CUPUMA

Senin, 11 Februari 2019

Cina Diam-diam Pindahkan Tahanan Uighur dari Xinjiang, Kenapa?

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, mengikuti kelas ilmu hukum, Jumat 3 Januari 2019. Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

CB, Jakarta - Cina secara diam-diam memindahkan tahanan etnis Uighur dari kamp pusat reedukasi di provinsi otonomi Xinjiang atau XUAR ke penjara di provinsi Shaanxi dan Gansu. Pemindahan ini merujuk pada perluasan sistem pemindahan rahasia tahanan keluar wilayah.
Dalam wawancara via telepon dengan Radio Free Asia, 8 Februari 2019, pejabat di Biro Kemanan Publik povinsi Shaanxi membenarkan tentang pemindahan etnis Uighur dari kamp pusat reedukasi di Xinjiang ke penjara di Shaanxi. Namun pejabat tersebut mengaku tidak mengetahui berapa banyak jumlah Uighur yang dipindahkan.

"Saya tidak memiliki informasi berapa banyak Uighur dipindahkan ke sini," kata pejabat itu.

Dia kemudian menyarankan agar menghubungi Biro Keamanan Publik XUAR dan Pasukan Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Aparat penjara di Shaanxi juga membenarkan adanya tahanan Uighur di penjara Cuijiagou.
Otoritas penjara di provinsi Gansu juga membenarkan ada tahanan Uighur dipindahkan dari XUAR. Mereka dijebloskan ke penjara di kota Baiyin.
"Jumlah mereka yang dipindahkan dari XUAR sangat banyak. Mereka tidak hanya ditahan di penjara Baiyin, sebagian besar mereka ditahan di penjara-penjara di Gansu," kata petugas penjara.
Etnis Uighur itu ditahan tidak hanya karena tindakan kriminal, tapi lebih pada alasan khusus. "Mereka secara khusus di bawah pengamanan yang sangat ketat," ujarnya.

Televisi pemerintah Cina menunjukkan Muslim Uighur menghadiri kelas tentang bagaimana menjadi warga negara yang taat hukum. Ada bukti bahwa para tahanan juga dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik baru. [New York Times]

Laporan Bitter Winter, situs yang diluncurkan oleh Pusat penelitian Italia yang fokus pada isu agama di Cina, CESNUR, lebih dulu membenarkan adanya pemindahan tahanan Uighur dari kamp pusat reedukasi di XUAR ke sejumlah penjara di Shaanxi dan Gansu.
Di penjara Cuijiagou diperkirakan ada sekitar 3 ribu Uighur yang dipindahkan secara diam-diam dari Xinjiang ke Shaanxi dengan menggunakan truk militer dan polisi bersenjata.

"Untuk menyembunyikan kebenaran, orang-orang ini selalu dikirim ke penjara pada malam hari," ujar seorang sumber.
Sumber Bitter Winter sebelumnya mengungkapkan sejumlah penjara di Inner Mongolia juga menerima tahanan dari Xinjiang yang diduga etnis Uighur.

Credit tempo.co

Misteri Musisi Muslim Uighur yang Disebut Tewas di Kamp Tahanan China

BEIJING - Media pemerintah China (Tiongkok) membantah klaim Turki bahwa seorang musisi Muslim Uighur tewas di kamp penahanan. Sebuah video yang menunjukkan musisi itu dirilis sebagai bukti.

Video bertanggal 10 Februari 2019 menampilkan seorang pria yang disebut bernama Abdurehim Heyit yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya baik.

Turki sebelumnya meminta China untuk menutup kamp-kamp penahanan Muslim Uighur setelah mengklaim ada laporan perihal kematian musisi tersebut. Menurut Ankara lebih dari satu juta warga Uighur ditahan.

Beberapa warga Uighur mempertanyakan keaslian video yang dirilis media pemerintah China. Nury Turkel, ketua Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang berpusat di Amerika Serikat, mengatakan kepada BBC bahwa beberapa aspek dari video itu mencurigakan.

Orang-orang Uighur adalah minoritas Muslim berbahasa Turki yang berbasis di wilayah Xinjiang barat laut China, yang telah diawasi ketat oleh otoritas China. Secara bahasa, mereka dekat dengan Turki dan sejumlah besar warga Uighur telah melarikan diri ke Turki dalam beberapa tahun terakhir.

Video bantahan itu dirilis oleh China Radio International (CRI) untuk layanan berbahasa Turki. Dalam laporannya, media itu mengatakan kritik Turki terhadap China tidak berdasar.

"Di dalamnya, Heyit terliha mengatakan dia dalam proses penyelidikan karena diduga melanggar hukum nasional," tulis media itu dalam keterangan video di akun Twitter-nya, @CRI_Turkish.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa warga Uighur yang ditahan menjadi sasaran penyiksaan di kamp konsentrasi. "Laporan kematian Heyit semakin memperkuat reaksi publik Turki terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Xinjiang," kata juru bicara kementerian tersebut, Hami Aksoy.

"Diperkenalkannya kembali kamp-kamp konsentrasi di abad ke-21 dan kebijakan asimilasi sistematis pemerintah China terhadap Turki Uighur merupakan hal yang sangat memalukan bagi kemanusiaan," ujar Aksoy.

Dia meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di sana.

Pemerintah China menggambarkan komentar diplomat Turki itu sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima.

Credit sindonews.com

12 Warga Australia Dijebloskan ke Kamp Reedukasi Uighur di Cina

Upacara pembukaan kamp pusat reedukasi Uighur di kota Korla provinsi Xinjiang, Cina. {RFA]

CB, Jakarta - Sebanyak 17 etnis Uighur penduduk tetap Australia ditangkap dan diduga kuat dijebloskan di kamp pusat reedukasi di provinsi Xinjiang, Cina.
Seperti dilansir South China Morning Post, Senin, 11 Februari 2019,
pengacara bagi etnis Uighur di Australia, Nurgul Sawut menjelaskan, 17 warga Australia itu terdiri dari 15 penduduk tetap Australia dan sepasang pemegang visa Australia. Informasi ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan keluarga.

Mereka diduga ditahan saat berkunjung ke Cina untuk menemui keluarga mereka. Beberapa di antara mereka memiliki anak dan pasangan berkewarganegaraan Australia.

Sekalipun sulit untuk mendapat konfirmasi atas nasib 17 orang itu, namun Sawut menyakini satu orang saat ini dijebloskan ke penjara, empat orang dalam tahanan rumah, dan 12 orang lainnya dijebloskan ke kamp pusat reedukasi Uighur.
Sawut yang menjadi pengacara sekitar 3 ribu etnis Uighur meminta pemerintah Australia untuk segera membebaskan 17 warganya di Cina. Canberra juga diminta untuk melakukan penyelidikan.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat 3 Januari 2019. Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Sebelumnya, menurut Sawut, pada tahun 2018 ada 9 warga Australia ditahan di Cina dan hanya satu orang yang dibebaskan dan kembali ke Australia.
"Anggota komunitas kami kecewa. Bahasa yang digunakan sangat mengerikan Pemerintah Australia pada dasarnya mengatakan kami tidak dapat melakukan apa-apa sekarang," kata Sawut.
"Mereka mengatakan 'Kami sedang berbicara dengan mitra kami Cina.' Apa arti sesungguhnya? Saat kami bertemu DFAT (Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia) Desember, saya mengatakan ' itu bukan jawaban yang cukup baik bagi kami. Sehubungan ada kedutaan Australia anda perlu melakukan lebih untuk menemukan orang-orang ini, menjelaskan kepada kami apakah mereka hidup atau mati," ujar Sawut.

Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan pihaknya tidak mengetahui ada warga negara Australia ditahan di Cina dan menolak menanggapi kasus per kasus.
Pada Oktober lalu, Kementerian Luar Negeri Australia membenarkan 3 warganya telah ditahan di kamp pusat reedukasi di Xinjiang dan telah dibebaskan.
Cina saat ini menuai semakin banyak kritikan dari masyarakat internasional atas tindakan kerasnya terhadap hak asasi etnis Uighur. Sekitar satu juta Uighur diperkirakan berada dalam kamp pusat reedukasi di Xinjiang.
Menurut otoritas Beijing, pusat reedukasi itu sebagai kamp pendidikan vokasional Uighur dengan mengajarkan mereka bahasa, budaya dan ketrampilan. Namun Uighur yang berhasil melarikan diri dari kamp mengungkapkan mereka di dipukuli dan dibelenggu selama di kamp.

Credit tempo.co

Warga Uighur di AS Gelar Demonstrasi Atas Kebijakan Cina

Pemandangan kota tua Uighur.

Foto: Uttiek M Panji Astuti

Aksi protes itu menunjukkan solidaritas dengan orang-orang Uighur.

CB, NEW YORK -- Warga Turki dan Uighur yang tinggal di Amerika Serikat melakukan aksi protes di New York. Aksi ini diorganisasi oleh The Islamic Community National View (IGMG) pada Sabtu (9/2) waktu setempat.

Dilansir dari Anadolu Agency, Senin (11/2), aksi protes itu menunjukkan solidaritas dengan orang-orang Uighur. Berkumpul di depan gedung konsulat di Manhattan, kerumunan massa tersebut membawa bendera Turki dan Turkistan Timur lalu meneriakkan slogan-slogan seperti "Kebebasan untuk Turkestan Timur," "Berhenti membunuh orang Uighur".

Kepala IGMG di AS, Ayhan Ozmekik mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka bertemu untuk mengutuk penindasan pemerintah Cina kepada umat Islam Uighur. Dia juga menyebutkan tentang kematian penyair dan musisi Uighur Abdurehim Heyit, yang ditangkap secara tidak adil dan mati syahid di penjara.

"Kami mengutuk insiden keji ini, yang merupakan refleksi pahit dari kebijakan asimilasi dan penganiayaan Cina di Turkistan Timur," kata Ozmekik.

Organisasi nirlaba itu juga meminta para pemimpin di seluruh dunia untuk tidak tinggal diam dalam masalah ini. Ketua Kongres Uighur Dunia Dolkun Isa, yang berada di New York untuk menghadiri konferensi HAM, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pelanggaran HAM di Turkistan Timur telah berlanjut selama bertahun-tahun.

Isa menyerukan PBB, AS, Turki dan negara-negara lain untuk menekan otoritas Cina agar mengakhiri penganiayaannya terhadap minoritas Muslim Turki di daerah otonomi Uighur Xinjiang.

Credit republika.co.id

Australia Teken Kontrak Kapal Selam Rp701,2 T dengan Prancis

Ilustrasi. (Reuters/Australian Defence Force/Handout)

Jakarta, CB -- Australia menandatangani kontrak pembuatan kapal selam senilai 50 miliar dolar Australia atau setara Rp497,8 triliun dengan perusahaan Prancis, Naval Group, pada Senin (11/2).

AFP melaporkan bahwa kontrak tersebut ditandatangani untuk membuat 12 kapal selam baru yang diharapkan rampung dalam satu dekade.

Kloter pertama kapal selam tersebut dijadwalkan rampung pada awal 2030, sementara sisanya sekitar medio 2050-an.

Penandatangan ini dilakukan setelah dua tahun tertunda karena banyak keraguan atas kesepakatan tersebut.

Sejumlah media melaporkan bahwa keraguan itu termasuk ledakan biaya dan penundaan produksi.

Pembuatan kapal selam baru ini termasuk dalam rencana jangka panjang Australia untuk memperkuat militer mereka demi menjaga kepentingan strategis dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik.

Sebelumnya, Australia menawarkan tender kepada perusahaan Jepang, Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries, juga ThyssenKrupp AG dari Jerman.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Rampungkan Tes Sistem Rudal Poliment-Redut Kapal Perang

MOSKOW - Pengujian sistem rudal pertahanan udara Poliment-Redut Rusia untuk kapal perang Project 22350 telah selesai. Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Muda Vladimir Korolev mengumumkan penyelesaian tahap akhir dari tes senjata untuk kapal perang tersebut.

"Pengujian negara atas sistem rudal pertahanan udara Poliment-Redut telah selesai," kata Korolev, yang dikutip Sputnik dari surat kabar Krasnaya Zvesda, Senin (11/2/2019).

Sistem rudal pertahanan udara ini diklaim mampu menghantam target udara yang berada dalam radius hingga 150 kilometer (93 mil) dan pada ketinggian hingga 30 kilometer.

Sedangkan kapal perang kelas Laksamana Gorshkov Rusia (Project 22350) memiliki bobot 4.500 ton. Kecepatan maksimalnya 29 knot dan dapat beroperasi hingga 15 hari tanpa memasok ulang.

Pada bulan November lalu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa lebih dari 10 peluncuran rudal Poliment-Redut pada berbagai jenis target telah dilakukan selama tes di Armada Utara.

Credit sindonews.com

Swedia Klaim Punya Pesawat Tempur Pembunuh Sukhoi Rusia

JAS 39 Gripen E.[Skies Magazine]

CB, Jakarta - Komandan Angkatan Udara Swedia, Mats Helgesson, mengklaim negaranya tengah mengembangkan pesawat tempur yang dirancang mampu menghancurkan Sukhoi Su-57, pesawat tempur generasi kelima Rusia.

Menurut laporan Sputnik, yang dikutip pada 10 Februari 2019, pesawat jet tempur bernama Saab JAS 39 Gripen E akan mampu mengalahkan superioritas pesawat tempur Sukhoi SU-57.

Seorang pakar pertempuran udara dari Royal United Service Instituted, Justin Bronk, mengatakan seri JAS39 Gripen dikenal karena kemampuan pertempuran elektroniknya atau electronic warfare (EW), yang diperbarui setiap dua tahun.
"Beberapa tahun yang lalu pilot Gripen bosan diolok-olok oleh pilot Typhoon Jerman dan datang untuk bermain dengan perang elektronik mereka dan memberi mereka kesulitan," kata Bronk.

Pesawat tempur Swedia JAS 39 Gripen E.[airforce-technology.com]
Pada saat yang sama, Bronk mencatat bahwa seorang pilot tidak pernah tahu sebelumnya apakah EW akan bekerja, dan bahkan jika itu terjadi, pilot tetap harus terlibat dalam pertempuran.
Untuk mengalahkan pejuang Rusia yang menakutkan dan rudal darat-ke-udara, AS sebagian besar telah beralih ke pesawat siluman. pesawat stealth harganya mahal dan harus dibangun sesuai bentuk pesawat, menurut laporan Business Insider.

Jika Rusia entah bagaimana memecahkan kode mendeteksi pesawat tempur siluman seperti F-35, sistem senjata paling mahal dalam sejarah itu akan mudah dihancurkan.
Tetapi Saab mengambil pendekatan berbeda, dan lebih murah, untuk memerangi pesawat tempur dan rudal antipesawat Rusia dengan memfokuskan pada serangan elektronik, yang memberi mereka keunggulan dibandingkan dengan selimut antiradar karena mereka dapat mengembangkan perangkat lunak tanpa membangun kembali dari bawah, menurut Bronk.

Tass melaporkan bahwa mesin dengan teknologi maju khusus untuk pesawat siluman akan diuji coba pada kuarter terakhir 2017. Saat ini, PAK-FA menggunakan mesin 117S tahap pertama. Mesin canggih Su-57 yang akan diuji coba belum diberi nama. Marina Lystseva/TASS
Saab berencana untuk memperbarui perangkat lunak pada Gripen E setiap dua tahun, memberikannya lebih banyak fleksibilitas untuk memenuhi tantangan yang berkembang, menurut Bronk.
Tetapi Bronk mencatat satu masalah dengan perang elektronik.
"Masalah dengan mendasarkan strategi bertahan hidup di sekitar rangkaian perang elektronik adalah Anda tidak benar-benar tahu apakah itu akan berhasil," katanya."Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi pertempuran terus-menerus antara musuhmu dan dirimu untuk mendapatkan keunggulan pada pesawat tempur musuh saat bentuk gelombang dan metode serangan terus berubah."
Jika perang pecah antara Rusia dan Barat, Rusia kemungkinan akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kembali perang elektronik AS, daripada melawan Gripen Es Swedia, yang hanya akan ada beberapa lusin.

Seluruh konsep Gripen E untuk beroperasi di wilayah Swedia, mengambil keuntungan dari semua jenis medan yang tidak rata di bawah naungan rudal darat-ke-udara dengan rangkaian EW yang luar biasa yang secara teori seharusnya tetap aman dari mayoritas rudal Rusia dan ancaman udara ke udara," kata Bronk.
Meskipun tidak jelas seberapa kuat komponen EW dari JAS 39 Gripen E dibandingkan dengan Su-57, karena keduanya tidak pernah berkompetisi di udara, namun jet tempur Rusia mampu membawa muatan yang jauh lebih besar (10.000 kg), dibandingkan JAS 39 Gripen E dengan 5.300 kg dan mencapai kecepatan yang lebih tinggi (2,45 Mach) dibandingkan dengan 2 Mach oleh JAS Gripen E. Selain itu, pesawat tempur Sukhoi Rusia dikenal karena kemampuan manuvernya dalam pertempuran satu lawan satu.

Credit tempo.co

INF Berakhir, Menteri Jerman Khawatirkan Perlombaan Senjata Baru

BERLIN - Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier menuturkan, dia belum mengesampingkan akan adanya perlombaan senjata baru sebagai dampak dari berakhirnya Perjanjian INF antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Welt am Sonntag, Altmaier menyatakan harapannya bahwa pada akhirnya, Rusia dan AS akan mencapai konsensus mengenai perjanjian tersebut.

"Tetapi, akan salah untuk mengesampingkan gagasan akan adanya perlombaan senjata baru, sesuatu yang akan melemahkan posisi negosiasi kita," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (10/2).

Menurut Altmaier, jika orang Eropa dan AS menunjukkan tekad dan kemampuan mereka untuk bertindak, baru Moskow akan siap untuk mempertimbangkan kekhawatiran Barat. Dia berpendapat bahwa jika pihaknya akhirnya menginginkan perlucutan senjata nyata, mereka seharusnya tidak secara kategoris mengesampingkan semua opsi yang ada.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengatakan, AS ingin merusak arsitektur kontrol senjata internasional, dengan menarik diri dari Perjanjian INF.

"AS bertujuan untuk menghancurkan arsitektur kontrol senjata yang telah dibangun selama bertahun-tahun antara kedua negara. Kami melihat dalam upaya ini untuk menciptakan ruang bagi diri mereka sendiri untuk mengejar ilusi untuk mencapai dominasi militer global. Perlu dikatakan secara langsung, upaya seperti itu bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan," ucap Antonov.

Credit sindonews.com

Prancis Berambisi Buat Senjata Hipersonik Ikuti Rusia dan Cina

Rudal hipersonik Kinzhal yang dilepaskan pesawat tempur saat melakukan uji coba di selatan Rusia, 1 Maret 2018. Kinzhal disebutkan memiliki kemampuan 10 kali kecepatan suara dengan jangkauan 2.000 kilometer. AP/Russian Defense Ministry Press Service, File

CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Prancis mengatakan akan memulai riset peluncur hipersoniknya sendiri dan menguji coba prototipe perangkat senjata hipersonik pada tahun 2021, setelah Rusia dan Cina sukses menguji peluncur mereka dan AS mulai mengembangkannya.
Paris rupanya juga berambisi menggelar proyek militer yang ambisius dan berpotensi sangat mahal di mana hipersonik diklaim sebagai rudal yang tidak mampu dicegat oleh sistem pertahanan manapun karena saking cepatnya.

"Kami telah memutuskan untuk mengeluarkan kontrak untuk demonstran peluncur hipersonik," kata Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan pada akhir Januari, seperti dikutip dari Russia Today, 10 Februari 2019. Parly mengungkapkan proyek ini bernama V-Max (Experimental Manuvering Vehicle).

Vladimir Putin melihat uji coba rudal hipersonik Avangard dari Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow.[Sky News]
Sistem persenjataan hipersonik telah benar-benar menjadi hal panas di antara kekuatan utama negara-negara dunia baru-baru ini, dengan beberapa dari mereka berhasil menguji perangkat tersebut atau setidaknya, memulai program penelitian dan pengembangan.
Maret 2018 lalu, Rusia meluncurkan seluruh jajaran senjata yang sama sekali baru, termasuk dua perangkat hipersonik, rudal yang diluncurkan dari udara bernama Kinzhal dan peluncur hipersonik Avangard.

Kinzhal, diklaim mampu terbang setidaknya 10 kali lebih cepat dari suara, telah dikerahkan ke Angkatan Udara Rusia. Sementara The Avangard, yang mampu mencapai kecepatan Mach 27, berhasil diuji akhir tahun lalu. Sistem ini diluncurkan di atas rudal balistik antarbenua (ICBM) dan berfungsi sebagai kendaraan pengiriman untuk hulu ledak nuklir.
Cina juga telah melakukan serangkaian tes yang sukses pada kendaraan peluncur hipersonik sejak 2014. Perangkat ini dikatakan mampu mencapai kecepatan hingga Mach 10.

Rudal hipersonik Boeing X 51 .[Business Insider]
Amerika Serikat mengakui bahwa mereka tengah mengembangkan teknologi serupa. AS buru-buru meluncurkan program untuk merancang persenjataan seperti itu. Pada saat yang sama, AS memulai mempelajari kelayakan sistem pencegat berbasis ruang dalam upaya untuk melawan sistem senjata asing, yang secara luas diyakini tidak terkalahkan terhadap sistem pertahanan rudal konvensional.
Batas waktu tiga tahun yang dijanjikan untuk menguji terbang peluncur hipersonik Prancis, pada kenyataannya, adalah jangka yang sangat pendek yang dihadapi para pengembang. Rincian dari perangkat yang akan datang masih tetap menjadi misteri.

Mengingat fakta bahwa Prancis menghentikan pasukan nuklirnya di darat pada 1990-an, dapat diasumsikan bahwa uji coba kemungkinan akan menjadi perangkat yang diluncurkan melalui udara. Prancis tentu memiliki beberapa pengalaman dalam membangun rudal cepat seperti rudal jelajah berujung nuklir utama, ASMP, mampu terbang hingga Mach 3. Untuk dianggap hipersonik, perangkat baru harus mampu terbang setidaknya lima kali kecepatan suara.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Persenjataan Perancis (DGA) mengakui bahwa negara itu memiliki "pengalaman yang relatif sedikit" di bidang hipersonik.

Avangard menghancurkan target dengan jarak 5.954 kilometer di Timur Jauh Rusia.[Sky News]
Sekretariat Pertahanan dan Keamanan Nasional (SGDSN) mengingatkan pada 2017 bahwa perangkat buatan lokal yang pertama kemungkinan akan kurang “dalam hal muatan, waktu penerbangan, dan ketepatan” - dalam semua aspek utama.
Tetapi jika perangkat baru itu memang sebuah rudal yang diluncurkan melalui udara, itu tetap menjadi pertanyaan terbuka pesawat mana yang akan dapat membawanya. Jet Prancis utama, Dassault Rafale dan Mirage 2000, tidak mungkin mampu membawa sesuatu yang besar seperti Kinzhal Rusia. Ini berarti para desainer harus datang dengan sesuatu yang lebih ramping atau Perancis harus mengembangkan pesawat baru serta glider.
"Mengenai kemampuan republik kelima untuk membuat persenjataan hipersonik, Prancis memiliki semua teknologi," Mikhail Khodarenok, seorang ahli militer Rusia, mengatakan kepada Russia Today, menambahkan bahwa seluruh pertanyaannya adalah tentang berapa banyak waktu yang akan dihabiskan negara untuk merancangnya.
Upaya Prancis, di samping Jerman dan Spanyol, untuk mengembangkan jet tempur generasi keenam jelas menunjukkan kemampuan mereka, kata Khodarenok. Itu sama rumitnya dengan proyek hipersonik.

Pesawat yang akan datang, bagaimanapun, diharapkan siap pada pertengahan tahun 2020 dan dioperasikan tidak lebih cepat dari tahun 2040.Terlepas dari keinginan Prancis untuk mendapatkan teknologi itu, karena persenjataan nuklir yang menua. Karena hulu ledak nuklir Prancis dipasang baik untuk rudal jelajah yang diluncurkan udara atau yang berbasis balistik bawah laut, Paris kemungkinan berusaha untuk menopang komponen pertama.
Menurut Khodarenok, Prancis berupaya memanfaatkan senjata hipersonik sebagai pembawa persenjataan nuklirnya untuk memberikan daya gertak yang lebih baik daripada peluncur nuklir konvensional yang sudah usang.

Credit tempo.co

Rusia: AS Ingin Rusak Arsitektur Kontrol Senjata

WASHINGTON - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS), Anatoly Antonov mengatakan, AS ingin merusak arsitektur kontrol senjata internasional, dengan menarik diri dari Perjanjian INF.

"AS bertujuan untuk menghancurkan arsitektur kontrol senjata yang telah dibangun selama bertahun-tahun antara kedua negara," kata Antonov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Minggu (10/2).

"Kami melihat dalam upaya ini untuk menciptakan ruang bagi diri mereka sendiri untuk mengejar ilusi untuk mencapai dominasi militer global. Perlu dikatakan secara langsung, upaya seperti itu bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin sudah memberikan arahan yang jelas kepada Kementerian Pertahanan Rusia dalam hal melindungi kepentingan nasional Rusia dan mencegah gangguan paritas strategis.

"Langkah-langkah Rusia tidak banyak memakan biaya, mereka tidak membayangkan perlombaan senjata, tetapi pada saat yang sama memungkinkan untuk menjaga keseimbangan strategis-militer," ungkapnya.

Antonov kemudian mengatakan, tindakan Washington sangat berbahaya, karena hal itu akan turut mempengaruhi stabilitas strategis secara keseluruhan, tidak hanya dalam hubungan dengan Moskow.

Dirinya menambahkan dengan menggambarkan situasi di sekitar Perjanjian INF sebagai sesuatu yang sangat kritis. "Rusia melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan Perjanjian INF. Kementerian Pertahanan kami mengusulkan langkah-langkah transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melampaui kerangka perjanjian. Kami meminta dialog profesional, tanpa partisipasi media," tukasnya.

Credit sindonews.com

Khawatir Diinvasi AS, Venezuela Luncurkan Latihan Perang Terbesar

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros secara resmi meluncurkan latihan perang terbesar dalam sejarah negara itu, Minggu waktu setempat. Manuver digelar setelah ada kekhawatiran bahwa Amerika Serikat (AS) akan melakukan invasi militer untuk mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Sebelum latihan perang dimulai, Maduro tiba di negara bagian utara Miranda untuk melihat peralatan militer, termasuk peluncur roket buatan Rusia yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Venezuela.

Menurut Maduro, manuver akbar ini akan berlangsung hingga 15 Februari mendatang dan akan menjadi latihan paling utama dan penting yang pernah diadakan Caracas selama 200 tahun terakhir. Belum ada rincian perihal jumlah kekuatan militer Venezuela yang dikerahkan dalam latihan ini.

Presiden terpilih dalam pemilu 2018 lalu ini mengatakan Angkatan Bersenjata Venezuela siap untuk mengusir setiap potensi invasi asing setelah AS dan sekutunya mendukung deklarasi Guaido sebagai presiden interim.

"Kita harus bersiap untuk membela kedaulatan (Venezuela), integritas teritorial, kemerdekaan," katanya, dikutip Russia Today, Senin (11/2/2019). Dia khawatir seruan Washington untuk perubahan rezim dan dukungan agresif untuk Juan Guaido bisa meningkat menjadi invasi militer.

Guaido pada hari Jumat menolak untuk mengesampingkan kemungkinan untuk memberikan izin intervensi militer AS guna menggulingkan Presiden Maduro dari kekuasaan. Sikapnya itu menuai kecaman dari sejumlah pemimpin Amerika Latin dan politisi AS.

Presiden Bolivia Evo Morales, misalnya, mengecam pernyataan Guaido. “Kami menolak pernyataan oleh Juan Guaido yang memproklamirkan dirinya sendiri, yang menyambut baik intervensi militer AS di Venezuela,” kata Morales dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya.

"Saya ingin tahu apa yang dikatakan oleh saudara-saudara presiden yang mengenalnya tentang hasutan perang di Amerika Latin," imbuh dia.

Anggota Kongres AS, Ro Khanna, juga mengecam pernyataan Juan Guaido yang mengizinkan intervensi militer AS ke Venezuela. Khana menyatakan Guaido tidak memiliki hak untuk mengizinkan atau meminta pengiriman pasukan AS ke luar negeri.

"Guaido, Anda dapat memproklamirkan diri sebagai pemimpin Venezuela, tetapi Anda tidak bisa mengesahkan intervensi militer AS," kata Khana. "Hanya Kongres AS yang dapat memberikan izin untuk melakukan pengiriman pasukan ke luar negeri dan kami tidak akan (melakukannya)."

Antisipasi Venezuela dari potensi invasi AS sebelumnya juga terlihat dari citra satelit yang menujukkan militer negara itu mengaktifkan sistem pertahanan rudal S-300 buatan Rusia. Perusahaan satelit ImageSat International (iSi) yang berbasis di Israel mengungkap aktivitas tersebut.

Citra satelit yang dirilis ImageSat International menunjukkan militer Caracas melakukan aktivitas pemuatan serta pembongkaran dari perangkat S-300. Aktivitas itu berlangsung di sekitar bandara Capitan Manuel Rios.

"Meskipun kegiatan ini dapat dianggap sebagai latihan rutin dalam konteks strategis saat ini dan ketegangan regional, kegiatan semacam ini akan meningkatkan tingkat operasional Sistem Pertahanan Udara Venezuela," kata ImageSat.

Ancaman invasi militer AS terhadap Venezuela pernah disampaikan Presiden Donald John Trump. Pemimpin Amerika itu mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump, beberapa pekan lalu.

Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa mendukung Guaido.

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

Krisis Venezuela, AS dan Rusia Adu Resolusi di DK PBB

Krisis Politik Venezuela

Foto: Republika

AS ingin agar bantuan kemanusiaan buat rakyat Venezuela bisa masuk.

CB, NEWYORK -- Amerika Serikat menyerahkan rancangan resolusi tentang Venezuela ke Dewan Keamanan PBB. Rusia yang selama ini mendukung Presiden Nicolas Maduro tak tinggal diam dan membuat proposal saingan.

Seperti dilansir Aljazirah, Senin (11/2), resolusi AS meminta agar bantuan internasional dapat dikirimkan dan Venezuela segera melakukan pemilihan umum.

"Sangat khawatir dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan pasukan keamanan Venezuela terhadap pengunjuk rasa yang tak bersenjata dan damai," isi rancangan resolusi AS tersebut.

AS juga mengungkapkan dukungan mereka kepada badan legislatif Venezuela, National Assembly sebagai satu-satu institusi demokrasi di Venezuela. AS meminta masyarakat internasional untuk mengakui ketua oposisi dan ketua National Assembly Juan Guaido sebagai presiden sementara.

Rusia pun memberikan resolusi alternatif yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap intergritas wilayah dan independensi politik Venezuela. Rancangan resolusi Rusia itu mengkritik semua bentuk intervensi terhadap yuridiksi domestik Venezuela.

Sementara itu belum ada tanggal pasti kapan pemungutan suara terhadap rancangan AS dilakukan. Sampai saat ini proses negosiasi masih terus dilakukan. Rusia kemungkinan besar akan memveto resolusi AS.

Di Caracas, militer Venezuela disebut semakin terpecah. Direktur Rumah Sakit Militer di Maracaibo, Kolonel Ruben Paz Jimenez mengumumkan dukungnya terhadap Guaido.

Dalam video yang dibagikan di media sosial petinggi militer itu mengatakan '90 persen' rekannya di militer tidak akan senang dengan situasi yang terjadi.

Jimenez juga meminta pasukan militer untuk membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Venezuela. Pekan lalu jenderal Angkatan Udara Venezuela juga menyatakan dukungnya kepada Guaido.

Bantuan kemanusiaan AS sudah ditiba di Cucuta, kota perbatasan Kolombia dengan Venezuela. Tapi Presiden Nicolas Maduro melarang bantuan kemanusiaan itu masuk ke dalam negaranya. Walaupun hiperinflansi dan kelaparan merebak di mana-mana.

"Venezuela tidak akan membiarkan pertunjukan bantuan kemanusiaan karena kami tidak mengemis kepada siapa pun, Venezuela tidak menderita krisis kemanusiaan yang dibuat Washington selama empat tahun terakhir hanya untuk menjustifikasi intervensi mereka ke negara kami," kata Maduro.

Maduro menyalahkan sanksi AS yang menyebabkan Venezuela kekurangan makan dan obat-obatan. Padahal sanksi AS hanya mengincar perusahaan minyak Venezuela PDVSA, agar Maduro tidak dapat menggunakan uang dari perusahaan itu untuk mempertahankan kekuasaannya. "Bebaskan uang yang telah diblokir dan diasingkan, ini permainan yang mengerikan," kata Maduro.

Maduro mengatakan tawaran bantuan kemanusiaan menjadi pesan untuk mempermalukan rakyat Venezuela.

Pada Jumat (8/2) Guaido mengatakan ia siap untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk memberikan otoritas kepada militer AS melakukan intervensi untuk mengusir Maduro dan meringankan krisis kemanusiaan di Venezuela.

Credit republika.co.id

Ingin Pasukan AS di Korea, Korea Selatan Mesti Bayar Rp 12 T

Tentara Korea Selatan dan Amerika Serikat saat latihan militer musim dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, 24 Januari 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji

CB, Jakarta - Para pejabat menandatangani perjanjian jangka pendek pada hari Minggu agar Korea Selatan mengeluarkan dana lebih besar untuk pasukan AS di semenanjung Korea, setelah Presiden Donald Trump menuntut Korea Selatan membayar lebih. Sekitar 28.500 tentara AS ditempatkan di Korea Selatan sejak Perang Korea 1950-53.
Kesepakatan baru masih harus disetujui oleh parlemen Korea Selatan, di mana Korsel akan meningkatkan kontribusinya dari 960 miliar won (Rp 11,9 triliun) pada 2018 menjadi 1,03 triliun won (Rp 12,7 triliun), seperti dikutip dari Reuters, 10 Februari 2019.

Tidak seperti perjanjian sebelumnya, yang berlangsung selama lima tahun, yang ini dijadwalkan berakhir dalam satu tahun, berpotensi memaksa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan dalam beberapa bulan.
"Ini merupakan proses yang sangat panjang, tetapi pada akhirnya merupakan proses yang sangat sukses," kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha.
Sementara Kang engakui kritik dalam negeri atas kesepakatan baru dan perlunya persetujuan parlemen, Kang mengatakan tanggapannya "sejauh ini positif".

Tentara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat ikut berpartisipasi dalam latihan militer musim dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, 24 Januari 2017. REUTERS
Penasihat senior Departemen Luar Negeri AS untuk negosiasi dan perjanjian keamanan, Timothy Betts, bertemu Kang sebelum menandatangani perjanjian mewakili Amerika Serikat, dan mengatakan kepadanya bahwa uang itu mewakili bagian kecil tetapi penting dari dukungan Korea Selatan untuk aliansi tersebut.
"Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa Korea Selatan melakukan banyak hal untuk aliansi kami dan untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," katanya.
Sekutu telah berjuang untuk mencapai terobosan meskipun 10 pembicaraan sejak Maret, di tengah seruan Trump berulang kali untuk peningkatan tajam dalam kontribusi Korea Selatan.
Para pejabat Korea Selatan mengatakan mereka telah berupaya membatasi bebannya menjadi 1 triliun won (Rp 12,4 triliun) dan membuat perjanjian itu berlaku setidaknya selama tiga tahun.
Seorang legislator senior partai berkuasa Korea Selatan mengatakan bulan lalu bahwa perundingan menemui jalan buntu setelah Amerika Serikat membuat permintaan "mendadak dan tidak dapat diterima" bahwa Seoul harus membayar lebih dari 1,4 triliun won (Rp 17,3 triliun) per tahun.
Namun kedua belah pihak berupaya untuk membuat kesepakatan untuk meminimalkan kontribusi Korea Selatan yang bekerja di pangkalan militer AS, dan fokus pada pembicaraan nuklir menjelang KTT kedua Korea Utara dan AS, kata para pejabat Seoul.

Ketidaksepakatan telah meningkatkan prospek bahwa Trump dapat memutuskan untuk menarik setidaknya beberapa pasukan dari Korea Selatan, seperti yang dia lakukan di negara-negara lain seperti Suriah. Tetapi pada hari Minggu, para pejabat Korea Selatan mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa Amerika Serikat telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengubah kehadiran pasukannya.
Trump mengatakan dalam pidato kenegaraan tahunannya kepada Kongres AS pada hari Selasa bahwa ia akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada 27-28 Februari di Vietnam, menyusul pertemuan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya di bulan Juni di Singapura.

Marinir AS berbaris dalam latihan gabungan AS-Thailand di Pantai Hat Yao di Chonburi, Thailand, 17 Februari 2018. Latihan ini diikuti oleh sekitar 11.000 personil militer dari AS, Thailand, dan Korea Selatan. AP

Mengutip para pejabat di Gedung Biru kepresidenan Korea Selatan, Yonhap juga melaporkan bahwa Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan membahas KTT mendatang dengan Trump "segera," dan bahwa para pejabat Amerika dan Korea Utara akan bertemu di negara Asia yang tidak ditentukan sebelum KTT .
Setelah pertemuan Juni, Trump mengumumkan penghentian latihan militer bersama dengan Korea Selatan, mengatakan bahwa itu mahal dan dibayar sebagian besar oleh Amerika Serikat.

Latihan bersama besar telah ditangguhkan, tetapi beberapa latihan skala kecil terus berlsnjut dan mendapatkan teguran dari media pemerintah Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir.
Sekitar 70 persen dari kontribusi Korea Selatan mencakup gaji sekitar 8.700 karyawan Korea Selatan yang menyediakan layanan administrasi, teknis, dan lainnya untuk militer AS.
Akhir tahun lalu, militer AS telah memperingatkan para pekerja Korea Selatan di pangkalan AS bahwa mereka mungkin akan diberhentikan pada pertengahan April jika tidak ada kesepakatan tercapai.

Credit tempo.co

Korut-AS Negosiasi di Negara Asia Jelang Pertemuan Kim-Trump

Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Korea Utara di salah satu negara Asia pada pekan ini akan menggelar rapat negosiasi menjelang pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.

"Korea Utara dan AS sepakat melanjutkan negosiasi di negara ketiga di Asia dalam minggu ini sebelum 17 Februari," ujar juru bicara kepresidenan Korsel, Kim Eui-kyeom, Minggu (10/2).

Pernyataan ini disampaikan setelah Utusan Khusus AS untuk Korut, Stephen Biegun, mengatakan bahwa kedua negara membutuhkan lebih banyak dialog menjelang pertemuan kedua Trump dan Kim yang dijadwalkan digelar di Vietnam pada 27-28 Februari mendatang.

Biegun sendiri sudah berkunjung ke Korut dan Korsel untuk mempersiapkan pertemuan ini. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa pertemuan itu berfokus pada "komitmen melakukan denuklirisasi, mengubah hubungan AS-Korut, dan membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea."

Salah satu ganjalan dalam proses denuklirisasi selama ini adalah perbedaan pemahaman antara AS dan Korut soal definisi perlucutan senjata nuklir.

AS ingin terus menekan Korut dengan sanksi sampai negara terisolasi itu mau sepenuhnya melucuti senjata nuklir.

Sementara itu, Korut ingin AS mencabut sanksi-sanksi itu ketika mereka melucuti senjata nuklir secara bertahap.

Sebelumnya, Beigun mengatakan bakal mendiskusikan jalan keluar terkait kebuntuan tersebut selama berada di Pyongyang. Dia juga mengisyaratkan pemerintahan AS mulai lunak dengan memungkinkan kesepakatan dengan Korut soal denuklirisasi.

Beigun mengatakan "AS siap mengambil langkah secara simultan dan paralel" dengan Korut ketika proses denuklirisasi berlangsung.

Credit cnnindonesia.com

Perang Sengit, Pemimpin ISIS Baghdadi Hendak Dikudeta

Abu Bakar al-Baghdadi

Pengawal al-Baghdadi disebut berhasil patahkan upaya kudeta.

CB, , BAGHOUZ -- Seorang saksi mata mengungkapkan upaya kudeta pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Menurut saksi, milisi asing yang melakukan upaya penggulingan itu kalah dalam pertempuran dua hari oleh pengawal Baghdadi. Mereka akhirnya dilumpuhkan dan dieksekusi.

Saksi mata mengungkapkan kisah tersebut setelah berhasil diselundupkan keluar dari sebuah desa yang dikuasai ISIS.

Serangan terhadap Baghdadi terjadi di Keshma, desa tetangga Baghouz pada September lalu atau tiga bulan sebelum intelijen Suriah yakin upaya kudeta tersebut terjadi.

Ia mengaku melihat Baghdadi sedang di Keshma. Terjadi perang sangat intens di daerah tersebut. Milisi asing itu banyak berasal dari Tunisia.

"Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia sedang di Keshma dan pada bulan September Khawarij mencoba menangkapnya, perangnya sangat intens, mereka menggali lubang antar rumah-rumah, kebanyakan dari mereka orang Tunisia dan banyak dari mereka yang terbunuh," kata saksi mata tersebut Jumah Hamdi kepada the Guardian, Senin (11/2).

Hamdan mengatakan setelah upaya kudeta tersebut gagal Baghdadi pindah ke Baghouz. Dari sana ia melarikan diri ke gurun pada Januari. Pernyataan ini didukung oleh pejabat-pejabat senior setempat yang mengatakan kemungkinan Baghdadi masih Baghouz.

Pejabat senior militer Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) mengatakan pasukan asing ISIS setempat bergabung dalam serangan tersebut termasuk yang dari Alzair dan Maroko. "Itu pertempuran yang berat dan mereka telah mengeksekusi yang kalah," kata komandan SDF yang memakai nama samaran Adnan Afrini.

Afrini yang memimpin pertempuran di front Baghouz juga mengatakan kudeta itu dilakukan pada pertengahan September. Operasi yang sangat serius dengan tujuan untuk menangkap dan membunuh Baghdadi. "Kami kira ia tidak lagi di kota sekarang," tambahnya.

Gerakan ISIS (ilustrasi)

Pengawal al-Baghdadi disebut berhasil patahkan upaya kudeta.

Hamdan mengatakan, Baghdadi dan pasukan pengawalnya tetap bertahan selama hampir enam bulan di daerah tersebut. "Mereka mencoba untuk tidak menunjukan diri dan tidak berpergian melewati kota dengan pengawalnya tapi kami semua tahu di mana mereka berada, dia menggunakan mobil Opal tua warna merah," kata Hamdan.

ISIS akan memberikan hadiah bagi kepala Abu Muath al-Jazairi. Seorang pasukan asing veteran yang diyakini merencanakan upaya kudeta tersebut.

Seperti halnya Baghouz, kini Kemsha hanya puing-puing. Di sana pasukan Kurdi dan pasukan khusus dari Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) memperkuat jaringan mereka di kantong-kantong yang masih dikuasai ISIS.

Pasukan Kurdi memperkirakan ada sebanyak 400 anggota ISIS yang mempertahankan daerah itu dan mereka tidak mau menyerah. SDF mengatakan mereka sudah merebut 41 posisi yang dikuasai ISIS.

Pemimpin-pemimpin ISIS diyakini masih menahan orang-orang Barat yang mereka culik selama lima tahun terakhir ini untuk dijadikan alat tawar menawar. Jurnalis Inggris John Cantlie diyakini salah satu dari tawanan tersebut.

Penduduk Baghouz yang berhasil melarikan diri mengatakan ada gua-gua yang digunakan ISIS untuk menawan dan menyembunyikan para tahanan.

Pasukan khusus negara-negara Barat menghujani daerah tersebut dengan mortir pada Ahad (10/2) kemarin. Pesawat jet berputar-putar di atasnya, meninggalkan jejak asap putih di angkasa. Pesawat-pesawat itu kadang-kadang menjatuhkan bom yang menciptakan asap besar.

Drone-drone mengintai dengan hati-hati di bawah jet-jet tersebut. Pejabat pasukan Kurdi Aram Kochar mengatakan , pasukan ISIS sangat waspada terhadap drone-drone itu. Mereka juga sangat jarang terlihat di jalan-jalan.

"Mereka sangat berkomitmen dan tidak berencana untuk pergi, kami rebut dua rumah kemarin dan mereka merebutnya kembali dari kami pada malam harinya," kata Kochar di atap sebuah markas militer yang berada sekitar 700 meter dari posisi ISIS.

Pada Sabtu malam pasukan Kurdi melancarkan satu operasi terakhir untuk merebut Baghouz. Sebuah langkah yang memungkinkan mereka untuk mengusir ISIS dari tanah Suriah.

ISIS berusaha menguasai Suriah sejak 2013 lalu. Pada puncak kekuasaan mereka ISIS berhasil masuk ke Irak dan menguasai wilayah dari timur Aleppo sampai Mosul, luasnya seukuran Wales.

Ketika mulai kehilangan banyak wilayah, ISIS mulai melakukan serangan-serangan kecil tapi mematikan terutama di kota-kota Irak. Pada Jumat malam sebanyak 10 pasukan ISIS dengan sepeda motor menyerbu markas militer AS yang berada di dekat ladang minyak al-Omar, sekitar 60 kilometer dari medan perang. Serangan itu sudah digembar-gemborkan sebelumnya, ISIS meledakan sebuah sepeda motor di dekat markas militer AS itu.

Afrini mengatakan ISIS tahu cara berperang geriliya dengan sangat baik. Ia menambahkan sangat sulit untuk menyerang kelompok tersebut ketika mereka kembali masuk ke dalam masyarakat. "Dibutuhkan intelijen perang di level setempat, itu tidak akan mudah," kata Afrini.

Credit republika.co.id

Milis Kurdi Mulai Serangan Final ke Basis Terakhir ISIS di Suriah

Pasukan Kurdi dari Unit Pelindung Rakyat (YPG) menggunakan senjata mesin saat bertempur dengan militan ISIS dari sebuah rumah di Raqqa, Suriah, 21 Juni 2017. REUTERS/Goran Tomasevic

CB, Deir Az Zor – Pasukan milisi Kurdi dukungan Amerika Serikat melancarkan serangan final terhadap basis terakhir kelompok teroris ISIS di Suriah.

Serangan dimulai pada Sabtu pukul enam sore dengan dukungan jet tempur, artileri dan senapan mesin berat. Target serangan adalah sebuah kota kecil di Baghouz AL-Fawqani, yang terletak di Suriah timur.
“Laporan awal dari garis depan menunjukkan hanya ada sedikit perlawanan dari kelompok ISIS,” begitu dilansir CNN pada Ahad, 10 Februari 2019 waktu setempat.

Menurut komandan Pasukan Demokrasi Suriah atau SDF, yang menjadi naungan milisi Kurdi, sebagian pasukan ISIS hendak menyerah namun sebagian lain mengatakan akan melawan hingga mati. Perkiraan sementara menunjukkan ada sekitar 500 anggota pasukan ISIS di lokasi dan sekitar 1500 warga.
Sebagian warga telah meninggalkan daerah ini sebelum serangan dilakukan. “ISIS belum selesai. Masih ada di area ini, masih melawan. Sebagiannya menjadi sel tidur,” kata seorang komandan SDF.

Reuters mengutip pejabat SDF yang bernama Mustafa Bali. Menurut Bali, ini merupakan pertempuran terakhir. Selama sepuluh hari terakhir pasukan SDF menunggu hingga sekitar 20 ribu warga dievakuasi dari area yang dikuasai ISIS dan telah dikepung itu di Provinsi Deir Az Zor.
Seorang pejabat SDF lainnya Redur Xelil mengatakan kawasan ini bakal dikuasai menjelang akhir Februari 2019. Wilayah yang dikuasai ISIS semakin menurun sejak mendeklarasikan kalifah di Timur Tengah pada 2014, yang meliputi Suriah dan Irak. Namun, kota terbesar yang mereka kuasai seperti Raqqa di Suriah dan Mosul di Irak jatuh pada 2017.

Sedangkan pentolan ISIS yaitu Abu Bakar al-Baghdadi diyakini masih hidup dan kemungkinan bersembunyi di Irak.

Credit tempo.co

Iran Dukung Amerika Menarik Pasukan dari Suriah

Seorang wanita Suriah memanen anggur yang akan difermentasikan menjadi arak, minuman keras tradisional Suriah, di Desa Ammik, Libanon, Sabtu, 8 September 2018. Arak memiliki rasa manis dan kandungan alkohol yang tinggi, sekitar 40 persen. AP.

CB, Teheran – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, menyambut keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menarik pasukan dari Suriah.

Zarif mengatakan keberadaan pasukan AS di Suriah sebagai ilegal sejak awal.
“Mereka sebaiknya segera menarik pasukan. Ini akan menguntungkan seluruh wilayah. Kehadiran pasukan AS bertentangan dengan kepentingan negara-negara (Timur Tengah),” kata Zarif kepada media RT Arabic dan dilansir media RT pada Jumat, 8 Februari 2019.

Zarif menanggapi pernyataan Presiden AS, Donald Trump, pada Desember 2018 untuk menarik pasukan dari Suriah dan Afganistan. Seperti dilansir Reuters Trump beralasan pasukan AS tidak lagi dibutuhkan di Suriah karena telah menang melawan ISIS.
Dia juga menilai perang berkelanjutan membebani anggaran negara. Saat ini ada sekitar 2000 pasukan AS yang bermarkas di Kota Manbij, yang terletak di Suriah bagian utara.

Trump sempat menghubungi pemerintah Turki untuk membantu mengalahkan sisa-sisa ISIS di Suriah setelah pasukan AS mundur. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyanggupi permintaan itu dengan syarat mendapat dukungan logistik.

Menlu Iran Javad Zarif. Reuters
Beberapa hari sebelumnya, Zarif bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Muallem, di Teheran. Keduanya membicangkan soal kerja sama ekonomi dan upaya membangun kembali Suriah yang hancur sejak perang berlangsung pada 2011.

“Zarif mengatakan perusahaan Iran siap untuk bekerja sama secara ekonomi dengan Suriah pada masa rekonstruksi,” begitu dilansir media Times Now News. Iran dan Rusia menjadi pendukung Suriah dalam menghadapi pemberontak, yang didukung Turki.

Credit tempo.co

Erdogan: Semua Teroris yang Bunuh Muslim Miliki Senjata Barat

ISTANBUL - Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh negara-negara Barat sekutu Turki mempersenjatai teroris yang membunuh para warga Muslim di seluruh dunia. Namun, dia tidak menyebut nama negara Barat yang dia maksud.

"Mereka yang memberikan senjata kepada teroris dengan tangan berlumur darah menciptakan rintangan yang tidak terbayangkan ketika Turki berusaha untuk membeli senjata yang sama. Dari Daesh (ISIS), PKK hingga al-Qaeda dan al-Shabaab, semua organisasi teror yang menumpahkan darah umat Islam memiliki senjata Barat di tangan mereka," kata Erdogan di Istanbul saat upacara uji coba peluncuran kapal pada hari Sabtu.

"Para pembunuh, PYD/YPG, yang melakukan pembersihan etnis di Suriah utara, memiliki roket, bom, dan amunisi (dari) sekutu kami. Menghadapi pemandangan seperti itu, Turki tidak bisa menunggu dengan tangan terikat atau mendelegasikan keamanan nasionalnya kepada negara lain," ujarnya, dikutip Hurriyet Daily News, Minggu (10/2/2019).

Erdogan telah memberi isyarat pada awal bulan ini bahwa operasi lintas batas terhadap YPG Kurdi akan segera terjadi. Sejak 2016, Ankara telah melakukan dua operasi militer serupa di Suriah utara dengan bantuan anggota Tentara Pembebasan Suriah (FSA).

Operasi militer Turki di Suriah telah ditunda untuk saat ini. Penundaan itu dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan akan menarik semua pasukan AS dari Suriah.

Turki telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah mentoleransi kehadiran YPG Kurdi di perbatasannya, bahkan jika kelompok itu mencapai kesepakatan dengan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mempertahankan kendali wilayah timur Sungai Eufrat.

Erdogan juga mengatakan kemampuan militer Turki akan membantu upaya untuk mengakhiri perang di Suriah, serta dalam perang anti-teror lainnya.

"Selama tiga tahun terakhir, kami telah mencetak banyak keberhasilan besar melawan kelompok-kelompok teror, terutama (terhadap) Daesh dan PKK, yang menargetkan kehidupan warga kami dan mencoba untuk memecah belah negara kami," katanya.

Credit sindonews.com

Koalisi Saudi Bantah Pasok Senjata untuk Kelompok Terkait Al-Qaeda

RIYADH - Koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi membantah telah memasok senjata buatan Amerika Serikat (AS) untuk milisi Houthi dan al-Qaeda di Yaman. Pernyataan ini sekaligus membantah laporan investigasi CNN.

Awal pekan ini, kantor berita berbasis di AS itu menerbitkan laporan yang menemukan Arab Saudi dan mitra koalisinya telah memasok senjata buatan AS kepada pejuang yang terkait dengan al-Qaeda dan faksi lain yang bertempur di Yaman. Ini adalah pelanggaran perjanjian penjualan senjata mereka dengan AS.

Kantor berita Sauri Press Agency melaporkan juru bicara koalisi Arab, Kolonel Turki Al-Malki membantah klaim itu dan mengatakan gagasan bahwa senjata dipindahkan ke pihak ketiga sangat tidak masuk akal.

Laporan CNN menyebut senjata-senjata buatan AS ditransfer ke Alwiyat al Amalqa, Brigade Giants milisi ultra konservatif. CNN juga memperoleh gambar yang menunjukkan milisi Abu Abbas, yang terkait dengan al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP), berpatroli di kendaraan lapis baja MRAP buatan AS.

Al-Malki tidak membantah klaim itu tetapi mengatakan apa yang ditunjukkan dalam laporan CNN adalah kendaraan militer yang rusak sedang disiapkan untuk evakuasi keluar dari Yaman. Dia menambahkan koalisi menanggapi dengan serius klaim pihak luar yang memperoleh senjata.

"Koalisi tetap berkomitmen untuk dengan penuh semangat menentang AQAP dan akan terus bekerja dengan mitra internasional dalam hal ini," tegas al-Malki seperti dikutip dari CNN, Minggu (10/2/2019).

Laporan CNN tidak menuduh koalisi memberikan senjata langsung ke al-Qaeda di Semenanjung Arab, atau ke Iran. CNN melaporkan senjata-senjata itu masuk ke tangan pemberontak yang didukung Iran, memperlihatkan beberapa teknologi militer Amerika yang sensitif ke Iran dan berpotensi membahayakan nyawa pasukan AS.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), mitra utama Washington dalam perang, menggunakan senjata buatan AS sebagai mata uang untuk membeli kesetiaan milisi atau suku dan memengaruhi lanskap politik, menurut komandan setempat di lapangan dan analis yang berbicara dengan CNN .

AS adalah pemasok senjata terbesar ke Arab Saudi dan UEA, dan dukungannya adalah kunci bagi perang koalisi yang berkelanjutan di Yaman.

Seorang pejabat senior UEA, mitra utama Arab Saudi dalam perang itu, mengakui kepada CNN pemindahan senjata ke Brigade Giants.

"Itu bagian dari pasukan Yaman yang memerangi pasukan Houthi di darat dan di bawah pengawasan langsung kami," ujarnya.

Namun pejabat tersebut membantah jika hal itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian koalisi dengan Amerika Serikat.

Investigasi CNN sebelumnya menemukan senjata buatan AS digunakan dalam serangkaian serangan koalisi Saudi yang mematikan yang menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak.

Credit sindonews.com

SDF Memulai Perang Terakhir Melawan ISIS di Suriah

QAMISHLI - Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mulai menyerang kelompok Islamic State atau ISIS di kantong terakhirnya di Suriah pada hari Sabtu (9/2/2019). SDF merupakan kelompok oposisi anti-rezim Presiden Bashar al-Assad yang didukung Amerika Serikat (AS).

Operasi yang akan menjadi pertempuran terakhir terhadap ISIS di Suriah ini disampaikan seorang pejabat SDF kepada Reuters. Operasi diluncurkan ketika AS mulai menarik pasukannya dari negara Bashar al-Assad tersebut.

Washington pada 29 Januari lalu menyatakan bahwa ISIS diperkirakan akan kehilangan wilayah terakhir dalam seminggu. Pemerintah Presiden Donald Trump sendiri sudah menyatakan kelompok yang dipimpin Abu Bakr al-Baghdadi itu telah dikalahkan pasukan AS dan koalisinya.

"Pertempuran akan diluncurkan (Sabtu) malam ini dan misinya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa terakhir dari organisasi teroris," kata Mustafa Bali, kepala kantor media SDF. Dia menggambarkan operasi ini sebagai "pertempuran terakhir".

Dia mengatakan dalam 10 hari terakhir pasukan SDF telah menangani pertempuran dengan "sabar" karena lebih dari 20.000 warga sipil dievakuasi dari kantong wilayah yang dikepung, yang terdiri dari dua desa di dekat perbatasan Irak.

SDF, yang didukung oleh koalisi pimpinan AS telah mendorong ISIS keluar dari wilayah yang luas di Suriah utara dan timur. Setelah mengalahkan para militan ISIS dari markas besarnya di Raqqa, Suriah, pada Oktober 2017, SDF maju ke selatan ke provinsi Deir al-Zor, dan menyerang kelompok itu di wilayah timur Sungai Eufrat.

Kelompok radikal itu masih memiliki pijakan teritorial di Suriah di sebelah barat Sungai Eufrat, di bagian wilayah yang dikuasai pasukan rezim Suriah dan sekutunya.

Credit sindonews.com

Turki Ragu S-400 Rusia Bakal Mengkspose Rahasia Jet F-35 AS

WASHINGTON - Seorang pejabat tinggi pertahanan Turki mengatakan kecemasan Amerika Serikat (AS) mengenai pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia oleh Ankara bermotivasi politik. Pejabat itu ragu dengan klaim Washington bahwa akuisisi senjata pertahanan tersebut akan mengekspose rahasia jet tempur siluman F-35.

"Saya percaya bahwa AS mengekspresikan lebih banyak keprihatinan politik (daripada masalah teknis)," Wakil Presiden Industri Pertahanan Turki Cemal Sami Tufekci kepada Anadolu Agency, setelah konferensi akademik di Washington.

Tufekci menekankan bahwa klaim para pejabat AS perihal bahaya sistem pertahanan S-400 dapat memperoleh informasi rahasia tentang jet tempur F-35 tidak berdasar. Alasannya, jet tempur F-35 Amerika dan Israel juga sudah terbang di atas wilayah udara Suriah, tempat radar Rusia aktif.

"Secara teknis, semuanya mungkin, tetapi Turki akan menggunakan perangkat lunak dalam negerinya. Kami adalah negara yang bersahabat dengan AS," katanya, dikutip Sabtu (9/2/2019).

Dia berjanji bahwa Turki tidak akan membiarkan informasi rahasia tentang jet F-35 diperoleh pihak lain. "Kami tidak akan membiarkan hal seperti itu," ujarnya.

Ankara telah lama menggarisbawahi bahwa mereka perlu mengatasi kebutuhan pertahanan udara dan menyerukan pembelian sistem pertahanan dari sekutu NATO-nya. Turki berencana membeli 100 jet tempur F-35 dari AS, sambil menunggu persetujuan kongres. Pembelian sebanyak 30 jet tempur telah disetujui.

Sehubungan dengan AS yang menawarkan sistem pertahanan rudal Patriot pada bulan Januari, Tufekci mencatat bahwa Turki sudah bernegosiasi dengan Rusia tentang pembelian rudal S-400 jauh sebelum tawaran AS muncul.

Komentar Tufekci muncul setelah seorang pejabat AS mengatakan pada hari Kamis bahwa Washington khawatir dengan keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan S-400 buatan Rusia. AS juga sedang mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan penjualan sistem rudal Patriot jika Turki bersikeras membeli S-400 Rusia.

"Kami prihatin bahwa pembelian rudal S-400 oleh Turki akan membahayakan partisipasi negara itu dalam program F-35 dan kemungkinan akan menghasilkan semacam sanksi yang datang melalui undang-undang yang disebut Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Harapannya adalah Turki memiliki sistem yang lebih dapat dioperasikan NATO, yang tidak dimiliki sistem S-400," kata pejabat AS tersebut yang berbicara dalam kondidi anonim.

Credit sindonews.com

Guaido Peringatkan Militer Venezuela Tak Blokade Bantuan

Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela yang diakui sebagai presiden interim oleh 50 negara, memperingatkan militer agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan. (Federico PARRA/AFP)

Jakarta, CB -- Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela yang sudah diakui sebagai presiden interim oleh 50 negara, memperingatkan militer negaranya agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.

Guaido menyerukan peringatan ini setelah militer yang masih setia kepada rezim Presiden Nicolas Maduro melarang masuk bantuan dari Amerika Serikat di perbatasan Kolombia.

Di sejumlah perbatasan Venezuela, para dokter dari lembaga kemanusiaan juga menggelar protes agar diperbolehkan masuk ke negara yang tengah dilanda krisis itu.

"Ada orang yang bertanggung jawab atas ini semua dan rezim harus tahu itu. Ini adalah kejahatan atas kemanusiaan, wahai angkatan bersenjata," ujar Guaido sebagaimana dikutip Reuters, Minggu (10/2).

Ia juga menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.

Di tengah unjuk rasa menolak Maduro itu lah Guaido memproklamirkan diri sebagai pemimpin interim Venezuela. Ia langsung mendapatkan dukungan dari AS dan puluhan negara lain.

Maduro yang masih memegang sumpah sebagai Presiden Venezuela pun menolak bantuan AS itu karena menganggapnya sebagai "pertunjukan politik."

Di bawah kepemimpinan Maduro, warga Venezuela harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebutuhan dasar di tengah hiperinflasi yang membuat gaji dan tabungan mereka tak berharga.

Guaido menganggap pemblokiran bantuan oleh Maduro hanya cara pemimpin sosialis itu untuk mengulur waktu. Ia pun menekankan tidak akan berkompromi dengan Maduro.

"Demokrasi jauh lebih dekat dari sebelumnya. Masa depan milik kita!" kata Guaido di hadapan para pendukungnya.

Credit cnnindonesia.com

Pembelot Maduro: 90 Persen Militer Venezuela Sengsara

Kolonel Venezuela Rubben Paz Jimenez menyatakan dukungan kepada Parlemen Majelis Nasional Juan Guaido, dan membelot dari Presiden Nicolas Maduro. (REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez).

Jakarta, CB -- Kolonel sekaligus dokter militer Venezuela Rubben Paz Jimenez menyatakan dukungannya kepada Presiden Majelis Nasional Juan Guaido, sebagai pemimpin sah Venezuela. Pernyataan itu menjadi tindakan membelot dari Presiden Nicolas Maduro.

Jimenez mengatakan sebagian besar personel militer hidup tak bahagia dan hanya dijadikan 'alat' yang dimanfaatkan Maduro untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Sembilan puluh persen dari kami di angkatan bersenjata sangat tidak bahagia. Kami hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan rezim (Maduro)," kata Jimenez melalui sebuah video yang tersebar, Sabtu (9/2).

Dalam video itu, Jimenez juga mendesak militer untuk membuka akses bantuan kemanusiaan yang kabarnya diblokade angkatan bersenjata Venezuela.

Militer disebut memblokade jembatan Tienditas dengan memarkirkan sebuah truk tangki dan truk kontainer besar, sehingga menghalangi lalu lintas di jembatan itu.

Blokade itu membuat banyak bantuan kemanusiaan asing, terutama dari Amerika Serikat, tertahan di Cucuta, Kolombia, yang berbatasan langsung dengan Urena, Venezuela.

Blokade bantuan dilakukan militer seiring dengan kepemimpinan Maduro yang kian tersudut, terutama setelah puluhan negara barat dan Amerika Latin berbondong-bondong mendukung Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.

Maduro bersumpah tak akan membuka akses kemanusiaan ke Venezuela. Dia berdalih akses bantuan kemanusiaan hanya memperbesar peluang pihak asing, terutama AS, menginvasi negaranya.

"Tidak ada yang akan masuk, tidak ada tentara yang menyerang," katanya seperti dikutip AFP, Minggu (10/2).

Pernyataan itu diucapkan Maduro setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka opsi militer terhadap Venezuela jika ia tak kunjung mundur demi mengakhiri krisis politik di negara tersebut.

Dalam wawancara dengan salah satu saluran televisi Spanyol pekan lalu, Maduro memperingatkan bahwa Trump berisiko menodai 'tangannya sendiri dengan darah' jika AS memutuskan tetap mengerahkan militer ke Venezuela.

Meski tertekan, Maduro masih mendapatkan dukungan setia dari militernya dan sejumlah negara sekutu, seperti Kuba, Rusia, China, hingga Turki.

Selain Jimenez, sejumlah pejabat militer, seperti atase militer Venezuela di AS, Jose Luis Silva, juga telah menyatakan diri membelot dari Maduro dan mendukung Guaido.

Credit cnnindonesia.com

Sambut Baik Intervensi Militer AS, Guaido Disemprot Evo Morales

LA PAZ - Presiden Bolivia, Evo Morales, mengecam pernyataan pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido. Guaido menyatakan kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat (AS) ke negara yang dilanda krisis itu.

“Kami menolak pernyataan oleh Juan Guaido yang memproklamirkan dirinya sendiri yang menyambut baik intervensi militer AS di Venezuela,” posting Morales di Twitter.

"Saya ingin tahu apa yang dikatakan oleh saudara-saudara presiden yang mengenalnya tentang hasutan perang di Amerika Latin," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (10/2/2019).

Guiado pada hari Jumat menolak untuk mengesampingkan otorisasi kemungkinan intervensi militer AS untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dari kekuasaan.

Venezuela telah diguncang oleh protes sejak 10 Januari lalu ketika Presiden Nicolas Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika pemimpin oposisi Guaido menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden pada 23 Januari. Langkah ini kemudian didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta Amerika Latin.

Sedangkan Rusia, Turki, China, Iran, Bolivia, dan Meksiko memberikan dukungannya kepada Maduro.

Credit sindonews.com

Waswas Digempur AS, Venezuela Aktifkan S-300 Rusia

CARACAS - Militer Venezuela terdeteksi telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal S-300 buatan Rusia. Senjata pertahanan itu diaktifkan di tengah kekhawatiran invasi militer oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara kaya minyak tersebut.

Perusahaan satelit ImageSat International (iSi) yang berbasis di Israel mengungkap aktivitas militer Venezuela yang mengoperasikan sistem pertahanan udara S-300.

Citra satelit yang dirilis ImageSat International menunjukkan militer Caracas melakukan aktivitas pemuatan serta pembongkaran dari perangkat S-300. Aktivitas yang terpantau satelit itu berlangsung di sekitar bandara Capitan Manuel Rios.

"Meskipun kegiatan ini dapat dianggap sebagai latihan rutin dalam konteks strategis saat ini dan ketegangan regional, kegiatan semacam ini akan meningkatkan tingkat operasional Sistem Pertahanan Udara Venezuela," kata ImageSat, dikutip Aksam.

Sistem pertahanan rudal S-300 Rusia sebelumnya jadi pemberitaan media internasional setelah dikirim Moskow untuk pasukan rezim Suriah. Militer Suriah menempatkan senjata perisai misil canggih itu di kota Masyaf.

Ancaman invasi militer AS terhadap Venezuela pernah disampaikan Presiden Donald John Trump. Pemimpin Amerika itu mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump, pekan lalu.

Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa mendukung Guaido.

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

China Sanggah Ratusan Mata-matanya Berkeliaran di Brussels

BRUSSELS - China membantah klaim Uni Eropa (UE) yang menyebut 250 mata-matanya bekerja di Brussels. Melalui misi diplomatiknya untuk UE, China menyebut klaim tersebut tidak berdasar.

Sebelumnya situs televisi Jerman, Welt, menurunkan laporan yang mengatakan para diplomat dan pejabat militer UE telah diperingatkan tentang sekitar 250 mata-mata China dan 200 mata-mata Rusia yang beroperasi di kota Belgia.

Laporan itu mengutip informasi dari European External Action Service (EEAS), cabang diplomatik UE.

"Kami sangat terkejut dengan laporan yang tidak beralasan dan tidak berdasar," kata misi China untuk UE itu di situs webnya.

"China selalu menghormati kedaulatan semua negara, dan tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari South China Morning Post, Minggu (10/2/2019).

Lebih lanjut pernyataan itu menyatakan Beijing berkomitmen untuk menjaga hubungan yang sehat dan stabil dengan UE, menambahkan bahwa pihak-pihak terkait harus memperlakukan hubungan China dan China-UE secara objektif dan adil, dan tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.

Menurut artikel Welt, sebagian besar mata-mata bekerja baik di dalam kedutaan atau unit perusahaan lokal yang berbasis di negara asal mereka.

Para diplomat bahkan disarankan untuk menghindari bagian-bagian tertentu kota, termasuk restoran steak dan kafe yang populer dalam jarak berjalan kaki dari markas Komisi Eropa dan EEAS.

Klaim Uni Eropa adalah yang terbaru dalam gelombang tuduhan spionase yang dilakukan terhadap Beijing. Pada hari Jumat, kedutaan besar China di Vilnius menjawab apa yang disebutnya sebagai tuduhan "konyol" tentang mata-mata yang dibuat oleh Lithuania.

Badan intelijen negara Baltik pekan lalu menuduh China merekrut warganya untuk terlibat dalam kegiatan spionase dan mempengaruhi opini publik tentang isu-isu seperti kemerdekaan Tibet dan Taiwan.

Sebelumnya, pada 11 Januari, polisi di Polandia menangkap direktur penjualan Huawei dan warga negara Polandia Wang Weijing atas tuduhan mata-mata. Meskipun dinas keamanan mengatakan penangkapan itu tidak terkait dengan Huawei, agen-agen intelijen Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan sekutu Amerika tentang dugaan hubungan perusahaan itu dengan Beijing.

AS telah mengatakan peralatan Huawei dapat memberikan pintu masuk ke jaringan asing untuk mata-mata pemerintah China, meskipun belum menghasilkan bukti untuk mendukung tuduhan, yang berulang kali ditolak oleh perusahaan China tersebut.

Credit sindonews.com