CUPUMA

Jumat, 25 Januari 2019

Abaikan Peringatan China, 2 Kapal Perang AS Masuk Selat Taiwan

TAIPEI - Dua kapal perang Amerika Serikat (AS) memasuki Selat Taiwan meskipun China telah memperingatkan agar menghindari perairan sensitif tersebut.

Armada Pasifik Amerika dan Kementerian Pertahanan Taiwan pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa kapal USS McCampbell dan USNS Walter S. Diehl telah melintasi Selat Taiwan.

"Kapal-kapal Amerika melakukan transit rutin ke Selat Taiwan yang sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional," kata juru bicara Armada Pasifik AS Tim Gorman kepada CNN, yang dikutip Jumat (25/1/2019).

"Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS untuk membebaskan dan membuka Indo-Pasifik bagi Angkatan Laut AS untuk terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional," ujarnya.

Pelayaran kapal-kapal perang Amerika berselang dua hari setelah China mengirim pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 dan pesawat Shaanxi Y-8 ke dekat Taiwan pada hari Selasa.

Beijing secara teratur melakukan latihan pengepungan di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

China telah memperingatkan AS untuk menghindari selat sepanjang 110 mil itu karena Beijing khawatir Washington akan memberikan dukungan militer kepada Taipei. Meskipun pulau itu telah menjadi negara yang memerintah sendiri sejak tahun 1949, China terus memandang Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang, yang perlu dikendalikan lagi termasuk dengan menggunakan kekuatan militer.

Transit dua kapal perang Amerika ke Selat Taiwan pada Kamis menandai operasi keempat Angkatan Laut AS sejak Juli 2018. Operasi serupa dilakukan pada November 2018 dengan kapal perusak USS Stockdale dan kapal USNS Pecos. Pada Oktober, kapal perusak USS Curtis Wilbur dan kapal USS Antietam juga berlayar melalui selat yang sama.

Credit sindonews.com

Menkeu AS: Ada Kemajuan Perundingan dengan Cina

Bendera AS dan Cina

Mata uang juga menjadi bahasan kedua negara.

CB, WASHINGTON -- Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pada Kamis (24/1) bahwa dia melihat Amerika Serikat dan Cina membuat banyak kemajuan dalam perundingan perdagangan, dengan masalah mata uang juga dalam agenda.

Mnuchin, berbicara kepada wartawan setelah meberikan sambutan pada konferensi wali kota AS. Namun, tidak spesifik mengenai bidang di mana dia melihat kemajuan, tetapi mengatakan dia menantikan diskusi dengan Wakil Perdana Menteri Cina Liu He minggu depan, ketika mata uang juga akan menjadi agenda.

"Mata uang selalu menjadi bagian dari diskusi, itu ada dalam daftar, itu salah satu masalah penting, kami sudah membicarakannya setiap saat, jadi itu akan terus berada di sana," kata Mnuchin. Dia menolak berkomentar ketika ditanya tentang penguatan yuan baru-baru ini.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan perkembangan diskusi terkait perdagangan Amerika Serikat dengan Cina berjalan dengan baik. Ia mengaku puas dengan perkembangan pembicaraan saat ini.

"Saya puas dengan kondisi sekarang," kata dia saat merespons pertanyaan seorang jurnalis di Gedung Putih pada Rabu (23/1) waktu setempat.

Menurut Trump, Cina sangat ingin membuat kesepakatan. "Kita akan lihat nanti, yang jelas kami melakukannya dengan baik, dalam bernegosiasi dengan Cina," kata dia.

Cina telah berulang kali menyangkal keluhan tentang pelanggaran kekayaan intelektual AS. Mereka juga menolak tuduhan bahwa perusahaan asing harus transfer teknologi secara paksa.

Credit republika.co.id

Lawan Manuver Militer China, Taiwan Luncurkan Drone Mata-mata

TAIPEI - Angkatan Laut Taiwan meluncurkan pesawat nirawak mata-mata jarak jauh terbarunya pada hari Kamis (24/1/2019). Langkah militer Taipei ini untuk melawan retorika dan manuver militer China yang semakin berotot.

Pesawat tak berawak atau drone mata-mata jarak jauh terbaru Taiwan ini diberi nama Rui Yuan (Sharp Hawk). Menurut para pejabat setempat, kendaraan udara pengintai tersebut dapat terbang selama 12 jam sehingga bisa diandalkan untuk membantu memantau pergerakan di selat yang disengketakan oleh Taipei dan Beijing.

"Drone sekarang menjadi bagian yang tak tergantikan dari strategi pengintaian kami," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan Chen Chung-chi kepada AFP. "Mereka adalah pilihan utama kita untuk kegiatan di selat," katanya lagi.

Taiwan merupakan pulau yang memiliki memiliki mata uang, bendera, dan pemerintahan sendiri, tetapi tidak diakui sebagai negara merdeka oleh PBB. China tetap menganggap pulau itu sebagai provinsinya yang membangkang dan ingin memaksakan reunifikasi termasuk dengan menggunakan kekuatan militer.

China dan Taiwan berpisah pada tahun 1949 setelah perang saudara. Beijing mengatakan tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan jika Taipei secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan, atau ada intervensi eksternal, termasuk oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu tidak resmi paling kuat bagi pulau tersebut.

Krisis Taiwan telah memanas setelah Presiden China Xi Jinping dalam pidato Tahun Baru menggambarkan reunifikasi sebagai hal yang tak terhindarkan.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, membalas dengan mengatakan bahwa rakyatnya tidak akan pernah melepaskan kebebasan demokratik mereka. Taipei telah menyelenggarakan beberapa latihan militer sejak pidato Xi Jinping untuk menekankan bahwa pulau itu siap untuk melawan setiap invasi.

Taipei telah berjuang untuk mendapatkan peralatan militer dari banyak kekuatan besar yang dikhawatirkan bisa membuat Beijing marah. Sebagai gantinya, pulau itu beralih ke pabrik lokal, terutama untuk memperoleh drone dan rudal.

"Penggunaan lebih banyak drone buatan lokal menunjukkan kemandirian pertahanan Taiwan dan membantu meningkatkan kemampuan pengintaiannya," kata Wang Kao-cheng, seorang analis militer di Universitas Tamkang, kepada AFP.

Taipei saat ini mengandalkan pesawat tempur F-16 buatan Amerika Serikat dan pesawat tempur Mirage buatan Prancis yang sudah tua untuk menanggapi manuver militer China. Beberapa analis memperingatkan armada pesawat tempur itu semakin lelah dan kekurangan suku cadang penting.

Lin Ming-chang, seorang pejabat eksekutif Angkatan Laut Taiwan, mengatakan pesawat tak berawak sangat efektif untuk pengintaian.

"Seorang pilot, ketika dia terbang, Anda harus kembali dalam dua jam, tetapi bukan pesawat tanpa awak Rui Yuan. Kita bisa tetap di udara hingga 12 jam," katanya.

"Dalam istilah operasi, baik dalam hal bahan bakar atau suku cadang mesin, drone dapat beroperasi jauh lebih lama daripada pesawat berawak," ujarnya.

Pada hari Kamis, Angkatan Laut Taiwan juga meluncurkan pesawat pengintai yang diterbangkan dengan tangan yang disebut "The Cardinal", yang diklaim dapat tetap di udara selama satu jam.

Credit sindonews.com

Populasi Menyusut, Jepang Rekrut Perempuan untuk Militer

Personel perempuan dari pasukan Pasukan Pertahanan Jepang (SDF) selama parade pada upacara tahunan SDF di Asaka Base di Asaka, utara Tokyo, Jepang, 14 Oktober 2018. [REUTERS / Kim Kyung-Hoon]

CB, Jakarta - Jepang mulai merekrut perempuan untuk mengisi jajaran militernya karena populasi yang semakin menyusut. Tugas utama mereka adalah melindungi negara dan merespon bencana alam.
Walaupun angkatan militer Jepang sebagian besar laki-laki, negara itu menginginkan lebih banyak perempuan untuk mendaftar. Saat ini, pendaftar perempuan mencapai 6 persen. Jepang sendiri memiliki target pendaftar perempuan sebanyak 9 persen pada tahun 2030.

"Banyak orang berpikir bahwa Korea Utara atau Cina adalah ancaman yang besar bagi Jepang," kata Robert Eldridge, seorang penulis dan pakar hubungan militer AS-Jepang, seperti dikutip dari CNN, 24 Januari 2019.
"Tapi, demografilah yang menimbulkan tantangan lebih besar," tambahnya.

Personel perempuan militer Jepang saat bertemu rekan mereka dari AS.[Army.mil]
Populasi Jepang diperkirakan akan turun dari 124 juta menjadi 88 juta pada 2065. Militer dihadapkan dengan kesulitan memilih calon anggota yang potensial. Sebelumnya militer Jepang, Japan Self-Defense Force (JSDF), militer terkuat ke-8 di dunia dengan 300.000 personil hanya merekrut taruna yang berusia di bawah 27 tahun. Kini Jepang membuka kesempatan untuk usia 18 hingga 32 tahun. Perkiraan ini juga membuat militer Jepang mempertimbangkan perempuan ikut menjadi anggota militer.

Akiko Hirayama, 23 tahun, merupakan anggota Japan Self-Defense Force (JSDF). Sebelumnya, Hirayama bekerja sebagai petugas keamanan di bandara. Ia tertarik menjadi anggota militer ketika banjir dahsyat merendam kota kelahirannya di Okayama, Jepang lalu melihat JSDF membantu keluarga dan teman-temannya. Dari situ, ia memutuskan untuk bergabung.Hirayama adalah 1 dari 39 anggota baru yang berbasis dari kamp pelatihan perempuan di pangkalan angkatan laut Yokosuka, Jepang. Ia bercerita hari-harinya di kamp dipenuhi dengan pelajaran dalam segala hal mulai dari seni bela diri hingga keamanan di dunia maya.

Komandan perempuan pertama di AL Jepang, Ryoko Azuma, saat pergantian upacara komando di atas kapal perang Izumo.[JMSDF/Navy Recognition]
Anggota militer perempuan lain yang merupakan mantan perawat, Moeka Yoshihara, 26 tahun, bergabung karena ingin merasakan petualangan. Yoshihara mengatakan bahwa di Jepang ada pandangan bahwa pekerjaan militer itu berbahaya dan melelahkan. Akan tetapi, ia merasakan kewajiban untuk menjaga negaranya.
"Orang tua dan teman-temanku khawatir aku bergabung (militer), tetapi siapa yang akan melindungi Jepang jika bukan kita?" kata Yoshihara dilansir dari CNN.

Awalnya perempuan Jepang diberikan tugas rumah tangga dan mengurus administrasi. Namun, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan perubahan dengan berjanji untuk memberdayakan perempuan yang bekerja melalui kebijakannya yang dijuluki "womenomics" pada tahun 2013.Kebijakan ini menyebar ke bidang militer. Kementerian Pertahanan Jepang pada April 2015 mengalokasikan uangnya untuk program kesadaran gender hingga pendirian pusat penitipan anak untuk anak-anak karyawan JSDF. Dengan kebijakan itu, perempuan tidak perlu khawatir untuk bekerja di militer Jepang.

Credit tempo.co

Sekjen PBB: Hubungan Antara AS, Rusia, dan China Disfungsional

DAVOS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan dunia sedang menghadapi fragmentasi yang mengkhawatirkan. Dia juga memperingatkan hubungan antara Amerika Serikat, Rusia dan China sangat mencemaskan.

"Hubungan antara tiga kekuatan paling penting; Rusia, Amerika Serikat dan China, disfungsional (tidak pernah berfungsi) seperti sekarang ini," kata Guterres pada hari Kamis dalam Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos.

Menurut Guterres kondisi dunia sedan mengalami pergeseran dari sebelumnya didominasi oleh dua negara adidaya yang pernah terlibat Perang Dingin kini China ikut berperan. "Menciptakan situasi kacau," ujarnya.

"Kita tidak lagi hidup di dunia bipolar atau unipolar, tetapi kita belum berada di dunia multipolar," kata Guterres, yang dilansir AFP, Jumat (25/1/2019).

"Hubungan kekuatan menjadi tidak jelas," imbuh dia sembari mendesak semua negara untuk bekerja sama dan mendukung multilateralisme.

Amerika Serikat telah terkunci dalam perang dagang dengan China dan perseteruan lainnya yang telah mengguncang pasar keuangan dunia dan memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Sedangkan hubungan AS dengan Rusia juga memburuk yang dipicu tuduhan bahwa Moskow campur tangan politik dalam negeri Washington dan nasib perjanjian kontrol senjata nuklir era Perang Dingin yang diambang hancur.

"Disfungsi ini terbukti dalam ekonomi, tetapi itu juga di Dewan Keamanan PBB," kata Guterres yang meratapi kelumpuhan badan puncak PBB tersebut.

"Kita berada di dunia di mana tantangan global semakin terfragmentasi, dan responsnya semakin terfragmentasi," katanya.

"Jika ini tidak dibalik, ini adalah resep untuk bencana," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Penulis Australia-China Ditahan Atas Tuduhan Spionase

Ilustrasi. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Penulis dengan kewarganegaraan ganda Australia-China, Yang Hengjuin, ditahan oleh otoritas Beijing atas tuduhan melakukan spionase.

Kuasa hukum Yang, Mo Shaoping, menyatakan bahwa keluarga kliennya menerima pemberitahuan tertulis dari Biro Keamanan Negara Beijing yang mengonfirmasi penahanan penulis tersebut pada Kamis (24/1).

Dilansir CNN, Mo mengatakan ia akan mengajukan petisi untuk bertemu dengan kliennya, meski tidak yakin akan diizinkan melihat sifat dari tuduhan terhadap Yang.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyatakan akan terus mencari konfirmasi terkait alasan penahanan Yang, dan berusaha mendapatkan akses kekonsuleran.

Yang merupakan seorang penulis novel sekaligus jurnalis yang sebelumnya bekerja sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri China. Ia juga dikenal sering melontarkan kritik terhadap pemerintah China melalui akun Twitter-nya yang memiliki lebih dari 130 ribu pengikut.

Meskipun memiliki kewarganegaraan China dan Australia, ia dikabarkan lebih sering menghabiskan sebagian besar waktunya di Amerika Serikat. Dia juga merupakan lulusan dari Universitas Columbia di New York.

Menurut kesaksian seorang temannya, Watson Meng, pada 17 Januari lalu Yang pulang ke Guangzhou bersama istrinya dari New York untuk mengambil visa AS bagi putri tirinya.

Meng mengaku telah mencoba menghubungi Yang melalui media sosial sehari setelah temannya itu mendarat di China, namun tidak menerima jawaban. Beberapa hari kemudian, ia mendapat informasi dari Kementerian Keamanan bahwa Yang telah ditahan.

Pihak berwenang Beijing belum secara resmi mengonfirmasi penahanan Yang. Dalam jumpa pers reguler yang dilakukan Rabu lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan tidak mengetahui kasus ini.

Hubungan antara Australia dan China sudah membaik sejak perang dingin yang dipicu rancangan undang-undang campur tangan Canberra pada awal 2018 lalu. Pejabat Beijing menuding RUU tersebut ditargetkan untuk China.

Namun keadaan kembali memanas ketika pemerintah Australia melarang teknologi 5G, yang diproduksi oleh perusahaan teknologi China, Huawei.

Beijing juga dikabarkan sedang memburu orang-orang yang dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah China, termasuk penulis, aktivis, buruh, sampai pengacara hak asasi manusia.

Yang sendiri pernah dikabarkan menghilang di China pada tahun 2011. Meskipun banyak yang berspekulasi ia ditahan oleh agen keamanan negara China, Yang tak pernah mengamini hal tersebut.

Selain itu, banyak yang mempertanyakan hubungan kasus ini dengan ketegangan China dengan negara-negara barat, seperti AS dan Kanada. Namun hal tersebut disangkal oleh Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne.

Mengutip Reuters, Payne mengatakan tak ada bukti yang menunjukkan bahwa penahanan Yang berkaitan dengan penangkapan dua warga Kanada di China, namun Canberra masih terus mencari konfirmasi lebih lanjut.

Credit cnnindonesia.com

Sebagai Ketua G20, Shinzo Abe Janjikan ini di Forum Ekonomi Davos

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2019. [REUTERS / Arnd Wiegmann]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan ia akan berusaha untuk menggunakan kepemimpinannya di G20 untuk membangun kembali kepercayaan pada sistem perdagangan global dan mendorong konsensus tentang cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim.
Pidatonya pada World Economic Forum di Pegunungan Alpen Swiss yang menyinggung sengketa perdagangan Cina-AS yang pahit adalah salah satu dari beberapa faktor yang mengancam pelambatan tajam dalam pertumbuhan global.

"Jepang bertekad untuk melestarikan dan berkomitmen untuk meningkatkan tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berdasarkan aturan," katanya kepada para delegasi G20, seperti dikutip dari Reuters, 24 Januari 2019.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2019. [REUTERS / Arnd Wiegmann]

"Saya meminta Anda semua...untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sistem perdagangan internasional. Itu harus menjadi sistem yang adil, transparan, dan efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan juga di bidang-bidang seperti e-commerce dan pengadaan pemerintah," lanjut Abe.

Abe mengatakan Jepang berharap dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Eropa untuk mereformasi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sehingga mereka mengadopsi lingkungan yang berubah dengan cepat untuk perdagangan global."Kita harus menjadikan WTO kehadiran yang lebih kredibel. Kita harus melakukan reformasi agar lebih kredibel. Jepang ingin memainkan peran utama dalam reformasi WTO," lanjut Shinzo Abe kepada delegasi G20 yang hadir di forum ekonomi Davos.

Credit tempo.co

NATO: Rudal Rusia Menurunkan Standar Penggunaan Senjata Nuklir

DAVOS - NATO memperingatkan bahwa rudal baru dari Rusia tidak hanya merusak perjanjian kontrol senjata nuklir dengan AS, tapi juga menurunkan standar penggunaan senjata nuklir.

Pada bulan Oktober, Presiden Donald Trump mengumumkan AS akan keluar dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Alasannya, Moskow melanggar persyaratan dengan mengembangkan rudal yang bertentangan dengan perjanjian.

Peringatan dari NATO itu disampaikan pemimpinnya; Jens Stoltenberg pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pada hari Kamis.

"Rusia melanggar perjanjian itu. Mereka telah mengembangkan dan menggunakan rudal baru yang bergerak, sulit dideteksi, memiliki waktu peringatan singkat dan karena itu mengurangi ambang batas untuk penggunaan senjata nuklir apa pun," katanya.

Perjanjian INF antara AS dan Uni Soviet yang kemudian diteruskan Rusia itu mengamanatkan penghapusan rudal nuklir dan konvensional, serta peluncurnya.

Stoltenberg mengatakan NATO akan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membantu melestarikan perjanjian INF, tetapi komandan militernya sudah melihat konsekuensi dari senjata baru Rusia dan bagaimana hal itu perlu ditentang.

"Ini benar-benar serius dan kami harus melakukan ini dengan cara yang terukur dan bertanggung jawab," katanya.

Rusia telah menawarkan pada Amerika kesempatan untuk memeriksa rudal jelajah 9M729, yang disebut SSC-8 oleh NATO.

Stoltenberg mengaku melihat bukti bahwa negara-negara lain sekarang meningkatkan upaya untuk memberikan penguatan terbesar di NATO sejak akhir Perang Dingin.

"Sekutu NATO telah menambahkan USD41 miliar pengeluaran pertahanan dan tahun depan akan menjadi $ 100 miliar sehingga sekutu Eropa dan Kanada benar-benar meningkatkan," klaim saya.

Berbicara di forum tahunan pada hari Kamis, Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen mengatakan kepada CNBC bahwa pengeluaran militer negaranya berasal dari pangkalan yang sangat rendah tetapi terus meningkat.

"Setelah penyatuan kembali (Jerman), kami semua berpikir perdamaian mendominasi dan kami semua mengurangi pasukan bersenjata kami. Angkatan Bersenjata Jerman berada di tingkat terendah absolut lima tahun lalu ketika saya mulai menjabat, "katanya.

Jerman diperkirakan akan menghabiskan sekitar 1,5 persen dari anggarannya untuk pertahanan pada tahun 2024. Von Der Leyen mengatakan angka itu akan mewakili peningkatan 80 persen dari 2014.

"Ini masalah hasil, kemampuan. Kami adalah satu-satunya negara benua yang melindungi dan meyakinkan teman-teman Baltik kami. Kami adalah kontributor pasukan terbesar kedua untuk NATO dan Afghanistan," ujarnya, seperti dikutip CNBC, Jumat (25/1/2019).

Credit sindonews.com

Media China Klaim J-20 Lebih Hebat dari Jet Tempur Siluman F-35 AS

BEIJING - Media China mengklaim pesawat jet tempur generasi kelima Beijing, J-20, lebih hebat dari jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS). Keunggulannya berada pada jangkauan dan muatan amunisi.

J-20 dikembangkan oleh perusahaan Aerospace Chengdu. Pesawat itu mirip dengan F-22 Lockheed Martin AS dan pesawat jet tempur Sukhoi T-50.

"Jangkauan dan muatan senjata secara luas dianggap lebih baik daripada F-35, yang memungkinkannya mencapai misi utamanya untuk mendapatkan keunggulan udara di medan perang abad 21," bunyi laporan media China, Global Times, mengutip analis pertahanan Wei Dongzu.

"Apalagi, J-20 memiliki ruang untuk perbaikan. Versi J-20 yang di-upgrade akan memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan F-35 di masa mendatang," kata Wei. Menurut Wei J-20 telah beroperasi dengan angkatan udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sejak awal tahun lalu.

Namun, analis pertahanan Australia, Malcolm Davis, menggambarkan artikel media Beijing itu sebagai "postur". Dia percaya F-35 lebih unggul dari J-20 dalam hal teknologi siluman.

Dia mengatakan F-35 lebih baik dalam integrasi data dan memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai sumber informasi dan bertindak sebagai simpul dalam jaringan untuk berbagi informasi.

“Dalam pertarungan tradisional satu lawan satu antara F-35 dan J-20, itu sulit untuk diketahui tetapi F-35 memiliki keuntungan dalam hal sembunyi-sembunyi dan dalam kesadaran medan perang. J-20 lebih cepat dan memiliki rentang yang lebih panjang dan muatan yang besar," katanya.

Davis, yang menjadi analis senior di Australian Strategic Policy Institute, mengatakan pertanyaan itu bukan pertanyaan sederhana. “Intinya adalah saya pikir mereka terlalu dini dalam mengatakan itu lebih unggul tetapi kita tidak mampu untuk berbicara tentang hal itu," ujarnya, seperti dikutip The Australian, Rabu (23/1/2019).

Credit sindonews.com

Korupsi Malaysia Banyak Terungkap, Apa Kata Mahathir Mohamad?

PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan kasus korupsi semakin bermunculan ke muka publik karena para "whistleblower" tidak takut lagi melaporkan pelaku korupsi.
Ini diungkapkan Mahathir di International Anti-Corruption Academy, Laxenburg, Austria, seperti dilaporkan dari Channel News Asia, 23 Januari 2019. Menurut Mahathir pemerintahan Pakatan Harapan memberikan orang-orang yang melaporkan korupsi perlindungan lebih ketat di bawah UU perlindungan saksi dan pembocor kasus kejahatan.

"Ketika kami menanyakan Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), mereka terkejut karena jumlah kasus meningkat," katanya. Mahathir menambahkan banyak kasus yang terungkap terkait dengan pemerintahan Najib Razak.

(Kanan) Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun dan (KIri) Najib Razak, inkumbe Perdana Menteri selama 9 tahun terakhir. mahathir-mohamed.blogspot.co.id
Menurutnya, di antara upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk memerangi korupsi adalah salah satunya mewajibkan seluruh menteri termasuk dirinya melaporkan seluruh aset ke MACC.

Mahathir mengungkapkan bahwa tahapan korupsi dilakukan dengan dua langkah, yakni "di bawah meja" dan "di atas meja". Ketika korupsi dilakukan pada tahap "di bawah meja", katanya, masih ada harapan untuk memeranginya karena orang-orang tidak menawarkan suap secara sukarela, tetapi terpaksa melakukan itu untuk mendapatkan persetujuan proyek.Sejak menang pemilu pada Mei 2018, kabinet Pakatan Harapan mulai gencar melakukan kampanye antikorupsi. Pendahulu Mahathir Mohamad, Najib Razak, menghadapi dakwaan ganda atas pencucian uang, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi lain yang kebanyakan terkait dengan skandal perusahaan negara Malaysia, 1MDB.

Credit tempo.co

Adik PM Singapura Dukung Rival Bentuk Partai Oposisi

Lee Hsien Yang, adik PM Singapura, Lee Hsien Loong, menyatakan dukungan terhadap rival politik saudaranya, Tan Cheng Bock, yang membentuk partai oposisi baru. (AFP Photo/Roslan Rahman)

Jakarta, CB -- Lee Hsien Yang, adik Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyatakan dukungannya terhadap rival politik saudaranya, Tan Cheng Bock, berencana membentuk partai oposisi baru menjelang pemilihan umum.

Melalui akun Facebook-nya, Lee Hsien Yang mengucapkan selamat bagi Tan atas pembentukan partai oposisi barunya, Progress Singapore Party.

"Saya telah lama mengenal Cheng Bock sejak bertahun-tahun lalu dan dia secara konsisten menaruh kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kita semua sangat beruntung karena dia berencana melangkah maju untuk melayani Singapura," kata Lee Hsien Yang pada Kamis (24/1).

"Ini merupakan hal yang baik untuk masa depan Singapura. Cheng Bock merupakan pemimpin yang pantas bagi Singapura."

Hubungan antara kedua anak pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, itu memang terkenal tak akur terutama sejak Lee Hsien Yang menuding Lee Hsien Loong menyalahgunakan warisan sang ayah.

Dikutip AFP, Tan merupakan mantan anggota partai People's Action Party (PAP) pimpinan Lee Hsien Loong yang membelot jadi oposisi.

Dia sempat memegang jabatan tinggi saat menjadi anggota PAP selama lebih dari dua dekade hingga 2006 silam.

Nama Tan semakin dikenal setelah lelaki 78 tahun itu hampir mengalahkan kandidat presiden yang didukung Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam pilpres 2011 lalu.

Kembalinya Tan ke dunia politik disebut bisa meningkatkan pengaruh sekaligus mempersatukan oposisi Singapura yang selama ini terpecah.

Pemilu Singapura dijadwalkan berlangsung pada 2021. Namun, spekulasi pemilu bakal digelar lebih cepat mencuat terutama setelah Lee Hsien Loong memutuskan ingin pensiun saat usianya 70 tahun.

Dukungan dari anggota keluarga Lee dianggap mampu memperkuat citra Tan. Pada November lalu, foto Tan saat sarapan bersama Lee Hsien Yang tersebar dan menjadi viral di media sosial.

Akibat foto itu, banyak pihak berasumsi bahwa Tan dan Lee Hsien Yang tengah merencanakan langkah politik menjelang pemilu guna menantang pemerintahan berkuasa.

Credit cnnindonesia.com

Taliban Setuju Larang Al-Qaida dan ISIS Bercokol di Afghanistan

DOHA - Utusan Taliban yang bertemu dengan pejabat Amerika Serikat (AS) dilaporkan setuju untuk melarang kelompok-kelompok teror internasional hidup di Afghanistan. Ini adalah konsesi signifikan terhadap kekhawatiran Washington bahwa negara itu akan kembali menjadi surga teroris.

Pembicaraan antara AS-Taliban telah mencapai hari keempat, meningkatkan harapan bahwa sesi yang panjang akan membawa lebih banyak kemajuan.

Sumber-sumber Taliban juga mengatakan Mullah Abdul Ghani Baradar, mantan orang nomor dua kelompok gerilyawan yang baru-baru ini dibebaskan dari tahanan di Pakistan, sekarang akan bertanggung jawab langsung atas perundingan di Doha, Qatar.

Zalmay Khalilzad, utusan perdamaian Donald Trump untuk negara itu, diketahui akan mendorong perjanjian awal yang akan membuka jalan untuk membawa pemerintah Afghanistan ke dalam pembicaraan.

Para perunding AS telah mencari jaminan bahwa setelah perjanjian damai apa pun, kelompok militan seperti al-Qaeda dan kelompok Negara Islam atau ISIS tidak akan diizinkan untuk merencanakan serangan terhadap Barat.

Taliban kini telah menyetujui jaminan tersebut, Wall Street Journal melaporkan, meskipun ada kekhawatiran oleh beberapa pejabat militan bahwa para militan akan melihat langkah itu sebagai kekuatan gabungan dengan Washington melawan al-Qaeda.

Pertemuan minggu ini, yang semula dijadwalkan hanya dua hari, juga telah didominasi oleh tuntutan Taliban untuk penarikan pasukan Amerika dan seruan AS untuk gencatan senjata. Para militan secara terbuka menyerukan penarikan penuh, tetapi dipahami secara terbuka untuk penarikan bertahap. Namun Amerika menginginkan pangkalan jangka panjang di negara itu.

"Ketika pembicaraan memakan waktu lama, itu berarti diskusi itu dalam tahap sensitif dan penting, dan para pesertanya mendekati hasil positif," kata Sayed Ehsan Taheri dari Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan kepada Reuters yang disitir Telegraph, Jumat (25/1/2019).

AS telah mengatakan bahwa setiap pembicaraan perdamaian akhirnya harus "milik Afghanistan dan dipimpin Afghanistan." Tetapi kemajuan telah terhambat oleh penolakan Taliban untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani, dan menganggapnya sebagai pemerintahan boneka AS.

“Kami masih jauh dari kesepakatan damai sepenuhnya. Ini akan menjadi jalan yang panjang,” kata Graeme Smith seorang konsultan untuk International Crisis Group.

Kekecewaan Donald Trump dengan perang terpanjang Amerika itu telah memberi dorongan pada upaya Washington untuk menemukan penyelesaian politik bagi konflik yang berlangsung selama 17 tahun.

Khalilzad telah bertemu dengan Taliban setidaknya empat kali dalam beberapa bulan terakhir, tetapi pertumpahan darah terus berlanjut. Jumlah korban yang mencakup warga sipil dan pasukan keamanan Afghanistan telah mencatat rekor. Terbaru, sebuah serangan terhadap sebuah pangkalan pelatihan intelijen di Wardak yang menewaskan sedikitnya 36, dan beberapa laporan menyatakan lebih dari 100, menggarisbawahi ancaman militer Taliban.

Rahimullah Yusufzai, seorang ahli tentang Taliban, mengatakan bahwa kelanjutan pembicaraan minggu ini mewakili kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya," katanya kepada AFP.

"Ini adalah upaya serius pertama. Dan ini telah berlanjut sejak Juli mereka telah sepakat untuk tidak setuju dan terus bertemu. Itulah sebabnya itu belum pernah terjadi sebelumnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Taliban-AS Bahas Mekanisme Gencatan Senjata di Afghanistan

Petugas keamanan Afghanistan memeriksa gedung yang roboh pacsaserangan yang dilakuksan Taliban dan menyebabkan lebih dari 100 orang tewas.

Foto: EPA

Perundingan Afghanistan dan AS seharusnya hanya berlangsung selama dua hari

CB, DOHA -- Pembicaraan antara perwakilan Taliban dan utusan khusus perdamaian Amerika Serikat (AS) Zalmay Khalilzad yang berlangsung di Doha, Qatar, memasuki hari keempat pada Kamis (24/1). Kedua belah pihak membahas tentang mekanisme gencatan senjata di Afghanistan.

"Mekanisme untuk gencatan senjata dan cara-cara untuk memasuki dialog intra-Afghanistan adalah dua topik besar lainnya yang seharusnya dibahas pada hari kamis," kata seorang pemimpin Taliban.

Perundingan antara perwakilan Afghanistan dan AS seharusnya hanya berlangsung selama dua hari, yakni hingga Selasa (22/1). Menurut dua pemimpin senior Taliban, diperpanjangnya waktu perundingan karena pembicaraan membuahkan hasil positif.

Anggota Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan (AHPC) sebuah badan yang tak mewakili pemerintah namun memantau upaya perdamaian berharap perundingan di Doha menghasilkan kemajuan positif. "Ketika pembicaraan memakan waktu lama, itu berarti diskusi dalam tahap sensitif dan penting, dan para peserta semakin dekat dengan hasil positif," ujar juru bicara AHPC Sayed Ehsan Taheri.

Dia juga berharap perundingan di Doha dapat mewujudkan perundingan damai intra-Afghanistan. "Saya berharap pertemuan itu membuka jalan bagi dialog intra-Afghanistan," ujar Taheri.

Taliban diketahui masih enggan menjalin negosiasi dengan Pemerintah Afghanistan. Sebab mereka menganggap pemerintah saat ini hanya boneka. AS telah dianggap merupakan lawan mereka sebenarnya. Namun usaha untuk menyertakan Pemerintah Afghanistan dalam perundingan damai terus dilakukan.

Konflik antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban telah berlangsung selama lebih dari 16 tahun. Peperangan telah menyebabkan ribuan warga sipil tewas. Tahun lalu konflik telah membunuh atau melukai lebih dari 10 ribu warga sipil.

Credit republika.co.id

PBB Akhirnya Turun Tangan Selidiki Pembunuhan Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Temuan pelapor khusus PBB akan dibawa ke Dewan Hak Asasi Manusia.

CB, JENEWA -- Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang Ekstrayuridis Agnes Callamard akan pergi ke Turki pada pekan depan. Seperti dilansir di Reuters, Kamis (24/1), kepergiannya untuk memimpin penyelidikan internasional independen terkait pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi.

Callmard menjelaskan, kunjungannya ke Turki akan berlangsung selama sekitar sepekan, dari 28 Januari hingga 3 Februari 2019. Ia akan mengevaluasi tingkat tanggung jawab Arab Saudi dan individu terkait pembunuhan.

"Temuan dan rekomendasi saya akan dilaporkan ke Dewan Hak Asasi Manusia di sesi Juni 2019," ujarnya dalam email balasan kepada Reuters di Jenewa.

Callamard merupakan seorang akademisi Prancis yang merupakan direktur Departemen Kebebasan Berekspresi Global Columbia di Universitas Columbia, New York. Ia memiliki mandat global untuk menginvestigasi eksekusi.
Khashoggi, seorang kolumnis di Washington Post dan kritikus Putra Mahkota Mohammed bin Salman, terbunuh pada awal Oktober 2018. Tubuhnya dipotong oleh agen-agen Saudi di konsulatnya di Istanbul. Peristiwa ini lantas memprovokasi protes internasional.

Pada Selasa (22/1), Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, sudah waktunya untuk melakukan penyelidikan internasional atas kematian Khashoggi. Ia mengatakan, dalam menghadapi kasus ini, Turki dipastikan akan bertindak dengan bijaksana. Pemerintah Turki juga berupaya memahami betapa sulitnya mendapatkan titik terang dalam kasus pembunuhan tersebut.

Menurut Cavusoglu, Presiden Turki Tayyip Erdogan juga sudah memerintahkan persiapan yang harus dilakukan. Tapi, pemerintah tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai keterlibatan ahli lain atau apakah mereka telah mencari akses ke Arab Saudi.

Juru bicara Jaksa Penuntut Umum Saudi mengatakan, sekitar 21 orang Saudi ditahan sehubungan dengan kasus ini. Sebanyak 11 di antaranya telah didakwa dan dirujuk ke pengadilan. Pada awal bulan, jaksa mengatakan, sedang mempertimbangkan hukuman mati untuk lima dari 11 tersangka yang ditahan.

Sebelumnya, Callamard juga pernah mengatakan, pembunuhan Khashoggi memiliki corak extrajudicial execution atau eksekusi dengan hukum rimba. Selain itu, pihak yang merencanakan pembunuhan mempunyai posisi cukup tinggi untuk mewakili negara.

Setidaknya ada dua ciri-ciri yang disampaikan Callamard mengenai eksekusi tersebut. Pertama, tempat kejadian perkara. Pembunuhan diketahui dilakukan di gedung konsulat yang mewakili negara Saudi. Kedua, tersangka pembunuh Khashoggi. "Orang-orang yang hadir saat penghilangan dan dugaan pembunuhan (Khashoggi) memiliki hubungan dengan pemerintahan," tuturnya.

Credit republika.co.id

Paska Ancaman Suriah, Israel Tempatkan Iron Dome di Tel Aviv

TEL AVIV - Media Israel, Jerusalem Times, mengatakan militer Israel telah mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Tel Aviv. Pengerahan sistem ini dilakukan tidak lama setelah adanya ancaman dari Suriah untuk melakukan serangan balasan terhadap Israel.

"Israel mengerahkan sistem pertahanan rudal jarak pendek Iron Dome di wilayah metropolitan Tel Aviv pada hari ini," bunyi laporan Jerusalem Times yang menguktip pejabat IDF, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (24/1).

Pemerintah atau militer Israel sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai pengerahan sistem pertahanan udara Israel ke Ibu Kota negara tersebut.

Seperti diketahui, sebelumnya Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari menegaskan, pihaknya sangat mampu untuk membalas serangan yang dilancarkan oleh Israel. Hal itu disampaikan al-Jaafari dalam pertemuan di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Jaafari dalam pertemuan itu menyatakan kekesalan atas sikap diam DK PBB terhadap serangan Israel terhadap Bandara Internasional Damaskus beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, mungkin Suriah harus melakukan serangan balik terlebih dahulu, baru DK PBB akan bersuara.

"Apakah menarik perhatian pembuat perang di Dewan ini mengharuskan kami untuk menggunakan hak sah kami untuk membela diri dan menanggapi agresi Israel di Bandara Internasional Damaskus dengan merespons dengan cara yang sama di Bandara Tel Aviv?" tanya Jaafari.

Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.

Credit sindonews.com

Netanyahu Ancam Serangan Menghancurkan Jika Hamas Serang Israel

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memperingatkan reaksi "mematikan" jika kelompok-kelompok bersenjata Palestina melanjutkan tindakan bermusuhan ketika ketegangan meningkat di Gaza.

Netanyahu membuat pernyataan itu setelah berminggu-minggu situasi tenang di Jalur Gaza berakhir pada hari Selasa, ketika tentara Israel diserang di sepanjang perbatasan dalam dua insiden terpisah.

"Mungkin ada seseorang di Gaza yang berpikir dia bisa mengangkat kepalanya. Saya menyarankan agar mereka mengerti bahwa responsnya akan mematikan dan sangat menyakitkan,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

"Kami siap untuk setiap skenario dan eskalasi," sambungnya setelah menghadiri latihan militer di sebuah pangkalan di Shizafon di Israel selatan, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (24/1).

Pada hari Selasa, tank-tank Israel menyerang dua posisi Hamas di Gaza dan menewaskan seorang gerilyawan, setelah seorang tentara Israel mendapat luka ringan akibat tersempet peluru, saat sejumlah orang melakukan serangan di perbatasan.

Israel dan Hamas telah berperang sebanyak tiga kali sejak 2008 dan kekhawatiran perang keempat tetap ada meskipun kekerasan telah mereda sejak November, berkat adanya gencatan senjata informal antara kedua pihak.

Credit sindonews.com

Eropa Tegaskan Dukung Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

UNRWA

Foto: www.prc.org.uk

Uni Eropa mendukung solusi dua negara Israel-Palestina.

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa menegaskan dukungan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Bantuan terhadap UNRWA akan terus diberikan hingga solusi pengungsi Palestina ditemukan.

"Kami sedang dan akan terus menjadi pendukung badan yang kuat, andal, dan dapat diprediksi serta kami akan berusaha guna memungkinkan UNRWA melanjutkan operasinya sampai solusi yang adil, realistis, dan disepekati untuk status akhir pengungsi Palestina tercapai," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Middle East Monitor, Kamis (24/1).

Uni Eropa juga mendorong komunitas internasional untuk melakukan hal yang sama. "Dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional untuk pekerjaan penting UNRWA tetap penting," katanya.

Uni Eropa menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara Israel-Palestina. Mereka menilai tidak ada alternatif yang kredibel untuk menyelesaikan konflik kedua negara tersebut.

"Inilah sebabnya mengapa Uni Eropa tetap berkomitmen pada parameter yang disepakati secara internasional untuk perdamaian yang adil dan permanen di Timur Tengah berdasarkan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, termasuk resolusi Dewan Keamanan 1860, 2334, dan perjanjian sebelumnya," kata Uni Eropa.

"Agar berhasil, rencana perdamaian apa pun harus mengakui parameter yang disepakati secara internasional ini," ujar Uni Eropa mengacu pada rencana perdamaian alternatif bagi Israel-Palestina yang sedang dipersiapkan Amerika Serikat (AS).

AS diketahui sedang menyiapkan kerangka perdamaian baru untuk Palestina dan Israel, dikenal dengan istilah "Deal of the Century". Rencananya AS akan memperkenalkan kerangka perdamaian itu pada awal 2019.

Namun, Palestina telah menyangsikan kerangka tersebut. Sebab, AS disebut tak lagi mencantumkan masalah Yerusalem dan status pengungsi Palestina di dalamnya.

Credit republika.co.id

Putra Mahkota Saudi tawarkan dukungan penuh untuk keamanan Irak

Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman (left) and King Salman bin Abdulaziz (right). (the Saudi Government)

Erbil (CB) - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman pada Kamis, melalui percakapan telepon dengan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, menawarkan bantuan dukungan secara penuh untuk keamanan berkelanjutan Irak.

Kedua negara berselisih sejak Irak melakukan invasi di Kuwait pada 1990. Percakapan tersebut merupakan indikasi terbaru dalam upaya memperbaiki hubungan tersebut, yang dimulai dengan membuka kembali kedutaan besar Arab Saudi di Baghdad pada 2016.

"Yang Mulia... menyatakan ... dukungan penuh Kerajaan Arab Saudi untuk Irak dan dukungannya untuk keamanan dam kemakmuran Irak secara permanen," menurut pernyataan kantor Perdana Menteri.

Rayuan Arab Saudi terhadap Baghdad merupakan bagian dari upaya gabungan dengan Amerika Serikat untuk menghentikan pengaruh Iran yang sedang berkembang di kawasan, sementara Irak mencari keuntungan ekonomi dari hubungan yang lebih erat dengan Riyadh.

Berdasarkan pernyataan tersebut, perdana menteri Irak menyambut perkembangan hubungan tersebut.

Pada Oktober 2017, dua bulan menjelang deklarasi kemenangan Irak atas ISIS, sejumlah negara membangun Dewan Koordinasi Bersama Irak-Saudi, guna membantu membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur yang direbut kembali dari ISIS di Irak.

Credit antaranews.com

Erdogan Shock Trump Dukung Pemimpin Oposisi Venezuela

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku shock dengan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim.

"Saya shock dengan sikap Trump (terhadap situasi di Venezuela)," kata Erdogan pada konferensi pers di Ankara dengan Presiden Malta Marie-Louise Coleiro Preca."Harusnya menghormati orang yang memenangkan pemilu," lanjut Erdogan, seperti dikutip kantor berita TASS, Jumat (25/1/2019).

Pemimpin Turki itu menyatakan keyakinannya bahwa rakyat Venezuela akan mendukung pemimpin yang mereka pilih. Dia juga menegaskan bahwa Uni Eropa mengabaikan percobaan kudeta di Turki pada Juli 2016.

Pada 23 Januari, Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden interim Venezuela saat demonstrasi pro-oposisi pecah di Caracas.

Presiden petahana Venezuela Nicolas Maduro menggambarkan perkembangan ini sebagai upaya kudeta yang diatur oleh AS. Maduro akhirnya memutuskan hubungan diplomatik Venezuela dengan AS.

Negara-negara anggota Grup Lima, kecuali Meksiko, serta Albania, Georgia, AS, dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) telah mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela.

Beberapa negara Uni Eropa memilih mendukung parlemen Venezuela dan menyatakan harapan bahwa pemilu baru akan diadakan untuk menyelesaikan krisis politik di negara kaya minyak tersebut.

Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, dan Turki menyatakan dukungan mereka untuk Maduro. Belarus dan China menyerukan untuk menyelesaikan semua perselisihan secara damai dan menentang campur tangan asing dalam urusan internal negara tersebut.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung dialog untuk menemukan solusi atas krisis politik Venezuela.

Credit sindonews.com

Turki: AS Terlalu Sering Campuri Urusan Dalam Negeri Venezuela

ANKARA - Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah berulang kali mengganggu politik dalam negeri Venezuela. Turki, bersama dengan Rusia adalah negara-negara yang mendukung pemerintahan Nicolas Maduro.

"AS dan beberapa negara Amerika Latin telah berulang kali campur tangan dalam urusan internal Venezuela," kata Cavusoglu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Andolu Agency pada Kamis (24/1).

Cavusoglu kemudian mengatakan, "sangat aneh" bahwa pemimpin Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, meskipun negara tersebut memiliki presiden terpilih.

Sementara itu, sebelumnya diwartakan Maduro mengatakan Venezuela memutuskan semua hubungan diplomatik dengan AS, mengusir para diplomat Washington dan memberi mereka waktu 72 jam bagi mereka untuk keluar dari Venezuela.

Langkah itu diambil Maduro setelah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengakui Guaido sebagai presiden interim negara itu. Pengakuan Trump itu membuat ketegangan kedua negara memanas. Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan Washington tidak percaya Nicolas Maduro memiliki wewenang hukum untuk memutuskan hubungan diplomatik antara Venezuela dengan AS.

"AS tidak mengakui rezim Maduro sebagai pemerintah Venezuela. Karenanya AS tidak menganggap mantan presiden Nicolas Maduro memiliki wewenang hukum untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan ASt atau untuk menyatakan diplomat kami persona non grata," kata Pompeo.

Credit sindonews.com

Erdogan Suarakan Dukungan untuk Maduro

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyuarakan solidaritas dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dukungan ini diberikan setelah Washington mengakui pemimpin parlemen Venezuela, Majelis Nasional, yang dikendalikan oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara.

"Saudara Maduro, berdirilah tegap, Turki mendukung Anda, Erdogan memberi tahu Presiden Nicolas Maduro melalui telepon," menurut juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin di Twitter.

Kalin pun membagikan tagar #WeAreMADURO untuk menunjukkan solidaritas di Twitter seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (24/1/2019).

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan dukungannya untuk Guaido. Sebaliknya, Trump menyatakan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro tidak sah.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro pun mengecam keputusan itu dan mengatakan negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan AS. Ia memberikan waktu bagi para diplomat AS 72 jam untuk meninggalkan negara itu.

Maduro membuat pengumuman sambil berbicara kepada para pendukungnya yang berkumpul di Istana Presiden di Ibu Kota Caracas.

Credit sindonews.com

Nicolas Maduro vs Juan Guaido, Siapa Mendukung Siapa?

CB, Jakarta - Pemimpin oposisi Juan Guaido pada Rabu kemarin mengklaim diri sebagai presiden Venezuela, pemegang hak penuh angkatan bersenjata, untuk menentang rezim Nicolas Maduro selama kudeta Venezuela dalam demonstrasi di Caracas.
Masyarakat internasional dan oposisi Venezuela mengklaim pemilu Mei 2018 yang memenangkan Maduro untuk masa jabatan kedua dianggap tidak sah dan diwarnai banyak kecurangan. Guaido mendesak pemilu ulang yang ditentang Maduro.

Selama sepuluh tahun terakhir, Juan Guaido, telah memprotes kepemimpinan Venezuela sejak masa akhir Hugo Chavez yang menjanjikan pemerintahan demokrasi dan pemilu adil. Guaido juga menuntut amnesti bagi perwira militer yang menentang Maduro. Baik Nicolas Maduro dan Juan Guaido memiliki bendukungnya masing-masing, seperti dikutip dari Reuters, 24 Januari 2019.
NICOLAS MADURO
Jajaran tinggi militer Venezuela tampaknya masih mendukung Maduro. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino telah menegaskan dukungan kepada Maduro dalam twitnya Rabu kemarin dan mengatakan angkatan bersenjata Venezuela tidak akan mengikuti pihak yang mengklaim diri sebagai presiden.

Selain itu, Mahkamah Agung, yang diisi oleh loyalis Maduro juga berdiri di belakangnya. Ini ditandai semua langkah yang diambil oleh kongres yang dipimpin Guaido dianulir Mahkamah Agung.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Menteri Pertahanan, Vladimir Padrino Lopez. Reuters
Sementara perusahaan terbesar dan penting Venezuela, perusahaan minyak negara PDVSA, yang merupakan sumber pendapatan utama negara, juga masih mendukung Maduro.
"Kita tidak punya presiden lain selain Maduro," ujar Direktur Utama PDVSA dan Menteri Perminyakan Manuel Quevedo, pada Rabu kemarin.
Yang terakhir dukungan kepada Maduro berasal dari negara-negara tetangga sepaham seperti Kuba dan Bolivia. Sementara pemimpin dari sayap kiri Andres Manuel Lopez Labrador yang baru menjabat setahun ini, membatalkan sikap oposisi terhadap Maduro, namun tidak ingin ikut campur dalam kebijakan dalam negeri Venezuela dan mengambil sikap tengah.

JUAN GUAIDO
Pendukung terbesar Juan Guaido tentu berasal dari Amerika Serikat yang pertama kali mengakui klaim diri presiden Venezuela. Pada Rabu kemarin, pemerintahan AS akan menggunakan "kekuasaan diplomatik dan ekonomi" untuk mengembalikan demokrasi di Venezuela.

Juan Guaido.[REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Sementara negara-negara tetangga Amerika Latin yang berhaluan sayap kanan, seperti Brasil, Kolombia dan Argentina, mendukung Guaido.

Sejauh ini belum ada dukungan dari kelas menengah dan elit Venezuela karena protes menentang Maduro masih dilakukan oleh kelas pekerja dan warga menengah ke bawah.
Meskipun pejabat tinggi militer mendukung Maduro, sejumlah perwira rendah telah kecewa dengan pemerintahan Maduro. Pada Senin kemarin, pemerintah Venezuela melakukan "bersih-bersih" di jajaran militer setelah sejumlah perwira mencuri senjata, menculik perwira pro pemerintah dan meminta penggulingan Nicolas Maduro.

Credit tempo.co

Ada Dua Presiden Venezuela, Menhan Dukung Maduro

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Menteri Pertahanan, Vladimir Padrino Lopez. Reuters

CB, Caracas – Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez mengatakan angkatan bersenjata menolak orang yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Presiden atau didukung oleh “kepentingan gelap”.

“Rasa putus asa dan sikap intoleran mengancam perdamaian bangsa. Tentara pembela Tanah Air tidak menerima seorang Presiden yang dipaksakan oleh bayangan kepentingan tidak jelas atau yang menyatakan dirinya sendiri di luar hukum. Angkatan Bersenjata Venezuela membela konstitusi kita dan merupakan penjamin kedaulatan nasional,” kata Padrino Lopez lewat akun Twitter @VladimirPadrino pada Kamis, 24 Januari 2019.

Pernyataan Padrino ini keluar beberapa jam setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela dan mengambil semua kekuasaan kepresidenan dari Presiden Nicolas Maduro.

Guaido mengatakan ini dihadapan ratusan ribu pendukung yang berunjuk rasa di Caracas, Venezuela, pada Rabu, 23 Januari 2019.
Padrino Lopez juga mencuit ulang cuitan dari akun Maduro yaitu @NicolasMaduro, yang berisi pesan kepada masyarakat untuk bersiaga dan memobilisasi untuk menjaga stabilitas Tanah Air. “Menolak kudeta dan intervensi. Venezuela menginginkan perdamaian,” cuit Maduro.

Akun Padrino Lopez juga mencuit ulang pernyataan dukungan kesetiaan dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara kepada Presiden Maduro.

Maduro juga menyerukan agar militer bersatu mendukungnya. “Mencoba memaksakan pemerintahan lewat jalur ekstra konstitusional, kami tidak bisa menerimanya,” kata Maduro yang baru saja dilantik pada 10 Januari 2019 untuk masa kepresidenan kedua selama enam tahun. "Kita akan mampu mengatasi ini. Kita akan menang."
Dalam orasinya di hadapan pendukung di Caracas, Guaido mengatakan Venezuela sekarang berada di dalam kekuasaan diktator. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai negara kepadanya.

Saat ini, Venezuela mengalami krisis ekonomi dengan sekitar 2.3 juta orang melarikan diri ke negara lain sejak 2015 menurut data PBB. IMF melansir inflasi bakal mencapai 10 juta persen pada 2019.

Credit tempo.co

Jerman Sebut Terpilihnya Presiden Venezuela Maduro tidak Sah

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Jerman dukung oposisi.

CB, BERLIN -- Pemerintah Jerman menyerukan pemilihan demokratis baru di Venezuela, mereka memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat. Jerman mengatakan mereka di pihak Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, bukan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

"Mengenai Venezuela, kami tidak netral. Kami mendukung Majelis Nasional, yang dipilih oleh rakyat. Maduro tidak memiliki legitimasi demokratis sebagai Presiden," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas di Twitter, Jumat (25/1).

Sebelumnya, pada Kamis (24/1), Amerika Serikat meminta pertemuan publik Dewan Keamanan AS di Venezuela, sehari setelah mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela dan mendesak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada Rabu (23/1), ia mendapatkan dukungan dari Presiden AS Donald Trump dan beberapa negara Amerika Latin. Maduro telah menanggapi dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan memerintahkan para diplomat negara itu untuk pergi.

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Jerman mengatakan Majelis Nasional memiliki peran khusus dalam mengamankan masa depan yang bebas untuk Venezuela.

"Rakyat Venezuela dengan berani berkomitmen untuk masa depan yang bebas bagi negara ini. Ini membutuhkan proses politik yang mengarah pada pemilihan yang bebas dan kredibel. Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis memiliki peran khusus untuk dimainkan di sini," kata juru bicara pemerintah Steffen Seibert melalui Twitter.

Credit republika.co.id

Ikuti Jejak AS, Inggris Akui Guaido Pemimpin Venezuela

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido (tengah depan)

Foto: AP Photo/Fernando Llano

Inggris menilai pemilu Venezuela berlangsung cacat.

CB, LONODN -- Inggris mengikuti jejak AS mendukung pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai ketua Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis. Hal itu diungkapkan juru bicara Perdana Menteri Theresa May pada Kamis (25/1).

Pemerintah Inggris menilai, pemilu presiden 2018 berlangsung tidak secara bebas dan adil. Guaido pada Rabu menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Ia mengantongi dukungan dari Washington dan sejumlah negara Amerika Latin.

"Pemilu Presiden 2018 di Venezuela tidak berlangsung secara bebas dan adil, sehingga dasar kekuatan rezim tersebut cacat. Kami mendukung penuh Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis dengan Juan Guaido sebagai presidennya," kata juru bicara May.

Ia juga menilai keputusan Nicolas Maduro untuk memutus hubungan diplomatik dengan Venezuela tak dapat diterima.

Tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro menguat. Sejumlah negara Amerika Latin seperti Argentina, Brasil, Cile, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, dan Peru menolak terpilihnya Maduro.

Mereka lebih memilih mengaku pemimpin oposisi di Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido (35 tahun) sebagai presiden. Tak hanya di kawasan Latin, Amerika Serikat, sebagai pemain besar di perpolitikan dunia juga ngotot untuk menyingkirkan Maduro. Presiden AS Donald Trump juga lebih memilih mengakui Guaido.

Credit republika.co.id

Lobi Negara Kawasan, Pompeo Dorong Kudeta Venezuela?

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Venezuela menilai langkah AS sama saja kudeta dan melanggar hukum internasional.

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak pemerintah Amerika Latin untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Ia juga menyatakan, pemerintahan Nicolas Maduro yang saat ini menjabat sebagai presiden, tidak sah.

Hal tersebut disampaikan Pompeo di hadapan sejumlah Organisasi Negara Amerika (Organization of Americans States/OAS) yang berbasis di Washington, Kamis (24/1).

Dalam sambutannya, Pompeo juga mengatakan, komunitas internasional telah menyaksikan penederitaan Venezuela terlalu lama. "Tirani rezim Maduro sudah terlalu lama mencekik warga dan negaranya. Semua negara anggota yang telah berkomitmen untuk menegakkan piagam demokrasi antar-Amerika sekarang harus mengakui (Guadio) sebagai presiden sementara," ucapnya seperti dilansir di Reuters, Kamis (24/1).

Anggota OAS sendiri masih terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin mempertahankan Maduro dan ingin mengakui Guadio sebagai presiden. Namun mayoritas negara sudah memilih opsi kedua, termasuk Kanada, Brasil, Peru, Cile, Kolombia dan Argentina. Tapi, negara lain seperti Meksiko, El Salvador dan Nikaragua menyatakan akan tetap netral atau terus mendukung Maduro.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Meksiko menyatakan keprihatinan terhadap rencana pengakuan Guaido sebagai presiden. Sebab, langkah tersebut akan mengarah lebih banyak pada kekerasan seiring dengan tingginya dukungan angkatan bersenjata Venezuela kepada Maduro.
Tapi, Pompeo terus mendesak perubahan. Menurutnya, waktu perdebatan antar anggota OAS kini sudah seharusnya selesai dan menghasilkan keputusan. "Rezim manta presiden Nicolas Maduro tidak sah. Rezimnya bangkrut secara moral, secara ekonomi tidak kompeten dan sangat korup. Itu tidak demokratis," ujarnya.

Dalam sambutannya, Pompeo berjanji memberikan 20 juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan bagi Venezuela. Khususnya, untuk mengatasi penurunan ekonomi, hiperinflasi dan kekurangan makanan maupun obat-obatan yang sudah memicu eksodus jutaan orang.

Sebelumnya, pada Rabu (23/1), pemerintahan Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan pada Maduro untuk segera mundur dan mengakui Guaido, kepala kongres Majelis Nasional yang dikontrol oposisi.

"Kami terus menganggap, pemerintahan Maduro tidak sah dan bertanggung jawab atas segala ancaman yang mungkin ditimbulkan untuk keselamatan warga Venezuela," ujar Trump.

Atas keputusan trump, Maduro sudah membuat langkah. Ia memerintahkan seluruh diplomat AS yang berada di Venezuela untuk keluar dalam waktu 72 jam. Maduro juga menyatakan Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.

Sementara itu, perwakilan Venezuela untuk OAS mengatakan, dorongan AS itu sama saja dengan kudeta dan melanggar hukum internasional. "Ini adalah kekejaman terhadap demokrasi, kedaulatan dan hak atas perdamaian yang dinikmati bangsa kami. Ini merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum internasional," katanya.

Credit republika.co.id

Mengenal Sultan Pahang, Sosok Raja Baru Malaysia

KUALA LUMPUR - Anggota keluarga Kerajaan Malaysia memilih Sultan Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah sebagai raja baru. Sultan dari Pahang ini menggantikan Sultan Muhammad V yang turun takhta secara mengejutkan.

Sultan Abdullah, 59, penguasa negara bagian Pahang tengah, secara resmi akan mengambil alih takhta pada 31 Januari untuk masa jabatan lima tahun. Demikian pernyataan penjaga stempel penguasa kerajaan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (24/1/2019) yang dikutip Reuters.

Malaysia adalah monarki konstitusional dengan raja mengambil peran seremonial, termasuk bertindak sebagai penjaga Islam di negara mayoritas Muslim. Persetujuan raja diperlukan untuk penunjukan perdana menteri dan berbagai pejabat senior.

Sembilan rumah tangga kerajaan Malaysia bergiliran untuk memberikan seorang raja, yang dipilih di Dewan Penguasa. Raja terpilih akan berkuasa hingga lima tahun ke depan.

Sultan Muhammad V yang mengundurkan diri meski baru memerintah dua tahun adalah penguasa negara bagian Kelantan.

Pengunduran diri Sultan Muhammad V menjadi sejarah baru di Kerajaan Malaysia karena belum pernah ada raja yang turun takhta sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Tidak ada alasan yang diberikan atas keputusan pengunduran diri Sultan Muhammad V. Dia mengundurkan diri setelah foto-foto pernikahannya dengan Miss Moscow 2015; Oksana Voevodina, bermunculan di media sosial. Kerajaan Malaysia tak pernah bersedia mengonfirmasi pernikahan yang dilaporkan berlangsung di Rusia tersebut.

Sultan Abdullah, sang raja baru Malaysia, juga tercatat menjadi penguasa baru Pahang pada pekan lalu setelah menggantikan ayahnya yang sakit.

Mengutip Reuters, Sultan Abdullah adalah anggota dewan pengawas non-eksekutif FIFA. Dia juga presiden Federasi Hoki Asia.

Credit sindonews.com

Sultan Abdullah dari Kerajaan Pahang Ditunjuk Jadi Raja Malaysia

Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah saat pelantikan sebagai penguasa Pahang di Istana Abu bakar, di Pekan, Malaysia, 15 Januari 2019.[Malay Mail]

CB, Jakarta - Anggota keluarga kerajaan Malaysia menunjuk Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai raja Malaysia yang baru pada Kamis.
Sultan Abdullah, 59 tahun, penguasa Pahang, akan mengambil alih tahta pada 31 Januari untuk waktu lima tahun, seperti dilaporkan Reuters, 24 Januari 2019.

Malaysia sebagai negara monarki konstitusional memiliki raja yang beperan sebagai pemimpin upacara, termasuk berperan sebagai penjaga agama Islam di Malaysia. Raja berperan melantik perdana menteri dan pejabat pemerintahan senior.

Malaysia memiliki sembilan keluarga kerajaan yang berperan memilih raja, yang dipilih melalui semacam Dewan Sura yang terdiri dari sembilan keluarga kerajaan yang dipimpin oleh masing-masing sultan. Raja dipilih untuk masa jabatan lima tahun.

Penunjukan Sultan Pahang yang bernama lengkap Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, membuat penduduk Pahang berbangga.

Sultan Muhammad V, merupakan raja di Kerajaan Kelantan, dan baru saja mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia pada 6 Januari 2019. Shutterstock
Mereka yang diwawancarai oleh New Straits Times mengatakan bahwa mereka bangga Yang Di-Pertuan Agong baru (sebutan bagi raja Malaysia) berasal dari Pahang, dan bahwa dia adalah seorang penguasa yang dekat dengan rakyat.
Kepala Keluarga Kerajaan Pahang adalah garis penerus yang akan menjadi raja menggantikan Sultan Muhammad V, kepala negara Kelantan, yang mengundurkan diri pada awal bulan ini, dua tahun masa jabatannya. Pengunduran diri Muhammad V mencatat sejarah pertama kalinya raja Malaysia mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan.

Sultan Muhammad V tidak memberikan alasan pengunduran dirinya, setelah ia menikah dengan ratu kecantikan Rusia Miss Moscow 2015, Oksana Voevodina, yang viral di media sosial pada Desember kemarin.Sultan Abdullah, menjadi penguasa Pahang menggantikan ayahnya minggu lalu. Raja Malaysia baru ini juga menjabat pengawas non-eksekutif FIFA dan ketua federasi hoki Asia, Asian Hockey Federation.

Credit tempo.co

China pertanyakan konsep Indo-Pasifik ASEAN

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menjelaskan mengenai hasil kunjungan China Policy Group (CPG) ke China pada Desember 2018 dalam diskusi FPCI di Jakarta, Kamis (24/1/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan bahwa China mempertanyakan konsep Indo-Pasifik yang diajukan Indonesia untuk diadopsi oleh ASEAN.

"Tanggapan mereka tidak positif, tetapi juga tidak mendukung," kata Dino dalam diskusi yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, Kamis (24/1).

Dalam diskusi bertajuk "China after 40 Years of Reforms: Impressions from China Policy Group (CPG) Visit to China" tersebut, Dino memaparkan beberapa poin hasil kunjungannya ke China pada Desember 2018.

China, menurut Dino, tidak menolak konsep Indo-Pasifik yang menekankan pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, menghormati hukum internasional, dan sentralitas ASEAN, tetapi juga tidak merasa nyaman dengan konsep tersebut.

Konsep Indo-Pasifik pertama dipopulerkan oleh Amerika Serikat untuk menyaingi pengaruh China yang gencar menjalankan proyek-proyek infrastruktur bernilai triliunan dolar AS melalui Belt and Road Initiative (BRI).

Setelah AS, beberapa negara termasuk Indonesia berupaya mengembangkan konsepnya masing-masing mengenai Indo-Pasifik, untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara di tengah tarik-menarik konstelasi kekuatan dunia.

"China belum mencerna konsep Indo-Pasifik dengan baik, tetapi mereka mengakui bahwa ini adalah konsep yang penting," ujar Dino.

Tantangan untuk pengembangan konsep Indo-Pasifik saat ini, menurut dia, adalah membentuk fondasi konsep yang inklusif.

Konsep Indo-Pasifik ASEAN tidak boleh mencangkok konsep negara atau blok lain.

"Selain itu, kesetaraan harus menjadi bagian dalam dokumen konsep karena prinsip yang dipegang di kawasan. Kita memperlakukan siapapun sama, tidak pernah memandang rendah siapapun," kata mantan wakil menteri luar negeri RI itu.

Dalam kunjungan ke China bersama dengan CPG, Dino melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri China Kong Xuanyou, Deputi Penelitian Kebijakan pada Departemen Internasional Partai Komunis China (CPC) Huang Yihua, serta sejumlah think-tank, seperti China Institute of International Studies (CIIS), China Institute of Contemporary International Relations (CICIR), Guangdong University, dan Guangdong Institute for International Strategies (GIIS).

CPG adalah kelompok yang terdiri dari pejabat pemerintah, pakar, dan akademisi, yang terlibat dalam diskusi rutin untuk melacak perkembangan di China dan juga Indonesia.

Credit antaranews.com

Indonesia dorong DK PBB dukung proses perdamaian Kolombia

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan DK PBB yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (23/1). (Kementerian Luar Negeri RI)

Jakarta, 24/1 (CB) - Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendukung proses perdamaian Kolombia, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.

"Indonesia senang dapat mendukung proses perdamaian di Kolombia," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan DK PBB yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (23/1).

Menlu RI menyampaikan bahwa atas permintaan Pemerintah Kolombia, Menlu RI dan delegasi Indonesia pada 2015 ke Kolombia untuk membagi pengalaman proses perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat senang saat Pemerintah Kolombia dan FARC pada 2016 berhasil menyepakati "the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace" mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun.

"Indonesia percaya Pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia," tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut Menlu RI menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan Kolombia mendukung program program pascakonflik, khususnya demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi (DDR).

"Proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai," tegas Menlu Retno.

Dalam konteks itu, Menlu RI mencontohkan program kerja sama "Oil Palm for Peace" yang sedang dilakukan dengan Kolombia. Program tersebut bertujuan mengkonversi lahan koka menjadi komoditas yang produktif seperti minyak kelapa sawit dan karet. "Program Oil Palm for Peace, akan membantu integrasi sosio-ekonomi pasca konflik di Kolombia," ucap Menlu Retno.

Selain proses reintegrasi, Menlu RI juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat, guna mendorong keberhasilan proses perdamaian. "Penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia," ujar Menlu Retno.

Menlu RI juga menegskan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal itu mengigat kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya.

Dalam pertemuan itu, Menlu RI menekankan pentingnya seluruh anggota DK PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan DK PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus.

Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC pada 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dan salah satu konflik terlama di dunia.

Pemerintah Kolombia kemudian meminta bantuan PBB untuk menjadi pihak ketiga dari perjanjian damai Kolombia untuk mengawal implementasi kesepakatan perjanjian damai.

DK PBB menyambut positif permintaan itu dengan membentuk Tim Verifikasi PBB di Kolombia (UN Verification Mission in Colombia) telah bertugas sejak akhir 2016.

Credit antaranews.com