Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak memenuhi panggilan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) pada Selasa (22/5).
Foto: AP/Vincent Thian
Najib menyebut pernyataan Mahathir akan menimbulkan kekhawatiran dan membingungkan.
CB,
PETALING JAYA -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah
mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Pakatan Harapan untuk membuat
perbedaan yang jelas antara narasi politik dan fakta. Peringatan ini
keluar menyusul klaim utang Malaysia berada diatas 1 triliun ringgit.
"Dengan mencampur dua hal ini akan menciptakan keraguan pada
kredibilitas kami dan profesionalisme negara yang terlibat dalam
mempersiapkan mereka yaitu hukum Malaysia dan standar internasional,"
ujar Najib dalam unggahan Facebook-nya, Rabu malam (23/5).
Komentar
dari Najib ini muncul menyusul pernyataan dari Perdana Menteri Mahathir
Mohamad sebelumnya. Ia menyatakan utang Malaysia saat ini mencapai 1
triliun ringgit atau 65 persen dari Produk Domestik Bruto. Dengan
mengatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB 65 persen, Najib menyebut
hal ini akan mengganggu pasar keuangan, peringatan bagi lembaga
pemeringkat kredit, dan kepercayaan investor di Bank Negara Malaysia.
Najib
menyebut pernyataan Mahathir akan menimbulkan kekhawatiran dan
membingungkan. Hal ini ditunjukkan dari indeks Bursa Malaysia yang turun
paling banyak dibanding pasar saham di seluruh dunia. Puluhan miliar
ringgit yang bisa dihasilkan sehari seakan dihapus dalam satu hari.
Menurut
Najib, indeks Bursa Malaysia turun 40,78 poin atau 2,21 persen pada
Rabu (23/5), sementara indeks saham Indonesia mengalami peningkatan 0,71
persen. Penurunan di pasar hitam ini akan berdampak negatif terhadap
dana laiinya seperti Dana Penyediaan Karyawan (EPF) dan pemodalan
nasional Bhd (PNB).
"Dengan mengeluarkan pernyataan kita tidak perlu khawatir tentang peringkat kredit sovereign negara kita turun malah akan semakin mengguncang kepercayaan di pemerintahan," lanjutnya.
Menurut
Najib penurunan peringkat kedaulatan negara juga akan menghasilkan
peningkatan pembiayaan utang yang lebih tinggi sebesar 10 miliar ringgit
pertahunnya. Ia juga menambahkan hal ini akan menyebabkan bank-bank
yang meminjam dari pasar internasional akan mendapatkan kerugian yang
lebih lanjut.
Najib selanjutnya menyatakan pernyataan yang
dikeluarkan PM Mahathir dapat mengakibatkan arus modal keluar yang besar
dari investor asing yang menyebabkan ringgit melemah.
"Meskipun
anda mungkin ingin memfitnah dan menyalahkan saya untuk memberikan
persepsi tentang posisi keuangan yang mengerikan untuk membenarkan
mengapa Anda tidak dapat memenuhi janji-janji manifesto dan secara
besar-besaran memotong layanan sipil, Anda harus ingat negara dan rakyat
kita diperhatikan lebih dulu," lanjutnya.
"Anda juga
mengeluarkan pernyataan menyesatkan tentang 1MDB atau mengatakan
setengah cerita tentang itu untuk menyalahkan saya, tetapi waktu untuk
bermain politik sudah berakhir. Kata-kata yang diucapkan dalam posisi
kekuasaan seperti itu menghasilkan kerugian nyata bagi negara dan
rakyat, sebagaimana dibuktikan hari ini di pasar saham. Ini tidak lagi
hanya tentang suara," tulisnya.
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dan Wakil PM, Wan
Azizah Wan Ismail, diapit sejumlah menteri mengumumkan kebijakan
pemotongan gaji mereka sebesar 10 persen di Putrajaya, Rabu, 23 Mei
2018. Malaysia Kini
CB, Jakarta
- Perdana menteri Mahathir Mohamad menyatakan Malaysia akan meninjau dan
kemungkinan mengakhiri perjanjian dengan perusahaan swasta Amerika
Serikat yang dikontrak untuk mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang.
Pesawat
MH370 yang membawa 239 orang, hilang dalam perjalanan dari Kuala
Lumpur, Malaysia, menuju Beijing, Cina, pada 8 Maret 2014, dan hingga
saat ini keberadaan MH370 masih menjadi misteri dalam dunia aviasi.
Pada
Januari pemerintah Malaysia setuju membayar Ocean Infinity yang
bermarkas di Houston dengan nilai kontrak US$ 70 juta atau Rp 993,8
triliun (kurs Rp 14.198,06) jika menemukan pesawat MH370 selama pencarian di Samudra Hindia selatan yang akan berakhir pada Juni.
"Kami
ingin mengetahui rincian ini (pencarian), kebutuhan ini, dan jika kami
merasa tidak perlu, kami tidak akan memperbarui," kata Mahathir Mohamad
usai memimpin rapat kabinet pertamanya sejak menjabat pada 10 Mei.
"Kami
sedang meninjau kontrak dan kami harus menghentikannya jika tidak
berguna," tambah Mahathir Mohamad seperti dilaporkan oleh Reuters, 23
Mei 2018. Keputusan Mahathir Mohamad muncul ketika pemerintah berupaya
memangkas pengeluaran setelah melihat utang negara Malaysia yang
mencapai Rp 3500 triliun lebih.
Kapal
Angkatan Laut Australia, HMAS Success melakukan pencarian pesawat
Malaysia Airlines MH370 di Samudra Hindia, pada 31 Maret 2014. Setelah
tiga tahun, pencarian pesawat MH370 ditangguhkan, pada 17 Januari 2017.
AP/Rob Griffith
Voice 370, sebuah kelompok
yang mewakili kerabat penumpang MH370, meminta pemerintah Mahathir
Mohamad untuk meninjau semua hal yang terkait dengan hilangnya MH370,
termasuk pemalsuan atau penghapusan catatan yang terkait dengan MH370
dan pemeliharaannya.
"Kami mendesak pemerintahan yang
baru untuk memasukkan semua hal sebagai bagian dari agendan dalam 100
hari ke depan ... penyelidikan lebih lanjut dan penyelidikan atas
kelalaian di seluruh sepektrum operasi yang menghambat pelacakan,
pencarian, penyelamatan dan pemulihan," tulis pernyataan kelompok Voice
370.
Kesepakatan
kontrak pencarian dengan Ocean Infinity diteken setelah Australia, Cina
dan Malaysia mengakhiri pencarian senilai US$ 159,38 juta atau Rp 2,2
triliun di area seluas 120.000 km persegi di Samudera Hindia tahun lalu,
meskipun para penyelidik menyerukan area pencarian diperpanjang 25.000
kilometer persegi ke utara.
Kapal Seabed Constructor yang
ikut dalam operasi pencarian telah melakukan pencarian seluas 86.000
kilometer persegi, namun belum mengidentifikasi temuan signifikan
keberadaan pesawat MH370, seperti yang dimuat dalam laporan pencarian mingguan Ocean Infinity pada 15 Mei lalu.
Para pengunjuk rasa, beberapa memegang bendera Palestina,
melantunkan slogan selama demonstrasi di dekat konsulat Israel di
Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Plakat yang tersisa berbunyi dalam bahasa
Turki: "Bahkan jika dunia bisu, kita tidak akan diam", dan 'Kami di sini
untuk melindungi tanggung jawab kami.' (AP Photo/Emrah Gurel)
CB, Jakarta - Presiden Turki
Recep Tayyip Erdogan mengisyaratkan akan mengeluarkan pelarangan impor
barang dari Israel terkait dengan pembunuhan demonstran Palestina oleh
pasukan Israel di perbatasan Gaza, pekan lalu.
Erdogan, yang saat
ini sibuk kampanye untuk pemilihan umum pada Juni 2018, pekan lalu
menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara Islam mengutuk
kekerasan di Gaza dan pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di
Yerusalem.
Para
pengunjuk rasa, memegang spanduk selama demonstrasi di dekat konsulat
Israel di Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Plakat dibiarkan berbunyi dalam
bahasa Turki: "Bahkan jika dunia bisu, kita tidak akan diam." (AP
Photo/Emrah Gurel)
Berbicara kepada wartawan usai kembali dari Bosnia pada Ahad, 20 Mei
2018, Erdogan mengatakan, sebanyak 57 anggota Organisasi Kerja Sama
Islam, OKI, merekomendasikan memboikot pembelian barang-barang Israel.
"Hasil
rekomendasi pertemuan tersebut menyatakan, seluruh negara Islam
melarang masuk barang dari Israel, terutama barang yang diproduksi di
daerah pendudukan Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan," kata Erdogan
sebagaimana dikutip Middle East Monitor.
Turki dan Israel
saling usir diplomat menyusul aksi kekerasan di Jalur Gaza pada 14 mei
2018 yang menewaskan sedikitnya 60 orang.
Para
pengunjuk rasa meneriakkan slogan selama mengikuti aksi protes di
Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di
Istanbul untuk memprotes keputusan AS yang merelokasi kedutaannya ke
Yerusalem dan mengecam atas tewasnya 58 warga Palestina oleh pasukan
Israel di perbatasan Gaza. (AP Photo/Emrah Gurel)
Menurut
data lembaga keuangan internasional, IMF, Israel adalah pasar terbesar
ke-10 bagi barang-barang ekspor Turki pada 2017 senilai US$ 3,4 miliar
atau setara dengan Rp 48 triliun (kurs Rp 14.191/dolar).
Angka
perdagangan itu menunjukkan surplus bagi Turki. Sementara impor dari
Israel berupa plastik dan minyak mineral. Erdogan mengatakan, Turki akan
mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Israel.
"Kami
akan meninjau kembali hubungan dengan Israel, terutama masalah ekonomi
dan perdagangan. Kami saat ini siap-siap menggelar pemilihan umum. Usai
pemilu kami akan mengambil langkah untuk masalah ini dengan Israel,"
kata pemimpin Turki ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan)
menyambut Presiden Iran Hasssan Rouhani di Ufa, Rusia, Kamis (9/7/15).
Rouhani berterima kasih kepada Rusia atas upayanya mencapai kesepakatan
dalam pembicaraan antara enam kekuatan dunia dengan Iran mengenai
program nuklir Teheran. (REUTERS/Sergei Karpukhin)
Washington (CB) - Jerman pada Rabu mengatakan kepada
pejabat senior Amerika Serikat bahwa Eropa masih satu sikap mendukung
kesepakatan nuklir dengan Iran karena mengkhawatirkan munculnya
perlombaan senjata nuklir di kawasan tetangganya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari
perjanjian tersebut pada awal bulan ini dan menolak imbauan dari sekutu
mereka di Eropa, yang menilai kesepakatan nuklir telah berhasil
membatasi kemampuan Iran mengembangkan senjata atom.
Pembatalan terhadap perjanjian ini akan membuat Iran kembali menjalankan
program nuklir mereka dan hal ini "sangat membahayakan" keamanan Eropa,
kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kepada sejumlah wartawan
setelah menemui Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton.
"Eropa masih satu sikap mengenai perjanjian nuklir dengan Iran dan sikap
itu tidak akan berubah. Kami tidak ingin ada perlombaan senjata nuklir
di kawasan tetangga kami," kata Maas.
Sementara itu pada hari yang sama, Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei
mengatakan penolakan Trump terhadap kesepakatan nuklir menunjukkan bahwa
Iran tidak bisa lagi berunding dengan negara yang tidak memenuhi
komitmennya sendiri.
Maas, yang rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat Mike Pompeo, menggambarkan pembicaraanya dengan Bolton -- tokoh
yang terkenal punya pandangan keras terhadap Iran -- sebagai perjumpaan
yang jujur dan konstruktif.
Maas mengatakan bahwa negara-negara Eropa, sebagaimana Amerika Serikat,
juga khawatir terhadap pengembangan senjata rudal di Iran dan
agresivitas negara itu di Timur Tengah. Namun persoalan itu harus
dibahas tanpa harus merusak kesepakatan nuklir, kata Maas.
Sebelumnya pada Senin, Pompeo mengancam akan memberlakukan "sejumlah
sanksi paling berat" terhadap Iran jika Teheran tidak mengurangi
aktivitas mereka di kawasan. Pompeo menuding Teheran telah
mempersenjatai kelompok-kelompok di Suriah, Lebanon, dan Yaman.
Pejabat tinggi kementerian luar negeri yang menandatangani perjanjian
nuklir dengan Iran pada 2015 lalu -- yang terdiri dari Inggris, China,
Prancis, Jerman, dan Rusia -- akan bertemu dengan perwakilan Iran pada
Jumat di Wina.
Pertemuan itu akan membahas apa yang bisa dilakukan agar kesepakatan
nuklir tetap bisa berjalan dan bagaimana mengakali sanksi Amerika
Serikat yang berpotensi membuat lesu ekonomi Iran.
Maas mengaku dirinya memperkirakan pertemuan itu akan berjalan "sulit", tanpa menjelaskan lebih jauh.
Menurut dia, para pemimpin Eropa tengah mengkhawatirkan masa depan hubungan trans-atlantik dengan Amerika Serikat.
CB,
PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pada Rabu
(23/5) memperingatkan bahwa sikap keras Amerika Serikat terhadap Iran
bisa menyulut perang di kawasan itu. "Kita berada pada kegoyahan parah.
Segalanya ditanggapi dengan sikap membara," kata Le Drian.
Diplomat Prancis itu mengatakan dalam wawancara dengan radio France Inter
bahwa sikap Washington berisiko semakin membahayakan kawasan tersebut.
Sebelumnya, pada pekan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike
Pompeo mengancam menjatuhkan "sanksi terberat dalam sejarah" terhadap
Iran jika negara itu menolak menghentikan program peluru kendali
balistik serta pengaruhnya di kawasan tersebut.
"Kita tidak setuju dengan cara itu karena sekumpulan sanksi
ini, yang akan dikenakan terhadap Iran, tidak akan memungkinkan dialog
terjadi dan, kebalikannya, akan memperkuat kalangan konservatif serta
melemahkan Presiden (Hassan) Rouhani," ujar Le Drian.
Le
Drian mengatakan kesepakatan nuklir Iran merupakan "harta yang harus
dijaga". Kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut dengan
Rencana Aksi Komprehensif Bersama, ditandatangani pada Juli 2015 oleh
Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa,
yaitu Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat, serta dengan
Uni Eropa dan Jerman.
Berdasarkan atas kesepakatan
itu, Iran setuju membekukan program nuklirnya sebagai imbalan atas
pencabutan sebagian besar sanksi internasional.
Presiden AS
Donald Trump telah memutuskan untuk menarik AS dari perjanjian itu,
yang ditandatangani di bawah pemerintahan pimpinan pendahulunya, Barack
Obama.
Trump mengatakan perjanjian tersebut tidak menangani
masalah program rudal balistik Iran, kegiatan nuklir Iran setelah 2025
dan peranan negara itu dalam konflik-konflik di Yaman dan Suriah.
Namun,
menurut Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina, Iran sejauh ini
mematuhi semua persyaratan, yang ditentukan dalam kesepakatan tersebut.
Pernyataan Pompeo terkait 12 tuntutan perjanjian nuklir baru dengan Iran
CB,
WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo
optimistis pakta nuklir baru dengan Iran dan Eropa dapat terwujud. Dia
mengatakan, syarat yang diminta Paman Sam guna terbentuknya perjanjian
nuklir baru dapat dengan mudah dipenuhi Iran.
"Saya
yakin ada serangkaian nilai dan kepentingan tumpang tindih di sini yang
akan mendorong kita ke kesimpulan yang sama tentang perlunya menanggapi
ancaman Iran terhadap dunia," kata Mike Pompeo, Rabu (23/5).
Pernyataan Pompeo berkaitan dengan 12 tuntutan untuk
dimasukkan dalam perjanjian nuklir baru dengan Iran. Menurut Pompeo,
tuntutan-tuntutan tersebut akan memaksa Iran untuk secara efektif
menahan pengaruh militer dan politiknya di timur tengah.
Salah
satu tuntutan itu adalah Iran harus mengakhiri dukungannya untuk
kelompok teroris Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad
Islam. Menutur Pompeo, bukanlah sebuah angan-angan untuk meminta Iran
tidak menembakan rudal mereka ke Riyadh, Arab Saudi.
"Itu merupakan sesuatu yang akan kami minta oleh negara manapun di dunia," kata Pompeo.
Dia
mengatakan, peluncuran memang tidak dilakukan langsung oleh Iran tetapi
melalui milisi Houti di Yaman yang memang terlibat perang dengan Arab
Saudi. Dia mengatakan, Iran juga memberikan dukungan terhadap berbagai
milisi lain di sejumlah negara timur tengah.
Sebelumnya,
Tehran mengecam tuntutan yang diminta AS terkait pakta nuklir. Menteri
Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, sikap yang dilakukan
AS menunjukan jika mereka merupakan tahanan dari gagalnya sejumlah
kebijakan negara dan akan memberikan konsekuensi bagi AS.
Kepala
Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini juga melakukan
kritik terhadap langkah yang diterapkan AS. Mogherini mengatakan, Pompeo
telah gagal untuk menunjukan bagaimana JCPOA yang telah hancur dapat
membuat timur tengah lebih aman.
Menurutnya, tidak
ada alternatif yang lebih baik dari pada pakta JCPOA yang telah
diabaikan Trump. Dia mengatakan, UE akan terus menjaga pakta tersebut
jika Iran tetap menunjukan komitmen serupa.
ICC telah merespon menyelidiki permukiman ilegal dan kejahatan perang Israel
CB,
DEN HAAG -- Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah merespons
permintaan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki untuk
menyelidiki permukiman ilegal dan kejahatan perang yang dilakukan
Israel. Penyelidikan bahkan telah dimulai sebelum al-Maliki mengajukan
pengaduan ke ICC pada Selasa (22/5).
"Sejak 16
Januari 2015, situasi di Palestina telah menjadi subjek untuk
pemeriksaan awal dalam rangka memastikan apakah kriteria untuk membuka
penyelidikan terpenuhi," ujar jaksa kepala ICC Fatou Bensouda,
dilaporkan laman Anadolu Agency.
Selama lebih dari dua tahun melakukan pemeriksaan awal,
Bensouda mengklaim telah mengalami kemajuan. "Pemeriksaan pendahuluan
ini telah melihat kemajuan penting dan akan terus mengikuti jalur
normalnya," katanya.
Ia mengatakan kantornya
mengevaluasi dan menganalisis semua informasi yang diterima secara
independen, terlepas dari siapa yang dirujuk. Pernyataan rujukan atau
pasal 12 (3) tidak secara otomatis mengarah pada pembukaan penyelidikan.
"Seharusnya
tidak ada keraguan bahwa dalam situasi ini dan situasi lainnya di depan
kantor saya, saya akan selalu mengambil keputusan yang dijamin oleh
mandat saya di bawah Statuta Roma," kata Bensouda.
Statuta
Roma memungkinkan ICC untuk menyelidiki apakah genosida, kejahatan
terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi telah
dilakukan di sebuah negara, yang entah tidak mampu atau tidak mau
melakukan penyelidikan sendiri. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad
al-Maliki mengajukan pengaduan terhadap Israel ke ICC pada Selasa
kemarin.
Adapun masalah yang diadukan yakni terkait
permukiman ilegal dan eskalasi terbaru di Jalur Gaza yang telah
menewaskan lebih dari 100 warga Palestina sejak akhir Maret lalu.
Sedikitnya 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka
akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan
Gaza-Israel digelar pada Senin pekan lalu.
Ribuan
warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam
rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.
Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para
pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki
Israel setelah Perang Arab-Israel tahun 1948.
Pada
Jumat (18/5), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, telah mengesahkan
sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi
ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya
pelanggaran HAM di sana.
Komisaris Tinggi PBB untuk
HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga
Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga
Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan)
ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan
amunisi langsung," ujar Zeid.
Kendati demikian,
Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel
menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi
demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.
Perdana
Menteri Netanyahu (tengah) saat rapat Kabinet Kamanan Israel di markas
IDF di Tel Aviv Februari 2018. Kabinet itu kini rapat di bungker bawah
tanah. Foto/Ariel Hermony/Kementerian Pertahanan Israel
YERUSALEM
- Kabinet Keamanan Israel, sebuah forum para menteri senior yang
dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menggelar rapat di
sebuah bungker bawah tanah di Yerusalem. Rapat digelar di saat negara
itu bersitegang dengan Iran.
Media setempat melaporkan, alasan
rapat digelar di bungker bawah tanah karena PM Netanyahu takut
dimata-matai musuh atau rahasia keamanan Israel bocor.
Tak ada
penjelasan kapan pertemuan di bungker bawah tanah itu digelar. Namun,
Kabinet Keamanan Netanyahu rutin menggelar pertemuan Mingguan.
Fasilitas,
yang dikenal sebagai "Pusat Manajemen Nasional", pertama kali digunakan
oleh Kabinet Keamanan pada tahun 2011 untuk berlatih skenario krisis
nasional. Bangunan itu berada di bawah kompleks pemerintah di Yerusalem
yang di dalamya termasuk tempat tinggal serta fasilitas komando.
Pertemuan
Kabinet Keamanan Israel di ruang rahasia itu merupakan pemandangan
langka. Sebab, kabinet Netanyahu kerap menggelar pertemuan yang hasilnya
bisa ditonton publik.
"Para menteri kabinet telah mengatakan
kepada kami bahwa salah satu alasan utama untuk langkah itu adalah
keinginan Netanyahu untuk berusaha lebih keras guna mencegah kebocoran
dan karena kekhawatiran upaya mata-mata pihak asing yang bermusuhan,"
bunyi laporan Channel10, mengutip para menteri kabinet, semalam (23/5/2018).
Sumber
media itu mengatakan, kelompok 11 menteri telah mengadakan sejumlah
kecil pertemuan di fasilitas itu. Ada tiga sesi mingguan yang
direncanakan, dan yang berikutnya dijadwalkan hari Rabu di bungker.
Pemerintah
Israel secara resmi menolak mengomentari laporan media tentang rapat di
bungker bawah tanah. Namun, laporan perihal rapat di tempat sangat
rahasia muncul di saat Israel dan Iran sedang bersitegang.
Israel
pada bulan ini menuduh Iran menembakkan puluhan roket dari Suriah ke
Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Israel membalas dengan
serangan rudal besar-besaran di Suriah yang jadi basis militer Iran.
Puluhan orang dilaporkan tewas dan beberapa sistem pertahanan udara
Suriah hancur.
Menteri Intelijen Israel Katz. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian
TEL AVIV
- Seorang Menteri Israel mengatakan Tel Aviv menekan pemerintahan Trump
untuk mengakui kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Ia memprediksi Washington akan memberikan restunya dalam beberapa bulan
mendatang.
Menteri Intelijen Israel Katz mendeskripsikan dukungan
51 tahun Israel terhadap Golan sebagai proposal yang sekarang
"memuncaki agenda" pembicaraan diplomatik bilateral dengan Amerika
Serikat.
Langkah semacam itu akan dilihat sebagai tindak lanjut
dari keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional dengan Iran, dan
pengakuan Presiden Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota
Israel serta pembukaan kedutaan baru AS di sana bulan ini.
Langkah Trump dipuji oleh Israel dan menyebabkan keprihatinan mendalam di antara sekutu utama Eropa Washington.
Katz,
anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,
melemparkan proposal Golan sebagai perpanjangan potensial dari taktik
konfrontasi pemerintah Trump terhadap ekspansi regional yang dirasakan
dan agresi oleh Iran, musuh bebuyutan Israel.
“Ini adalah waktu
yang tepat untuk melakukan gerakan seperti itu. Tanggapan paling
menyakitkan yang bisa Anda berikan kepada orang Iran adalah mengakui
kedaulatan Israel atas Golan - dengan pernyataan Amerika, proklamasi
kepresidenan, yang diabadikan (dalam hukum),” katanya seperti dikutip
dari Reuters, Kamis (24/5/2018).
Katz pun melemparkan pesan yang jelas ke Teheran.
"Anda
ingin menghancurkan (alinasi ASIsrael), untuk menghasilkan serangan
(melawannya)? Lihat, Anda mendapat yang sebaliknya,” cetusnya.
Lebih
jauh Katz mengatakan masalah yang diangkat oleh Netanyahu dalam
pertemuan pertamanya di Gedung Putih dengan Presiden Donald Trump pada
Februari 2017, sekarang sedang dibahas di berbagai tingkat pemerintahan
dan Kongres AS.
"Saya rasa ada kematangan besar dan kemungkinan besar ini akan terjadi," katanya.
Ditanya apakah keputusan seperti itu bisa dibuat tahun ini, dia menambahkan: "Ya, berikan atau ambil beberapa bulan."
Dataran Tinggi Golan adalah dataran tinggi strategis antara Israel dan Suriah sekitar 1.200 kilometer persegi.
Wilayah
itu adalah bagian dari Suriah sampai Israel menguasainya dalam perang
Timur Tengah tahun 1967. Negara Zionis ini lantas memindahkan pemukim
Israel ke wilayah yang didudukinya, dan mencaplok wilayah itu pada tahun
1981 dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.
Setelah bersedia mempertimbangkan mengembalikan Golan untuk perdamaian
dengan Suriah, Israel dalam beberapa tahun terakhir berpendapat bahwa
perang saudara di Suriah dan kehadiran garnisun Iran di sana untuk
mendukung Damaskus menunjukkan bahwa mereka perlu mempertahankan dataran
tinggi strategis itu.
Suriah mencoba merebut kembali Golan yang
diduduki Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1973, tetapi serangan
itu digagalkan. Keduanya menandatangani gencatan senjata pada tahun 1974
dan perbatasan darat relatif tenang sejak itu.
Sejak 1967,
sekitar 20.000 pemukim Israel pindah ke Golan, yang juga berbatasan
dengan Yordania. Sekitar 20.000 Muslim Druze juga tinggal di sana.
Israel memberi Druze opsi kewarganegaraan, meskipun sebagian besar
menolaknya.
Pada tahun 2000, Israel dan Suriah mengadakan
pembicaraan tingkat tertinggi mereka tentang kemungkinan kembalinya
Golan dan perjanjian damai. Namun negosiasi gagal dan pembicaraan
berikutnya, dimediasi oleh Turki, juga gagal.
Katz mengatakan
dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad memukul mundur pemberontakan
terhadapnya, sekarang bisa menjadi kesempatan bagi Assad dan Rusia untuk
menunjukkan kepada Iran jalan keluar.
Ia menggambarkan kehadiran
Iran di negara tetangganya itu sebagai perhatian utama pemerintah
Netanyahu, dengan implikasi menawarkan Assad kesempatan untuk kekebalan
dari Israel.
“Ini adalah momen kebenaran untuk Assad. Apakah dia ingin menjadi wakil Iran, atau tidak?" Katz memperingati.
"Jika
dia menjadi wakil Iran, maka cepat atau lambat dia akan mengutuk
dirinya sendiri, karena Israel bertindak melawan Iran di Suriah. Jika
tidak, maka kami selalu mengatakan kami tidak tertarik untuk terlibat di
sana," jelasnya.
Katz, bagaimanapun, mengecilkan setiap prospek
ledakan antara Moskow dan Washington, memberikan pengakuan AS yang
diusulkan kedaulatan Israel atas Golan sebagai sepotong mosaik Suriah
yang lebih besar.
Rusia, kata Katz, akan menanggapi pengakuan AS
atas kedaulatan Israel di Golan dengan pernyataan bahwa mereka tidak
akan melakukan hal yang sama dan mereka tidak harus mendukung hal ini.
Rusia,
sekutu besar Damaskus, telah lama mendesak bahwa integritas teritorial
Syria harus dipulihkan - sebuah posisi yang secara tersirat membutuhkan
pengembalian akhir bagian Golan yang diduduki oleh Israel.
“Tetapi
sebenarnya, dari sudut pandang mereka, jika itu memberi Israel sesuatu
dalam konteks Suriah yang lebih luas, apa pedulinya? Keberadaan Assad
lebih penting bagi mereka, karena Suriah sangat lemah,” katanya.
“Mereka menginginkan penataan ulang baru yang menyeluruh,” imbuhnya.
Katz menyebut bahwa langkah AS di Golan juga dapat mendorong Palestina -
yang telah menghindari pemerintah Trump sejak mengumumkan bahwa ia akan
merelokasi kedutaan ke Israel dari Tel Aviv pada bulan Desember - untuk
menghidupkan kembali perundingan perdamaian.
Palestina ingin
Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka sendiri, bersama dengan
Tepi Barat, yang juga diduduki oleh Israel dalam perang 1967 - di antara
perselisihan geografis yang telah membina kontak diplomatik mereka
dengan Israel.
"Mereka harus bergegas dan duduk dengan Israel,
karena di mana Israel mengatakan itu akan menjadi, itu akan terjadi, dan
itu tidak akan menyerah, dan sejarah bekerja untuk kebaikan kita,"
katanya.
Tidak ada komentar langsung dari Gedung Putih mengenai komentar Katz.
Sementara
saat ditanya tentang komentar Katz, seorang pejabat Kedutaan AS di
Israel mengatakan: "Kami tidak sebagai pihak yang menyampaikan kebijakan
umum yang membahas komunikasi diplomatik kami."
YERUSALEM
- Kedutaan Amerika Serikat (AS) yang baru dibuka di Yerusalem
mengatakan Duta Besar David Friedman telah menjadi korban penipuan.
Friedman ditipu agar mau difoto menerima poster Yerusalem Timur dengan
masjid al-Aqsa yang dihormati umat Muslim telah dihilangkan.
Dalam
gambar yang diterbitkan Selasa malam oleh situs berita Yahudi
ultra-Ortodoks Kikar Hashabbat, tempat suci umat Islam di kota suci baik
bagi umat Muslim maupun Yahudi telah diganti dengan sebuah kuil Yahudi.
Gambar itu bisa semakin mengobarkan amarah di kalangan warga Palestina,
yang sudah marah atas pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke
Yerusalem setelah Washington mengakui kota yang disengketakan itu
sebagai Ibu Kota Israel.
Sebuah pernyataan kedutaan AS mengatakan
gambar itu didorong di depan Friedman tanpa persetujuannya selama
kunjungan ke lembaga amal di Bnei Brak, dekat Tel Aviv.
"Duta Besar Friedman tidak menyadari gambar yang di dorong di depannya ketika foto itu diambil," kata pernyataan Kedubes AS.
"Dia
sangat kecewa bahwa siapa pun yang memanfaatkan kunjungannya ke Bnei
Brak untuk menciptakan kontroversi," tambah pernyataan itu seperti
dikutip dari AFP, Rabu (23/5/2018).
Dikatakan bahwa
pihaknya menuntut permintaan maaf dari badan amal Achiya, seorang
pejabat yang telah mempresentasikan gambar itu kepada Friedman.
Kedutaan AS menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung perubahan status tempat suci Yerusalem.
Dalam
sebuah pernyataan yang diterbitkan di media Israel, kelompok itu
mengatakan seorang anggota stafnya telah mempresentasikan gambar itu
atas inisiatifnya sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang lain.
"Kami menyesal bahwa gerakan politik kecil merusak acara ini," tambahnya.
Friedman,
seorang Yahudi dan pendukung pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang
diduduki Israel, sangat tidak populer di kalangan warga Palestina.
Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Maret mencapnya sebagai "anak anjing"
Kisah gambar kontroversial tersebut menjadi halaman depan beberapa koran Palestina pada hari Rabu.
Pejabat
senior Palestina, Saeb Erekat, dikutip di harian Palestina Al-Quds
mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mengubah perselisihan
Israel-Palestina "menjadi konflik agama."
Kompleks al-Aqsa, di
Yerusalem timur yang dicaplok Israel, adalah tempat suci bagi umat Islam
di seluruh dunia dan simbol kuat identitas nasional Palestina.
Intifada
Palestina kedua pecah pada tahun 2000 setelah pemimpin oposisi sayap
kanan Israel Ariel Sharon mengunjungi situs tersebut.
Orang-orang
Yahudi juga menghormati situs tersebut, yang dikenal sebagai Temple
Mount dan diyakini sebagai lokasi kuil Yahudi pertama dan kedua.
Sejumlah
kecil orang Yahudi menganjurkan membangun sebuah kuil Yahudi ketiga di
sana dengan keyakinan bahwa hal itu akan mempercepat kedatangan Mesias.
Orang
Yahudi diizinkan untuk berkunjung tetapi tidak untuk berdoa di sana.
Ini guna menghindari tindakan yang memancing ketegangan.
Meski begitu, insiden ketegangan kerap berulang.
Juli
lalu, tiga orang Arab Israel menembak mati dua petugas polisi Israel di
dekatnya dan melarikan diri ke kompleks masjid - yang dikenal dalam
bahasa Arab Haram al-Sharif, atau tempat suci yang mulia - tempat mereka
sendiri ditembak mati.
Israel mengatakan senjata telah
diselundupkan di dalam kompleks dan menutupnya selama dua hari sementara
itu mengatur langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk detektor
logam dan kamera pengintai.
Ketegangan atas langkah itu
berlangsung selama berhari-hari di mana bentrokan antara Palestina dan
pasukan keamanan Israel terjadi ketika jamaah berkumpul di luar kompleks
untuk melakukan aksi protes agar diizinkan untuk masuk dan berdoa.
New York (CB) - Seorang hakim federal di New York pada
Rabu memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak
memblokir orang di Twitter karena melanggar hak kebebasan berpendapat
yang dilindungi Amandemen Pertama Konstitusi.
Keputusan Hakim Distrik Amerika Serikat, Naomi Reice Buchwald di
Manhattan itu merupakan lanjutan dari gugatan hukum terhadap Trump pada
Juli tahun lalu Knight First Amendment Institute dari Universitas
Columbia dan sejumlah pengguna Twitter.
Buchwald mengatakan bahwa diskusi terkait cuitan Trump harus
diperlakukan sebagai forum publik. Dia menolak argumen dari pengacara
Departemen Kehakiman bahwa Amandemen Pertama juga harus menjamin hak
Trump memblokir pengguna lain jika menginginkan.
Trump adalah seorang pencuit yang aktif di Twitter dengan nama akun
@RealDonaldTrump, bahkan sebelum terpilih sebagai presiden pada 2016.
Sejak tahun itu, Twitter menjadi bagian integral dan kontroversial dalam
masa jabatannya.
Beberapa pejabat terdekat Trump sudah mencoba untuk mengerem kebiasaan Trump mencuit, yang biasanya dimulai pada pagi hari.
Namun sang presiden tidak bergeming dan terus menggunakan Twitter untuk
mempromosikan agendanya, mengumumkan kebijakan, dan menyerang para
oposan, terutama media dan investigasi dugaan keterlibatan Rusia dengan
tim kampanye presiden menjelang pemilu.
Juru bicara Kementerian Kehakiman Amerika Serikat, yang mewakili sang presiden dalam kasus ini, hingga kini belum berkomentar.
Twitter juga belum mengeluarkan pernyataan resmi.
The Knight Institute dan beberapa pengguna Twitter lain mengatakan dalam
gugatannya bahwa dengan memblokir pengguna karena pendapatnya, Trump
telah menyingkirkan orang tersebut dari forum diskusi publik dan karena
itu melanggar Amandemen Pertama Konstitusi.
Menurut beberapa laporan media, beberapa pengguna Twitter yang diblokir
Trump di antaranya adalah novelis Stephen King dan Anne Rice, komedian
Rosie O`Donnell, model Chrissy Teigen, aktris Marina Sirtis, dan komite
aksi politik para veteran VoteVets.org.
Selain terhadap Trump, gugatan dari The Knight Institute juga memasukkan
direktur media sosial presiden, Dan Scavino, sebagai tergugat.
Meski mengabulkan gugatan, hakim Buchwald tidak memerintahkan Trump
untuk membuka akses bagi mereka yang telah dia blokir. Buchwald
beralasan tindakan itu tidak diperlukan.
"Mengingat tidak ada pejabat pemerintah yang kebal terhadap hukum, dan
karena semua pejabat pemerintah harus menaati undang-undang, kami harus
mengasumsikan bahwa sang presiden dan Scavino bisa menghentikan
pemblokiran yang kami nilai tidak konstitusional," kata dia.
Ilustrasi - Sejumlah anak lelaki bermain
di depan toko roti di Dapchi, wilayah timur laut Yobe, Nigeria, Kamis
(22/3/2018). (REUTERS/Afolabi Sotunde)
Abuja (CB) - Wabah kolera telah menewaskan 12 orang dan
kemungkinan telah menginfeksi setidaknya 134 orang lainnya di negara
bagian Nigawa, Nigeria timur laut, menurut seorang pejabat medis pada
Rabu.
"Sejauh ini 12 orang telah meninggal karena penyakit itu dan terdapat
banyak kasus lagi," kata Ezra Sakawa, direktur medis rumah sakit umum
untuk Kota Mubi, tempat penyakit itu menyerang.
"Kami kekurangan tenaga untuk menghadapi wabah yang begitu besar," kata
Sakawa, sambil menambahkan bahwa para perawat juga terinfeksi.
Nigeria timur laut adalah titik nol untuk perang sembilan tahun negara
tersebut melawan pemberontakan Boko Haram dan cabangnya, yang sekarang
menjadi sekutu ISIS Afrika Barat.
Konflik telah melahirkan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di
dunia, dengan jutaan orang mengungsi dan membutuhkan bantuan untuk
bertahan hidup.
Kondisi itu memungkinkan bagi setiap wabah penyakit, seperti kolera,
yang menjadi mematikan dalam skala luas, kata pekerja kemanusiaan.
Mubi, meskipun kurang terpengaruh krisis kemanusiaan, telah diserang
berulang kali orang-orang yang dicurigai sebagai militan Boko Haram,
yang menewaskan banyak orang.
Arsip Foto. Seorang anak lelaki berjalan
di sepanjang jalan rusak di kota Douma di Damaskus, Suriah, Senin
(16/4/2018). (REUTERS/Omar Sanadiki)
Damaskus, Suriah (CB) - Untuk pertama kali dalam tujuh
tahun, Damaskus dinyatakan aman dan tanpa kehadiran pemberontak pada
Senin (21/5), setelah kekalahan IS di kubu terakhir mereka di sebelah
selatan Damaskus, satu pencapaian yang menutup bab terakhir perang di
ibu kota Suriah.
Pertempuran melawan ISIS kembali berkecamuk sebulan lalu, saat pasukan
pemerintah berusaha keras merangsek untuk membasmi kelompok teroris
tersebut dari Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk di dekatnya, keduanya
adalah daerah terakhir yang dikuasai ISIS di ibu kota Suriah.
Suara serangan udara dan ledakan bom artileri yang ditujukan ke posisi
ISIS di area itu dan daerah kantung di dekatnya mewarnai pertempuran
yang berlangsung satu bulan di Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk, yang
bangunan-bangunannya sangat saling berdekatan, dan hampir mencekik
permukiman di sana.
Struktur daerah itu membuat satuan infantri sulit menyerbu, menjelaskan
alasan pengeboman artileri dan serangan udara sengit terhadap
posisi-posisi ISIS di sana.
Militer Suriah pada Senin mengumumkan seluruh Kota Damaskus dan
pinggirannya aman, dengan kekalahan ISIS di kubu terakhir mereka di
sebelah selatan Damaskus.
Dalam satu pernyataan, militer Suriah menyatakan pentingnya pencapaian
itu berpangkal dari kekalahan "kelompok paling kejam" tersebut dan
membuktikan militer Suriah telah menjadi lebih tangguh serta bertekad
untuk membasmi kelompok ekstremis itu di daerah lain Suriah.
Setelah deklarasi kemenangan itu, pewarta Xinhua mengunjungi Hajar al Aswad, dan area itu terlihat seperti medan tempur segar.
Asap putih dan hitam masih membubung ke udara di daerah tersebut, dan
aroma asap yang menyengat masuk hidung dengan keras. Asap itu tebal dan
rasanya seperti kabut telah menyelimuti daerah tersebut, membuat mata
sulit melihat jelas.
Kebakaran juga terlihat melahap beberapa rumah dan jalanan, sementara
puing berserakan di mana-mana, bangunan-bangunan yang rata dengan tanah,
atap yang roboh hingga mencium tanah.
Pemandangan itu adalah bencana total di daerah tersebut, dan kelihatan
seperti hasil normal keberadaan kelompok semacam ISIS di area-area
penting hanya beberapa kilometer dari Damaskus.
Meskipun tentara Suriah secara resmi membantah itu, para pegiat seperti
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan petempur ISIS
akhirnya telah menyerah dan mengungsi ke gurun Suriah. Klaim itu
dibantah oleh media negara, yang mengatakan hanya perempuan, anak kecil
dan orang tua diungsikan dari Hajar Al-Aswad.
Di Hajar Al-Aswad, seorang kolonel mengatakan kepada Xinhua bahwa
kemenangan militer di Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk sangat penting
bagi keamanan ibu kota Suriah.
"Pencapaian keberhasilan membebaskan Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk
dipandang sangat besar sebab itu memulihkan kedamaian dan keamanan di
Damaskus serta pinggirnya," kata perwira tersebut.
Sementara itu, Maher Ihsan, seorang ahli politik Suriah, mengatakan
kepada Xinhua bahwa pengumuman ibu kota Suriah aman memiliki kepentingan
politik sebab ibu kota Suriah tersebut, yang menjadi inti kekuasaan
pemerintah Presiden Bashar al-Assad, sekarang aman dan jauh dari ancaman
apa pun, bertolak-belakang dengan beberapa tahun sebelumnya, ketika
ancaman pemberontak mencapai jantung ibu kota Suriah dengan bom mortir.
"Ini berarti pemerintah berada dalam posisi kuat sekarang sebab ibu kota
seluruhnya dikuasai dan ancaman gerilyawan terhadap ibu kota telah
dihapus sepenuhnya," katanya.
Kamp Yarmouk, yang berdampingan dengan Hajar Al-Aswad, kebanyakan dihuni
oleh pengunsi Palestina di Damaskus. Itu adalah alasan mengapa tempat
tersebut disebut "kamp"; kenyataannya ialah daerah itu mengalami
"booming" menjelang krisis sebab tempat tersebut meliputi beberapa
permukiman dan pasar yang dipenuhi orang.
Militer Suriah mengubah pusat perhatian pada Hajar Al-Aswad dan Kamp
Yarmouk setelah merebut seluruh Ghouta Timur di pinggir timur Damaskus,
serta bagian timur Wilayah Qalamoun di sebelah utara Damaskus, setelah
gerilyawan mundur ke daerah Suriah Utara pada Mei.
ISIS telah kehilangan kubu utamanya pada penghujung tahun lalu, setelah
militer Suriah merebut Kota Deir Az-Zour di Suriah Timur serta banyak
wilayah gurun Suriah di dekat perbatasan Irak. Pasukan Demokratik Suriah
(SDF) pimpinan Suku Kurdi juga melucuti ibu kota de fakto ISIS,
Ar-Raqqa, di Suriah Utara.
Sekarang ISIS masih menguasai beberapa daerah di Provinsi Deir Az-Zour
di Suriah Timur, terutama di desa dan tepi timur Sungai Eufrat, tempat
anggota SDF kini memerangi kelompok teror tersebut.
Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan
Moon Jae-in mengatakan pertemuan tingkat pejabat senior bersama Korea
Utara akan digelar setelah latihan gabungan militer Seoul dan Washington
selesai 25 Mei mendatang.
Dikutip dari Reuters, hal itu
diutarakan Moon melalui juru bicaranya, Yoon Young-chan di Washington,
Amerika Serikat, pada Selasa (22/5), dalam rangkaian pertemuannya dengan
Presiden Donald Trump.
Beberapa waktu lalu, Pyongyang menunda
dialog dengan Seoul sebagai bentuk protes terhadap latihan militer yang
masih dilakukan AS dan Korsel di Semenanjung Korea.
Korut bahkan menganggap simulasi perang kedua negara itu sebagai
bentuk upaya menyerang negaranya dan mengancam akan membatalkan rencana
pertemuan tinggi dengan Trump, 12 Juni mendatang.
Seusai bertemu Moon di Gedung Putih, Trump sendiri sempat
ragu rencana pertemuannya dengan Kim Jong-un pada 12 Juni nanti
terlaksana.
"Ada kemungkinan yang sangat besar pertemuan tidak
akan berjalan. Bukan berarti tidak akan berhasil dalam jangka waktu
tertentu, tapi mungkin tidak berhasil untuk 12 Juni mendatang," kata
Trump seperti dikutip dari CNN.
Trump mengatakan persiapan sedang berjalan dengan Kim, tetapi
dirinya memperkirakan tidak ada cukup waktu bagi kedua belah pihak untuk
menyetujui parameter yang seharusnya saling disepakati.
"Kita
lihat saja apa yang terjadi. Jika itu tidak terjadi, mungkin itu akan
terjadi nanti. Mungkin pada waktu yang berbeda. Tapi kita sedang
bicara," katanya.
Dalam pertemuannya dengan Moon, Trump berharap
kejelasan rencana denuklirisasi Korea Utara. Sementara itu, lawatan Moon
ke Negeri Paman Sam dilakukan sebagai upaya menjembatani Korut dan AS
agar pertemuan tinggi bisa tetap dilaksanakan.
CB, Jakarta - Salah
seorang peraih penghargaan bergengsi Israel, Evelyn Fox Keller,
menyumbangkan seluruh hadiah uang yang diterima kepada warga Palestina
melalui organisasi hak asasi manusia di Israel.
Keller,
82 tahun, seorang guru besar Yahudi Amerika, salah satu dari sembilan
penerima penghargaan Dan David Prize 2018 di Universitas Tel Aviv pada
Ahad, 20 Mei 2018.
Jumlah uang yang diterima Keller tidak disebutkan. Koran Israel, Haaretz,
hanya mengatakan, nilai total uang yang diserahkan panitia kepada para
pemenang berjumlah sembilan orang itu senilai US$ 3 juta atau setara
dengan Rp 42,6 miliar (kurs Rp 14.191/dolar).
Evelyn Fox Keller menerima penghargaan Dan David di Universitas TelAviv, 6 Mei2018. [Haaretz/Ofer Vaknin]
Dia mengatakan kepada Haaretz,
"Saya akan menyumbangkan hadiah uang ini untuk warga Palestina melalui B
Tselem, Asosiasi Hak Sipil di Israel dan Dokter untuk Hak Asasi
Manusia," ucapnya sebagaimana dikutip Middle East Monitor.
Menurut pengakuannya kepada Haaretz,
dia mengatakan, hadiah uang itu akan diterima bila dia boleh memutuskan
menyerahkan uang tersebut kepada organisasi yang melawan kebijakan
Israel terhadap penduduk Palestina.
Ketika ditanya wartawan,
mengapa dia tidak menolak penghargaan itu karena diberikan oleh
Universitas Tel Aviv yang merupakan bagian dari sistem politik Israel?
Fox Keller di Tel Aviv. [Haaretz/Tomer Appelbaum]
Dia
menjawab, "Saya tidak melihatnya seperti itu. Saya menerima hadiah
untuk mendukung orang-orang yang menolak sistem. Saya tidak melihat apa
yang akan dilayani dengan menolaknya. Sebagai pernyataan politik, itu
lebih kuat jika saya mengambil hadiah dan memberikannya untuk warga
Palestina."
Keller mengatakan kepada Haaretz,
ketika dia mengunjungi Israel sepuluh tahun lalu, dia mengatakan bahwa
pelanggaran Israel terhadap orang Palestina membuatnya merasa malu
menjadi orang Yahudi.
Israel membunuh sedikitnya 109 warga Palestina
dan melukai lebih dari 2.000 orang ketika mereka menuntut pengembalian
lahan yang dicaplok Israel dalam perang 1948 dan 1967 di Jalur Gaza.
Korban tewas itu diperkirakan terus bertambah menyusul luka serius
akibat tembakan senapan peluru tajam sniper Israel.
CB, Jakarta - Seorang pangeran Saudi yang tidak setuju dengan kekuasaan Mohammed bin Salman,
meminta pamannya untuk mengambil langkah menggulingkan Raja Salman dan
mengambil alih kerajaan. Pangeran Khaled bin Farhan membujuk Pangeran
Ahmed bin Abdulaziz dan Pangeran Muqrin bin Abdulaziz, dengan mengatakan
bahwa kerusakan yang terjadi di keluarga kerajaan Saudi oleh Salman
yang memerintah dengan "tidak rasional, tidak tegas dan bodoh" telah
melampaui klimaks.
Seperti yang dilaporkan Middle East
Eye, 22 Mei 2018, dalam sebuah wawancara, Pangeran Khaled, yang mendapat
suaka politik di Jerman pada tahun 2013, mengatakan bahwa jika Ahmed
dan Muqrin ingin menyatukan kekuatan maka 99 persen dari anggota
keluarga kerajaan, dinas keamanan dan tentara akan mendukung mereka.
Pangeran
Khaled mengatakan bahwa pernyataan Mamduh bin Abdulaziz, salah satu
saudara tertua Raja Salman yang masih hidup, menunjukkan ketidaksukaan
dengan keluarga kerajaan secara menyeluruh.
"Ada
begitu banyak kemarahan dalam keluarga kerajaan, saya mengambil
informasi ini dan memohon kepada paman saya, Ahmed dan Muqrin, yang
merupakan putra-putra Abdulaziz dan berpendidikan tinggi, fasih dan
mampu mengubah hal-hal untuk lebih baik. Saya dapat mengatakan bahwa
kita semua berada di belakang mereka dan mendukung mereka,” ujar Khaled.
Ahmed
bin Abdulaziz, mantan wakil menteri dalam negeri dan menteri dalam
negeri, mendapat dukungan dari pejabat penting pasukan keamanan dan
dewan suku Arab, kata pangeran. Muqrin bin Abdulaziz awalnya ditunjuk
sebagai putra mahkota oleh saudara laki-lakinya Salman, hanya untuk
digantikan oleh Muhammad bin Nayef pada bulan April 2015. Ia kemudian
digantikan oleh saat ini Mohammed bin Salman atau yang dikenal MBS pada
Juni 2017.
Pangeran Khaled mengatakan dia telah menerima
sejumlah besar pesan surel dari orang-orang di kepolisian dan angkatan
bersenjata untuk mendukung niatnya, "Saya menganggap mereka memohon dan
bukannya menuntut kepada Pangeran Ahmed bin Abdulaziz untuk mengambil
inisiatif mengubah situasi saat ini."
Putra
Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman berbicara dengan seorang pangeran
Saudi di Riyadh, Arab Saudi, 2012. Ia berusaha mendorong sejumlah
reformasi sosial dengan dukungan dari ayahnya, Raja Salman. AP
Desakan
untuk kudeta masih menjadi misteri apalagi muncul insiden tembakan yang
terdengar di luar istana Ouja di Riyadh pada April. Menurut pernyataan
resmi istana, tembakan berasal dari penjaga keamanan yang menembak jatuh
sebuah drone mainan. Namun blogger anonim, Mujtahid, mengatakan istana
diserang oleh dua mobil SUV bersenjata lengkap dan enam penjaga keamanan
beserta dua penyerang tewas.
Sejak insiden ini Mohammed
bin Salman tidak terlihat di muka publik yang memicu spekulasi bahwa
Mohammed bin Salman tewas. Namun beberapa hari belakangan muncul gambar
MBS bersama pemimpin negara untuk membantah isu. Berbeda dengan
pernyataan resmi istana, pangeran Khaled mengatakan cerita soal drone adalah dalih.
"Secara
pribadi saya yakin ini bukan usaha kudeta terhadap Mohammed bin Salman
tapi lebih kepada tindakan protes kepadanya," tutur pangeran Khaled.
Namun pangeran Khaled mengungkapkan jika MBS tetap berkuasa maka situasi
di Arab Saudi ibarat gunung berapi yang siap meletus dan berdampak
bukan hanya di Arab Saudi tetapi juga negara-negara Eropa.
Pangeran
mengakui dia memuji beberapa reformasi yang diperkenalkan oleh
Mohammed bin Salman, termasuk mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan
membatasi pengaruh otoritas keagamaan. Tapi ia menilai kebijakan ini
dimaksudkan untuk menenangkan Barat, namun yang menjadi masalah
sebenarnya di Arab adalah sistem politik, di mana raja memiliki
kekuasaan mutlak untuk menunjuk hakim-hakim, anggota Dewan Syura dan
pemerintah sendiri.
Sistem politik kerajaan mewakili
kehendak raja dan tidak ada orang lain, dan ketika ada raja baru
semuanya berubah. Pangeran Khaled mengatakan kerajaan Arab Saudi adalah
kediktatoran dan sebelum Salman bertahta, setidaknya posisi kekuasaan
dibagi tapi saat Mohammed bin Salman bertahta kekuasaan hanya terkonsentrasi di tangan satu orang.
Setiap harinya, Nora merawat puluhan kelelawar hingga kembali pulih yang kemudian akan dilepas ke alam bebas. REUTERS/Baz Ratner
CB, Jakarta - Sebanyak 10 orang tewas di India selatan setelah terinfeksi virus Nipah yang mematikan. Virus yang ditularkan kelelawar tersebut juga membuat belasan orang dikarantina.
Buntut
dari mewabahnya virus Nipah, kepanikan besar terjadi di negara bagian
Kerala, dan satu tim ahli dari Pusat Pengendalian Penyakit Nasional
India telah dikirim ke wilayah pesisir kota ini.
Pada
konferensi pers hari Selasa, 22 Mei 2018, Menteri Kesehatan Kerala K K
Shailaja mengatakan, 18 orang dikarantina terkait virus tersebut sejak
kematian pertama pada Jumat yang memakan korban 12 orang dinyatakan
positif dan 10 orang meninggal.
Perawat yang merawat pasien Nipah yang dicurigai bekerja di sebuah
rumah sakit di Perambra, Lini Puthusheri, 31 tahun, disebut sebagai
korban kesepuluh.
Meskipun baru diidentifikasi pada 1999, Nipah
sejajar dengan Ebola dan Zika dalam daftar penyakit WHO terbaru yang
kemungkinan besar akan menyebabkan bencana global.
Virus
Nipah dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Kelelawar buah dianggap
sebagai hewan pembawa virus yang paling umum di Asia selatan, Wabah
sebelumnya berasal dari orang yang minum getah kurma mentah di daerah di
mana kelelawar aktif.
WHO mengatakan Nipah memiliki masa
inkubasi 5 hingga 14 hari sebelum orang menunjukkan gejala, yang dapat
membuat lebih sulit untuk menghentikan penyebaran infeksi.
JP
Nadda, Menteri Kesehatan India mengatakan tim dari Pusat Pengendalian
Penyakit Nasional telah tiba di Kerala pada Selasa dan dua lagi dari
fasilitas medis terkemuka di New Delhi akan tiba pada Rabu,2 3 Mei 2018.
"Ini
adalah situasi baru bagi kami," katanya, seperti dilansir Independent
pada 22 Mei 2018. "Kami tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam
menangani virus Nipah. "Para pejabat kesehatan mengatakan, mereka menemukan mangga yang digigit kelelawar di sebuah rumah di kota Kozhikode, India selatan, lokasi tiga pasien pertama dinyatakan tewas.
Ilustrasi rudal Korut yang diklaim bisa membawa hulu ledak nuklir. (REUTERS/KCNA)
Jakarta, CB -- Sebanyak 24 wartawan asing tiba di Korea Utarauntuk menyaksikan penutupan situs uji coba nuklirPunggye-ri, Selasa (22/5). Sebagian besar jurnalis tersebut berasal dari media Barat dan China.
Puluhan
wartawan yang dari Associated Press, CNN, CBS, Russia Today, dan media
pemerintah China CCTV dilaporkan tiba di sebuah bandara di timur kota
Wonsan, barat ibu kota Pyongyang, pada Selasa pagi waktu setempat.
Mereka terbang dari Bandara Internasional Beijing menggunakan maskapai pemerintah Korut, Air Koryo.
Sejumlah organisasi media lain seperti Reuters juga turut diundang, namun menolak ikut.
Sejumlah pengamat menyebut undangan ini menegaskan niat Pyongyang
melucuti senjata nuklirnya, di tengah eskalasi ketegangan karena Korsel
masih berlatih militer bersama Amerika Serikat.
Meski begitu,
penutupan itu tidak disaksikan oleh para ahli nuklir dan tidak diikuti
wartawan dari Korsel, pihak yang bersteru langsung dengan Korut.
Walau
sempat menyatakan kecewa, Seoul tetap mendukung langkah tetangganya di
utara itu untuk memenuhi janji melucuti senjata nuklir secara utuh.
"Pemerintah
Korsel tetap menaruh perhatian pada janji Korut untuk membongkar situs
uji coba nuklir Punggye-ri, sebagai langkah awal denuklirisasi, berjalan
sesuai rencana," bunyi pernyataan Kementerian Unifikasi Korea Selatan
seperti dikutip Reuters.
"Kami berharap langkah ini mengarah pada keberhasilan penyelenggaraan pertemuan tinggi AS dan Korut mendatang."
Pertemuan
bersejarah antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un 12 Juni
mendatang terancam gagal setelah Korut menyatakan protes terhadap
latihan militer AS-Korsel.
Korut mengancam tak akan menghadiri pertemuan itu jika AS berkeras "menyudutkan" Pyongyang dalam hal pelucutan nuklir.
Pyongyang
menolak melucuti senjata nuklir secara sepihak dan tidak memberikan
indikasi akan mendukung pandangan umum terkait denuklirisasi utuh di
Semenanjung Korea.
Korut menyatakan baru akan mempertimbangkan melucuti senjata nuklirnya
jika AS menjamin keamanan dengan menarik puluhan ribu personelnya dari
tanah Korsel.
Korut juga meminta AS menarik kesepakatan payung
nuklirnya dengan Korsel dan Jepang jika Washington ingin Pyongyang
meninggalkan ambisi membangun senjata penghancur massal.
TEHERAN
- Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan negara-negara dengan senjata
nuklir mengancam dunia. Dia mengkritik penarikan diri Amerika Serikat
(AS) dari kesepakatan nuklir Iran 2015.
"Mereka yang memiliki
lebih dari 15.000 hulu ledak nuklir saat ini mengancam dunia," katanya,
mengacu pada perkiraan jumlah hulu ledak nuklir di seluruh dunia, yang
sebagian besar dimiliki oleh AS dan Rusia.
"Mengapa negara-negara dengan hulu ledak nuklir menjadi ancaman?," lanjut Erdogan dalam acara iftar atau buka puasa Ramadhan.
"Jika
kita harus adil, untuk menunjukkan pendekatan yang adil, maka
negara-negara dengan senjata nuklir, yang menggambarkan pembangkit
listrik tenaga nuklir sebagai ancaman, tidak memiliki kredibilitas dalam
masyarakat internasional," ujar Erdogan.
Erdogan mengatakan
Timur Tengah harus dibersihkan dari semua senjata nuklir. Komentar ini
mengacu pada Israel, yang diyakini sebagai satu-satunya negara di
kawasan itu yang memiliki senjata nuklir.
Presiden AS Donald Trump resmi menarik AS dari Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA)—nama resmi kesepakatan nuklir Iran 2015—sejak 11 hari lalu.
Setelah "menghianati" kesepakatan yang diteken AS, Iran, Rusia, Inggris,
Prancis, Jerman dan China tersebut, Trump memerintahkan agar sanksi
diberlakukan kembali terhadap Teheran.
Pada hari Senin, Menteri
Luar Negeri AS Michael Pompeo mengultimatum Iran dengan 12 tuntutan
keras. Ke-12 poin tuntutan itu akan dimasukkan AS dalam perjanjian
nuklir baru yang akan diajukan kepada Iran. Salah satu tuntutan tersebut
adalah Iran harus berhenti mengancam akan menghancurkan Israel dan
berhenti menyerang Arab Saudi dengan rudal melalui pemberontak Houthi
Yaman.
Iran menolak ultimatum Washington tersebut. Seorang
pejabat senior Iran mengatakan ultimatum itu menunjukkan Amerika Serikat
sedang mencari "perubahan rezim" di Teheran.
Erdogan menyayangkan krisis nuklir Iran yang sudah diredam dibangkitkan lagi oleh AS.
"Sebagai
(pemimpin) Turki, kami tidak menerima isu-isu itu dibangkitkan kembali,
termasuk kesepakatan nuklir Iran, yang telah ditidurkan," ujar Erdogan,
seperti dikutip Reuters, Selasa (22/5/2018).
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, langkah Palestina tersebut tidak sah. Foto/Reuters
TEL AVIV
- Israel melemparkan kecaman keras atas keputusan Palestina yang
meminta Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk meluncurkan
penyelidikan penuh terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel
di wilayah Palestina.
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan,
langkah Palestina tersebut tidak sah. Tel Aviv mengatakan, ICIC tidak
memiliki yurisdiksi karena Otorita Palestina bukan sebuah negara dan
Israel tunduk pada hukum internasional.
"Palestina terus
mengeksploitasi pengadilan untuk tujuan politik, daripada bekerja untuk
melanjutkan proses perdamaian dengan Israel," kata Kemlu Israel dalam
sebuah pernyataan.
"Itu tidak masuk akal, bahwa tindakan
Palestina sejalan dengan tujuan pengadilan, yang datang pada saat ketika
Palestina terus menghasut untuk aksi terorisme," sambungnya, seperti
dilansir Reuters pada Selasa (22/5).
ICC memiliki wewenang untuk
menyelidiki kasus-kasus kejahatan perang, genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah 123 negara yang telah
mendaftar untuk itu. Israel belum bergabung dengan ICC, tetapi karena
Palestina telah bergabung, Israel bisa diselidiki atas kejahatan yang
dilakukan di tanah Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina,
Riyad al-Maliki mengatakan pihaknya mengajukan apa yang disebut
"rujukan" untuk memberikan jaksa di pengadilan yang berbasis di Den Hag
dasar hukum untuk bergerak di luar penyelidikan awal yang dimulai pada
Januari 2015.
Diplomat Palestina itu mengatakan, permintaan itu
akan memberi jaksa wewenang untuk menyelidiki dugaan kejahatan sejak
tahun 2014 dan seterusnya, termasuk penembakan yang dilakukan tentara
Israel terhadap demonstran Palestina pada pekan lalu.
Arsip Foto. Seorang tentara Israel di
atas tank berbendera Israel di dekat perbatasan Gaza, Minggu (3/8/2014).
(REUTERS/Ibraheem A)
Yerusalem (CB) - Sebuah tank Israel menembaki posisi Hamas
pada Selasa (22/5) setelah warga Gaza menyusup ke Israel dan membakar
sebuah pos militer sebelum kembali ke daerah kantong Palestina itu
menurut militer Israel.
"Sejumlah teroris menyusup ke Israel dan membakar pos militer. Sebagai
balasannya, sebuah tank (Israel) menyasar pos pengamatan milik
organisasi teror Hamas di Jalur Gaza selatan," kata militer dalam
pernyataan yang dikutip AFP.
Posisi Israel sedang tidak ada yang menjaga pada saat itu, kata militer,
yang tidak bisa memastikan laporan bahwa itu adalah sebuah tenda
penembak jitu.
Tidak ada laporan mengenai adanya korban dari Jalur Gaza akibat serangan balasan Israel itu.
Dalam insiden terpisah, sebuah drone dari Gaza utara mendarat di Israel pada Senin malam dan sedang "diperiksa" menurut militer.
Ketegangan antara Israel dan Gaza sudah meningkat sejak 30 Maret, ketika
warga Palestina mulai memprotes hak untuk kembali ke rumah-rumah
keluarga mereka yang melarikan diri atau diusir pada 1948, selama perang
yang meliputi pendirian Israel.
Sedikitnya 118 orang Palestina sudah dibunuh oleh Israel sejak 30 Maret
menurut pihak berwenang di Gaza, yang dikuasai oleh gerakan Islam Hamas.
Tidak ada warga Israel yang tewas dalam rentang waktu tersebut.
Aksi protes warga Palestina memuncak pada 14 Mei, pada hari Amerika
Serikat memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke
Yerusalem.
Puluhan ribu pengunjuk rasa berada di perbatasan Gaza hari itu, ketika tembakan pasukan Israel menewaskan 62 warga Palestina.
Israel menyebut tindakannya diperlukan untuk mempertahankan perbatasan
dan menghentikan penyusupan massa daari wilayah itu, dan menuduh Hamas,
lawannya dalam tiga perang sejak 2008, menggunakan demonstrasi itu untuk
menyamarkan pelancaran kekerasan.
Warga Palestina mengumpulkan ban bekas pada
peringatan 70 tahun hari Nakba (hari di mana warga Palestina diusir
secara besar-besaran oleh Israel) di perbatasan Gaza, selatan jalur
Gaza, Selasa (15/5)
Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters
Pengadilan Pidana Internasional telah melakukan penyelidikan awal terhadap Israel.
CB,
DENHAAG -- Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki meminta jaksa
di Pengadilan Pidana Internasional melancarkan penyelidikan penuh
terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di wilayah
Palestina.
Maliki mengajukan dasar hukum rujukan
bagi jaksa di pengadilan berbasis di Denhaag untuk bergerak di luar
penyelidikan awal kantornya, yang dimulai pada Januari 2015. Pengadilan
Pidana Internasional memiliki wewenang mengadili perkara kejahatan
perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah 123
negara, yang menjadi anggota. Israel belum bergabung dengan pengadilan
itu, tetapi karena Palestina merupakan anggota, Israel bisa menjadi
sasaran untuk kejahatan di tanah Palestina.
Jaksa melakukan penyelidikan awal pada tuduhan terhadap Israel
ketika rakyat Palestina pertama kali bergabung ke pengadilan itu pada
2015. Rujukan yang diberikan pada Selasa (22/5) memungkinkan
penyelidikan untuk lanjut ke tahap berikutnya dari penyelidikan penuh,
tanpa menunggu hakim memberikan persetujuan.
Maliki
mengatakan, permintaan itu akan memberi jaksa wewenang untuk menyelidiki
dugaan kejahatan yang dimulai pada 2014 dan seterusnya, termasuk
kematian minggu lalu selama protes di Gaza.
"Melalui
rujukan peradilan yang kami inginkan ... kantor kejaksaan membuka tanpa
penundaan penyelidikan atas semua kejahatan," katanya kepada wartawan
setelah bertemu dengan kepala Jaksa Penuntut Fatou Bensouda, "Penundaan
lebih lanjut keadilan bagi korban Palestina juga sama saja dengan
penolakan keadilan."
Pengadilan Pidana
Internasional, yang dibuka pada Juli 2002, adalah pengadilan terakhir,
hanya berjalan ketika negara tidak mau atau tidak dapat menyelidiki
kejahatan di wilayahnya.
Sebuah tanda di jembatan yang mengarah ke kompleks
Kedutaan Besar AS menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, Ahad (13/5).
Pembukaan Kedutaan Besar AS pada hari ini, Senin (14/5), di Yerusalem
yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina.
Foto: Foto AP/Ariel Schalit
Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel menunjukkan sikap tidak netral.
CB,
JAKARTA -- Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Al
Shuaibi, menegaskan Amerika Serikat tidak bisa menjadi penengah dan
mediator konflik Palestina-Israel.
"Pengakuan
Presiden Amerika Serikat bahwa Yerusalem ibu kota Israel dan pemindahan
Kedubes AS ke Yerusalem menunjukkan ketidaknetralan negeri Paman Sam itu
dalam kasus Palestina," kata Osama bin Mohammed Al Shuaibi usai buka
puasa bersama media di Jakarta, Selasa (22/5).
Ketidaknetralan Amerika Serikat terhadap kasus Palestina
otomatis menggugurkan posisi AS sebagai mediator konflik di negeri yang
diberkahi itu. "Bagaimana AS bisa menjadi penengah konflik
Palestina-Israel, sedangkan negara itu tidak netral," kata dia.
Sebelumnya,
pasukan Israel membunuh puluhan warga Palestina, yang mengambil bagian
dalam unjuk rasa besar di perbatasan Gaza pada Senin (14/5) saat Amerika
Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem, Israel. Langkah AS memenuhi
janji Presiden Donald Trump, yang mengakui kota suci tersebut sebagai
ibu kota Israel, tetapi melecut kemarahan Palestina dan mengundang
kecaman banyak pemerintah dunia sebagai kemunduran upaya perdamaian.
Pada
upacara pembukaan kedutaan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu berterima kasih kepada Trump karena memiliki keberanian
menepati janji. "Sungguh hari luar biasa bagi Israel," kata Netanyahu
dalam pidatonya, "Kami berada di Yerusalem dan kami di sini untuk
tinggal." Trump, dalam rekaman pesan, mengatakan tetap berkomitmen untuk
perdamaian Israel dengan Palestina.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel David Friedman berpose dengan poster Masjid al-Aqsa digantikan kuil Yahudi. Foto/Times of Israel YERUSALEM
- Duta Besar (dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman
berpose dengan poster kaki langit Yerusalem yang dibuat dengan komputer.
Poster itu menunjukkan kuil Yahudi menggantikan Masjid al-Aqsa dengan
ditempatkan di atas situs suci umat Islam tersebut.
Pihak
Kedutaan AS di Israel, yang pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem pekan
lalu, mengatakan Friedman tidak mengetahui rincian poster kontroversial
itu ketika dia difoto.
"Kebijakan AS benar-benar jelas; kami
mendukung status quo di Haram al-Sharif/Temple Mount," kata kedutaan
tersebut dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Haaretz, Rabu (23/5/2018).
Foto
itu diambil saat kunjungan Friedman ke Kota Bnei Brak di Israel di
dekat Tel Aviv yang diselenggarakan oleh Achiya, sebuah LSM yang
membantu siswa yang mengalami masalah dalam belajar.
Achiya meminta maaf atas poster itu, dan menyebutnya sebagai "tindakan politik murahan" oleh seorang anggota stafnya.
Foto/Twitter
Kendati
demikian, niat untuk menghancurkan Masjid al-Aqsa dan Dome of the Rock
telah disuarakan para aktivis sayap kanan Israel. Masjid al-Aqsa yang
merupakan kiblat pertama umat Islam ingin dihancurkan untuk memberi
ruang bagi kuil Yahudi yang dikenal sebagai Bait Suci Ketiga.
Salah
satu penyeru penghancuran masjid suci umat Islam itu adalah Oren Hazan,
anggota Knesset (parlemen Israel) yang ditangguhkan dari Partai Likud
(partai pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu). Dia telah berjanji
akan menghancurkan Masjid al-Aqsa.
"Tidak akan bertanggung jawab
pada saat ini untuk memberitahu Anda bagaimana kami akan melakukannya
(menghancurkan al-Aqsa), tetapi saya akan mengatakannya dengan jelas dan
keras, ketika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya akan
melakukannya," katanya dalam wawancara dengan media tahun 2016.
Dubes
Friedman adalah mantan pengacara untuk Trump Organization. Dia
merupakan mendukung perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat. Dia telah
berulang kali membuat pernyataan provokatif yang mendukung Israel,
bahkan pernah membandingkan kelompok Yahudi Amerika liberal, J Street,
dengan para kolaborator Nazi.
Dalam kolom yang diterbitkan oleh Fox News
pada hari Minggu, Friedman menuduh "media liberal" AS berpihak pada
Hamas untuk merusak "peristiwa yang indah dan menggembirakan" dari
pemindahan kedutaan ke Yerusalem.
Mengomentari kematian puluhan
pengunjuk rasa Palestina yang tidak bersenjata, termasuk anak-anak dan
petugas medis, yang ditembak oleh pasukan Israel di Gaza, Friedman
mengatakan Hamas semata-mata yang harus disalahkan.
"Sekitar 60
warga Gaza, mayoritas di antaranya dikenal sebagai teroris Hamas,
kehilangan nyawa karena Hamas mengubah mereka menjadi pembom bunuh diri
kolektif," tulis duta besar itu. "Mereka bukan pahlawan atau pengunjuk
rasa damai yang diiklankan."
Foto diplomat AS itu telah memicu kemarahan di pihak Palestina. Saeb
Erekat, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dalam
sebuah pernyataan, mengatakan senyuman di wajah duta besar AS terkesan
bahwa dia menerima gambar itu.
"Mereka menyerang Kiblat pertama di (kalangan) umat Islam dan mengubah konflik (politik) menjadi konflik agama," kata Erekat.
PM Mahatir Mohamad menduga pemerintahan Najib
memalsukan data keuangan negara setelah terungkap utang Malaysia 1
triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun). (REUTERS/Olivia Harris/Lai
Seng Sin)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahatir Mohamadmelontarkan dugaan pemerintahan Najib Razak
telah memalsukan data keuangan negara. Hal ini didasarkan atas utang
Malaysia yang mencapai lebih dari 1 triliun ringgit (sekitar Rp3.593
triliun).
Ironisnya Najib pernah memperingatkan rakyat Malaysia
sebelum pemilu digelar 9 Mei lalu. Yakni pada 13 Maret. Saat itu, Najib
menyatakan jika Pakatan harapan terpilih, Malaysia akan terbebani hutang
sepesar 1,1 triliun ringgit.
Najib juga mengatakan bahwa
manifesto oposisi yang berjanji menghapuskan pajak barang dan jasa akan
menenggelamkan Malaysia dengan hutang 416 miliar ringgi ditambah hutang
yang ada yaitu 685 miliar ringgit.
"Jika semuanya diperhitungkan, utang nasional akan
meningkan dan mengembang menjadi 416 miliar ringgit, dengan utang yang
ada, akan menjadi 1 triliun ringgit. Pihak oposisi ingin mengklaim bahwa
kita meningkatkan utang negara, tetapi manifesto mereka bahkan lebih
buruk," kata Najib dilansir Malaysian Insight, Maret lalu.
"Ini akan menjadi hutang yang akan kami warisi dan kalian adalah
orang-orang yang akan membayar kembali setelah ini," kata Najib.
Adapun Mahathir balik menuding hal tersebut akibat manipulasi data yang dilakukan pemerintahan Najib.
"Kami
tidak pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Sebelumnya kami
belum pernah menghadapi hutang yang lebih besar dari 300 milliar
ringgit, tapi sekarang naik hingga 1 triliun ringgit," kata Mahathir.
"Kami
menemukan bahwa keuangan negara disalahgunakan sedemikian rupa,
sekarang kami menghadapi kesulitan menyelesaikan hutang yang telah
meningkat menjadi 1 triliun ringgit," kata Perdana Mentri Malaysia
seperti dilansir The Independent Singapura, Selasa (22/5).
Pada 15 Mei, Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang baru dilantik
mengatakan banyak pekerjaan yang harus ia lakukan setelah melakukan
memeriksa catatan keuangan negara. Guan Eng juga mengatakan pemerintah
akan berusaha memperbaiki situasi.
Najib sendiri kini sedang diperiksa terkait skandal korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad).
Menkeu Lim Guan Eng mengatakan pemerintah
telah membayar utang 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8
miliar dari kas negara pada 2017. (REUTERS/Olivia Harris)
Jakarta, CB -- Menteri Keuangan MalaysiaLim Guan Eng mengatakan pemerintah telah membayar utang lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8 miliar (sekitar Rp25,5 triliun) dari kas negara sejak April 2017 lalu.
Jumlah
tersebut, menurut Lim, termasuk pembayaran utang kepada lembaga
investasi Abu Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC)
sebesar US$1,26 miliar (sekitar Rp17,8 triliun).
"Ini menegaskan
kecurigaan publik bahwa 1MDB pada dasarnya telah menipu warga Malaysia
karena mengklaim bahwa mereka membayar seluruh utangnya melalui
mekanisme rasionalisasi mereka," kata Lim dalam sebuah pernyataan,
Selasa (22/5).
"Padahal, selama ini yang membayar utang tersebut adalah Kementerian
Keuangan Malaysia," lanjut menteri yang baru ditunjuk oleh Perdana
Menteri Mahathir Mohamad itu seperti dikutip Reuters.
1MDB merupakan yayasan investasi negara yang dibuat mantan perdana menteri Najib Razak saat masih berkuasa pada 2009 lalu.
Lembaga tersebut menjadi sorotan setelah disebut menyalahgunakan dana investasi sebesar US$4,5 miliar.
Dugaan penyalahgunaan dana pertama kali mencuat pada 2015 lalu. The Wall Street Journal
mengungkap bahwa penyelidik Malaysia mendapati dana simpanan 1MDB
sebesar US$700 juta (sekitar Rp 10 triliun) masuk ke rekening Najib.
Dilaporkan media, sejak itu, sejumlah negara seperti Amerika
Serikat, Singapura, hingga Swiss ikut menelusuri, bahkan membuka
penyelidikan mandiri, terkait aliran dana gelap lembaga tersebut.
Meski
sejumlah penyelidikan telah mengindikasikan ada sejumlah penyimpangan,
Najib berkeras menampik segala tudingan keterlibatannya dalam skandal.
Najib
beberapa kali mencoba menghentikan penyelidikan awal pemerintah dengan
memberhentikan Jaksa Agung dan beberapa komisioner Komisi Pemberantasan
Korupsi Malaysia.
Pada Januari 2016 lalu, jaksa agung baru pilihan Najib, Apandi Ali,
menyatakan dana US$700 juta yang dipersoalkan adalah sumbangan pribadi
dari keluarga kerajaan Saudi.
Sejak Najib kalah pemilihan umum 9
Mei lalu, Mahathir Mohamad, 92 tahun, yang terpilih lagi sebagai perdana
menteri, membuka kembali penyelidikan skandal 1MDB.
Hari ini,
untuk pertama kalinya, Najib dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Malaysia (MACC) dan dimintai keterangannya terkait skandal 1MDB. MACC
menegaskan pemanggilan Najib merupakan langkah awal penyelidikan baru
kasus tersebut. Najib dimintai keterangannya lagi pada Kamis (24/5).
Ilustrasi polisi Malaysia. (AFP Photo/Mohd Rasfan)
Jakarta, CB -- Sebuah rumah diduga milik pejabat intelijen tinggi Malaysiadilaporkan
turut digeledah aparat sepanjang akhir pekan lalu, berbarengan dengan
tindakan serupa di kediaman eks Perdana Menteri Najib Razak.
Laporan
media setempat menyebut penggeledahan dilakukan di rumah milik seorang
perempuan yang sempat jadi Kepala Badan Intelijen Eksternal Malaysia.
Keberadaan badan rahasia itu baru diketahui publik lewat bocoran
WikiLeaks pada 2013 lalu dan kini kembali disorot karena dikaitkan
dengan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat
Najib.
Menurut Malaysia Decides seperti dikutip The Star,
Najib sempat menyerahkan dua dokumen penting kepada kepala intelijen
dua hari sebelum pemilihan umum raya berlangsung 9 Mei lalu.
Penggeledahan dilaporkan ditangani oleh kepolisian Bukit
Aman di kawasan Seri Kembangan. Aparat juga dilaporkan menyegel dua
bangunan di Putrajaya dan Jalan Bellamy, selatan Kuala Lumpur. Namun,
polisi tak menemukan dokumen yang dipermasalahkan.
Mengutip
sumber anonim dari lingkungan pemerintah, Malaysia Decides melaporkan
bahwa Badan Intelijen Eksternal Malaysia bertanggung jawab langsung
kepada perdana menteri.
Sumber mengatakan unit intelijen tersebut memiliki anggaran yang sangat
besar dan berfungsi melacak kritik-kritik terhadap pemerintah, baik dari
dalam maupun luar negeri.
Dia juga mengatakan badan mata-mata
itu memiliki setidaknya 300 personel dan sang pemimpin hanya boleh
melapor tentang kegiatannya kepada Najib.
"Unit tersebut pada
dasarnya beroperasi sebagai badan mata-mata dan semua kegiatan badan itu
ditujukan untuk mempertahankan Najib agar tetap berkuasa," bunyi
laporan portal berita tersebut.