CUPUMA

Jumat, 09 November 2018

Beli Su-35 Rusia Dihantui Sanksi AS, RI Perlu Jet Timur dan Barat

JAKARTA - Program Indonesia untuk pengadaan pesawat tempur multirole Sukhoi Su-35 "Flanker-E" dari Rusia belum aman dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS). Militer Indonesia yang memilih netral menegaskan bahwa pihaknya memerlukan jet tempur Timur dan Barat.

Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.

UU AS itu sejatinya hanya ditargetkan pada Moskow sebagai respons atas aneksasi Crimea dari Ukraina pada 2014 dan dugaan ikut campur pemilu AS 2016. Namun, China telah dikenai sanksi tersebut karena membeli beberapa jet tempur Su-35 dan sistem rudal S-400 Moskow.

Kepala Penerangan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan kepada IHS Jane dalam pameran Indo Defence 2018 di Jakarta bahwa UU AS tersebut berpotensi memaksa Indonesia membeli pesawat tempur Barat.

Menurut analisa IHS Jane yang dikutip Jumat (9/11/2018), jika pemaksaan itu terjadi, maka pesawat tempur F-16 Viper Lockheed Martin kemungkinan akan dipilih oleh TNI-AU daripada Su-35 Rusia.

Indonesia telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 11 unit jet tempur Su-35 pada bulan Februari tahun ini atau hanya beberapa bulan setelah AS mengesahkan CAATSA.

Menurut Samyoga, meskipun kontrak telah ditandatangani, Indonesia tidak akan memiliki pilihan lain untuk mengakhiri kesepakatan jika pemerintah AS memperkenalkan sanksi keras terhadap Indonesia.

Pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap Indonesia mulai tahun 1990-an hingga 2005 sebagai akibat dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia militer Indonesia di Timor Timur (sekarang bernama Timor Leste). Sanksi berupa larangan membeli peralatan militer AS itu sangat merugikan TNI-AU, karena berpengaruh pada nasib komponen armada pesawat buatan AS seperti pesawat F-16 dan C-130 Hercules.

"Kami perlu mengoperasikan kombinasi jet tempur Timur dan Barat," kata Samyoga.

“Politik tidak pasti, dan kami butuh keseimbangan karena jika kami memiliki masalah dengan Barat, kami dapat menggunakan pesawat yang dibuat di Timur. Kami telah dijatuhi sanksi sebelumnya, jadi kami tahu kami membutuhkan keseimbangan itu," ujarnya.

Credit sindonews.com

AS Tampar Rusia dengan Sanksi Baru Atas Aneksasi Crimea

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menampar lebih dari selusian individu dan perusahaan Rusia dengan sanksi terkait Crimea. Para individu dan perusahaan Rusia itu dianggap mendapatkan keuntungan dari pencaplokan dan pendudukan ilegal wilayah Crimea di Ukraina.

Departemen Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan (OFAC) mengumumkan hukuman yang dimandatkan oleh kongres, beberapa di antaranya merupakan sanksi tambahan bagi individu dan entitas yang telah masuk dalam daftar hitam pemerintah AS.

Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin diharapkan bertemu sebentar, tetapi tidak untuk pertemuan skala penuh, akhir pekan ini di Paris selama peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I.

"Departemen Keuangan tetap berkomitmen untuk menargetkan entitas yang didukung Rusia yang mencari keuntungan dari aneksasi ilegal Rusia dan pendudukan Crimea," Menteri Keuangan di Bawah Sekretaris Terorisme dan Intelijen Keuangan Sigal Mandelker mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Sanksi kami adalah pengingat yang jelas bahwa upaya untuk menormalkan investasi dan hubungan ekonomi dengan mereka yang beroperasi di Crimea tidak akan ditoleransi dan tunduk pada otoritas sanksi AS dan Uni Eropa," tambahnya seperti dikutip dari The Washington Times, Jumat (9/11/2018).

Menurut pejabat Departemen Keuangan, sanksi tersebut menggarisbawahi dukungan AS untuk Ukraina dan Uni Eropa (UE). Sanksi itu juga menyoroti sikap oposisi Washington terhadap aneksasi dan pendudukan Kremlin atas Crimea serta penggunaan kekuatan untuk mengontrol bagian-bagian Donetsk dan wilayah Luhansk di Ukraina timur.

Credit sindonews.com

Cina Ingin Berdamai dengan AS Setelah Terlibat Perang Dagang

Bendera Cina-Amerika

Foto: washingtonote

Cina dan AS saling menaikkan tarif impor untuk produk kedua negara.

CB, BEIJING -- Kepala komisi urusan luar negeri Partai Komunis Cina Yang Jiechi mengatakan negaranya ingin menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikannya ketika bertemu penasihat keamanan nasional AS John Bolton di Washington.

“Cina berkomitmen untuk bekerja sama dengan AS guna mencapai kerja sama yang tidak konfrontatif, tanpa konflik, saling menghormati, di mana kedua belah pihak menang,” kata Yang dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Cina pada Kamis (8/11).

“Kedua belah pihak harus mencari solusi yang tepat melalui negosiasi yang sama dan saling menguntungkan,” kata Yang seraya menambahkan bahwa esensi hubungan perdagangan dan ekonomi antara AS dan Cina memang saling menguntungkan.

Ia mengatakan, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump akan menghadiri pertemuan G-20 di Argentina akhir bulan ini. Menurutnya kedua negara harus memastikan agar dialog antara Xi dan Trump dapat berjalan baik.

“Kedua belah pihak harus benar mengelola perbedaaan dan secara hati-hati mempersiapkan guna memastikan hasil positif dalam pertemuan (G-20) di Argentina,” ujar Yang.

Cina dan AS tengah terlibat dalam perang dagang. Kedua negara diketahui telah menaikkan tarif impor hingga ratusan miliar dolar AS untuk produk atau barang masing-masing. Trump mengancam akan menetapkan tarif atas sisa ekspor Cina senilai 500 miliar dolar AS bila perang tarif tak dapat diselesaikan.

Penasihat Negara Wang Yi mengatakan sengketa perdagangan dan ekonomi antara negaranya dan AS dapat diselesaikan melalui dilaog. “Kami yakin itu harus dan dapat diselesaikan secara tepat melalui dialog yang setara,” ujar Wang.

Credit republika.co.id

Trump Ancam Balas Dendam Jika Demokrat Selidiki Pemerintah

Usai kubu oposisi merebut mayoritas Dewan Perwakilan AS, Donald Trump mengancam akan balas dendam jika Demokrat meluncurkan penyelidikan atas pemerintahannya. (Reuters/Leah Millis)

Jakarta, CB -- Setelah oposisi merebut mayoritas Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengancam akan membalas dendam jika kubu Partai Demokrat itu meluncurkan penyelidikan atas pemerintahannya.

"Jika Demokrat berpikir mereka akan menghabiskan uang pembayar pajak untuk menyelidiki kami di level Dewan Perwakilan, kami akan melakukan hal serupa untuk menyelidiki mereka semua atas pembocoran informasi rahasia, dan banyak lagi, di level Senat," kata Trump.

Pernyataan ini dilontarkan Trump setelah hasil hitung cepat pemilihan umum sela pada Selasa (6/11) lalu menunjukkan bahwa Partai Demokrat selaku oposisi berhasil meraup mayoritas kursi di Dewan Perwakilan.

Sementara itu, partai tempat Trump bernaung, Partai Republik, menguasai Senat AS. Dewan Perwakilan dan Senat adalah dua komponen pembentuk Kongres AS.

Kekuasaan parlemen di tangan dua kubu ini dikhawatirkan dapat memicu polarisasi politik yang semakin tinggi di AS. Namun, Trump berjanji akan bekerja sama dengan semua pihak.

Orang yang digadang menjadi pemimpin Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi, juga mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan baik, tapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan konstitusi terhadap pemerintahan Trump.

Tak lama setelah hasil ini keluar, Partai Demokrat langsung dikejutkan dengan keputusan Trump untuk memecat Jaksa Agung AS, Jeff Sessions.

Sejumlah pejabat top dari Partai Demokrat pun memperingatkan Trump agar tak menghalangi penyelidikan intervensi Rusia dalam pemilu 2016.

Peringatan ini muncul karena Matthew Whitaker ditunjuk sebagai pengganti Sessions. Selama menjabat sebagai kepala staf Sessions, Whitaker terus berupaya untuk membatasi penyelidikan intervensi Rusia yang dipimpin oleh Robert Mueller itu.

"Kongres harus mengambil langkah menyeluruh untuk memastikan integritas penyelidikan Penyelidik Khusus Mueller," ujar seorang anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Steny Hower, sebagaimana dikutip Reuters.

Hower kemudian mengatakan bahwa jika pemecatan Sessions ini adalah bagian dari upaya Trump untuk mencampuri penyelidikan Mueller, "presiden harus bertanggung jawab."

Langkah Trump ini sebenarnya sudah diprediksi sejak tahun lalu, ketika Sessions menolak mengawasi langsung proses penyelidikan tersebut, diduga karena ia pun memiliki kaitan dengan Rusia saat membantu kampanye sang presiden.

Sessions lantas memberikan kuasa kepada wakilnya, Rod Rosenstein, untuk mengawasi penyelidikan tersebut, membuat Trump kehilangan kendali.

Kini, Partai Demokrat pun meminta Whittaker untuk mengambil langkah serupa dengan Sessions.

"Melihat komentar dia sebelumnya yang berusaha membatasi penyelidikan Mueller, Whittaker harus melepaskan diri dari pengawasan selama menjabat sebagai jaksa agung," kata pemimpin Partai Demokrat dalam Senat, Chuck Schumer.

Credit cnnindonesia.com

'Perang Melawan Teror' AS Makan Korban Hingga 500 Ribu Orang

WASHINGTON - Sekitar setengah juta orang tewas di Irak, Afghanistan, dan Pakistan karena 'perang melawan teror' Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan setelah serangan 11 September 2001. Demikian hasil sebuah penelitian yang baru saja dirilis.

Laporan yang dibuat oleh Watson Institute for International and Public Affairs Brown University menyebutkan korban tewas antara 480.000 dan 507.000 orang. Namun, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

"Jumlah kematian terbaru mengalami peningkatan lebih dari 110 ribu selama hitungan terakhir, dikeluarkan hanya dua tahun lalu pada Agustus 2016," kata Brown dalam sebuah pernyataan.

"Meskipun perang melawan teror sering diabaikan oleh publik Amerika, pers dan pembuat undang-undang, lembaga ini menghitung sinyalnya, jauh dari berkurangnya, perang ini tetap intens," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari France24, Jumat (9/11/2018).

Jumlah korban tewas termasuk gerilyawan, polisi lokal dan pasukan keamanan, warga sipil dan tentara AS serta sekutu.

Penulis laporan itu, Neta Crawford, mengatakan banyak dari mereka yang dilaporkan oleh pasukan AS dan lokal sebagai militan sebenarnya adalah warga sipil.

"Kita mungkin tidak pernah tahu jumlah total kematian langsung dalam perang-perang ini," tulis Crawford.

"Sebagai contoh, puluhan ribu warga sipil mungkin telah meninggal dalam merebut kembali Mosul dan kota-kota lain dari ISIS tetapi tubuh mereka kemungkinan besar belum ditemukan," terangnya.

Laporan itu menyatakan bahwa antara 182.272 dan 204.575 warga sipil telah tewas di Irak, 38.480 di Afghanistan, dan 23.372 di Pakistan.

Hampir 7.000 tentara AS tewas di Irak dan Afghanistan.

Penghitungan ini tidak termasuk semua orang yang telah meninggal secara tidak langsung sebagai akibat dari perang, termasuk melalui hancurnya infrastruktur atau penyakit.

Credit sindonews.com

Presiden Yaman angkat menteri pertahanan dan kepala staf baru

Milisi Houthi mencoba memblokir warga memasuki jalan tempat wilayah kepresidenan dihantam serangan udara di Sanaa, Yaman, Senin (7/5/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Kairo (CB) - Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi mengangkat Mohammed al-Maqdishi sebagai menteri pertahanan, kantor berita negara SABA melaporkan, Rabu (7/11).

Hadi juga mengangkat Abdullah Al-Nakhi sebagai kepala staf yang baru.

Arab Saudi, yang memimpin aliansi beranggotakan negara-negara Arab beraliran Sunni dan didukung Barat, mencoba memulihkan pemerintahan Hadi yang diakui masyarakat internasional. Pemerintahan itu digulingkan dari Sanaa, ibu kota Yaman, oleh kelompok Houthi yang disokong Iran pada 2015.

Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memiliki perkiraan terbaru mengenai jumlah korban meninggal di Yaman. Badan dunia itu pada Agustus 2016 mengutip data pusat-pusat medis bahwa sedikitnya 10.000 orang tewas. Situasi kemanusiaan telah memburuk tajam sejak 2015, menyebabkan jutaan orang berada di jurang kelaparan dan perekonomian negara itu bertambah buruk.

Credit antaranews.com

Serangan Udara Koalisi Arab Tewaskan Satu Keluarga di Yaman

SANAA - Seorang Ayah dan lima anaknya tewas setelah serangan udara koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi menghantam rumah mereka di kota pelabuhan Laut Merah Yaman, Hodeidah, Kamis. Hal itu diungkapkan sumber setempat.

Rumah keluarga itu menjadi target serangan udara pada sore hari di daerah Al Tuhayta, beberapa mil selatan bandara Hodeidah.

Penduduk setempat bergegas membawa keluarga itu ke rumah sakit Zabid di distrik Zabid di dekatnya, yang terletak di jalan raya menuju ke kota pelabuhan.

"Sang ibu mengalami beberapa luka, sementara suami dan lima anaknya meninggal," kata dokter seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (9/11/2018).

Pada hari Rabu, koalisi pimpinan Saudi menewaskan enam orang dari dua keluarga dalam serangan udara di dua rumah di provinsi Hajjah barat laut Yaman, di sebelah utara Hodeidah, menurut penduduk setempat.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab yang melakukan intervensi di Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi setelah pemberontak Houthi memaksanya mengasingkan diri.

Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran telah menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, termasuk Ibu Kota Sanaa, sejak September 2014.

Perang Yaman telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan menelantarkan hampir tiga juta orang lainnya, menurut badan-badan PBB.

Credit sindonews.com

Sistem Pertahanan Rusia Adang Serangan Israel ke Suriah

Sistem Rudal S-300 buatan Rusia.

Foto: AP

Rusia mengirim 49 unit sistem pertahanan udara anti-rudal S-300 ke Suriah.

CB, DAMASKUS -- Tentara Suriah mengakui sistem pertahanan udara S-300 milik Rusia tidak menghilangkan risiko serangan Israel. Namun, menurut kepala biro politik Tentara Suriah Brigrade Jendral Hasan Ahmad Hasan sistem pertahanan udara itu mengurangi kemungkinan keberhasilan serangan udara Israel.

"Dalam strategi militer tidak akan konsep probalitas nol, kami tidak bisa mengatakan kemungkinannya menjadi nol, karena kami bicara tentang langit terbuka, perbatasan yang panjang, berbagai teknologi," kata Hasan, seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (8/11).

Pada awal Oktober lalu, Rusia sudah mengirim 49 unit sistem pertahanan udara anti-rudal S-300 ke Suriah. Moskow akan mengirim S-300 sistem pertahanan udara anti-rudal ke Suriah sebagai tanggapan atas peran Israel dalam jatuhnya pesawat Rusia Il-20 bulan September lalu.

"Oleh karena itu, saya tidak bisa mengatakan pada akhir tidak akan ada kemungkinan serang, tapi probabilitas kesuksesan serangannya dapat berkurang," tambah Hasan.

Selain sistem pertahanan udara Rusia juga mengirimkan 49 peralatan lainnya. Seperti radar, sistem akusisi target dasar, pos komando dan empat peluncur rudal.

Pengiriman sistem pertahanan udara ini sempat menciptakan ketegangan terutama dengan Israel dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah mengirim sistem pertahanan udara anti-rudal ke Suriah melalui sambungan telpon.

"Mengirim persenjataan canggih ke tangan yang tidak bertanggungjawab akan meningkatkan bahaya di regional (Timur Tengah)," kata Netanyahu kepada Putin bulan Oktober lalu.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika John Bolton juga memperingatkan keputusan Rusia ini. Menurut Bolton memberikan persenjataan canggih ke Suriah adalah sebuah kesalahan besar dan akan meningkatkan ketegangan dalam skala yang lebih besar lagi di perang yang sudah terjadi selama tujuh tahun.

Credit republika.co.id

Pengacara Netanyahu Terjerat Kasus Suap Pembelian Kapal Selam

YERUSALEM - Polisi Israel merekomendasikan tuduhan suap kepada pengacara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan lima tersangka lainnya atas pembelian kapal selam Jerman Thyssenkrupp senilai USD2 miliar.

Netanyahu ditanyai oleh polisi dalam penyelidikan kasus itu tetapi, dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan kesimpulannya, polisi menegaskan kembali bahwa perdana menteri Israel bukan tersangka.

Kesepakatan untuk tiga kapal selam dan empat kapal patroli telah menjadi subyek penyelidikan korupsi sejak 2016 setelah Channel 10 TV Israel melaporkan bahwa David Shimron, pengacara pribadi Netanyahu dan kerabat jauh, juga mewakili agen lokal Thyssenkrupp Marine Systems, meningkatkan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan.

"Saya tidak melakukan kejahatan apa pun," kata Shimron kepada situs berita Israel YNet, seperti disitir Reuters, Jumat (9/11/2018).

Pengacara Shimron, dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, membantah kesalahan yang dilakukan oleh kliennya, mengatakan dia tidak terlibat dalam kesepakatan soal kapal selam.

Seorang juru bicara Thyssenkrupp mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Informasi kami datang sejauh ini hanya dari pers, kami belum memiliki informasi yang dikonfirmasi."

Ia menambahkan: "Segera setelah kami mengetahui semua fakta, kami akan memeriksa langkah-langkah lebih lanjut dalam kerangka kerja hukum."

Para tersangka lain yang menghadapi tuduhan itu termasuk seorang perwira angkatan laut senior yang sudah pensiun dan mantan pejabat pemerintah.

Netanyahu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga investigasi korupsi lainnya. Pada bulan Februari, polisi merekomendasikannya dalam kasus suap. Jaksa Agung Israel sedang mempertimbangkan apakah akan menuntutnya.

Credit sindonews.com

Demokrat Kuasai DPR AS, Israel Ketar Ketir

TEL AVIV - Keberhasilan Partai Demokrat menguasai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) membawa dampak negatif bagi Israel. Negara zionis itu khawatir mengenai dampak yang ditimbulkannya bagi posisi AS terhadap Israel dan konflik Palestina-Israel.

Kekhawatiran Israel datang di tengah hubungan yang kadang berbatu antara pemerintahan AS sebelumnya di bawah kepemimpinan Barack Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Mantan duta besar Israel untuk Washington Michael Oren, yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri di kantor Netanyahu, mengatakan kepada harian Israel Yedioth Ahronoth bahwa kontrol Partai Demokrat terhadap Kongres AS dapat mempercepat pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang rencana perdamaian Timur Tengahnya yang dijuluki "Kesepakatan abad ini".

Menurut Oren, kongres baru AS yang mayoritas dikuasai Demokrat akan mendorong Trump untuk lebih fokus pada urusan luar negeri, termasuk rencana perdamaiannya yang kontroversial.

Dia menambahkan bahwa Israel sekarang harus fokus pada pemulihan kepercayaan kepada Demokrat Amerika, bersama dengan Yahudi liberal di AS, yang terguncang selama kepresidenan Obama.

Yedioth Ahronoth mengutip pejabat Israel lainnya yang mengatakan bahwa dukungan untuk Israel tidak akan terpengaruh di Senat AS, di mana Partai Republik menikmati mayoritas yang solid.

Namun, para pejabat Israel, yang lebih memilih untuk tetap anonim, mengatakan situasinya lebih kompleks dalam kongres, yang sekarang didominasi oleh Demokrat.

"Israel juga prihatin tentang bergabungnya perwakilan baru, beberapa di antaranya adalah Muslim yang terkenal karena posisi mereka melawan Israel," kata seorang pejabat seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (9/11/2018).

Surat kabar itu juga mengutip duta besar Israel untuk PBB, Danny Dayan, yang mengatakan bahwa ia baru-baru ini bertemu dengan sebagian besar anggota Kongres yang terpilih dari negara bagian New York, New Jersey dan Pennsylvania untuk membangun hubungan kerja dengan mereka.

Menurut Yedioth Ahronoth, Komite Urusan Publik Amerika-Israel, atau AIPAC, lobi Zionis paling terkemuka di Washington, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan semua kontestan dalam perlombaan kongres baru-baru ini.

Surat kabar itu kemudian mengutip pejabat Partai Demokrat mengatakan bahwa banyak wakil yang dipilih partai adalah pendukung Israel, meskipun Partai Republik telah dilaporkan memperingatkan Israel bahwa Partai Demokrat semakin menjadi anti-Israel.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan di kalangan anak muda Amerika, mereka tidak cenderung mendukung Israel, tetapi menganggap Israel sebagai agresor dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina.

Perkiraan di AS menunjukkan bahwa separuh dari pemilih muda berpartisipasi dalam proses pemilihan, dan bahwa jumlah pemilih yang memenuhi syarat akan meningkat sebesar 22 juta dalam pemilihan presiden dan kongres yang dijadwalkan untuk 2020.

Menurut perkiraan ini, surat kabar mengatakan, Netanyahu harus bersiap untuk kehilangan teman-teman Republik di Gedung Putih dalam waktu dua tahun - terutama karena kandidat Demokrat tidak bergantung pada dukungan Yahudi untuk kampanye mereka.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 79 persen orang Yahudi Amerika memilih Partai Demokrat dan bahwa Israel tidak mempengaruhi posisi mereka, yang terutama didasarkan pada isu-isu sosial domestik.

Kelompok lobi Yahudi J Street adalah pesaing utama AIPAC.

J Street mencapai prestasi besar dalam pemilihan baru-baru ini dengan kemenangan 120 kandidat kongres yang menerima dukungannya. Itu berarti bahwa kelompok lobi telah menjadi pendukung lebih dari setengah anggota Kongres dan Senat Demokrat.

J Street mendukung "solusi dua negara" untuk masalah Palestina dan mengadopsi posisi yang bertentangan dengan sayap kanan Israel.

Hubungan antara Partai Demokrat dan Israel tegang setelah penandatanganan perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan pemerintahan Obama.

Hubungan juga dipengaruhi oleh keputusan Obama untuk tidak abstein - daripada menggunakan hak veto - pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kebijakan pemukiman Israel.

Credit sindonews.com

Donald Trump Ganti Jaksa Agung AS dengan Pengikut Setianya

Matthew G. Whitaker

Foto: AP

Whitaker akan menjadi pelaksana tugas jaksa agung AS setelah Session dipecat.

CB, WASHINGTON -- Matthew G. Whitaker menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) setelah Jeff Session mengundurkan diri atas permintaan Presiden AS Donald Trump. Ia dinilai belum memiliki banyak pengalaman tapi seorang pendukung partai Republik yang setia.

"Dengan bahagia kami mengumumkan Matthew G. Whitaker, Kepala Staf Jaksa Agung Jeff Session di Departemen Kehakiman, akan menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung yang baru atas Amerika Serikat. Dia akan melayani negara dengan baik," tulis Trump di akun Twitternya, Kamis (8/11).

Mantan jaksa federal tersebut menjadi kepala staf Jaksa Agung selama satu tahun. Pengalaman Whitaker dimulai ketika ia menjadi jaksa Wilayah di Wilayah Selatan Iowa dari 2004 sampai 2009. Posisi tersebut ia dapatkan berdasarkan rekomendasi dari senator partai Republik Chuck Grassley yang kini menjadi kepala Komite Senat bidang Hukum.

Sebagai jaksa wilayah mantan atlet kampus tersebut memutuskan siapa jaksa yang akan membela negara dalam kasus kejahatan masyarakat sipil. Sejauh ini para pelaksana tugas atau jaksa agung yang ditunjuk sudah lebih lama menjadi jaksa atau politikus papan atas dengan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan Whitaker.

Banyak pihak yang khawatir Whitaker tidak dapat menjaga independensi Departemen Kehakiman dari intervensi Gedung Putih. Terutama melihat sejarah hidupnya yang sangat loyal kepada Trump. Minority Leader Senator Chuck Schumer mengatakan Whitaker harus menyelamatkan dirinya sendiri dari pengawasan investigasi kasus Robert Mueller yang mengajukan pemeriksaan terhadap intervensi Rusia terhadap pemilihan presiden 2016 lalu.

Investigasi Robert Mueller itu yang menjadi alasan mengapa Trump meminta Jeff Session mengundurkan diri. Pada 2017 lalu tokoh kuat dan disegani di Departemen Kehakiman Amerika, Mueller mengajukan investigasi terhadap Trump yang diduga telah melanggar hukum dengan berkerja sama dengan Rusia dalam mengintervensi pemilihan presiden 2016.

Tapi selama menjadi komentator hukum konservatif Whitaker kerap kali membela Trump. Dalam wawancaranya di televisi Whitaker kerap mengatakan ia tidak melihat adanya pelanggaran hukum atau kolusi yang dilakukan Trump dengan Rusia selama kampanye presiden 2016.

Whitaker pernah menulis tentang hal itu di CNN. Menurutnya Wakil Jaksa Agung Rod Resenstein harus membatasi cakupan investigasi Muller agar mantan direktur FBI tersebut berhenti menggali keuangan Trump.

"Jika ia tidak melakukannya, maka investigasi Muller akan mulai terlihat seperti pancingan politik. Hal ini tidak hanya akan merusak karakter yang dihormati seperti Mueller, tapi juga mencederai Presiden Amerika Serikat dan keluarganya dan sebagai tambahan, negara," tulis Whitaker kala itu.

Whitaker sepertinya akan terlibat dalam investigasi Mueller ini. Karena sebagai jaksa agung, ia akan mengawasi semua investigasi yang ditangani Departemen Kehakiman AS.

"(Ia) bertanggung jawab atas semua hal di bawah lingkup Departemen Kehakiman," kata jurubicara Departemen Kehakiman AS, Sarah Flores.

Departemen Kehakiman tidak mengumumkan Rosenstein akan mengundurkan diri. Wakil Jaksa Agung itu yang menunjuk Mueller sebagai jaksa khusus dan mengawasi kerjanya selama ini. Teman lama Whitaker, jaksa wilayah Des Moines, Guy Cook mengatakan Whitaker seseorang yang berpikiran jernis dan bukan orang yang mau diremehkan.

"Tapi saya pikir yang terpenting dari perpekstif presiden ia orang yang loyal," katanya.

Cook mengatakan orang-orang yang memiliki akal sehat akan setuju dengan pandangan Whitaker dalam investigasi Mueller. Tapi ia yakin ada sesuatu dalam pandangan Whitaker yang disukai oleh Donald Trump.

Whitaker banyak menghabiskan karirnya di sektor swasta termasuk di firma hukum di Des Moines. Sebuah firma hukum yang ia dirikan bersama aktivis-aktivis pendukung partai Republik pada tahun 2009. Ia dua kali gagal menjadi senator yang terakhir ia kalah dalam konvensi senator partai Republik tahun 2014.

Setelah itu ia mendirikan dan selama tiga tahun menjadi direktur eksekutif organisasi Foundation for Accountability and Civic Trust. Sebuah organinasi yang mengawasi pejabat-pejabat dari partai Demokrat. Saat itu ia mengatakan Hillary Clinton harusnya dihukum dalam skandal surat elektroniknya dan ia mendukung keputusan Trump memencat Direktur FBI James Comey.

Ia juga dikenal memiliki hubungan dengan dengan politikus-politikus dari partai Republik. Whitaker menjadi kepala kampanye mantan gubernur Minnesota Tim Pawlenty pada tahun 2012 lalu. Pada tahun 2012 dan 2016 ia menjadi kepala kampanye untuk Rick Perry, mantan gubernur Texas dan kini menjadi menteri energi AS.

Credit republika.co.id

FBI: Aksi Brutal Mantan Marinir di Kalifornia Individual

Seorang aparat beretugas di lokasi penembakan Kalifornia

Foto: Reuters

Aksi ini menewaskan 12 orang dan melukai belasan lainnya.

CB, THOUSAND OAKS – FBI mengidetifikasikan seorang mantan veteran tempur Marinir Amerika Serikat (AS) merundung tembakan ke kerumunan orang di Borderline Bar and Grill di Kalifornia pada Rabu (8/11) malam waktu setempat. Insiden yang terjadi di tempat berkumpulnya mahasiswa itu menewaskan 12 orang termasuk pelaku penembakkan.

Pejabat penegak hukum wilayah mengidetifikasikan pria bersenjata tersebut bernama David Long (28 tahun), yang ditemukan tewas akibat luka tembak yang ditimbulkannya sendiri.

Asisten Direktur yang bertanggung jawab atas FBI Los Angeles, Paul Delacourt mengatakan, spekulasi soal motif penembakkan pelaku belum diketahui, namun dia memastikan pelaku bertindak sendiri dalam aksinya.

"Kami akan memastikan untuk melukiskan gambaran terhadap motif pelaku dan kami melakukan yang terbaik untuk mengidentifikasinya," ujar Delacourt dalam konferensi pers dilansir Reuters, Jumat (9/11). FBI menambahkan spekulasi yang memungkinkan tindakan radikalisasi pada kelompok militan.

Sheriff Ventura County, Geoff Dean mengatakan rundungan tembakan terjadi secara acak terhadap beberapa orang di bar. Inseden terjadi pada pukul 11.30 malam dengan menggunakan pistol kaliber 45 berkapasitas tinggi.

Pelaku yang diidentifikasikan sebagai David Long itu bertugas di Korps Marinir 2008 hingga 2013. Dia mencapai pangkat kopral dan mengabdi sebagai penembak senapan mesin di Afghanistan.

Sheriff memprediksi Long menderita gangguan stress pasca-trauma bertugas di Afghanistan. "Jelas dia memiliki sesuatu yang terjadi di kepalanya sehingga menyebabkan dia melakukan sesuatu seperti ini," kata Dean.

Dean mengatakan, pada April tahun ini, petugas kesehatan yang mendapat panggilan, datang ke rumah Long di Taman Newbury, sekitar 6 kilometer dari bar.

Panggilan itu menemukan bahwa Long gelisah. Spesialis kesehatan mental berbicara dengan Long dan memutuskan bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

Dean mengatakan, bahwa 150 hingga 200 orang berada di Bar Borderline pada saat itu. "Itu bisa saja jauh, jauh lebih buruk," kata dia.

Ditanya seperti apa aksi penembakkan di dalam bar, Dean berkata, "Seperti... neraka," katanya. Sebelumnya dia menggambarkan kejadian itu sebagai pemandangan yang mengerikan. Ada darah di mana-mana dan tersangka adalah bagian dari insiden itu.

"12 tewas, dan sekitar 10 hingga 15 orang mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit," kata dia.

Bar yang terletak di Thousan Oaks, Kalifornia ini merupakan tempat yang populer di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa California Lutheran University yang menyukai musik country.

Bar ini juga dekat dengan universitas lain seperti California State University Channel Island, Pepperdine Univesity, dan Moorpark College.

Credit republika.co.id

Pelaku Penambakan di California Mantan Anggota Marinir AS

Ilustrasi. (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Pihak kepolisian mengumumkan pelaku penembakan yang menewaskan 12 pengunjung bar di California bernama Ian Davaid Long. Pria berusia 28 tahun tersebut merupakan mantan anggota marinir AS.

Dia berada di korps marinir AS pada periode 2008-2013 dengan pangkat terakhir kopral. Sheriff Ventura County Geoff Dean mengatakan Long menembak dengan pistol kaliber 45. Ia menembak secara acak.

"Tidak diketahui apa yang menjadi motif penembakan," katanya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/11) dinihari.

Dean mengatakan Long saat ini sudah ditemukan di Kantor Borderline Bar and Grill di 64 kilometer barat laut Los Angles. Ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah menembak dirinya sendiri.

"Tapi dengan memperhatikan penembakan pada dirinya tersebut, kelihatannya jelas dia sedang memiliki masalah. Kemungkinan ia menderita gangguan stres," katanya.

Dean mengatakan untuk mendalami dugaan tersebut saat ini pihak berwenang sedang menunggu surat perintah penggeledahan untuk rumah Long.

Credit cnnindonesia.com

Penembakan di Bar California, 12 Tewas Termasuk Sheriff

Ilustrasi lokasi penembakan di Amerika Serikat. (REUTERS/Andrew Cullen)

Jakarta, CB -- Peristiwa penembakan maut terjadi di Negara Bagian California, Amerika Serikat. Akibat aksi itu 13 orang tewas, termasuk seorang wakil Sheriff.

Dilansir CNN, Kamis (8/11), penembakan terjadi di tempat hiburan malam Borderline Bar & Grill di Kota Thousand Oaks, California. Wakil Sheriff Ventura County meninggal setelah terlibat kontak senjata dengan pelaku.

Pelaku juga dikabarkan meninggal di lokasi kejadian.

"Setidaknya belasan orang mengalami cedera dalam kejadian itu," kata Kepala Sheriff Ventura County, Geoff Dean.

Wali Kota Thousand Oaks, Andy Fox menyatakan terus mengikuti penanganan kejadian itu dan berharap yang terbaik untuk seluruhnya. Dia mengklaim padahal kota itu dianggap sebagai salah satu yang teraman di dunia.

"Kami secara konsisten berada di urutan atas sebagai salah satu kota dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Kejadian seperti ini bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di lingkungan yang dianggap aman," kata Andy.

Bar Borderline adalah tempat hiburan malam bergaya Barat yang kerap menyuguhkan fasilitas untuk acara berdansa. Antara lain dengan tema country, salsa, dan swing. Saat kejadian, mereka tengah menggelar acara 'College Country' mulai pukul 21.00 hingga 02.00 waktu setempat. Lokasinya berjarak sekitar 64 kilometer dari Kota Los Angeles. Tempat itu menjadi salah satu lokasi nongkrong para muda-mudi setempat.

Saksi menyatakan melihat seorang lelaki bergegas masuk ke dalam bar kemudian melepaskan tembakan dari sebuah pistol.

"Dia melepaskan tembakan sekitar 30 kali. Saya masih mendengar suara tembakan saat pergi dari tempat itu," kata saksi.

Credit cnnindonesia.com

Kerusuhan di Penjara Tajikistan, 20 Napi dan 2 Sipir Tewas

DUSHANBE - Sekitar 20 tahanan dan dua penjaga tewas dalam bentrokan di sebuah penjara keamanan maksimum di kota Khujand, Tajikistan utara. Hal itu dikatakan oleh dua sumber keamanan yang mengetahui kejadian tersebut.

Penjara di kota terbesar kedua di Tajikistan itu adalah rumah bagi para tahanan yang menjalani hukuman panjang untuk kejahatan serius termasuk ekstremisme dan pembunuhan.

Salah satu sumber mengatakan bahwa "sekitar 20 tahanan" tewas dalam bentrokan yang juga merenggut nyawa dua penjaga. Sumber kedua mengkonfirmasi jumlah korban dan mengatakan enam penjaga lainnya telah terluka.

"Kerusuhan yang melibatkan puluhan tahanan terjadi Rabu malam dan berlanjut hingga Kamis," kata salah satu sumber keamanan seperti dikutip dari AFP, Kamis (8/11/2018), meminta identitasnya disembunyikan.

Sumber lain mengatakan kerusuhan itu dimulai ketika para tahanan menyita alat pemotong benda dari sebuah lokakarya di penjara.

Pemerintah negara pecahan Uni Soviet itu belum mengkonfirmasi baik kerusuhan penjara tersebut ataupun jumalah korban tewas.

Penjara di Khujand, yang terletak sekitar 300 kilometer di sebelah utara ibu kota Dushanbe, di masa lalu menjadi saksi pembobolan penjara.

Pada 2016, seorang penjaga dan seorang tahanan tewas setelah tiga narapidana berinisiatif untuk membobol penjara tersebut.

Saat itu kementerian dalam negeri Tajikistan mengatakan para tahanan berencana untuk bergabung dengan ISIS.

Credit sindonews.com

Damaskus: Tidak Ada Tempat bagi Pasukan Asing di Suriah

DAMASKUS - Militer Suriah menegaskan, tidak ada tempat bagi pasukan asing di Suriah, baik itu untuk pasukan Turki, terlebih untuk pasukan Amerika Serikat (AS), yang masuk ke Suriah tanpa izin Damaskus.

"Mereka yang percaya bahwa Suriah akan meninggalkan sebidang tanahnya di bawah kendali Turki, AS atau beberapa kekuatan lain harus berpikir lagi," kata kepala biro politik militer Suriah, Brigjen Hasan Ahmad Hasan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (8/11).

Dia mencatat bahwa Damaskus memiliki hak untuk melawan kehadiran militer AS dan anggota lain dari koalisi internasional dengan berbagai cara yang memungkinkan.

"Koalisi pimpinan AS adalah yang memimpin ISIS dan mengendalikan kegiatannya. Satu-satunya fakta yang telah terbukti di seluruh dunia adalah bahwa AS dan pendukungnya tidak memerangi terorisme, mereka hanya berpura-pura bahwa mereka terlibat dalam perlawanan diri atau melalui Pasukan Demokrat Suriah (SDF)," ucapnya.

Menurutnya, dukungan Washington untuk teroris di Suriah telah dibuktikan oleh informasi, di mana menurut Hassan anggota ISIS telah dievakuasi dari zona tempur oleh pesawat AS.

Hasan juga menekankan, Damaskus akan merebut kembali kota Afrin di Suriah utara, yang terletak di dekat perbatasan Suriah-Turki dan saat ini dikendalikan oleh pasukan Turki, baik melalui cara-cara politik atau melalui militer.

"Suriah akan berhasil merebut Afrin, dan tidak hanya Afrin, kembali di bawah kendali pemerintah, baik melalui proses politik yang bagus atau proses miiter. Dan jika tidak ada opsi yang tersisa pada akhirnya, tentara (Suriah) tidak akan berdiam diri ketika situasi berakhir dalam kebuntuan," ujarnya.

Dia lalu menekankan campur tangan militer Turki melanggar hukum internasional, dan menyatakan bahwa Ankara juga mengizinkan sejumlah besar teroris masuk ke Suriah melalui perbatasan kedua negara.

Credit sindonews.com

Analisa Logis Jenderal Suriah soal S-300 Tameng Serangan Israel

DAMASKUS - Seorang jenderal Suriah memberikan analisa logis bahwa sistem rudal anti-pesawat S-300 Rusia yang dipasok ke Damaskus tidak bisa menghilangkan risiko serangan baru oleh Israel. Namun, menurutnya, senjata itu akan meminimalkan peluang keberhasilan serangan Tel Aviv.

Brigadir Jenderal Hasan Ahamad Hasan, kepada biro politik Suriah, menyampaikan analisanya itu dalam sebuah wawancara dengan Sputnik.

"Tidak ada konsep probabilitas nol dalam strategi militer. Kami tidak bisa mengatakan bahwa probabilitas ini telah berkurang menjadi nol. Karena kita berbicara tentang langit terbuka, perbatasan perpanjang, (dan) berbagai teknologi," katanya, yang dilansir Kamis (8/11/2018).

"Oleh karena itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa pada akhirnya tidak akan menjadi probabilitas seperti itu, bagaimanapun, kemungkinan agresi ini mencapai tujuannya telah diminimalkan," ujarnya, ketika ditanya tentang kemungkinan serangan baru Israel baru terhadap Suriah setelah pengiriman S-300 Moskow.

Pada 2 Oktober, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa Rusia telah menyelesaikan pengiriman sistem S-300 baru ke Suriah, termasuk 49 unit peralatan yang berhubungan dengan sistem tersebut seperti radar, sistem akuisisi target dasar, pos komando dan empat peluncur.

Pasokan senjata pertahanan itu sebagai respons Moskow atas insiden jatuhnya pesawat pengintai Il-20 Rusia pada 17 September lalu. Pesawat itu tak sengaja ditembak jatuh oleh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang merespons serangan empat jet F-16 Israel di Latakia.

Sebanyak 15 tentara Moskow tewas dalam insiden pesawat Il-20. Moskow menyalahkan Tel Aviv yang dianggap menjadikan pesawat Il-20 sebagai tameng jet-jet tempur F-16 dari serangan S-200 Damaskus.

Credit sindonews.com

Eks PM Anggap Relokasi Kedubes Australia ke Yerusalem Bodoh

Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd mengkritik rencana pemerintahan PM Scott Morisson merelokasi kedutaan untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurut dia hal itu merupakan tindakan bodoh.

Rudd menganggap rencana itu tidak hanya merusak hubungan serta kepentingan Australia dengan negara muslim di kawasan maupun global, tapi juga membahayakan keamanan Negeri Kanguru.

"Saya pikir bukan tindakan pintar dari pemerintah Australia saat ini untuk memindahkan kedutaan besar untuk israel ke Yerusalem. Ini bukan hanya karena ini adalah isu sensitif terutama bagi negara muslim mitra Autsralia, tapi juga progres perdamaian di Timur Tengah," ucap Rudd saat menjadi pembicara dalam diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut Rudd, rencana Morrison tersebut bisa mempersulit posisi Australia di mata negara Muslim dunia, termasuk Indonesia, dan juga komunitas muslim di Negeri Kanguru.

"Dan jika Australia khawatir tentang potensi radikalisme dan terorisme, saya pikir dia (Morrison) harus lebih reflektif sebelum memutuskan posisi Australia terkait isu (rencana relokasi kedutaan) ini," kata Rudd.

Hal itu itu diutarakan Rudd menanggapi pernyataan Morrison beberapa waktu lalu di Canberra, yang menyebutkan Australia tengah mempertimbangkan memindahkan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.

Morrison menyatakan gagasan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung selesai.

Jika terjadi, langkah tersebut secara politik menunjukkan Australia mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Langah kontroversial itu memicu kecaman Indonesia sebagai salah satu pendukung Palestina. Sebab, Indonesia menilai pemindahan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem bisa memperburuk peluang proses perdamaian Israel-Palestina.

Rudd, yang memimpin Australia periode 2007-2010 dan 2013, menganggap rencana Morrison itu pun tak sejalan dengan posisi Australia selama ini.

Menurutnya, Australia di tangan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya selalu mendukung dua negara sebagai solusi damai konflik Palestina dan Israel yang tengah berlangsung puluhan tahun ini.

"Posisi Australia sejak lama di tangan pemerintah-pemerintah sebelumnya adalah kami mendukung solusi dua negara, yakni terbentuknya negara Palestina dan negara Israel," kata Rudd.

"Memindahkan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem secara unilateral, dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel bisa merusak proses perdamaian."

Credit cnnindonesia.com

Palestina katakan AL Mesir tembak nelayan Gaza, Kairo bantah

Tentara dan pasukan khusus polisi Mesir terlihat saat peluncuran serangan besar terhadap militan di wilayah bermasalah bagian utara semenanjung Sinai di Al Arish, Mesir, dalam foto handout disediakan oleh Kementerian Pertahanan, Selasa (27/2/2018). (Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Gaza (CB) - Pasukan Angkatan Laut Mesir menembak kapal ikan Palestina dan menewaskan seorang nelayan pada Rabu, menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, tetapi sumber militer Mesir membantah laporan tersebut.

Mesir dan Israel memberlakukan blokade angkatan laut atas kantong di wilayah pesisir Palestina itu, yang dikuasai kelompok Hamas. Israel baru-baru ini mengizinkan kapal-kapal ikan Gaza beroperasi hingga sembilan mil laut dari pantai.

Mesir telah berusaha menciptakan gencatan senjata untuk kurun waktu lama antara Hamas dan Israel serta berusaha menenangkan protes-protes berbulan-bulan di perbatasan Gaza dan Israel. Tentara Israel membunuh lebih 200 warga Palestina terkait dengan aksi-aksi itu.

Dalam kerusuhan di pagar perbatasan pada Juli, seorang prajurit Israel juga tewas terkena bidikan penembak jitu dalam penembakan lintas batas.

Kairo juga berusaha merundingkan perjanjian rekonsiliasi antara Hamas dan Otoritas Palestina dukungan Barat, yang menguasai Tepi Barat yang diduduki Israel.

Insiden pada Rabu terjadi di lepas pantai menjelang malam di kota perbatasan Rafah, kata Kementerian Dalam Negeri Gaza. Kementerian itu dikelola para pejabat yang setia kepada Hamas.

"Kapal-kapal Angkatan Laut Mesir melepaskan tembakan ke arah kapal ikan Palestina dekat perbatasan laut di selatan Jalur Gaza yang menyebabkan kematian Mustafa Abu Odah, 30 tahun," bunyi pernyataan kementerian itu.

Di Kairo, sumber militer Mesir membantah laporan tersebut, tanpa memberikan rincian.

Sejauh ini, belum ada informasi awal apakah kapal ikan itu melintas ke perairan Mesir. Di masa lalu, Angkatan Laut Mesir telah menembak warga Gaza yang dituduhnya melintasi batas maritim.

Credit antaranews.com

Mesir Penjarakan 65 Pelaku Jihad ISIS

Ilustrasi. (Courtesy: Sound Vision)

Jakarta, CB -- Pengadilan Mesir memvonis penjara 65 tersangka pelaku jihad dari kelompok negara Islam (ISIS) antara lima sampai seumur hidup.

Seorang pejabat pengadilan Mesir seperti dikutip dari Reuters mengatakan vonis tersebut dijatuhkan karena 65 orang tersebut dinyatakan terbukti telah mendukung kegiatan teroris.

"Mereka mendirikan jaringan atau sel teroris," katanya seperti dikutip Jumat (9/11).

Sel teroris yang dimaksud dipimpin oleh "emir" Mostafa Ahmed Abdelaal. Militan tersebut pada 2017 lalu dituduh telah membentuk jaringan teroris di Mesir Hulu yang setia kepada Pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.

Selain vonis tersebut, pengadilan di Mesir juga menjatuhkan hukuman mati terhadap delapan anggota ISIS yang melancarkan serangan berdarah di Mesir 2016 lalu.

Sejak militer Mesir menggulingkan Presiden Islam Mohamed Morsi pada 2014, Mesir dan pasukan keamanan gencar menindak oposisi dan ekstrimis Islam. Pada Februari lalu misalnya, Mesir melancarkan serangan besar untuk mengusir pemberontak dari semenanjung tersebut.

Seorang tentara Mesir Oktober ini mengatakan sejak serangan dimulai, 450 pelaku jihad dan 30 tentara mereka tewas.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Ethiopia Temukan Kuburan Massal Berisi 200 Mayat

ADDIS ABABA - Polisi Ethiopia mengatakan mereka telah menemukan kuburan massal berisi 200 mayat di dekat perbatasan antara wilayah Somali dan Oromia di negara itu. Ratusan ribu orang diketahui telah mengungsi selama tahun lalu karena kekerasan di wilayah itu.

Media lokal yang dikutip BBC, Jumat (9/11/2018), melaporkan bahwa kuburan massal itu ditemukan selama penyelidikan atas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh mantan presiden wilayah Somali. Abdi Mohammed sedang menunggu persidangan atas tuduhan memicu pertikaian etnis.

Kekuatan keamanan regional yang dikenal sebagai polisi Liyu dituduh melakukan pembunuhan di daerah antara daerah Somali dan Oromia. Aksi pembunuhan itu dilaporkan langsung ke presiden regional.

Polisi Ethiopia saat ini tengah berusaha untuk mengidentifikasi 200 mayat yang ditemukan.

Abdi Mohammed dipaksa mengundurkan diri pada Agustus lalu dan ditangkap beberapa minggu kemudian setelah kekerasan terjadi di ibu kota daerah, Jijiga.

Ia diduga telah mengetahui dan mengawasi sejumlah tindak pelanggaran hak asasi manusia yang meluas termasuk penyiksaan, perkosaan dan pembunuhan selama 13 tahun pemerintahannya.

Bulan lalu, penyiar yang terhubung dengan negara bagian Fana melaporkan bahwa dia berusaha melarikan diri dari tahanan polisi dengan memanjat melalui jendela menjelang kemunculannya di pengadilan.

Credit sindonews.com

Eksodus Warga Venezuela Tembus 3 Juta

JENEWA - PBB mengatakan paling tidak sebanyak tiga juta warga Venezuela telah eksodus dari negaranya sejak 2015. Mereka melarikan diri dari krisis ekonomi dan politik yang tengah melanda Tanah Airnya.

Eksodus warga Venezuela didorong oleh tindak kekerasan, hiperinflasi dan kekurangan makanan serta obat-obatan. Eksodus warga Venezuela berjumlah sekitar satu dari 12 penduduk.

"(Jumlah) ini telah meningkat dalam enam bulan terakhir," kata William Spindler, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/11/2018).

Spindler pun meminta upaya internasional yang lebih besar untuk meredakan ketegangan pada negara tetangga.

Data PBB pada bulan September menunjukkan 2,6 juta warga Venezuela telah melarikan diri. "Peningkatan utama (arus eksodus) terus dilaporkan terjadi di Kolombia dan Peru," kata Spindler.

Kolombia melindungi 1 juta orang Venezuela. Sekitar 3.000 warga tiba setiap hari, dan pemerintah Bogota mengatakan 4 juta warga bisa tinggal di sana pada 2021, menghabiskan biaya hampir USD9 miliar.

Venezuela yang kaya minyak telah tenggelam dalam krisis di bawah Presiden Sosialis Nicolas Maduro, yang telah merusak ekonomi melalui intervensi negara sementara mengawasi lawan politik.

Dia telah menolak angka migrasi sebagai "berita palsu" yang dimaksudkan untuk membenarkan intervensi asing dalam urusan Venezuela.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UNHCR mengatakan, eksodus warga Venezuela sedang menekan beberapa negara tetangga, terutama Kolombia.

"Negara-negara di Amerika Latin dan Karibia sebagian besar mempertahankan kebijakan pintu terbuka terpuji," kata Eduardo Stein, Perwakilan Khusus Gabungan UNHCR-IOM untuk Pengungsi dan Migran dari Venezuela.

"Namun, kapasitas penerimaan mereka sangat genting, membutuhkan respon yang lebih kuat dan segera dari komunitas internasional," imbuhnya.

Pejabat pemerintah daerah akan bertemu di Quito, Ekuador dari 22-23 November untuk mengoordinasikan upaya kemanusiaan.

Credit sindonews.com

Kamis, 08 November 2018

Mesin Jet Tempur Siluman J-20 Gagal Tes, Militer China Bingung

BEIJING - Mesin yang dibangun khusus untuk pesawat jet tempur siluman generasi baru China, J-20, batal dipamerkan seperti yang direncanakan di Zhuhai Air Show setelah gagal tes keandalan. Para insinyur militer bingung karena gagal menemukan alasan utama untuk masalah mesin tersebut.

Mesin Emei WS-15 selama ini diandalkan Beijing untuk pesawat jet tempur J-20, yang dikenal sebagai Powerful Dragon. Mesin itu sedianya akan dipamerkan enam hari di Zhuhai Air Show di Provinsi Guangdong selatan. Namun, sejak acara dibuka hari Selasa mesin jet tempur itu tidak terlihat.

"Kinerja mesin masih sangat tidak stabil, dan insinyur telah gagal menemukan alasan utama untuk masalah, meskipun kekuatan vektornya cukup baik sekarang," kata orang dalam militer China, seperti dikutip South China Morning Post, Kamis (8/11/2018).

Orang dalam tersebut mengatakan mesin WS-15, yang telah dikembangkan selama beberapa tahun, gagal memenuhi target keandalan secara keseluruhan dalam uji coba jangka panjang selama ratusan jam.

South China Morning Post melaporkan pada bulan September bahwa WS-15, yang memiliki pisau turbin kristal tunggal, diharapkan siap untuk produksi massal pada akhir tahun menjelang pembukaan lini produksi keempat untuk Chengdu Aerospace Corporation, pembuat jet tempur J-20.

Tiga unit J-20 yang muncul untuk pertunjukan enam menit pada pembukaan air show masih dilengkapi dengan mesin Saturn AL-31 Rusia.

Seorang sumber militer yang bermarkas di Beijing mengatakan,"Ini mengindikasikan rencana produksi massal yang dijadwalkan kemungkinan akan terpengaruh, meskipun ini adalah masalah mendesak bagi Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat untuk memiliki sebanyak mungkin J-20".

Zhuhai Air Show adalah platform kunci bagi militer China untuk memamerkan senjata paling canggihnya. Pertunjukan itu sebagai peristiwa yang dilihat sebagai cara untuk meningkatkan moral PLA dan mempromosikan patriotisme di China.

"Sekarang ini sangat memalukan karena China sekarang mungkin perlu meminta bantuan dari Rusia," kata orang dalam militer tersebut.

“China memiliki hubungan persahabatan dengan Rusia sekarang, tetapi apa yang akan dilakukan Beijing jika kedua negara itu jatuh, atau jika Moskow berperang dengan negara lain?," lanjut dia.

"Semua ketidakpastian ini memengaruhi produksi mesin AL-31, dan karena itu (memengaruhi) rencana produksi massal untuk J-20," imbuh dia.

China ingin memiliki dan menyebarkan banyak jet tempur J-20 ke layanan militernya sebagai respons Amerika Serikat yang mulai mulai menyebarkan jet tempur siluman F-35 di Asia-Pasifik. Korea Selatan, misalnya, akan menerima pengiriman 40 pesawat F-35 untuk tahun ini .

Awalnya J-20 dipasang dengan mesin WS-10B, yang telah dirancang untuk jet tempur generasi sebelumnya, J-10 dan J-11. Namun, PLA mulai mengimpor mesin Rusia karena lebih sesuai dengan kebutuhan J-20.

Terlepas dari kegagalan WS-15, versi modifikasi dari J-10B yang didukung oleh mesin WS-10B, tetap dipajang di Zhuhai dan mencuri perhatian dari J-20.

"J-10 akhirnya dapat menunjukkan kemampuan bertarung nyata setelah dilengkapi dengan mesin baru," kata ahli militer yang berbasis di Beijing, Zhou Chenming.

Zhou juga mengatakan mesin baru itu akan membantu pabrikannya, Chengdu Aerospace Corporation, untuk menjual jet tempur ke luar negeri.

Namun, ahli lain ragu bahwa China akan menjual jet tempur tercanggihnya ke luar negeri. “J-20 adalah jet tempur siluman tercanggih di China sejauh ini. Tidak ada negara lain yang akan menjual teknologi paling canggih ke dunia luar," kata ahli militer yang berbasis di Beijing, Li Jie.

Credit sindonews.com

Militer Korea Selatan Mohon Maaf ke Ratusan Korban Pemerkosaan

Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo membungkuk untuk memohon maaf kepada ratusan perempuan korban pemerkosaan tentara saat unjuk rasa di Gwangju Mei 1980. [Yonhap]

CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Korea Selatan secara resmi menyatakan permintaan maaf atas pemerkosaan lebih dari 200 perempuan termasuk gadis remaja saat berlangsung unjuk rasa besar-besaran kelompok pro demokrasi di Gwangju pada tahun 1980.
"Atas nama pemerintah dan militer, saya membungkuk dan menyampaikan maaf untuk yang tak terkatakan, bekas luka yang dalam dan luka yang dialami para korban tak berdosa," kata Jeong Kyeong-doo, Menteri Pertahanan Korea Selatan dalam konferensi pers di kantornya di Seoul, Rabu, 7 November 2018, seperti dikutip dari Yonhap News.

"Para korban termasuk remaja dan perempuan muda, termasuk pelajar perempuan dan wanita hamil yang bahkan tidak ikut berunjuk rasa," kata Jeong.

Selama konferensi pers yang ditayangkan secara nasional di televisi Korea Selatan, Jeong berjanji akan memulihkan harga diri korban dan mencegah peristiwa pahit ini agar tidak terulang kembali. Militer juga diingatkan untuk mendukung warga negara, bukan mereka yang berkuasa.
Sehari sebelum Kyeong-doo menyampaikan permohonan maaf, Perdana Menteri Lee Nak-yon sudah lebih dahuku menyatakan maaf kepada para perempuan yang menjadi korban serangan seksual pasukan militer pada 1980.

"Ketidakadilan menggerakkan kekuasaan negara untuk menginjak-injak hidup para perempuan... saya merasa sedih tak terkatakan dan menyesal," kata Nak-yon.
Pernyataan maaf Jeong disampaikan seminggu setelah tim pencari fakta pemerintah mengumumkan ada 17 kasus penyerangan seksual oleh tentara saat darurat perang dipicu unjuk rasa besar-besaran di Gwangju.
Menurut data resmi pemerintah, lebih dari 200 orang tewas dan hilang dalam unjuk rasa menolak pemerintahan yang dipimpin jenderal Chun Doo-hwan.

Unjuk rasa berdarah Gwangju terjadi saat kudeta militer di Korea Selatan pada Desember 1979. Jenderal Chun Doo-hwan merebut kekuasaan. Ribuan orang menjadi korban dalam kudeta militer.
Seperti dikutip dari Channel News Asia, para pengunjuk rasa di kota di selatan kota Gwangju dan orang-orang yang melintas dipukuli hingga tewas, disiksa, dan ditusuk bayonet dan tubuh mereka ditembus peluru tajam.

Kelompok konservatif menuding para pengunjuk rasa sebagai pemberontak Komunis.
Seorang pengunjuk rasa bernama Kim Sun-ok dalam satu wawancara di televisi mengaku telah diperkosa oleh penyelidik pada tahun 1980. Saat itu aparat melakukan investigasi kasus pemerkosaan yang terjadi pada saat unjuk rasa. Hasilnya, penyelidik mendata terjadi 17 kasus pemerkosaan yang dialami perempuan Korea Selatan pada unjuk rasa tahun 1980. Namun Kim menolak permintaan maaf tersebut.
"Saya tidak mendengarkan itu karena pengalaman traumatis saya. Jutaan maaf tidak ada artinya kecuali mereka penanggung jawab dibawa ke pengadilan dan dihukum," ujar Kim.
Isu tentara pendukung jenderal Chun memperkosa para perempuan saat unjuk rasa besar-besaran di Gwangju lama disimpan di balik karpet sementara trauma para korban terus diabaikan. Presiden Moon Jae-in membongkar peristiwa pemerkosaan hingga muncul permohonan maaf secara resmi dari pemerintah dan militer Korea Selatan.

Credit tempo.co

Terungkap! Anggaran Kamp Penjara Muslim Uighur

BEIJING - Laporan terbaru berhasil mengungkap jika China telah meningkatkan belanja keamanan secara besar-besaran pada tahun 2017 di wilayah Xinjiang, barat laut negara itu. Di wilayah itu, ratusan ribu Muslim diduga telah ditahan pemerintah komunis China.

Lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Jamestown Foundation mengatakan, pengeluaran di daerah itu menjelaskan hampir semua pembangunan fasilitas terkait keamanan naik sebesar 213% antara 2016 dan 2017.

Sebelumnya, data satelit menunjukkan lonjakan fasilitas keamanan baru di tahun 2017.

Meski begitu, China mengatakan kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan.

Namun menurut data anggaran yang ditinjau oleh akademisi Jerman Adrian Zenz atas laporan tersebut, pengeluaran untuk pelatihan kejuruan di Xinjiang justru menurun sebesar 7% pada tahun 2017. Sementara pengeluaran untuk pembangunan terkait keamanan meningkat hampir USD2,9 miliar.

"Angka anggaran Xinjiang mencerminkan pola pengeluaran yang konsisten dengan pembangunan dan operasi kamp pendidikan ulang politik yang sangat aman yang dirancang untuk memenjarakan ratusan ribu orang (Uighur) dengan proses seminimal mungkin," terang Zenz seperti dikutip dari BBC, Rabu (7/10/2018).

Zenz sebelumnya telah menyatakan, berdasarkan dokumen tender pemerintah lokal, bahwa setidaknya beberapa ratus ribu dan mungkin lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya mungkin telah ditahan di Xinjiang.

Perkiraan tersebut juga dikutip tim panel hak asasi manusia PBB awal tahun ini. China membantah fasilitas itu adalah kamp interniran.

Pejabat tinggi di wilayah itu malah mengatakan bahwa pendidikan kejuruan dan program pelatihan membantu orang untuk memikirkan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama.

Menurut pejabat daerah, pada kelas-kelas itu dibagikan pendidikan sejarah, bahasa, dan budaya China.

Mantan tahanan Uighur yang kini tinggal di luar negeri mengatakan kepada BBC bahwa mereka harus menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis di kamp-kamp, dan membaca hukum secara benar atau menghadapi pemukulan. Seorang pria mengatakan dia ditahan pada tahun 2015 setelah polisi menemukan gambar seorang wanita mengenakan kerudung wajah di teleponnya.

Zenz, seorang antropolog dan ahli kebijakan etnis China di Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Jerman, juga menemukan kamp-kamp itu dibangun oleh organisasi yang sama yang mengawasi sistem pendidikan ulang tenaga kerja China yang sekarang telah dihapus.

Secara terpisah pada hari Selasa, catatan hak asasi manusia China ditinjau di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Menanggapi kekhawatiran Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat (AS) tentang penahanan massal, perwakilan China Le Yucheng mengatakan negaranya tidak akan menerima tuduhan politik dari beberapa negara yang penuh dengan bias.

Dia menegaskan bahwa China harus bebas untuk memilih jalurnya sendiri ketika menyangkut hak asasi manusia.

AS mengatakan akan mempertimbangkan sanksi terhadap China atas kebijakannya, yang menurut Human Rights Watch melanggar hak atas kebebasan berekspresi, agama dan privasi.

Credit sindonews.com

Parlemen Timor Leste Halangi Presiden Bertemu Paus Fransiskus

Presiden Timor Leste Fancisco Guterres Lu Olo.

CB, Jakarta - Rencana Presiden Timor Leste Francisco Guterres bertemu Paus Fransiskus di Vatican dihalangi oleh koalisi partai berkuasa di parlemen. Presiden Guterres didesak untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang membuat pemerintahan Timur Leste mengalami guncangan.
Negara yang penduduknya didominasi penganut Katolik Roma tengah bertarung untuk menstabilkan pemerintahan setelah presiden Guterres menolak usulan nama menteri-menteri dari Perdana Menteri Jose Maria de Vasconcelos setelah pemilu Mei lalu karena penyelidikan kasus korupsi.

Dalam pernyataannya pada hari Rabu, 7 November 2018, Guterres mengatakan dirinya sangat kecewa dengan pemungutan suara yang digelar Koalisi Aliansi Perubahan untuk Kemajuan di parlemen pekan ini guna menghalangi peluang luar biasa ini.
"Saya sangat terhormat dan bangga menerima berita bahwa Pemerintah Vatican telah meyetujui permohonan saya bertemu dengan Bapa Suci Paus Fransiskus," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters.
Pertemuan Guterres dengan Paus Fransiskus dijadwalkan tanggal 23 November 2018.

Kunjungan Guterres ke Vatican untuk memperingati 30 tahun kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor Leste dan 20 tahun perayaan referendum kemerdekaan Timor Leste.
"Kunjungan Paus di tahun 1989 menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Timor Leste dan membawa semakin banyak dukungan pada perjuangan pembebasan nasional kita," kata Guterres.
Ketua parlemen Timor Leste, Aroe Noe, melalui telepon mengatakan keputusan penolakan diambil karena penunjukan sejumlah menteri kabinet telah tertunda lebih dari empat bulan.

Koalisi aliansi perubahan untuk kemajuan memenangkan 34 kursi dari 65 kuris pada pemilu parlemen Mei lalu atau yang kelima sejak merdeka dari Indonesia tahun 2002.
Selain ke Vatican, presiden Timor Leste ini juga sedang menunggu persetujuan parlemen untuk mengadakan kunjungan kenegaraan ke Portugis, PBB, dan Indonesia sebelum akhir tahun ini.

Credit tempo.co

Virus Flu Babi Afrika Mengancam Asia Tenggara

Peternakan babi di Cina [The Weekly Times]

CB, Jakarta - Otoritas kesehatan hewan di Asia Tenggara telah meningkatkan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyebaran flu babi Afrika setelah tiga kasus dilaporkan di provinsi Yunnan, Cina.
Virus yang menyebar dengan cepat itu ditemukan minggu lalu di desa Guanfang, sekitar 200 kilometer dari perbatasan Cina dengan Myanmar dan Laos dan dekat Thailand, seperti dilaporkan dari Straits Times, 7 November 2018.

Beberapa negara telah mengambil tindakan di perbatasan dengan menerapkan pengawasan terhadap suspek, hewan, dan produk dari Cina, kata Laure Weber-Vintzel, wakil regional WHO untuk Kesehatan Hewan yang berbasis di Bangkok, Thailand.
"Virus ini menyebar sangat cepat di Cina, menyoroti tantangan yang mengendalikan transportasi babi dan produk babi," kata Weber-Vintzel.
"Produk babi yang terinfeksi memainkan peran penting dalam penyebaran penyakit dan tidak boleh diremehkan."

Petugas memberikan vaksin terhadap ternak babi [Yicai Global]
Wabah di Yunnan kemungkinan menunjukkan peningkatan resiko karena dekat dengan perbatasan, dan menambah ancaman penyebaran internasional yang telah ditimbulkan oleh pergerakan manusia yang membawa virus dalam produk babi yang terkontaminasi, kata Weber-Vintzel.
Dilansir dari situs World Organisation for Animal Health atau OIE, flu babi Afrika adalah virus mematikan yang menjangkiti babi liar dan ternak. Penyebaran virus bisa melalui babi hidup atau yang sudah mati melalui konsumsi atau sentuhan langsung benda mati seperti sepatu, pakaian, pisau dan peralatan lain. Meskipun virus tidak berdampak pada manusia, namun Kepala Lembaga Epidemiologi Rusia dr. Gennady Onischchenko mengatakan virus flu babi Afrika kemungkinan bermutasi di tubuh manusia mengingat miripnya fisiologi babi dengan manusia.
"..ada alasan untuk percaya bahwa dalam putaran mutasi berikutnya virus dapat menjadi berbahaya bagi manusia," kata dr. Gennady Onischchenko, dikutip dari pigprogress.net. Hingga kini belum ditemukan vaksin untuk membunuh virus flu babi Afrika.

Empat belas provinsi Cina telah melaporkan babi yang terinfeksi virus flu babi Afrika sejak penyakit itu mulai menyebar di Cina pada Agustus.
Pejabat dokter hewan Cina telah berusaha untuk mengendalikan pergerakan ternak, peningkatan pengawasan penyakit, hewan yang disortir, karantina peternakan dan berusaha melacak sumber infeksi virus flu babi Afrika, menurut laporan 1 November yang disiapkan oleh Zhang Zhongqiu, direktur jenderal Pusat Pengendalian Penyakit Hewan Cina, untuk Kesehatan Hewan WHO yang berbasis di Paris.

Credit tempo.co

Trump Pecat Jaksa Agung, Demokrat Peringatkan soal Rusia

Pemecatan Jaksa Agung AS oleh Donald Trump memicu kritikan dari Partai Demokrat yang memperingatkan sang presiden agar tetap melanjutkan penyelidikan Rusia. (Reuters/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Pemecatan Jaksa Agung Amerika Serikat, Jeff Sessions, oleh Donald Trump kembali memicu kritikan dari kubu Partai Demokrat yang memperingatkan sang presiden agar tetap melanjutkan penyelidikan intervensi Rusia dalam pemilu 2016.

Peringatan ini muncul karena Matthew Whitaker ditunjuk sebagai pengganti Mueller. Selama menjabat sebagai kepala staf Sessions, Whitaker terus berupaya untuk membatasi penyelidikan intervensi Rusia.

"Kongres harus mengambil langkah menyeluruh untuk memastikan integritas penyelidikan Penyelidik Khusus Mueller," ujar seorang anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Steny Hower, sebagaimana dikutip Reuters.

Hower kemudian mengatakan bahwa jika pemecatan Sessions ini adalah bagian dari upaya Trump untuk mencampuri penyelidikan Mueller, "presiden harus bertanggung jawab."

Langkah Trump ini sebenarnya sudah diprediksi sejak tahun lalu, ketika Sessions menolak mengawasi langsung proses penyelidikan tersebut, diduga karena ia pun memiliki kaitan dengan Rusia saat membantu kampanye sang presiden.

Sessions lantas memberikan kuasa kepada wakilnya, Rod Rosenstein, untuk mengawasi penyelidikan tersebut, membuat Trump kehilangan kendali.

Kini, Partai Demokrat pun meminta Whittaker untuk mengambil langkah serupa dengan Sessions.

"Melihat komentar dia sebelumnya yang berusaha membatasi penyelidikan Mueller, Whittaker harus melepaskan diri dari pengawasan selama menjabat sebagai jaksa agung," kata pemimpin Partai Demokrat dalam Senat, Chuck Schumer.

Calon Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS, Jerrold Nadler, pun mengatakan bahwa jika Trump sampai mencampuri penyelidikan Rusia, akan ada konsekuensi keras.

"Donald Trump mungkin berpikir ia memiliki kuasa untuk mempekerjakan dan memecat siapa pun yang ia mau, tapi ia tak bisa melakukan itu untuk melanggar supremasi hukum dan mengganggu keadilan. Jia ia melakukan itu, akan ada konsekuensi," katanya.

Tak hanya dari Demokrat, partai tempat Trump bernaung, Partai Republik, juga meminta agar pemecatan Sessions ini tak mengganggu penyelidikan Mueller.

"Di bawah pelaksana tugas Jaksa Agung Matthew Whitaker, tentu pekerjaan penting Kementerian Kehakiman harus tetap berlangsung, dan penyelidikan Mueller harus berlanjut hingga mencapai simpulan," kata Mitt Romney yang pernah menjadi kandidat presiden dari Partai Republik dalam pemilu 2012.

Credit cnnindonesia.com

Trump Pecat Jaksa Agung Jeff Session

Jaksa Agung dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, Jeff Sessions.

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Session mengakui ia mundur atas permintaan Trump.

CB, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump memecat Jaksa Agung Jeff Session. Lewat kicauan di Twitter, Trump mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan Session selama bertugas.

"Kami berterima kasih kepada Jaksa Agung Jeff Session atas jasanya dan saya doakan ia baik-baik selalu," ujar Trump, Rabu (7/11).

Menurut Trump, Session untuk sementara akan digantikan oleh kepala staf Matthew Whitaker. Lewat surat pengunduran dirinya Session yang juga mantan senator dari Alabama mengatakan, keputusan mundur ini adalah keinginan dari Trump.

Session menegaskan, selama ia memimpin, penegakan hukum telah dilakukan.
"Kepada Mr Presiden, sesuai dengan permintaan Anda, saya mengajukan surat pengunduran diri," tulisnya lewat surat tanpa tanggal. "Khususnya di masa-masa saya memimpin sebagai jaksa agung, kita telah memulihkan dan menegakkan hukum sebagaimana mestinya."

Menurut pejabat Gedung Putih, Kepala Staf Trump, John Kelly telah memanggil Session pada Rabu sebelum Trump menggelar konferensi pers soal hasil pemilu paruh waktu.

Beredar spekulasi soal mengapa Trump memecat Session. Seperti dilaporkan BBC, pemecatan Session ditengarai terkait dengan skandal intervensi Rusia dalam pilpres AS.

Session dinilai terlalu lemah untuk mengatasi persoalan yang mengarah kepada Donald Trump tersebut. Konsul Khusus Robert Mueller kini telah memburu sejumlah bukti terkait potensi adanya kolusi antara tim kampanye Presiden Trump dan Moskow.

Credit republika.co.id

Trump Ngotot Minta Dana Pembangunan Tembok Perbatasan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap hasil Pemilihan Umum Sela tidak akan menghalangi niatnya membangun tembok di perbatasan. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap hasil Pemilihan Umum Sela nantinya tidak akan menghalangi niatnya untuk membangun tembok di perbatasan Amerika guna mengatasi masalah ribuan imigran yang masuk ke negaranya tanpa status hukum yang jelas. Dia berharap kongres nantinya bisa tetap mendanai proyek ambisiusnya tersebut.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih sesaat setelah Pemilihan Umum Sela selesai, ia tetap meminta kepada anggota parlemen AS menyetujui permohonan anggaran yang diajukan pemerintahannya guna membangun tembok tersebut.

"Kami membutuhkan dinding, banyak orang Demokrat tahu kami membutuhkan dinding, dan kami hanya harus melihat apa yang terjadi." katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (8/11).

Trump masih optimis bisa mendapatkan dukungan untuk mewujudkan mimpinya tersebut walaupun Partai Republik tempatnya bernaung kalah suara dengan kubu Demokrat di DPR AS. Menurutnya, kubu Demokrat masih akan berpotensi untuk dia ajak kerja sama dalam membangun tembok pemisah tersebut.

Selain masalah pembangunan tembok di perbatasan, Trump mengatakan pihaknya juga akan mengajak kerja sama Demokrat untuk membuat peraturan soal perusahaan media sosial yang selama ini ia sering anggap telah seenaknya mengeluarkan tuduhan tanpa bukti dan cenderung bias. Ia mengakui pengaturan tersebut nantinya bisa membahayakan.

Tapi, tidak jelas bahaya seperti apa yang dimaksudnya tersebut.

"Percaya atau tidak, saya orang yang benar-benar menyukai kebebasan berbicara. Banyak orang tidak mengerti itu, tetapi saya adalah orang yang sangat percaya. Dan ketika Anda mulai mengatur, banyak hal buruk dapat terjadi," kata Trump.

Pemilu Sela yang dilakukan di AS Selasa (7/11) kemarin memberikan perubahan komposisi suara di DPR AS yang selama delapan tahun belakangan mayoritasnya banyak dikendalikan oleh Partai Republik. Maklum dari hasil pemilu kali ini, suara mayoritas yang sebelumnya di pegang oleh Partai Republik diambil alih oleh Demokrat.

Dengan kursi mayoritas tersebut, Demokrat sekarang berpeluang untuk memimpin komisi di DPR AS yang menyelidiki upaya penghindaran pajak yang diduga pernah dilakukan Trump.

Jika upaya tersebut dilakukan Trump mengatakan dirinya tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan akan melawan jika Demokrat menggunakan kekuatannya di DPR untuk menekan pemerintahannya.

Demokrat sekarang akan memimpin komite-komite DPR yang dapat memeriksa pengembalian pajak presiden, yang ia menolak untuk diserahkan, kemungkinan konflik kepentingan bisnis dan kaitan apa pun antara kampanye pemilu 2016 dan Rusia, masalah yang sedang diselidiki oleh Penasihat Khusus AS Robert Mueller.

Credit cnnindonesia.com

Jerman: Eropa Bersatu Jawaban Bagi 'America First' Trump

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan Eropa harus menanggapi agenda 'America First' Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang perbatasan yang lebih ketat, kebijakan ekonomi proteksionis dan diplomasi unilateralis, dengan Eropa Bersatu.

Dia mengatakan dia mengharapkan Demokrat AS, yang dalam pemilu sela memenangkan kendali Dewan Perwakilan AS, untuk menggunakan kekuatan barunya agar lebih mempengaruhi kebijakan Trump.

“Kami akan melihat sejauh mana dampaknya. Kami berharap kerja sama ini akan konstruktif dan mengarah pada hasil yang konstruktif dalam politik internasional,” kata Maas seperti dikutip dari Reuters, Kamis (8/11/2018).

Menurut Maas akan salah mengharapkan perubahan kebijakan dari Presiden AS Donald Trump setelah pemilu sela.

“Amerika Serikat tetap menjadi mitra terpenting kami di luar Eropa. Kita perlu menilai kembali dan menyelaraskan hubungan kita dengan Amerika Serikat untuk mempertahankan kemitraan ini,” tukas Maas.

Credit sindonews.com

Kremlin Sebut Hasil Pemilu Sela Tak Pengaruhi Hubungan Rusia-AS

MOSKOW - Kremlin mengatakan bahwa mereka tidak melihat prospek untuk peningkatan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) setelah pemilu sela di AS. Partai Demokrat diprediksi akan meraih suara mayoritas di Kongres dan akan mengusai Parlemen AS.

Kemenangan di Parlemen akan memberikan Demokrat kesempatan untuk memblokir agenda Presiden Donald Trump dan membuat pemerintahan Trump dalam pengawasan intens. Selain itu, sumber-sumber di Kongres AS mengatakan Demokrat akan mencoba untuk mempertegas kebijakan AS terhadap Moskow.

"Kami dapat mengatakan dengan keyakinan besar bahwa tentu saja tidak ada prospek cerah untuk normalisasi hubungan Rusia-Amerika yang dapat dilihat di cakrawala," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov, seperti dilansir Reuters pada Rabu (7/11), kemudian mengatakan terserah kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Trump untuk memutuskan apakah akan melanjutkan dialog atau tidak.

Putin dan Trump sendiri dijadwalkan akan melakukan pertemuan di Paris, Prancis pada pekan depan. Namun, Peskov menuturkan kedua pemimpin tidak akan mengadakan pembicaraan substantif.

“Itu benar bahwa situasinya sedikit berubah. Format acara multilateral untuk memperingati seratus tahun Perang Dunia Pertama tidak memungkinkan kedua presiden memiliki pertemuan substantif,” kata Peskov.

Credit sindonews.com