Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap
hasil Pemilihan Umum Sela tidak akan menghalangi niatnya membangun
tembok di perbatasan. (REUTERS/Carlos Barria)
Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih sesaat setelah Pemilihan Umum Sela selesai, ia tetap meminta kepada anggota parlemen AS menyetujui permohonan anggaran yang diajukan pemerintahannya guna membangun tembok tersebut.
"Kami membutuhkan dinding, banyak orang Demokrat tahu kami membutuhkan dinding, dan kami hanya harus melihat apa yang terjadi." katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (8/11).
Trump masih optimis bisa mendapatkan dukungan untuk mewujudkan mimpinya tersebut walaupun Partai Republik tempatnya bernaung kalah suara dengan kubu Demokrat di DPR AS. Menurutnya, kubu Demokrat masih akan berpotensi untuk dia ajak kerja sama dalam membangun tembok pemisah tersebut.
Selain masalah pembangunan tembok di perbatasan, Trump mengatakan pihaknya juga akan mengajak kerja sama Demokrat untuk membuat peraturan soal perusahaan media sosial yang selama ini ia sering anggap telah seenaknya mengeluarkan tuduhan tanpa bukti dan cenderung bias. Ia mengakui pengaturan tersebut nantinya bisa membahayakan.
Tapi, tidak jelas bahaya seperti apa yang dimaksudnya tersebut.
"Percaya atau tidak, saya orang yang benar-benar menyukai kebebasan berbicara. Banyak orang tidak mengerti itu, tetapi saya adalah orang yang sangat percaya. Dan ketika Anda mulai mengatur, banyak hal buruk dapat terjadi," kata Trump.
Pemilu Sela yang dilakukan di AS Selasa (7/11)
kemarin memberikan perubahan komposisi suara di DPR AS yang selama
delapan tahun belakangan mayoritasnya banyak dikendalikan oleh Partai
Republik. Maklum dari hasil pemilu kali ini, suara mayoritas yang
sebelumnya di pegang oleh Partai Republik diambil alih oleh Demokrat.
Dengan kursi mayoritas tersebut, Demokrat sekarang berpeluang untuk memimpin komisi di DPR AS yang menyelidiki upaya penghindaran pajak yang diduga pernah dilakukan Trump.
Demokrat sekarang akan memimpin komite-komite DPR yang dapat memeriksa pengembalian pajak presiden, yang ia menolak untuk diserahkan, kemungkinan konflik kepentingan bisnis dan kaitan apa pun antara kampanye pemilu 2016 dan Rusia, masalah yang sedang diselidiki oleh Penasihat Khusus AS Robert Mueller.
Credit cnnindonesia.com