CUPUMA

Kamis, 14 Maret 2019

CIA Diduga Terlibat dalam Penyerangan Kedubes Korut di Spanyol

MADRID - Badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, diduga terlibat dalam serangan terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Utara (Korut) di Spanyol. Demikian laporan media setempat, mengutip sumber-sumber investigasi. Jika dikonfirmasi, hal ini kemungkinan akan menyebabkan perselisihan besar antara Spanyol dan AS.

"Setidaknya dua dari 10 pelaku, yang masuk ke Kedubes Korut, telah diidentifikasi dan terhubung dengan Badan Intelijen Pusat," tulis El Pais yang disitir RT, Kamis (14/3/2019).

Badan mata-mata AS itu telah membantah keterlibatan mereka. Namun sumber pemerintah Spanyol mengatakan kepada surat kabar itu bantahan tersebut tidak cukup meyakinkan.

Jika peran CIA dalam insiden tersebut dikonfirmasi, hal itu mungkin akan menyebabkan perselisihan diplomatik antara Madrid dan Washington. Keterlibatan penjahat biasa dalam insiden itu dikesampingkan tidak lama setelah serangan itu terjadi, karena seluruh operasi menyerupai pekerjaan penyerangan oleh sel militer.

Insiden aneh - dan seperti di film-film - terjadi pada 22 Februari lalu, ketika sekelompok pria menyerang misi diplomatik Korut di Spanyol, yang terletak di Madrid. Para penyerang menahan dan menyumpal mulut staf Kedubes. Mereka kemudian menggeledah kedutaan selama empat jam, mencuri komputer dan perangkat elektronik lainnya.

Salah satu karyawan Kedubes Korut berhasil melarikan diri dan memberi tahu tetangga, yang kemudian memanggil polisi. Namun ketika penegak hukum tiba, mereka dilaporkan disambut oleh seorang individu, yang meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja di fasilitas diplomatik itu. Tak lama setelah itu, para tersangka keluar dari kedutaan dengan dua kendaraan curian dan pergi, meninggalkan mobil-mobil itu di jalan.

Polisi kemudian menemukan staf misi diplomatik Korut, yang diikat, disumpal dan mendapati tas di kepala mereka. Beberapa diplomat memerlukan perawatan medis setelah insiden tersebut karena cedera ringan. Sementara serangan itu dilaporkan secara luas oleh media lokal, Kedutaan Korut tidak memberikan pernyataan apa pun.

Para pelaku mungkin tengah mencari informasi tentang mantan duta besar Korut untuk Spanyol - Kym Hyok-chol. Diplomat itu bertugas selama bertahun-tahun, namun ia diusir pada 2017 lalu di tengah uji coba nuklir berturut-turut yang dilakukan oleh Pyongyang. Ia kemudian bergabung dengan tim negosiator negara itu dan berpartisipasi dalam mengatur KTT Preisden AS Donald Trump-Pemimpin Korut Kim Jong-un di Vietnam - yang berujung pada kegagalan hanya lima hari setelah insiden di Madrid.

Credit sindonews.com

Ketua HAM UE desak diberikannya keadilan buat Khashoggi

Hatice Cengiz, tunangan almarhum wartawan Arab Saudi jamal Khashoggi, berpartisipasi dalam sebuah subpanitia dalam pertemuan tentang Hak Asasi Manusia di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (19/2/2019). (REUTERS/YVES HERMAN)

Washington (CB) - Keadilan harus diberikan kepada kolumnis Washington Post yang dibunuh, Jamal Khashoggi, tulis Ketua Sub-Komite Hak Asasi Manusia Uni Eropa di kolom opini yang diterbitkan pada Selasa (12/3).

"Pembunuhan Khashoggi secara kejam memperlihatkan bagaimana hak ini telah diinjak-injak oleh pemerintah Arab Saudi," tulis Antonio Panzeri di Washington Post.

Khashoggi dibunuh secara kejam di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober lalu, tak lama setelah ia memasuki instalasi diplomatik tersebut. Riyadh mulanya membantah Kerajaan itu berperan dalam pembunuhan tersebut tapi sejak itu berusaha menimpakan kesalahan atas kematian Khashoggi pada operasi yang gagal dan dilakukan oleh agen merah.

Pada November, CIA menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memernitahkan pembunuhan Khashoggi, kata Washington Post.

Panzeri mengatakan meskipun melakukan kunjungan ke seluruh dunia untuk menggembar-gemborkan pembaruan di negerinya, yang menggambarkannya sebagai seorang pemimpin regional dalam urusan hak asasi manusia, Pemerintah Raja Salman telah "mengikuti jalur yang menuju arah yang berbeda sama sekali".

"Rejim, meskipun melakukan konsesi kecil, telah terus bertindak dengan cara otoriter dan menindas," kata Panzeri, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang. "Keperluan untuk membina hubungan dengan negara internasional menjelaskan konsesi yang kadangkala dilakukan oleh putra mahkota. Untungnya, masih ada sebagian pemimpin yang memiliki pandangan terbatas dan kecemasan mengenai perdagangan dengan diktator."

Panzeri menekankan UE harus "tetap aktif" dalam kasus Khashoggi, dan mengatakan ia "akan terus bekerja untuk menjamin bahwa kebenaran mengenai apa yang terjadi pada Khashoggi muncul".

Credit antaranews.com

Pemimpin Aljazair siap bahas sistem berdasarkan "kemauan rakyat"

Warga mengikuti aksi protes menuntut perubahan politik segera di Algiers, Aljazair, Selasa (12/3/2019). (REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Aljier (CB) - Pemerintah Aljazair pada Rabu menyatakan siap mengadakan pembicaraan dengan para pengunjuk rasa yang menginginkan perubahan politik cepat, dengan mengatakan pihaknya sedang mencari sistem berdasarkan "keinginan rakyat" setelah kelompok-kelompok oposisi menolak reformasi yang diusulkan tak cukup.

Presiden Abdelaziz Bouteflika pada Senin membalik sebuah keputusan untuk berkuasa kembali selama masa jabatan kelima menghadapi unjuk rasa massal yang telah berlangsung selama beberapa pekan oleh mereka yang sudah muak dengan kekuasaan otoriter dan kemandekan politik dan ekonomi yang berlangsung selama beberapa dekade.

Tetapi prakarsa oleh Bouteflika, yang juga menangguhkan pemilihan dan menyatakan satu konferensi akan diadakan guna membahas perubahan-perubahan politik, telah gagal memuaskan banyak warga Aljazair yang terus menginginkan kekuasaan diserahkan ke generasi lebih muda dengan gagasan-gagsan segar.

"Dialog merupakan tugas kami. Prioritas kami ialah menyatukan semua warga Aljazair," kata Wakil Perdana Menteri Ramtane Lamamra kepada radio negara.

"Sistem baru akan berdasarkan pada keingin rakyat," kata dia, dengan menambahkan para peserta dalam konferensi untuk membuat konstitusi baru akan mencakup terutama orang-orang muda dan kaum wanita.

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Deputi Menteri Pertahanan Ahmed Gaed Salah mengatakan kepada TV Ennahar, tentara akan menjaga keamanan Aljazair "dalam semua keadaan dan kondisi apapun."

Puluhan ribu orang dari semua kelas sosial telah berdemonstrasi selama tiga hari belakangan menentang korupsi, pengangguran dan kelas penguasa yang didominasi oleh militer dan veteran perang kemerdekaan tahun 1954-62 terhadap Prancis.

Protes-protes itu telah menggoyahkan panggung politik yang ditandai kemandekan ekonomi dan sosial selama beberapa dekade perantaraan kekuatan di belakang layar oleh kelompok mapan militer yang berpengaruh.

Credit antaranews.com

Jerman: Brexit Tanpa Kesepakatan Ada di Depan Mata

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menuturkan bahwa sebuah proses Brexit tanpa adanya kesepakatan semakin nyata, setelah Parlemen Inggris kembali menolak proposal yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May.

"Kami bergerak lebih dekat ke arah Brexit tanpa kesepakatan dengan keputusan ini. Menolak kesepakatan Brexit berarti membahayakan kesejahteraan warga dan ekonomi," kata Maas, dan mengkritik anggota parlemen Inggris yang memberikan suara menentang kesepakatan yang diperbaharui.

Dia kemudian mengatakan, negaranya mempersiapkan diri dengan cara terbaik untuk skenario terburuk. "Namun, kami masih berharap bahwa kami dapat menghindari Brexit tanpa kesepakatan. Saat ini hal itu berada di tangan House of Commons untuk melakukan itu," ungkapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/3).

Sebelumnya diwartakan, dalam pemungutan suara yang digelar semalam, 391 anggota Parlemen Inggris menentang dan 242 lainnya menyetujui proposal yang diajukan oleh May.

Berbicara setelah pemungutan suara, May mengatakan dia sangat menyesali keputusan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, pilihan terbaik Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) adalah keluar dengan sebuah kesepakatan.

"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara teratur, dengan kesepakatan," kata May.

Credit sindonews.com

Parlemen Menolak, Brexit Kemungkinan Ditunda Hingga Juni

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Jakarta, CB -- Anggota parlemen Inggris menolak Brexit tanpa kesepakatan dalam skenario apa pun. Hasil teranyar ini membuka jalan bagi pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan kemungkinan penundaan Brexit hingga akhir Juni.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menegaskan, Brexit tanpa kesepakatan menjadi satu-satunya pilihan paling memungkinkan jika Inggris tak mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa (UE).

"Tanggung jawab ada pada kita masing-masing di parlemen untuk mencari tahu apa itu," ujar May, mengutip CNN.

Dukungan untuk kesepakatan Brexit memungkinkan pemerintah untuk memohon penundaan hingga Juni. Namun, jika parlemen tidak dapat menyetujui kesepakatan, May menegaskan, waktu penundaan akan lebih lama.

Pemerintah akan mengusulkan upaya untuk menunda Brexit hingga 30 Juni jika parlemen dapat menyetujui kesepakatan untuk meninggalkan UE sebelum 20 Maret.

Bereaksi terhadap pemungutan suara, seorang juru bicara UE mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk meninggalkan UE: dengan atau tanpa kesepakatan.

"Kami telah menyetujui kesepakatan dengan Perdana Menteri Theresa May dan UE siap menandatanganinya," ujar dia, mengutip Reuters.

Setelah 2,5 tahun perundingan dan dua kali upaya gagal untuk menerima kesepakatan Brexit yang diusulkan May, pemungutan suara masih berjalan di tempat.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Inggris Kembali Tolak Proposal Brexit Theresa May

LONDON - Parlemen Inggris sekali lagi menolak proposal Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May. Dalam pemungutan suara yang digelar semalam, 391 suara menentang dan 242 menyetujui proposal, yang telah direvisi dari upaya terakhir pada awal tahun.

Berbicara setelah pemungutan suara, May mengatakan dia sangat menyesali keputusan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, pilihan terbaik Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) adalah keluar dengan sebuah kesepakatan.

"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara teratur, dengan kesepakatan," kata May dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (13/3).

Saat ini, London dan Brussels belum menyetujui kerangka kerja untuk suatu hubungan setelah batas akhir penentuan kesepakatan, yang jatuh pada akhir Maret. May telah berulang kali memperingatkan tentang potensi kerusakan pada UE yang dapat disebabkan oleh Brexit tanpa sebuah kesepakatan.

Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, yang memimpin oposisi di Parlemen, mengatakan sudah waktunya untuk pemilihan umum. "Pemerintah telah dikalahkan lagi oleh mayoritas besar dan mereka sekarang harus menerima kesepakatan mereka sudah mati," kata Corbyn dan mencatat bahwa Partai Buruh siap untuk bekerja dengan May pada kesepakatan baru Brexit.

Karena pemungutan suara terbaru berujung kegagalan, pemungutan suara pada skenario tanpa kesepakatan diharapkan akan digelar hari ini dan jika itu gagal, maka pemungutan suara untuk memperpanjang batas waktu Brexit melewati 29 Maret digelar kemudian.

Credit sindonews.com

Skandal Suap, Aktris Hollywood Bebas dengan Jaminan Rp14,2 M

Aktris Hollywood, Lori Loughlin, bebas dengan jaminan setara Rp14,2 miliar setelah menjalani sidang skandal suap universitas yang melibatkan 50 tersangka lain. (Reuters/Danny Moloshok/File Photo)

Jakarta, CB -- Aktris Hollywood bintang serial televisi Full House, Lori Loughlin, bebas dengan jaminan US$1 juta atau setara Rp14,2 miliar setelah menjalani persidangan skandal suap universitas elite Amerika Serikat yang melibatkan 50 tersangka lainnya.

Sebagaimana dilansir AFP, Hakim di Pengadilan Los Angeles, Steve Kim, menjelaskan bahwa dengan jaminan ini, Loughlin bebas bepergian untuk kerja selama pengadilan tahu semua jadwalnya.

Pengadilan juga menetapkan jumlah jaminan US$1 juta bagi suami Loughlin, Mossimo Giannulli, yang terlibat dalam skandal ini.

Pasangan suami istri ini diwajibkan untuk hadir kembali dalam persidangan pada 29 Maret mendatang.

Mereka dituduh memberikan suap US$500 ribu untuk memastikan kedua putrinya dapat masuk ke University of Southern California melalui jalur atlet.

Kedua putrinya dimasukkan ke dalam tim dayung universitas elite tersebut meski mereka tak pernah mengikuti kegiatan apa pun.

Pasutri ini merupakan bagian dari 50 orang yang diadili atas skema suap untuk memasukkan anak mereka ke dalam universitas elite di AS.

Bintang serial televisi Desperate Housewives, Felicity Huffman, juga terlibat dalam skandal ini. Ia ditahan oleh agen Biro Investigasi Federal AS (FBI) di rumahnya pada Selasa (12/3), tapi kemudian bebas dengan jaminan.

Aktris kelahiran 56 tahun silam itu dituduh membayar US$15 ribu agar putri sulungnya mendapatkan nilai tinggi dalam ujian masuk universitas.

Sebelumnya, jaksa AS menerangkan bahwa para tersangka memberikan uang ke lembaga yang dioperasikan oleh William Rick Singer.

Institusi itu kemudian mencarikan orang untuk mewakili para anak orang kaya itu mengikuti ujian SAT dan ACT yang diperlukan untuk mendaftar ke universitas ternama, seperti Yale dan Stanford.

Hingga saat ini, empat orang sudah dinyatakan sebagai tersangka otak di balik skema tersebut. Selain itu, 13 pejabat tim olahraga dan penerimaan mahasiswa sejumlah universitas juga diadili.

Menurut keterangan Jaksa AS di Boston, Massachusetts, Andrew Lelling, para pejabat universitas mendapat bayaran sekitar US$200 juta hingga US$6,5 juta.

Sementara itu, para pelatih, termasuk pelatih tim sepak bola perempuan di Yale University dan pelatih dayung di Stanford University, memasang tarif US$200 ribu hingga US$400 ribu untuk memasukkan anak ke tim olahraga mereka.

Namun, para mahasiswa sama sekali tidak dituntut dan dapat tetap belajar di universitas tempat mereka kini bernaung.

"Orang tua dan tersangka lainnya jelas menjadi pelaku utama pelanggaran ini," kata Lelling.

Credit cnnindonesia.com

Aktris Hollywood Terlibat Skema Suap Masuk Kampus Elite di AS

Dua aktris Hollwywood, Felicity Huffman dan Lori Loughlin, masuk daftar 50 tersangka pelaku penipuan untuk memasukkan anak mereka ke universitas elite di AS. (Reuters/Lucy Nicholson)

Jakarta, CB -- Dua aktris Hollywood, Felicity Huffman dan Lori Loughlin, masuk daftar 50 tersangka pelaku penipuan untuk memasukkan anak mereka ke universitas elite di Amerika Serikat.

Jaksa federal AS menyatakan bahwa para tersangka melakukan kecurangan agar lolos ujian masuk universitas atau memberikan sogokan agar anak mereka bisa masuk ke perguruan tinggi ternama, seperti Yale dan Stanford.

Menurut jaksa, para tersangka memberikan uang ke lembaga yang dioperasikan oleh William Rick Singer.

Institusi itu kemudian mencarikan orang untuk mewakili para anak orang kaya itu mengikuti ujian SAT dan ACT yang diperlukan untuk mendaftar ke universitas.

Mereka juga menyuap para pejabat kampus dan pelatih olahraga untuk merekrut anaknya sehingga dapat masuk ke universitas itu melalui jalur atlet. Para tersangka tetap memaksa meski anaknya tak memenuhi persyaratan untuk masuk tim olahraga universitas.

Hingga saat ini, empat orang sudah dinyatakan sebagai tersangka otak di balik skema tersebut. Selain itu, 13 pejabat tim olahraga dan penerimaan mahasiswa sejumlah universitas juga diadili.

Menurut keterangan Jaksa AS di Boston, Massachusetts, Andrew Lelling, para pejabat universitas mendapat bayaran sekitar US$200 juta hingga US$6,5 juta.

"Para orang tua yang kaya membayar Singer total sekitar US$25 juta," tutur Lelling kepada AFP.

Sementara itu, para pelatih, termasuk pelatih tim sepak bola perempuan di Yale University dan pelatih dayung di Stanford University, memasang tarif US$200 ribu hingga US$400 ribu untuk memasukkan anak ke tim olahraga mereka.

"Beberapa anak tidak pernah datang. Beberapa anak berpura-pura mengalami cedera, sementara beberapa lainnya sempat bermain kemudian keluar," ucap Lelling.

Namun, para mahasiswa sama sekali tidak dituntut dan dapat tetap belajar di universitas tempat mereka kini bernaung.

"Orang tua dan tersangka lainnya jelas menjadi pelaku utama pelanggaran ini," kata Lelling.

Berdasarkan penyelidikan selama setahun belakangan, pihak universitas sebagai institusi dinilai tidak terlibat dalam skema ini.

"Kami belum melihat sekolah-sekolah tersebut sebagai otaknya," ucap Lelling.

Credit cnnindonesia.com

Delapan tewas dalam penembakan sekolah di Brazil

Seorang pemrotes membawa spanduk dalam sebuah aksi mengenai pengendalian senjata lebih lanjut, tiga hari setelah terjadi penembakan di Sekolah Marjory Stoneman Douglas, di Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat, Sabtu (17/2/2018). (REUTERS/Jonathan Drake)

Sao Paulo (CB) - Sedikitnya delapan orang tewas di satu sekolah dasar Brazil, tempat dua remaja tampak memasuki gedung itu dan melepaskan tembakan pada Rabu pagi, kepolisian Sao Paulo mengatakan.

Sebanyak lima anak-anak sekolah, seorang dewasa yang bekerja di gedung sekolah itu dan dua penembak yang masih remaja tewas dalam insiden itu, kata kepolisian.

Sejumlah anak yang tak disebutkan juga ditembak di SD Raul Brasil dan dilarikan ke beberapa rumah sakit. Keadaan kesehatan mereka sejauh ini belum segera diketahui.

Penembakan-penembakan sekolah jarang terjadi di Brazil, walaupun negara itu termasuk salah satu yang paling kejam di dunia, dengan lebih banyak pembunuhan tiap tahun daripada negara-negara lain. Penembakan sekolah terjadi tahun 2011, ketika 12 anak-anak ditembak mati oleh seorang mantan siswa di Rio de Janeiro.

Kendati undang-undang tentang kepemilikan senjata diberlakukan sangat ketat di Brazil, namun tidak sulit untuk membeli secara ilegal sepucuk senjata.

Polisi mengatakan dua remaja yang mengenakan penutup muka memasuki gedung sekolah dan mulai menembak sekitar pukul 9.30 waktu setempat. Kedua remaja itu kemudian menembak diri mereka dan tewas.

Polisi mengatakan kepada jejaring Globo TV bahwa penembakan lain terjadi sekitar 500 meter dari sekolah Raul Brasil beberapa saat setelah pembunuhan di sekolah tersebut, tetapi belum jelas apakah kedua insiden tersebut berkaitan.

Credit antaranews.com

Rabu, 13 Maret 2019

Pakistan Tes 'Senjata Pintar' di Tengah Ketegangan dengan India

ISLAMABAD - Angkatan Udara Pakistan berhasil menguji coba rudal jarak jauh terbaru buatan dalam negeri yang dikatakan sebagai senjata pintar. Pakistan juga menegaskan akan menanggapi dengan kekuatan penuh agresi asing.

Angkatan Udara Pakistan mengatakan senjata tersebut telah digunakan oleh JF-17 Thunder, jet tempur multirole buatan China-Pakistan. Senjata baru yang dimaksud tampaknya adalah sebuah rudal-ke-permukaan. Karakteristik rudal baru tersebut belum diketahui secara umum, namun digambarkan sebagai senjata pintar yang memiliki jangkauan "diperpanjang".

Sebuah video pendek dari tes tersebut telah dirilis, memperlihatkan sebuah jet tempur yang menembakkan rudal yang kemudian mengenai area yang telah ditargetkan di sebuah area latihan. Rekaman berakhir dengan masih menunjukkan kawah yang dibuat oleh rudal tersebut.

Pengembangan dan pengujian senjata baru yang sukses ini menuai pujian dari Kepala Staf Udara Pakistan, Mujahid Anwar Khan, yang memuji para insinyur dan ilmuwan negara atas capaian ini.

"Pakistan adalah negara yang cinta damai tetapi jika menjadi sasaran agresi oleh musuh, kami akan menanggapi dengan kekuatan penuh," pejabat itu memperingatkan seperti disitir dari RT, Rabu (13/3/2019).

Tes itu dilakukan di tengah-tengah perselisihan antara Pakistan dan India, yang berlanjut antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu sejak akhir Februari. Gejolak itu dipicu oleh bom bunuh diri mematikan di di wilayah Kashmir bagian India, yang menewaskan sekitar 40 polisi paramiliter. Serangan itu diklaim oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan, mendorong India untuk melakukan serangan udara lintas perbatasan ke kamp-kamp militan. Pakistan merespons operasi New Delhi dengan menembaki dan membom sasaran di India.

Credit sindonews.com

India Akan Bangun 110 Blast Pen Jet Tempur Dekat China dan Pakistan

NEW DELHI - Pemerintah India akan membangun sekitar 110 blast pen (tempat perlindungan) jet tempur Angkatan Udara India, IAF, generasi berikutnya yang dilindungi dekat perbatasan Pakistan dan China. Tempat perlindungan itu akan digunakan untuk melindungi jet-jet tempur dari kehancuran akibat pemboman dan serangan rudal di pangkalan-pangkalan udara.

Kantor berita India, ANI melaporkan, mayoritas tempat perlindungan akan menampung jet tempur Sukhoi buatan Rusia yang merupakan andalan IAF.

"Pemerintah pusat telah menyelesaikan sebuah proyek untuk pembangunan sekitar 110 tempat penampungan yang keras yang juga dikenal sebagai blast pen yang melindungi pesawat-pesawat tempur dari rudal musuh atau serangan bom," kutip Sputnik dari ANI yang menyitir sumber-sumber pemerintah, Rabu (13/3/2019).

Menurut ANI, tempat perlindungan generasi berikutnya jet-jet tempur IAF akan dibangun secara bertahap di pangkalan udara yang dekat dengan perbatasan dengan China dan Pakistan.

Saat ini, IAF menyimpan Su-30MKI dan jet tempur lainnya di "lini belakang" selama operasi di dekat perbatasan Pakistan karena kurangnya tempat perlindungan. Karena kelemahan ini, IAF harus menerbangkan jet MiG-21 saat menanggapi serangan Angkatan Udara Pakistan pada 27 Februari karena jet tempur Sukhoi tidak siap untuk digunakan.

Sebelumnya, selama perang dengan Pakistan pada tahun 1965, IAF telah kehilangan beberapa jet tempurnya karena mereka tanpa tempat perlindungan, tambah laporan itu.

Credit sindonews.com

Berkonflik dengan India, Cina Sebut Pakistan 'Iron Brother'

PM Pakistan, Imran Khan (kiri) dan PM India, Narendra Modi (kanan), bertemu di rumah Modi pada 2015 sebelum Khan menjabat sebagai Perdana Menteri. Dailynews

CB, Beijing – Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyebut Pakistan sebagai saudara yang kokoh atau ‘Iron Brother’ dan memintanya bekerja sama dengan India menurunkan eskalasi ketegangan.

“Cina memainkan peran vital dalam meredakan konflik antara Islamabad dan New Delhi, keduanya perlu bertemu untuk mendeeskalasi krisis,” kata Wang saat jumpa pers di sela-sela Kongres Nasional Rakyat ke – 13 seperti dilansir Sputnik News dan Samaa Tv pada Selasa, 12 Maret 2019.
Wang mengatakan Cina berharap Pakistan dan India mau memulai dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan menciptakan kerja sama lebih baik untuk masa depan.

“Cina berharap Pakistan dan India mau menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk saling bertemu. Kami menyarankan kedua negara untuk segera membalik lembaran ini dan membangun hubungan fundamental jangka panjang yang lebih baik,” kata Wang.

Wang juga menegaskan naga Cina dan gajah India tidak bakal bertempur karena keduanya bakal saling berdansa.
Komentar Wang ini muncul beberapa hari setelah Wakil Menlu Cina, Kong Xuanyou, mengunjungi Islamabad pada 6 Maret 2019. Kong menyatakan dukungan Beijing kepada Paksitan untuk membangun perdamaian dan stabilitas di wilayah ini. Beijing juga mengakui upaya Pakistan dalam menangani aksi terorisme.
“Cina memperhatikan situasi saat ini antara Pakistan dan India, dan mengapresiasi sikap Pakistan yang tenang dan mengendalikan diri sejak awal, serta berupaya menurunkan temperatur dengan India lewat dialog,” kata Kong saat mengunjungi Islamabad.

Cina merupakan sekutu dekat Pakistan lewat investasi puluhan triliun dengan membangun Koridor Ekonomi Cina dan Pakistan. Ini merupakan proyek infrastruktur yang menghubungkan antara Provinsi Xinjiang dan Pelabuhan Laut Arab di Kota Gwadar di Provinsi Balochistan.

Seperti dilansir Reuters, hubungan Pakistan dan India sempat memanas pada Februari 2019 menyusul terjadinya serangan bom terhadap pasukan paramliter India di Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang. India membalas dengan menyerang lokasi yang disebutnya sebagai kamp pelatihan milisi Jaish-e-Mohammed di perbukitan Kota Balakot, Pakistan.

Pakistan membalas dengan menyerang target non-militer di wilayah Kashmir, yang dikuasai India. Angkatan Udara Pakistan menyebut menembak dua jet tempur MiG-21 Bison milik India, yang menyebabkan satu jet tempur jatuh di wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan. Satu pilot ditahan dan telah dikembalikan sebagai gestur perdamaian.

Credit tempo.co

Militer Diduga Kuasai Tambang Emas dan Tembaga Terbesar Pakistan

Parade militer Pakistan.[REUTERS / Faisal Mahmood]

CB, Jakarta - Militer memiliki peran penting dalam pengembangan salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar Pakistan yang belum dimanfaatkan, dan saat ini mandek oleh perselisihan multi-miliar dolar dengan perusahaan pertambangan asing.
Tambang emas dan tembaga Reko Diq menjadi ujian Perdana Menteri Imran Khan untuk menarik investasi asing ke Pakistan karena untuk mencegah krisis ekonomi yang memaksanya meminjam dana ke IMF.
Sepuluh pejabat pemerintah provinsi dan federal yang masih menjabat dan yang sudah purnabakti, serta sumber pertambangan yang akrab dengan proyek di wilayah Baluchistan mengatakan, militer telah menjadi suara paling penting tentang masa depan Reko Diq, yang dipandang sebagai aset nasional yang strategis, seperti dikutip dari Reuters, 12 Maret 2019.

Militer tidak hanya akan berada dalam posisi untuk memutuskan investor mana yang mengembangkan tambang, tetapi sebuah perusahaan teknik yang dikontrol tentara, Frontier Works Organization (FWO), memposisikan dirinya untuk menjadi anggota konsorsium yang terlibat, kata sumber.
"(tambang) ini telah diambil alih oleh GHQ," kata seorang pejabat senior pemerintah Baluchistan, merujuk pada Markas Besar Jenderal Angkatan Darat Pakistan di kota garnisun Rawalpindi.
"(Militer) hanya dapat berpartisipasi dalam rencana pengembangan pemerintah Reko Diq, sesuai dengan persyaratan nasional," kata kantor juru bicara militer menanggapi laporan ini.

Tetapi pihaknya mengakui bahwa FWO, yang terkenal karena membangun jalan melalui wilayah perbatasan Pakistan yang ekstrem dan tak terjangkau hukum, telah mengembangkan kemampuan penambangan "substansial" dalam beberapa tahun terakhir dan akan tertarik untuk mengambil peran dalam proyek tersebut.
"Jika ada peluang untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Reko Diq, FWO dapat bekerja sama dengan perusahaan pesaing lainnya (atau) asalkan proyek tersebut layak secara finansial (atau) sesuai," kata jubir militer.

Reko Diq, aset cadangan emas terbesar Pakistan.[The Express Tribune]
Menteri Informasi dan Komunikasi Pakistan Fawad Chaudhry mengatakan, otoritas sipil di provinsi Baluchistan barat daya yang dilanda pemberontakan bertanggung jawab atas Reko Diq dan, bersama dengan PM Khan, akan mengambil keputusan. Namun, ia menambahkan bahwa militer dan semua pemangku kepentingan lainnya jelas merupakan pemain penting.

FWO mengajukan pertanyaan ke kantor juru bicara militer. Juru bicara Khan Iftikhar Durrani mengatakan provinsi Baluchistan bertanggung jawab atas Reko Diq, dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah provinsi dan kantor juru bicara militer.

Manuver di belakang proyek ini menunjukkan bagaimana militer, yang secara historis mendikte keamanan dan kebijakan luar negeri Pakistan, meningkatkan kekuasaannya atas pemerintah sipil di tingkat federal dan provinsi untuk mengukir peran yang tumbuh dalam urusan ekonomi negara.Polemik penguasaan tambang emas Reko Diq, menunjukkan bagaimana militer telah memerintah negara yang memiliki senjata nuklir selama hampir setengah sejarah Pakistan dan dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan Imran Khan yang baru terpilih.

Credit tempo.co

Melihat Senjata Kapal Perang Rusia Penyebab Halusinasi dan Muntah

ST PETERSBURG - Filin 5P-42, senjata aneh yang dipasang pada kapal perang Rusia terekam kamera media untuk pertama kalinya. Senjata itu mengeluarkan sinar yang menyebabkan pasukan musuh mengalami halusinasi, pusing, muntah dan bahkan buta untuk sementara.

Media Moskow, Zvezda yang dikelola Kementerian Pertahanan Rusia, dalam laporannya Senin (11/3/2019), merekam senjata tersebut ketika diaktifkan dalam sebuah uji coba di St Petersburg. Dalam video yang telah dirilis kemarin, Filin 5P-42 menunjukkan lampu yang menyala tajam dan berkedi secara terus-menerus.

Foto/Zvezda/YouTube
Salah satu dari Filin 5P-42 saat in dipasang di kapal perang Admiral Gorshkov. Kapal itu terlihat melintasi lepas pantai Inggris minggu lalu.

Angkatan Laut Kerajaan Inggris dipaksa mengirim kapal perang HMS Defender untuk menguntit kapal Admiral Gorshkov dan rombongannya. Kapal HMS Defender melakukan intersepsi terhadap kapal-kapal Rusia pengawal kapal Admiral Gorshkov di perairan timur laut Skotlandia.

Filin 5P-42 bukan senjata mematikan. Namun, sinar yang ditembakkan seperti strobo bisa mengganggu penglihatan dan mencegah serangan pasukan musuh. Senjata aneh itu sudah menjadi bagian dari isi gudang senjata Rusia yang mencakup peluru kendali (rudal) Kalibr.

Foto/Zvezda/YouTube
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kapal Admiral Gorshkov—namanya diambil dari Laksamana Angkatan Laut Soviet, Sergey Gorshkov—berlayar dengan kapal Elbrus, kapal penyelamat Nikolay Chiker dan kapal tanker Kama.

Admiral Gorshkov mulai beroperasi tahun lalu dan diperkirakan akan bergabung dengan armada kapal Rusia di Mediterania.

Sedangkan HMS Defender, kapal perusak Tipe 45 yang dilengkapi dengan sistem rudal Sea Viper, dikirim sejak akhir pekan untuk berjaga-jaga ketika kapal Admiral Gorshkov dan tiga kapal rombongannya melintasi Selat Inggris.

Credit sindonews.com

AS Minta Warganya Tinggalkan Venezuela

Menteri Luar Negeri AS Mike Richard Pompeo.

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Amerika akan menarik semua staf kedutaan dari Venezuela akhir pekan ini.

CB, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan, warga Amerika di Venezuela harus lebih mempertimbangkan meninggalkan negara itu. Pejabat juga berusaha memfasilitasi pengaturan perjalanan bagi warga AS, yang ingin pergi dari situasi yang semakin berbahaya dan tidak stabil di Caracas.

"Kami sedang mengejar semua opsi yang memungkinkan untuk mengamankan opsi perjalanan bagi warga AS," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri, dilansir di USA Today, Rabu (13/3).

Palladino membuat pernyataan beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan Amerika akan menarik semua staf kedutaan AS yang tersisa dari Venezuela akhir pekan ini. Pompeo mengatakan, kondisi di Caracas mengerikan dan mengancam keselamatan diplomat Amerika.

Venezuela telah mengalami pemadaman listrik besar-besaran sejak Kamis pekan lalu. Kondisi ini memperburuk krisis ekonomi yang sudah tidak stabil dan kekurangan pangan yang merajalela.

"Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela, serta kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di kedutaan telah menjadi kendala pada kebijakan AS," kata Pompeo dalam pernyataan.

Terkait pernyataan Pompeo, diplomatik Amerika di Venezuela mewakili kendala kebijakan AS, telah memicu spekulasi baru tentang kemungkinan intervensi militer AS. Sebuah langkah yang disebutkan Presiden AS, Donald Trump berulang kali merupakan pilihan yang kemungkinan akan diambil.

Pada briefing Selasa sore, Utusan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams, tidak mengatakan bagaimana kebijakan AS terhambat dengan memiliki staf kedutaan di Caracas. Ketika ditanya apakah itu petunjuk aksi militer Amerika di Venezuela, Abrams menyampaikan, "Tidak ada yang berubah. Kami terus mengatakan, karena itu benar, semua opsi ada di atas meja".

Abrams mengungkapkan, Pompeo membuat keputusan menarik staf kedutaan AS yang tersisa Senin malam, karena kekhawatiran mereka akan kehabisan air dan bahan bakar sebab generator telah digunakan untuk listrik selama pemadaman massal.

"Saya tidak percaya kedutaan pada saat ini terhubung ke sistem air, jadi ada pertanyaan tentang bagaimana Anda mendapatkan air bersih," kata Abrams.

Ia melanjutkan, jika kedutaan kehabisan listrik, para diplomat tidak akan lagi dapat berkomunikasi dengan para pejabat di Washington. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan jumlah diplomat Amerika yang ditempatkan di Venezuela. Dia mengatakan mereka akan kembali ke Washington pada akhir pekan ini.

Credit republika.co.id

Venezuela Beri Diplomat AS Waktu 72 Jam untuk Angkat Kaki

Ilustrasi. (morgueFile/click)

Jakarta, CB -- Venezuela memerintahkan diplomat Amerika Serikat untuk angkat kaki dalam waktu 72 jam terhitung mulai Selasa (12/3), setelah Presiden Nicolas Maduro menuding Washington sebagai dalang di balik masalah listrik di negara mereka.

"Kehadiran para pejabat ini di tanah Venezuela menimbulkan risiko terhadap perdamaian, persatuan, dan stabilitas negara," ujar Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, sebagaimana dikutip Reuters.

Kementerian Luar Negeri AS sendiri sudah mengumumkan akan menarik staf perwakilan diplomatik mereka dari Venezuela pada pekan ini.

Pernyataan itu dirilis tak lama setelah Maduro menuding bahwa padam listrik berkepanjangan di negaranya merupakan salah satu upaya AS untuk melakukan sabotase.

Sejak Kamis pekan lalu, aliran listrik di sebagian besar wilayah Venezuela terputus, membuat rakyat kian sengsara di tengah krisis ekonomi yang mereka alami.

Akibat masalah listrik ini, banyak moda transportasi mengalami gangguan, sementara belasan pasien meninggal karena rumah sakit tak punya daya alternatif untuk mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan.

Pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, akhirnya menyerukan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes Maduro karena membiarkan situasi ini.

Listrik di Venezuela kerap kali padam karena kekurangan investasi pemerintah di bidang infrastruktur.

Pemerintah sering menuding ada upaya sabotase, tapi tak pernah menyebut pihak yang mereka anggap sebagai dalangnya.

Tahun lalu, Maduro meminta angkatan bersenjata menjaga generator di Guri, tapi listrik tetap sering padam. Situasi ini dianggap sebagai kemunduran karena sebelumnya, Guri dianggap sebagai salah satu pembangkit listrik paling kuat di Amerika Latin.

Guaido meminta Maduro menepikan urusan politik dan mulai membenahi masalah ini karena rakyat semakin menderita. Namun, Maduro berkeras bahwa AS yang patut disalahkan atas kesengsaraan rakyat Venezuela ini.

Selama ini, AS dan 50 negara lain mendukung Guaido untuk memegang kekuasaan sementara di Venezuela dan mendesak pemilu yang adil secepatnya.

Desakan ini muncul setelah Maduro dilantik kembali menjadi presiden usai menang dalam pemilihan umum yang dianggap tidak sah.

Mayoritas rakyat dilaporkan sudah tak mempercayai Maduro untuk memimpin bangsa karena selama ini, ia tak berhasil membangkitkan perekonomian, malah menimbulkan hiperinflasi.

Credit cnnindonesia.com

UE Kesampingkan Kemungkinan Intervensi Militer ke Venezuela

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) menuturkan, mereka mengesampingkan kemungkinan untuk melakukan intervensi terhadap Venezuela. UE menyebut intervensi militer bukan opsi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan politik di Venezuela.

Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini mengatakan bahwa sementara ketegangan telah meningkat secara dramatis di Venezuela, solusi untuk krisis harus bersifat politis, serta damai dan demokratis.

"Tidak ada intervensi militer dari dalam atau luar negeri yang dapat diterima bagi kami. Dan solusi tidak dapat, dan tidak boleh, dipaksakan dari luar," ucap Mogherini, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/3).

Mayoritas negara UE, bersama dengan Amerika Serikat (AS), dan lusinan negara lainnya telah mengakui presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu setelah ia menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari.

Namun Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dengan gigih menolak seruan dari Guaido dan para pendukungnya untuk menyerahkan kekuasaan, bersikeras dia adalah korban dari kudeta yang diatur oleh AS.

AS sendiri telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara negara itu, Petroleos De Venezuela S.A., atau PDVSA, dan sejumlah pejabat pemerintah Venezuela yang tetap setia pada Maduro.

Credit sindonews.com

Pompeo Sebut Kuba dan Rusia Telah Rusak Venezuela

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, Kuba dan Rusia telah merusak demokrasi di Venezuela. Dia menuturkan, bukan AS yang tidak mengakui Juan Guaido sebagai Presiden sementara Venezuela, tapi Kuba dan Rusia.

Pompeo mengklaim bahwa Kuba adalah kekuatan imperialis sejati di Amerika Selatan, dan bahwa negara kepulauan itu telah melatih polisi rahasia Venezuela dalam taktik penyiksaan, di antara disiplin ilmu lainnya. Lebih jauh, lanjut Pompeo, pasukan keamanan Kuba telah menggusur posisi pasukan keamanan Venezuela.

"Saya bahkan mendengar bahwa Maduro tidak memiliki orang Venezuela di sekitarnya," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (12/3).

Dia juga menyalahkan kesengsaraan ekonomi Venezuela disebabkan oleh Kuba "Ketika tidak ada listrik, terima kasih keajaiban modern listrik Kuba, ketika tidak ada makanan, terima kasih tuan komunis Kuba," ucapnya.

Dirinya kemudian menyalahkan krisis Venezuela terhadap Rusia, dengan mengatakan bahwa Moskow karena alasannya sendiri, mendistorsi harapan sah rakyat Venezuela atas demokrasi. "Moskow terus mengakui presiden terpilih Venezuela, bukan Guaido," ungkapnya.

Menurut Pompeo, Moskow menggunakan media-medianya sebagai sarana untuk mengalihkan perhatian orang dari krisis yang sedang dihadapi, dan bahwa, Kremlin berdiri bersama kroni-kroninya di Venezuela dalam upaya untuk melemahkan kehendak rakyat Venezuela.

"Rusia terus membeli minyak dari Venezuela dan memperdagangkan emas dengan negara mirip dengan bertindak sebagai "ATM pribadi" untuk oligarki, dan bahwa Moskow memberikan "bantuan dan kenyamanan" kepada pemerintah Maduro," tukasnya.

Credit sindonews.com

Eks Militan ISIS Mengaku Pernah Jadi Tentara Prancis

Agen intelijen pasukan khusus Irak memeriksa identitas pria ketika mencari anggota ISIS di Mosul, Irak pada 27 November. [Goran Tomasevic / Reuters]

CB, Jakarta - Salah seorang dari 14 eks militan asing ISIS asal Prancis mengaku pernah menjadi tentara di kesatuan militer Prancis.
Pengadilan Tinggi Irak merilis rekaman pengakuan 14 eks militan ISIS yang ditahan di Suriah dan dikirim ke Irak.
Salah seorang pria berusia 37 tahun mengaku dia adalah keturunan Tunisia, dan pernah bertugas di kesatuan militer Prancis dan tinggal di Toulouse, Prancis selatan.
"Saya lahir di Prancis dan tamat sekolah di sana. Saya bergabung dengan angkatan darat Prancis pada 2000 selama sepuluh tahun, kemudian saya ditugaskan ke Afganistan pada 2009 sebagai tentara Prancis di sana," katanya, seperti dikutip dari Kurdistan24, 12 Maret 2019.
"Ketika saya kembali ke Prancis dan kontrak saya di angkatan darat Prancis berakhir, saya bekerja sebagai sopir untuk perusahaan minyak sampai menikah dengan perempuan Prancis," katanya. "Alasan saya bergabung ke ISIS karena keinginan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan tertarik kepada kelompok ini setelah mencari tentang mereka di media sosial hingga situsnya."

Beberapa anggota ISIS Prancis yang ditahan dan dipindahkan dari Suriah ke Irak.[Supreme Judicial Council of Iraq/Kurdistan24]
Kemudian dia pindah ke Belgia dan bertemu teman yang bertugas merekrut anggota untuk kelompok militan. Dari Belgia, dia pindah ke Maroko bersama temannya. Dia menikah lagi dengan seorang perempuan yang dikenal di media sosial, dan juga ingin tinggal di Suriah yang dikuasai ISIS.
"Saya masuk Aleppo Suriah secara ilegal lewat Turki dan menyelesaikan latihan militer dan keagamaan di sana. Kemudian saya ke Mosul di Irak untuk bersumpah setia kepada salah satu pemimpin ISIS yang saat itu mengenakan penutup wajah," katanya.

Dia mengatakan banyak pemimpin ISIS yang takut menunjukkan wajah mereka kepada milisi asing karena takut mereka adalah mata-mata intelijen asing.Dewan Kehakiman Irak telah mengkonfirmasi pengakuan dari 14 terdakwa ISIS asal Prancis, dan mereka semua menikah di Suriah dan memiliki anak.

Credit tempo.co

Pengakuan Eks Militan Asal Prancis Gabung ke ISIS

Beberapa anggota ISIS Prancis yang ditahan dan dipindahkan dari Suriah ke Irak.[Supreme Judicial Council of Iraq/Kurdistan24]

CB, Jakarta - Pengadilan tinggi Irak mengungkapkan pengakuan 14 mantan militan asing ISIS asal Prancis yang ditangkap dan dikirim dari Suriah ke Irak.
Pengakuan eks militan itu direkam di ruang pengadilan Karkh di Baghdad, yang digunakan untuk mengadili kasus terorisme, seperti dikutip dari laporan Kurdistan24, 12 Maret 2019.
"Salah satu dari mereka adalah mantan tentara Prancis, yang bertugas di Afganistan pada 2009," kata dewan pengadilan.

Para militan terdiri dari keturunan asli Prancis dan sebagian keturunan Arab berkebangsaan Prancis. Mereka menerima pelatihan militer dan doktrin agama sebelum bergabung ke ISIS. Para militan mengaku bergabung dengan kelompok faksi militan lain sebelum bergabung ke ISIS.

Agen intelijen pasukan khusus Irak memeriksa identitas pria ketika mencari anggota ISIS di Mosul, Irak pada 27 November. [Goran Tomasevic / Reuters]
Salah satu terdakwa mengaku sebelum ke Suriah untuk bertempur, dia bekerja sebagai sopir truk di perusahaan pembersih di Prancis. Dia tinggal di kota Figeac sebelum ke Mesir untuk studi Bahasa Arab sampai 2013.

"Saya bertemu seorang teman di sana, ketika belajar di Kairo, Mesir, dan dia berencana untuk pergi ke Suriah untuk berperang. Dia mulai membujuk saya untuk ikut bertempur dengan menunjukkan aksi mereka di sana." kata salah seorang eks militan berusia 33 tahun.

"Saya pergi dari Mesir ke Prancis untuk beberapa lama, bertemu keluarga: ayah, ibu, istri, adik, yang kemudian semuanya ikut ISIS. Dari Paris saya ke Istanbul lalu masuk ke Suriah ilegal," lanjutnya.Pria itu mengaku bergabung dengan Front Al-Nusra pada 2013. Dia bertugas sebagai penerjemah dan pengajar Bahasa Arab untuk militan asing.
Pria Prancis itu kemudian bergabung ISIS setelah mendeklarasikan "kekhalifahan" pada 2011 dan ikut pelatihan militer di Homs sampai 2015.

Credit tempo.co

Iran Sebut AS Pindahkan Teroris dari Timteng ke Asia

BAGHDAD - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, perang melawan terorisme belum berakhir, meskipun kelompok ISIS telah runtuh di Irak dan Suriah. Dia menyebut, Amerika Serikat (AS) sekarang memindahkan teroris dari Timur Tengah ke Afghanistan, Asia Tengah, dan Kaukasus.

Dalam sebuah pertemuan dengan para elit Irak di Baghdad, Rouhani mengatakan AS telah membawa ISIS dan teroris lainnya ke wilayah itu dalam upaya untuk menabur perselisihan di antara negara-negara, bangsa, suku dan agama mereka sehingga mereka dapat membenarkan kehadiran tidak sah mereka di wilayah tersebut.

AS, lanjut Rouhani kemudian menawarkan gambaran kekerasan tentang Islam dan akhirnya menggambarkan diri mereka sebagai "penyelamat". Namun, ia mengatakan, Irak dan Suriah, dibantu oleh negara sekutu di kawasan, menggagalkan plot-plot yang ditetaskan oleh kekuatan imperialis.

"Muslim di wilayah tersebut berhasil membuat dunia tahu bahwa para teroris bukanlah Muslim sejati, dan bahwa Islam adalah agama keadilan, rahmat dan hidup berdampingan secara damai di antara semua etnis dan agama yang bertentangan dengan semua propaganda Islamofobia," kata Rouhani, seperti dilansir PressTV pada Selasa (12/3).

Negara-negara regional, katanya, menunjukkan kepada dunia bahwa arogansi global, itu sendiri, adalah sponsor utama para teroris. "Jelas di mana mereka (teroris) menerima dukungan keuangan dan militer dan bagaimana dan di pasar mana mereka menjual artefak yang dijarah," ucapnya.

"Kami tidak mengizinkan kekuatan imperialis untuk menampilkan diri sebagai penyelamat kawasan dan sekarang semua orang tahu bahwa kekuatan Barat tidak memiliki peran dalam penghancuran teroris di kawasan itu," sambung Rouhani.

Rouhani menuturkan, pada faktanya bangsa dan tentara Irak serta dengan dorongan dari fatwa para ulama adalah yang sukses mengalahkan teroris. Namun, dia memperingatkan, bagaimanapun, bahwa masalah terorisme masih harus diselesaikan.

"Teroris mungkin masih menciptakan masalah bagi orang-orang di wilayah ini dengan cara yang berbeda karena orang Amerika memiliki mimpi lain untuk wilayah tersebut dan mentransfer teroris ke Afghanistan, Asia Tengah dan Kaukasus," tukasnya.

Credit sindonews.com

Dua Warga Palestina Ditembak Mati Pasukan Israel

Pengunjuk Palestina bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di Hebron, Palestina Sabtu (10/10). (REUTERS/Mussa Qawasma)

Tentara Israel membunuh lebih dari 260 orang Palestina sejak 2015.

CB, YERUSALEM -- Dua warga Palestina tewas di Tepi Barat oleh tembakan pasukan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dua orang itu tewas dalam insiden yang berbeda.

Dilansir dari Voice of America, Rabu(13/3), militer Israel mengatakan tentara mereka menembak dan membunuh seorang laki-laki berusia 37 tahun yang berlari ke arah mereka dengan pisau dapur. Mereka mengatakan laki-laki itu mencoba melakukan serangan ke pos militer di Hebron.

Ayah dari laki-laki tersebut, Fawzi Sheaki membantah putranya Yasser mencoba menusuk seseorang. Sheaki mengatakan Yasser melakukan pekerjaan di pengadilan Islam di Hebron.

Di waktu yang lain pejabat kesehatan Palestina mengatakan seorang laki-laki 23 tahun yang diidentifikasi sebagai Mohammed Shahin terbunuh saat bentrok dengan pasukan Israel. Ia melempari pasukan Israel dengan batu di desa Tepi Barat di Salfit.

Militer Israel menolak berkomentar tentang dua insiden ini. Sejak 2015, warga Palestina telah membunuh lebih dari 50 orang Israel dengan penusukan, penembakan. dan serudukan mobil. Sementara tentara Israel telah membunuh lebih dari 260 orang Palestina di periode yang sama.

Israel mengatakan sebagian besar orang Palestina terbunuh saat melakukan penyerangan. Tapi bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi juga kerap berbuah kematian.

Credit republika.co.id

Polisi Israel serang jemaah Masjid Al-Aqsha

Muslim Palestina sembahyang di dalam Golden Gate (Gerbang Emas) dekat Masjid Al Aqsa di kota tua Yerusalem, Kamis (7/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad/wsj.

Al-Quds (CB) - Pasukan Israel menutup gerbang yang menjadi tempat bentrokan di Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Jerusalem) Timur di tengah bentrokan dengan warga Palestina, kata seorang pejabat Palestina pada Selasa.

"Puluhan prajurit Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsha dan menyerang sejumlah tokoh agama," kata Firas Ad-Dibbs, Juru Bicara Departemen Waqaf Islam Al-Quds, organisasi yang dikelola oleh Jordania dan bertanggung-jawab untuk mengawasi tempat suci Islam, di dalam satu pernyataan.

Ia mengatakan Direktur Masjid Al-Aqsha Omar Kiswani dan Sheikh Wasef Al-Bakri, Penjabat Hakim Tertinggi Pengadilan Agama Islam di Al-Quds, termasuk di antara orang yang diserang oleh polisi Israel.

Ia menyatakan pasukan Israel menyerang dengan menggunakan pentungan puluhan orang Muslim yang sedang beribadah di dekat Masjid Kubbah Ash-Shakhrah (Dome of the Rock) di kompleks tersebut, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

"Lima orang Palestina ditangkap dan ditahan untuk diinterogasi," kata Ad-Dibs.

Tak ada laporan dari Pemerintah Israel mengenai laporan itu.

Ketegangan telah meningkat di Al-Quds sejak Februari, ketika polisi Israel sempat menutup Bab Ar-Rahmah di Kompleks Masjid Al-Aqsha, yang terletak berdampingan dengan tempat suci umat Yahudi, Tembok Barat (Bouraq/Tembok Ratapan), di Kota Tua Al-Quds, sehingga menyulut kemarahan demonstran Palestina.

Dalam beberapa pekan, Pemerintah Israel telah melarang sejumlah orang Palestina --termasuk tokoh agama-- memasuki Kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga umat Muslim setelah Mekkah dan Madinah.

Israel menduduki Al-Quds Timur, tempat Al-Aqsha berada, selama Perang Arab-Israel 1967. Israel kemudian mencaplok seluruh kota itu pada 1980, dalam tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Credit antaranews.com

Menlu UEA Sebut Pernyataan Netanyahu Menjijikan

ABU DHABI - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap minorita Arab di negara itu sangat menjijikan, bahkan ketika yang bersangkutan membanggakan hubungan Israel dengan negara-negara Teluk.

Lewat akun Twitternya, Anwar Gargash mengatakan pernyataan Netanyahu bahwa Israel bukan negara untuk semua warganya dan merupakan tanah air orang-orang Yahudi saja memberikan pembenaran yang dicari oleh para ekstremis dan merusak upaya perdamaian, seperti disitir dari ABC News.go.com, Rabu (13/3/2019).

Netanyahu, yang menghadapi persaingan ketat untuk pemilihan umum, telah menggunakan slogan kampanye yang membenci para legislator dan pemilih Arab untuk menggalang basis nasionalisnya. Lawan-lawan politiknya menuduh ia telah menghasut.

Komentar Netanyahu di Instagram tersebut sejatinya merujuk pada undang-undang yang sangat kontroversial yang disahkan tahun lalu yang menyatakan Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

"Israel bukan negara dari semua warganya," tulis Netanyahu. Komentar itu sekaligus sebagai jawaban atas kritik dari aktor Israel, Rotem Sela.

Pada upacara peringatan di Yerusalem, Netanyahu menyebut telah tumbuh benih-benih aliansi dengan dunia Arab di belakang layar. Dia mengatakan "normalisasi yang dipercepat" Israel di antara negara-negara Arab memajukan perdamaian.

Credit sindonews.com

Turki Kecam Netanyahu karena Sebut Israel Hanya untuk Yahudi

ANKARA - Turki mengecam apa yang mereka sebut rasisme secara terbuka oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah ia menyebut Israel negara-bangsa orang-orang Yahudi saja, tidak semua warganya.

"Saya mengutuk keras rasisme dan diskriminasi yang mencolok ini. 1,6 juta orang Arab / Muslim tinggal di Israel. Akankah pemerintah Barat bereaksi atau tetap diam di bawah tekanan lagi?" tanya juru bicara pemerintah Turki, Ibrahim Kalin seperti dilansir Arab News pada Selasa (12/3).

Seperti dietahui, pernyataan itu disampaikan Netanyahu di akun Instagramnya. Dia sejatinya merujuk pada undang-undang yang sangat kontroversial yang disahkan tahun lalu yang menyatakan Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

"Israel bukan negara dari semua warganya. Menurut hukum kewarganegaraan dasar yang kami berikan, Israel adalah negara dari bangsa Yahudi, dan hanya itu" tulis Netanyahu.

Sebelumnya, kecaman juga datang dari aktris sekaligus aktivis Israel, Gal Gadot dan Rotem Sela.

Sela mengatakan dia berharap ada orang di pemerintahan ini yang akan memberi tahu publik bahwa ini adalah negara dengan semua warganya, dan semua orang dilahirkan sederajat. "Orang Arab juga manusia. Dan juga kaum Druze, kaum gay, dan kaum lesbian dan kaum Kiri," ucapnya.

Sementara itu, Gadot, melalui akun Istragramnya mengatakan mengasihi sesama manusia, seperti diri sendiri bukanlah masalah kiri-kanan, Yahudi-Arab, sekuler atau religius. Dia mengatakan ini adalah masalah dialog, dialog untuk perdamaian, kesetaraan dan toleransi satu sama lain.

"Tanggung jawab atas harapan seperti itu adalah pada kita untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita. Rotem (Sela), saudara saya, Anda adalah inspirasi bagi kita semua," imbuh dia.

Credit sindonews.com

PM Israel nyatakan izinkan uang ke gaza agar Palestina tetap terpecah

PM Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Kevin Lamarque)

Al-Quds (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mengatakan pada Senin bahwa ia mengizinkan pengiriman uang ke Jalur Gaza untuk membuat Palestina tetap terpecah.

Harian Israel yang berbahasa Inggris Jerusalem Post, dengan mengutip sumber dalam satu pertemuan faksi Likud, melaporkan Netanyahu mempertahankan kebijakannya untuk mengizinkan jutaan dolar AS dari dana Qatar disalurkan ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membuat HAMAS dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina terpisah.

Netanyahu, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa, mengatakan kepada faksinya bahwa siapa pun yang menentang Negara Palestina mesti mendukung pengiriman dana ke Jalur Gaza. Sebabnya ialah mempertahankan terpisahnya Tepi Barat Sungai Jordan --yang dikuasai Pemerintah Otonomi Nasional-- dengan Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS, membantu menghalangi berdirinya Negara Palestina, kata Jerusalem Post.

Credit antaranews.com

Kremlin: Pembicaraan sengketa teritorial dengan Jepang butuh waktu lama

Presiden Rusia Vladimir Putin (ka) bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Kremlin di Moskow, Rusia, Selasa (22/1). ANTARA FOTO/Alexander Nemenov/Pool via REUTERS/cfo/19

Jakarta (CB) - Kremlin, Selasa, mengatakan bahwa pembicaraan dengan Jepang yang dimaksudkan untuk merampungkan perjanjian damai Perang Dunia II antara kedua negara sekaligus mengakhiri sengketa teritorial atas rantai pulau di Pasifik dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Tidak hanya itu, pembicaraan tersebut juga merupakan masalah yang kompleks bagi kedua negara.

Jepang dengan gencar berupaya menyelesaikan sengketa atas empat pulau - yang dikenal sebagai Teritorial Utara di Jepang dan Kepulauan Kuril Selatan di Rusia - yang menjadi penghalang bagi Moskow maupun Tokyo untuk secara resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia II mereka.

Perdana Menteri Shinzo Abe kerap menggelar pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin guna mengakhiri sengketa selama puluhan tahun lamanya. Namun, sejauh ini belum ada terobosan yang dicapai antar kedua pemimpin tersebut.

Credit antaranews.com

Ingin Senjata Nuklir AS Tiada Duanya, Trump Tingkatkan Pendanaan

WASHINGTON - Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) Amerika Serikat (AS) akan menerima kenaikan 8,3 persen dari anggarannya saat ini. Peningkatan pendanaan ini untuk menuruti komitmen pemerintah Presiden Donald Trump yang ingin memastikan kemampuan senjata nuklir Washington tiada duanya.

NNSA sedang menyelesaikan produksi rudal nuklir berdaya ledak rendah terbaru. NNSA, sebuah agen semi-otonom di Departemen Energi yang memiliki pengawasan terhadap persediaan senjata nuklir Amerika, membutuhkan USD16,5 miliar dalam anggaran tahun fiskal 2020, atau naik USD1,3 miliar dari total anggaran tahun fiskal 2019 (FY19)-nya.

Kegiatan yang terkait dengan senjata nuklir dialokasikan anggaran USD12,4 miliar, yang artinya mengalami peningkatan 11,8 persen dari FY19.

"Permintaan anggaran Presiden mencerminkan komitmen kuat Administrasi Trump untuk memastikan bahwa kemampuan nuklir AS tidak ada duanya," kata Administrator NNSA, Lisa Gordon-Hagerty, dalam sebuah pernyataan, dikutip Defense News, Selasa (12/3/2019).

"Pendanaan vital ini akan memungkinkan kami untuk melanjutkan modernisasi Perusahaan Keamanan Nuklir untuk menghadapi ancaman abad ke-21," lanjut dia.

NNSA memiliki lima program modernisasi senjata nuklir besar-besaran yang sedang berlangsung, yakni perpanjangan usia bom gravitasi B61-12; desain hulu ledak W80-4 untuk senjata jarak jauh Angkatan Udara; W88 Altertion 370 untuk rudal balistik Trident II; dan Program Modifikasi W87-1 untuk hulu ledak bagi rudal balistik antarbenua. Program kelima adalah modifikasi W76-2 yang dianggap yang paling kontroversial.

Bom nuklir W76-2 dengan daya ledak rendah pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Trump dalam Tinjauan Postur Nuklir awal 2018. Pada bulan Januari lalu, NNSA mengumumkan produksi bom tersebut telah dimulai pada unit pertama. W76-2 akan diluncurkan oleh kapal selam.

Credit sindonews.com

Jerman dan Prancis Disarankan Bersatu Bangun Kapal Induk Eropa

COLOGNE - Prancis dan Jerman harus bersatu dan membangun kapal induk Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan benua itu. Demikian gagasan yang disampaikan Annegret Kramp-Karrenbauer, orang kepercayaan dan kemungkinan menjadi pengganti Kanselir Jerman Angela Merkel.

Kramp-Karrenbauer, yang memimpin Uni Demokratik Kristen (CDU) sejak Merkel mengundurkan diri dari panggung politik musim gugur lalu, mengajukan gagasan itu dalam komentar hari Minggu di surat kabar Jerman, Die Welt.

Artikel itu dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap permohonan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari sebelumnya menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Mei mendatang.

"Jerman dan Prancis sudah bekerja pada pesawat tempur Eropa masa depan, di mana negara-negara lain diundang untuk bergabung," tulis Kramp-Karrenbauer, mengacu pada Future Air Combat Air System atau FCAS.

"Sebagai langkah berikutnya, kita bisa memulai proyek simbolis membangun kapal induk untuk memberikan bentuk pada peran Uni Eropa sebagai kekuatan global untuk keamanan dan perdamaian," lanjut politisi Jerman itu, seperti dikutip Defense News, Selasa (12/3/2019).

Proposal ini muncul pada saat angkatan bersenjata di Jerman sibuk dengan mempertahankan tingkat kesiapan dasar. Sedangkan alasan krisis yang masih diperdebatkan—beberapa menyalahkan kesalahan manajemen, yang lain menunjukkan kekurangan dana—ini sangat jelas, bahwa gagasan proyek kapal induk Eropa ini benar-benar berada di luar bahasa keamanan nasional Jerman.

Alasan itu pula yang kemungkinan menjadi penyebab beberapa analis Prancis menolak tawaran Kramp-Karrenbauer.

"'Kapal induk Eropa' adalah proposal yang konyol dan tidak berarti (jangan salah paham, saya dapat membayangkan beberapa politisi Prancis memiliki 'ide' yang sama), sehingga tidak layak mendapat respons," kata Bruno Tertrais, wakil direktur di Fondation pour la Recherce Strategique yang berbasis di Paris, dalam email-nya kepada Defense News.

Ulrike Franke, seorang analis pertahanan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri yang bermarkas di London, juga mengkritik gagasan itu."Saya mendukung penguatan kemampuan Eropa, ya. Tapi ini muncul..tidak dipikirkan dengan baik," tulis dia di Twitter.

Wolfgang Ischinger, mantan duta besar Jerman di Washington, mengatakan Jerman tidak akan benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan kapal semacam itu.

"Sebuah kapal induk adalah instrumen proyeksi kekuatan geopolitik/militer," tulis dia di Twitter. "Sebuah prasyarat untuk pekerjaan akan menjadi strategi umum dan proses pengambilan keputusan. Jerman adalah tahun berkilau dari itu!".

Credit sindonews.com

Mahathir Sebut Tak Tahu Lobi RI Bebaskan Siti Aisyah

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.

"Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam membebaskan Siti menimbulkan pertanyaan di Malaysia. Utamanya soal dugaan intervensi Indonesia dalam proses hukum yang berlaku di Negeri Jiran.

Apalagi saat ini salah satu terdakwa dalam kasus itu, Doan Thi Huang asal Vietnam, juga masih menjalani persidangan. Akan tetapi, Mahathir menyatakan proses pembebasan Siti memang sesuai aturan, dan bukan karena intervensi.

"Memang ada aturan yang membolehkan untuk mencabut tuntutan. Itu yang terjadi. Saya tidak tahu alasan rincinya," ujar Mahathir seperti dilansir AFP.

Hal itu terungkap setelah korespondensi antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, terungkap. Dalam suratnya, Yasonna memberikan tiga alasan supaya Tommy membebaskan Siti.

Yaitu perbuatan yang dilakukan Siti semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara, dan tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Yasonna juga mengatakan Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti juga sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

Tommy kemudian membalas surat Yasonna dan menyatakan sepakat menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).

Pernyataan Mahathir bertolak belakang dengan keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muhzar. Menurut dia, upaya lobi untuk membebaskan Siti dilakukan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mahathir pada 29 Juni 2018 di Bogor.

Proses lobi itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Yasonna dengan Mahathir pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Siti dan Doan didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Mereka dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu, yang kemudian tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Keduanya terancam hukuman mati. Kini, tinggal Doan yang masih menjalani persidangan.

Credit cnnindonesia.com

Kasus Kim Jong-nam, Vietnam Bujuk Malaysia Bebaskan Warganya

Terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong (kiri). (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)

Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam meminta Malaysia untuk membebaskan salah satu warga negaranya, Doan Thi Huong, yang masih menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Permohonan itu diajukan sehari setelah salah satu terdakwa, Siti Aisyah, dibebaskan oleh pengadilan karena jaksa mencabut seluruh tuntutan.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, hari ini menelepon Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, guna meminta pembebasan Doan.

"Dia (Pham) meminta Malaysia untuk memastikan persidangan berjalan adil, dan untuk membebaskan Doan Thi Huong," demikian laporan yang disampaikan stasiun radio Voice of Vietnam.

Persidangan Doan akan dilanjutkan pada Kamis (14/3) mendatang. Kuasa hukumnya sudah meminta supaya Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, mencabut tuntutan terhadap kliennya.

Keputusan Pham mengontak Saifuddin adalah permintaan langsung dari pemerintah Vietnam. Padahal umumnya mereka jarang ikut campur dalam perkara hukum yang menjerat warga negaranya di luar negeri.

Vietnam selama ini juga menyediakan bantuan hukum untuk Doan, tetapi selama ini tidak pernah diungkap kepada masyarakat.

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam yang membebaskan Siti membuat Doan saat ini seorang diri menjalani proses hukum.

Dalam sidang Senin (10/3) kemarin, Doan hanya bisa meratapi kebebasan Siti. Ketika hakim membacakan putusan, Siti sempat memeluk Doan yang sudah mulai menangis.

Didampingi penerjemah, Doan mengaku merasa "sangat buruk dan sedih" terkait posisinya sekarang dalam kasus ini.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya sekarang. Saya tidak bersalah, tolong doakan saya," ucap perempuan 30 tahun itu.

Sementara itu, ayah Doan, Doan Van Thanh, mengaku terkejut lantaran putrinya masih harus mendekam di balik jeruji. Sang ayah meminta putrinya itu segera dibebaskan juga seperti Siti.

"Mengapa mereka melepaskan gadis asal Indonesia tetapi tak melepaskan putriku?," ucap Doan Van Thanh di Provinsi Nam Dinh, Vietnam Utara.

Siti bersama Doan telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017. Keduanya sempat terancam hukuman mati jika terbukti bersalah.

Credit cnnindonesia.com

AS akan tarik staf kedubes di Venezuela pekan ini

Lampu mobil menerangi sebuah rumah saat terjadinya padam listrik atau mati lampu di Kota Caracas, Venezuela, Kamis (7/3/2019) waktu setempat. (Foto Antaranews.com)

Washington (CB) - AS akan menarik staf kedutaan besarnya di Ibu Kota Venezuela, Karakas, pekan ini, kata seorang diplomat senior AS pada Senin larut malam (11/3).

"Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela serta kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di kedutaan besar telah menjadi keregangan dalam kebijakan AS," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di akun Twitter.

Pada Januari, Departemen Luar Negeri AS memerintahkan semua pegawai non-diplomatik di kedutaan besar Karakas agar meninggalkan negeri tersebut, tapi mengumumkan bahwa personel tingkat pertama akan melanjutkan tugas mereka.

Instruksi tersebut, katanya, dikeluarkan sebab sulit untuk menjamin keselamatan sebanyak 150 staf yang bekerja di misi diplomatik AS di Venezuela, meskipun kedutaan bear di Ibu Kota Venezuela, Karakas, akan tetap buka, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Presiden Nicolas Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika Juan Guaido, yang memimpin Sidang Majelis Nasional Venezuela, mengumumkan dirinya sebagai penjabat presiden pada 23 Januari, tindakan yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta Amerika Latin.

Turki, Rusia, Iran, Kuba, dan China serta Bolivia memberi dukungan buat Maduro, yang telah berikrar akan memangkas semua hubungan diplomatik dan politik dengan AS.

Credit antaranews.com