Kamis, 24 Mei 2018

Menlu AS Optimis Capai Kesepakatan dengan Eropa dan Iran


Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo
Foto: Time

Pernyataan Pompeo terkait 12 tuntutan perjanjian nuklir baru dengan Iran



CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo optimistis pakta nuklir baru dengan Iran dan Eropa dapat terwujud. Dia mengatakan, syarat yang diminta Paman Sam guna terbentuknya perjanjian nuklir baru dapat dengan mudah dipenuhi Iran.


"Saya yakin ada serangkaian nilai dan kepentingan tumpang tindih di sini yang akan mendorong kita ke kesimpulan yang sama tentang perlunya menanggapi ancaman Iran terhadap dunia," kata Mike Pompeo, Rabu (23/5).

Pernyataan Pompeo berkaitan dengan 12 tuntutan untuk dimasukkan dalam perjanjian nuklir baru dengan Iran. Menurut Pompeo, tuntutan-tuntutan tersebut akan memaksa Iran untuk secara efektif menahan pengaruh militer dan politiknya di timur tengah.


Salah satu tuntutan itu adalah Iran harus mengakhiri dukungannya untuk kelompok teroris Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam. Menutur Pompeo, bukanlah sebuah angan-angan untuk meminta Iran tidak menembakan rudal mereka ke Riyadh, Arab Saudi.


"Itu merupakan sesuatu yang akan kami minta oleh negara manapun di dunia," kata Pompeo.


Dia mengatakan, peluncuran memang tidak dilakukan langsung oleh Iran tetapi melalui milisi Houti di Yaman yang memang terlibat perang dengan Arab Saudi. Dia mengatakan, Iran juga memberikan dukungan terhadap berbagai milisi lain di sejumlah negara timur tengah.


Sebelumnya, Tehran mengecam tuntutan yang diminta AS terkait pakta nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, sikap yang dilakukan AS menunjukan jika mereka merupakan tahanan dari gagalnya sejumlah kebijakan negara dan akan memberikan konsekuensi bagi AS.


Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini juga melakukan kritik terhadap langkah yang diterapkan AS. Mogherini mengatakan, Pompeo telah gagal untuk menunjukan bagaimana JCPOA yang telah hancur dapat membuat timur tengah lebih aman.


Menurutnya, tidak ada alternatif yang lebih baik dari pada pakta JCPOA yang telah diabaikan Trump. Dia mengatakan, UE akan terus menjaga pakta tersebut jika Iran tetap menunjukan komitmen serupa.






Credit  republika.co.id




ICC: Situasi Palestina Jadi Subjek Pemeriksaan Sejak Januari


Pemukiman Israel di Tepi Barat
Pemukiman Israel di Tepi Barat
Foto: ap

ICC telah merespon menyelidiki permukiman ilegal dan kejahatan perang Israel



CB, DEN HAAG -- Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah merespons permintaan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki untuk menyelidiki permukiman ilegal dan kejahatan perang yang dilakukan Israel. Penyelidikan bahkan telah dimulai sebelum al-Maliki mengajukan pengaduan ke ICC pada Selasa (22/5).


"Sejak 16 Januari 2015, situasi di Palestina telah menjadi subjek untuk pemeriksaan awal dalam rangka memastikan apakah kriteria untuk membuka penyelidikan terpenuhi," ujar jaksa kepala ICC Fatou Bensouda, dilaporkan laman Anadolu Agency.

Selama lebih dari dua tahun melakukan pemeriksaan awal, Bensouda mengklaim telah mengalami kemajuan. "Pemeriksaan pendahuluan ini telah melihat kemajuan penting dan akan terus mengikuti jalur normalnya," katanya.


Ia mengatakan kantornya mengevaluasi dan menganalisis semua informasi yang diterima secara independen, terlepas dari siapa yang dirujuk. Pernyataan rujukan atau pasal 12 (3) tidak secara otomatis mengarah pada pembukaan penyelidikan.


"Seharusnya tidak ada keraguan bahwa dalam situasi ini dan situasi lainnya di depan kantor saya, saya akan selalu mengambil keputusan yang dijamin oleh mandat saya di bawah Statuta Roma," kata Bensouda.


Statuta Roma memungkinkan ICC untuk menyelidiki apakah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi telah dilakukan di sebuah negara, yang entah tidak mampu atau tidak mau melakukan penyelidikan sendiri. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengajukan pengaduan terhadap Israel ke ICC pada Selasa kemarin.


Adapun masalah yang diadukan yakni terkait permukiman ilegal dan eskalasi terbaru di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina sejak akhir Maret lalu. Sedikitnya 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin pekan lalu.


Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem. Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel setelah Perang Arab-Israel tahun 1948.


Pada Jumat (18/5), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, telah mengesahkan sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM di sana.


Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.


Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.





Credit  republika.co.id



Takut Dimata-matai Musuh, Kabinet Keamanan Israel Rapat di Bungker



Takut Dimata-matai Musuh, Kabinet Keamanan Israel Rapat di Bungker
Perdana Menteri Netanyahu (tengah) saat rapat Kabinet Kamanan Israel di markas IDF di Tel Aviv Februari 2018. Kabinet itu kini rapat di bungker bawah tanah. Foto/Ariel Hermony/Kementerian Pertahanan Israel


YERUSALEM - Kabinet Keamanan Israel, sebuah forum para menteri senior yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menggelar rapat di sebuah bungker bawah tanah di Yerusalem. Rapat digelar di saat negara itu bersitegang dengan Iran.

Media setempat melaporkan, alasan rapat digelar di bungker bawah tanah karena PM Netanyahu takut dimata-matai musuh atau rahasia keamanan Israel bocor.

Tak ada penjelasan kapan pertemuan di bungker bawah tanah itu digelar. Namun, Kabinet Keamanan Netanyahu rutin menggelar pertemuan Mingguan.

Fasilitas, yang dikenal sebagai "Pusat Manajemen Nasional", pertama kali digunakan oleh Kabinet Keamanan pada tahun 2011 untuk berlatih skenario krisis nasional. Bangunan itu berada di bawah kompleks pemerintah di Yerusalem yang di dalamya termasuk tempat tinggal serta fasilitas komando.

Pertemuan Kabinet Keamanan Israel di ruang rahasia itu merupakan pemandangan langka. Sebab, kabinet Netanyahu kerap menggelar pertemuan yang hasilnya bisa ditonton publik.

"Para menteri kabinet telah mengatakan kepada kami bahwa salah satu alasan utama untuk langkah itu adalah keinginan Netanyahu untuk berusaha lebih keras guna  mencegah kebocoran dan karena kekhawatiran upaya mata-mata pihak asing yang bermusuhan," bunyi laporan Channel10, mengutip para menteri kabinet, semalam (23/5/2018).

Sumber media itu mengatakan, kelompok 11 menteri telah mengadakan sejumlah kecil pertemuan di fasilitas itu. Ada tiga sesi mingguan yang direncanakan, dan yang berikutnya dijadwalkan hari Rabu di bungker.

Pemerintah Israel secara resmi menolak mengomentari laporan media tentang rapat di bungker bawah tanah. Namun, laporan perihal rapat di tempat sangat rahasia muncul di saat Israel dan Iran sedang bersitegang.

Israel pada bulan ini menuduh Iran menembakkan puluhan roket dari Suriah ke Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Israel membalas dengan serangan rudal besar-besaran di Suriah yang jadi basis militer Iran. Puluhan orang dilaporkan tewas dan beberapa sistem pertahanan udara Suriah hancur. 









Credit  sindonews.com





Setelah Yerusalem, AS Juga Bakal Akui Kekuasaan Israel Atas Golan


Setelah Yerusalem, AS Juga Bakal Akui Kekuasaan Israel Atas Golan
Menteri Intelijen Israel Katz. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


TEL AVIV - Seorang Menteri Israel mengatakan Tel Aviv menekan pemerintahan Trump untuk mengakui kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Ia memprediksi Washington akan memberikan restunya dalam beberapa bulan mendatang.

Menteri Intelijen Israel Katz mendeskripsikan dukungan 51 tahun Israel terhadap Golan sebagai proposal yang sekarang "memuncaki agenda" pembicaraan diplomatik bilateral dengan Amerika Serikat.

Langkah semacam itu akan dilihat sebagai tindak lanjut dari keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional dengan Iran, dan pengakuan Presiden Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta pembukaan kedutaan baru AS di sana bulan ini.

Langkah Trump dipuji oleh Israel dan menyebabkan keprihatinan mendalam di antara sekutu utama Eropa Washington.

Katz, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melemparkan proposal Golan sebagai perpanjangan potensial dari taktik konfrontasi pemerintah Trump terhadap ekspansi regional yang dirasakan dan agresi oleh Iran, musuh bebuyutan Israel.

“Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan gerakan seperti itu. Tanggapan paling menyakitkan yang bisa Anda berikan kepada orang Iran adalah mengakui kedaulatan Israel atas Golan - dengan pernyataan Amerika, proklamasi kepresidenan, yang diabadikan (dalam hukum),” katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (24/5/2018).

Katz pun melemparkan pesan yang jelas ke Teheran.

"Anda ingin menghancurkan (alinasi ASIsrael), untuk menghasilkan serangan (melawannya)? Lihat, Anda mendapat yang sebaliknya,” cetusnya.

Lebih jauh Katz mengatakan masalah yang diangkat oleh Netanyahu dalam pertemuan pertamanya di Gedung Putih dengan Presiden Donald Trump pada Februari 2017, sekarang sedang dibahas di berbagai tingkat pemerintahan dan Kongres AS.

"Saya rasa ada kematangan besar dan kemungkinan besar ini akan terjadi," katanya.

Ditanya apakah keputusan seperti itu bisa dibuat tahun ini, dia menambahkan: "Ya, berikan atau ambil beberapa bulan."

Dataran Tinggi Golan adalah dataran tinggi strategis antara Israel dan Suriah sekitar 1.200 kilometer persegi.

Wilayah itu adalah bagian dari Suriah sampai Israel menguasainya dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Negara Zionis ini lantas memindahkan pemukim Israel ke wilayah yang didudukinya, dan mencaplok wilayah itu pada tahun 1981 dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. 


Setelah bersedia mempertimbangkan mengembalikan Golan untuk perdamaian dengan Suriah, Israel dalam beberapa tahun terakhir berpendapat bahwa perang saudara di Suriah dan kehadiran garnisun Iran di sana untuk mendukung Damaskus menunjukkan bahwa mereka perlu mempertahankan dataran tinggi strategis itu.

Suriah mencoba merebut kembali Golan yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1973, tetapi serangan itu digagalkan. Keduanya menandatangani gencatan senjata pada tahun 1974 dan perbatasan darat relatif tenang sejak itu.

Sejak 1967, sekitar 20.000 pemukim Israel pindah ke Golan, yang juga berbatasan dengan Yordania. Sekitar 20.000 Muslim Druze juga tinggal di sana. Israel memberi Druze opsi kewarganegaraan, meskipun sebagian besar menolaknya.

Pada tahun 2000, Israel dan Suriah mengadakan pembicaraan tingkat tertinggi mereka tentang kemungkinan kembalinya Golan dan perjanjian damai. Namun negosiasi gagal dan pembicaraan berikutnya, dimediasi oleh Turki, juga gagal.

Katz mengatakan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad memukul mundur pemberontakan terhadapnya, sekarang bisa menjadi kesempatan bagi Assad dan Rusia untuk menunjukkan kepada Iran jalan keluar.

Ia menggambarkan kehadiran Iran di negara tetangganya itu sebagai perhatian utama pemerintah Netanyahu, dengan implikasi menawarkan Assad kesempatan untuk kekebalan dari Israel.

“Ini adalah momen kebenaran untuk Assad. Apakah dia ingin menjadi wakil Iran, atau tidak?" Katz memperingati.

"Jika dia menjadi wakil Iran, maka cepat atau lambat dia akan mengutuk dirinya sendiri, karena Israel bertindak melawan Iran di Suriah. Jika tidak, maka kami selalu mengatakan kami tidak tertarik untuk terlibat di sana," jelasnya.

Katz, bagaimanapun, mengecilkan setiap prospek ledakan antara Moskow dan Washington, memberikan pengakuan AS yang diusulkan kedaulatan Israel atas Golan sebagai sepotong mosaik Suriah yang lebih besar.

Rusia, kata Katz, akan menanggapi pengakuan AS atas kedaulatan Israel di Golan dengan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan hal yang sama dan mereka tidak harus mendukung hal ini.

Rusia, sekutu besar Damaskus, telah lama mendesak bahwa integritas teritorial Syria harus dipulihkan - sebuah posisi yang secara tersirat membutuhkan pengembalian akhir bagian Golan yang diduduki oleh Israel.

“Tetapi sebenarnya, dari sudut pandang mereka, jika itu memberi Israel sesuatu dalam konteks Suriah yang lebih luas, apa pedulinya? Keberadaan Assad lebih penting bagi mereka, karena Suriah sangat lemah,” katanya.

“Mereka menginginkan penataan ulang baru yang menyeluruh,” imbuhnya.


Katz menyebut bahwa langkah AS di Golan juga dapat mendorong Palestina - yang telah menghindari pemerintah Trump sejak mengumumkan bahwa ia akan merelokasi kedutaan ke Israel dari Tel Aviv pada bulan Desember - untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian.

Palestina ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka sendiri, bersama dengan Tepi Barat, yang juga diduduki oleh Israel dalam perang 1967 - di antara perselisihan geografis yang telah membina kontak diplomatik mereka dengan Israel.

"Mereka harus bergegas dan duduk dengan Israel, karena di mana Israel mengatakan itu akan menjadi, itu akan terjadi, dan itu tidak akan menyerah, dan sejarah bekerja untuk kebaikan kita," katanya.

Tidak ada komentar langsung dari Gedung Putih mengenai komentar Katz.

Sementara saat ditanya tentang komentar Katz, seorang pejabat Kedutaan AS di Israel mengatakan: "Kami tidak sebagai pihak yang menyampaikan kebijakan umum yang membahas komunikasi diplomatik kami."



Credit  sindonews.com



Terkait Foto Masjid Al-Aqsa Diganti Kuil Yahudi, Dubes AS Mengaku Ditipu



Terkait Foto Masjid Al-Aqsa Diganti Kuil Yahudi, Dubes AS Mengaku Ditipu
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


YERUSALEM - Kedutaan Amerika Serikat (AS) yang baru dibuka di Yerusalem mengatakan Duta Besar David Friedman telah menjadi korban penipuan. Friedman ditipu agar mau difoto menerima poster Yerusalem Timur dengan masjid al-Aqsa yang dihormati umat Muslim telah dihilangkan.

Dalam gambar yang diterbitkan Selasa malam oleh situs berita Yahudi ultra-Ortodoks Kikar Hashabbat, tempat suci umat Islam di kota suci baik bagi umat Muslim maupun Yahudi telah diganti dengan sebuah kuil Yahudi.


Gambar itu bisa semakin mengobarkan amarah di kalangan warga Palestina, yang sudah marah atas pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem setelah Washington mengakui kota yang disengketakan itu sebagai Ibu Kota Israel.

Sebuah pernyataan kedutaan AS mengatakan gambar itu didorong di depan Friedman tanpa persetujuannya selama kunjungan ke lembaga amal di Bnei Brak, dekat Tel Aviv.

"Duta Besar Friedman tidak menyadari gambar yang di dorong di depannya ketika foto itu diambil," kata pernyataan Kedubes AS.

"Dia sangat kecewa bahwa siapa pun yang memanfaatkan kunjungannya ke Bnei Brak untuk menciptakan kontroversi," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari AFP, Rabu (23/5/2018).

Dikatakan bahwa pihaknya menuntut permintaan maaf dari badan amal Achiya, seorang pejabat yang telah mempresentasikan gambar itu kepada Friedman.

Kedutaan AS menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung perubahan status tempat suci Yerusalem.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di media Israel, kelompok itu mengatakan seorang anggota stafnya telah mempresentasikan gambar itu atas inisiatifnya sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang lain.

"Kami menyesal bahwa gerakan politik kecil merusak acara ini," tambahnya.

Friedman, seorang Yahudi dan pendukung pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel, sangat tidak populer di kalangan warga Palestina.

Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Maret mencapnya sebagai "anak anjing"


Kisah gambar kontroversial tersebut menjadi halaman depan beberapa koran Palestina pada hari Rabu.

Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, dikutip di harian Palestina Al-Quds mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mengubah perselisihan Israel-Palestina "menjadi konflik agama."

Kompleks al-Aqsa, di Yerusalem timur yang dicaplok Israel, adalah tempat suci bagi umat Islam di seluruh dunia dan simbol kuat identitas nasional Palestina.

Intifada Palestina kedua pecah pada tahun 2000 setelah pemimpin oposisi sayap kanan Israel Ariel Sharon mengunjungi situs tersebut.

Orang-orang Yahudi juga menghormati situs tersebut, yang dikenal sebagai Temple Mount dan diyakini sebagai lokasi kuil Yahudi pertama dan kedua.

Sejumlah kecil orang Yahudi menganjurkan membangun sebuah kuil Yahudi ketiga di sana dengan keyakinan bahwa hal itu akan mempercepat kedatangan Mesias.

Orang Yahudi diizinkan untuk berkunjung tetapi tidak untuk berdoa di sana. Ini guna menghindari tindakan yang memancing ketegangan.

Meski begitu, insiden ketegangan kerap berulang.

Juli lalu, tiga orang Arab Israel menembak mati dua petugas polisi Israel di dekatnya dan melarikan diri ke kompleks masjid - yang dikenal dalam bahasa Arab Haram al-Sharif, atau tempat suci yang mulia - tempat mereka sendiri ditembak mati.

Israel mengatakan senjata telah diselundupkan di dalam kompleks dan menutupnya selama dua hari sementara itu mengatur langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk detektor logam dan kamera pengintai.

Ketegangan atas langkah itu berlangsung selama berhari-hari di mana bentrokan antara Palestina dan pasukan keamanan Israel terjadi ketika jamaah berkumpul di luar kompleks untuk melakukan aksi protes agar diizinkan untuk masuk dan berdoa.



Credit  sindonews.com




Pengadilan AS larang Trump blokir pengkritik di Twitter

Pengadilan AS larang Trump blokir pengkritik di Twitter
Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)



New York (CB) - Seorang hakim federal di New York pada Rabu memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memblokir orang di Twitter karena melanggar hak kebebasan berpendapat yang dilindungi Amandemen Pertama Konstitusi.

Keputusan Hakim Distrik Amerika Serikat, Naomi Reice Buchwald di Manhattan itu merupakan lanjutan dari gugatan hukum terhadap Trump pada Juli tahun lalu Knight First Amendment Institute dari Universitas Columbia dan sejumlah pengguna Twitter.

Buchwald mengatakan bahwa diskusi terkait cuitan Trump harus diperlakukan sebagai forum publik. Dia menolak argumen dari pengacara Departemen Kehakiman bahwa Amandemen Pertama juga harus menjamin hak Trump memblokir pengguna lain jika menginginkan.

Trump adalah seorang pencuit yang aktif di Twitter dengan nama akun @RealDonaldTrump, bahkan sebelum terpilih sebagai presiden pada 2016. Sejak tahun itu, Twitter menjadi bagian integral dan kontroversial dalam masa jabatannya.

Beberapa pejabat terdekat Trump sudah mencoba untuk mengerem kebiasaan Trump mencuit, yang biasanya dimulai pada pagi hari.

Namun sang presiden tidak bergeming dan terus menggunakan Twitter untuk mempromosikan agendanya, mengumumkan kebijakan, dan menyerang para oposan, terutama media dan investigasi dugaan keterlibatan Rusia dengan tim kampanye presiden menjelang pemilu.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Amerika Serikat, yang mewakili sang presiden dalam kasus ini, hingga kini belum berkomentar.

Twitter juga belum mengeluarkan pernyataan resmi.

The Knight Institute dan beberapa pengguna Twitter lain mengatakan dalam gugatannya bahwa dengan memblokir pengguna karena pendapatnya, Trump telah menyingkirkan orang tersebut dari forum diskusi publik dan karena itu melanggar Amandemen Pertama Konstitusi.

Menurut beberapa laporan media, beberapa pengguna Twitter yang diblokir Trump di antaranya adalah novelis Stephen King dan Anne Rice, komedian Rosie O`Donnell, model Chrissy Teigen, aktris Marina Sirtis, dan komite aksi politik para veteran VoteVets.org.

Selain terhadap Trump, gugatan dari The Knight Institute juga memasukkan direktur media sosial presiden, Dan Scavino, sebagai tergugat.

Meski mengabulkan gugatan, hakim Buchwald tidak memerintahkan Trump untuk membuka akses bagi mereka yang telah dia blokir. Buchwald beralasan tindakan itu tidak diperlukan.

"Mengingat tidak ada pejabat pemerintah yang kebal terhadap hukum, dan karena semua pejabat pemerintah harus menaati undang-undang, kami harus mengasumsikan bahwa sang presiden dan Scavino bisa menghentikan pemblokiran yang kami nilai tidak konstitusional," kata dia.






Credit  antaranews.com




12 orang tewas, sedikitnya 134 terinfeksi kolera di Nigeria


12 orang tewas, sedikitnya 134 terinfeksi kolera di Nigeria
Ilustrasi - Sejumlah anak lelaki bermain di depan toko roti di Dapchi, wilayah timur laut Yobe, Nigeria, Kamis (22/3/2018). (REUTERS/Afolabi Sotunde)



Abuja (CB) - Wabah kolera telah menewaskan 12 orang dan kemungkinan telah menginfeksi setidaknya 134 orang lainnya di negara bagian Nigawa, Nigeria timur laut, menurut seorang pejabat medis pada Rabu.

"Sejauh ini 12 orang telah meninggal karena penyakit itu dan terdapat banyak kasus lagi," kata Ezra Sakawa, direktur medis rumah sakit umum untuk Kota Mubi, tempat penyakit itu menyerang.

"Kami kekurangan tenaga untuk menghadapi wabah yang begitu besar," kata Sakawa, sambil menambahkan bahwa para perawat juga terinfeksi.

Nigeria timur laut adalah titik nol untuk perang sembilan tahun negara tersebut melawan pemberontakan Boko Haram dan cabangnya, yang sekarang menjadi sekutu ISIS Afrika Barat.

Konflik telah melahirkan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan jutaan orang mengungsi dan membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup.

Kondisi itu memungkinkan bagi setiap wabah penyakit, seperti kolera, yang menjadi mematikan dalam skala luas, kata pekerja kemanusiaan.

Mubi, meskipun kurang terpengaruh krisis kemanusiaan, telah diserang berulang kali orang-orang yang dicurigai sebagai militan Boko Haram, yang menewaskan banyak orang.






Credit  antaranews.com


Rabu, 23 Mei 2018

Bab akhir perang di Damaskus ditutup dengan kekalahan ISIS



Bab akhir perang di Damaskus ditutup dengan kekalahan ISIS
Arsip Foto. Seorang anak lelaki berjalan di sepanjang jalan rusak di kota Douma di Damaskus, Suriah, Senin (16/4/2018). (REUTERS/Omar Sanadiki)



Damaskus, Suriah (CB) - Untuk pertama kali dalam tujuh tahun, Damaskus dinyatakan aman dan tanpa kehadiran pemberontak pada Senin (21/5), setelah kekalahan IS di kubu terakhir mereka di sebelah selatan Damaskus, satu pencapaian yang menutup bab terakhir perang di ibu kota Suriah.

Pertempuran melawan ISIS kembali berkecamuk sebulan lalu, saat pasukan pemerintah berusaha keras merangsek untuk membasmi kelompok teroris tersebut dari Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk di dekatnya, keduanya adalah daerah terakhir yang dikuasai ISIS di ibu kota Suriah.

Suara serangan udara dan ledakan bom artileri yang ditujukan ke posisi ISIS di area itu dan daerah kantung di dekatnya mewarnai pertempuran yang berlangsung satu bulan di Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk, yang bangunan-bangunannya sangat saling berdekatan, dan hampir mencekik permukiman di sana.

Struktur daerah itu membuat satuan infantri sulit menyerbu, menjelaskan alasan pengeboman artileri dan serangan udara sengit terhadap posisi-posisi ISIS di sana.

Militer Suriah pada Senin mengumumkan seluruh Kota Damaskus dan pinggirannya aman, dengan kekalahan ISIS di kubu terakhir mereka di sebelah selatan Damaskus.

Dalam satu pernyataan, militer Suriah menyatakan pentingnya pencapaian itu berpangkal dari kekalahan "kelompok paling kejam" tersebut dan membuktikan militer Suriah telah menjadi lebih tangguh serta bertekad untuk membasmi kelompok ekstremis itu di daerah lain Suriah.

Setelah deklarasi kemenangan itu, pewarta Xinhua mengunjungi Hajar al Aswad, dan area itu terlihat seperti medan tempur segar.

Asap putih dan hitam masih membubung ke udara di daerah tersebut, dan aroma asap yang menyengat masuk hidung dengan keras. Asap itu tebal dan rasanya seperti kabut telah menyelimuti daerah tersebut, membuat mata sulit melihat jelas.

Kebakaran juga terlihat melahap beberapa rumah dan jalanan, sementara puing berserakan di mana-mana, bangunan-bangunan yang rata dengan tanah, atap yang roboh hingga mencium tanah.

Pemandangan itu adalah bencana total di daerah tersebut, dan kelihatan seperti hasil normal keberadaan kelompok semacam ISIS di area-area penting hanya beberapa kilometer dari Damaskus.

Meskipun tentara Suriah secara resmi membantah itu, para pegiat seperti Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan petempur ISIS akhirnya telah menyerah dan mengungsi ke gurun Suriah. Klaim itu dibantah oleh media negara, yang mengatakan hanya perempuan, anak kecil dan orang tua diungsikan dari Hajar Al-Aswad.

Di Hajar Al-Aswad, seorang kolonel mengatakan kepada Xinhua bahwa kemenangan militer di Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk sangat penting bagi keamanan ibu kota Suriah.

"Pencapaian keberhasilan membebaskan Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk dipandang sangat besar sebab itu memulihkan kedamaian dan keamanan di Damaskus serta pinggirnya," kata perwira tersebut.

Sementara itu, Maher Ihsan, seorang ahli politik Suriah, mengatakan kepada Xinhua bahwa pengumuman ibu kota Suriah aman memiliki kepentingan politik sebab ibu kota Suriah tersebut, yang menjadi inti kekuasaan pemerintah Presiden Bashar al-Assad, sekarang aman dan jauh dari ancaman apa pun, bertolak-belakang dengan beberapa tahun sebelumnya, ketika ancaman pemberontak mencapai jantung ibu kota Suriah dengan bom mortir.

"Ini berarti pemerintah berada dalam posisi kuat sekarang sebab ibu kota seluruhnya dikuasai dan ancaman gerilyawan terhadap ibu kota telah dihapus sepenuhnya," katanya.

Kamp Yarmouk, yang berdampingan dengan Hajar Al-Aswad, kebanyakan dihuni oleh pengunsi Palestina di Damaskus. Itu adalah alasan mengapa tempat tersebut disebut "kamp"; kenyataannya ialah daerah itu mengalami "booming" menjelang krisis sebab tempat tersebut meliputi beberapa permukiman dan pasar yang dipenuhi orang.

Militer Suriah mengubah pusat perhatian pada Hajar Al-Aswad dan Kamp Yarmouk setelah merebut seluruh Ghouta Timur di pinggir timur Damaskus, serta bagian timur Wilayah Qalamoun di sebelah utara Damaskus, setelah gerilyawan mundur ke daerah Suriah Utara pada Mei.

ISIS telah kehilangan kubu utamanya pada penghujung tahun lalu, setelah militer Suriah merebut Kota Deir Az-Zour di Suriah Timur serta banyak wilayah gurun Suriah di dekat perbatasan Irak. Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Suku Kurdi juga melucuti ibu kota de fakto ISIS, Ar-Raqqa, di Suriah Utara.

Sekarang ISIS masih menguasai beberapa daerah di Provinsi Deir Az-Zour di Suriah Timur, terutama di desa dan tepi timur Sungai Eufrat, tempat anggota SDF kini memerangi kelompok teror tersebut.





Credit  antaranews.com





Dialog Korsel-Korut Digelar Usai Latihan Militer


Dialog Korsel-Korut Digelar Usai Latihan Militer
(Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)


Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pertemuan tingkat pejabat senior bersama Korea Utara akan digelar setelah latihan gabungan militer Seoul dan Washington selesai 25 Mei mendatang.

Dikutip dari Reuters, hal itu diutarakan Moon melalui juru bicaranya, Yoon Young-chan di Washington, Amerika Serikat, pada Selasa (22/5), dalam rangkaian pertemuannya dengan Presiden Donald Trump.

Beberapa waktu lalu, Pyongyang menunda dialog dengan Seoul sebagai bentuk protes terhadap latihan militer yang masih dilakukan AS dan Korsel di Semenanjung Korea.



Korut bahkan menganggap simulasi perang kedua negara itu sebagai bentuk upaya menyerang negaranya dan mengancam akan membatalkan rencana pertemuan tinggi dengan Trump, 12 Juni mendatang.



Seusai bertemu Moon di Gedung Putih, Trump sendiri sempat ragu rencana pertemuannya dengan Kim Jong-un pada 12 Juni nanti terlaksana. 

"Ada kemungkinan yang sangat besar pertemuan tidak akan berjalan. Bukan berarti tidak akan berhasil dalam jangka waktu tertentu, tapi mungkin tidak berhasil untuk 12 Juni mendatang," kata Trump seperti dikutip dari CNN.



Trump mengatakan persiapan sedang berjalan dengan Kim, tetapi dirinya memperkirakan tidak ada cukup waktu bagi kedua belah pihak untuk menyetujui parameter yang seharusnya saling disepakati.

"Kita lihat saja apa yang terjadi. Jika itu tidak terjadi, mungkin itu akan terjadi nanti. Mungkin pada waktu yang berbeda. Tapi kita sedang bicara," katanya.

Dalam pertemuannya dengan Moon, Trump berharap kejelasan rencana denuklirisasi Korea Utara. Sementara itu, lawatan Moon ke Negeri Paman Sam dilakukan sebagai upaya menjembatani Korut dan AS agar pertemuan tinggi bisa tetap dilaksanakan.



Credit  cnnindonesia.com



Demi Palestina, Ilmuwan Ini Serahkan Hadiah Israel untuk Mereka


Evelyn Fox Keller, 82 tahun, [palinfo.com]
Evelyn Fox Keller, 82 tahun, [palinfo.com]

CB, Jakarta - Salah seorang peraih penghargaan bergengsi Israel, Evelyn Fox Keller, menyumbangkan seluruh hadiah uang yang diterima kepada warga Palestina melalui organisasi hak asasi manusia di Israel.
Keller, 82 tahun, seorang guru besar Yahudi Amerika, salah satu dari sembilan penerima penghargaan Dan David Prize 2018 di Universitas Tel Aviv pada Ahad, 20 Mei 2018.

Jumlah uang yang diterima Keller tidak disebutkan. Koran Israel, Haaretz, hanya mengatakan, nilai total uang yang diserahkan panitia kepada para pemenang berjumlah sembilan orang itu senilai US$ 3 juta atau setara dengan Rp 42,6 miliar (kurs Rp 14.191/dolar).

Evelyn Fox Keller menerima penghargaan Dan David di Universitas TelAviv, 6 Mei2018. [Haaretz/Ofer Vaknin]
Dia mengatakan kepada Haaretz, "Saya akan menyumbangkan hadiah uang ini untuk warga Palestina melalui B Tselem, Asosiasi Hak Sipil di Israel dan Dokter untuk Hak Asasi Manusia," ucapnya sebagaimana dikutip Middle East Monitor.
Menurut pengakuannya kepada Haaretz, dia mengatakan, hadiah uang itu akan diterima bila dia boleh memutuskan menyerahkan uang tersebut kepada organisasi yang melawan kebijakan Israel terhadap penduduk Palestina.
Ketika ditanya wartawan, mengapa dia tidak menolak penghargaan itu karena diberikan oleh Universitas Tel Aviv yang merupakan bagian dari sistem politik Israel?
Fox Keller di Tel Aviv. [Haaretz/Tomer Appelbaum]
Dia menjawab, "Saya tidak melihatnya seperti itu. Saya menerima hadiah untuk mendukung orang-orang yang menolak sistem. Saya tidak melihat apa yang akan dilayani dengan menolaknya. Sebagai pernyataan politik, itu lebih kuat jika saya mengambil hadiah dan memberikannya untuk warga Palestina."

Keller mengatakan kepada Haaretz, ketika dia mengunjungi Israel sepuluh tahun lalu, dia mengatakan bahwa pelanggaran Israel terhadap orang Palestina membuatnya merasa malu menjadi orang Yahudi.
Israel membunuh sedikitnya 109 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.000 orang ketika mereka menuntut pengembalian lahan yang dicaplok Israel dalam perang 1948 dan 1967 di Jalur Gaza. Korban tewas itu diperkirakan terus bertambah menyusul luka serius akibat tembakan senapan peluru tajam sniper Israel.





Credit  tempo.co





Pangeran Khaled: Ada Desakan Kudeta Terhadap Mohammed bin Salman


Pangeran Khaled bin Farhan.[Middle East Eye]
Pangeran Khaled bin Farhan.[Middle East Eye]

CB, Jakarta - Seorang pangeran Saudi yang tidak setuju dengan kekuasaan Mohammed bin Salman, meminta pamannya untuk mengambil langkah menggulingkan Raja Salman dan mengambil alih kerajaan. Pangeran Khaled bin Farhan membujuk Pangeran Ahmed bin Abdulaziz dan Pangeran Muqrin bin Abdulaziz, dengan mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi di keluarga kerajaan Saudi oleh Salman yang memerintah dengan "tidak rasional, tidak tegas dan bodoh" telah melampaui klimaks.
Seperti yang dilaporkan Middle East Eye, 22 Mei 2018, dalam sebuah wawancara, Pangeran Khaled, yang mendapat suaka politik di Jerman pada tahun 2013, mengatakan bahwa jika Ahmed dan Muqrin ingin menyatukan kekuatan maka 99 persen dari anggota keluarga kerajaan, dinas keamanan dan tentara akan mendukung mereka.
Pangeran Khaled mengatakan bahwa pernyataan Mamduh bin Abdulaziz, salah satu saudara tertua Raja Salman yang masih hidup, menunjukkan ketidaksukaan dengan keluarga kerajaan secara menyeluruh.

"Ada begitu banyak kemarahan dalam keluarga kerajaan, saya mengambil informasi ini dan memohon kepada paman saya, Ahmed dan Muqrin, yang merupakan putra-putra Abdulaziz dan berpendidikan tinggi, fasih dan mampu mengubah hal-hal untuk lebih baik. Saya dapat mengatakan bahwa kita semua berada di belakang mereka dan mendukung mereka,” ujar Khaled.
Ahmed bin Abdulaziz, mantan wakil menteri dalam negeri dan menteri dalam negeri, mendapat dukungan dari pejabat penting pasukan keamanan dan dewan suku Arab, kata pangeran. Muqrin bin Abdulaziz awalnya ditunjuk sebagai putra mahkota oleh saudara laki-lakinya Salman, hanya untuk digantikan oleh Muhammad bin Nayef pada bulan April 2015. Ia kemudian digantikan oleh saat ini Mohammed bin Salman atau yang dikenal MBS pada Juni 2017.
Pangeran Khaled mengatakan dia telah menerima sejumlah besar pesan surel dari orang-orang di kepolisian dan angkatan bersenjata untuk mendukung niatnya, "Saya menganggap mereka memohon dan bukannya menuntut kepada Pangeran Ahmed bin Abdulaziz untuk mengambil inisiatif mengubah situasi saat ini."

Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman berbicara dengan seorang pangeran Saudi di Riyadh, Arab Saudi, 2012. Ia berusaha mendorong sejumlah reformasi sosial dengan dukungan dari ayahnya, Raja Salman. AP


Desakan untuk kudeta masih menjadi misteri apalagi muncul insiden tembakan yang terdengar di luar istana Ouja di Riyadh pada April. Menurut pernyataan resmi istana, tembakan berasal dari penjaga keamanan yang menembak jatuh sebuah drone mainan. Namun blogger anonim, Mujtahid, mengatakan istana diserang oleh dua mobil SUV bersenjata lengkap dan enam penjaga keamanan beserta dua penyerang tewas.
Sejak insiden ini Mohammed bin Salman tidak terlihat di muka publik yang memicu spekulasi bahwa Mohammed bin Salman tewas. Namun beberapa hari belakangan muncul gambar MBS bersama pemimpin negara untuk membantah isu. Berbeda dengan pernyataan resmi istana, pangeran Khaled mengatakan cerita soal drone adalah dalih.

"Secara pribadi saya yakin ini bukan usaha kudeta terhadap Mohammed bin Salman tapi lebih kepada tindakan protes kepadanya," tutur pangeran Khaled. Namun pangeran Khaled mengungkapkan jika MBS tetap berkuasa maka situasi di Arab Saudi ibarat gunung berapi yang siap meletus dan berdampak bukan hanya di Arab Saudi tetapi juga negara-negara Eropa.

Pangeran mengakui dia memuji beberapa reformasi yang diperkenalkan oleh Mohammed bin Salman, termasuk mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan membatasi pengaruh otoritas keagamaan. Tapi ia menilai kebijakan ini dimaksudkan untuk menenangkan Barat, namun yang menjadi masalah sebenarnya di Arab adalah sistem politik, di mana raja memiliki kekuasaan mutlak untuk menunjuk hakim-hakim, anggota Dewan Syura dan pemerintah sendiri.
Sistem politik kerajaan mewakili kehendak raja dan tidak ada orang lain, dan ketika ada raja baru semuanya berubah. Pangeran Khaled mengatakan kerajaan Arab Saudi adalah kediktatoran dan sebelum Salman bertahta, setidaknya posisi kekuasaan dibagi tapi saat Mohammed bin Salman bertahta kekuasaan hanya terkonsentrasi di tangan satu orang.




Credit  tempo.co






India Diserang Virus Nipah, 10 Orang Tewas Belasan Dikarantina


Setiap harinya, Nora merawat puluhan kelelawar hingga kembali pulih yang kemudian akan dilepas ke alam bebas. REUTERS/Baz Ratner
Setiap harinya, Nora merawat puluhan kelelawar hingga kembali pulih yang kemudian akan dilepas ke alam bebas. REUTERS/Baz Ratner

CB, Jakarta - Sebanyak 10 orang tewas di India selatan setelah terinfeksi virus Nipah yang mematikan. Virus yang ditularkan kelelawar tersebut juga membuat belasan orang dikarantina.
Buntut dari mewabahnya virus Nipah, kepanikan besar terjadi di negara bagian Kerala, dan satu tim ahli dari Pusat Pengendalian Penyakit Nasional India telah dikirim ke wilayah pesisir kota ini.

Pada konferensi pers hari Selasa, 22 Mei 2018, Menteri Kesehatan Kerala K K Shailaja mengatakan, 18 orang dikarantina terkait virus tersebut sejak kematian pertama pada Jumat yang memakan korban 12 orang dinyatakan positif dan 10 orang meninggal.
Perawat yang merawat pasien Nipah yang dicurigai bekerja di sebuah rumah sakit di Perambra, Lini Puthusheri, 31 tahun, disebut sebagai korban kesepuluh.
Meskipun baru diidentifikasi pada 1999, Nipah sejajar dengan Ebola dan Zika dalam daftar penyakit WHO terbaru yang kemungkinan besar akan menyebabkan bencana global.

Virus Nipah dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Kelelawar buah dianggap sebagai hewan pembawa virus yang paling umum di Asia selatan, Wabah sebelumnya berasal dari orang yang minum getah kurma mentah di daerah di mana kelelawar aktif.
WHO mengatakan Nipah memiliki masa inkubasi 5 hingga 14 hari sebelum orang menunjukkan gejala, yang dapat membuat lebih sulit untuk menghentikan penyebaran infeksi.

JP Nadda, Menteri Kesehatan India mengatakan tim dari Pusat Pengendalian Penyakit Nasional telah tiba di Kerala pada Selasa dan dua lagi dari fasilitas medis terkemuka di New Delhi akan tiba pada Rabu,2 3 Mei 2018.
"Ini adalah situasi baru bagi kami," katanya, seperti dilansir Independent pada 22 Mei 2018. "Kami tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menangani virus Nipah.
"Para pejabat kesehatan mengatakan, mereka menemukan mangga yang digigit kelelawar di sebuah rumah di kota Kozhikode, India selatan, lokasi tiga pasien pertama dinyatakan tewas.




Credit  tempo.co







Penutupan Situs Nuklir, Puluhan Wartawan Asing Tiba di Korut


Penutupan Situs Nuklir, Puluhan Wartawan Asing Tiba di Korut
Ilustrasi rudal Korut yang diklaim bisa membawa hulu ledak nuklir. (REUTERS/KCNA)



Jakarta, CB -- Sebanyak 24 wartawan asing tiba di Korea Utara untuk menyaksikan penutupan situs uji coba nuklir Punggye-ri, Selasa (22/5). Sebagian besar jurnalis tersebut berasal dari media Barat dan China.

Puluhan wartawan yang dari Associated Press, CNN, CBS, Russia Today, dan media pemerintah China CCTV dilaporkan tiba di sebuah bandara di timur kota Wonsan, barat ibu kota Pyongyang, pada Selasa pagi waktu setempat.

Mereka terbang dari Bandara Internasional Beijing menggunakan maskapai pemerintah Korut, Air Koryo.



Sejumlah organisasi media lain seperti Reuters juga turut diundang, namun menolak ikut.

Sejumlah pengamat menyebut undangan ini menegaskan niat Pyongyang melucuti senjata nuklirnya, di tengah eskalasi ketegangan karena Korsel masih berlatih militer bersama Amerika Serikat.

Meski begitu, penutupan itu tidak disaksikan oleh para ahli nuklir dan tidak diikuti wartawan dari Korsel, pihak yang bersteru langsung dengan Korut.

Walau sempat menyatakan kecewa, Seoul tetap mendukung langkah tetangganya di utara itu untuk memenuhi janji melucuti senjata nuklir secara utuh.

"Pemerintah Korsel tetap menaruh perhatian pada janji Korut untuk membongkar situs uji coba nuklir Punggye-ri, sebagai langkah awal denuklirisasi, berjalan sesuai rencana," bunyi pernyataan Kementerian Unifikasi Korea Selatan seperti dikutip Reuters.

"Kami berharap langkah ini mengarah pada keberhasilan penyelenggaraan pertemuan tinggi AS dan Korut mendatang."

Pertemuan bersejarah antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un 12 Juni mendatang terancam gagal setelah Korut menyatakan protes terhadap latihan militer AS-Korsel.

Korut mengancam tak akan menghadiri pertemuan itu jika AS berkeras "menyudutkan" Pyongyang dalam hal pelucutan nuklir.

Pyongyang menolak melucuti senjata nuklir secara sepihak dan tidak memberikan indikasi akan mendukung pandangan umum terkait denuklirisasi utuh di Semenanjung Korea.

Korut menyatakan baru akan mempertimbangkan melucuti senjata nuklirnya jika AS menjamin keamanan dengan menarik puluhan ribu personelnya dari tanah Korsel.

Korut juga meminta AS menarik kesepakatan payung nuklirnya dengan Korsel dan Jepang jika Washington ingin Pyongyang meninggalkan ambisi membangun senjata penghancur massal.





Credit  cnnindonesia.com





Kata Erdogan, Negara-negara Bersenjata Nuklir Mengancam Dunia


Kata Erdogan, Negara-negara Bersenjata Nuklir Mengancam Dunia
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS


TEHERAN - Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan negara-negara dengan senjata nuklir mengancam dunia. Dia mengkritik penarikan diri Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan nuklir Iran 2015.

"Mereka yang memiliki lebih dari 15.000 hulu ledak nuklir saat ini mengancam dunia," katanya, mengacu pada perkiraan jumlah hulu ledak nuklir di seluruh dunia, yang sebagian besar dimiliki oleh AS dan Rusia.

"Mengapa negara-negara dengan hulu ledak nuklir menjadi ancaman?," lanjut Erdogan dalam acara iftar atau buka puasa Ramadhan.

"Jika kita harus adil, untuk menunjukkan pendekatan yang adil, maka negara-negara dengan senjata nuklir, yang menggambarkan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai ancaman, tidak memiliki kredibilitas dalam masyarakat internasional," ujar Erdogan.

Erdogan mengatakan Timur Tengah harus dibersihkan dari semua senjata nuklir. Komentar ini mengacu pada Israel, yang diyakini sebagai satu-satunya negara di kawasan itu yang memiliki senjata nuklir.

Presiden AS Donald Trump resmi menarik AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)—nama resmi kesepakatan nuklir Iran 2015—sejak 11 hari lalu. Setelah "menghianati" kesepakatan yang diteken AS, Iran, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China tersebut, Trump memerintahkan agar sanksi diberlakukan kembali terhadap Teheran.

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengultimatum Iran dengan 12 tuntutan keras. Ke-12 poin tuntutan itu akan dimasukkan AS dalam perjanjian nuklir baru yang akan diajukan kepada Iran. Salah satu tuntutan tersebut adalah Iran harus berhenti mengancam akan menghancurkan Israel dan berhenti menyerang Arab Saudi dengan rudal melalui pemberontak Houthi Yaman.

Iran menolak ultimatum Washington tersebut. Seorang pejabat senior Iran mengatakan ultimatum itu menunjukkan Amerika Serikat sedang mencari "perubahan rezim" di Teheran.

Erdogan menyayangkan krisis nuklir Iran yang sudah diredam dibangkitkan lagi oleh AS.

"Sebagai (pemimpin) Turki, kami tidak menerima isu-isu itu dibangkitkan kembali, termasuk kesepakatan nuklir Iran, yang telah ditidurkan," ujar Erdogan, seperti dikutip Reuters, Selasa (22/5/2018). 





Credit  sindonews.com





Palestina Desak ICC Selidiki Pembantaian Gaza, Israel Murka


Palestina Desak ICC Selidiki Pembantaian Gaza, Israel Murka
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, langkah Palestina tersebut tidak sah. Foto/Reuters


TEL AVIV -  Israel melemparkan kecaman keras atas keputusan Palestina yang meminta Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk meluncurkan penyelidikan penuh terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di wilayah Palestina.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, langkah Palestina tersebut tidak sah. Tel Aviv mengatakan, ICIC tidak memiliki yurisdiksi karena Otorita Palestina bukan sebuah negara dan Israel tunduk pada hukum internasional.

"Palestina terus mengeksploitasi pengadilan untuk tujuan politik, daripada bekerja untuk melanjutkan proses perdamaian dengan Israel," kata Kemlu Israel dalam sebuah pernyataan.

"Itu tidak masuk akal, bahwa tindakan Palestina sejalan dengan tujuan pengadilan, yang datang pada saat ketika Palestina terus menghasut untuk aksi terorisme," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (22/5).

ICC memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah 123 negara yang telah mendaftar untuk itu. Israel belum bergabung dengan ICC, tetapi karena Palestina telah bergabung, Israel bisa diselidiki atas kejahatan yang dilakukan di tanah Palestina.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki mengatakan pihaknya mengajukan apa yang disebut "rujukan" untuk memberikan jaksa di pengadilan yang berbasis di Den Hag dasar hukum untuk bergerak di luar penyelidikan awal yang dimulai pada Januari 2015.

Diplomat Palestina itu mengatakan, permintaan itu akan memberi jaksa wewenang untuk menyelidiki dugaan kejahatan sejak tahun 2014 dan seterusnya, termasuk penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap demonstran Palestina pada pekan lalu. 




Credit  sindonews.com






Israel tembaki posisi Hamas setelah pembakaran pos militer


Israel tembaki posisi Hamas setelah pembakaran pos militer
Arsip Foto. Seorang tentara Israel di atas tank berbendera Israel di dekat perbatasan Gaza, Minggu (3/8/2014). (REUTERS/Ibraheem A)



Yerusalem (CB) - Sebuah tank Israel menembaki posisi Hamas pada Selasa (22/5) setelah warga Gaza menyusup ke Israel dan membakar sebuah pos militer sebelum kembali ke daerah kantong Palestina itu menurut militer Israel.

"Sejumlah teroris menyusup ke Israel dan membakar pos militer. Sebagai balasannya, sebuah tank (Israel) menyasar pos pengamatan milik organisasi teror Hamas di Jalur Gaza selatan," kata militer dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Posisi Israel sedang tidak ada yang menjaga pada saat itu, kata militer, yang tidak bisa memastikan laporan bahwa itu adalah sebuah tenda penembak jitu.

Tidak ada laporan mengenai adanya korban dari Jalur Gaza akibat serangan balasan Israel itu.

Dalam insiden terpisah, sebuah drone dari Gaza utara mendarat di Israel pada Senin malam dan sedang "diperiksa" menurut militer.

Ketegangan antara Israel dan Gaza sudah meningkat sejak 30 Maret, ketika warga Palestina mulai memprotes hak untuk kembali ke rumah-rumah keluarga mereka yang melarikan diri atau diusir pada 1948, selama perang yang meliputi pendirian Israel.

Sedikitnya 118 orang Palestina sudah dibunuh oleh Israel sejak 30 Maret menurut pihak berwenang di Gaza, yang dikuasai oleh gerakan Islam Hamas.

Tidak ada warga Israel yang tewas dalam rentang waktu tersebut.

Aksi protes warga Palestina memuncak pada 14 Mei, pada hari Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Puluhan ribu pengunjuk rasa berada di perbatasan Gaza hari itu, ketika tembakan pasukan Israel menewaskan 62 warga Palestina.

Israel menyebut tindakannya diperlukan untuk mempertahankan perbatasan dan menghentikan penyusupan massa daari wilayah itu, dan menuduh Hamas, lawannya dalam tiga perang sejak 2008, menggunakan demonstrasi itu untuk menyamarkan pelancaran kekerasan.






Credit  antaranews.com




Palestina Ingin Penyelidikan Penuh Pelanggaran HAM Israel


Warga Palestina mengumpulkan ban bekas pada peringatan 70 tahun hari Nakba (hari di mana warga Palestina diusir secara besar-besaran oleh Israel) di perbatasan Gaza, selatan jalur Gaza, Selasa (15/5)
Warga Palestina mengumpulkan ban bekas pada peringatan 70 tahun hari Nakba (hari di mana warga Palestina diusir secara besar-besaran oleh Israel) di perbatasan Gaza, selatan jalur Gaza, Selasa (15/5)
Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Pengadilan Pidana Internasional telah melakukan penyelidikan awal terhadap Israel.




CB, DENHAAG -- Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki meminta jaksa di Pengadilan Pidana Internasional melancarkan penyelidikan penuh terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di wilayah Palestina.


Maliki mengajukan dasar hukum rujukan bagi jaksa di pengadilan berbasis di Denhaag untuk bergerak di luar penyelidikan awal kantornya, yang dimulai pada Januari 2015. Pengadilan Pidana Internasional memiliki wewenang mengadili perkara kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah 123 negara, yang menjadi anggota. Israel belum bergabung dengan pengadilan itu, tetapi karena Palestina merupakan anggota, Israel bisa menjadi sasaran untuk kejahatan di tanah Palestina.

Jaksa melakukan penyelidikan awal pada tuduhan terhadap Israel ketika rakyat Palestina pertama kali bergabung ke pengadilan itu pada 2015. Rujukan yang diberikan pada Selasa (22/5) memungkinkan penyelidikan untuk lanjut ke tahap berikutnya dari penyelidikan penuh, tanpa menunggu hakim memberikan persetujuan.


Maliki mengatakan, permintaan itu akan memberi jaksa wewenang untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dimulai pada 2014 dan seterusnya, termasuk kematian minggu lalu selama protes di Gaza.


"Melalui rujukan peradilan yang kami inginkan ... kantor kejaksaan membuka tanpa penundaan penyelidikan atas semua kejahatan," katanya kepada wartawan setelah bertemu dengan kepala Jaksa Penuntut Fatou Bensouda, "Penundaan lebih lanjut keadilan bagi korban Palestina juga sama saja dengan penolakan keadilan."


Pengadilan Pidana Internasional, yang dibuka pada Juli 2002, adalah pengadilan terakhir, hanya berjalan ketika negara tidak mau atau tidak dapat menyelidiki kejahatan di wilayahnya.



Credit  republika.co.id




Dubes Saudi: AS tak Bisa Jadi Mediator Palestina-Israel


Sebuah tanda di jembatan yang mengarah ke kompleks Kedutaan Besar AS menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, Ahad (13/5). Pembukaan Kedutaan Besar AS pada hari ini, Senin (14/5), di Yerusalem yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina.
Sebuah tanda di jembatan yang mengarah ke kompleks Kedutaan Besar AS menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, Ahad (13/5). Pembukaan Kedutaan Besar AS pada hari ini, Senin (14/5), di Yerusalem yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina.
Foto: Foto AP/Ariel Schalit

Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel menunjukkan sikap tidak netral.





CB, JAKARTA -- Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Al Shuaibi, menegaskan Amerika Serikat tidak bisa menjadi penengah dan mediator konflik Palestina-Israel.


"Pengakuan Presiden Amerika Serikat bahwa Yerusalem ibu kota Israel dan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem menunjukkan ketidaknetralan negeri Paman Sam itu dalam kasus Palestina," kata Osama bin Mohammed Al Shuaibi usai buka puasa bersama media di Jakarta, Selasa (22/5).

Ketidaknetralan Amerika Serikat terhadap kasus Palestina otomatis menggugurkan posisi AS sebagai mediator konflik di negeri yang diberkahi itu. "Bagaimana AS bisa menjadi penengah konflik Palestina-Israel, sedangkan negara itu tidak netral," kata dia.


Sebelumnya, pasukan Israel membunuh puluhan warga Palestina, yang mengambil bagian dalam unjuk rasa besar di perbatasan Gaza pada Senin (14/5) saat Amerika Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem, Israel. Langkah AS memenuhi janji Presiden Donald Trump, yang mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel, tetapi melecut kemarahan Palestina dan mengundang kecaman banyak pemerintah dunia sebagai kemunduran upaya perdamaian.


Pada upacara pembukaan kedutaan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Trump karena memiliki keberanian menepati janji. "Sungguh hari luar biasa bagi Israel," kata Netanyahu dalam pidatonya, "Kami berada di Yerusalem dan kami di sini untuk tinggal." Trump, dalam rekaman pesan, mengatakan tetap berkomitmen untuk perdamaian Israel dengan Palestina.





Credit  republika.co.id






Dubes AS Berpose dengan Poster Masjid al-Aqsa Diganti Kuil Yahudi


Dubes AS Berpose dengan Poster Masjid al-Aqsa Diganti Kuil Yahudi
Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel David Friedman berpose dengan poster Masjid al-Aqsa digantikan kuil Yahudi. Foto/Times of Israel



YERUSALEM - Duta Besar (dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman berpose dengan poster kaki langit Yerusalem yang dibuat dengan komputer. Poster itu menunjukkan kuil Yahudi menggantikan Masjid al-Aqsa dengan ditempatkan di atas situs suci umat Islam tersebut.

Pihak Kedutaan AS di Israel, yang pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem pekan lalu, mengatakan Friedman tidak mengetahui rincian poster kontroversial itu ketika dia difoto.

"Kebijakan AS benar-benar jelas; kami mendukung status quo di Haram al-Sharif/Temple Mount," kata kedutaan tersebut dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Haaretz, Rabu (23/5/2018).

Foto itu diambil saat kunjungan Friedman ke Kota Bnei Brak di Israel di dekat Tel Aviv yang diselenggarakan oleh Achiya, sebuah LSM yang membantu siswa yang mengalami masalah dalam belajar.

Achiya meminta maaf atas poster itu, dan menyebutnya sebagai "tindakan politik murahan" oleh seorang anggota stafnya.

Dubes AS Berpose dengan Poster Masjid al-Aqsa Diganti Kuil YahudiFoto/Twitter

Kendati demikian, niat untuk menghancurkan Masjid al-Aqsa dan Dome of the Rock telah disuarakan para aktivis sayap kanan Israel. Masjid al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam ingin dihancurkan untuk memberi ruang bagi kuil Yahudi yang dikenal sebagai Bait Suci Ketiga.

Salah satu penyeru penghancuran masjid suci umat Islam itu adalah Oren Hazan, anggota Knesset (parlemen Israel) yang ditangguhkan dari Partai Likud (partai pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu). Dia telah berjanji akan menghancurkan Masjid al-Aqsa.

"Tidak akan bertanggung jawab pada saat ini untuk memberitahu Anda bagaimana kami akan melakukannya (menghancurkan al-Aqsa), tetapi saya akan mengatakannya dengan jelas dan keras, ketika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya akan melakukannya," katanya dalam wawancara dengan media tahun 2016.

Dubes Friedman adalah mantan pengacara untuk Trump Organization. Dia merupakan mendukung perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat. Dia telah berulang kali membuat pernyataan provokatif yang mendukung Israel, bahkan pernah membandingkan kelompok Yahudi Amerika liberal, J Street, dengan para kolaborator Nazi.

Dalam kolom yang diterbitkan oleh Fox News pada hari Minggu, Friedman menuduh "media liberal" AS berpihak pada Hamas untuk merusak "peristiwa yang indah dan menggembirakan" dari pemindahan kedutaan ke Yerusalem.

Mengomentari kematian puluhan pengunjuk rasa Palestina yang tidak bersenjata, termasuk anak-anak dan petugas medis, yang ditembak oleh pasukan Israel di Gaza, Friedman mengatakan Hamas semata-mata yang harus disalahkan.

"Sekitar 60 warga Gaza, mayoritas di antaranya dikenal sebagai teroris Hamas, kehilangan nyawa karena Hamas mengubah mereka menjadi pembom bunuh diri kolektif," tulis duta besar itu. "Mereka bukan pahlawan atau pengunjuk rasa damai yang diiklankan." 

Foto diplomat AS itu telah memicu kemarahan di pihak Palestina. Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dalam sebuah pernyataan, mengatakan senyuman di wajah duta besar AS terkesan bahwa dia menerima gambar itu.

"Mereka menyerang Kiblat pertama di (kalangan) umat Islam dan mengubah konflik (politik) menjadi konflik agama," kata Erekat.




Credit  sindonews.com


Mahathir Tuding Najib Palsukan Data Keuangan


Mahathir Tuding Najib Palsukan Data Keuangan
PM Mahatir Mohamad menduga pemerintahan Najib memalsukan data keuangan negara setelah terungkap utang Malaysia 1 triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun). (REUTERS/Olivia Harris/Lai Seng Sin)


Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahatir Mohamad melontarkan dugaan pemerintahan Najib Razak telah memalsukan data keuangan negara. Hal ini didasarkan atas utang Malaysia yang mencapai lebih dari 1 triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun).

Ironisnya Najib pernah memperingatkan rakyat Malaysia sebelum pemilu digelar 9 Mei lalu. Yakni pada 13 Maret. Saat itu, Najib menyatakan jika Pakatan harapan terpilih, Malaysia akan terbebani hutang sepesar 1,1 triliun ringgit.

Najib juga mengatakan bahwa manifesto oposisi yang berjanji menghapuskan pajak barang dan jasa akan menenggelamkan Malaysia dengan hutang 416 miliar ringgi ditambah hutang yang ada yaitu 685 miliar ringgit.



"Jika semuanya diperhitungkan, utang nasional akan meningkan dan mengembang menjadi 416 miliar ringgit, dengan utang yang ada, akan menjadi 1 triliun ringgit. Pihak oposisi ingin mengklaim bahwa kita meningkatkan utang negara, tetapi manifesto mereka bahkan lebih buruk," kata Najib dilansir Malaysian Insight, Maret lalu.




"Ini akan menjadi hutang yang akan kami warisi dan kalian adalah orang-orang yang akan membayar kembali setelah ini," kata Najib.

Adapun Mahathir balik menuding hal tersebut akibat manipulasi data yang dilakukan pemerintahan Najib.

"Kami tidak pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Sebelumnya kami belum pernah menghadapi hutang yang lebih besar dari 300 milliar ringgit, tapi sekarang naik hingga 1 triliun ringgit," kata Mahathir.

"Kami menemukan bahwa keuangan negara disalahgunakan sedemikian rupa, sekarang kami menghadapi kesulitan menyelesaikan hutang yang telah meningkat menjadi 1 triliun ringgit," kata Perdana Mentri Malaysia seperti dilansir The Independent Singapura, Selasa (22/5).



Pada 15 Mei, Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang baru dilantik mengatakan banyak pekerjaan yang harus ia lakukan setelah melakukan memeriksa catatan keuangan negara. Guan Eng juga mengatakan pemerintah akan berusaha memperbaiki situasi.

Najib sendiri kini sedang diperiksa terkait skandal korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad).




Credit  cnnindonesia.com







Menkeu Malaysia: Utang 1MDB Dibayari Pemerintah pada 2017


Menkeu Malaysia: Utang 1MDB Dibayari Pemerintah pada 2017
Menkeu Lim Guan Eng mengatakan pemerintah telah membayar utang 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8 miliar dari kas negara pada 2017. (REUTERS/Olivia Harris)


Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan pemerintah telah membayar utang lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8 miliar (sekitar Rp25,5 triliun) dari kas negara sejak April 2017 lalu.

Jumlah tersebut, menurut Lim, termasuk pembayaran utang kepada lembaga investasi Abu Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC) sebesar US$1,26 miliar (sekitar Rp17,8 triliun).

"Ini menegaskan kecurigaan publik bahwa 1MDB pada dasarnya telah menipu warga Malaysia karena mengklaim bahwa mereka membayar seluruh utangnya melalui mekanisme rasionalisasi mereka," kata Lim dalam sebuah pernyataan, Selasa (22/5).




"Padahal, selama ini yang membayar utang tersebut adalah Kementerian Keuangan Malaysia," lanjut menteri yang baru ditunjuk oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu seperti dikutip Reuters.

1MDB merupakan yayasan investasi negara yang dibuat mantan perdana menteri Najib Razak saat masih berkuasa pada 2009 lalu.

Lembaga tersebut menjadi sorotan setelah disebut menyalahgunakan dana investasi sebesar US$4,5 miliar.

Dugaan penyalahgunaan dana pertama kali mencuat pada 2015 lalu. The Wall Street Journal mengungkap bahwa penyelidik Malaysia mendapati dana simpanan 1MDB sebesar US$700 juta (sekitar Rp 10 triliun) masuk ke rekening Najib.


Dilaporkan media, sejak itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Singapura, hingga Swiss ikut menelusuri, bahkan membuka penyelidikan mandiri, terkait aliran dana gelap lembaga tersebut.
Meski sejumlah penyelidikan telah mengindikasikan ada sejumlah penyimpangan, Najib berkeras menampik segala tudingan keterlibatannya dalam skandal.

Najib beberapa kali mencoba menghentikan penyelidikan awal pemerintah dengan memberhentikan Jaksa Agung dan beberapa komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia.

Pada Januari 2016 lalu, jaksa agung baru pilihan Najib, Apandi Ali, menyatakan dana US$700 juta yang dipersoalkan adalah sumbangan pribadi dari keluarga kerajaan Saudi.

Sejak Najib kalah pemilihan umum 9 Mei lalu, Mahathir Mohamad, 92 tahun, yang terpilih lagi sebagai perdana menteri, membuka kembali penyelidikan skandal 1MDB.

Hari ini, untuk pertama kalinya, Najib dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) dan dimintai keterangannya terkait skandal 1MDB. MACC menegaskan pemanggilan Najib merupakan langkah awal penyelidikan baru kasus tersebut. Najib dimintai keterangannya lagi pada Kamis (24/5).





Credit  cnnindonesia.com




Bos Badan Intelijen Malaysia Digeledah terkait Skandal 1MDB


Bos Badan Intelijen Malaysia Digeledah terkait Skandal 1MDB
Ilustrasi polisi Malaysia. (AFP Photo/Mohd Rasfan)


Jakarta, CB -- Sebuah rumah diduga milik pejabat intelijen tinggi Malaysia dilaporkan turut digeledah aparat sepanjang akhir pekan lalu, berbarengan dengan tindakan serupa di kediaman eks Perdana Menteri Najib Razak.

Laporan media setempat menyebut penggeledahan dilakukan di rumah milik seorang perempuan yang sempat jadi Kepala Badan Intelijen Eksternal Malaysia.


Keberadaan badan rahasia itu baru diketahui publik lewat bocoran WikiLeaks pada 2013 lalu dan kini kembali disorot karena dikaitkan dengan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat Najib.

Menurut Malaysia Decides seperti dikutip The Star, Najib sempat menyerahkan dua dokumen penting kepada kepala intelijen dua hari sebelum pemilihan umum raya berlangsung 9 Mei lalu.



Penggeledahan dilaporkan ditangani oleh kepolisian Bukit Aman di kawasan Seri Kembangan. Aparat juga dilaporkan menyegel dua bangunan di Putrajaya dan Jalan Bellamy, selatan Kuala Lumpur. Namun, polisi tak menemukan dokumen yang dipermasalahkan.

Mengutip sumber anonim dari lingkungan pemerintah, Malaysia Decides melaporkan bahwa Badan Intelijen Eksternal Malaysia bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.

Sumber mengatakan unit intelijen tersebut memiliki anggaran yang sangat besar dan berfungsi melacak kritik-kritik terhadap pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dia juga mengatakan badan mata-mata itu memiliki setidaknya 300 personel dan sang pemimpin hanya boleh melapor tentang kegiatannya kepada Najib.

"Unit tersebut pada dasarnya beroperasi sebagai badan mata-mata dan semua kegiatan badan itu ditujukan untuk mempertahankan Najib agar tetap berkuasa," bunyi laporan portal berita tersebut.





Credit  cnnindonesia.com




Soal Pengganti Kesepakatan Nuklir, Inggris: Rencana AS Terlalu Ambisius


Soal Pengganti Kesepakatan Nuklir, Inggris: Rencana AS Terlalu Ambisius
Boris Johnson, menyebut rencana AS untuk membentuk sebuah perjanjian yang dapat menggantikan kesepakatan nuklir Iran sebagai sesuatu yang terlalu ambisius. Foto/Reuters


LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, menyebut rencana Amerika Serikat (AS) untuk membentuk sebuah perjanjian yang dapat menggantikan kesepakatan nuklir Iran sebagai sesuatu yang terlalu ambisius. Johnson menyatakan, apa yang diinginkan AS sangat sulit untuk tercapai.

AS ingin masalah rudal balistik Iran dan kebijakan Iran di kawasan Timur Tengah, termasuk kebijakan Teheran terhadap Israel dapat dimasukan dalam kesepakatan nuklir Iran yang baru.

"Jika Anda mencoba sekarang untuk memasukan semua isu-isu, rudal balistik, aktivitas mengganggu Iran di wilayah tersebut dan senjata nuklir, jika Anda mencoba memasukan semua orang ke dalam negosiasi raksasa, saya tidak melihat itu menjadi sangat mudah untuk mencapainya, dalam hal tidak ada batas waktu yang masuk akal," ucap Johnson.

Mantan Walikota London itu, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (22/5), kemudian memperingatkan keluarnya Washington dari kesepakatan nuklir Iran, membuat prospek perjanjian yang baru akan menjadi sangat sulit untuk bisa dicapai.

Namun, Johnson menyatakan dia tetap mempertahankan optimisme akan adanya kesepakatan itu, meskipun kesempatanya sangat kecil.

"Pada akhirnya, ada kesepakatan yang harus dicapai yang memberikan Iran akses ekonomi yang lebih besar ke Barat, tetapi juga menghambat mereka. Saya pikir pada akhirnya, kita akan kembali ke pada JCPOA yang awalnya dibayangkan, tetapi mungkin butuh waktu lama," tukasnya.




Credit  sindonews.com






UE pada AS: Tidak Ada Alternatif untuk Kesepakatan Nuklir Iran



UE pada AS: Tidak Ada Alternatif untuk Kesepakatan Nuklir Iran
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini memperingatkan bahwa tidak ada alternatif untuk kesepakatan nuklir Iran. Foto/Reuters



BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini memperingatkan bahwa tidak ada alternatif untuk kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan Mogherini merupakan respon atas pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.

Pompeo kemarin melemparkan ultimatum kepada Iran, yang  berisi 12 tuntutan keras terhadap Teheran yang akan dimasukkan dalam perjanjian nuklir yang baru. Jika 12 tuntutan itu tidak dipenuhi, maka AS akan menjatuhkan sanksi terbesar dalam sejarah kepada Iran.

Mogherini menyatakan, apa yang disampaikan oleh Pompeo menunjukan bahwa sejatinya tidak ada alternatif lain untuk menggantikan kesepakatan nuklir Iran. Keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan itu, menurut Mogherini adalah sebuah keputusan yang salah.

"Pidato Pompeo belum menunjukkan bagaimana berjalan menjauh dari JCPOA telah membuat atau akan membuat kawasan itu lebih aman dari ancaman proliferasi nuklir atau bagaimana menempatkan kita dalam posisi yang lebih baik untuk mempengaruhi perilaku Iran di daerah-daerah di luar lingkup JCPOA,” kata Mogherini, menggunakan nama resmi kesepakatan nuklir Iran.

"Tiidak ada alternatif untuk kesepakatan nuklir Iran, karena kesepakatan itu secara resmi dikenal (oleh dunia internasional)," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (22/5).

Terkait dengan ultimatum AS, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan dunia akan tidak menerima ultimatum sepihak AS terhadap Teheran. Rouhani kemudian mengatakan era AS membuat keputusan untuk seluruh dunia sudah berakhir. 




Credit  sindonews.com



Rakyat Iran akan permalukan Menlu AS


Rakyat Iran akan permalukan Menlu AS
Wakil Komandan Basis Garda Revolusi Sarollah Iran, Ismail Kowsari. (IRNA)
Siapa Anda dan Amerika untuk memberitahu kita membatasi jangkauan misil balistik?"



Beirut (CB) - Wakil Komandan Basis Garda Revolusi Sarollah Iran, Ismail Kowsari, pada Selasa mencemooh ancaman Amerika Serikat (AS) memperketat sanksi dengan mengatakan bahwa rakyat di Republik Islam Iran akan menanggapi dengan membuat malu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Pompeo pada Senin (21/5) di Washington DC meyatakan bahwa akan memberlakukan hukuman baru, jika Teheran tidak melakukan perubahan besar, termasuk meninggalkan program nuklirnya dan menarik diri dari perang saudara Suriah.

Dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional dengan Iran, Pemerintah AS mengancam memaksakan "sanksi terkuat dalam sejarah" sekaligus menetapkan Washington dan Teheran dalam posisi konfrontasi.

"Rakyat Iran harus bersatu dalam menghadapi ini dan mereka akan mempermalukan Menteri Luar Negeri Amerika dan siapa saja yang mendukung mereka," kata Ismail Kowsari di Tehran, yang dilaporkan Kantor Berita Buruh Iran (ILNA) dan dikutip Reuters.

Membatasi kemampuan misil Iran adalah salah satu tuntutan utama Mike Pompeo, yang sebelumnya menjabat Direktur Pusat Agen Intelijen AS (CIA)..

"Siapa Anda dan Amerika untuk memberitahu kita membatasi jangkauan misil balistik?" kata Kowsari.

Ia menimpali, "Sejarah menunjukkan bahwa dengan serangan di Hiroshima dan Nagasaki, maka Amerika adalah penjahat teratas berkaitan dengan misil."


Qassem Soleimani, kepala cabang Garda Revolusi yang melakukan kegiatan di luar perbatasan Iran, disebut Pompeo sebagai pembuat onar teratas di Timur Tengah.

Kowsari mengatakan bahwa rakyat Iran mendukung Soleimani.

"Soleimani bukan satu orang. Rakyat hebat Iran mendukungnya," kata Kowsari.

Secara terpisah, Juru Bicara Pemerintah Iran Mohammad Baqer Nobakht mengatakan bahwa rencana yang diuraikan Pompeo akan memperburuk permusuhan publik Iran terhadap AS.

"Apakah rakyat Amerika berpikir bahwa sarung tangan sutra yang telah mereka keluarkan dan tangan besi yang telah mereka bagikan kepada orang-orang, sebuah tangan yang didukung Israel dan Organisasi Mujahidin-e-Khalq akan membuat orang-orang Iran berpikir bahwa Amerika menginginkan demokrasi?" katanya, Selasa.

Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) adalah kelompok oposisi bersenjata Iran terasingkan, yang menyerukan penggulingan Pemerintah Iran selama beberapa dasawarsa.

John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, menjadi pendukung MKO yang dipandang Pemerintah Iran sebagai kelompok teroris.




Credit  antaranews.com






Venezuela Usir Dua Diplomat AS


Presiden Venezuela Nicolas Maduro
Presiden Venezuela Nicolas Maduro
Foto: Reuters

Pengusiran diplomat ini sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan AS




REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro memerintahkan pengusiran dua diplomat AS di Karakas, pada Selasa (22/5). Perintah ini merupakan bagian dari tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan AS setelah Venezuela menyelenggarakan pemilu pada Ahad (20/5) lalu.

Maduro menuduh diplomat AS Todd Robinson telah terlibat dalam konspirasi militer. Maduro kemudian memintanya untuk meninggalkan Venezuela bersama dengan seorang diplomat senior Brian Naranjo, dalam kurun waktu 48 jam.

Dia tidak memberikan rincian tentang tuduhan itu. Namun menurutnya Kedutaan Besar AS telah ikut campur dalam masalah militer, ekonomi, dan politik negara, dan ia bersumpah akan segera memberikan bukti.

"Baik dengan konspirasi maupun dengan sanksi, Anda akan tetap menyerang Venezuela," kata Maduro, dalam sebuah acara di pusat kota Karakas, Selasa (22/5).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert telah menolak tuduhan Maduro terhadap kedua diplomat itu, dengan menyebutnya tuduhan palsu. Diplomat Robinson juga membantahnya dalam sebuah pidato singkat pada Selasa (22/5) sore di Kota Merida, Venezuela barat.

"Kami dengan penuh semangat menolak tuduhan terhadap saya dan Brian Naranjo. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Merida, tetapi tidak akan menjadi yang terakhir," ujar Robinson.

AS, Uni Eropa, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin telah menyatakan pemungutan suara dalam pemilu Venezuela tidak memenuhi standar demokratis. Terlebih Maduro sebagai pejawat mampu memenangkannya kembali dengan mudah.

Sejumlah pihak menilai pemungutan suara dalam pemilu tersebut penuh dengan ketidakberesan. Selain ada pembatasan bagi dua tokoh oposisi populer untuk mencalonkan diri, kubu Maduro juga dilaporkan telah menawarkan hadiah kepada para pemilih.

Koalisi oposisi telah memboikot hasil resmi pemungutan suara. Mereka menyebutnya sebagai penipuan yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan Maduro. Maduro, yang masa jabatan keduanya akan dimulai Januari tahun depan, berhasil memenangkan 68 persen suara.

Mantan gubernur negara bagian Henri Falcon, yang melanggar boikot untuk menantang Maduro dalam pemilu, mengatakan dia telah menerima ratusan pengaduan adanya kecurangan. Jumlah pemilih kurang dari 50 persen, dibandingkan dengan 2013 sebesar 80 persen.

Presiden AS Donald Trump kemudian menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Senin (21/5), untuk membatasi kemampuan Venezuela dalam menjual aset negara. Perintah eksekutif itu melarang warga AS untuk terlibat dalam penjualan faktur Venezuela terkait dengan minyak dan aset lainnya, meskipun pengiriman bahan bakar dan minyak mentah ke AS masih akan terus berlanjut.

Dalam sebuah wawancara pada Selasa (22/5), Menteri Perdagangan Venezuela Jose Vielma mengatakan sanksi baru AS itu akan memiliki dampak yang lebih serius pada sistem keuangan negara. Sanksi AS sebelumnya hanya terbatas pada aset yang dikaitkan dengan anggota pemerintahan Maduro secara individu.

Sanksi kali ini tampaknya akan menargetkan Citgo, perusahaan pengilangan minyak berbasis AS yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA. Adanya hambatan bagi kemampuan PDVSA untuk menjual minyak ke luar negeri dapat membatasi pemasukan devisa yang sudah berkurang, hingga akan memperburuk krisis ekonomi Venezuela.

Pemerintahan Trump juga berusaha meyakinkan Cina dan Rusia untuk menghentikan pemberian kredit baru kepada Venezuela. Kedua negara itu telah menyediakan dana miliaran dolar untuk Venezuela dalam beberapa tahun terakhir.

Cina dan Rusia tampaknya tidak akan memperhatikan peringatan AS. Pada Selasa (22/5), Beijing mengatakan AS dan Venezuela harus menyelesaikan perbedaan mereka melalui perundingan, sementara Moskow mengatakan tidak akan mematuhi sanksi.




Credit  republika.co.id





Ukraina Pertama Kalinya Uji Coba Sistem Rudal AS


Bendera Ukraina
Bendera Ukraina
Foto: euintheus.org

AS merupakan pendukung setia Ukraina sejak Rusia mencaplok Krimea pada 2014




CB, KIEV -- Ukraina pada Selasa (22/5) menguji coba sistem peluru kendali Javelin untuk pertama kalinya sejak menerima persenjataan itu dari Amerika Serikat (AS). Uji coba dilakukan guna meningkatkan kemampuan pertahanan dalam konflik dengan para separatis dukungan Rusia.

Washington selama ini merupakan salah satu pendukung setia Kiev sejak Moskow mencaplok Krimea pada 2014 serta munculnya serangkaian pertempuran di Donbass di Ukraina timur, yang telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang. Kiev dan Washington meyakini bahwa sistem rudal antitank itu akan membantu Ukraina membangun kemampuan pertahannya untuk jangka panjang.

AS mengatakan Javelin tidak bisa digunakan secara efektif untuk merebut wilayah, tapi Rusia mengatakan bahwa memasok peralatan itu akan semakin mengganggu stabilitas dengan mendorong penggunaan kekuatan.

Presiden Ukraina Petra Poroshenko, melalui Twitter, mengumumkan pengujicobaan pertama rudal tersebut. "Akhirnya hari ini tiba," katanya.

"Saya berterima kasih kepada (Amerika Serikat) untuk keputusan tegasnya bahwa Ukraina harus dipersenjatai," ujarnya lebih lanjut.

Uji coba itu dilakukan di Ukraina utara, jauh dari garis depan timur. Bentrokan terus terjadi di wilayah-wilayah timur walaupun sudah ada gencatan senjata semu serta upaya-upaya perdamaian diplomatik.

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), yang mengamati pelaksanaan perjanjian perdamaian Minsk Ukraina, yang banyak dilanggar, pada Selasa (22/5) memperingatkan akan peningkatan pertempuaran di sepanjang garis depan.

"Saya mendesak pihak-pihak (terkait) untuk segera berhenti bertempur dan melakukan upaya terbaik untuk melindungi para penduduk sipil," kata Wakil Khusus OSCE Martin Sajdik dalam pernyataan.





Credit  republika.co.id