrasi ilegal di seluruh negeri.
Satu perintah eksekutif serupa yang ditandangani Trump telah dimentahkan
oleh hakim-hakim federal. Perintah tersebut berisi larangan bagi para
imigran dan warga negara dari tujuh negara Timur Tengah untuk memasuki
AS.
Petugas-petugas federal dalam beberapa pekan terakhir ini telah
melancarkan penggerebekan di seluruh wilayah AS dan menahan ratusan
imigran gelap, menurut laporan media massa, demikian Xinhua.
Keluarkan Aturan Baru, AS Bisa Deportasi Jutaan Orang
Pemerintahan Donald Trump kembali mengambil langkah tegas pada imigran. (REUTERS/Yuri Gripas)
Jakarta, CB
--
Pemerintahan Donald Trump mengeluarkan perintah
keras baru untuk menyapu bersih imigran ilegal, mengincar 11 juta warga
asing tanpa dokumen yang berada di Amerika Serikat.
Perintah ini
mengkhawatirkan seluruh komunitas imigran AS, di mana jutaan orang di
antaranya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun keluarga dan
rumah di negara tersebut.
Para pendatang yang kebanyakan datang
dari Meksiko dan Amerika Tengah ini pertama kalinya terancam
dideportasi setelah berdekade.
Sejumlah kelompok pemerhati HAM menyebut ancaman "deportasi massal" akan
merusak keluarga yang sudah menanamkan akar di Amerika Serikat dan
merugikan ekonomi.
Namun John Kelly, Menteri Keamanan Negara yang
mengeluarkan perintah ini dalam dua memo, mengatakan langkah tersebut
diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang telah meliputi sumber daya
pemerintah.
"Peningkatan imigrasi ilegal di perbatasan selatan
telah berkembang di luar kapasitas badan federal dan sumber dayanya,
serta menciptakan kerentanan keamanan nasional untuk Amerika Serikat,"
ujarnya dalam salah satu memo yang dikutip AFP, Selasa waktu setempat (21/2).
Peraturan
baru ini mempermudah patroli perbatasan dan petugas imigrasi untuk
segera mendeportasi imigran ilegal yang mereka temukan, dengan hanya
sedikit pengecualian, pada prinsipnya yakni untuk anak-anak.
Prioritasnya tetap mengarah pada imigran ilegal dan siapapun yang terjerat kasus kriminal.
Walau
demikian, orang-orang yang pada pemerintahan Barack Obama dianggap
sebagai prioritas rendah--umumnya orang-orang yang tidak melakukan
tindak kejahatan--kini tidak lagi terlindungi.
Presiden
AS Donald Trump menunjuk Letjen Herbert Raymond McMaster sebagai
penasihat keamanan nasionalnya yang baru menggantikan Michael Flynn.
Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk Letjen Herbert
Raymond McMaster sebagai penasihat keamanan nasionalnya yang baru.
McMaster dikenal sebagai seorang perwira militer yang vokal dan kerap
menentang atasannya.
McMaster adalah juru taktik militer yang
sangat dihormati dan pemikir strategis. Penunjukkannya membuat pengamat
terkejut dan bertanya-tanya bagaimana ia akan berurusan dengan Gedung
Putih yang dikenal anti kritik.
"Dia sangat dihormati oleh semua
orang di militer dan kami sangat terhormat untuk memiliki dia. Dia orang
yang mempunyai bakat luar biasa dan pengalaman yang luar biasa," kata
Trump wartawan di West Palm Beach di mana ia menghabiskan akhir pekannya
seperti dikutip dari Reuters, Selasa (21/2/2017).
Satu
subyek yang bisa membuat Trump dan McMaster bersebrangan adalah Rusia.
McMaster berbagi pandangan konsensus di tengah pembentukan keamanan
nasional AS bahwa Rusia merupakan ancaman dan antagoni ke AS. Sedangkan
pendahulunya, Michael Flynn melihatnya sebagai mitra geopolitik
potensial.
Sementara Trump sendiri di masa lalu telah menyatakan
kesediaan untuk berhubungan dengan Rusia lebih baik dari pendahulunya,
Barack Obama.
Flynn dipecat sebagai penasehat keamanan nasional
pada 13 Februari setelah muncul laporan bahwa ia telah menipu Wakil
Presiden Mike Pence tentang pembicaraan dengan Dubes Rusia untuk AS.
Flynn diketahui telah melakukan kontak dengan Dubes Rusia untuk AS
tentang sanksi AS sebelum pelantikan Trump.
Credit sindonews.com
Trump tunjuk penasihat keamanan nasional baru
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS)
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump
menunjuk Letnan Jenderal Angkatan Darat H.R. McMaster sebagai penasihat
keamanan nasionalnya yang baru pada Senin waktu setempat, setelah
pilihan pertamanya mengundurkan diri dan pilihan keduanya menolak
jabatan penting itu.
Trump mengumumkan penunjukan McMaster
sebagai penasihat keamanan nasional di estate Mar-a-Lago miliknya di
Florida, mengakhiri pencarian satu pekan untuk pengganti Michael Flynn,
yang hanya bertugas selama kurang dari sebulan.
Flynn dipaksa
mengundurkan diri pada 13 Februari, setelah melakukan kontak dengan
pemerintah Rusia dan pengungkapan bahwa dia berbohong kepada wakil
presiden dan FBI mengenai kontak itu.
Trump bergegas mencari pengganti Flynn setelah laksamana madya purnawirawan Robert Harward menolak jabatan tersebut.
Gedung
Putih mengatakan bahwa Trump "memberikan kewenangan penuh kepada
McMaster untuk mempekerjakan staf yang menurutnya layak."
McMaster
(54) dikenal dengan kritiknya terhadap penanganan Perang Vietnam oleh
militer Amerika Serikat dan tugasnya sebagai komandan di Irak utara pada
2005.
Trump menyebut McMaster sebagai "pria yang sangat berbakat dan sangat berpengalaman."
"Dia
sangat disegani oleh semua orang di militer dan kami sangat terhormat
bisa bekerja dengannya," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
Trump
mengatakan McMaster akan bekerja dalam kolaborasi "sangat, sangat
spesial" dengan Keith Kellogg, pensiunan jenderal bintang tiga yang
bertindak sebagai pelaksana penasihat keamanan nasional sejak Flynn
mundur pekan lalu.
Penasihat keamanan nasional mengurusi ratusan
staf, melerai sengketa yang kadang terjadi antar instansi pemerintah,
menyeimbangkan kebijakan luar negeri dan militer dan memastikan agenda
keamanan nasional presiden berjalan.
Demo "not my president" yang pecah di berbagai kota di Amerika Serikat untuk menentang Presiden Donald Trump. (Reuters)
New York (CB) - Sekitar 10.000 demonstran anti-Donald
Trump melancarkan unjuk rasa memperingati Hari Presiden AS dengan
meneriakkan "not my president" (bukan presidenku), Senin waktu AS, bersamaan dengan demonstrasi serupa yang digelar di berbagai kota besar AS.
Presiden
Donald Trump kembali ke Washington setelah libur akhir pekan di
Mar-a-Lago di Miami Beach, Florida, yang kerap disebut dengan "Gedung
Putih Musim Dingin".
Unjuk rasa "Not My Presidents Day"
ditujukkan untuk memperlihatkan penentangan massa akar rumput terhadap
presiden dari Partai Republik yang masih kuat sebulan setelah dilantik
pada 20 Januari.
Rangkaian kontroversi menyangkut pendekatan
tidak biasa si konglomerat dalam mengelola negara adidaya tersisa dunia
itu telah menjadi sorotan di tengah penyelidikan menyangkut kaitan dia
dan para pembantunya dengan Rusia.
Presiden berusia 70 tahun
itu membuat orang terheran-heran karena kebiasaannya memposting pesan di
Twitter, ketimbang berbicara kepada media massa yang disebutnya sebagai
"musuh rakyat Amerika." Hari ini dia mencuit, "SELAMAT HARI PRESIDEN,
JAYAKAN LAGI AMERIKA!"
Dengan tingkat penerimaan terendah dalam
sejarah sebesar 40 persen, versi lembaga poling Gallup yang dirilis
Jumat pekan lalu, presiden ke-45 AS itu pekan ini diperkirakan akan
mengisikan posisi-posisi krusial dalam kabinetnya dan memaksakan lagi
Keppres imigrasinya yang kontroversial yang sudah dimentahkan pengadilan
itu.
Senin waktu AS, dia menunjuk Letjen H.R. McMaster sebagai
penasihat keamanan nasionalnya yang kosong usai mundurnya Michael Flynn
pada 13 Februari setelah berbohong kepada Wakil Presiden Mike Pence
mengenai kontaknya dengan Rusia, demikian AFP.
Ucapan
belasungkawa yang di-posting kementerian luar negeri Rusia dalam akun
Twitter-nya, Senin (Selasa pagi WIB). (ANTARA News/@mfa_russia)
Moskow (CB) - Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin,
meninggal dunia mendadak di New York pada hari Senin setelah jatuh sakit
di tempat kerja, kata Kementerian Luar Negeri Rusia.
Kementerian
itu tidak memberikan rincian tentang keadaan kematiannya tapi
menyampaikan belasungkawa kepada sanak saudara dan mengatakan diplomat
itu meninggal satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke-65.
Mereka
juga menolak mengomentari laporan bahwa Churkin telah dibawa ke rumah
sakit tak lama sebelum kematiannya, Reuters melaporkan Selasa pagi WIB.
Seorang
pejabat pemerintah AS, yang tidak berwenang untuk berbicara secara
terbuka tentang kasus ini, mengatakan bahwa Churkin telah meninggal
karena serangan jantung.
Seorang pejabat penegak hukum federal,
juga juga tidak bersedia disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa
tampaknya ada sesuatu yang luar biasa tentang kematian sang Duta Besar.
The
New York Post mengutip sumber-sumber yang tidak disebut namanya,
menyebut bahwa Churkin telah dilarikan ke rumah sakit Manhattan dari
kedutaan Rusia setelah jatuh sakit pada jantungnya.
Presiden
Vladimir Putin mengaku sangat prihatin dengan berita itu dan snagat
menghargai profesionalisme dan bakat diplomatik Churkin, kantor berita
Rusia mengutip Kremlin mengatakan.
Kantor berita Tass mengutip
wakil Churkin ini, Pyotr Ilyichev, yang mengatakan: "The kerugian yang
diderita oleh Rusia adalah kuburan dan tak tergantikan.
"Duta
Besar Churkin tetap di pos pekerjaannya sampai menit terakhir. Dia
mengabdikan seluruh hidupnya untuk membela kepentingan Rusia dan dapat
ditemukan di garis paling depan dan di tulisan paling menegangkan,” kata
Pyotr Ilyichev, wakil Churkin.
Churkin adalah pembela garang
kebijakan Rusia, khususnya pemboman intensif dari kota Suriah Aleppo
tahun lalu untuk menumpas pemberontak yang menentang Presiden Bashar
al-Assad, demikian Reuters melaporkan.
PBB beri penghormatan untuk dubes Rusia yang meninggal mendadak
PBB (en.wikipedia.org)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (CB) - Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa, memberikan penghormatan bagi Duta
Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, yang meninggal di New York secara
mendadak.
Sebelum Dewan Keamanan memulai sidang, para diplomat berdiri sejenak untuk mengenang Churkin.
Para duta besar dari ke-15 negara anggota Dewan menyampaikan pidato singkat untuk menghormati mendiang Dubes Rusia itu.
Churkin, yang menjadi wakil tetap Rusia untuk PBB sejak 2006,
dilaporkan meninggal --diperkirakan karena serangan jantung, di New York
pada Senin pagi pada usia 64 tahun. Ia meninggal satu hari sebelum
bertambah usia menjadi 65 tahun.
Peter Iliichev, wakil Dubes Churkin, menyatakan merasa berterima
kasih atas "ungkapan-ungkapan hangat dan ucapan duka cita" yang diterima
pihaknya.
Ia mengatakan Rusia telah kehilangan "seorang diplomat cemerlang",
yang memiliki profesionalitas tinggi dengan pengetahuan sangat dalam
serta jaringan orang-orang hebat, dalam menjalankan salah satu jabatan
yang sangat penting untuk membela negaranya.
Duta Besar China untuk PBB Liu Jieyi mengatakan China "sangat
berduka" atas kematian Churkin. Liu menyampaian rasa duka cita yang
mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan serta kepada pemerintah Rusia
dan perwakilan tetap Rusia untuk PBB.
Liu memuji Churkin sebagai "seorang diplomat senior yang mumpuni"
dan telah memberikan sumbangan begitu besar bagi PBB dan hubungan
internasional.
"Ia bekerja sampai titik terakhir hidupnya, yang menggambarkan
betapa ia berdedikasi dan menjunjung profesi dan (Churkin) merupakan
diplomat yang sangat hebat," ujar Liu.
Duta Besar Kerajaan Inggris, Matthew Rycroft, menggambarkan Churkin sebagai "seorang raksasa diplomatik."
"Kami kerap berbeda pendapat, tapi saya selalu melihat dia sebagai
mitra yang jujur dan rendah hati, apa pun masalahnya, apa pun sikapnya,"
kata Rycroft.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan rasa dua
cita. Menurutnya, kematian Churkin "merupakan kehilangan besar bagi
kita semua di PBB, termasuk Dewan ini, tempat suara khasnya selalu hadir
dalam satu dekade terakhir ini."
Vitaly Churkin lahir di Moskow pada 21 Februari 1952. Ia merupakan
duta besar dengan tugas khusus pada Kementerian Luar Federasi Rusia dari
2003 hingga 2006.
Churkin pernah bertugas sebagai duta besar untuk Kanada pada
1998-2003 dan untuk Belgia pada 1994-1998 sebelum ia diangkat menjadi
wakil tetap Rusia di PBB sejak 2006.
Kematiannya yang mendadak sangat mengejutkan kalangan diplomat,
staf sekretariat PBB serta para wartawan, demikian Xinhua melaporkan.
Swedia
meminta penjelasan terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump yang
menyatakan ada insiden keamanan di negara itu. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Kedubes Swedia di Washington telah meminta Departemen Luar Negeri
Amerika Serikat (AS) untuk menjelaskan komentar Presiden Donald Trump
ada insiden keamanan di negara itu. Trump menyatakan hal tersebut saat
berbicara di pertemuan politik di Florida.
"Anda melihat apa yang
terjadi di Jerman. Anda melihat apa yang terjadi tadi malam di Swedia.
Swedia. Siapa yang akan percaya ini? Swedia. Mereka mengambil dalam
jumlah besar. Mereka mengalami masalah seperti mereka berpikir tidak
akan ada masalah," kata Trump saat berbicara soal perlunya menjaga
keamanan di AS.
Namun, Trump tidak memberikan penjelasan lebih
lanjut terkait insiden keamanan di Swedia. Hal ini membuat pemerintah
Swedia menjadi bingung.
"Kami saat ini telah mengajukan
pertanyaan ke Departemen Luar Negeri. Kami mencoba untuk mendapatkan
kejelasan," kata juru bicara kementerian luar negeri Swedia Catarina
Axelsson seperti dikutip dari Reuters, Senin (20/2/2017).
Menteri
Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom, juga merespon pernyataan Trump
lewat Twitter dengan komentar "karena keadaan tertentu", diikuti dengan
bagian dari pidatonya di parlemen pekan lalu terkait kebijakan luar
negeri Swedia.
Warga Swedia pun ikut mengejek komentar Trump di Twitter dengan menggunakan hashtag #LastNightInSweden.
Mantan
menteri luar negeri Swedia Carl Bildt juga berkicau di Twitter.
"Swedia? Serangan Teror? Apakah ia habis merokok? Pertanyaan yang
berlimpah," cuitnya.
Senator AS berniat ajukan sanksi baru terhadap Iran terkait uji coba rudal balistik. Foto/Istimewa
MUNICH
- Seorang senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik berencana
untuk memperkenalkan undang-undang baru untuk menjatuhkan sanksi lebih
lanjut terhadap Iran. Ia menuding Iran telah melanggar resolusi Dewan
Keamanan PBB dengan menguji rudal balistik dan "mengacaukan" Timur
Tengah.
"Saya pikir sekarang saatnya bagi Kongres untuk
menjatuhkan sanksi secara langsung kepada Iran atas apa yang mereka
lakukan di luar program nuklir," kata Senator Lindsey Graham, anggota
Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, dalam Konferensi Keamanan Munich
dikutip dari Reuters, Senin (20/2/2017).
Graham
mengatakan ia dan senat Partai Republik lainnya akan memperkenalkan
langkah-langkah untuk membuat Iran bertanggung jawab atas tindakannya.
Ketegangan
antara Teheran dan Washington telah meningkat sejak uji coba rudal
balistik Iran. Uji coba ini membuat pemerintahan Presiden AS Donald
Trump menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas terkait dengan
tentara Pengawal Revolusi Iran.
"Iran adalah aktor yang buruk
dalam arti kata terbesar ketika datang ke wilayah tersebut. Untuk Iran,
saya katakan, jika Anda ingin kami memperlakukan Anda berbeda berhenti
membangun rudal, menguji coba mereka menentang resolusi PBB dan menulis
'Death to Israel' di rudal. Itu pesan campuran," kata Graham.
Garda
Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan akan melakukan latihan militer dalam
skala yang cukup besar dalam waktu dekat. Foto/Istimewa
TEHERAN - Garda
Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan akan melakukan latihan militer dalam
skala yang cukup besar dalam waktu dekat. Latihan militer ini adalah
respon atas sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap
Iran.
Seorang petinggi IRGC, Jenderal Mohammad Pakpour
menyatakan, latihan militer itu akan dinamai "Grand Prophet 11", dan
dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan.
"Latihan militer
itu akan digelar pada Senin, dan akan berlangsung selama tiga hari,"
kata Pakpour dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada
Minggu (19/2).
Dia kemudian mengatakan, dalam latihan militer itu
Iran juga akan melakukan uji coba sejumlah rudal. Namun, dia enggan
menyebutkan rudal-rudal apa saja yang akan di ujicoba dalam latihan
tersebut.
Ini akan menjadi latihan militer kedua yang dilakukan
Iran di bulan Februari. Awal bulan ini, Iran melakukan latihan militer
yang bertujuan untuk memamerkan kekuatan IRGC, dan untuk mengabaikan
sanksi pertama yang dijatuhkan pemerintahan AS di bawah pimpinan Donald
Trump.
Kemarin, Trump kembali mengumumkan satu set baru sanksi
terhadap Iran sebagai tanggapan atas uji coba rudal balistik yang
dilakukan sebelumnya pada bulan Januari.
Menteri
Pertahanan Israel Avigdor Liberman (kiri) dan Menteri Luar Negeri Saudi
Adel al-Jubeir, berpidato di Konferensi Keamanan Munich, Jerman, Minggu
(19/2/2017). Foto / REUTERS
MUNICH
- Arab Saudi dan Israel pada hari Minggu kompak menyatakan Iran sebagai
ancaman utama bagi stabilitas regional. Namun, Saudi tidak menjawab
ajakan Israel untuk berkoalisi.
Persamaan pandangan antara Saudi
dan Israel soal Iran itu muncul dalam Konferensi Keamanan Munich di
Jerman. Penilaian tentang Iran disampaikan oleh Menteri Pertahanan
Israel Avigdor Liberman dan Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir.
Jubeir
berbicara setelah Liberman dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlet
Cavusoglu berbicara tegas menolak seruan baru Iran untuk dialog bersama.
Mereka, dalam konferensi, menyatakan bahwa Republik Islam Iran sedang
mencoba untuk ”upend the order” di Timur Tengah dan menginginkan kehancuran bagi Arab Saudi.
”Iran
berbicara tentang ingin membuka lembaran baru, ingin melihat ke depan,
bukan ke belakang. Ini bagus, tapi bagaimana dengan sekarang?,” tanya
Jubeir.”Kita tidak bisa mengabaikan apa yang mereka lakukan di wilayah
tersebut,” lanjut dia mengacu pada sepak terjang Iran di Timur Tengah
dan sekitarnya, seperti dikutip Reuters, Senin (20/2/2017).
Jubeir
menyebut Teheran sudah merajalela dalam mendukung terorisme dan campur
tangan dalam urusan negara lain.”Ketika kita melihat wilayah, kita
melihat tantangan yang berasal dari Iran, yang tetap negara sponsor
terorisme terbesar di dunia,” ucap Jubeir, yang tak percaya Iran
menerapkan prinsip-prinsip bertetangga baik. ”Kami melihat negara
sponsor terorisme bertekad untuk ‘upend the order’ di Timur Tengah.”
Komentar
Jubeir muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif
dalam forum yang sama, di mana dia mengajak negara-negara Teluk bersatu
hadapi kecemasan.”Kita harus mengatasi masalah umum dan persepsi yang
telah melahirkan kecemasan dan tingkat kekerasan di wilayah tersebut,”
ujar Zarif.
Sementara itu, Liberman membela Saudi dengan menuduh Iran berniat ingin menghancurkan Saudi dan Israel.
“Kita
tidak bisa mengabaikan konstitusi mereka yang menyerukan untuk ekspor
revolusi. Bagaimana seseorang dapat menangani sebuah bangsa yang berniat
untuk menghancurkan kita?,” ujar Liberman.
”Jika Anda bertanya
kepada saya, 'Apa kabar terbesar di Timur Tengah?’ Saya pikir (untuk)
pertama kalinya sejak tahun 1948 di dunia Arab moderat, dunia Sunni,
memahami bahwa ancaman terbesar bagi mereka bukan Israel, bukan Yahudi
dan bukan Zionisme, namun Iran dan proxy Iran,” ucap Liberman,
menunjuk ke Hizbullah di Libanon, Jihad Islam di Jalur Gaza dan milisi
Houthi di Yaman yang dia sebut sebagai kaki tangan Iran dalam perang proxy.
Liberman lantas mengajak Saudi dan negara-negara Teluk untuk berkoalisi. Namun, ajakan itu tidak dijawab Menlu Jubeir.
Saudi Sebut Iran Negara Penyokong Terorisme Terbesar
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menyatakan Iran adalah negara pendukung terorisme terbesar di dunia. Foto/Reuters
MUNICH - Menteri
Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menyatakan, Iran adalah negara
pendukung terorisme terbesar di dunia. Menurutnya, Iran adalah salah
satu penyebab tidak stabilnya situasi di kawasan.
Pernyataan
Jubeir ini merupakan respon atas undangan dialog yang disampaikan oleh
Iran. Dia menegaskan, Saudi tidak akan mau melakukan dialog dengan
negara yang memiliki tujuan untuk mengubah tatanan di Timur Tengah.
"Iran
tetap menjadi sponsor utama tunggal terorisme di dunia," kata Adel
al-Jubeir saat menyampaikan pidato di depan Konferensi Keamanan Munich,
seperti dilansir Reuters pada Minggu (19/2).
"Mereka memiliki
tujuan untuk membalikan situasi di Timur Tengah. Dan, kecuali Iran
mengubah perilakunya itu, akan sangat sulit untuk berurusan dengan
negara seperti ini," sambungnya.
Jubeir juga mengatakan, Iran
menopang pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad, mendanai separatis
Houthi di Yaman dan kelompok-kelompok kekerasan di seluruh wilayah. Dia
mengatakan, masyarakat internasional membuat garis merah untuk
menghentikan tindakan Iran.
Ilustrasi kapal induk AS. Paman Sam
akan mengirimkan kapal pengangkut pesawat semacam ini ke Laut China
Selatan. (Ron Reeves via Wikimedia)
Jakarta, CB
--
Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Carl
Vinson ke perairan sengketa Laut China Selatan, dalam rangka "operasi
rutin" maritim.
Menurut pernyataan Angkatan Laut AS, pengangkut
60 pesawat tempur dengan bobot 97 ribu ton ini berlayar mulai Sabtu
(18/2), didampingi oleh kapal penghancur rudal Wayne E Meyer.
Operasi
ini dilaksanakan di tengah ketegangan AS dan China soal teritori dan
perdagangan, seiring dengan sikap keras pemerintahan Donald Trump
terhadap negara tersebut.
Dalam sidang konfirmasinya di senat, menteri luar negeri Amerika yang
baru, Rex Tillerson, mengatakan China mesti diblokir dari pulau-pulau
buatannya di perairan tersebut, membuka potensi konfrontasi antara kedua
negara.
Dalam konferensi pers Rabu pekan lalu, Kementerian Luar
Negeri China menyatakan telah mendengar rencana pelayaran kapal induk AS
ini dan memeringatkan Washington agar tidak mengganggu kedaulatannya.
"China
menghormati dan menjunjung kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut
China Selatan, yang dinikmati sejumlah negara di bawah hukum
internasional, tapi menolak dengan keras upaya negara manapun untuk
melecehkan kedaulatan China dan keamanan atas nama kebebasan tersebut,"
kata juru bicara Geng Shuang, dikutip CNN, Senin (20/2).
Laut China Selatan itu adalah rute pengapalan krusial bagi sejumlah negara yang memperebutkannya.
Negeri Tirai Bambu memang mempunyai sejarah panjang soal persengketaan periran tersebut.
Mereka
mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, termasuk pulau-pulau yang
berjarak lebih dari 1.000 kilometer dari daratan, meski ditentang para
tetangganya seperti Filipina, Malaysia, Brunei dan Vietnam.
Beijing
juga membuat sejumlah pulau buatan di kawasan dan mempersenjatainnya.
Menurut pemerintah Amerika, China sudah membangun kembali sejumlah besar
daerah di Kepulauan Spratly sejak 2014.
Meski Amerika tidak
berpihak dalam sengketa teritorial ini, kapal-kapal perangnya telah
melaksanakan operasi rutin "kebebasan navigasi" dekat pulau-pulau
tersebut, memancing peringatan Beijing.
Kejadian terakhir
dilakukan oleh kapal penghancur rudal USS Decatur, Oktober lalu. Saat
itu, China menyebutnya sebagai pelanggaran hukum besar dan provokasi
yang disengaja.
Sejauh ini belum diketahui apakah USS Vinson dan Meyer akan melakukan hal serupa.
Jakarta, CB
--
China menyatakan akan menghentikan semua impor dari
Korea Utara mulai Senin (19/2) hingga sepanjang 2017, di tengah
ketegangan di kawasan menyusul peluncuran peluru kendali pekan lalu.
Menteri
Perdagangan China, dalam pengumuman bersama bea cukai, Sabtu (18/2),
menyatakan keputusan ini diambil mengikuti resolusi Dewan Keamanan PBB
yang diloloskan November lalu. Sebagaimana diketahui, Negeri Tirai Bambu
ikut membantu menyusun dan mendorong sanksi tersebut.
Resolusi
2321 menjatuhkan salah satu sanksi terberat untuk Korea Utara setelah
negeri pimpinan Kim Jong-un itu mengabaikan larangan PBB untuk menguji
coba hulu ledak nuklir pada September 2016.
"Impor batu bara yang diproduksi di Korea Utara--termasuk pengiriman
yang sudah diberi tahukan kepada bea cukai namum belum dilakukan--akan
ditunda untuk sepanjang tahun ini," kata pernyataan yang dimuat laman
resmi kementerian.
Batu bara adalah komoditas ekspor utama Korea
Utara dan sumber pemasukan valuta asing penting untuk perekonomiannya
yang labil. Kebanyakan batu bara Korea Utara dikirimkan ke China,
satu-satunya sekutu besar mereka di kancah global.
Korea Utara
mengklaim uji coba rudal jarak menengah jauhnya, Pukguksong-2, yang
diluncurkan 12 Februari lalu. China menentang peluncuran tersebut dan
bergabung dengan anggota Dewan Keamanan PBB lain, mengecamnya.
"China sangat, dengan sungguh-sungguh, menjunjung resolusi Dewan
Keamanan, termasuk ketentuan soal ekspor batu bara Korea Utara," kata
juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang, Rabu lalu.
Di
sisi lain, dalam pertemuan pertamanya, Menteri Luar Negeri Amerika
Serika Rex Tillerson menekankan kepada Menteri Luar Negeri China, Wang
Yi, soal perkembangan ancaman dari program nuklir dan senjata Korut.
Tillerson
mendorong China untuk "menggunakan semua cara untuk menengahi sikap
Korea Utara yang semakin tidak stabil," kata pelaksana tugas juru bicara
Kemlu AS, Mark Toner, dikutip CNN.
Sementara itu, berdasarkan pernyataan Kemlu China, meski berjanji
untuk mengimplementasikan sanksi PBB, Wang mengatakan masih ada harapan
untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara melalui cara diplomasi
dan Beijing mau memfasilitasi pembicaraan multilateral.
Canberra (CB) - "Waktunya sudah tiba" bagi Australia untuk
secara resmi mengakui Palestina, kata mantan perdana menteri Australia
dan diplomat terkemuka Kevin Rudd pada Senin.
Ia mengatakan ia khawatir "kematian Negara Palestina Merdeka" hanya akan menambah ketegangan di Timur Tengah.
Rudd mengeluarkan pernyataan tersebut setelah ada petunjuk dari
Preside AS Donald Trump bahwa Amerika Serikat akan mendukung
"penyelesaian satu-negara" antara Israel dan Palestina.
Rudd menyeru Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull agar
menyatakan penyelesaian satu-negara sebagai "tak bisa diterima".
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan menjadi
pemimpin pertama Israel yang akan mengunjungi Australia, ketika ia
bertemu dengan Turnbull pada Rabu (22/2), dan Rudd mengatakan terserah
kepada perdana menteri Australia untuk mengeluarkan pernyataan keras
atas nama negaranya.
"Sekarang penting buat sekutu dan teman terdekat Israel untuk
mengirim pesan yang sangat jelas kepada Tel Aviv dan Washington bahwa
ditinggalkannya penyelesaian dua-negara tak bisa diterimabaik," kata
Rudd kepada Fairfax Media.
"Australia adalah salah satu sekutu dan teman dekat. Jadi itu tak
bisa diterima, buat Australia untuk menggunakan kata-kata terselubung,"
kata Rudd, sebagaimana dikutip Xinhua.
"Sudah tiba waktunya buat Australia untuk menarik garis mengenai masalah ini, seperti sudah dilakukan oleh 137 negara."
Pernyataan Rudd dikeluarkan saat Israel terus bertindak dengan
membangun lebih dari 4.000 rumah di tanah Palestina di Tepi Barat Sungai
Jordan dan di Jerusalem Timur, tindakan yang dikatakan Rudd hanya akan
menambah tegang suasana.
"Kekhawatir saya yang paling dalam ialah kita terseret kedalam
perpecahan dan kematian Negara Palestina Merdeka. Ini akan menjadi
tragedi buat rakyat Palestina dan Israel," kata Rudd.
"Buat Israel, pengucilan Palestina dan penghilangan prospek wilayah
dan negara mungkin mengarah kepada kembali menjadi radikalnya rakyat
Palestina," katanya.
Semprotan
tulisan berarti "kami tetap ada" tertempel di sisa tiang Kuil Bel
berusia lebih dari 2000 tahun di kota kuno Palmyra, Homs, Suriah. Foto
kota yang dihancurkan ISIS itu diambil pada 1 April 2016. (Reuters/Omar
Sanadiki/P003)
Damaskus (CB) - Pasukan Suriah telah berada 24 kilometer
dari Kota Kuno Palmyra di Suriah Tengah, sebagai bagian dari operasi
untuk merebut kembali kota tersebut, yang untuk kedua kali dikuasai oleh
IS pada Desember lalu.
Pertempuran sengit berkecamuk antara prajurit militer Suriah dan
petempur IS di gurun Palmyra di pinggir timur Provinsi Homs di Suriah
Tengah, kata Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia.
Kelompok pemantau yang berpusat di Inggris itu mengatakan
pertempuran tersebut, yang didukung oleh serangan udara gencar terhadap
posisi IS, adalah gerak maju baru militer Suriah dan petempur sekutunya
di gurun kota oasis kuno itu.
Militer Suriah, kata Observatorium, telah merebut banyak wilayah di
Bayarat di dekat Palmyra, demikian laporan Xinhua. Ditambahkannya,
banyak korban jiwa dilaporkan dari kedua pihak.
IS merebut kembali Palmyra pada Desember lalu, setelah mengerahkan
bala bantuan. Kelompok fanatik itu juga menguasai kembali ladang minyak
dan gas di sekitarnya.
Pasukan Suriah sejauh ini telah berhasil merebut ladang gas penting
Hayan, instalasi terbesar produksi gas di Suriah. Mereka bergerak maju
ke arah Ladang Minyak Jazel, dan sudah sampai di pinggirannya.
Dalam upaya kedua untuk menyerbu kota tersebut, IS meledakkan
bagian depan ampiteater serta monumen dan reliks lain di Palmyra, selain
kuil penting lain yang dihancurkan dalam serbuan pertama mereka.
Menteri Kebudayaan Suriah Muhammad Ahmad baru-baru ini mengatakan
pemboman warisan sejarah itu di Kota Oasis Kuno Palmyra oleh kelompok IS
adalah "kejahatan perang".
"Semua monumen ini bukan hanya harta Suriah, tapi seluruh dunia,"
kata Ahamd. Ia mendesak masyarakat internasional agar mengemban tanggung
jawab mereka dalam melindungi warisan dunia di Suriah.
Ankara (CB) - Wakil Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus
pada Sabtu (18/2) mengatakan bahwa tidak ada anggota Kantor Urusan Agama
Turki (Diyanet) dan Serikat Islam-Turki bagi Urusan Agama (DITIB) yang
menjadi mata-mata dan tugas mereka bukan memata-matai orang, lapor media
setempat.
"Penggeledahan rumah orang-orang ini yang melakukan layanan agama
yang juga untuk kepentingan masyarakat Jerman dan melakukan tindakan
terhadap mereka dengan menyebut mereka penjahat akan membuat Jerman malu
pada akhirnya," kata Kurtulmus dalam konferensi Economic Research
Foundation, sebagaimana diberitakan Xinhua.
"Ini takkan memberi sumbangan bagi perkembangan hubungan
Jerman-Turki. Ini juga takkan memberi sumbangan bagi pemilihan umum di
Jerman," kata Kurtulmus, yang dikutip oleh kantor berita resmi Turki
Anadolu Agency.
Pada Rabu (15/2), polisi Jerman menyerbu apartemen empat pejabat
agama Turki sebagai bagian dari penyelidikan oleh Kantor Jaksa Agung
Federal Jerman.
Para pejabat agama itu, yang juga adalah anggota Perhimpunan Masjid
DITIB di Jerman, dicurigai terlibat dalam kegiatan pengumpulan informasi
intelijen terhadap mereka yang diduga pengikut apa yang disebut
Organisasi Teroris Fethullah (FETO), yang dituduh oleh Ankara melakukan
upaya kudeta pada Juli 2016.
Serangan tersebut memiliki potensi memperburuk hubungan yang sudah
tegang antara Turki dan Jerman, akibat krisis seputar kesepakatan
migrasi Turki-Uni Eropa.
Munchen (CB) - Gencatan senjata antara pemberontak
pro-Rusia dan tentara Ukraina akan mulai berlaku di Ukraina timur pada
Senin (20/1), kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Mengumumkan
kesepakatan gencatan senjata yang disepakati dalam konferensi keamanan
di Munchen antara Ukraina, Rusia, Jerman dan Prancis, dia menyebut
perjanjian itu "positif", tapi menekankan tidak ada "kemajuan besar"
dalam pertemuan tersebut.
"Sungguh positif bahwa kelompok kontak
(yang terdiri dari menteri luar negeri dari empat negara) sekali lagi
menyetujui pelaksanaan gencatan senjata pada 20 Februari," kata Lavrov
kepada wartawan Rusia di Munich, seperti dilaporkan AFP, Sabtu.
Perjanjian tersebut juga berkenaan dengan "dimulainya penarikan senjata berat" di Ukraina timur, imbuh menteri Rusia itu.
Pertemuan
di Munchen bertujuan mengkaji sejauh mana pelaksanaan perjanjian yang
dicapai oleh presiden dari keempat negara tersebut di Berlin pada
Oktober, ujarnya.
"Kami mengamati belum ada kemajuan besar dalam hal hasil keputusan yang diambil di Berlin," keluhnya.
Pertempuran
antara pasukan pemerintah dan separatis pro-Rusia yang sudah
berlangsung hampir tiga tahun di Ukraina timur telah merenggut hampir
10.000 korban jiwa. Kiev dan para sekutu negara Baratnya mengklaim
pemberontak mendapatkan dukungan militer Rusia, namun Moskow
menyangkalnya, demikian AFP.
Omar
Abdel Rahman pemimpin spiritual kelompok ekstremis Mesir serta pencetus
pengeboman World Trade Centre di New York pada 1993.
(commons.wikimedia.org)
Kairo (CB) - Omar Abdel Rahman, pencetus pengeboman gedung
World Trade Centre di New York pada 1993, meninggal dunia saat
menjalani hukuman penjara seumur hidup di Amerika Serikat pada Sabtu
(18/2).
Abdel Rahman, yang memimpin kelompok militan Jemaah
Islamiyah di Mesir sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat, divonis pada
1996 karena berkonspirasi untuk melakukan pengeboman dengan target warga
sipil di negara itu.
“Kami telah menghubungi pihak berwenang Amerika dan Mesir untuk memulangkan” jasadnya, ungkap anaknya Mohamed Omar kepada AFP.
Abdel
Rahman, lahir pada 1938, mendapatkan pembelaan dari pendukungnya yang
menuntut pembebasan militan yang menderita sakit dan kebutaan itu.
Setelah
kemenangan dalam pemilihan umum pada 2012, Presiden Mesir Mohamed Morsi
menuntut pembebasan ulama tersebut dalam aksi unjuk rasa. Namun Morsi
digulingkan militer setahun kemudian, demikian AFP.
Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)
Beijing (CB) - Diam-diam China syok dan cemas jika benar
pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan pembunuhan kakak
tirinya Kim Jong-nam.
Jika benar Kim Jong-un yang memerintahkan
pembunuhan itu, maka China akan merasa dihina Korea Utara karena selama
bertahun-tahun Jong-nam ada dalam perlindungan China.
"Lingkaran
dalam pemerintah China sangat terguncang oleh hal ini," kata Wang
Weimin, profesor Sekolah Huungan Internasional pada Universitas Fudan di
Shanghai.
"Pembunuhan Kim Jong Nam membuat China semakin sadar
mengenai betapa sulit diduga dan kejamnya rezim Korea Utara yang
sekarang ini, di samping sikap Kim Jong Un yang membangkang terhadap
China."
Kim Jong Nam tinggal selama sepuluh tahun di Beijing dan Macao, bersama para istri dan anak-anaknya di kedua tempat itu.
Para
pakar China menyebutkan bahwa Jong-nam dijaga selama 24 jam penuh oleh
aparat keamanan China, selain dukungan finansial kapan pun pria itu
membutuhkannya.
Kendati menjadi putra tertua Kim Jong Il, dia
tidak tampak memiliki ambisi politik. Wang mengatakan China tahu
Jong-nam tak akan bisa menjadi pemimpin, namun tetap memperlakukannya
sebagai tamu karena dia berjasa intelijen berharga kepada China di masa
lalu.
Pembunuhan di Malaysia itu terjadi pada momen yang tidak
tepat bagi China, hanya beberapa hari setelah Korea Utara menggelar uji
coba peluru kendali dan pada masa ketika pemerintahan Presiden AS Donald
Trump meminta China berbuat lebih banyak lagi kepada negara bermasalah
itu.
Ketika uji coba rudal Korea Utara itu, China bergegas
meminta AS tidak memperkeruh suasana, sebaliknya segera memulai dialog
dengan Pyongyang.
Lalu, terjadi pembunuhan yang membuat China
punya pikiran bahwa rezim diktatoral kejam nan plin-plan itu tidak bisa
lagi dipercaya.
China membebaskan media massa untuk mengekspos
luas pembunuhan Jong-nam yang disebut cermin meluasnya kekesalan para
pejabat dan rakyat biasa China kepada Korea Utara.
Bahkan
kabarnya China akan bersama-sama masyarakat internasional akan mengutuk
pembunuhan itu jika memang diperintahkan Kim Jong-un.
Hubungan
China-Korea Utara memburuk belakangan ini di mana Presiden China Xi
Jinping dan Kim Jong Un tidak pernah bertemu dan kerap saling
menyepelekan, kata para pakar.
China belakangan ini sudah
geregetan dengan Korea Utara dengan terakhir menolak pengapalan batu
baru dari Korea Utara, sehari setelah uji rudal balistik oleh Korea
Utara.
Dalam konteks pembunuhan Kim Jong Nam, aksi kriminal ini
bisa menjadi sinyal dari ketidaksenangan rezim Kim Jong-un terhadap
sikap China yang mendukung sanksi PBB dan sebagai cermin dari hasrat
Korea Utara menjauh dari China.
Namun sejumlah pakar malah yakin
Kim Jong Nam dibunuh mafia Asia Tenggara dan jika pun Korea Utara
terlibat maka itu lebih merupakan dinamika internal rezim Korea Utara
dan ketakutannya, ketimbang hasrat untuk memberikan sinyal kepada dunia,
demikian Washington Post.
Dimulai dengan keinginan AU AS tahun 1955 untuk memiliki pesawat penyergap jarak jauh, maka dicanangkanlah konsep Long Range Interceptor Expermen (LRI-X). Konsep ini ditawarkan kepada Lockheed, Northrop, dan North American.
Dari ketiganya, konsep milik North American akhirnya terpilih menjadi
pemenang. Pabrikan yang sebelumnya telah sukses melahirkan pesawat
legendaris P-51 Mustang ini mengajukan konsep dengan kode NA-236.
Sayang setahun kemudian proyek ini ditangguhkan oleh AU AS karena
alasan klasik, yaitu terlalu mahalnya biaya dalam menentukan spesifikasi
yang dibuat oleh pihak Komando Pertahanan Udara.
Tapi rupanya kondisi Perang Dingin yang semakin memanas antara dua
kutub ini menjadikan proyek LRI-X kembali dilanjutkan pada tahun 1957.
Maka pihak North American yang telah ditunjuk sebagai pemenangnya
diberikan kewenangan membuat dua buah purwarupa (prototipe). Syaratnya,
pesawat itu harus dapat terbang tiga kali kecepatan suara (Mach 3)
dengan radius terbang lebih dari 2.000 km.
Pesawat yang direncanakan sebagai pengganti dari F-102 Delta Dagger dan F-106 Delta Dart ini rencananya juga akan dilengkapi rudal jenis baru yang mengunakan sistem electronicfire-control buatan Hughes Aircraft.. Lukisan F-108 Rapier yang dibuat untuk keperluan promosi. Sumber gambar: Cavok/Asas da Informacao
Tuntutan akan F-108 memang tinggi. Untuk itu North American
merencanakan desain pesawat ini benar-benar baru dan cukup radikal,
terutama pada pengunaan materialnya sehingga dapat terbang dengan aman
pada kecepatan Mach 3.
North American juga menggandeng rekanannya yang sudah terkenal andal
membuat mesin pesawat, yaitu General Electric yang menawarkan mesin
jenis baru J93 Turbojet.
Pada saat bersamaan North American sedang mengembangkan pembom jarak
jauh bermesin jet yang didesain dapat menembus pertahanan udara Uni
Soviet (sekarang Rusia).
Seiring berjalannya waktu, pesawat pembom yang sedang dikembangkan itu kemudian diberi nama XB-70 Valkyrie.
Karena pesawat pembom selalu dianggap riskan terhadap serangan lawan,
sehingga diperlukan pesawat lainnya yang bertindak sebagai pengawal.
Kelak Rapier inilah yang menjadi pendampingnya.
North American menggunakan konstruksi pesawat yang disebut stainless-steel honeycomb, dimana bahan ini juga sudah teruji ketika digunakan pada XB-70.
Selain itu, pabrikan juga mendesain kanopi dengan sistem kapsul
dimana sebagian kokpitnya dapat terlepas dari badan pesawat jika
diinginkan oleh awaknya. Kanopi itu tentunya sudah dilengkapi dengan
parasut dan kantung udara.
Pihak Hughes Aicraft mempersiapkan rudal udara ke udara GAR-9 untuk
F-108. Sementara untuk pertempuran jarak dekat pesawat dilengkapi empat
buah kanon kaliber 20 mm.
Pesawat juga mampu membawa bom sampai 4.000 pon. Selain persenjataan
,pihak Hughes Aircraft juga melengkapi pesawat dengan radar, yakni
Hughes AN/ASG-18 dengan sistem pulsedoppler. Radar jenis ini belum pernah digunakan sebelumnya.
Sayangnya, kehebatan F-108 Rapier tidak diimbangi dengan
keinginan yang kuat dari pemerintah. Berita yang sangat mengejutkan
terdengar pada 23 September 1960 dari Menhan Robert McNamara yang
menyatakan secara resmi proyek F-108 dibatalkan.
Selain masalah pembiayaan, pada saat bersamaan pengembangan rudal
balistik lawan di luar perhitungan. Sekutu Rusia maju pesat sehingga
strategi untuk menghancurkan lawan dengan penggunaan pesawat penyergap
perlu dievaluasi lagi.
Apalagi saat itu pihak AU AS masih sangat trauma dengan tertembaknya
pesawat pengintai U-2 yang dipiloti Francis Gary Power oleh rudal darat
ke udara.
Tapi rupanya proyek yang batal ini tidak musnah begitu saja. Banyak
bagian-bagian dari pesawat itu yang terus dikembangkan sehingga menjadi
produk unggulan, seperti radar yang kelak menjadi cikal bakal radar
berkemampuan look-down/shoot-down.
Sementara kemampuan rudal GAR terus digali sehingga kecepatannya
mampu mencapai Mach 6 dengan jangkauan mencapai 180 km. Rudal ini
kemudian diberi kode AIM-47.