CUPUMA

Senin, 30 April 2018

Bertemu Utusan DK PBB, Pengungsi Rohingya Menangis

Dubes Inggris untuk PBB Karen Pierce, berusaha menenangkan seorang anak perempuan, pengungsi Rohingya berusia 12 tahun yang menangis saat menceritakan penderitaanya di Cox’s Bazar, Bangladesh, April 29, 2018. (REUTERS/Michelle Nichols)

Jakarta, CB - Para pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh mencurahkan segala keluh kesahnya saat dikunjungi delegasi utusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), Minggu (29/4). Mereka minta bantuan agar dapat pulang ke kampung halamannya dengan selamat di Myanmar.

Beberapa wanita dan anak perempuan menangis dan memeluk Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, saat bercerita apa yang terjadi pada mereka. Para pengungsi tersebut minta keadilan atas pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang menyebabkan mereka terpaksa mengungsi dari kampung halamannya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Hal ini menunjukkan besarnya tantangan, saat kita sebagai DK PBB mencari jalan bagaimana mereka bisa pulang," kata Pierce. "Hal yang menyedihkan adalah tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini yang mengurangi penderitaan mereka."

Para utusan DK PBB yang akan bertemu pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Senin (30/4), mampir ke kamp pengungsi Kutupalong, Cox's Bazar, Minggu (29/4). Kamp pengungsi yang gersang, kering, dan berdebu tersebut menampung 700 ribu warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari Rakhine Utara, Myanmar.

"Sangat mengharukan, saya belum pernah menyaksikan kamp pengungsi seperti ini. Bencana bakal terjadi jika hujan mengguyur," kata Deputi Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie.

Beberapa pejabat PBB dan relawan kemanusiaan telah menyerukan kekhawatiran akan datangnya musim hujan yang memperburuk situasi di penampungan pengungsi itu. Ratusan ribu pengungsi tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu, plastik dan terpal yang dibangun ala kadarnya. Banyak yang berada di area perbukitan yang curam atau sebaliknya, dataran rendah yang rawan dilanda banjir.

Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar Win Myat Aye, yang mengunjungi kamp pengungsi tersebut awal bulan ini juga mengaku prihatin atas kondisi yang sangat buruk tersebut.

Ratusan ribu pengungsi Rohingya mengalir dari Rakhine Utara, Myanmar, ke perbatasan Bangladesh sejak Agustus lalu. Saat militer Myanmar menggelar operasi untuk mencari para penyerang pos-pos keamanannya. AS, Inggris dan PBB menggambarkan operasi tersebut sebagai pembersihan etnis minoritas. Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Foto: REUTERS/Adnan Abidi
Kamp Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.

Ratusan pengungsi menyambut para utusan DK PBB dengan berbaris membawa spanduk bertuliskan "kami menuntut keadilan." "Kami berdiri di sini untuk menuntut keadilan karena mereka (militer Myanmar) telah memburuh para pria kami dan menyiksa perempuan, kami mendesak untuk mencari keadilan atas pelanggaran itu," kata seorang pengungsi, Sajida Begum, seperti dilaporkan Reuters.

Kepada para utusan DK PBB, beberapa pengungsi perempuan mengaku pasukan Myanmar memperkosa mereka, menyerang anak-anak mereka, dan membunuh suami mereka. Myanmar menyatakan operasi militer di Rakhine adalah tindakan sah untuk merespons serangan dari gerilyawan Rohingya.

"Ini masalah yang sangat rumit. Berkaitan dengan sejarha, etnis dan agama," kata Deputi Duta besar China Wu Haitao kepada wartawan menjawab pertanyaan soal apakah China dan Rusia akan menghalangi DK PBB meloloskan resolusi tentang Myanmar. "Tidak ada penyelesaian yang mudah, tapi jika kita semua bekerja sama menurut saya kita akan menemuka caranya," kata dia.

"Kita tidak punya solusi ajaib di DK PBB," kata Wakil Duta Besar Rusia, Dmitry Polyanskiy kepada wartawan. "Kami masih mengedepankan cara bilateral untuk menyelesaikan masalah ini. Kami mendorong kedua pemerintah (Bangladesh dan Myannmar) melakukan negosiasi konstruktif," kata dia.

DK PBB mengadopsi sebuah pernyataan resmi pada November lalu, yang mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dan memungkinkan kebebsan bergerak, akses yang setara ke layanan dasar serta kewarganegaraan bagi semua rakyatnya. Selama ini Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warganya. Karena itu dan menyebut mereka sebagai Bengali, atau orang-orang yang datang dari Teluk Bengal.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Permanenkan Larangan Warga Filipina Bekerja di Kuwait

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo mengatakan larangan sementara bagi warga Filipina yang akan bekerja di Kuwait kini berlaku permanen. Langkah ini semakin memperdalam kebuntuan diplomatik atas perlakukan terhadap pekerja migran di negara Teluk itu.

Duterte sebelumnya pada bulan Februari memberlakukan larangan terhadap pekerja yang menuju Kuwait. Kebijakan itu diberlakukan setelah seorang pembantu asal Filipina dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam freezer.

Krisis semakin dalam setelah otoritas Kuwait pekan lalu memerintahkan Dubes Manila untuk meninggalkan negara itu atas video-video staf kedutaan Filipina yang membantu para pekerja di Kuwait melarikan diri dari para majikan yang diduga melakukan kekerasan.

Kedua negara telah merundingkan sebuah perjanjian kerja yang menurut para pejabat Filipina dapat mengakibatkan pencabutan larangan tersebut. Tetapi eskalasi ketegangan baru-baru ini telah membuat kesepakatan menjadi tanda tanya.

"Larangan tetap itu secara permanen. Tidak akan ada lagi perekrutan untuk pembantu rumah tangga. Tidak lebih," kata Duterte seperti dikutip dari The Telegraph, Senin (30/4/2018).

Tidak ada tanggapan segera dari Kuwait, di mana sekitar 262 ribu orang Filipina dipekerjakan - hampir 60 persen dari mereka sebagai pekerja rumah tangga, menurut departemen luar negeri Filipina.

Pekan lalu Filipina meminta maaf atas video penyelamatan tetapi pejabat Kuwait mengumumkan mereka mengusir duta besar Manila dan memanggil Dubes mereka dari negara Asia Tenggara itu.

Manila mengatakan Kuwait juga menahan empat orang Filipina yang disewa oleh kedutaan Filipina dan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tiga personel diplomatik.

Duterte menggambarkan perlakuan terhadap pekerja di Kuwait sebagai malapetaka. Ia mengatakan akan membawa pulang pembantu rumah tangga asal Filipina yang mengalami pelecehan saat ia mengajukan banding kepada pekerja yang ingin tinggal di negara kaya minyak itu.

"Saya ingin menyampaikan pesan kepada patriotisme mereka: pulang ke rumah. Tidak peduli betapa miskinnya kami, kami akan bertahan. Perekonomian berjalan baik dan kami kekurangan pekerja kami," ujarnya.

Sekitar 10 juta orang Filipina bekerja di luar negeri, mencari pekerjaan bergaji tinggi yang tidak dapat mereka temukan di negaranya, dan pengiriman uang mereka merupakan pilar utama ekonomi Filipina.

Pemerintah Filipina selama beberapa dekade memuji para pekerja asing sebagai pahlawan modern tetapi kelompok advokasi telah menyoroti biaya sosial migrasi, menghancurkan keluarga dan membuat orang Filipina rentan terhadap pelecehan.

Duterte pada bulan Februari mengecam Kuwait, menuduh majikan nagara Arab itu secara rutin memperkosa pekerja Filipina, memaksa mereka untuk bekerja 21 jam sehari dan memberi mereka makanan sisa.

Namun setelah perselisihan terakhir, Duterte menggunakan nada damai ketika ia berbicara tentang "keributan diplomatik".

"Tampaknya seolah-olah mereka memiliki kemarahan terhadap orang Filipina. Saya tidak ingin mengirim (pekerja) karena tampaknya Anda tidak suka orang Filipina," katanya dalam pidato dihadapan orang-orang Filipina di Singapura.

"Hanya jangan sakiti mereka. Saya memohon bahwa mereka akan diberi perlakuan yang layak seperti manusia," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Raja Salman Resmi Bangun Kompleks Rekreasi di Riyadh

Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud meresmikan pembangunan 'kompleks hiburan' di dekat Ibu kota Riyadh, Sabtu (28/4) malam. (Foto: REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)

Jakarta, CB - Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud meresmikan pembangunan 'kompleks hiburan' di dekat Ibu kota Riyadh, Sabtu (28/4) malam.

Pembangunan taman hiburan dilakukan di atas lahan seluas 334 kilometer persegi di Qiddiya, barat daya Riyadh. Sejumlah pejabat menyebut proyek itu sebagai Disneyland milik Saudi, bahkan lebih megah dari yang dimiliki Amerika Serikat.

Pembangunan dilaporkan akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan wahana bermain mewah, sirkuit balap motor, hingga taman safari.

Pembangunan ditargetkan rampung pada 2022 mendatang.

Pejabat mengatakan proyek bernilai miliaran dolar AS itu dibangun sebagai salah satu upaya Saudi menggenjot sektor pariwisata negara. Riyadh berharap proyek ini bisa menarik investor dan setidaknya 17 juta turis asing pada 2030.

Selain itu, taman hiburan itu juga dibangun sebagai upaya Saudi mendiversifikasi ekonominya agar tak bergantung lagi pada minyak. Hal itu juga tertuang dalam reformasi yang digaungkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 2016 yang dikenal dengan Visi Saudi 2030.

Menemani sang ayah, Pangeran Mohammed juga hadir dalam peluncuran tahap pertama pembangunan taman hiburan itu.

Dikutip AFP, selain reformasi ekonomi, Pangeran Mohammed juga bersumpah akan semakin memoderatkan Saudi, salah satunya dengan mereformasi budaya dan sosial negara.

Merespons tren positif industri hiburan dunia, tahun lalu Saudi juga mencabut larangan pembangunan gedung bioskop. Riyadh baru-baru ini bahkan kembali membuka dan menayangkan film pertamanya di bioskop sejak 35 tahun terakhir.

Februari lalu, Otoritas Hiburan Umum Saudi mengatakan pemerintah akan menggelar lebih dari 5.000 festival dan konser selama tahun ini, dua kali lipat dari 2017 lalu.

Pejabat Saudi juga menargetkan industri hiburan negara bisa meraup pemasukan hingga US$64 miliar dalam 10 tahun ke depan.

Selain "kota hiburan", Riyadh juga telah mempublikasikan cetak biru pembangunan kota teknologi NEOM yang disebut-sebut sebagai "Silicon Valley" di kawasan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Putra Mahkota Saudi ke Yahudi AS: Palestina Harus Berdamai atau Diam

TEL AVIV - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam lawatan panjang di Amerika Serikat (AS) bulan lalu ternyata juga melakukan pertemuan dengan para pemimpin Yahudi AS. Dalam pertemuan itu, dia menegaskan bahwa Palestina harus bersedia berdamai dengan Israel atau diam dan tak mengeluh lagi.

Pertemuan yang baru diungkap beberapa media AS dan Israel ini berlangsung di New York. Pangeran Mohammed mengkritik Palestina lantaran menolak peluang untuk berdamai dengan Israel selama beberapa dekade.

Channel 10 News dan Axios dengan mengutip sumber pada Minggu (29/4/2018) malam melaporkan bahwa ada pernyataan yang dibuat oleh Putra Mahkota Saudi dalam pertemuan yang membuat para tokoh yang hadir "terhuyung-huyung" oleh keganasan kritiknya terhadap Palestina.

"Selama 40 tahun terakhir, kepemimpinan Palestina telah kehilangan kesempatan lagi dan lagi, dan menolak semua tawaran yang diberikan," kata calon raja Saudi tersebut.

"Sudah waktunya rakyat Palestina menerima tawaran itu, dan setuju untuk datang ke meja perundingan—atau mereka harus diam dan berhenti mengeluh," lanjut Pangeran Mohammed.

Putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini juga mengatakan kepada para pemimpin Yahudi AS bahwa masalah Palestina tidak dalam prioritas atas agenda pemerintah Saudi. "Ada masalah yang lebih mendesak dan lebih penting untuk dihadapi—seperti Iran," katanya.

Meskipun demikian, Putra Mahkota menekankan bahwa harus ada kemajuan substantif menuju perjanjian damai Israel-Palestina sebelum Saudi dan negara-negara Arab lainnya akan memperdalam hubungan mereka dengan Israel. "Diperlukan kemajuan yang signifikan menuju kesepakatan dengan Palestina sebelum itu akan mungkin untuk memajukan negosiasi antara Arab Saudi, dunia Arab dan Israel," paparnya.

Pertemuan Pangeran Mohammed dengan para pemimpin Yahudi AS berlangsung 28 Maret lalu. Media AS dan Israel tidak merinci siapa yang hadir dalam pertemuan itu. Namun, Kedutaan Saudi di Amerika mengatakan sehari sebelum pertemuan bahwa Pangeran Mohammed akan bertemu para pemimpin Yahudi, termasuk Rabi Rick Jacobs yang merupakan presiden Union for Reform Judaism, Rabbi Steven Wernick, United Synagogue of Conservative Judaism; dan Allen Fagin, wakil presiden eksekutif dari Orthodox Union.

Bocoran kabel diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Israel, yang bersumber dari seorang diplomat Israel yang bertugas di konsulat New York, mengonfirmasi pertemuan itu. Diplomat itu ikut hadir dan pengarahan pada pertemuan. Tiga sumber lain juga mengaku hadir dalam pertemuan itu.

Salah satu dari mereka yang hadir mengatakan kepada Channel 10 News bahwa orang-orang yang hadir dari pertemuan itu "terhuyung-huyung" dengan apa yang dikatakan Pangeran Mohammed.

Sejumlah laporan berita, termasuk dari The New York Times dan Reuters, telah mengklaim dalam beberapa bulan terakhir bahwa Putra Mahkota Saudi telah menekan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menerima proposal perdamaian dari administrasi Trump.

Kata Kedubes Saudi

Sementara itu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington mengatakan, Pangeran Mohammed memang bertemu dengan para pemimpin Yahudi dan Kristen AS pada 28 Maret 2018. "Pertemuan itu menekankan ikatan bersama di antara semua orang, terutama orang-orang beriman, yang menekankan pentingnya toleransi, koeksistensi, dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik untuk semua umat manusia," katanya.

"Kerajaan Arab Saudi selalu, dan akan terus memperjuangkan perluasan dialog, membangun pemahaman yang lebih baik di antara keyakinan, dan berfokus pada kemanusiaan bersama semua orang."

Dalam wawancara dengan Jeffrey Goldberg dari The Atlantic, yang diterbitkan beberapa hari kemudian, Pangeran Mohammed mengakui hak Israel untuk hidup damai di tanahnya sendiri. Dia juga tidak menutup kemungkinan negaranya akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel di masa mendatang.

Ditanya apakah dia percaya orang-orang Yahudi memiliki hak untuk tinggal di negara, bangsa, setidaknya di bagian dari tanah air leluhur mereka. Mohammed menjawab; "Saya percaya bahwa setiap orang, di mana saja, memiliki hak untuk hidup di negara mereka yang damai. Saya percaya orang-orang Palestina dan Israel memiliki hak untuk memiliki tanah mereka sendiri."

Sedangkan hubungan formal Saudi dan Israel, dia menekankan persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, perdamaian Israel dan Palestina. "Tetapi kita harus memiliki perjanjian damai untuk menjamin stabilitas bagi semua orang dan untuk memiliki hubungan normal," katanya.

Ditanya lagi, apakah dia tidak ada keberatan bahwa negaranya yang berbasis agama Islam terhadap eksistensi Israel?. Untuk hal ini, Putra Mahkota Saudi menjawab; "Kami memiliki keprihatinan agama tentang nasib masjid suci di Yerusalem dan tentang hak-hak rakyat Palestina. Ini yang kami miliki. Kami tidak memiliki keberatan terhadap orang lain."

Selanjutnya, dia ditanya tentang anti-Semitisme di Arab Saudi. "Negara kami tidak memiliki masalah dengan orang Yahudi. Nabi kita, Muhammad, menikahi seorang wanita Yahudi. Bukan hanya teman—dia menikahinya. Nabi kita, tetangganya adalah orang Yahudi. Anda akan menemukan banyak orang Yahudi di Arab Saudi yang berasal dari Amerika, berasal dari Eropa. Tidak ada masalah antara Kristen dan Muslim dan Yahudi. Kami memiliki masalah seperti yang Anda temukan di mana pun di dunia, di antara beberapa orang," paparnya.

Credit sindonews.com

Dewan Nasional Palestina Bahas Putus Hubungan dengan Israel

Tentara Israel terus mengawasi aksi protes warga Palestina di perbatasan

Foto: AFP

PNC akan membahas posisi AS di Israel.

CB, RAMALLAH -- Dewan Nasional Palestina (PNC), akan melakukan pertemuan di Ramallah pada Senin (30/4). Badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu akan membahas posisi AS di Israel, terutama setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serta langkah-langkah untuk menghadapinya.

"Tidak ada orang Palestina yang mau berurusan dengan Amerika Serikat selama mereka bersikeras pada posisinya terkait Yerusalem dan menentang hak-hak pengungsi Palestina untuk pulang," kata Anggota Komite Eksekutif PLO, Saeb Erekat, kepada Aljazirah.

Palestina secara konsisten menuntut agar Yerusalem timur bisa menjadi ibu kota negara mereka yang merdeka di masa depan. Israel menduduki sisi timur Yerusalem selama perang 1967, bersama dengan Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai.

Pertemuan PNC juga akan membahas seruan untuk menangguhkan pengakuan PLO atas Israel. PLO juga mempertimbangkan untuk memutuskan semua ikatan dan perjanjian dengan Israel, serta mendiskusikan perlawanan terhadap pendudukan Israel atas Palestina dengan cara damai.

Selain itu, PNC akan membahas transformasi Otoritas Palestina, dari sebuah otoritas berdasarkan perjanjian Oslo, menjadi sebuah negara formal di wilayah yang diduduki. PNC juga diharapkan dapat membahas upaya rekonsiliasi Palestina untuk mengakhiri perpecahan antara Fatah dan Hamas, yang mengatur Jalur Gaza.

Untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun, PNC menyelenggarakan sebuah pertemuan yang membagi dua warga Palestina antara yang mendukung dan menentang pertemuan tersebut. Kritikus Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menganggap pertemuan PNC sebagai sebuah manuver politik.

PNC dijadwalkan akan memilih Komite Eksekutif PLO baru yang beranggotakan 18 orang. Badan tersebut akan mengatur dan mendiskusikan transformasi Otoritas Palestina, yang menguasai Tepi Barat, untuk menjadi sebuah negara yang memiliki institusi dan sistem keuangannya sendiri.

Faksi dominan di Palestina, Fatah, memutuskan untuk terus maju dalam pertemuan PNC, meskipun Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) memboikot pertemuan itu. Hamas tidak diundang dalam pertemuan tersebut, walaupun topik rekonsiliasi Palestina sangat penting dalam agenda PNC.

"Pertemuan ini sangat penting untuk melanjutkan upaya Palestina untuk mengakhiri perpecahan antar-faksi. [PNC akan] memilih badan eksekutif baru yang akan mendorong dan mendukung hak-hak nasional Palestina," kata Wasel Abu Yousef, anggota pengamat Komite Eksekutif PLO.

Sejumlah kritikus berpendapat, desakan Abbas untuk menyelenggarakan pertemuan PNC dimotivasi oleh upaya Abbas untuk melestarikan kepentingan faksi Fatah-nya. Maher Obeid, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada Aljazirah, Abbas tidak ingin Hamas berpartisipasi kecuali menyerah. "Abbas ingin membalas dendam pada Hamas karena alasan pribadinya sendiri," kata Obeid.

Setelah menolak undangan PNC, PFLP, salah satu faksi utama PLO, mengatakan PNC seharusnya hanya bersidang untuk menyatukan faksi-faksi di Palestina. Aktivis Palestina, Wael Malalha, yang tinggal di Amman, mengatakan pertemuan PNC di Ramallah bertujuan untuk memaksakan pandangan Abbas tentang masa depan gerakan nasional Palestina.

"Abbas memiliki satu visi khusus dan satu agenda; yaitu pelestarian diri. Sementara AS, Israel, dan sekutu-sekutu Arab mereka meningkatkan tekanan besar pada rakyat Palestina untuk menerima apa yang disebut 'kesepakatan abad ini'," kata Malalha.

Menurut laporan media lokal, "kesepakatan abad ini" adalah perjanjian yang diakui antara AS, Israel, dan sekutu Arab, Yaitu Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir, untuk mengakhiri solusi dua negara. Perjanjian ini akan membagi kedaulatan penduduk Palestina di wilayah pendudukan antara Israel, Yordania, dan Mesir.

Beberapa organisasi Palestina dan tokoh-tokoh independen telah meminta Abbas dan Fatah membatalkan pertemuan PNC karena justru akan membuat perpecahan di Palestina.

Pertemuan PNC pertama kali diadakan di Yerusalem pada 1964. Saat ini anggota PNC berjumlah 723 orang. Setelah pendudukan Israel di wilayah Palestina pada 1967, PNC dianggap sebagai parlemen de facto Palestina, dengan banyak anggotanya yang hidup di pengasingan.

Credit republika.co.id

Rusia Prihatin Eskalasi Ketegangan di Palestina

Gaza

Foto: aljazeera

Tindakan keras tentara Israel tersebut menyebabkan empat orang Palestina meninggal.

CB, MOSKOW -- Rusia prihatin dengan meningkatnya eskalasi ketegangan diPalestina. Pihaknya menyerukan kepada semua pihak yang terkait untuk mempertahankan pengendalian diri.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu (28/4) setelah tentara Israel telah dengan keras menekan demonstrasi massa di Jalur Gaza. Tindakan keras tentara Israel tersebut menyebabkan empat orang Palestina meninggal dunia.

"Moskow sangat prihatin dengan peristiwa tragis ini dan kemungkinan eskalasi situasi berikutnya di wilayah Palestina, termasuk berkaitan dengan keinginan yang disuarakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan upacara di Yerusalem pada pertengahan Mei yang akan menandai dimulainya pemindahan kedutaan Amerika di sana dari Tel Aviv," kata Kementerian Luar Negeri.

"Kami menyerukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menahan diri dan mengendalikan diri dari langkah-langkah yang dapat memicu eskalasi lebih lanjut yang dapat tumbuh menjadi konfrontasi skala penuh antara Gaza dan Israel. Skenario yang agak tidak menguntungkan ini tidak hanya akan mengancam kehidupan warga Palestina dan Israel, tetapi juga akan menggagalkan semua upaya untuk menciptakan kondisi untuk menyelesaikan proses negosiasi Palestina-Israel atas dasar hukum internasional yang sudah mapan."

Pada Jumat (27/4),warga Palestina melakukan protes massal baru terhadap pendudukan Israel dan blokade Jalur Gaza. Tentara Israel dengan keras menekan protes, yang menyebabkan kematian empat orang Palestina, dan ratusan orang terluka oleh gas air mata atau terluka.

Menurut laporan TASS,Ahad (29/4),Angkatan Udara Israel melakukan beberapa serangan terhadap fasilitas Hamas di Gaza. Sebanyak 44 orang telah tewas di Gaza sejak dimulainya kampanye protes Palestina pada 30 Maret 2018 tersebut.

Credit republika.co.id

Hamas Janji akan Bebaskan Palestina

Foto: Reuters/Mohammed Salem

Hamas hormati pejuang yang ambil bagian dalam demonstrasi.

CB, YERUSALEM -- Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh berjanji untuk membebaskan seluruh Palestina. Ia mengatakan akan memukul dengan 'tangan besi' siapapun yang bertarung dengannya.

"Tanah ini adalah tanah kami, Al-Quds (nama Arab untuk Yerusalem) adalah tempat suci kami, kembali adalah hak kami, dan siapa saja yang bertarung melawan kami untuk hak ini - kami akan memukulnya dengan tangan besi," ujar Haniyeh.

Haniyeh mengungkapkan janjinya tersebut selama kampanye Great March of Return, untuk mempermalukan penjajah Israel.

Selama kerusuhan pada Jumat, Haniyeh memberkati pemuda yang mengambil bagian dalam kegiatan kekerasan terhadap Israel. "Pawai ini menempatkan bangsa kami di jalan menuju kebebasan, dari sini, dari Rafah, benteng selatan, sampai perbatasan terjauh Palestina, kami akan melanjutkan. Kami tidak akan ragu dan kami tidak akan terhalang, dan kami akan terus maju," katanya.

DilaporkanIsrael National News,Ahad(29/4),selama kerusuhan, warga Gaza membakar ban, berusaha membakar dan melanggar pagar perbatasan, melemparkan batu ke arah tentara IDF, dan melemparkan bom api yang menempel pada layang-layang ke wilayah Israel.

Salah satu layang-layang ini membakar ladang gandum, dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa.

Credit republika.co.id

Utusan PBB ingatkan bahaya perang di Gaza

Arsip Foto. Seorang pengunjuk rasa berlari saat bentrok dengan pasukan Israel dalam sebuah protes dimana warga Palestina menuntut hak untuk kembali ke tanah air mereka di perbatasan Israel-Gaza di selatan Jalur Gaza, Jumat (20/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, New York (CB)- Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov pada Kamis (26/4) memperingatkan bahaya perang lain di Jalur Gaza setelah berpekan-pekan kerusuhan di perbatasan dengan Israel.

"Kombinasi memburuknya keamanan, pembangunan dan kondisi kemanusiaan ini, ditambah dengan kebuntuan politik, membuat Jalur Gaza mudah 'meledak'. Meskipun ada perkembangan drastis di bagian lain wilayah tersebut, kita harus melakukan semua yang mungkin untuk mencegah perang lain di Gaza," kata Mladenov kepada Dewan Keamanan.

Dalam empat pekan terakhir, puluhan ribu orang Palestina di Gaza telah berkumpul di perbatasan dengan Israel dalam konteks protes "Pawai Akbar Kepulangan". Unjuk-rasa diperkirakan berlanjut dan mencapai puncaknya seputar hari kemerdekaan Israel pada 14 Mei, dan bisa menyebar ke Tepi Barat Sungai Jordan dan ke luar wilayah itu menurut Mladenov.

"Jika konflik lain antara Hamas dan Israel meletus, ini akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi orang Paletina di Gaza. Bisa merusak kestabilan relatif di Tepi Barat dan memiliki gema bagi Israel dan wilayah tersebut," ia memperingatkan.

Sejak 30 Maret, selama demonstrasi-demonstrasi itu, 35 orang Palestina tewas dan banyak lainnya cedera akibat tindakan pasukan keamanan Israel. Sementara di pihak Israel tidak laporan mengenai korban tewas menurut Mladenov.

Ia mengatakan bahwa di samping itu terjadi peningkatan jumlah peristiwa berbahaya di pagar perbatasan, termasuk pemasangan peledak rakitan --dan setidaknya satu meledak-- pelemparan bom molotov serta upaya untuk menjebol pagar.

Israel menuduh anggota Hamas, Jihad Islam dan milisi lain "memanfaatkan protes, serta para perempuan, anak-anak dan orang tua sebagai tameng untuk menyusup ke dalam wilayah Israel untuk melakukan serangan", katanya.

Warga mengevakuasi seorang jurnalis Palestina Yasser Murtaja, 31, yang terluka parah, saat terjadi bentrokan dengan pasukan Israel di perbatasan Israel-Gaza, di selatan Jalur Gaza, Jumat (6/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Sementara protes berlanjut, ketegangan dan potensi peristiwa serius serta lebih banyak korban jiwa akan meningkat, ia memperingatkan.

"Israel harus menyesuaikan penggunaan kekuatannya dan mengurangi penggunaan peluru aktif. Kekuatan mematikan hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Hamas dan pemimpin demonstrasi harus menjauhkan pemrotes dari pagar perbatasan Gaza dan mencegah semua aksi kekerasan serta provokasi," katanya sebagaimana dikutip Xinhua.

Anak-anak, yang terutama mesti dilindungi, menghadapi risiko sangat besar, kata Mladenov, yang menyatakan empat anak kena tembakan peluru aktif Israel sehingga tewas.

"Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyatakan, dengan sekeras mungkin, bahwa warga sipil, terutama anak-anak, tak boleh secara sengaja dibiarkan menghadapi bahaya atau dijadikan sasaran apa pun," ia menambahkan.

Dalam peristiwa lain, dua anggota Hamas ditembak mati pada 30 Maret dalam baku-tembak di dekat pagar perbatasan Jalur Gaza.

Mladenov juga mengatakan bahwa semua kegiatan militan di Gaza, termasuk penggalian terowongan dan penembakan roket, mesti dihentikan. "Itu mengancam keselamatan warga Israel maupun Palestina, meningkatkan risiko eskalasi baru kekerasan, mengacaukan seruang pencabutan pemblokiran, dan terutama merusak prospek perdamaian."

Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah ketidakadilan bahwa tidak seroang pun, perempuan atau anak-anak harus menanggung keadaan hidup yang menyedihkan, konsekuensi-konsekuensi berlanjut pemblokiran yang mencekik dan kontrol Hamas, dan peningkatan risiko bahwa Gaza bisa memicu satu konflik baru.

Palestina masih menjadi pusat bagian paya kawasan. Sampai pendudukan berakhir dan solusi dua negara dicapai melalui perundingan bermakna berdasarkan resolusi-resolusi relevan PBB, konflik itu akan menjadi salah satu penggerak ekstremisme dan ancamam tetap stabilitas regional, Mladenov memperingatkan.

Credit antaranews.com

Perpecahan Hamas-Abbas melebar setelah percobaan pembunuhan Hamdallah

Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Guma)

Gaza (CB)- Kelompok Hamas menuding sejumlah pejabat Pemerintah Palestina berupaya membunuh Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada 13 Maret.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyalahkan Hamas beberapa saat setelah serangan bom di Gaza, tempat Hamdallah, yang mengepalai rombongan Pemerintah Palestina untuk mengupayakan rujuk dengan Hamas, selamat dari kejadian itu tanpa cedera.

Saling tuduh mengenai serangan terhadap rombongan Hamdallah itu memperbesar perpecahan politik kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dengan pemerintahan Abbas, yang didukung negara Barat.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri di Gaza, Eyad al-Bozom, dalam jumpa pers pada Sabtu mengatakan bahwa tiga pejabat tinggi dari Pemerintahan Palestina, yang berkedudukan di Tepi Barat, mendalangi upaya pembunuhan terhadap perdana menteri itu.

Pemerintah Palestina langsung membantah tudingan itu.

Tiga orang, yang dinyatakan Hamas sebagai tersangka dalam pengeboman itu, tewas dalam tembak-menembak dengan pasukan Hamas di Gaza pada 22 Maret.

Kementerian Dalam Negeri Gaza juga menampilkan sebuah video yang berisi sejumlah pengakuan empat orang tahanan. Mereka mengaku menjadi bagian dari kelompok penyerang yang dikepalai pejabat-pejabat Otoritas Palestina.

Mereka tidak menampilkan bukti lebih jauh.

Upaya pembunuhan politik itu telah menggagalkan upaya rekonsiliasi perpecahan antara dua faksi utama di Palestina -- Hamas, yang mendominasi di Jalur Gaza, dan Fatah, yang menguasai pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Khalil al-Hayya, wakil kepala Hamas di Gaza, dalam konferensi pers terpisah mengatakan bahwa para dalang ini "berniat untuk menggagalkan rekonsiliasi."

Al-Bozom mengatakan bahwa para pejabat Otoritas Palestina yang sama juga menjadi dalang upaya pembunuhan terhadap kepala keamanan Hamas Tawfeeq Abu Naeem pada Oktober tahun lalu di Gaza.

Sementara itu, juru bicara badan keamanan Otoritas Palestina balik menuding Hamas terkait insiden 13 Maret.

"Semakin Hamas berusaha menghindari tanggung jawab, semakin dalam mereka tenggelam," kata Adnan al-Damiri kepada Reuters melalui sambungan telepon, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Pompeo: AS Bersama Israel dalam Perang Melawan Iran

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, memastikan dukungan Washington untuk Israel dalam perselisihannya dengan Iran. Pompeo mengatakan AS bersama Israel dalam "pertempuran" ini.

Pompeo menggunakan kunjungannya ke Timur Tengah untuk menyerukan tindakan internasional bersama untuk menghukum Iran atas program rudalnya. Ini adalah perjalanan pertama Pompeo ke luar negeri sebagai diplomat top AS.

Pria dengan pandangan garis keras ini disambut di Israel, yang menganggap Iran sebagai ancaman terbesar dan telah menyerukan komunitas internasional untuk merevisi perjanjian nuklirnya pada tahun 2015 dengan Iran. Ia tiba setelah mengunjungi Arab Saudi, saingan sengit Iran lainnya.

"Kami tetap sangat prihatin dengan eskalasi ancaman Iran terhadap Israel dan wilayah ini serta ambisi Iran untuk mendominasi Timur Tengah tetap ada," ujar Pompeo setelah hampir dua jam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Amerika Serikat bersama Israel dalam pertarungan ini," imbuhnya seperti dikutip dari ABC News, Senin (30/4/2018).

Israel telah menyerukan tindakan internasional yang keras terhadap Iran atas dukungan terhadap kelompok militan anti Israel dan pengembangan rudal jarak jauhnya. Israel juga menjadi pengkritik perjanjian nuklir internasional yang mencegah Iran mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya.

Presiden Donald Trump sendiri akan memutuskan nasib perjanjian nuklir Iran pada 12 Mei mendatang, apakah akan tetap dalam kesepakatan tersebut atau keluar. Terkait hal ini, Pompeo mengulangi posisi Trump.

"Jika kita tidak nisa memperbaikinya, dia akan mundur," kata Pompeo.

Netanyahu menyambut baik garis tegas yang diambil AS.

"Iran harus dihentikan, pencariannya untuk bom nuklir harus dihentikan, agresinya harus dihentikan dan kami berkomitmen untuk menghentikannya bersama-sama," katanya.

Netanyahu juga menyambut baik pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan langkah pemindahan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tanggal 14 Mei mendatang. Pompeo mengatakan AS "sangat bangga" atas pemindahan kedutaan.

Palestina, yang mengklaim Yerusalem timur yang dicaplok Israel sebagai Ibu Kota mereka, telah mengecam keras langkah AS dan semuanya kecuali memutus hubungan dengan Gedung Putih.

Credit sindonews.com

Pompeo Sebut Trump Belum Putuskan Nasib Kesepakatan Nuklir Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri baru Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan bahwa sampai saat ini, Presiden AS, Donald Trump belum memutuskan apakah akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran atau tidak.

Namun, Pompeo menyatakan jika tidak ada revisi dalam kesepakatan tersebut sampai Mei mendatang, maka kemungkinan besar Trump akan menarik mundur AS dari kesepakatan tersebut.

"Tidak ada perbaikan yang substansial, tidak ada yang mengatasi kekurangan, kekurangan dari kesepakatan, dia tidak mungkin untuk tetap dalam kesepakatan itu melewati Mei ini," kata Pompeo, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (29/4).

Trump menganggap kesepakatan nuklir Iran 2015 gila dan kesepakatan terburuk yang pernah dan telah mengancam akan menarik AS keluar dari itu kecuali Washington dan sekutu Eropanya merevisi kesepakatan itu, dengan memasukan kegiatan regional Iran dan program rudal balistiknya kedalam kesepakatan itu.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Prancis untuk Israel, Hélène Le Gal menyatakan AS bisa memicu peperangan baru di Timur Tengah dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.

Dia berpendapat bahwa segera setelah Washington keluar dari perjanjian yang dicapai tahun 2015 itu, maka perjanjian itu akan otomatis mati, karena Iran akan mengikuti AS untuk keluar dari kesepakatan itu.

"Saya tidak berpikir Iran akan tetap dalam kesepakatan jika AS memutuskan keluar dari kesepakayan tersebut. Kemungkinan adanya perang sangat terbuka. Jika kesepakatan nuklir dibatalkan, Iran akan segera memulai kembali program (nuklir) ini. Kami membutuhkan JCPOA untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir," kata Le Gal.

Credit sindonews.com

Trio Eropa Sepakat Pertahankan Perjanjian Nuklir Iran

LONDON - Para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman telah sepakat untuk mempertahankan perjanjian nuklir internasional. Perjanjian tersebut adalah cara terbaik saat ini untuk menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir.

Theresa May, Emmanuel Macron dan Angela Merkel membahas pentingnya mempertahankan kesepakatan yang ada lewat telepon terpisah selama akhir pekan. Tetapi mereka juga menyetujui perlunya mengatasi beberapa kekhawatiran yang diangkat oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam beberapa minggu mendatang, Trump akan memutuskan apakan akan tetap atau menanggalkan perjanjian tersebut. Ia tekah menjadi kritikus yang keras terhadap perjanjian internasional yang ditandatangani pada 2015 lalu, dan menyebutnya "gila".

Di antara kritiknya adalah tidak adanya larangan terhadap progtam rudal balistik Iran. Perjanjian itu juga tidak melakukan apa pun untuk menghentikan dukungan Iran untuk kelompok militan di kawasan itu.

Trump juga ingin menghapus perjanjian yang disebut "klausa matahari terbenam", yang salah satunya memungkinkan pencabutan pembatasan program pengayaan nuklir Iran setelah 2025.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Downing Street (kantor Perdana Menteri Inggris) mengatakan May telah setuju dengan rekan-rekannya di Eropa bahwa kesepakatan nuklir Iran (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) adalah cara terbaik untuk menetralkan ancaman Iran bersenjata nuklir.

"Mereka sepakat bahwa ada unsur-unsur penting yang tidak dibahas perjanjian itu, tetapi perlu untuk ditangani - termasuk rudal balistik, apa yang terjadi ketika kesepakatan itu berakhir, dan kegiatan Iran yang membuat regional tidak stabil," pernyataan itu menambahkan seperti dikutip dari BBC, Minggu (29/4/2018).

Menteri Luar Negeri AS yang baru, Mike Pompeo, juga mengecam keras apa yang dikatakannya sebagai upaya Iran untuk mengguncang kawasan itu, pada kunjungan pertamanya ke Arab Saudi.

"Ia mendukung milisi proxy dan kelompok-kelompok teroris. Iran adalah penyalur senjata kepada pemberontak Houthi di Yaman. Ia juga mendukung rezim pembunuh Assad di Suriah," kata Pompeo dalam jumpa pers bersama.

Baik Macron dan Merkel telah berusaha membujuk Presiden AS untuk tidak membatalkan kesepakatan dalam kunjungannya ke Washington dalam seminggu terakhir. Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa Trump belum membuat keputusan terkait hal itu.

Credit sindonews.com

Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur

Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd mengundurkan diri terkait kebijakan terhadap imigran ilegal asal negara Persemakmuran, Minggu (29/4). ( REUTERS/Hannah McKay)

Jakarta, CB -- Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd mengundurkan diri, Minggu (29/4). Dia diduga memberi informasi menyesatkan kepada Parlemen soal apakah kementriannya menetapkan target untuk memindahkan imigran gelap dari negara itu.

"Perdana Menteri menerima pengunduran diri Menteri Dalam Negeri malam ini," kata juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Pengunduran diri itu disampaikan Rudd lewat telepon kepada May setelah sepekan penuh tekanan untuk mundur atas skandal imigrasi dan meningkatnya tekanan bagi Rudd untuk mundur.

Keputusan Rudd untuk mundur diduga menjadi pukulan besar bagi pemimpin dari Partai Konservatif tersebut, yang secara terbuka menyatakan keyakinannya kepada Rudd.

Pengunduran diri Rudd diperkirakan bakal mempengaruhi pemilihan lokal di sejumlah tempat di Inggris, Kamis (3/4).

Rudd terpaksa bersikap defensif setelah pekan lalu menyatakan kepada Parlemen bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak menetapkan target atas jumlah imigran ilegal yang akan dipindahkan dari Inggris.

Meski Rudd mempertahankan diri bahwa dia tidak mengetahui keberadaan daftar tersebut, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tahu soal itu, membuat posisinya kian goyah.

Rudd dikritik atas perlakuan terhadap Generasi Windrush, yang terungkap awal pekan ini. Warga negara Persemakmuran terutama asal negara-negara Karibia yang datang ke Inggris pasca Perang Dunia Kedua terancam dideportasi akibat kebijakan yang dipelopori May saat menjadi Menteri Dalam Negeri 2010-2016, yang dilanjutkan Rudd.

Kalangan oposisi, Partai Buruh, menuduh Rudd menjadi 'perisai' untuk melindungi May.

Rudd seharusnya kembali ditanya Parlemen pada Senin (30/4), namun dia memilih mengundurkan diri Minggu (29/4) malam. Rudd memimpin Kementerian Dalam Negeri sejak 2016 dianggap sebagai tokoh moderat di Uni Eropa. Dia menyeimbangkan kekuatan di kabinet yang terdiri atas beberapa tokoh pro-Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Seperti Menteri Luar Negeri Boris Johnson dan Menteri Lingkungan Michael Gove.

Credit cnnindonesia.com

Tolak Damai dengan Korut, Pedemo Korsel Desak Moon Mundur

Pertemuan Kim Jong-un dan Moon Jae-in. (Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Jakarta, CB -- Ratusan warga di Seoul menggelar protes di dekat balai kota sebagai bentuk penolakan terhadap upaya rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, Minggu (28/4).

Demo itu berlangsung dua hari setelah Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un bertemu dan mengeluarkan pernyataan bersama Deklarasi Panmunjom.

Sebagian pemrotes berteriak "Moon harus pergi" sambil berjalan mengelilingi taman di sekitar balai kota. Sejumlah pedemo lainya bahkan turun ke jalan sambil membawa bendera Amerika Serikat, sekutu terdekat Korsel, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Moon yang ingin menjaga jarak dengan Washington.

Kepada Sputnik, seorang wanita yang turut serta dalam demo mengatakan deklarasi damai yang disepakati kedua pemimpin Korea pada Jumat (27/4) lalu adalah "perdamaian palsu".

Seorang pedemo lainnya menganggap bahwa "Korut hanya membutuhkan uang".

Sejumlah pengunjuk rasa lainnya meneriaki para petugas polisi yang berupaya menertibkan mereka. Lalu lintas di pusat kota sempat terhambat karena demonstrasi tersebut.

Sebagian besar pemrotes dilaporkan merupakan warga lanjut usia yang masih mengingat jelas kelamnya Perang Korea 1950-1953 lalu.

Banyak pula luka lama yang masih tersimpan di sebagian benak veteran dan generasi tua Korsel terkait perang saudara itu.

Pertemuan Kim Jong-un dan Moon Jae-in. (Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Perang yang menewaskan hingga 2 juta warga sipil itu berakhir bukan dengan kesepakatan damai, tapi dengan perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan militer Korut di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Korsel menolak menandatangani kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Dunia internasional menyambut baik pertemuan Moon dan Kim kemarin yang dinilai sebagai babak baru perdamaian di Semenanjung Korea. Pertemuan keduanya bahkan dianggap membuka jalan kedua Korea untuk kembali membicarakan reunifikasi setelah hampir tujuh dekade terpisah.

Namun, tak seluruh warga Korsel ternyata menginginkan penyatuannegara itu terjadi. Dikutip Time, survey yang dilakukan Korea Institute for National Unification menemukan bahwa 71,2 persen warga Korsel berusia sekitar 20 tahun menolak reunifikasi kedua negara.

Dari seluruh kelompok usia, dukungan generasi muda Korsel terkait wacana reunifikasi juga terus menurun dari 70 persen menjadi 57,8 persen selama empat tahun terakhir.

"Bagi generasi muda, Korea Utara tidak lagi penting," ujar seorang mahasiswa Korsel jurusan Ekonomi, Somin Yoon.

Credit cnnindonesia.com

Ri Sol-ju, istri Kim Jong-un, tampil sebagai Ibu Negara Korea Utara

Ri Sol-ju (kiri) berjalan dengan Kim Jung-sook istri Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada upacara perpisahan di Desa Panmunjom, zona demiliterisasi Korea Selatan 27 April 2018. (REUTERS/HANDOUT)

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, untuk pertama kalinya melangkahi perbatasan kedua negara di zona demiliterisasi dan bertemu secara resmi dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada Jumat(27/42018) .

Perhatian seluruh dunia tentu berfokus kepada kedua tokoh tersebut, saat mereka saling berjanji melakukan denuklirisasi Semenanjung Korea. Secara simbolis, juga mengakhiri Perang Korea 1950-1953, yang tadinya hanya berhenti oleh gencatan senjata.

Namun, satu hal yang juga jadi perhatian besar adalah munculnya Ri Sol-ju, istri Kim Jong-un, yang secara resmi ikut dalam pertemuan puncak pemimpin negara. Ini suatu pemandangan yang bersejarah bagi Korea Utara.

Ri berpose dengan sang suami, Presiden Moon, dan istrinya, jelang makan malam kenegaraan setelah membuat kesepakatan damai. Ia tampak cantik, dengan tas genggam berwarna hitam, serta riasan wajah senada berwarna merah muda cerah pada mata dan bibirnya.

Gaya busananya sangat memukau wartawan yang ingin mengambil fotonya. Ri mengenakan jaket dan rok berwarna merah muda cerah, serta sepatu hak berkilauan warna hitam. Ia tersenyum saat disapa oleh istri presiden Korsel sekaligus Ibu Negara, Kim Jung-sook, lalu oleh kedua pemimpin negara.

Penampilan Ri sangat jauh berbeda dengan perempuan Korea Utara pada umumnya, yang jarang sekali terlihat dengan riasan dan mengenakan busana yang tidak mencolok. Dari foto-foto yang dilansir media pemerintah Korea Utara terdahulu, kadang Ri menenteng tas keluaran Dior dan Chanel.

Ini adalah pertama kalinya seorang istri pemimpin Korea Utara diikutsertakan dalam acara kenegaraan antara kedua Korea. Ri berbagi panggung dunia yang sama dengan sang suami.

Sebelumnya, ayah maupun kakek Kim Jong-un, yang memimpin Korea Utara, tidak pernah membawa istrinya untuk pertemuan resmi dengan pemimpin manapun. Bahkan, ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, yang memiliki banyak istri dan selir, tidak memperlihatkan satupun dari mereka ke hadapan publik.

Latar Belakang
Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang Ri Sol-ju, termasuk umur aslinya, kapan dia menikahi Kim Jong-un, ataupun upacara pernikahannya. Ia diyakini berusia akhir 20-an, atau awal 30-an.

Menurut Michael Madden, yang menerbitkan North Korea Leadership Watch, Ri lahir sekitar 1984 di Chongjin, kota ketiga terbesar di Korut, di pantai timur negara tersebut. Ia lulusan Universitas Kim Il-sung, sekaligus cucu dari Ri Pyong-chol, mantan kepala Angkatan Udara Tentara Rakyat Korea. Ayahnya juga pejabat di Tentara Rakyat Korea.

Jung Chung-rai, anggota parlemen Korsel, kepada CNN pada 2012 mengutip laporan intelijen bahwa Ri bersekolah di Geumseong Second Middle School di Pyongyang. Ia kemudian pergi ke China untuk belajar menyanyi.

Ri pernah mengunjungi Korea Selatan selama acara Kejuaraan Atletik Asia 2005 di Incheon, sebagai bagian dari regu sorak. Beberapa foto menampakkan Ri bersama para pemandu sorak Korea Utara lainnya. Ia mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea, berwarna hitam dan putih, serta mengibarkan bendera yang menunjukkan Semenanjung Korea yang bersatu.

Pertama kali Ri menampakkan diri di hadapan publik Korea Utara dalam acara resmi pada 2011, yaitu pemakaman ayah mertuanya, Kim Jong-il. Namun, publik pertama kali mengenalnya sebagai istri Kim Jong-un pada Juli 2012, pada acara pembukaan sebuah taman hiburan. Ri terlihat menggandeng lengan Kim dengan penuh kasih saat mereka berdua berkeliling.

Kemudian, pada kunjungan mendadak Ki Jong-un ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Ri tampak berada di sana. Bertemu Xi serta Ibu Negara China, Peng Liyuan, Ri mendapatkan pujian dari warganet China dengan sebutan "cantik", serta dibanding-bandingkan dengan bintang pop.

Selama ini, keluarga Kim Jong-un diliputi ketidakjelasan. Kemunculan Ri Sol-ju yang menjadi perhatian publik menjadi tanda bahwa rezim tersebut bermaksud menarik basis yang lebih modern. Ri telah menjalani peran yang sangat berbeda dengan pendahulunya, menempati peran yang lebih mirip dengan istri pemimpin Barat.

Seorang konsultan citra mengungkapkan, peran seremonial Ri Sol-ju menghadiri beberapa acara adalah upaya menunjukkan sisi yang lebih lembut dari warga Korea Utara kepada dunia.

Ibu Negara
Ri Sol-ju di dalam negerinya pun telah naik status dalam beberapa pekan terakhir. Media pemerintah mulai menyebutnya sebagai "Ibu Negara" selama kunjungan Ri dan Kim Jong-un ke China. Gelar tersebut untuk pertama kalinya disebutkan di Korea Utara selama lebih dari 40 tahun. Sebelumnya, Ri hanya disebut sebagai "pendamping" atau?lebih sederhananya??istri dari Kim Jong-un".

Media pemerintah Korea Utara juga menyebut Ri sebagai "Ri Sol-ju yang dihormati". Ini sebutan yang jarang digunakan untuk orang-orang selain yang menduduki jabatan penting di negara tersebut. Adik Kim Jong-un, Kim Yong-jong, disematkan dengan sebutan itu oleh karena kedudukannya di Partai Buruh Korea.

Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, terakhir kalinya media negara Korea Utara menyebut seseorang sebagai Ibu Negara adalah pada 1974. Tepatnya, untuk Kim Song-ae, istri Kim Il-sung, sekaligus nenek Kim Jong-un.

Namun, gelar tersebut tidak berarti Ri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kim Yo-jong. Sebagaimana dikutip dari Reuters, menurut Jeong Yeung-tae, pemimpin Institut Studi Korea Utara di Seoul, istri pemimpin Korea Utara tidak memiliki banyak peran. Jadi, sulit baginya untuk langsung terjun ke dunia politik.

"Adiknya lebih memiliki peran kuat sebagai pembantu kakaknya. Pada akhirnya, Ri hanya berperan sebagai istri dari Kim Jong-un," jelasnya.

Credit antaranews.com

Kim Jong Un janji undang ahli AS sebagai saksi penutupan lokasi uji coba nuklir

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjabat tangan di desa gencatan senjata Panmunjom di dalam zona demiliterisasi yang memisahkan dua Korea, Korea Selatan, Jumat (27/4/2018). (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Seoul (CB) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji akan mengundang para ahli dan jurnalis Amerika Serikat untuk menyaksikan penutupan lokasi uji coba nuklir negara itu bulan depan, kata kantor kepresidenan Korea Selatan, Minggu (29/04).

“Kim mengatakan... bahwa dia akan melakukan penutupan tempat uji coba nuklir pada Mei, dan akan segera mengundang para ahli dari Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memberi tahu proses tersebut kepada komunitas internasional dengan transparansi,” kata juru bicara kepresidenan Seoul, Yoon Young-chan.

Kim menyapaikan pernyataan itu dalam konferensi tingkat tinggi bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Jumat, kata juru bicara tersebut, AFP.

Credit antaranews.com

Minggu, 29 April 2018

Malaysia Bantah Ada Sabotase terhadap Jet Pribadi Mahathir

Mantan PM Malaysia, dan pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Mahathir Mohamad, menyampaikan pidato di Shah Alam, Malaysia, 8 Maret 2018. AP

CB, Jakarta - Otoritas Perhubungan Udara Malaysia (CAAM) membantah ada sabotase terhadap jet pribadi Mahathir Mohamad ketika dalam perjalanan kampanye pemilu dari Subang di Selangor menuju Langkawi pada Jumat, 27 April 2018.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh bos CAAM, Azharuddin Rahman, pada Sabtu, 28 April 2018, disebutkan, pesawat jenis Bombardier Challenger CL60 yang terdaftar di bawah bendera Malta pada ekor pesawat dengan tulisan 9H-VFD itu mengalami masalah teknis saat melakukan penerbangan.

Mahathir Mohamad. [Malaysia Today]

Dia mengatakan burung besi yang dioperasikan oleh VistaJet Limited itu tidak dapat terbang karena mengalami kesalahan teknis. Menurut dia, ada kebocoran udara di roda kiri.
"Kami melakukan investigasi dari segala aspek, termasuk memverifikasi dokumen pesawat, inspeksi fisik pesawat, dan mewawancarai pilot serta personel yang merawat jet pribadi Mahathir," ucapnya seperti dikutip Channel News Asia.
"Dari hasil pemeriksaan dokumen pesawat tidak ada masalah, kecuali ada catatan soal kebocoran udara di roda kiri pada 27 April 2018 oleh personel perawat. Tekanan ban rendah dan setelah digelembungkan, tekanan masih turun pada 2 PSI per menit."

Mahathir Mohamad. [http://utaranews.com]
Dia menjelaskan, "Tudingan ada sabotase terhadap sebuah pesawat berdampak serius pada reputasi penerbangan udara Malaysia dan negara secara keseluruhan."

Pada Jumat, CAAM diminta melakukan investigasi terkait dengan klaim yang menyebutkan jet pribadi Mahathir batal terbang setelah pilot pesawat tersebut mendeteksi ada kerusakan dan minta segera dilakukan perbaikan tapi tidak mendapatkan jawaban.
Bekas Perdana Menteri Malaysia yang meninggalkan Langkawi untuk kampanye pemilihan umum pada hari ke-14 itu mengklaim bahwa pesawat yang dia naiki disabotase.

Credit TEMPO.CO

Kampanye Pemilu Malaysia Dimulai, Jet Milik Mahathir Disabotase

Mantan PM Malaysia, dan pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Mahathir Mohamad, saat konferensi pers di Petaling Jaya, Malaysia, 5 April 2018. AP

CB, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengklaim ada oknum yang ingin menyingkirkannya demi menang dalam Pemilihan Umum Raya Malaysia Ke-14.
Mahathir mengatakan, pada Jumat, 27 April 2018, ada pihak yang berusaha menyabotase jet pribadinya saat akan terbang dari Kuala Lumpur ke Langkawi.

Upaya mencelakakan Mahathir terungkap setelah pilotnya menemukan beberapa kerusakan yang tampaknya disengaja sebelum lepas landas.

"Saya telah memperingatkan sebelumnya akan ada upaya jahat untuk memaksa beberapa kandidat berhenti ikut PRU 14, tapi saya tidak berpikir itu akan terjadi pada saya," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada 28 April 2018.
Menanggapi klaim itu, pemerintah Malaysia berjanji akan melakukan penyelidikan kasus yang sudah dilaporkan Mahathir ke polisi.

Mahathir kembali ke dunia politik setelah pensiun 15 tahun lalu. Ia menjadi kandidat dari oposisi Aliansi Harapan. Politikus veteran berusia 92 tahun itu akan mencalonkan diri dari daerah pemilihan Langkawi untuk pemilihan 9 Mei mendatang.
Perdana menteri selama 22 tahun sebelum mengundurkan diri pada 2003 ini kembali menantang Perdana Menteri Najib Razak dalam pemilihan umum. Mahathir menuding Najib terlibat dalam berbagai skandal yang dinilai telah membawa Malaysia dalam kehancuran.

Credit TEMPO.CO

Milisi Diduga Habisi 40 Etnis Tuareg di Mali Utara

BAMAKO - Milisi diduga telah membunuh 40 etnis Tuareg, kebanyakan pria muda, dalam dua serangan di wilayah Manaka, Mali Utara. Menurut gubernur setempat peristiwa itu tampaknya memicu konflik etnis antara Tuareg dan Fulani.

Gubernur Menaka, Daouda Maiga, mengatakan melalui telepon bahwa serangan itu terjadi di desa-desa terpencil gurun Awakassa pada hari Jumat dan di Anderanboucane, sehari sebelumnya.

"Yang tewas kebanyakan adalah pemuda, tidak ada wanita atau anak-anak, sebagian besar dari usia di mana mereka dapat membawa senjata," kata Maiga seperti dikutip dari Reuters, Minggu (29/1/2018).

Korban termasuk banyak anggota Gerakan Nasional milisi Tuareg untuk Keselamatan Azawad (MSA). "MSA memerangi kelompok-kelompok Islam, yang sebagian besar terdiri atas Fulani," terang Maiga.

“Jadi dua serangan ini adalah pembalasan terhadap mereka. Mereka ingin mengubah konflik menjadi sesuatu yang bersifat antar-komunal,” jelasnya.

Milisi Islam dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keamanan di seluruh wilayah Sahel Afrika. Mereka telah terbukti mahir mengeksploitasi ketegangan lokal antara kelompok etnis untuk menabur perselisihan - seperti antara Tuareg yang kebanyakan berkulit lebih terang dan Fulani di atas konflik yang langka di Sahara.

Bajan Ag Hamatou, seorang legislator lokal, membenarkan serangan itu, seperti yang dilakukan walikota Kota Menaka, Nanout Kotia.

Kekerasan yang meningkat di Mali telah menimbulkan keraguan atas kelayakan pemilu yang dijadwalkan pada akhir Juli, di mana Presiden Ibrahim Boubacar Keita akan mencari masa jabatan kedua.

Milisi Sahara yang berafiliasi dengan ISIS aktif di wilayah Menaka yang berbatasan dengan Niger. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Afrika utara berbahasa Arab yang disebut Adnan Abu Walid al-Sahrawi, tetapi sebagian besar pejuangnya adalah etnis Fulani.

Mali telah berada dalam kekacauan sejak pemberontak Tuareg dan Islamis menyapu padang pasirnya pada tahun 2012, meskipun ada intervensi Perancis untuk mendorong mereka kembali pada tahun berikutnya, dan kehadiran militer Perancis dan penjaga perdamaian PBB.

Credit sindonews.com

Jalankan Program Rudal Balistik, AS Serukan Sanksi Baru untuk Iran

RIYADH - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menyerukan sanksi baru terhadap Iran atas program rudalnya. Ini adalah sebuah langkah yang dapat mengakhiri kesepakatan nuklir.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah tiba di Arab Saudi sebagai bagian kunjungannya ke Timur Tengah. AS tengah mengumpulkan dukungan untuk sanksi baru terhadap Iran.

Kunjungan ke Riyadh, Yerusalem dan Amman hanya dua hari setelah Pompeo dilantik dilakukan ketika Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk memutuskan apakah akan menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran yang masih didukung oleh kekuatan Eropa.

"Kami mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk memberikan sanksi kepada individu dan entitas yang terkait dengan program rudal Iran, dan itu juga telah menjadi bagian besar dari diskusi dengan orang Eropa," ujar Brian Hook, penasihat kebijakan senior yang ikut bepergian dengan Pompeo, seperti dikutip dari News.com.au, Minggu (29/4/2018).

Lebih jauh Hook menuding Iran telah menyuplai rudal balistik kepada kelompok pemberontak Yaman, Houthi. Rudal-rudal tersebut ditembakkan secara serentak ke Arab Saudi dan sebelumnya menewaskan seorang pria.

"Rudal-rudal Iran memperpanjang perang dan penderitaan di Timur Tengah, mereka mengancam keamanan dan kepentingan ekonomi kami serta mereka terutama mengancam Arab Saudi dan Israel," ujarnya.

Kesepakatan 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan bantuan sanksi tidak mencakup program rudal.

Trump menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk" dan mengancam akan memberlakukan kembali sanksi kecuali Inggris, Prancis dan Jerman setuju untuk memperbaikinya. Melanjutkan sanksi kemungkinan akan membunuh kesepakatan.

Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Perancis, yang semuanya mencapai kesepakatan dengan Iran dan AS, melihat kesepakatan itu sebagai cara terbaik untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir.

Berbicara setelah pertemuan menteri luar negeri NATO di Brussels pada hari Jumat, Pompeo mengatakan Trump belum mengambil keputusan apakah akan membatalkan kesepakatan itu tetapi tidak mungkin untuk tetap melakukannya tanpa perubahan substansial.

"Belum ada keputusan, jadi tim itu bekerja dan saya yakin kami akan memiliki banyak percakapan untuk menyampaikan apa yang telah diperjelas oleh presiden," kata Pompeo dalam konferensi pers.

Awal pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Trump untuk tidak meninggalkan kesepakatan, meskipun dia kemudian mengakui bahwa Trump kemungkinan akan mundur dari kesepakatan tersebut.

Pemerintahan Trump juga sedang mengkaji peran AS dalam memerangi ISIS pada konflik Suriah selama tujuh tahun. Trump telah meminta negara-negara Teluk untuk menyediakan dana dan pasukan untuk menstabilkan wilayah yang pernah dikuasai oleh kelompok di Suriah.

Di Riyadh, Pompeo disambut oleh Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir. Dia berharap bisa bertemu dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman dan Raja Salman selama kunjungan itu.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Tembak Jatuh Empat Rudal Houthi

RIYADH - Arab Saudi menembak jatuh empat rudal yang ditembakkan dari Yaman selatan yang ditujukan ke kota Jizan, Sabtu (28/4/2018). Rudal-rudal tersebut ditembakkan beberapa jam setelah serangan di Sanaa menewaskan puluhan pemberontak Houthi

Meskipun koalisi Arab melaporkan tidak ada korban, seorang pejabat lokal mengatakan satu orang tewas dalam serangan itu. Juru bicara pertahanan sipil Jizan, Kolonel Yahya Abdullah al-Qahtani mengatakan, seorang warga Arab Saudi telah terbunuh oleh pecahan rudal seperti dikutip dari laman Al Araby, Minggu (29/4/2018).

Televisi Houthi, al-Masirah, membenarkan serangan tersebut. Dalam laporannya al-Masirah menyebut mereka telah menembakkan delapan rudal ke Jizan.

Sehari sebelumnya, pasukan pertahanan Saudi mengatakan mereka telah menjatuhkan rudal di wilayah yang sama.

Serangan itu terjadi ketika pemakaman umum diadakan di Sanaa untuk seorang pejabat terkemuka Houthi. Saleh al-Sammad adalah salah satu kepala politik Houthi dan seorang tokoh senior dalam kelompok tersebut.

Dia telah menyebut tahun 2018 "tahun keunggulan balistik" dan membela kebijakan Houthis menembakkan rudal ke Sapai Arabia. Dia tewas dalam serangan udara oleh Arab Saudi dan sekutunya minggu lalu.

Kelompok Houthi menjadi semakin berani dalam serangan mereka terhadap Arab Saudi, termasuk upaya menyerang Ibu Kota Riyadh.

Pada bulan Maret, seorang buruh Mesir menjadi korban tewas pertama yang diketahui akibat serangan rudal pemberontak di Ibu Kota Saudi.

Arab Saudi menuduh saingannya Iran menyelundupkan rudal ke Houthi, tuduhan yang dibantah oleh Teheran.

Arab Saudi sejak Maret 2015 memimpin koalisi negara-negara Arab yang berjuang untuk menggulingkan kelompok Houthis di Yaman dan mengembalikan pemerintahan Yaman yang diakui internasional.

Hampir 10.000 orang telah tewas dalam konflik itu, dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Credit sindonews.com

Palestina Kecam Niat Trump Hadiri Pembukaan Kedubes AS di Yerusalem

RAMALLAH - Palestina mengecam keinginan Presiden Donald Trump untuk menghadiri upacara pembukaan gedung kedutaan AS di Yerusalem bulan depan. Palestina menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran mencolok.

"Trump telah melakukan kesalahan besar selama masa jabatannya terkait Palestina dalam masalah Yerusalem, pengungsi, negara Palestina dan hak-hak rakyat Palestina," ujar Penasehat Menteri Luar Negeri Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Shaath.

Dia mengatakan kepada stasiun radio resmi Palestina Voice of Palestine bahwa kesalahan-kesalahan itu telah didiskualifikasi dan mengakhiri peran AS secara sepihak dalam proses perdamaian dengan Israel sejak 1991.

Dia menegaskan kembali bahwa AS harus bertindak sesuai dengan kerangka multilateral internasional yang berkomitmen terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

"Jika tidak, tidak akan ada peran nyata bagi Amerika Serikat dalam proses perdamaian mendatang," tegasnya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (29/4/2018).

Shaath juga mengatakan perubahan keseimbangan kekuatan dunia telah menyebabkan berakhirnya peran AS, karena Washington bukan lagi penguasa dunia dan bahwa ada kekuatan Eropa, Rusia, Cina, India dan Brasil yang membentuk kerangka multilateral kerangka.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia "boleh pergi" ke kedutaan AS di Yerusalem yang dijadwalkan dibuka 14 Mei, menandai peringatan ulang tahun kemerdekaan Israel yang ke-70.

Palestina sendiri telah menunjuk tanggal 15 Mei, sehari setelah kemerdekaan Israel, sebagai Hari Nakba atau Hari Malapetaka.

Credit sindonews.com

Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Presiden Rumania Minta PM Mundur

CB, Jakarta - Presiden Rumania, Kalus Iohannis minta Perdana Menteri Viorica Dancila mengundurkan diri setelah dia merencanakan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Dancila tidak bisa mengendalikan kantor Perdana Menteri dan membuat pemerintah Rumania bermasalah," kata Iohannis dalam sebuah pernyataan yang diterima Al Jazeera, Jumat, 27 April 2018. "Saya meminta Dancila mengundurkan diri dari kantor Perdana Menteri," lanjutnya.

President Rumania Kalus Iohannis (kanan) dan Perdana Menteri Viorica Dancila (kiri) [File: AP]

Sebelum membuat pernyataan, Iohannis memanggil Dancila untuk sebuah pertemuan di kediaman resmi kepresidenan di Istana Cotroceni. "Namun, dia menolak bertemu presiden," tulis Romania Journal.
Pemanggilan tersebut terkait dengan komplain Iohannis yang menganggap Dancila tidak berkonsultasi dengan dia untuk membicarakan masalah memorandum rahasia mengenai kebijakan luar negeri. Hal itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran konstitusi.
"Dalam konstitusi negara disebutkan bahwa seluruh kepentingan Rumania harus dibicarakan antara Perdana Menteri dan Presiden," ucapnya melalui pernyataan.
Menurut berbagai laporan, yang dimaksud memorandum rahasai itu adalah masalah rencana pemindahan kantor Kedutaan Besar Rumania dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Seorang pejalan kaki berjalan melewati kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv, Israel, Senin (5/8). Penutupan kantor kedutaan AS di Timur Tengah dan Afrika diperpanjang seminggu sebagai tindakan pencegahan setelah al Qaeda mengeluarkan ancaman pada hari Minggu (4/6). REUTERS/ Nir Elias
Kekecewaan Iohannis lainnya adalah ketika dia minta penjelasan dari Dancila mengenai kunjungannya ke Israel karena tidak ada mandat dari kantor kepresidenan, tak mendapatkan respon. "Saya tidak pernah mendengar Perdana Menteri Rumania berkunjung ke luar negeri, bahkan saya tidak mengetahui apa yang dia lakukan di sana," ungkapnya.
Rumania melalui salah seorang anggota partai berkuasa, Livieu Dragnea, mengatakan kepada televisi ANTENA 3 bahwa Rumania akan memindahkan kantor Kedutaan Besar ke Yerusalem mengikuti jejak Amerika Serikat, Guatemala dan Honduras.

Keputusan Rumania ini disambut gembira oleh Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada sejumlah diplomat internasional di kediamanya di Yerusalem, Kamis, 19 April 2018, banyak negara yang akan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem. "Israel akan memberikan hadiah khusus kepada 10 negara pertama yang memindahkan kedutaannya," kata Netanyahu.

Credit tempo.co

Parlemen Jerman Dukung Israel sebagai Negara Yahudi

Pemimpin partai CDU Partai Demokrat Kristen dan Kanselir Jerman, Angela Merkel saat melihat hasil pemilihan umum di Berlin, Jerman, 24 September 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

CB, Jakarta - Parlemen Jerman, Kamis, 26 April 2018, menyiapkan Rancangan Undang-Undang pengakuan terhadap Israel sebagai Negara Yahudi. Dalam RUU tersebut dinyatakan, solusi dua negara satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.
"Keamanan dan kedaulatan Israel adalah kunci bagi kebijakan luar negeri serta keamanan Jerman," bunyi salah satu butir isi RUU sebagaimana dikutip Middle East Monitor, Jumat, 27 April 2018.

Kanselir Jerman dan pemimpin Partai Demokratis Kristen (CDU) Angela Merkel, saat memasukan surat suara dalam pemilu di Berlin, Jerman, 24 September 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tiga penguasa parlemen Jerman terdiri dari Partai Kristen dan Uni Demokratik pimpinan Kanselir Angela Merkel, Partai Sosialis dan Partai Demokratik Bebas mengajukan RUU tersebut bersamaan dengan ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel.
RUU tersebut juga menetapkan bahwa pemerintah Jerman bersama masyarakat internasional harus bekerja sama mendukung solusi dua negara. "Satu-satunya solusi menyelesaikan konflik Timur Tengah adalah ditekankan pada msalah Israel, Yahudi, demokrasi dan kemerdekaan berdirinya Palestina sebagai sebuah negara."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pertemuan partai Likud di Knesset, Parlemen Israel, Jerusalem, Israel, Senin (13/2). REUTERS/Baz Ratner
Sebelumnya, dalam sebuah sidang kontroversial pada 2014, parlemen Israel menyetujui RUU Negara Yahudi karena dapat meningkatkan diskiriminasi terhadap warga Arab di daerah pendudukan Palestina. RUU tersebut sempat ditentang sejumlah menteri.

Times of Israel, mengambarkan bahwa RUU Negara Yahudi tersebut merupakan sesuatu yang sangat kontroversial. "Para anggota kabinet berdebat membahas RUU di ruang tertutup, namun teriakan mereka cukup keras sehingga dapat didengar wartawan yang berada di lorong masuk."
Berpidato di depan anggota kabinetnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan "Israel adalah Yahudi, negara nasionalis rakyat Yahudi yang memiliki kesamaan hak bagi seluruh warga negara. Menurutnya, "Israel adalah rumah bagi warga Yahudi."

Credit TEMPO.CO

ASEAN Minta Indonesia Pimpin Penyelesaian Negosiasi RCEP

ASEAN

RCEP merupakan kemitraan ASEAN dengan enam negara

CB, SINGAPURA -- Negara-negara anggota ASEAN telah meminta Indonesia sebagai negara koordinator Kemitraan Komprehensif Ekonomi Kawasan (RCEP) dapat segera menyelesaikan negosiasi dengan enam negara mitra, yakni Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
"Kita sebagai country coordinator, semua meminta kita bisa menyelesaikan pembahasan RCEP di masa kepemimpinan Singapura, jadi kita mau mengupayakan semaksimal mungkin untuk finalize RCEP," kata Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita di Hotel Shangrila, Singapura, Sabtu (28/4).

Mendag hadir sebagai ketua delegasi Pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) ke-16 sekaligus mendampingi Presiden Joko Widodo dalam berbagai pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di Singapura.
Menanggapi permintaan negara-negara anggota ASEAN tersebut, Enggar mengatakan Indonesia akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan negosiasi, namun semua anggota harus sepakat terlebih dulu agar perhimpunan tersebut memiliki nilai tawar yang bulat dalam negosiasi dengan enam negara mitra.
"Saya push lagi, sekali kita ASEAN sepakat maka jangan pernah dalam pembicaraan itu kita kembali lagi bicara di antara ASEAN, jadi kita harus ada ASEAN paper dulu, ada kesepakatan ASEAN, karena ASEAN adalah inisiator dari RCEP itu," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, ASEAN plus enam negara akan melakukan pertemuan di Jepang pada Juli 2018 untuk segera membuat finalisasi RCEP. RCEP mulai diadopsi sepuluh anggota ASEAN secara bertahap sejak KTT Ke-21 ASEAN di Pnom Penh, Kamboja, pada 2012, dan negosiasinya dimulai pada awal 2013.
Kemitraan regional tersebut bertujuan mencapai hubungan ekonomi yang saling menguntungkan di antara negara anggota ASEAN dan mitra dagang ASEAN.

Credit republika.co.id

KTT ASEAN hasilkan tiga dokumen tanpa isu Rohingya

Para pemimpin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di Singapura 2018 (Biro Pers Istana Kepresidenan)

Singapura (CB) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN menghasilkan tiga dokumen tanpa ada satu pun yang menyebutkan kesepakatan untuk mengatasi isu kemanusiaan Rohingya.

Ketiga dokumen tersebut disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebagai ketua ASEAN 2018 di Hotel Shangri-La, Singapura, Sabtu.

Ketiga dokumen hasil tersebut adalah Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Keamanan Siber, Nota Konsep Jaringan Kota Pintar ASEAN (ASCN) dan Visi Pemimpin untuk ASEAN yang Berketahanan dan Inovatif.

Dari ketiga dokumen hasil tersebut hanya pada Visi Pemimpin ASEAN sedikit disebutkan ada poin ke sepuluh tentang pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Poin tersebut menyebutkan "ASEAN menekankan kembali komitmen untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang sejalan dengan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh tentang Adopsi AHRD dan juga instrumen internasional tentang HAM yag diikuti negara-negara anggota ASEAN.

Padahal, berbagai pihak, termasuk dari Komisi Antarpemerintahan ASEAN untuk HAM (AICHR) dan Parlemen ASEAN untuk HAM(APHR), telah menyampaikan seruan kepada para pemimpin ASEAN agar dapat menghasilkan pernyataan yang kuat agar ASEAN dapat segera bertindak mengatasi masalah kemanusiaan Rohingya.

Kepala Pusat Studi ASEAN The Habibie Center Ibrahim Almuttaqi menyayangkan para pemimpin ASEAN membatasi diri dengan hanya menghasilkan tiga dokumen hasil, padahal ada isu krisis kemanusiaan Rohingya yang mendesak untuk diatasi di kawasan Asia Tenggara.

Ibrahim berpendapat bahwa ketidakhadiran Aung San Suu-Kyi di KTT ASEAN seharusnya dapat dimanfaakan para pemimpin ASEAN lainnya untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih kuat terkait penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya.

"Sayangnya, di bawah keketuaan Singapura keinginan kita untuk mendapatkan penyampaian yang jelas tentang perlindungan hak asasi manusia terlalu terpecah-pecah dan pada akhirnya terlewatkan," kata dia.

Sementara itu, dua dokumen lainnya, yakni Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Kemananan Siber dan ASCN bersifat lebih praktis sebagai panduan bagi kerja sama internal negara-negara anggota di bidang keamanan siber dan pembangunan jaringan kota pintar melalui berbagai program.

Credit antaranews.com

Ribuan Etnis Kachin Myanmar Mengungsi

Warga etnik Kachin mengantre untuk memberikan suaranya dalam pemilu Myanmar di Kota Kachin, utara Myanmar beberapa waktu lalu.

Foto: EPA/Seng Mai

PBB melaporkan sejak awal April, ada sekitar 4.000 warga etnis Kachin yang mengungsi

CB, YANGON -- Ribuan warga etnis Kachin di Myanmar utara terpaksa meninggalkan kampungnya dan mengungsi. Ini merupakan dampak dari pertempuran terbaru antara Kachin Independent Army (KIA) dengan militer Myanmar.
Pertempuran antara gerilyawan KIA dengan militer Myanmar kembali memanas. Militer Myanmar dilaporkan membombardir basis-basis para gerilyawan dengan serangan udara dan artileri. Hal ini menyebabkan warga sipil di negara bagian Kachin mengungsi.

PBB melaporkan sejak awal April hingga saat ini, terdapat sekitar 4.000 warga etnis Kachin yang telah meninggalkan rumahnya dan mengungsi. Selain itu, muncul pula kekhawatiran tentang terperangkapnya warga sipil di daerah-daerah yang berkecamuk dekat perbatasan Cina. Hal ini menjadi perhatian PBB.
"Perhatian terbesar kami adalah keselamatan warga sipil, termasuk wanita hamil, orang tua, anak-anak, dan orang-orang difabel. Kami harus memastikan orang-orang ini dilindungi," ujar Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dikutip laman BBC, Sabtu (28/4).
Etnis Kachin, yang mayoritas beragama Kristen, telah berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar di Myanmar sejak 1961. Militer Myanmar sendiri sempat menyepakati gencatan senjata dengan KIO. Namun kesepakatan tersebut hancur pada 2011. Pertempuran yang sempat mereda selama 17 tahun akhirnya meletup kembali.
Pada Rabu (25/4), sebanyak 32 kelompok masyarakat sipil Kachin di Myanmar dan luar negeri membuat sebuah surat bersama dan dikirim ke Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap militer Myanmar yang dianggap berupaya melenyapkan identitas mereka.
Di surat tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Kachin telah mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, mencakup pemindahan paksa, pemerkosaan, penangkapan serta penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi. Hal ini telah berlangsung selama konflik bersenjata berlangsung di Kachin.
"Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia ini bukan hal baru bagi masyarakat Kachin atau kelompok etnis lain di Myanmar," kata kelompok masyarakat Kachin dalam suratnya.
"Militer Myanmar telah menggunakan taktik ini untuk menanamkan rasa takut dan kontrol dalam upayanya menghancurkan identitas etnis kita, menghancurkan agama kita, menjajah tanah kita, dan mencuri sumber daya alam kita," kata kelompok tersebut menambahkan.
Kelompok masyarakat sipil Kachin mendesak PBB agar segera menyeret Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional. Sebab mereka menilai Pemerintah Myanmar telah gagal melindungi komunitas etnis minoritas dari ancaman dan serangan militernya.

Credit republika.co.id