12 menteri Malaysia dilantik

istrinya Anwar Ibrahim, Wan Azizah. (REUTERS/Stringer)

Kuala Lumpur (CB) - Sebanyak 12 menteri menjalani sumpah jabatan dan sumpah setia serta sumpah menyimpan rahasia di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V di Istana Negara, Senin malam.

Banyak wajah baru yang diambil sumpah dalam kabinet sedangkan dua diantaranya baru pertama kali menjadi anggota parlemen.

Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diangkat sumpah sebagai Menteri Dalam Negeri pernah menjadi Wakil Perdana Menteri dari Barisan Nasional (BN) saat pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Diantara daftar yang pertama kali masuk kabinet adalah Wakil Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail yang juga Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga.

Anggota Kabinet baru lainnya ialah Sekjen DAP, Lim Guan Eng (Menteri Keuangan), Presiden Parti Amanah Negara (Amanah), Mohamad Sabu (Menteri Pertahanan), Wakil Presiden PKR, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali (Menteri Hal Ehwal Ekonomi).

Ketua Wanita PKR, Zuraida Kamaruddin (Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan), Sekjen Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Loke (Menteri Pengangkutan), Wakil Ketua DAP Gobind Singh Deo (Menteri Komunikasi dan Multimedia).

Wakil Ketua DAP, M Kulasegaran (Menteri Tenaga Manusia), Wakil Presiden Amanah Salahuddin Ayub (Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani) dan Direktur Strategi Amanah, Dr Dzulkefly Ahmad (Menteri Kesehatan).

Kemudian anggota Parlemen Simpang Renggam yang juga dosen IIUM, Dr Maszlee Malik (Menteri Pendidikan) dan anggota Parlemen Titiwangsa, Rina Mohd Harun (Menteri Pembangunan Luar Kota).

Guan Eng sebelumnya Ketua Menteri Pulau Pinang dan Mohamed Azmin Menteri Besar Selangor.

Credit  antaranews.com

Israel Tarik Dubesnya dari Tiga Negara Eropa

Tentara Israel menangkap pemuda Palestina (ilustrasi)

Foto: AFP

Israel memanggil pulang duta besarnya dari Spanyol, Slovenia dan Belgia.

CB, TEL AVIV -- Israel memanggil pulang duta besarnya dari tiga negara Eropa, yakni Spanyol, Slovenia, dan Belgia. Hal itu dilakukan setelah ketiga negara memberi dukungan di Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan warga Palestina di Jalur Gaza.

"Duta besar Spanyol dan Slovenia dipanggil pada Senin (21/5), sementara utusan Belgia akan dipanggil pada Selasa (22/5)," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Al Araby.

Belum ada keterangan tentang berapa lama duta besar dari ketiga negara tersebut akan berada di Israel. Pada Jumat (18/5), Dewan HAM PBB telah mengadopsi sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina yang berdemonstrasi di wilayah tersebut. Resolusi didukung 29 negara dan tiga di antaranya adalah Spanyol, Slovenia, serta Belgia.

Lebih dari 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin pekan lalu. Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem. Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.

Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.

Credit  republika.co.id

Israel akan Dilaporkan ke Pengadilan Pidana Internasional

Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Foto: AP Photo/Adel Hana

Palestina akan melaporkan Israel ke Pengadilan Pidana Internasional.

CB, RAMALLAH -- Palestina akan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada Selasa (22/5). Pengaduan ini terkait permukiman ilegal dan kejahatan perang yang baru-baru ini dilakukan Israel di Jalur Gaza.


"Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki akan mengajukan pengaduan ke jaksa kepala ICC pada hari Selasa," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Senin (21/5), dikutip laman Anadolu Agency.

Al-Maliki diperkirakan akan mengadakan konferensi pers seusai mengajukan pengaduan tersebut. Pemerintah Israel belum merilis komentar atau tanggapan terkait hal ini.


Lebih dari 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin (14/5). Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.


Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.


Pada Jumat (18/5), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, telah mengesahkan sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM di sana.


Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.


Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.

Credit  republika.co.id

PLO Kecam Keputusan Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Warga Palestina bentrok dengan pasukan Israel setelah protes terhadap pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, di kota Betlehem, Tepi Barat, Senin, 14 Mei 2018.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

PLO menilai pemindahan Kedubes Paraguay pelanggaran terhadap hukum internasional

CB, YERUSALEM -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam keputusan pemerintah Paraguay, yang memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. PLO menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.


"Tindakan yang tidak bertanggung jawab ini adalah pelanggaran hukum internasional yang sangat nyata dan disengaja serta sah secara resolusi internasional (PBB)," ujar anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu Agency.

PLO mendesak Paraguay membatalkan keputusan tersebut. PLO pun meminta negara-negara anggota Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara yang mendukung pendudukan Israel.


Paraguay telah resmi memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem pada Senin (21/5). Paraguay merupakan negara ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan Guatemala yang memindahkan kedutaannya ke kota tersebut.


Upacara peresmian kedutaan dihadiri Presiden Paraguay Horaico Cartes dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pidatonya Netanyahu mengatakan pemindahan kedutaan Paraguay ke Yerusalem merupakan hari besar bagi Israel.


"Paraguay mendukung pengakuan Israel di PBB (pada 1949) dan kami belum melupakan itu. Paraguay juga berdiri dengan Israel di berbagai lembaga internasional," kata Netanyahu.


Pada 14 Mei lalu AS telah meresmikan kedubesnya untuk Israel di Yerusalem. Acara peresmian dihadiri putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump, serta menantu Trump, yang juga menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih untuk urusan Timur Tengah, Jared Kushner.


Dua hari kemudian, yakni 16 Mei, Guatemala mengikuti langkah AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Acara peresmian dihadiri langsung oleh Presiden Guatemala Jimmy Morales.

Credit  republika.co.id

Warga Israel Demo Pembunuhan Orang Palestina di Gaza

Ilustrasi protes warga Palestina. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Ratusan warga Israel keturunan Arab turun ke jalanan Kota Haifa pada Minggu (20/5) malam, memprotes kekerasan militer yang menewaskan sekitar 60 orang Palestina saat demo pembukaan kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem pada awal pekan lalu.

Para pemrotes berteriak "hentikan pendudukan, hentikan fasisme." Sebagian lainnya turun ke jalan sambil membawa sejumlah poster bertuliskan Gaza berwarna merah darah dan meneriakkan slogan "Etnis Yahudi dan Arab bukan musuh."

Demo tersebut juga dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap ratusan warga Palestina yang gugur di Gaza sejak demo melawan pendudukan Israel berlangsung pada 30 Maret lalu.



Dalam unjuk rasa itu, para pengunjuk rasa juga mengecam penangkapan 19 orang pedemo oleh aparat Israel selama protes berlangsung di utara Haifa.
Populasi warga Israel keturunan Arab berkisar 17,5 persen dari total penduduk negara tersebut. Sebagian besar dari mereka berasal dari Palestina.

Nenek moyang mereka menolak pergi dari tanah Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel sejak 1948 silam.

Sebanyak 62 warga Palestina dilaporkan tewas selama aksi damai memprotes pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada Senin pekan lalu. Militer Israel disebut melepas tembakan dan gas air mata ke arah kerumunan pendemo yang beraksi secara damai.

Menurut otoritas Palestina di Gaza, puluhan orang itu membuat jumlah warga Palestina yang tewas dalam aksi damai mencapai 119 orang sejak 30 Maret.

Sejumlah negara mengecam kekerasan yang dilakukan militer Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak dilakukan penyelidikan independen terkait hal ini.

Namun, militer Israel berkeras penggunaan kekerasan diperlukan untuk mempertahankan perbatasan dan mencegah penyusupan massal ke wilayahnya.

Israel menuding Hamas, salah satu faksi besar Palestina, menggunakan demonstrasi untuk mendekati wilayah Israel yang berbatasan langsung dengan Gaza agar bisa meletakkan bahan peledak dan menyerang tentaranya.

Di tempat terpisah, seorang warga Palestina tewas akibat serangan jantung selama menjadi tahanan Israel. Aziz Ewisat telah mendekam di penjara sejak 2014 lalu setelah divonis 30 tahun bui karena menyerang tentara Israel.

Petugas sipir Israel berdalih Aziz tewas akibat serangan jantung setelah mencoba menyerang penjaga penjara. Israel menganggap Aziz merupakan anggota Hamas, organisasi yang selama ini dianggap sebagai teroris oleh Tel Aviv.




Credit  cnnindonesia.com

Arab Saudi beri perhatian besar terhadap Rohingya

Imigran gelap etnis rohingya asal Myanmar beraktivitas di penampungan darurat komplek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (28/4/2018). Rencananya 76 imigran itu akan dipindahkan ke Shelter Blang Adoe, Aceh Utara, sambil menunggu kejelasan dan kepastian dari imigrasi, IOM dan UHNCR terkait sampai kapan keberadaan mereka di Indonesia. (ANTARA FOTO/Rahmad) (Rahmad)

Jakarta (CB) - Pemerintah Arab Saudi memberikan perhatian yang besar terhadap krisis yang menimpa Muslim Rohingya karena didasari kewajiban agama dan solidaritas kemanusiaan.

"Serta posisinya dalam dunia Islam dan internasional," berdasarkan keterangan tertulis dari Kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, Senin.

Pemerintah Arab Saudi menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ 5 juta dari kas King Salman Center untuk membantu pengungsi Rohingya serta berkoordinasi dengan ASEAN dan Malaysia.

"Kemudian Arab Saudi menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ 2 juta untuk membantu Muslim Rohingya yang terdampar di Laut Andaman dan Selat Malaka di Gambia," berdasarkan keterangan tertulis.

Arab Saudi juga melakukan kesepakatan dengan UNHCR dengan memberikan dana yang melebihi US$ 1 juta yang diperuntukkan para bantuan pengungsi Rohingya di Thailand, di samping bantuan dana sebesar US$ 634 ribu untuk pembangunan perumahan sementara, tapi pemerintah Myanmar menolak proyek tersebut.

Menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ l juta untuk membantu pengungsi Rohingya di Malaysia.

Pemerintah Arab Saudi menerbitkan dekrit yang berisi tekanan terhadap Pemerintah Myanmar baik secara politik maupun ekonomi untuk memulangkan Muslim Rohingya ke tempat tinggal mereka dan memberikan hak-haknya. Dengan terus memberikan dukungan melalui kedutaan-kedutaannya di Bangladesh, Malaysia dan lndonesia.

Kemudian, Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk OKI turut berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri guna membahas masalah Rohingya yang diadakan pada l8-20 Januari 2017 di Kuala Lumpur.

Memberikan pinjaman sebesar 30 juta Riyal Saudi melalui Dana Pembangunan Saudi (SlD) untuk membiayai pengembangan sistem irigasi di bendungan "Kanyan", di mana pasokan peralatan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut telah berhasil dikirimkan dan dana sebesar 9.39 juta Riyal telah cairkan, namun pemerintah Myanmar meminta pinjaman dibatalkan.

Kesepakatan antara King Salman Relief dan Humanitarian Center dan Kantor Organisasi Migrasi Internasional (IMO) Myanmar dalam program Operasi gabungan untuk mempromosikan pembangunan pertanian dan mengurangi migrasi ilegal di negara bagian Rakhine.

Kesepakatan antara King Salman Relief dan Humanitarian Center dan Turkish Relief Organization untuk menyediakan keperluan berbuka puasa bagi masyarakat muslim Myanmar.

Total keseluruhan program Saudi untuk Muslim Rohingya senilai US$ 11.243.225 dollar Amerika.

Credit  antaranews.com

CIA instruksikan masjid-masjid di China kibarkan bendera nasional

Masjid Dongsi, Beijing, seusai menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip-prinsip kemasyarakatan, Jumat (18/5/2018). (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Beijing (CB) - Asosiasi Islam China (CIA) menginstruksikan pengurus seluruh masjid di daratan Tingkok untuk mengibarkan bendera nasional dan mempelajari prinsip-prinsip sosialisme untuk memperkuat konsep kebangsaan serta menjunjung semangat patriotisme.

Para akademisi di China menyambut positif instruksi tersebut sebagai bagian dari asimilasi agama dalam kehidupan masyarakat sosialis pada saat perkembangan agama makin pesat, demikian media resmi setempat, Senin.

Dalam surat yang diunduh di laman resmi CIA menyebutkan bahwa pengibaran bendera berlaku setiap saat di tempat yang mudah dilihat.

CIA dan pengurus masjid juga diharuskan mendalami Undang-Undang Dasar China, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan budaya kuno Tiongkok, demikian surat tersebut.

Umat Islam juga diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan saat menyelenggarakan kegiatan keagamaan.

Pihak masjid dianjurkan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat demi terintegrasinya prinsip sosialis dalam kehidupan umat Islam seperti tertuang dalam surat CIA.

Oleh sebab itu, masjid seharusnya membuka kelas tentang budaya klasik, sejarah, dan geografi China.

Credit  antaranews.com

Maduro Menangi Pemilu Kontroversial Venezuela

Presiden Nicolas Maduro kembali memenangi pemilu Venezuela. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Dewan pemilihan umum menyatakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai pemenang, Minggu (20/5). Walau demikian, pemungutan suara dianggap kontroversial dan pihak oposisi menyebutnya tidak sah karena banyak kejanggalan.

Angka kehadiran pemilih dilaporkan hanya mencapai 46,1 persen karena pihak oposisi arus tengah menggelar boykot. Angka yang diungkap oleh dewan pemilu itu jauh lebih rendah dari pemungutan suara terakhir pada 2013, yakni 80 persen.

Saat hasil diumumkan, para pendukung Maduro menyalakan kembang api di permukiman miskin Caracas dan menari dengan iringan musik pop Latin di sekitara istana kepresidenan Miraflores.

Dewan pemilu, dikutip Reuters, menyatakan Maduro mendapatkan 5,8 juta suara, sementara pesaing terdekatnya, Henri Falcon, hanya mendapatkan 1,8 juta.



Falcon menyatakan dirinya tak akan mendukung hasil pemilu karena banyak sekali kejanggalan yang dilakukan pemerintah.

"Prosesnya tak dapat dipungkiri tidak sah dan dengan ndemikian kami tak mengakuinya," kata mantan gubernur itu, sebelum hasil pemilu diumumkan.

Falcon adalah seorang mantan anggota Partai Sosialis yang berbalik menjadi oposisi pada 2010 lalu.

Dia memprotes penempatan 13 ribu stan pro-pemerintah dekat tempat pemungutan suara di seluruh penjuru negeri.

Warga Venezuela yang dilanda kemiskinan juga diminta memindai "kartu tanah air" di tenda-tenda berwarna merah usai pemungutan suara, dengan harapan menerima "hadiah" yang dijanjikan oleh Maduro.

"Kartu tanah air" dibutuhkan untuk menerima sejumlah bantuan seperti boks makanan dan uang. Pihak oposisi menyebut langkah pemerintah itu sama dengan membeli suara.



Credit  cnnindonesia.com

Beijing: AS dan China sepakat tinggalkan perang dagang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. (Reuters)

Beijing (CB) - Amerika Serikat (AS) dan China sepakat meninggalkan perang dagang dan mundur dari memberlakukan tarif satu sama lain menurut siaran media pemerintah China pada Minggu (20/5).

Pengumuman itu muncul setelah pertemuan tingkat tinggi di ibu kota Amerika Serikat, Washington, menyusul ketegangan berbulan-bulan sebagai buntut dari pernyataan Presiden Donald Trump mengenai hubungan komersial yang tidak adil antara dua raksasa ekonomi itu.

Wakil Perdana Menteri China Liu He, yang memimpin perunding Tiongkok di Washington, mengatakan: "Kedua belah pihak mencapai konsensus, tidak akan melancarkan perang dagang, dan akan menghentikan peningkatan tarif satu sama lain" menurut siaran kantor berita pemerintah Xinhua pada Minggu.

Liu menyebut perjanjian itu sebagai sebuah "kebutuhan", tetapi menambahkan: "Pada saat yang sama harus disadari bahwa mencairkan es tidak dapat dilakukan dalam sehari, memecahkan masalah struktural hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara akan memakan waktu. "

Pernyataan bersama yang sebelumnya dikeluarkan di Washington menyatakan bahwa Beijing akan "secara signifikan" meningkatkan pembelian barang-barang Amerika, tetapi menawarkan beberapa rincian.

Penurunan ketegangan itu terjadi setelah berbulan-bulan peningkatan ketegangan yang membuat pasar global mengkhawatirkan potensi terjadinya perang dagang yang merusak ekonomi.

Trump sebelumnya berulang kali mencela defisit perdagangan negaranya dengan China, menggambarkannya sebagai bahaya keamanan nasional AS dan mengancam memberlakukan tarif pada barang-barang China yang bernilai miliaran dolar AS.

Pembicaraan di Washington mempertemukan delegasi pimpinan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dengan delegasi Liu, yang juga sudah bertemu Trump pada Kamis. Kedua pihak sudah pernah bertemu di Beijing sebelumnya.

"Ada konsensus mengenai penerapan kebijakan efektif untuk secara substansial mengurangi defisit perdagangan badang AS dengan China" menurut pernyataan bersama kedua delegasi yang dikutip AFP.

"Untuk memenuhi peningkatan konsumsi warga China dan kebutuhan akan pembangunan ekonomi berkualitas tinggi, China akan secara signifikan meningkatkan pembelian barang dan jasa dari Amerika."

Credit  antaranews.com

Korsel-AS kerja sama menuju temu puncak pasca-ancaman Korut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tampak punggung) dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menghadiri upacara penyambutan di Istana Kepresidenan Blue House di Seoul, Korea Selatan, Selasa (7/11/2017). (REUTERS/kim Hong-Ji )

Kedua pemimpin itu akan bekerja erat dan tak tergoyahkan demi keberhasilan penyelenggaraan temu puncak Korut-AS ..."

Seoul (CB) - Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu berbicara untuk memastikan pertemuan puncak Korea Utara (Korut) dengan AS dapat tetap berlangsung pasca-ancaman Korut menarik diri dari pembicaraan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di Singapura, Juni 2018.

Moon dan Trump berbicara melalui telepon sekira 20 menit dan bertukar pandangan tentang tanggapan Korut baru-baru ini, demikian keterangan Kantor Kepresidenan Korsel.

"Kedua pemimpin itu akan bekerja erat dan tak tergoyahkan demi keberhasilan penyelenggaraan temu puncak Korut-AS, yang ditetapkan pada 12 Juni, termasuk temu puncak Korea Selatan-AS mendatang," kata seorang pejabat Kantor Kepresidenan Korsel, layaknya dikutip Reuters.


Moon dan Trump dijadwalkan bertemu pada Selasa (22/5) di Washington DC, sebelum pemimpin Korsel Kim Jong-un bertemu dengan Trump yang direncanakan pada 12 Juni 2018 di Singapura.

Meskipun pertemuan bersejarah antar-Korea pada akhir April meningkatkan harapan rekonsiliasi, namun Korut menunjukkan perubahan dramatis dalam beberapa hari terakhir.


Kepala perunding Korut Ri Son-gwon, Kamis (17/5), mengatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan pembicaraan dengan Korsel kecuali tuntutan mereka dipenuhi, merujuk pada latihan tempur udara Korsel-AS bernama "Max Thunder".

Latihan di Semenangjung Korea tersebut dilaksanakan sehari setelah Korut mengancam akan keluar dari pertemuan puncak dengan AS.


Demi meredam situasi, juru bicara Palang Merah Internasional Korut pada hari Sabtu (19/5) menuntut Pemerintah Korsel harus mengirim pekerja restoran perempuan Korut kembali ke rumah mereka "tanpa penundaan" untuk menunjukkan kemauan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea, tulis kantor berita pusat Korea Utara (KCNA).

Selusin pekerja restoran Korut datang ke Korsel pada 2016 dari China, dan Korut telah mendesak untuk mengirim mereka kembali dengan mengklaim mereka diculik Korsel, meskipun Korsel telah mengatakan 12 pekerja memutuskan untuk membelot dan ingin bebas atas kemauan mereka sendiri.

Lee Dong-bok, seorang peneliti di "New Asia Research Institution" mengatakan sebagian alasan untuk tuntutan repatriasi Korut adalah untuk membagi opini publik Korsel terhadap 12 pekerja.

"Itu juga untuk menekan pemerintahan Moon untuk menyetujui permintaannya, sehingga Korsel dapat menjaga momentum untuk pertemuan KTT Korut-AS," kata Lee menambahkan.

Credit  antaranews.com

Cina Paksa Tahanan Muslim Menyantap Makanan Haram

Omir Bekali mendapatkan tekanan psikologi dari otoritas Cina ketika dalam tahanan. (AP: Ng Han Guan)

CB, Jakarta - Seorang eks tahanan Cina mengungkapkan kepada media bagaimana pihak berwenang Cina memaksa tahanan muslim di kamp pengasingan menyantap makanan haram, termasuk  daging babi dan minuman beralkohol.
Pengakuan itu disampaikan oleh bekas tahanan bernama Omir Bekalic, 42 tahun, kepada situs berita online dari Inggris Independent.co.uk, Jumat 18 Mei 2018. Dia seorang muslim Kazakhstan ditangkap oleh badan keamanan Cina ketika memasuki perbatasan Cina dari Kazakhstan untuk mengunjungi orang tuanya pada 23 Maret 2017
.
Omir Bekalic, tengah, siap-siap salat di sebuah masjid di Almaty, Kazakhstan. [http://www.abc.net.au]

Setelah berada di rumah orang tuanya selama dua hari, dia dijemput oleh lima polisi Cina di Karamay. Selanjutnya, dia digelandang ke Kantor Keamanan Umum Distrik Baijiantan, Karamay, bersama 17 tahanan lainnya. "Mereka ditempatkan di sel sempit."

Dengan kaki dan tangan dirantai, Bekalic ditanyai tentang pekerjaannya, sebelum akhirnya dituduh membantu muslim Cina melarikan diri.
Ketika dalam dalam tahanan, Bekalic mengaku bersama tahanan lainnya dipaksa menolak dan membenci Islam, termasuk mendapatkan hukuman keras. "Mereka dipaksa makan daging babi jika tidak memenuhi permintaan polisi," tulis Independent.
Selain itu, tulis Associated Press sebagaimana dikutip ABC News, mereka juga dipaksa mengkritik diri sendiri dan orang-orang yang dicintai, serta diminta berterima kasih kepada Partai Komunis yang kuat.
"Ketika dia menolak mengikuti instruksi, Bekalic dipaksa berdiri menghadap dinding selama lima jam. Seminggu kemudian, dia dikirim ke isolasi sel tanpa makanan selama 24 jam," ABC News melaporkan.
Sebuah masjid yang biasa digunakan umat muslim minoritas etnis Hui, untuk melakukan salat di kawasan Linxia di provinsi Gansu, Cina, 3 Februari 2018. REUTERS/Michael Martina
"Peristiwa itu masih menghantui saya sampai hari ini. Tekanan fisik dan mental yang harus dihadapi adalah menyakitkan, saya pernah berpikir bunuh diri," kata Bekalic, yang dibebaskan setelah kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Kazakhstan.
Sekitar 900 ribu hingga satu juta muslim Cina telah ditahan di kamp 'pendidikan kembali' di wilayah Xinjiang dalam upaya Beijing mengekang gerakan separatis. Penahanan ini ditujukan untuk mengubah pemikiran politik para tahanan, menghapus kepercayaan dalam Islam dan membentuk kembali identitas mereka.

Pejabat di Xinjiang menolak berkomentar terkait keberadaan kamp, tetapi beberapa keterangan mereka seperti dikutip sejumlah media mengatakan, perubahan ideologis diperlukan untuk memerangi separatisme dan ekstremisme Islam.
Kaum Muslim Uyghur di Xianjiang menjadi sasaran penangkapan dalam beberapa tahun terakhir, dan Cina menganggap wilayah itu sebagai ancaman bagi perdamaian di sebuah negara di mana mayoritas adalah etnis Han.

Credit  tempo.co

Palestina: Tak Beda dengan Israel, AS Adalah Penjajah

Palestina menyebut AS tidak berbeda jauh dengan Israel, di mana keduanya adalah sama-sama negara penjajah. Foto/Reuters

RAMALLAH - Ruhi al-Fattuh, anggota Komite Sentral Fatah yang ditugasi menangani hubungan organisasi dengan dunia luar, menggambarkan pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia lalu menyebut apa yang dilakukan AS adalah penjajahan.

"Apa yang kami lihat adalah perampasan tanah kami, sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang Israel sebelumnya. Tanah kedutaan AS berdiri di tanah yang diduduki secara ilegal. Amerika melanjutkan praktik Israel membangun permukiman di Palestina," ucap al-Fattuh, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).

Dia kemudian mengatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 478 telah mengesampingkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Yahudi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh AS adalah pelanggaran nyata terhadap resolusi itu.

“Resolusi diadopsi pada tahun 1980 setelah Knesset memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Oleh karena itu, apa yang dilakukan AS sekarang adalah pelanggaran terhadap hukum internasional,” ungkapnya.

"Palestina akan mengajukan banding ke organisasi internasional untuk membela hak-hak mereka. Amerika tidak akan berhasil mengubah status bersejarah Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Palestina merdeka," sambungnya.

Dia lalu mengeluhkan mengenai posisi negara-negara Arab dan Islam tentang situasi di Palestina, yang membatasi diri pada deklarasi dukungan sementara gagal untuk mengambil langkah-langkah definitif untuk mengubah situasi.

"Kami menuntut agar tekanan efektif digunakan terhadap Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, kita harus bekerja dengan negara-negara yang siap mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Turki: Tidak Ada Kedamaian di Palestina Sampai Israel Akhiri Pendudukan

Juru biara Presiden Turki, Ibrahim Kalin, menyatakan tidak ada kedamaian di Palestina sampai Israel mengakhiri pendudukan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

ANKARA - Juru Bicara Presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan tidak akan ada perdamaian di Palestina kecuali Israel mengakhiri pendudukannya.

“Masalahnya adalah pendudukan dan tanpa mengakhirinya, tidak akan ada kedamaian, tidak ada keamanan, tidak ada kemakmuran bagi siapa pun," kata Kalin.

"Berkat kebijakan tidak bertanggung jawab dan populis dari pemerintah Trump dan Netanyahu, perdamaian belum pernah sejauh sekarang," imbuhnya.

"Negara-negara Muslim, Eropa, Afrika, negara-negara Asia dan negara-negara Amerika Latin harus bersatu untuk menghentikan spiral pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional oleh Israel dan hukuman yang tidak adil dari Palestina," tukas Kalin seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (20/5/2018).

Jumlah warga Palestina yang menjadi korban tembakan Israel selama protes hari Senin di Jalur Gaza timur naik menjadi 64. Ratusan lainnya terluka.

Protes itu adalah bagian dari aksi unjuk rasa berminggu-minggu yang menandai ulang tahun ke-70 pendirian Israel - sebuah peristiwa yang disebut oleh warga Palestina sebagai "Nakba" atau Hari Malapetaka - dan relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sejak unjuk rasa dimulai pada 30 Maret, lebih dari 110 orang Palestina telah tewas dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

"Ini adalah akhir dari peran pemerintah Donald Trump dalam proses perdamaian Timur Tengah," tulis Kalin.

Dia mengatakan langkah AS untuk merelokasi kedutaannya juga merusak harapan yang tersisa untuk solusi dua negara, menyebutnya sebagai paku terakhir di peti mati.

Trump memicu kecaman internasional Desember lalu ketika dia secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan bersumpah untuk merelokasi Kedutaan Besar AS ke kota itu.

Kalin mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dapat menutupi kejahatannya dan masalah dalam negeri dengan menyerang Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Dia mungkin menikmati kebisuan relatif dari komunitas internasional dan perpecahan serta kelesuan dunia Arab, tetapi dia tidak pernah bisa menghancurkan kehendak rakyat Palestina dan dukungan kami untuk mereka," tuturnya.

Kalin juga menuduh media Eropa dan Amerika tidak mengatakan yang sebenarnya tentang pembunuhan di Gaza. 

"Berita utama bertuliskan puluhan orang tewas di Gaza dan tidak satu pun dari mereka mengacu pada kebrutalan Israel serta pembunuhan yang disengaja, seolah-olah warga Palestina meninggal karena semacam bencana alam atau epidemi," ujarnya, mengacu pada sebuah tweet oleh New York Times, yang dikutuk secara luas.

"Bayangkan bagaimana dunia akan bereaksi jika 62 orang yang tewas pada 14 Mei adalah orang Israel daripada orang Palestina," cetusnya.

"Itu tidak akan menjadi berita tapi bom. Itu akan mengubah parameter politik regional dan internasional. Pemerintah Barat akan melakukan segalanya dalam kapasitas mereka untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Bahkan tentara akan dimobilisasi," imbuhnya.

"Tapi tidak ada yang terjadi karena korbannya orang Palestina," tukasnya.



Credit  sindonews.com

Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Guatemala 'Dihukum' Rabat

Kedubes Guatemala di Yerusalem. Foto/REUTERS/Ronen Zvulun

RABAT - Rabat telah menunda rencana untuk kemitraan kota kembar dengan Guatemala City. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemindahan kedubes Guatemala di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Setelah keputusan Guatemala untuk mendirikan kedutaan di Al Quds (Yerusalem), dewan kota Rabat dengan suara bulat memutuskan untuk menunda pemeriksaan proyek kembar dengan Guatemala City dalam solidaritas dengan rakyat Palestina," kata Wakil Walikota Rabat, Lahcen El Amrani, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (20/5/2018).

Dewan kota Rabat sebelumnya telah merencanakan untuk memberikan suara pada proyek kota kembar dengan Guatemala City minggu lalu. Guatemala membuka kedutaan besar di Rabat, yang kedua di Afrika, pada bulan November 2017.

Guatemala membuka kedutaan besar di Yerusalem pada hari Rabu, dua hari setelah Amerika Serikat (AS) meresmikan situs barunya di kota itu, sebuah langkah yang membuat marah warga Palestina dan mengundang kecaman internasional.


Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota dan Palestina juga berharap suatu hari untuk memiliki Ibu Kota negara merdeka mereka di sana. Sebagian besar negara memiliki kedutaan besar Israel di Tel Aviv, dengan alasan bahwa status Yerusalem harus ditentukan dalam pembicaraan masa depan.

Pada hari ketika Amerika Serikat membuka kedutaan baru, pasukan Israel membunuh 60 demonstran Palestina di perbatasan di Gaza. Israel mengatakan kekerasan itu pecah karena dihasut oleh Hamas, kelompok Islam yang memerintah di Gaza. Nmaun Hamas menolak disalahkan. 

Credit  sindonews.com

Myanmar perintahkan warga Rohingya untuk tinggalkan zona perbatasan

Pengungsi Rohingya yang meninggalkan Myanmar menunggu untuk dibiarkan lewat oleh penjaga perbatasan Bangladesh setelah menyebrangi perbatasan di Palang Khali, Bangladesh, Senin (16/10/2017). (REUTERS/Zohra Bensemra/File Ph)

Tombru (CB) – Pasukan keamanan Myanmar telah melanjutkan seruan lewat pengeras suara di dekat perbatasannya dengan Bangladesh yang memerintahkan muslim Rohingya untuk segera meninggalkan wilayah tak bertuan di antara kedua negara tersebut, ungkap para pengungsi, Minggu (20/5).

Sekitar 6.000 pengungsi Rohingya telah berkemah wilayah sempit itu sejak mengungsi dari kekerasan brutal militer di Myanmar barat pada Agustus tahun lalu.

Sebagian besar hampir 700.000 warga Rohingya yang mengungsi dari kekerasan itu bermukim di kamp-kamp besar di Bangladesh, tetapi sejumlah kecil dari mereka bersikeras tetap berada di zona tak bertuan di antara perbatasan.

Myanmar pada Februari setuju untuk berhenti menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan warga Rohingya untuk segera meninggalkan wilayah itu dan menyeberang ke Bangladesh.

Para tentara juga menarik beberapa pasukannya dari tepi wilayah tersebut, tempat para pengungsi yang berkemah di sisi lain sebuah pagar berduri telah mengeluhkan adanya intimidasi.

Namun, seruan-seruan melalui pengeras suara itu dimulai kembali akhir pekan ini tanpa adanya peringatan, kata pemimpin komunitas Rohingya.

"Mereka memainkannya beberapa kali kemarin, dan telah mengulanginya pagi ini. Ini sangat mengganggu dan menciptakan kepanikan," kata Mohammad Arif, salah satu pemimpin yang berkemah di wilayah tak bertuan itu.

Seruan itu - yang disiarkan di Burma dan Rohingya - memperingatkan para pengungsi untuk "meninggalkan wilayah tersebut di bawah yurisdiksi Myanmar atau terancam dituntut." Demikian dilansir AFP.

Credit  antaranews.com

AS Desak Myanmar Ambil Langkah Jamin Hak Muslim Rohingya

Pengungsi Rohingya bersiap untuk mengikuti Shalat Jumat di Kamp Pengugsi Kathmandu, Nepal, Jumat (18/5).

Foto: Niranjan Shrestha/AP

USAID melakukan kunjungan ke Myanmar pada akhir pekan lalu.

CB, MYANMAR – Kepala bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS), mendesak Myanmar untuk mengambil langkah-langkah kongkret untuk menjamin hak-hak Muslim Rohingya. Seorang administrator dari badan Pembangunan Internasional AS (USAID), Mark Green mendesak Myanmar untuk menunjukkan ketulusan dalam upaya mendorong ratusan ribu orang yang melarikan diri dari Myanmar untuk kembali.


Dilansir Reuters, Green menyampaikan hal itu pada Ahad (20/5) waktu setempat, usai kunjungannya selama tiga hari ke Myanmar untuk mengunjungi komunitas Rohingya dan Rakhine di negara bagian Rakhine Barat. Di lokasi itu juga terdapat sebuah kamp bagi orang-orang Rohingya yang terlantar.

Green mengatakan, para pengungsi yang dia temui selama perjalanann sebelumnya di kamp-kamp di Bangladesh merasa takut. Ketika mereka ingin kembali, mereka meminta hak-hak dan keamanan mereka dijamin sebelum membuat keputusan untuk kembali.


"Itu memperkuat pentingnya di sini tanda-tanda yang jelas dari ketulusan dari posisi yang dinyatakan pemerintah menyambut kembali Rohingya dengan cara yang aman, aman dan bermartabat," kata Green.


Dia melanjutkan, pihaknya sedang sangat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit. “Langkag-langkah yang merupakan demonstrasi kemampuan Rohingya untuk kembali dalam kondisi seperti itu," kata Green.


Pemerintah Myanmar, kata Green, bisa menunjukkan para pengungsi di Bangladesh itu sebuah ketulusan, dengan mengambil tindakan yang jelas kepada puluhan ribu Rohingya terlantar dalam serangan kekerasan sebelumnya. Mereka sekarang terjebak di kamp-kamp ramai dalam kondisi kumuh di Rakhine.


Green juga mengatakan dia sangat terpukul oleh rasa putus asa yang terasa pada Muslim di dekatnya. “Mereka merasa kurangnya akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, kemampuan untuk pindah, akses ke mata pencaharian. Hal itu semacam keputusasaan jelas mengganggu, dan itu juga sesuatu yang harus segera ditangani," ungkapnya.


Green mengatakan, Amerika Serikat akan menyediakan 44 juta dolar AS untuk bantuan tambahan kepada masyarakat Rohingya. Bantuan itu juga diperuntukkan kepada populasi rentan di Myanmar dan juga Bangladesh.


Setelah bertemu pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi di ibukota Naypyitaw dan pemimpin masyarakat sipil di kota utama Yangon pada Jumat dan Sabtu lalu, Green juga melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah lokal di Rakhine, serta mengunjungi desa-desa dan kamp-kamp selama akhir pekan.


Sementara pada Ahad, Green pergi ke desa-desa Muslim dan Budha di kotapraja Rathedaung di utara negara yang dilanda kekerasan. Kemudian, dia bertemu dengan para pemimpin kamp di kamp Thet Kae Pyin yang dihuni oleh 6.000 Rohingya.


“Kami tidak memiliki kemewahan waktu. Kami benar-benar membutuhkan kita semua untuk melihat langkah-langkah positif ke depan dan kami siap membantu, ”kata Green.

Credit  republika.co.id

Thailand Selatan Kembali Diguncang Serangan Bom

Ledakan bom di Thailand Selatan.

Foto: Asian Correspondent

Serangan bom terjadi di 14 lokasi di empat provinsi selatan Thailand.

CB, BANGKOK --  Beberapa serangan bom yang diduga dilakukan oleh gerilyawan separatis, melukai sedikitnya tiga orang di selatan Thailand, pada Ahad (20/5) waktu setempat. Seorang militer, Kolonel Pramote Prom-in mengatakan, serangan terjadi di 14 lokasi di empat provinsi Thailand bagian Selatan.


Dilansir Reuters, serangan pada Ahad itu dilakukan dengan cara menempatkan bahan peledak di dekat mesin ATM dan cabang bank di setidaknya 14 lokasi di empat provinsi selatan. “Termasuk Yala, Pattani, dan Narathiwat, serta provinsi Songkhla,” ujar Prom-in yang juga merupakan seorang juru bicara keamanan regional, kepada Reuters.

Dia menyebut, setiap selama periode Ramadan, kekerasan di Thailand kerap terjadi. Namun, seperti kebanyakan serangan di selatan Thailand, tidak ada klaim tanggung jawab.


Sebuah pemberontakan separatis telah terjadi selama puluhan tahun yang lalu, di sebagian besar etnis Budha di Thailand, provinsi Muslim Yala, Pattani dan Narathiwat. Menurut kelompok Deep South Watch yang memantau isu kekerasan di Thailand, akibat pemberontakan itu, sebuah serangan telah merenggut nyawa hampir 7.000 orang sejak 2004,


Pemerintah sendiri berturut-turut telah mengadakan pembicaraan dengan kelompok-kelompok pemberontak. Hal itu bertujuan untuk membawa perdamaian tetapi sebagian besar diskusi terhenti, termasuk di bawah pemerintahan militer saat ini.


Yala, Pattani, dan Narathiwat adalah bagian dari kesultanan Muslim Melayu independen sebelum Thailand mencaploknya pada tahun 1909. Beberapa kelompok pemberontak di selatan mengatakan mereka berjuang untuk mendirikan negara merdeka.


Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan kepada media lokal pada April yang lalu,  pemerintahnya telah membuat kemajuan besar dalam pembicaraan dengan pemberontak. Pembicaraan itu pun telah dimediasi oleh negara tetangga Malaysia sejak 2015.


Namun juru bicara Mara Patani, salah satu kelompok pemberontak yang berbicara dengan pemerintah, mengatakan kepada Reuters kemajuan pembicaraan itu tidak berjalan dengan baik. Pihaknya menyalahkan pemerintah Thailand karena membuat lama proses pembicaraan.

Credit  republika.co.id

ISIS Mengklaim Serangan Gereja di Chechnya Rusia

Para militan ISIS (ilustrasi).

Foto: AP

Serangan menewaskan tiga orang di gereja Ortodoks di Chechnya.

CB, MOSKOW – Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah gereja Ortodoks di Republik Chechnya, Rusia. Serangan itu menewaskan tiga orang yakni satu jemaat dan dua orang petugas kepolisian.


Dilansir Reuters dan kantor berita RT di Moskow, kelompok teroris itu mengklaim untuk serangan itu dengan mengeluarkan pernyataan melalui juru bicara online, Ahad (20/5) waktu setempat. Empat teroris yang bersenjata dengan pisau, alat pembakar dan senjata, menyerbu Gereja Michael the Archangel di ibu kota Chechnya, Grozny.

“Pejuang Negara Islam melakukan serangan terhadap 'Gereja Michael' kemarin di ibu kota Chechnya, Grozny," kata kantor berita Amaq.


Serangan itu digagalkan oleh pasukan keamanan yang menewaskan semua empat penyerang yang sempat terjadi baku tembak. Kedua perwira dikerahkan ke Chechnya dari wilayah Saratov.


Sementara, tiga dari penyerang diidentifikasi sebagai penduduk Republik Chechnya. Menurut pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, pemimpin kelompok itu berasal dari Republik Ingushetia.


Dia menyebut, para penyerang berusia antara 18 dan 19 tahun. “Para teroris menerima perintah untuk melakukan serangan]dari salah satu negara Barat," kata Kadyrov yang mengutip data intelijen.


Rusia, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola bulan depan, telah berperang dua perang dengan separatis di republik internal mayoritas Muslim sejak keruntuhan Soviet 1991. Tetapi serangan semacam itu relatif jarang terjadi di Chechnya.


Wilayah Kaukasus Utara yang lebih luas juga mengalami gejolak. Namun, adanya tingkat pengangguran yang tinggi serta korupsi, mendorong beberapa orang untuk memeluk Islam radikal.

Credit  republika.co.id

AS Jual 3.200 Bom Termasuk Bunker Buster ke Bahrain Rp637 Miliar

Bom Mark-84, salah satu jenis bom yang setuju dijual Amerika Serikat ke Bahrain. Foto/US Air Force/Flickr

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju  3.200 bom senilai sekitar USD45 juta (sekitar Rp637 miliar), termasuk bunker buster, Bahrain. Monarki di Teluk Persia itu menjadi rumah bagi Armada ke-5 AS dan telah terlibat dalam pemboman koalisi Arab di Yaman.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan penjualan puluhan ribu bom di situs resminya pada 18 Mei 2018. Senjata yang dijual ke Bahrain terdiri dari 1.500 bom Mark-82; 600 bom Mark-83; 600 bom Mark-84; dan 500 BLU-109.

Bom BLU-109 dijuluki sebagai bunker buster, yakni bom yang dilengkapi hulu ledak khusus yang dirancang untuk menembus target yang mengeras seperti bunker.

Bom-bom yang dijual itu ditujukan untuk jet tempur F-16 buatan AS yang dioperasikan Bahrain.

"Bahrain akan menggunakan amunisi ini sebagai penghalang untuk ancaman regional, memperkuat pertahanan negerinya, dan melaksanakan operasi kontra-terorisme," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS dalam pernyataan pers-nya.

"Serta beroperasi dengan operasi koalisi yang dipimpin dan didukung AS," lanjut pernyataan tersebut.

Belum jelas, pasokan bom AS itu akan digunakan Bahrain untuk melawan siapa. Bahrain adalah bagian dari koalisi pimpinan AS yang berperang melawan kelompok Islamic State (IS, sebelumnya ISIS). Militer Bahrain juga menjadi bagian dari koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang membombardir Yaman sejak 2015 untuk memerangi kelompok Houthi.

AS selama tidak melacak apakah persenjataan yang disuplai ke Saudi dan sekutu Arab-nya digunakan di Yaman dan kerap menyasar warga sipil. Hal ini membuat Washington dikecam para aktivitas HAM AS.

Pada bulan Maret lalu, AS mengumumkan akan menjual senjata senilai USD1 miliar ke Arab Saudi, termasuk rudal anti-tank senilai USD670 juta, setelah ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker, mencabut moratorium penjualan senjata ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk selama delapan bulan terakhir. 

Credit  sindonews.com

Media Swedia: Menyerang Rusia Akan Jadi Mimpi Buruk Militer

Foto/Ilustrasi/Istimewa

STOCKHOLM - Menyerang Rusia akan menjadi mimpi buruk bagi prajurit militer. Hal itu berdasarkan peringkat negara-negara yang paling sulit untuk diserang. Peringkat ini disusun oleh surat kabar Swedia Svenska Dagbladet.

"Kekuatan militer, ukuran wilayah dan kesulitan medan adalah salah satu faktor kunci yang menentukan kemampuan pertahanan negara itu," kutip Russia Today dari surat kabar itu, Minggu (20/5/2018).

Berdasarkan kriteria ini, jurnalis Swedia menunjukkan bahwa siapa pun yang menganggap ide menyerbu Rusia harus siap untuk menangani semua jenis medan.

"Musuh akan menghadapi pegunungan yang sepi, rawa yang tak dapat ditembus, tundra beku, sungai bergolak, dan hutan gelap di Rusia," kata jurnalis Swedia, menambahkan bahwa musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin juga akan menjadi tantangan.

"Dan kemudian kita menghadapi orang Rusia sendiri, yang selama ribuan tahun, yang telah berpartisipasi dalam perang berskala besar dan perang gerilya, memperoleh banyak pengalaman," sambung artikel itu.

Kesimpulan yang dibuat oleh Svenska Dagbladet didukung oleh sejarah Rusia itu sendiri, karena negara itu tidak pernah ditaklukkan sejak penciptaan negara terpusat di Rusia pada awal abad ke-15. Rusia telah menggagalkan semua upaya untuk menyerang tanah mereka, mengalahkan antara lain tentara Kaisar Prancis Napoleon pada tahun 1812 dan diktator Nazi Adolf Hitler pada tahun 1941-45 - yang keduanya dianggap tidak dapat dihentikan pada saat itu.

Swiss dan Selandia Baru juga berhasil masuk dalam peringkat tersebut. Meskipun memiliki militer yang agak kecil hanya dengan 150 ribu pasukan, Swiss tetap merupakan sebuah "kacang yang susah retak" karena dikeliling oleh Pegunungan Alpen.

"Swiss juga memiliki banyak fasilitas pertahanan, serta jembatan dan jalan, yang bisa diledakkan untuk menghambat laju agresor," bunyi artikel itu.

Menaklukkan Selandia Baru juga akan bermasalah dari sudut pandang logistik, kata para penulis. Negara pulau itu terletak lebih dari 2.000 km dari daratan besar terdekat, Australia, yang akan membuat pasokan senjata dan logistik untuk pasukan hampir tidak mungkin. 

Credit  sindonews.com

Rudal Sarmat dan Avangard Akan Lengkapi Alutsista Rusia pada 2020

Rudal balistik antarbenua terbesar milik Rusia, RS-28 Sarmat.[Sputniknews]

CB, Jakarta - Militer Rusia diperkirakan mengoperasikan rudal balistik antarbenua atau ICBM Sarmat pada 2020 mendatang dan hulu ledak hipersonik Avangard pada 2019. Vladimir Putin mengklaim kedua senjata ini penting untuk pencegahan nuklir di masa depan, seperti dikutip dari Russia Today, 20 Mei 2018.
Batas waktu untuk pengerahan kedua sistem senjata itu diumumkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Jumat dalam pertemuan dengan pejabat pertahanan dan pihak pengembang. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak perombakan kabinet Rusia awal pekan ini.
Sarmat adalah rudal balistik antarbenua yang berbasis silo milik Rusia, yang akan menggantikan rudal balistik antarbenua, Voyevoda, yang sudah tua. Senjata baru ini disebut-sebut memiliki jangkauan yang lebih jauh, yang memungkinkan rudal sanggup mencapai wilayah Amerika Serikat. Bahkan rudal Sarmat juga diklaim tidak dapat dihentikan oleh pencegat anti-balistik di Alaska dan dikabarkan mampu melululantahkan kawasan seluas Texas atau Prancis.


Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat yang akan melengkapi persenjataan Rusia pada 2020. [missilethreat.csis.org]
Didesain sebagai bagian dari upaya modernisasi nuklir Rusia untuk menggantikan SS-18 Satan ICBM yang sudah tua, RS-28 Sarmat memulai pengujian tahap pertama pada 2016, seperti diikutip dari Center for Strategic and International Studies. Pada Desember 2017, militer Rusia melakukan uji coba yang mengalami kekurangan teknis dengan peluncur berbasis silo. Pada 30 Maret 2018, Rusia merilis rekaman video dari uji kelalaian yang tampaknya sukses. Awalnya RS-28 Sarmat direncanakan memasuki operasional pada tahun 2018, dengan total pesanan produksi 50 rudal dan diperkirakan rampung pada 2020.
Sementara Avangard adalah hulu ledak nuklir, yang dapat meluncur melalui atmosfer dengan kecepatan hipersonik yang membuatnya hampir tidak mungkin dicegat oleh teknologi modern. Hulu ledak Avangard ini bisa dibawa oleh sistem rudal Sarmat.
Kedua sistem senjata dipamerkan Vladimir Putin pada Maret lalu dalam pidatonya. Putin mengatakan dua senjata ini dan beberapa senjata lain yang saat ini sedang dikembangkan Rusia, membuat sistem antirudal balistik Amerika tidak mampu menangkal kemampuan nuklir Rusia di masa mendatang. Menurut Vladimir Putin upaya ini adalah langkah ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan strategis terhadap Washington.


Hulu ledak nuklir Avangard. [tass.com]
Selain digunakan untuk alutsista, Rusia juga mengganti peran rudal balistik antarbenua Voyevoda dengan rudal Sarmat untuk kepentingan pengiriman pesawat ruang angkasa masuk ke orbit, seperti dilansir dari Sputnik.
Pada Maret lalu, wakil menteri pertahanan Rusia, Yuri Borisov, mengatakan bahwa industri luar angkasa Rusia siap menggunakan rudal Sarmat.
"Masalah penggunaan rudal RS-20V [disebut SS-18 Setan dalam laporan NATO], rudal ini sejalan dengan pertimbangan pergantian program peluncuran," ujar Borisov yang menambahkan bahwa modifikasi RS-20B tidak akan digunakan untuk meluncurkan satelit.
Saat ini Rusia memiliki 46 rudal RS-20V dan beberapa 11 rudal RS-20B. Sebelumnya, Rusia meluncurkan satelit menggunakan rudal balistik antarbenua Topol.

Credit  tempo.co

Merasa Terancam, Najib Razak Ajukan Program Perlindungan Saksi

Bekas PM Malaysia Najib Razak dan Rosmah Mansor terlihat tertidur di kursi di rumahnya di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur, saat polisi menggelar penggeledahan pada Rabu malam, 16 Mei 2018. Malaysia Kini

CB, Jakarta - Mantan perdana menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, meminta kepada polisi untuk ditempatkan dalam program perlindungan saksi dalam penyelidikan skandal 1MDB. Najib Razak mengajukan permohonan saksi karena merasa nyawanya terancam, seperti yang dilansir dari Malaymail, 20 Mei 2018.

Najib mengajukan laporan pada Jumat 18 Mei di markas polisi Sentul, Malaysia. Dalam laporannya, Najib Razak mengatakan bahwa ada ancaman terhadapnya dan anggota keluarganya, dan ia pun mengajukan permintaan resmi untuk ditempatkan di dalam program perlindungan saksi.
Menurut Najib Razak dalam laporannya bahwa ancaman tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Ancaman berasal dari orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan dana 1MDB.


Polisi mengangkut sejumlah koper berisi barang-barang yang disita dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. Selain itu, polisi juga menyita 72 koper berisi uang tunai dan perhiasan dari 3-4 unit apartemen milik Najib di Pavilion Residences Apartment. AP Photo
Dalam laporannya, dia mengatakan petugas polisi dari unit kejahatan komersial Bukit Aman pertama kali muncul di kediamannya pada malam 10 Mei, sehari setelah pemilihan umum ke-14.
Dia mengatakan polisi berada di kediamannya selama 18 jam dan menyita barang-barang miliknya dan putranya yang tidak ada hubungannya dengan skandal 1MDB.
Najib Razak menyatakan bahwa polisi telah menyerbu tiga tempat di Pavillion Tower di sini dan menyita perhiasan, uang tunai dan barang-barang pribadi lainnya yang dia klaim sebagai hadiah dari teman-temannya.


Tumpukan kotak berisi tas mewah milik istri Najib Razak, Rosmah Mansor yang disita polisi dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Pavilion Residences Apartment, Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. AP Photo
Najib Razak juga menyatakan bahwa uang tunai di rumahnya adalah sumbangan untuk kampanye koalisi Barisan Nasional. Ia mengaku hanya berperan sebagai penasihat dalam 1MDB dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan 1MDB dibuat berdasarkan rapat dewan direksi dan manajemen.

Sebelum membuat laporan ini, penggerebekan telah dilakukan di Kantor Perdana Menteri di Perdana Putra, serta properti pribadi yang terkait dengan Pekan MP, termasuk rumah Taman Duta tempat tinggal Najib Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor, dan dua unit kondominium mewah di Blok A dan B dari Pavillion Residences di Kuala Lumpur.

Credit  tempo.co

Anwar: Malaysia Perlu Bentuk Tim untuk Kaji Reformasi RI

Politikus Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan negaranya perlu tim khusus buat mengkaji transisi kekuasaan RI saat reformasi untuk diterapkan di negaranya. (Dok. Istimewa)

Jakarta, CB -- Politikus dan pejuang reformasi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya memerlukan tim khusus untuk mengkaji transisi kekuasaan di Indonesia pada 1998 lalu sebagai pelajaran menjelang era reformasi negaranya setelah pemilu 2018.

"Harus ada tim yang mengkaji atau meneliti pengalaman Indonesia dalam proses itu dari era Pak Habibie sampai era Jokowi. Apa kekuatannya, apa kelemahannya," kata Anwar setelah bertemu dengan BJ Habibie di kediaman sang mantan presiden RI itu di Jakarta, Minggu (20/5).

Anwar mengatakan bahwa kajian ini sangat penting agar Malaysia tak mengulangi kesalahan dan dapat mengambil hal baik dari transformasi Indonesia.



Menurut Anwar sendiri, proses transisi Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi di bawah kepemimpinan BJ Habibie sangat patut dicontoh.




"Dalam waktu sesingkat itu, beliau bisa buat perubahan besar-besaran, dari institusi sampai aturan lainnya," ucap Anwar.

Menanggapi Anwar, Habibie mengatakan bahwa hal paling penting dalam transformasi Indonesia pada 1998 adalah dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi.

"Karena sistem konstitusi itu harus ada yang mengawasi, yaitu yang memegang kuasa tertinggi, tapi pada saat itu tidak ada, maka langsung ke presiden," tutur Habibie.

Anwar lantas mengatakan bahwa Malaysia sebenarnya tidak separah Indonesia karena mereka sudah memiliki institusi yang dibutuhkan.



"Bukan saya ingin bilang Malaysia lebih baik, tidak. Namun, institusi itu harus dirombak sistemnya dan diisi dengan orang-orang yang benar-benar ingin melayani rakyat," kata Anwar.

Ia pun yakin Malaysia bisa menjalankan agenda reformasi di bawah pimpinan Mahathir Mohamad, mantan diktator yang juga pernah memecat dan memenjarakannya dua dekade silam.

"Tun Mahathir sudah berubah. Dia menunjukkan tekad kuat untuk menjalankan agenda reformasi, terutama untuk sistem peradilan dan kebebasan pers. Ia juga berupaya memilih jajaran kabinet yang bagus," katanya.



Setelah memenangkan pemilu bersejarah pada 9 Mei lalu, Mahathir yang disokong oleh koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan, memang langsung menjalankan janji kampanyenya. Salah satunya mengupayakan pengampunan raja Yang Dipertuan Agong untuk Anwar.

Ia juga menepati janjinya untuk memberikan jabatan Wakil Perdana Menteri kepada istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail.

"Esok Senin, saya akan hadir ke pelantikan di Istana. Saya harus membiasakan sebutan wakil perdana menteri yang dulu saya pegang sekarang jadi Wan Azizah. Saya hanya akan jadi pendamping," kata Anwar disambut gelak tawa wartawan.




Credit  cnnindonesia.com

Suriah Anggap Serangan Israel sebagai Tindakan Agresi

Dubes Suriah untuk Rusia, Riad Haddad menyatakan, pihaknya menganggap serangan udara, yang dilakukan oleh Israel di Suriah sebagai tindakan agresi. Foto/Istimewa

DAMASKUS - Duta Besar Suriah untuk Rusia, Riad Haddad menyatakan, pihaknya menganggap serangan udara, yang dilakukan pada 10 Mei oleh Israel di Suriah sebagai tindakan agresi. Israel menuturkan, serangan itu menargetkan basis Iran yang ada di Suriah.

Haddad menyatakan, apa yang dilakukan Israel adalah tindakan agresi dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Damaskus, menurut Haddad, siap merespon serangan semacam itu di masa depan.

"Suriah memiliki kedaulatannya sendiri. Setiap serangan dari luar terhadap wilayah Suriah adalah agresi. Pasukan kami, termasuk pertahanan udara, melindungi langit dan tanah Suriah. Kami akan mengusir agresi apa pun terhadap Suriah, di mana pun itu akan terjadi," ucap Haddad, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).

Pada 10 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan puluhan apa yang mereka sebut fasilitas Iran di Suriah, setelah pasukan Iran diduga menembakkan 20 roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel di Dataran Tinggi Golan, yang berada di bawah pemerintahan Israel.

Ketegangan antara Tel Aviv dan Teheran meningkat akhir-akhir ini, dengan Israel menuduh Iran memiliki pasukan di Suriah. Teheran telah membantah klaim ini sebagai tidak berdasar, meskipun mengakui mengirim penasehat militer untuk melatih pasukan yang setia kepada Damaskus.

Credit  sindonews.com

PBB Selidiki Pembantaian di Jalur Gaza, Israel Meradang

PBB akan melakukan penyelidikan atas tindakan Israel terhadap demostran Palestian di Jalur Gaza. Foto/Istimewa

JENEWA - Israel mencerca Dewan HAM PBB karena setuju untuk menyelidiki pembantaian warga Palestina baru-baru ini di Jalur Gaza. Dewan HAM PBB menuding Israel telah menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Resolusi untuk mengirim komisi penyelidikan itu ditolak oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia, tetapi didukung oleh 29 anggota forum 47 negara PBB. Sementara 14 negara lainnya, termasuk Inggris, Jerman dan Jepang, memilih untuk abstain.

Duta besar Israel di Jenewa, Aviva Raz Shechter, mencela Dewan HAM PBB karena menyebarkan kebohongan terhadap Israel selama lima jam pernyataan yang menggelikan.

"Sederhananya, dengan resolusi ini, dewan ini telah mencapai puncak kemunafikan baru, dan standar terendah kredibilitas," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (19/5/2018).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel juga bereaksi dan mengatakan sepenuhnya menolak resolusi itu. Kemlu Israel menambahkan bahwa seluruh tujuan dewan bukan untuk menyelidiki kebenaran tetapi untuk mengkompromikan hak Israel untuk membela diri dan untuk demonisasi negara Yahudi.

Sementara sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), juga mencela keputusan tersebut. Kuasa Dagang AS, Theodore Allegra mengatakan bahwa Dewan HAM PBB telah mengabaikan pelaku sesungguhnya: Hamas.

"Tindakan satu sisi yang diusulkan oleh dewan hari ini hanya menunjukkan lebih lanjut bahwa Dewan Hak Asasi Manusia memang tubuh yang rusak," katanya.

Israel dan AS mengeluh bahwa Dewan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 47 negara yang dipilih oleh Majelis Umum, memiliki bias anti-Israel yang permanen.

Jika Israel meradang atas keputusan Dewan HAM PBB, maka sebaliknya dengan Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyambut baik keputusan PBB.

"Pembentukan komite penyelidikan internasional oleh Komisi Hak Asasi Manusia adalah langkah untuk melakukan keadilan kepada rakyat Palestina," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dia mendesak implementasi dari resolusia itu dilakukan secepatnya untuk menghentikan kejahatan perang Israel.

Kepala Dewan HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan, pasukan Israel telah menewaskan 106 warga Palestina, termasuk 15 anak-anak, sejak 30 Maret. Lebih dari 12.000 orang terluka, setidaknya 3.500 oleh amunisi hidup. Israel adalah kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional, berkewajiban melindungi rakyat Gaza dan menjamin kesejahteraan mereka.

“Tetapi mereka, pada dasarnya, dikurung di daerah kumuh beracun sejak lahir sampai mati; dirampas martabat; tidak manusiawi oleh otoritas Israel sampai titik seperti itu tampaknya para pejabat bahkan tidak menganggap bahwa pria dan wanita ini memiliki hak, juga setiap alasan, untuk memprotes,” tutur al Hussein. 

Israel mengatakan, kematian itu terjadi dalam protes yang diselenggarakan oleh Hamas, kelompok militan yang mengontrol Gaza, yang dengan sengaja memprovokasi kekerasan, sebuah tuduhan yang disangkal Hamas.

Dua juta orang tinggal di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari para pengungsi yang rumah-rumah asalnya kini menjadi Israel, didirikan pada tahun 1948.

Wilayah itu telah dijalankan oleh Hamas sejak 2007 yang menyangkal eksistensi Israel. Selama waktu itu Israel telah berperang tiga kali melawan kelompok militan tersebut.

Israel dan Mesir mempertahankan blokade atas Gaza dengan alasan keamanan, yang dikatakan PBB telah menyebabkan runtuhnya perekonomian Gaza.




Credit  sindonews.com

Sekjen PBB Tuntut Lebanon Larang Hizbullah Dapatkan Senjata

Sekjen PBB Antonio Guterres menuntut Lebanon untuk melarang Hizbullah mendapatkan senjata. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, menuntut pemerintah Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melarang Hizbullah memperoleh senjata. Peringatan ini dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam krisis Suriah.

Guterres menuangkan tuntutannya itu dalam laporan terbarunya tentang pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559. Resolusi ini menyangkut penarikan pasukan asing dari Lebanon dan perlucutan senjata milisi.

Dalam laporannya, Gutteres memperingatkan bahwa proliferasi senjata yang tersebar luas di luar kendali Negara, dikombinasikan dengan keberadaan terus-menerus milisi bersenjata berat, merusak keamanan warga negara Lebanon.

Guterres mengatakan dia sangat prihatin bahwa Hizbullah terus beroperasi di luar kendali negara Lebanon dengan memiliki senjata di luar kendali pemerintah.

Pria asal Portugal itu mengatakan dia juga memperingatkan dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah. Ia mengatakan intervensi seperti itu menunjukkan kegagalan Hizbullah melucuti senjata dan penolakannya untuk bertanggung jawab di depan lembaga-lembaga negara Lebanon.

Guterres juga menyatakan keprihatinannya tentang informasi yang melaporkan keterlibatan Hizbullah dan anggota Lebanon lainnya dalam pertempuran yang tersebar di wilayah-wilayah lain, sebuah perkembangan yang membawa ancaman yang melibatkan Lebanon dalam konflik regional.

Guterres pun menyoroti kunjungan yang dilakukan oleh para pemimpin dari milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran dan milisi Syiah Irak lainnya di daerah perbatasan antara Libanon dan Israel.

“Kunjungan tidak sah anggota milisi asing ke selatan Lebanon merusak otoritas negara dan bertentangan dengan semangat kebijakan pemisahan diri," katanya  seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (20/5/2018).

Dia menuntut Hizbullah dan semua pihak yang peduli untuk menghentikan kegiatan militer di dalam atau di luar Lebanon.

Sekjen PBB kemudian menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melarang Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dari memperoleh senjata dan membangun kapasitas paramiliter di luar otoritas Negara. 

Credit  sindonews.com

Saudi Bebaskan 1.000 Warga Ethiopia dari Penjara

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed

Foto: EPA-EFE/STR

Pembebasan tahanan ini dilakukan setelah PM Ethiopia bertemu Putra Mahkota Saudi

CB, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi telah membebaskan 1.000 warga Ethiopia dari penjaranya. Hal ini dilakukan setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed berkunjung ke negara tersebut.

"Kami menuntut pembebasan warga negara kami dan Putra Mahkota (Mohammed bin Salman) menanggapi secara positif," kata Ahmed sekembalinya dari Saudi pada Sabtu (19/5), dikutip laman Anadolu.

Kendati tidak menerangkan secara detil perihal upaya yang ditempuh agar proses pembebasan terwujudu, Ahmed menilai ini merupakan sebuah kemenangan diplomatik. Ahmed pulang ke negaranya dengan membawa 690 tahanan. Ia mengatakan warga Ethiopia yang tersisa di penjara Jeddah dan Jizan diperkirakan akan dipulangkan dalam beberapa hari mendatang.

Ketika bertemu Pangeran Mohammed, Ahmed pun meminta pembebasan warga Ethiopia kelahiran Saudi, yakni Mohammed Hussein al-Amoudi. Ahmed mengatakan dia merupakan tokoh berjasa yang telah membangun kerajaan bisnis di Ethiopia dan berhasil mempekerjakan hampir 70 ribu orang.

Al-Amoudi dipenjara setelah terjaring dalam operasi anti-korupsi yang digagas dan dipimpin Pangeran Mohammed pada November tahun lalu. Ahmed yakin Pangeran Mohammed akan segera membebaskan al-Amoudi.

"Putra Mahkota dan saya mencapai kesepakatan total dan saya yakin dia (al-Amoudi) akan segera dibebaskan," ujarnya.

Credit  republika.co.id

Aksi Solidaritas untuk Warga Palestina Digelar di Markas PBB

Aksi di des Nations di depan markas besar PBB di Eropa, di Jenewa, Swiss, Sabtu (19/5). Aksi ini untuk menunjukkan solidaritas atas pembunuhan warga Palestina di Gaza dalam konflik Israel-Palestina.

Foto: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

Para demonstran mengutuk pembantaian dan meminta PBB bertindak melawan Israel.

CB, JENEWA  —  Ratusan orang berkumpul pada Sabtu (19/5) menggelar demonstrasi damai di luar kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang menderita agresi Israel di Jalur Gaza.


Dilansir Anadolu, Ahad (20/5), demonstrasi digelar oleh organisasi non-pemerintah Aliansi Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (IAHRD) dan Association des Victimes de Torture en Tunisie (AVTT). Aksi demonstasi juga didukung oleh lebih dari 20 organisasi nirlaba termasuk Cojep International di Swiss.

Para demonstran mengutuk pembantaian dan meminta PBB dan organisasi internasional lainnya untuk bertindak melawan Israel. Mereka juga mengkritik negara-negara yang tetap diam atas pelanggaran hak asasi manusia. Dalam aksinya demonstran membawa poster yang bertuliskan "Bebaskan Palestina" dan "Teroris Israel".


Para pengunjuk rasa juga menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan investigasi independen terhadap pembunuhan di Gaza. Sejauh ini, 65 warga Palestina telah tewas akibat agresi militer Israel. Mereka tewas saat melakukan aksi demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel.


Demonstrasi itu bertepatan peristiwa Nabka atau Bencana dan relokasi kedutaan AS ke Yerusalem. Sejak demonstrasi Gaza dimulai pada 30 Maret, lebih dari 110 demonstran Palestina telah tewas oleh tembakan tentara Israel di perbatasan.

Credit  republika.co.id

Eks Komandan Israel Desak Pemerintah Berunding dengan Hamas

Israel Defence Force (IDF). thegalileeexperience.com

CB, Jakarta - Bekas komandan pasukan Israel di Front Selatan meminta pemerintah melakukan perundingan dengan Hamas guna menghentikan unjuk rasa dekat perbatasan Jalur Gaza. Demikian laporan Quds Press seperti dikutip Middle East Monitor, Sabtu, 19 Mei 2018.
"Demonstrasi di dekat perbatasan Jalur Gaza-Israel sebagai sebuah tantangan bagi Tel Aviv," kata Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog.


Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog, bekas Komandan Pasukan Pertahanan Israel di Jalur Gaza. [screengrab / Youtube]

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada Radio Angkatan Bersenjata Israel, Almog juga memperingatkan kemungkinan meningkatnya unjuk rasa di Jalur Gaza yang dapat memperlebar konflik. Seperti misalnya penembakan rudal oleh kelompok bersenjata yang tidak dikontrol oleh Hamas.
Menurut dia, konflik di perbatasan Gaza dapat berkembang ke Tepi Barat, selanjutnya meningkat hingga ke Libanon dan Suriah.

Seorang pria Palestina mengibarkan bendera bentrok dengan tentara Israel ketika melakukan aksi menuntut kembali ke tanah leluhur mereka di perbtasan Israel-Gaza di jalur Gaza, 18 Mei 2018. REUTERS/Mohammed Salem
"Kepemimpinan di Tel Aviv paham soal eskalasi ini," kata mantan Komandan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ini. Dia melanjutkan, "Tel Aviv bisa melakukan perjanjian dengan Hamas selama lima atau sepuluh tahun dengan mediasi Mesir, Otoritas Palestina, atau pemerintah Amerika Serikat."
Ribuan warga Palestina melakukan unjuk rasa di dekat pagar perbatasan Jalur Gaza-Israel menuntut pengembalian tanah mereka yang dicaplok Israel pada 1948 dan 1967. Mereka juga menuntut Israel mencabut blokade terhadap Jalur Gaza.

Sejak dimulainya unjuk rasa, 30 Maret 2018, tentara Israel menembak mati 117 warga Palestina yang terdiri atas pria, wanita, dan anak-anak. Menurut laporan Middle East Monitor, aksi keras Israel itu melukai lebih dari 12 ribu orang.

Credit  tempo.co

India Hukum Bekas Diplomat yang Jadi Mata-mata Pakistan

India dan Pakistan secara resmi bergabung dengan SCO pada bulan Juni 2017.

CB, Jakarta - Pengadilan India menghukum bekas diplomat Madhuri Gupta, karena didakwa menjadi mata-mata Pakistan. "Gupta dituduh oleh pengadilan memberikan informasi rahasia kepada dinas intelijen Pakistan," kata pengacara Gupta kepada Al Jazeera, Ahad, 20 Mei 2018.
Gupta dinyatakan bersalah setelah majelis hakim mengadilinya di New Delhi pada Jumat, 18 Mei 2018, karena melakukan mata-mata dengan memberikan informasi rahasia saat bertugas di Kedutaan Besar India di Islamabad, Pakistan.


Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi India saat berunjuk rasa di Srinagar, Kashmir, India, 16 Desember 2016. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang memprotes persengketaan wilayah antara Pemerintah India, gerilyawan Kashmir dan Pemerintah Pakistan. AP Photo/Dar Yasin

Dia ditangkap pada 2010 setelah dituduh menyampaikan informasi rahasia kepada Pakistan. Diplomat yang memiliki kualifikasi rendah itu, tulis Al Jazeera, semula dihukum selama dua tahun, selanjutnya dibebaskan karena jaminan.
"Kami akan naik banding ke pengadilan tinggi atas hukuman tersebut," kata pengacara Gupta, Joginder Dahiya. "Dia telah menjalani hukuman selama 21 bulan. Seharusnya dia dibebaskan karena masa hukumannya terlampaui," ujarnya kepada kantor berita AFP.
Pakistan diperkirakan memiliki 100 sampai 120 hulu ledak nuklir. Pada 1998 Pakistan melakukan uji coba pertamanya di Chagai Hills, beberapa hari setelah India melakukan uji cobanya. washingtonpost.com
Kantor berita India PTI melaporkan, masa hukuman yang bakal dijalani Gupta lebih panjang karena dia membocorkan rahasia militer. "Informasi yang diloloskan oleh Gupta termasuk kategori sensitif yang sangat berguna bagi musuh negara," tulis PTI. Polisi India mengamati Gupta selama enam bulan sebelum menangkapnya pada 2010.

India dan Pakistan bersaing sejak kedua negara bertetangga itu merdeka dari Inggris pada 1947. Persaingan itu tidak hanya masalah Kashmir yang sampai saat ini masih menjadi persoalan hubungan India-Pakistan, melainkan juga soal senjata nuklir. India dan Pakistan sanggup memproduksi senjata nuklir.

Credit  tempo.co