Rabu, 21 Maret 2018

Disuntik Mati, Badak Putih Jantan Terakhir di Dunia Kini Tiada

NAIROBI - Sudan, seekor badak putih utara jantan terakhir yang tersisa di dunia ini telah mati di Kenya pada usia 45 tahun setelah disuntik mati. Sekarang tinggal ada dua badak putih betina anggota dari subspesiesnya yang tersisa.

Matinya badak putih utara jantan terakhir di dunia itu diumumkan para konservasionis yang merawatnya pada hari Selasa (20/3/2018).

Sudan menjadi badak yang terkenal setelah didaftarkan di aplikasi Tinder dalam upaya menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan. Menurut Lembaga Konservasi Ol Pejeta, satwa ini sudah tidak sehat untuk waktu yang lama dan mati pada hari Senin di tempat konservasinya di Kenya tengah.

”Sudan dirawat karena komplikasi terkait usia yang menyebabkan perubahan degeneratif pada otot dan tulang yang dikombinasikan dengan luka kulit yang meluas. Kondisinya memburuk secara signifikan dalam 24 jam terakhir, dia tidak dapat berdiri dan banyak menderita,” kata pihak Ol Pejeta.

Ol Pejeta, Dinas Margasatwa Kenya dan dokter hewan di Kebun Binatang Dvůr Králové di Republik Ceko memutuskan untuk melakukan euthanasia terhadap satwa tersebut.

“Sudan akan dikenang karena kehidupannya yang sangat mengesankan,” kata Ol Pejeta.

”Pada 1970-an, dia lolos dari kepunahan pada jenisnya di alam liar saat dipindahkan ke Kebun Binatang Dvůr Králové. Sepanjang keberadaannya, dia secara signifikan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup spesiesnya saat dia membawa dua betina,” lanjut Ol Pejeta.

”Selama tahun-tahun terakhirnya, Sudan kembali ke Afrika dan mencuri hati banyak orang dengan martabat dan kekuatannya,” imbuh Ol Pejeta.

Sudan tinggal dengan dua betina terakhir yang selamat dari subspesies, yakni keturunannya sendiri; Najin dan Fatu.Pihak konservasi mengatakan materi genetik Sudan dikumpulkan pada hari Senin.

”Satu-satunya harapan untuk pelestarian subspesies ini sekarang terletak pada pengembangan teknik fertilisasi in vitro,” kata Ol Pejeta. Teknik ini menggunakan contoh sperma dan sel telur yang disimpan di laboratorium khusus. Nantinya, sperma dan sel telur itu dipasangkan melalui sebuah reka pembuahan.

Upaya pelestarian badak Afrika telah hancur oleh pemburu yang membunuh satwa langka ini. Badak jenis ini diburu untuk diambil tanduknya yang dimanfaatkan sebagai perhiasan dan obat tradisional dengan pangsa pasar di Vietnam dan China.

”Kami hanya bisa berharap bahwa dunia belajar dari hilangnya Sudan yang menyedihkan dan mengambil setiap tindakan untuk mengakhiri semua perdagangan tanduk badak,” kata Peter Knights, kepala eksekutif organisasi konservasi WildAid yang berbasis di San Francisco.

”Saat harga klorin badak jatuh di China dan Vietnam, perburuan tanduk masih mengancam semua spesies badak,” imbuh Knights, seperti dikutip USA Today.

Credit sindonews.com

Nekat Pisahkan Diri, Jinping Ancam Jatuhkan Hukuman kepada Taiwan

BEIJING - Presiden China Xi Jinping memberikan peringatan keras kepada Taiwan. Pulau otonom itu diancam akan menghadapi hukuman yang akan dicatat oleh sejarah untuk usaha separatisme dalam bentuk apapun.

Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di Cina dan berpotensi menjadi pemantik aksi militer yang berbahaya.

Dalam pidato di akhir sesi tahunan parlemen China, Xi Jinping mengatakan kepada 3.000 delegasi bahwa China akan mendorong reunifikasi damai atas Tanah Air dan bekerja lebih keras agar warga Taiwan dapat menikmati peluang pembangunan China.

"Ini adalah aspirasi bersama semua orang China dan dalam kepentingan dasar mereka untuk menjaga kedaulatan serta integritas teritorial Tiongkok dan mewujudkan reunifikasi China sepenuhnya," kata Jinping.

"Setiap tindakan dan trik untuk membagi China ditakdirkan gagal dan akan bertemu dengan kecaman rakyat dan hukuman yang dicatat sejarah," tambahnya, yang disambut tepuk tangan meriah.

"Cina memiliki kemauan, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan kegiatan separatis," tegas Jinping.

“Orang-orang Tionghoa memiliki kepercayaan yang sama bahwa separatisme itu tidak pernah diizinkan dan sangat tidak mungkin untuk memisahkan setiap inci wilayah dari wilayah negara China kami yang besar,” tukasnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (20/3/2018)

Taiwan yang demokratis tidak menunjukkan ketertarikannya untuk dijalankan oleh China yang otokratis. Taiwan menuduh Cina tidak memahami bagaimana demokrasi berjalan, menunjukkan bahwa rakyat Taiwan memiliki hak untuk menentukan masa depannya.

Eskalasi hubungan China-Taiwan meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan pada tahun 2016.

Cina mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan, yang akan melanggar batas merah bagi para pemimpin Partai Komunis di Beijing. Tsai sendiri menyatakan keinginannya untuk mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk memastikan perdamaian.

China sebelumnya murka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menandatangani undang-undang perjalanan AS-Taiwan. Undang-undang ini membuat seorang pejabat senior AS bisa ke Taiwan untuk bertemu dengan kolega merasa asal Taiwan.

AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan. Meski begitu, Washington diwajibkan oleh undang-undang untuk membantu Taipei untuk membela diri dan merupakan sumber utama senjata di pulau itu.

Undang-undang baru AS mengenai Taiwan juga menambah ketegangan antara Beijing dan Washington mengenai perdagangan. Trump telah memberlakukan tarif dan meminta China untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan yang besar dengan AS, bahkan ketika Washington telah membungkuk di Beijing untuk membantu mengatasi ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Taiwan telah mengucapkan terima kasih kepada AS atas undang-undang tersebut dan dukungannya, namun kementerian luar negeri mengatakan tidak ada rencana pemimpin senior, seperti presiden, untuk mengunjungi negara tersebut.

Sementara China meningkatkan latihan militer di seluruh Taiwan selama setahun terakhir telah mengguncang Taipei, Xi mengulangi klaim bahwa kenaikan China bukanlah ancaman bagi negara manapun, meskipun China menganggap Taiwan hanya sebagai provinsi China bukan sebuah negara.

"Hanya mereka yang dalam kebiasaan mengancam orang lain akan melihat orang lain sebagai ancaman," kata Xi.

Credit sindonews.com

Parlemen Eropa minta Zuckerberg jelaskan penggunaan data "Facebook"

Dokumentasi--Amerika Serikat dan Inggris geger oleh skandal media sosial yang pertama kali disiarkan oleh The Telegraph dan New York Times mengenai dugaan pemanfaatan profil puluhan juta pengguna Facebook oleh sebuah perusahaan yang disewa oleh tim kampanye Donald Trump sewaktu Pemilihan Presiden 2016. Nama perusahaan itu adalah Cambridge Analytica. (Reuters)

Brussel (CB) - Parlemen Eropa, Selasa, mengumumkan telah mengundang pemimpin Facebook Mark Zuckerberg untuk berbicara kepada parlemen setelah terungkap bahwa data perusahaannya digunakan secara besar-besaran untuk kepentingan politik.

"Kami mengundang Mark Zuckerberg ke Parlemen Eropa. Facebook perlu menjernihan kepada wakil 500 juta warga Eropa bahwa data pribadi tidak digunakan untuk memanipulasi demokrasi," kata presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani melalui Twitter.

Perusahaan konsultan Inggris, Cambridge Analytica, dituduh memanen data hingga 50 juta pengguna Facebook tanpa izin dan menggunakannya untuk membantu politisi, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kampanye Brexit.

"Kalau benar, memanipulasi data pribadi kita adalah tindakan tidak bisa diterima dan menjadi ancaman bagi demokrasi," kata Tajani.

"Kami menunggu perwakilan Facebook untuk memberikan kesaksian soal keterbukaan dan penghormatan terhadap aturan Uni Eropa soal perlindungan data," tambahnya.

Credit antaranews.com

PBB minta Turki akhiri keadaan darurat, hentikan pelanggaran HAM

PBB (en.wikipedia.org)

Jenewa (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa meminta Turki mengakhiri keadaan darurat sejak Juli 2016, yang menyebabkan pelanggaran luas hak asasi manusia, termasuk penangkapan 160 ribu orang dan pemecatan pegawai negeri secara sewenang-wenang.

Presiden Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat setelah kudeta gagal pada Juli 2016 dan mengeluarkan lebih dari 20 dekrit, yang sering menyebabkan penyiksaan terhadap tahanan, pembiaran dan gangguan terhadap peradilan, kata kantor hak asasi manusia PBB.

Turki harus segera mengakhiri keadaan darurat dan memulihkan pekerjaan lembaga dan hukum, katanya dalam laporan.

"Jumlah, kekerapan dan kekurangan hubungan pada beberapa keputusan pada beberapa ancaman nasional tampaknya menunjukkan penggunaan kekuatan darurat untuk menahan segala bentuk kritik atau perbedaan pendapat, yang berhubungan dengan pemerintah," katanya.

Pemerintah Turki menyalahkan jaringan Fethullah Gulen, seorang ulama Muslim berbasis di Amerika Serikat, atas usaha kudeta yang gagal di mana 250 orang terbunuh. Gulen membantah terlibat dalam kudeta itu.

Zeid Ra`ad al-Hussein, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa jumlah orang yang ditangkap atau diberhentikan "hanya untuk mengejutkan".

Hampir 160 ribu orang telah ditangkap dan 152 ribu pegawai sipil dipecat, "benar-benar secara sewenang-wenang", dalam 18 bulan terakhir, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Guru, hakim dan pengacara diberhentikan atau dituntut; para jurnalis ditangkap, media ditutup dan situs web diblokir - jelas keadaan darurat yang dinyatakan secara berturut-turut di Turki telah digunakan untuk benr-benar dan secara sewenang-wenang mengurangi hak asasi manusia pada kebanyakan orang," kata Zeid.

Laporan setebal 28 halaman tersebut mendokumentasikan penggunaan penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan, termasuk pemukulan kejam, serangan seksual, sengatan listrik dan "waterboarding" (cara pemeriksaan dengan meniru penenggelaman) oleh polisi, gendarmerie, polisi militer dan pasukan keamanan.

Di tenggara Turki, dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang "besar dan serius" terus dilakukan oleh aparat keamanan. Hal tersebut termasuk pembunuhan, penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penghancuran rumah serta warisan budaya Kurdi.

Kantor hak asasi PBB meminta jalan penuh untuk dapat menilai keadaan di wilayah tersebut, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Denuklirisasi Korut tak Masuk Agenda Helsinki

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

Foto: reuters

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini.

CB, HELSINKI -- Denuklirisasi dikabarkan tidak masuk dalam agenda bahasan dalam pertemuan antara delegasi Korea Utara, Korea Selatan, dan AS di Helsinski. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini.

Menurutnya Deputi Direktur Jenderal Hubungan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara Choe Kang Il hadir dalam sejumlah pembicaraan bersama beberapa perwakilan diplomatik untuk mendiskusikan kemungkinan bertemunya Korea Utara dengan AS. Namun, kata Soini, program nuklir Korea Utara tidak masuk dalam agenda pembicaraan yang akan berakhir pada Rabu (21/3).

''Ini yang disebut pertemuan trek 1,5 pada akademisi dan petinggi. Finlandia hanya memfasilitasi. Karena 1,5, pembicaraan soal nuklir tidak ada di dalamnya,'' ungkap Soini seperti dikutip Reuters, Selasa (20/3).

Menurut Soini, adalah hal bagus diskusi ini bisa bergulir dan memanfaatkan momen Olimpiade untuk membuka jalan lebih lebar antara kedua Korea.

Para delegasi bertemu di bangunan pemerintah abad 19 yang memang biasa dipakai untuk pertemuan para petinggi. Namun, tak ada media yang dibolehkan masuk ke sana.

Kementerian Luar Negeri Finlandia menyatakan, pertemuan ini merupakan satu dari serangkaian pertemuan yang telah bertahun-tahun coba diupayakan, terutama terkait isu Asia timur laut. Sejauh ini, pertemuan berjalan positif.

Menteri Luar Negeri Korea Utara dan Menteri Luar Negeri Swedia juga sempat bertemu dalam rapat tiga hari di Swedia akhir pekan lalu. Mereka membicarakan persiapan Semenanjung Korea atas kemungkinan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Korea Utara sendiri tak mengindahkan kritikan berbagai negara soal program nuklir mereka. Korea Utara bahkan tak malu menunjukkan program pengembangan misil nuklir dimana misil tersebut mereka klaim dapat menjangkau AS.

Credit republika.co.id

Senat akan Akhiri Keterlibatan AS dalam Konflik Yaman

Konflik di Yaman

Foto: VOA

Sebanyak 55 senator menentang resolusi yang mendukung militer AS dalam konflik Yaman.

CB, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) telah memblokir sebuah resolusi kekuatan perang, untuk mengakhiri keterlibatan militer AS dalam konflik Yaman, pada Selasa (20/3). Sebanyak 55 senator dalam pemungutan suara, memilih menentang resolusi yang akan mendukung gerakan prosedural militer AS dalam konflik tersebut.

Tiga senator, yaitu Mike Lee perwakilan Partai Republik dari Utah, Bernie Sanders perwakilan independen dari Vermont, dan Chris Murphy perwakilan Partai Demokrat dari Connecticut, telah mendorong dilakukannya pemungutan suara itu.

Menurut mereka, militer AS telah membantu Arab Saudi dan negara-negara lain tanpa otorisasi Kongres. Dalam konflik yang sedang berlangsung di Yaman tersebut koalisi pimpinan Arab Saudi berperang melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran.

Mereka berpendapat, memberikan bantuan termasuk dukungan logistik dan pengisian bahan bakar udara, merupakan bentuk keterlibatan dalam tindakan permusuhan. Hal itu dinilai turut berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan yang besar di Yaman.

"Para Founding Fathers memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk mengesahkan konflik militer, karena Kongres adalah cabang yang paling bertanggung jawab kepada rakyat. Bukan kepada Presiden tapi Kongres," kata Sanders, dikutip CNN.

Para pejabat pemerintahan Trump dan mayoritas anggota Partai Republik menentang langkah Kongres itu, dengan alasan dukungan militer terbatas tidak memerlukan persetujuan kongres. Mereka juga mengatakan keterlibatan AS di Yaman diperlukan untuk melawan ancaman dari Iran.

"Dukungan AS akan meningkatkan, bukan menurunkan, risiko adanya korban sipil. Dan itu menandakan kami tidak serius dalam melawan Iran dan sekutunya," kata Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell sebelum pemungutan suara.

Menteri Pertahanan James Mattis telah melakukan perjalanan ke Capitol untuk melobi para senator yang memblokir resolusi tersebut.

Credit republika.co.id

PBB Minta Israel Akhiri Pendudukan Palestina

Perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel. (ilustrasi)

Foto: EPA/Abed Al Hashlamoun

Israel dinilai telah gagal memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina.

CB, JENEWA -- Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Palestina Michael Lynk meminta Israel segera mengakhiri 50 tahun pendudukan atas Palestina. Menurutnya, Israel, sebagai negara penguasa pendudukan, telah gagal memastikan kesejahteraan untuk masyarakat Palestina.

"Israel telah gagal menegakkan kewajibannya di bawah hukum internasional untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina di bawah kendalinya," ungkap Lynk dalam laporannya yang diserahkan ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa (20/3), dikutip laman Anadolu.

Ia secara khusus menyoroti perihal sistem layanan kesehatan yang berada di Jalur Gaza. Lynk menilai sistem pelayanan kesehatan di daerah yang diblokade Israel tersebut berada di ambang kehancuran.

Lynk mengatakan warga Palestina di Gaza kerap kesulitan mendapatkan izin dari Israel ketika hendak mencari perawatan medis di luar daerah tersebut. Ini menjadi salah satu elemen bahwa Israel tidak menjalankan kewajibannya sebagai negara pendudukan.

Oleh sebab itu, Lynk mendesak Israel agar segera mengakhiri pendudukan terhadap Palestina. "Saya sekali lagi menyerukan kepada Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri sepenuhnya pendudukan 50 tahun atas wilayah Palestina yang dimulai sejak 1967," ujarnya.

Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Kate Gilmore juga mempresentasikan enam laporan tentang situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki kepada Dewan HAM PBB. Dalam laporannya, ia memaparkan kondisi warga Palestina yang berisiko tinggi dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang oleh Israel.

"Setengah abad pendudukan telah mengambil banyak korban pada HAM setiap warga Palestina, terlepas dari di mana di wilayah yang diduduki mereka berada," ucap Gilmore.

Ia pun menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. "Setelah lebih dari satu dekade di bawah blokade, situasi di Gaza telah memburuk ke titik yang tak tertahankan bagi penduduknya dan tidak dapat dipertahankan untuk masa depan," kata Gilmore.

Gilmore menyinggung perihal pemangkasan pasokan listrik antara 18-20 jam per hari. Menurutnya hal tersebut telah benar-benar mematikan aktivitas perekonomian di Gaza. Pemangkasan ini juga berdampak pada pusat-pusat layanan yang vital, seperti rumah sakit.

Credit republika.co.id

Dituduh Main Sihir, 5 WNI Terancam Dipancung di Saudi

JAKARTA - Lima warga negara Indonesia (WNI) terancam dieksekusi pancung di Arab Saudi atas tuduhan mempraktikkan ilmu sihir. Nasib kelima WNI ini disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal.

Menurut Iqbal, ada 20 WNI yang terancan hukuman mati di Arab Saudi. Sebanyak 15 di antaranya terjerat kasus pembunuhan. Sedangkan lima orang lainnya terjerat kasus dugaan praktik sihir.

Para WNI itu merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Diplomat Indonesia asal Lombok ini menuturkan, tuduhan terlibat praktik ilmu sihir muncul karena adanya rasa tidak senang dari salah satu majikan terhadap TKI yang bekerja di tempat mereka.

"Ya karena majikannya itu kerja semua, anaknya lebih nempel sama TKI kita. Majikannya yang laki-laki senang-lah, eh yang perempuan yang tidak suka. Lalu menemukan rambut yang memang dikumpulkan di kamar, disangka main sihir. Lalu dia dilaporkan ke polisi syariah, kemudian diamankan," ujar Iqbal pada Selasa (20/3/2018).

Menurut Iqbal para WNI yang terkena tuduhan main sihir bisa dibebaskan. "Hukum sihir berbeda dengan pembunuhan. Hukum tindakan sihir adalah hukum negara, bukan hukum yang berdasarkan Alquran, jadi kita bisa mintakan pengampunan," katanya.

Iqbal menambahkan, tidak jarang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk di Saudi, membawa jimat untuk keberuntungan. Hal inilah yang terkadang dianggap tindakan sihir oleh warga Saudi.

"Adanya kasus-kasus semacam ini juga menunjukkan kurangnya pelatihan kepada para TKI kita yang akan dikirim ke luar negeri mengenai budaya negara tempat dia akan ditempatkan," ujar Iqbal.

Credit sindonews.com

Trump Minta Saudi Berbagi Kekayaan dengan Beli Banyak Senjata AS

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump meminta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk berbagi kekayaan negaranya dengan membeli banyak senjata buatan Amerika Serikat (AS). Putra Raja Salman bin Abdulaziz itu mengunjungi Trump di Gedung Putih pada hari Selasa waktu Washington, DC.

Seruan Trump pada Riyadh agar terus membeli senjata Washington itu disampaikan ketika para senator AS menyuarakan pembatasan penjualan senjata untuk mengurangi korban sipil dalam perang di Yaman yang dilakukan Arab Saudi dan sekutu Arab-nya.

Kunjungan Pangeran Mohammed juga diwarnai demonstrasi di sejumlah kota di AS yang menentang invasi di Yaman yang dianggap berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan.

Dalam pidato pembukaan sebelum pertemuan dengan Pangeran Mohammed, Trump mendambakan penjualan senjata AS kepada Arab Saudi melampaui nilai USD12,5 miliar dan terus meningkat pada masa-masa yang akan datang.

”Arab Saudi adalah negara yang sangat kaya, dan mereka akan memberi Amerika Serikat sebagian dari kekayaan itu, semoga dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk pembelian peralatan militer terbaik di mana pun di dunia,” kata Trump.

”Tidak ada yang mendekati (AS), seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika menyangkut rudal dan pesawat serta semua peralatan militer,” kata Trump. ”Tidak ada yang bahkan mendekati kami dalam hal teknologi dan kualitas peralatan, dan Arab Saudi mengpresiasi itu,” katanya lagi, seperti dikutip CNBC, Rabu (21/3/2018).

Beberapa senator AS seperti Mike Lee, Bernie Sanders, dan Chris Murphy telah memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) pada bulan Februari lalu yang menyerukan penarikan militer AS dari konflik Yaman, di mana Pentagon menyedikan bantuan intelijen dan pengisian bahan bakar untuk pesawat tempur Saudi dan koalisinya.

Suara penentangan perang Yaman itu disuarkan lagi para senator tersebut pada hari Selasa. Sementra itu, demonstrasi anti-perang pecah Washington dan New York City. Demo serupa juga direncanakan akan digelar di Boston bertepatan dengan kunjungan Putra Mahkota Saudi tersebut.

Putra Raja Salman ini dianggap mempelopori invasi Yaman tidak lama setelah dinobatkan sebagai Menteri Pertahanan pada 2015. Konflik itu telah berlangsung selama tiga tahun dan memicu krisis kemanusiaan di negara termiskin di dunia Arab.

Sebelum kunjungannya, Pangeran Mohammed mengatakan kepada CBS bahwa Arab Saudi akan segera mencari senjata nuklir jika Iran mengembangkannya.

Credit sindonews.com

Di Amerika, Bendera Malaysia Dikira Bendera AS Bersimbol ISIS

WASHINGTON - Sebagian orang Amerika Serikat (AS) mengira bendera Malaysia sebagai bendera AS dengan simbol kelompok Islamic State atau ISIS. Anggapan itu memicu gugatan hukum yang diajukan oleh seorang insinyur Malaysia yang bekerja di negeri Paman Sam tersebut.

Insinyur Malaysia bernama Munir Zanial mengajukan gugatan yang difasilitasi American Civil Liberties Union (ACLU) cabang Kansas. Organisasi advokasi sipil itu menggambarkan kasus ini sebagai tindakan pencitraan ras yang berlebihan dan diskriminasi agama secara mencolok.

Kasus ini bemula ketika bendera Malaysia digunakan di sebuah pesta di sebuah danau rekreasi di kota Wichita, Kansas, September lalu.

Pemilik properti, Spirit Boeing Employees' Association (SBEA) mengeluh kepada atasan Zanial, insinyur Malaysia yang mengatur pesta.

SBEA menuduh Munir dan tamunya memiliki bendera ISIS dan sedang melakukan pertemuan ISIS dengan properti SBEA.

"Pada 2 September 2017, (Munir) Zanial menyelenggarakan pesta untuk merayakan Idul Adha di SBEA Recreational Lake di Wichita, Kansas," kata ACLU dalam gugatannya.

"Setelah pesta tersebut, SBEA melaporkan tim keamanan Zanial kepada Spirit Aerosystems berdasarkan kekhawatiran bahwa Zanial berafiliasi dengan terorisme radikal dan menuduh bahwa dia telah menggunakan danau SBEA untuk mengadakan pertemuan ISIS," lanjut dokumen gugatan tersebut yang dikutip dari The Star, Rabu (21/3/2018).

"SBEA menuduh bahwa Zanial dan tamunya memiliki bendera Amerika yang telah dinodai lambang ISIS dan mengenakan 'baju Muslim'," imbuh dokumen gugatan ACLU.

Spirit Aerosystems, tempat Zanial bekerja, kemudian mengajukan keluhan kepada Federal Bureau of Investigation (FBI).

Sebagai tindak lanjut, FBI menyingkirkan insinyur kedirgantaraan asal Malaysia itu pada bulan Oktober 2017. Sedangkan SBEA yang memiliki penyelidik swasta terus melakukan penyelidikan dan menghentikan sewa properti oleh Zanial.

Yang menyebabkan ACLU mengajukan gugatan federal pada hari Minggu (18/3/2018) terhadap SBEA adalah karena perilaku rasial dan diskriminasi agama terhadap Zanial.

"Secara tidak langsung, SBEA secara pribadi mendiskusikan tuduhan dengan (Munir) Zanial sebelum mengakhiri manfaat sewa tersebut, dan dia tidak diberi tahu soal penghentian (sewa) sampai dia kembali mencoba untuk memesan fasilitas rekreasi di kemudian hari," kata pihak ACLU.

"Cobaan itu telah menyebabkan Zanial mengalami stres dan kecemasan," lanjut ACLU.

"Dia prihatin bahwa penyelidikan dapat mempengaruhi status penduduk tetapnya yang sah, merasa tertekan dan merasa terhina berdasarkan etnis, ras dan agama," imbuh ACLU dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Zanial telah tinggal di Wichita, Kansas bersama istri dan dua anaknya yang masih kecil sejak 2011. Kasus ini menjadi sorotan media-media di AS, termasuk The New York Times.

Menurut pernyataan dalam arsip ACLU, pesta itu dihadiri oleh sekitar 45 tamu yang mayoritas adalah warga Malaysia keturunan India.

Beberapa tamu perempuan Munir, termasuk istrinya, mengenakan jilbab. Pesta tersebut diadakan untuk merayakan sebuah perayaan Idul Adha dan hari Kemerdekaan Malaysia.

Munir memperoleh gelar master di bidang Aerospace Engineering dari Wichita State University dan menyelesaikan program studi kerja di National Institute for Aviation Research.

Credit sindonews.com

Komandan Nuklir: Rudal Jelajah Baru AS Bukan Chip Tawar Rusia

WASHINGTON - Komandan nuklir Pentagon menyatakan Amerika Serikat (AS) memang sedang mengembangkan rudal jelajah rudal baru yang akan diluncurkan dari laut. Namun, senjata masa depan itu diklaim bukan chip tawar-menawar untuk Rusia.

Kendati demikian, bahasa dalam doktrin nuklir pemerintah Trump baru-baru ini jelas menyatakan bahwa AS dapat melepaskan senjata terbarunya jika Rusia berulah.

"Saya tidak suka istilah 'tawar-menawar'. Kemampuan yang kami usulkan dalam Tinjauan Postur Nuklir (Nuclear Posture Review) adalah sebagai tanggapan terhadap ancaman," kata Jenderal John Hyten, komandan Komando Strategis AS yang bertanggung jawab atas persenjataan nuklir Pentagon, kepada anggota Senat pada hari Selasa.

"Jika ancaman itu berubah, maka saran militer saya akan berubah. Tetapi jika ancaman itu tidak berubah, maka saran saya akan mengatakan bahwa kami memerlukan kemampuan tersebut untuk menanggapi ancaman tersebut," ujar Hyten dalam paparannya di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS.

Dia menggambarkan ancaman tersebut sebagai doktrin Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa mereka menggunakan senjata nuklir dalam peperangan konvensional untuk menang. Menurutnya, doktrin Putin itu pernah disampaikan pada tahun 2000.

"Jika Rusia kembali mematuhi kewajiban pengendalian senjata, mengurangi arsenal nuklir non-strategisnya, dan memperbaiki perilaku destabilisasi lainnya, Amerika Serikat dapat mempertimbangkan kembali pengejaran SLCM (Sea-Launched Cruise Missile)," bunyi doktrin nuklir AS.

Jenderal Hyten enggan bicara dengan bahasa diplomatik dengan alasan dia bukan politisi.

"Saya bukan diplomat. Saya bukan politisi. Diplomat perlu mengatasi masalah itu dengan lawan-lawan kami," ujar Hyten, seperti dikutip Washington Examiner, Rabu (21/3/2018).

"Saya harap mereka melakukannya, tapi pekerjaan saya sebagai perwira militer adalah melihat ancaman, memahami ancaman tersebut, dan mengusulkan kemampuan kepada badan ini untuk dikirim ke militer sehingga kita dapat menanggapi ancaman yang ada," katanya.

Hyten menolak menentukan kapan rudal jelajah masa depan yang diluncurkan dari laut akan dioperasikan tentara AS.

Credit sindonews.com

AS-Korsel Latihan Perang Jelang Pertemuan dengan Korut

Amerika Serikat dan Korea Selatan berencana menggelar latihan militer bersama mulai 1 April. (REUTERS/Choi Chang-ho/News1)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat bersama Korea Selatan berencana memulai kembali latihan militer gabungan pada 1 April mendatang.

Pejabat Korsel mengatakan latihan Foal Eagle tersebut akan berlangsung selama sebulan dan dilakukan guna mempersiapkan angkatan bersenjata menghadapi setiap ancaman Korea Utara.

"Latihan ini akan berlangsung sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya dan ditujukan untuk memperbaiki kesiapan kami membendung berbagai ancaman Korut," kata pejabat Korsel yang tak ingin disebut identitasnya itu kepada Reuters, Selasa (20/3).

Latihan tersebut diperkirakan melibatkan sedikitnya 23.700 personel AS dan 300.000 pasukan Korsel.

Latihan rutin tersebut seharusnya dilakukan pada Februari lalu, namun ditunda seiring dengan digelarnya Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. Penundaan juga dilakukan demi menciptakan situasi kondusif untuk memulai dialog dengan Korea Utara di sela perhelatan olimpiade.

Pyongyang rutin mengecam latihan militer gabungan Seoul dan Washington selama ini yang dianggapnya sebagai persiapan perang.

Latihan gabungan ini pun dikhawatirkan merusak suasana cair di Semenanjung Korea, menjelang pertemuan bersejarah antara pemimpin Korut Kim Jong-un bersama Presiden Korsel Moon Jae-in pada akhir April dan juga pertemuan Kim dengan Presiden AS Donald Trump pada Mei.

Namun, Kementerian Pertahanan AS mengatakan bahwa militer Korut telah diberitahu oleh Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait latihan gabungan awal April ini.

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Christopher Logan, menekankan latihan gabungan ini bersifat defensif sehingga tidak mengancam pihak mana pun.

Dia menegaskan latihan gabungan ini dilakukan bukan untuk merespons pergerakan Korut selama ini atau pun situasi di Semenanjung Korea selama ini.

"Latihan bersama ini bersifat pertahanan sehingga tidak ada alasan bagi Korut untuk mememandangnya sebagai provokasi," kata Logan.

Dalam pertemuan dengan delegasi Korea Selatan di Pyongyang awal Maret lalu, Kim Jong-un disebut-sebut memahami latihan militer bersama Seoul dan Washington dan merasa tidak keberatan.

Credit cnnindonesia.com

Dana Kampanye dari Libya, Eks-Presiden Perancis Sarkozy Dibui

Kepolisian Perancis menjebloskan eks-Presiden Nicolas Sarkozy ke dalam penjara terkait dugaan aliran dana kampanye dari Libya, Selasa (20/3). (AFP PHOTO / POOL / PATRICK HERTZOG)

Jakarta, CB -- Kepolisian Perancis menjebloskan eks-Presiden Nicolas Sarkozy ke dalam penjara terkait dana kampanye, Selasa (20/3).

Sebelumnya Sarkozy diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan atas pendanaan kampanye pemilihannya. Pemeriksaan itu adalah pertama kalinya setelah seorang rekan Sarkozy, Alexandre Djouhri ditahan di London, dan belakangan dibebaskan dengan jaminan.

Surat kabar Le Monde menyatakan penyelidikan terkait aliran dana dari Libya bagi kampanye Sarkozy pada 2007.

Penyelidikan yang dimulai pada 2013 bermula dari klaim mantan pemimpin Libya Moammar Khadafi dan putranya Seif Al-Islam yang menyebut mereka mendanai kampanya Sarkozy.

Pada 2016, Sarkozy dipeiksa setelah seorang pengusaha Ziad Takieddine mengaku telah mengirim uang sebenar lima juta euro dari pemimpin Libya bagi Sarkozy yang sedang bertarung dalam kampanye pemilihan presiden pertamanya.

Seperti dilansir AFP, Takieddine mengaku tiga kali bolak-balik dari Tripoli, Libya ke Paris pada akhir 2006 dan awal 2007. Tiap kali membawa sebuah koper berisi uang sebanyak 1,5 hingga 2 juta euro dalam pecahan 200-an dan 500-an euro. Sarkozy membantah semua tuduhan.

Credit cnnindonesia.com

Serangan roket di pasar terkenal Damaskus, 35 orang tewas

Dokumentasi--Tentara Suriah berjaga dekat kantor polisi di pusat kota Damaskus, Suriah, Rabu (11/10/2017). (REUTERS/Omar Sanadiki )

Damaskus (CB) - Setidak-tidaknya 35 orang tewas dalam serangan roket pemberontak di pasar padat pengunjung di ibu kota Suriah, Damaskus, pada Selasa.

Roket rakitan itu menghantam pasar Kashkoul di timur Damaskus dan membuat banyak orang terluka.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu serangan paling mematikan, yang ditimbulkan roket pemberontak di Damaskus. Di kota itu, empat orang lain juga tewas pada Selasa karena tembakan mortir di berbagai wilayah.

Serangan itu terjadi pada saat militer Suriah bergerak di kedalaman benteng pemberontak di Ghouta Timur di daerah pedesaan Damaskus.

Televisi pemerintah mengatakan pasukan Suriah pada Selasa telah mencapai daerah pertanian Ayn Tarma, yang merupakan benteng pertahanan para pemberontak Failaq al-Rahman. Kelompok itu merupakan pelaku sebagian besar serangan mortir dan roket di ibu kota negara.

Militer Suriah mengendalikan lebih dari 80 persen wilayah Ghouta timur, yang menjadi ancaman terakhir terhadap Damaskus.Demikian laporan Xinhua.

Credit antaranews.com

Uni Eropa jatuhkan sanksi ke pejabat Suriah terkait senjata kimia

Bendera Uni Eropa dan negara anggotanya. (European Parliament)

Brussel (CB) - Uni Eropa pada Senin (19/3) menjatuhkan sanksi kepada empat pejabat senior Suriah terkait penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil di tengah kabar bahwa pasukan Presiden Bashar al-Assad menggunakan gas klorin di daerah Ghouta Timur yang dikuasai pemberontak.

Para menteri luar negeri Uni Eropa mengenakan larangan perjalanan dan pembekuan aset kepada seorang brigadir jenderal dan tiga ilmuwan yang bekerja di Pusat Studi dan Riset Ilmiah Suriah (SSRC).

Sanksi terbaru menambah jumlah tokoh rezim yang dihukum blok tersebut dalam konflik tujuh tahun di negara itu menjadi 261 orang.

"Uni Eropa menambahkan empat orang ini karena keterlibatan mereka dalam pengembangan dan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil, sejalan dengan kebijakan Uni Eropa untuk memerangi proliferasi dan penggunaan senjata kimia," demikian pernyataan yang disampaikan setelah para menteri menyetujui langkah tersebut di Brussel.

"Orang-orang ini meliputi seorang pejabat tinggi militer dan tiga ilmuwan yang bekerja di Pusat Studi dan Riset Ilmiah Suriah."

Pasukan rezim berulang kali dituduh menggunakan klorin dalam beberapa pekan terakhir selama operasi udara dan darat mereka untuk merebut kembali Ghouta Timur, daerah dekat Damaskus, dari pemberontak antipemerintah.

Uni Eropa memiliki satu paket sanksi luas berkenaan dengan konflik Suriah dan Brussel mendesak pelanjutan perundingan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa yang ditujukan untuk mengakhiri perang, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Rusia minta Inggris buktikan tuduhan atau minta maaf

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya. (Reuters)

Moskow (CB) - Inggris harus membuktikan keterlibatan Rusia dalam peracunan mantan agen ganda Sergei Skripal di Inggris atau meminta maaf, kata juru bicara kepresidenan Rusia.

"Cepat atau lambat tuduhan tak berdasar ini harus dijawab: dengan dukungan bukti yang memadai atau permintaan maaf," kata juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, Senin (19/3), sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Peskov juga menanggapi pertanyaan tentang apakah memburuknya ketegangan dengan Barat telah meningkatkan performa Vladimir Putin dalam pemilihan presiden Rusia pada Minggu.

"Saya tidak akan menggunakan istilah 'memburuknya ketegangan dengan Barat'. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijelaskan dan dipahami motivasinya, dari pihak Inggris terhadap Rusia,” katanya.

Pada Minggu, Putin menampik tuduhan Inggris dan sekutunya bahwa Rusia berada di balik serangan 4 Maret terhadap Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Inggris, menyebutnya "omong kosong".

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menanggapinya dengan mengatakan bahwa bantahan Moskow menjadi "semakin absurd".

London mengatakan bahwa racun saraf kelas militer rancangan Soviet, Novichok, digunakan untuk menyerang Skripal, dan pekan lalu Inggris, Prancis, Jerman dan Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan gabungan yang menyalahkan Rusia atas serangan pertama yang menggunakan senjata kimia di Eropa sejak Perang Dunia II.

Credit antaranews.com

Inggris kian sengit menuduh Rusia racuni eks mata-mata

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson (REUTERS/Toby melville)

Ini strategi klasik Rusia...mereka sudah tak lagi sembunyi-sembunyi

Brussels, Belgia (CB) - Rusia salah telah membantah bertanggung jawab atas serangan gas saraf terhadap seorang mantan agen ganda Rusia di bumi Inggris pada 4 Maret, kata Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson seperti dikutip Reuters.

"Penyangkalan Rusia semakin absurd," kata Johnson kepada wartawan begitu tiba di Brussels guna menghadiri pertemuan dengan timpalan-timpalannya di Uni Eropa.

Dalam pertemuan itu, Johnson akan membeberkan insiden peracunan itu kepada para mitranya di Uni Eropa.

"Ini strategi klasik Rusia...mereka sudah tak lagi sembunyi-sembunyi," kata Johnson.

Johnson menyatakan tidak ada jaminan negara-negara mana pun, termasuk di Uni Eropa, yang tidak akan menjadi korban prilaku fitnah dan merusak yang dilakukan Rusia.

Credit antaranews.com

Selasa, 20 Maret 2018

Inggris dan Uni Eropa Sepakati Masa Transisi Brexit

Sesuai kesepakatan, Inggris dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara lain selama 21 bulan, terhitung sejak Brexit dimulai pada 29 Maret 2019. (REUTERS/Neil Hall)

Jakarta, CB -- Inggris dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan terkait persyaratan periode transisi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Demi memuluskan proses negosiasi kesepakatan dagang, Inggris terpaksa menyetujui solusi 'backstop' terkait masalah yang menyangkut masa depan perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara.

Dikutip dari CNN.com, Inggris dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara lain selama 21 bulan, yang di mulai sejak Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada akhir Maret 2019.

Namun, untuk mengamankan kesepakatan yang memberi tingkat kepastian bisnis tersebut, Inggris terpaksa membuat konsesi, termasuk terkait hak-hak warga negara Eropa yang tiba selama masa transisi.

Inggris juga harus menerima kesepakatan 'backstop' sebagai solusi masalah perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Keputusan tersebut akhirnya diambil, kendati beberapa minggu lalu Perdana Menteri Theresa May menyebut Inggris tak bisa menerima gagasan semacam itu.

Republik Irlandia adalah negara konstituen atau bagian dari Kerajaan Inggris Raya, sedangkan Irlandia Utara adalah negara sendiri yang merupakan bagian dari Uni Eropa.

Kesepakatan "backstop" diusulkan Uni Eropa untuk status perbatasan Irlandia, Irlandia Utara yang diperintah Inggris akan tetap menjadi bagian dari serikat bea cukai Uni Eropa, jika tidak ada ide yang lebih baik. Namun, masalah yang mendera ini memerlukan pembicaraan lebih lanjut untuk diselesaikan sepenuhnya.

"Transisi akan dimulai pada hari Inggris keluar dari Eropa yakni 29 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020. Selama periode tersebut, Inggris tak akan lagi berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan di Eropa," ujar Kepala Negosiasi Brexit dari Uni Eropa Michel Barnier, dikutip dari AFP.

Menteri Inggris Urusan Brexit David Davis menekankan bahwa kesepakatan ini memberi kepastian yang diminta oleh pebisnis dan warga di seluruh Inggris dan Uni Eropa.

Kedua belah pihak menginginkan kesepakatan transisi ini bisa ditandatangani oleh para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan puncak Brussels akhir pekan ini, yang memungkinkan pembukaan perundingan mengenai hubungan Inggris-UE di masa depan pada bulan April.

Periode transisi tersebut memiliki dua tujuan, yakni memberi waktu kepada pengusaha dan warga negara untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah Brexit, serta memberi Inggris dan Uni Eropa lebih banyak waktu untuk menyetujui sebuah kesepakatan perdagangan.

Credit cnnindonesia.com

AS, Korut dan Korsel Bahas Denuklirisasi di Finlandia

Setelah menemui Kim Jong-un (kanan), kini delegasi Korsel dilaporkan akan kembali berdialog dengan perwakilan Korut dan AS di Finlandia. (The Presidential Blue House/Yonhap via REUTERS)

Jakarta, CB -- Sejumlah perwakilan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Korea Utara disebut akan bertemu di Finlandia guna membahas isu perlucutan senjata nuklir Pyongyang.

Pertemuan ini dilakukan menjelang pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un pada Mei mendatang.

"Pertemuan itu disebut pertemuan jalur 1.5 yang melibatkan perwakilan Korut, Korsel, dan AS. Sesi itu akan mempertemukan pejabat pemerintah dan ahli non-pemerintah dari masing-masing negara," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Finlandia, Kimmo Lahdevirta, Senin (19/3).

Meski begitu, Lahdevirta mengatakan Korut dan AS dikabarkan tidak akan mengirim pejabat pemerintah dalam pertemuan tersebut.

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Finlandia, Petra Sarias, mengatakan bahwa negaranya tidak terlibat dalam perundingan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Dia mengatakan Helsinki hanya menjadi fasilitator pertemuan tersebut.

Dilansir CNN, baik Lahdevirta maupun Sarias tidak menjelaskan secara detail mengenai isu denuklirisasi yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Keduanya juga tidak menolak memberi tahu detail waktu dan lokasi pertemuan tersebut.

Sementara itu, Kemlu Korsel mengatakan mantan pejabat publik dan ahli swasta akan berpartisipasi mewakili pemerintahnya dalam "perundingan tingkat kedua" tersebut.

Wakil Direktur Jenderal urusan Amerika Utara Kemlu Korut, Choe Kang Il, terlihat telah bertolak ke Finlandia pada Minggu (18/3) dari Bandara Internasional Beijing.

Kantor berita Yonhap melaporkan Choe menepis pertanyaan wartawan bahwa pertemuan itu akan membahas dan merundingkan isu pelucutan senjata nuklir Korut.

Hingga kini, Korut belum juga buka suara soal rencana pertemuan Kim Jong-un dan Trump. Namun, pelapor upaya diplomatik antara AS dan Korut, Joseph Yun, menyebut Korut "terkejut" Presiden Trump menyetujui dengan cepat undangan Kim Jong-un untuk bertemu.

Sebab, Trump segera menyetujui pertemuanya dengan Kim Jong-un tak lama setelah delegasi Korsel menyampaikan pesan kepadanya bahwa pemimpin Korut bersedia bertemu dengan dirinya, awal Maret lalu.

Undangan tersebut disampaikan Kim dalam pembicaraannya bersama pejabat Korsel di Pyongyang 4 Maret lalu

Credit cnnindonesia.com

Menlu Inggris: Penyangkalan Rusia tidak Masuk Akal

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson.

Foto: Reuters

Uni Eropa mendukung Inggris yang menuduh Rusia di balik serangan agen syaraf.

CB, LONDON -- Menteri luar negeri Inggris menyebut penyangkalan Rusia atas serangan dengan racun agen syaraf terhadap mantan intelijen semakin tidak masuk akal.

Menlu Inggris Boris Johnson juga mendapat dukungan dari Uni Eropa.
"Penyangkalan Rusia semakin tidak masuk akal," kata Johnson.

Rusia membantah terlibat dalam percobaan pembunuhan Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, yang merupakan penggunaan pertama gas syaraf yang diketahui di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Moskow mengumumkan pada pekan lalu, pengusiran 23 diplomat Inggris dalam sebuah respons langsung terhadap keputusan Inggris pekan lalu untuk mengusir 23 diplomat Rusia dari London.

Pada Ahad (18/3), Johnson menuduh Rusia menimbun racun saraf era Soviet yang mematikan atau Novichok, yang digunakan untuk meracuni Skripals. Tuduhan itu dibantah oleh Moskow. Skripal dan putrinya ditemukan tak sadarkan diri di bangku di Kota Salisbury, Inggris, pada 4 Maret dan tetap dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Setibanya di pertemuan Brussels pada Senin, menteri luar negeri baru Jerman, Heiko Maas, menyatakan dukungannya untuk Inggris. Seluruh 28 menteri luar negeri Uni Eropa diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai serangan tersebut Senin malam.

Meskipun tidak ada kemungkinan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia yang disepakati pada Senin, Perdana Menteri Inggris Theresa May akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan kasusnya pada pertemuan puncak Uni Eropa pada Kamis. Dia juga kemungkinan menyeru negara lain untuk mengusir pulang diplomat.

"Kami perlu memberi tekanan pada Rusia untuk mengambil bagian dalam penyelidikan nyata tentang serangan tersebut," kata Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders.

Rusia pada Kamis (15/3) membantah keberadaan program Novichok, gas syaraf tingkat-militer yang dikatakan Inggris dikembangkan oleh Rusia. Negara itu mendesak Inggris agar memberikan bukti nyata yang melandasi tuduhannya.

Credit republika.co.id

Putin Bantah Tudingan Inggris di Balik Serangan Agen Saraf

Vladimir Putin

Foto: EPA/Sergei Chirikov

Putin menyebut tudingan Inggris adalah omong kosong.

CB, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin membantah tudingan Moskow meracuni mantan mata-mata Sergei Skripal dan putrinya. Sebelumnya, Inggris mengatakan bahwa Skripal dan putrinya diracun dengan menggunakan racun saraf dari zaman Soviet, Novichok.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa Rusia menimbun racun tersebut. Inggris akan menyelidiki bagaimana senjata tersebut dapat digunakan untuk pembunuhan. Namun, Putin, dalam tanggapan terperinci pertama tentang peracunan tersebut, mengatakan bahwa Rusia dituduh secara salah.

"Mengenai tragedi yang Anda sebutkan, saya mengetahuinya dari media. Hal pertama yang saya pikirkan adalah jika racun saraf kelas militer, orang pasti mati di tempat," kata Putin kepada wartawan

"Kedua, Rusia tidak memiliki racun semacam itu. Kami menghancurkan semua senjata kimia kami di bawah pengawasan badan dunia dan kami melakukannya lebih dulu, tidak seperti beberapa mitra kami, yang berjanji melakukannya, namun sayangnya tidak menepati janji mereka," kata Putin.

Meski ketegangan terjadi di antara kedua negara itu, Putin mengatakan bahwa Moskow siap bekerja sama dengan London.

"Kami siap bekerja sama, kami langsung mengatakannya, kami siap untuk mengambil bagian dalam penyelidikan yang diperlukan, tapi untuk itu perlu ada keinginan dari pihak lain, dan kami belum melihat hal itu," katanya.

Dia pun membantah adanya keterlibatan Rusia dalam percobaan pembunuhan tersebut. "Secara keseluruhan, tentu saja, saya pikir orang yang normal akan mengerti bahwa itu adalah sampah, omong kosong, omong kosong, bagi Rusia untuk memulai petualangan seperti itu pada malam pemilihan umum presiden. Itu tidak terpikirkan," katanya. Putin berbicara setelah memenangkan pemilihan umum presiden.

Pejabat Inggris mengatakan, Moskow bersalah atas peristiwa peracunan tersebut dan mengusir 23 diplomat Rusia yang berada di London. Moskow membalas pada Sabtu dengan mengusir sejumlah diplomat Inggris yang sama dari Moskow, menutup konsulat Inggris di kota kedua Rusia di St Petersburg dan menutup aktivitas British Council, yang mempromosikan budaya Inggris di luar negeri, di Rusia.

Sebelumnya, Inggris mengatakan bahwa prioritasnya adalah menjaga pegawainya di Rusia, setelah Moskow mengusir 23 diplomat Inggris dalam krisis yang meningkat antara dua negara atas peracunan agen ganda. Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada akhir pekan lalu bahwa Dewan Keamanan Nasional negara tersebut akan bertemu lebih awal minggu depan untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.

"Prioritas kami saat ini adalah menjaga pegawai kami di Rusia dan membantu mereka yang akan kembali ke Inggris," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya.

Credit republika.co.id

Washington Ungkap Kekuatan Nuklir Dunia, AS dan Israel Tak Disebut

WASHINGTON - Washington merilis laporan "Global Nuclear Landscape 2018" yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Pertahanan (DIA) AS. Dalam laporan itu, DIA hanya fokus pada Rusia, China, dan Korea Utara sebagai kekuatan nuklir dunia dan melupakan enam negara lain, termasuk Israel dan AS sendiri.

Laporan setebal 36 halaman dibagi menjadi tiga bagian; satu fokus pada Rusia, satu di China dan yang ketiga fokus pada Korea Utara. Halaman pertama dari laporan selektif yang aneh tersebut menampilkan sebuah foto pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Sepanjang laporan, tidak ada penyebutan signifikan dari enam kekuatan nuklir dunia yang lain seperti Israel, Inggris, Amerika Serikat, India, Prancis dan Pakistan. Pengabaian yang mencolok itu diperhatikan oleh Hans Kristensen, peneliti Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) dan direktur Proyek Informasi Nuklir.

"Laporan baru DIA 'Global Nuclear Landscape 2018' mengabaikan 6 dari 9 negara bersenjata nuklir di dunia dan menawarkan sedikit, jika ada. Intelijen DIA (fokus) pada tiga yang dijelaskannya," tulis Kristensen via akun Twitter-nya, @nukestrat yang dikutip Selasa (20/3/2018).

Kristensen lantas memberikan link data negara-negara bersenjata nuklir secara lengkap dengan me-mention tweet DIA.

Laporan DIA juga menyebutkan Iran, Libya dan Suriah memiliki program dan kemampuan untuk membuat senjata nuklir, padahal tidak satu pun dari negara-negara tersebut saat ini memiliki senjata nuklir.

Laporan itu menyatakan bahwa sejak berakhirnya Perang Dingin dan pengurangan stok senjata nukliir Rusia dan Amerika telah meningkat. Namun, DIA juga mengakui ada persediaan senjata-senjata baru dan modernisasi senjata tua."Ambang batas penggunaan juga berpotensi diturunkan," kata DIA dalam laporannya.

Setiap penggunaan senjata nuklir di masa depan kemungkinan akan membawa perubahan geopolitik yang signifikan ketika negara berusaha memperkuat aliansi keamanan mereka sementara yang lain akan mendorong lebih kuat untuk perlucutan senjata nuklir global.

Credit sindonews.com

Putin katakan kepada Barat: Saya tak inginkan perlombaaan senjata

Presiden Rusia dan calon presiden Vladimir Putin keluar dari bilik suara di tempat pemungutan suara di Moskow, Rusia, Minggu (18/3/2018). (Kadobnov/POOL via Reuters)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin membuat sebuah pernyataan lebih lunak pada Senin kepada Barat pada Senin setelah ia menang dalam pemilihan presiden dengan suara lebih besar daripada pemungutan suara sebelumnya.

Putin mengatakan ia tak mempunyai keinginan untuk melakukan perlombaan senjata dan akan melakukan apa saja yang dia dapat untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan negara-negara lainnya.

Kemenangan Putin itu, yang terjadi pada saat hubungannya dengan Barat kurang baik, akan memperpanjang dominan politik Rusia selama enam tahun hingga tahun 2024. Ini akan membuatnya penguasa terlama sejak diktator Soviet Josef Stalin dan telah menimbulkan ketakutan Barat akan konfrontasi yang merebak.

Tetapi Putin yang berusia 65 tahun menggunakan sebuah pertemuan Kremlin dengan para calon yang dia kalahkan dalam pemilihan pada Ahad untuk mengisyaratkan keinginannya fokus pada hal-hal domestik bukan internasional, dan berusaha untuk menaikkan stadar hidup dengan menanam modal lebih banyak di bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan sementara mengurangi pengeluaran pertahanan.

"Tak seorangpun berencana mempercepat perlombaan senjata," kata Putin. "Kami akan melakukan segalanya untuk menyelesaikan semua perbedaan dengan mitra-mitra yang menggunakan saluran-saluran diplomatik. Demikian laporan Reuters.

Credit antaranews.com

Turki Rampas Bahan Senjata Nuklir Senilai Rp68,8 Triliun di Ankara

ANKARA - Polisi Turki telah menyita atau merampas 1.441 gram Californium-252, bahan yang digunakan untuk pembuatan senjata nuklir di Ankara. Materi berbahaya senilai USD5 miliar itu disita dari seorang tersangka yang hendak menjualnya seharga USD72 juta di pasar gelap.

Harga USD5 miliar dari materi nuklir itu merupakan nilai pasar dari californium saat ini.

Bahan senjata nuklir itu disita dari sebuah mobil di distrik Pursaklar di Ankara dan tindakan keamanan tinggi diambil di tempat kejadian karena Californium sangat berbahaya.

Empat orang telah ditahan dalam operasi tersebut. Ini adalah pertama kalinya materi senjata nuklir disita di Turki.

Californium selama ini diproduksi di Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Belum jelas bagaimana bahan berbahaya itu bisa sampai ke Ankara.

Investigasi polisi terkait temuan Californium sedang berlangsung.

Californium yang merupakan unsur radioaktif sintetis, diproduksi di laboratorium dan reaktor nuklir dan sering digunakan untuk memulai sebuah reaktor.

Polisi seperti dikutip kantor berita Anadolu, Selasa (20/3/2018) belum merilis empat orang yang ditahan dalam operasi tersebut.

Sumber bahan berbahaya dan identitas pembeli belum jelas. Polisi Ankara atau Otoritas Energi Atom Turki hingga kini belum berkomentar.

Credit sindonews.com

Israel Tuduh Diplomat Prancis Selundupkan Senjata ke Warga Palestina

TEL AVIV - Pemerintah Israel pada hari Senin (19/3/2018) mengumumkan penahanan terhadap seorang diplomat Prancis yang bekerja di Konsulat Prancis di Yerusalem. Pihak Tel Aviv marah setelah mengetahui pegawadi diplomatik itu menyelundupkan senjata untuk warga Palestina di Hamas dan Tepi Barat.

Romain Franck ditahan sejak 15 Februari 2018. Dia dituduh menyelundupkan total 70 pistol dan dua senapan serbu ke warga Palestina di dua wilayah tersebut dalam lima kesempatan.

Tuduhan ini disampaikan Badan Keamanan Israel atau Shin Bet. Shi Bet buka suara setelah beberapa pekan kasus itu dibungkam pemerintah.

”Franck bertindak demi keuntungan finansial, atas inisiatifnya sendiri dan tanpa sepengetahuan atasannya,” bunyi pernyataan Shin Bet.

Menurut seorang pejabat Shin Bet kepada Reuters, Franck tidak diyakini memiliki motif ideologis seperti memberi dukungan untuk militan Palestina.

”Ini adalah insiden yang sangat serius dimana kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada misi diplomatik asing di Israel secara sinis dieksploitasi untuk menyelundupkan belasan senjata yang dapat digunakan untuk serangan teroris terhadap warga sipil dan pasukan keamanan Israel,” lanjut pernyataan Shin Bet.

Franck, 23, dijadwalkan hadir pada sidang pengadilan Israel pada hari Senin siang waktu Israel. Agenda sidang adalah pengajuan tuntutan secara formal.

Pengacaranya belum bisa dihubungi wartawan untuk memberikan komentar mengenai kasus penyelundupan senjata yang dituduhkan kepada Franck.

Shin Bet telah merilis foto-foto terdakwa di sebuah padang pasir. Foto-foto itu diambil dari halaman Facebook dengan nama akun Roman Franck. ”Merasa baik di Palestina,” bunyi salah satu posting pengguna akun tersebut untuk menandai sebuah foto.

“Bepergian ke Yerusalem untuk memulai sebuah petualangan baru,” bunyi posting lain di Facebook itu pada 17 Januari 2018.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar Prancis di Tel Aviv menggambarkan Franck sebagai anggota konsulat jenderal di Yerusalem. Menurut kedutaan, Prancis menangani kasus ini dengan serius dan bekerja sama dengan pihak berwenang Israel.

Franck ditangkap bersama dengan seorang warga Palestina asal Yerusalem Timur yang dipekerjakan sebagai satpam di konsulat. Menurut Shin Bet ada tujuh tersangka lainnya yang juga ditangkap.

Badan Keamanan Israel ini menuduh Franck menggunakan kendaraan sport milik konsulat, yang menikmati bebas pemeriksaan keamanan Israel karena status diplomatiknya. Kendaraan itu disalahgunakan untuk membawa senjata produksi pabrik dari Gaza ke agen senjata Palestina di Tepi Barat.

Masih menurut pernyataan Shin Bet, Franck menerima senjata dari seorang warga Palestina yang dipekerjakan oleh Pusat Kebudayaan Prancis di Gaza.

Credit sindonews.com

Qatar minta AS selidiki ulah UEA manipulasi mata uangnya

Qatar (REUTERS/Thomas White/Illustrat)

London (CB) - Qatar meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelidiki anak perusahaan bank besar Uni Emirat Arab yang beroperasi di AS yang dituduh Qatar membuat kesepakatan-kesepakatan valuta asing palsu yang dirancang untuk merusak ekonomi Qatar sebagai bagian dari blokade oleh tetangga-tetangganya di Teluk.

Firma hukum sewaan Bank Sentral Qatar telah menyurati Departemen Keuangan AS untuk meminta menyelidiki NBAD Americas yang adalah anak perusahaan First Abu Dhabi Bank (FAB) yang berusaha di AS. Saham mayoritas FAB ini dikuasai oleh pemerintah UEA.

Dalam surat kedua, para pengacara dari Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison meminta Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka AS (CFTC) menyelidiki dugaan manipulasi mata uang Qatar, riyal.

Permintaan investigasi ini memperdalam krisis diplomatik yang meledak Juni tahun lalu ketika Arab Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain menerapkan boikot ekonomi kepada Qatar atas tuduhan mendukung militan islamis dan Iran.

"Kami yakin NBAD berpartisipasi dalam skema ganjil dan melawan hukum untuk melancarkan perang mata uang terhadap Qatar, termasuk lewat manipulasi mata uang dan pasar sekuritas Qatar," tulis Qatar dalam surat kepada Departemen Keuangan AS tertanggal 26 Februari.

"Aksi-aksi ini harus segera dihentikan, dan kami meminta Anda menyelidiki apakah NBAD telah secara langsung atau tidak langsung membantu manipulasi pasar Qatar, termasuk melalui kliring dolar NBAD America atau berkaitan dengan layanan perbankan di Amerika Serikat."

FAB yang dibentuk dari merger First Gulf Bank dan National Bank of Abu Dhabi tahun lalu itu membantah tuduhan telah memanipulasi riyal Qatar.

"FAB menjalankan usahanya sesuai dengan standard-standard profesional tertinggi dan mematuhi hukum serta aturan yurisdiksi di mana pun kami beroperasi. FAB tegas membantah rumor itu," kata FAB seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Protes Eksekusi Mati TKI, Kemlu RI Panggil Dubes Saudi

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya telah memanggil Dubes Saudi untuk memprotes eksekusi mati TKI Zaini Misrin. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan telah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammad Al-Shuaibi, untuk memprotes eksekusi mati seorang tenaga kerja Indonesia di Mekah, kemarin.

TKI tersebut bernama Muhammad Zaini Misrin asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dia dieksekusi mati karena dinyatakan terbukti bersalah membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

"Tadi siang Kemlu RI melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah memanggil dubes Saudi di Jakarta," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/3).

Dalam pertemuan itu, kata Iqbal, Kemlu memprotes eksekusi Zaini yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau notifikasi sebelumnya kepada pemerintah RI. Selain itu, eksekusi juga dilaksanakan ketika proses permintaan peninjauan kembali (PK) kasus Zaini untuk kedua kalinya baru dimulai.

"Meski kami tahu bahwa pemerintah Saudi tidak punya kewajiban memberitahu pemerintah asing untuk menindak warga asing yang terjerat kasus hukum, tapi seharusnya Riyadh bisa tetap menyampaikan notifikasi kepada pemerintah RI sebelum eksekusi Zaini dilakukan, melihat hubungan kedua negara yang sudah dekat," kata Iqbal.

"Selain itu, eksekusi Zaini juga dilakukan ketika proses permintaan PK sedang berjalan dan belum dapat jawaban atau kesimpulan dari otoritas terkait," lanjutnya.

Iqbal mengatakan sejauh ini belum ada rencana Presiden Joko Widodo menghubungi langsung Raja Salman mengenai kasus eksekusi Zaini ini.

Zaini ditahan pihak berwenang Saudi sejak 13 Juli 2004 lalu atas tuduhan membunuh majikan. Tuduhan itu dilayangkan pertama kali oleh anak sang majikan.

Saudi kemudian melayangkan vonis hukuman mati kepada Zaini pada November 2008. Selama proses hukum berlangsung, Zaini tidak diperbolehkan didampingi kuasa hukum dari pemerintah sekalipun.

Pemerintah baru bisa mendapat akses kekonsuleran dan mendampingi Zaini setelah vonis dijatuhkan.

Ilustrasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. (ANTARA Foto/Hafidz Mubarak A)

Sejak itu, pemerintah melalui pengacara Zaini telah dua kali mengajukan PK, yakni pada Januari 2017 lalu dan Januari 2018.

"Namun kami sangat menyayangkan sekali proses eksekusi dilakukan saat proses PK kedua sedang dilakuan. Padahal, 20 Februari 2018 kemarin, pengacara Zaini baru mendapat arahan dari kejaksaan agung Saudi yang mempersilakan untuk menyampaikan permintaan PK," kata Iqbal.

Sejak 2008-2018, Iqbal mengatakan tim perlindungan WNI telah menemui Zaini di penjara sebanyak 40 kali. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah juga sudah tiga kali memfasilitasi keluarga untuk bertemu keluarga untuk menjajaki kemungkinan penyelesaian dengan damai oleh ahli waris korban.

Namun, sampai detik terakhir sebelum eksekusi, keluarga majikan tidak menerima permohonan maaf pihak Zaini.

Ilustrasi hukuman pancung. (Thinkstock/Sasilsolutions)

"Karena ini hukuman mati, yang bisa meringankan atau memaafkan hanyalah keluarga korban. Hingga detik terakhir, keluarga ahli korban tidak membuka jalan maaf terhadap Zaini sehingga proses eksekusi tetap dilakukan," kata Iqbal.

Dia mengatakan hari ini dirinya juga telah bertemu keluarga Zaini di Madura dan memberitahu kabar eksekusi tersebut.

"Saya barusan baru terbang dari Madura bertemu keluarga Zaini di Bangkalan untuk menyampaikan kabar duka tersebut. Mereka sudah menerima dengan ikhlas peristiwa ini. Kami menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya bagi istri dan dua anak Zaini," kata Iqbal.

Credit cnnindonesia.com

Tiada Notifikasi, RI Baru Tahu Kasus Zaini Setelah Vonis Mati

Direktur PWNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah baru mengetahui kasus yang menimpa TKI Zaini setelah hakim menjatuhkan vonis mati pada 2008 lalu. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pemerintah baru mengetahui kasus Muhammad Zaini Misrin setelah hakim Arab Saudi menjatuhkan vonis mati pada November 2008. Padahal TKI asal Madura, Jawa Timur, telah ditahan sejak Juli 2004 lalu.

Dia dieksekusi mati karena dinyatakan terbukti bersalah membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Saudi tidak pernah memberi notifikasi atau pemberitahuan mengenai penangkapan Zaini sejak pria 53 tahun itu ditangkap.

"Dari otoritas Saudi tidak pernah memberi notifikasi ditangkapnya Zaini Misrin pada tahun 2004 lalu baik ke KJRI di Jeddah maupun KBRI di Mekah," kata Iqbal dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/3).

Zaini yang bekerja sebagai sopir Abdullah sejak 1992 silam ditangkap pada 13 Juli 2004 atas dasar laporan anak Abdullah yang menuduhnya telah membunuh sang ayah. Selama proses hukum berlangsung, Zaini disebut tidak diperbolehkan didampingi pengacara atau kuasa hukum.

Iqbal mengatakan pemerintah melalui KBRI baru mengetahui kasus ini pada 8 November 2008 saat pengadilan memvonis hukuman mati kepada Zaini.

Sejak itu, Iqbal menuturkan pemerintah segera mendampingi Zaini memperjuangkan hak-hak hukumnya. Sejak vonis dijatuhkan hingga sebelum eksekusi, dia mengatakan tim perlindungan WNI Kemlu RI telah bertemu Zaini sebanyak 40 kali.

Pada 2011, pemerintah telah dua kali menunjuk kuasa hukum guna mendampingi kasus Zaini yakni pada 2011-2016 dan pada 2016-2018. Sejak 2008, kata Iqbal, pemerintah juga setidaknya telah memfasilitasi keluarga untuk menemui Zaini di Saudi sebanyak tiga kali.

"Sejak 2008, pemerintah juga setidaknya sudah dua kali melayangkan permintaan peninjauan kembali. Yakni pada Januari 2017 dan Januari 2018 lalu. Namun sayangnya, eksekusi dilakukan saat proses PK kedua baru akan dimulai ketika belum ada putusan atau kesimpulan dari hakim," kata Iqbal.

"Selama ini juga sudah ada 42 nota diplomatik yang dikirim KJRI atau KBRI di Saudi terkait kasus Zaini. Presiden RI juga sudah kirimkan surat sebanyak tiga kali kepada Raja Salman yakni sekali di era SBY dan dua kali di era Jokowi untuk menunda atau meringankan hukuman Zaini ini," lanjutnya.

Walau demikian, Iqbal mengakui bahwa sistem tata kelola perlindungan WNI di luar negeri pada saat itu masih belum dibangun baik dan kondusif. Karena itu, pemerintah cukup sulit menangani dan mendampingi sejumlah kasus serupa yang terjadi sebelum tahun 2010.

"Sistem PWNI itu sebelum tahun 2010 belum terbangun dengan baik. Jika dilihat, dua kasus eksekusi mati Zaini dan Siti Zaenab pada 2015 muncul sebelum 2010. Karena itu kasus ini sulit diselesaikan karena pemerintah tidak melakukan pendampingan sejak awal," ujar Iqbal.

Credit cnnindonesia.com

TKI Asal Madura Dihukum Mati di Arab Saudi

Ilustrasi Hukuman mati. (Thinkstock/OSTILL)

Jakarta, CB -- Pemerintah Arab Saudi telah mengeksekusi mati seorang tenaga kerja Indonesia asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur bernama Muhammad Zaini Misrin pada Minggu (19/3). Zaini dieksekusi terkait kasus dugaan pembunuhan.

"Ya, benar seorang ekspatriat Indonesia bernama Zaini Misrin asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur telah dieksekusi mati oleh otoritas Saudi kemarin," kata Dubes RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (20/3).

Organisasi pemerhati hak buruh migran, Migran Care menyampaikan Zaini telah ditahan pihak Saudi sejak 13 Juli 2004 karena dituduh membunuh sang majikan.

Zaini telah bekerja di Saudi selama lebih dari 30 tahun. Otoritas Saudi lalu memvonis hukuman mati Zaini pada 17 November 2008.

Agus mengatakan Presiden Joko Widodo telah melayangkan surat sebanyak dua kali kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz untuk meminta penundaan eksekusi dan peninjauan kembali kasus Zaini. Namun, permintaan itu tidak digubris otoritas Saudi.

"Presiden Jokowi telah melakukan extraordinary action dengan mengirim surat dua kali ke Raja Salman agar pemerintah Saudi melakukan penundaan eksekusi dan peninjauan kembali atas kasusnya," kata Agus.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengecam eksekusi mati Zaini dan mendesak pemerintah RI segera menindaklanjuti langkah Saudi yang dianggap melanggar hak asasi manusia tersebut.

Anis mengatakan selama menjalani proses hukum Zaini tidak didampingi kuasa hukum bahkan dari pemerintah. Selain itu, Zaini juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial.

Selain itu, Anis menyebut pemerintah RI bahkan tidak diberitahu mengenai kasus Zaini sampai vonis dijatuhkan.

"Jika merunut pengakuan Zaini, dia mengaku dipaksa mengakui melakukan pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi," kata Anis saat dihubungi.

Anis mengatakan Peninjauan Kembali kasus Zaini juga sebenarnya telah diajukan pada 6 Maret lalu. Namun, permintaan tersebut ditolak hakim.

"Hakim menolak PK yang diajukan dan tetap memvonis hukuman yang sama," ujar Agus.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia gagas terowongan bawah laut Bagan Datuk-Sumatra

Ahmad Zahid Hamidi. (REUTERS/Carlo Allegri)

Kuala Lumpur (CB) - Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan pemerintah Malaysia ingin membangun terowongan bawah laut yang menghubungkan Bagan Datuk, Malaysia, dengan Sumatra, Indonesia.

Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan hal itu ketika menghadiri kegiatan Transformasi Nasional 2050 di Malaysia Agro Exposition Park Serdang (MAEPS), Minggu, menurut siaran media massa Kuala Lumpur, Senin.

Proyek dengan nilai sekitar 20 miliar dolar AS itu diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan Malaysia dan Indonesia serta Asia Tenggara.

"Gagasan dasarnya sudah disetujui namun masih terlalu awal untuk dikatakan karena perlu mendapat persetujuan pemerintah Malaysia dan Indonesia, pemerintah negara bagian, laporan Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) selain wajib memenuhi peraturan internasional," katanya.

Ia mengatakan Bagan Datuk menjadi lokasi pilihan di Semenanjung karena terowongan tersebut akan disambungkan dengan Tol Pesisir Pantai Barat yang rencananya siap menjelang 2020.

"Kajian fisik sudah mendapat kelulusan secara dasar tetapi masih memerlukan penilaian EIA manakala investor yang berminat perlu mendapatkan izin Pemerintah Malaysia dan Indonesia," katanya.

Credit antaranews.com

Senin, 19 Maret 2018

Racun Novichok Rusia Pernah Bikin Israel Ketakutan

TEL AVIV - Novichok, racun saraf terhebat yang pernah dimiliki Rusia di era Soviet pernah membuat Israel ketakutan karena jenderal yang mengembangkannya ingin menjual racun itu kepada Suriah.

Racun saraf itu kini sedang jadi sorotan dunia karena diduga digunakan untuk menyerang mantan agen ganda Rusia; Sergei Skripal, di Inggris yang kini memicu perseteruan kedua negara.

Jenderal Anatoly Kuntsevich adalah jenderal di balik pengembangan racun saraf ganas tersebut. Namun, jenderal Soviet—kini bernama Rusia—ini tewas misterius tahun 1990-an.

Dia sebelumnya diincar Mossad—badan intelijen Israel—karena dianggap berusaha menjual racun Novichok ke Suriah. Damaskus saat itu menjadi salah satu musuh Tel Aviv.

Kematian misterius Jenderal Kuntsevich memicu spekulasi bahwa Mossad sebagai pelakunya.

Di tengah-tengah runtuhnya Uni Soviet, Kuntsevich mulai aktif mencoba menjual pengetahuannya kepada orang-orang Suriah. Gerak-geriknya ditulis wartawan dan penulis Israel Ronen Bergman. Laporan tentang kisah jenderal Rusia ini muncul dalam artikel berjudul "Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations" yang diterbitkan awal tahun ini.

"Tampaknya bisnisnya dengan orang-orang Suriah bukanlah inisiatif pemerintah (Rusia) melainkan sebuah usaha untuk menjaga kepentingannya sendiri," tulis Bergman yang dia sebut menerima sejumlah besar uang.

Israel berulang kali memperingatkan Moskow, terkai sepak terjang jenderalnya itu namun sia-sia. "Dipercaya bahwa (Presiden Rusia Boris) Yeltsin tidak dapat, atau tidak mau untuk campur tangan," lanjut laporan Bergman, yang dilansir Ynet, Jumat (16/3/2018) malam.

Bergman mengutip buku "The Volunteer", yang diterbitkan di Kanada oleh Michael Ross, di mana dia mengaku sebagai agen Mossad dan mengatakan bahwa dia berulang kali dikirim untuk memperingatkan pejabat senior Rusia tentang kegiatan Kuntsevich. Sekali lagi, usaha agen intelijen Israel itu tanpa hasil apapun.

"Israel sangat marah. Pada tanggal 29 April 2002, dalam keadaan yang tidak diketahui, Kuntsevich meninggal dalam penerbangan dari Aleppo ke Moskow," tulis Bergman.

"Orang-orang Suriah tampaknya yakin bahwa intelijen Israel telah berhasil mencapai dan meracuni jenderal tersebut," lanjut Bergman.

Suriah setuju untuk menyerahkan persenjataan kimia pada tahun 2013 ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengancam akan menyerang Damaskus sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia di daerah yang dikuasai pemberontak di pinggiran Damaskus selama perang sipil. Serangan tersebut diyakini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang. Obama membatalkan niatnya untuk menyerang Suriah setelah Presiden Bashar al-Assad setuju untuk menyerahkan senjata tersebut.

Namun, Suriah telah berulang kali dituduh menggunakan gas klorin dalam serangan lain.

Setelah sekian tahun jejak racun Novichok misterius, pada 4 Maret lalu, mantan agen intelijen Rusia, Sergei Skripal, bersama dengan putrinya, Yulia Skripal, dan seorang perwira polisi Inggris, ditemukan tak sadarkan diri di Salisbury, Inggris selatan. Mereka diduga diserang racun Novichok.

Inggris dan Amerika Serikat (AS) menuduh Rusia sebagai dalang serangan terhadap mantan agen intelijen yang telah berkhianat pada Moskow itu. Namun, Kremlin membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.

Rusia bersikukuh bahwa tidak ada motif untuk menargetkan Skripal dengan apa yang dikatakan Inggris sebagai serangan pertama di Eropa sejak Perang Dunia II.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergei RyabkoV membantah bahwa Rusia bahkan memiliki program untuk mengembangkan agen saraf Novichok.

"Saya ingin menyatakan dengan pasti kemungkinan bahwa Uni Soviet atau Rusia tidak memiliki program untuk mengembangkan agen racun yang disebut Novichok," katanya kepada kantor berita Interfax.

Dia mengecam orang menyebarkan informasi bahwa program tersebut diduga nyata setelah ahli kimia Soviet Vil Mirzayanov pertama kali mengungkapkan adanya agen saraf ultra-kuat tersebut.

Mirzayanov, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat, mengatakan Moskow menemukan agen saraf yang sangat beracun selama Perang Dingin dan menggunakannya di sebuah institut yang berbasis di Moskow di mana dia bekerja sampai awal 1990-an.

"Kami mengakhiri semua penelitian di bidang agen beracun militer setelah bergabung dengan Konvensi Senjata Kimia, dan tahun lalu semua persediaan agen beracun hancur," kata Ryabkov.

Sebaliknya, kata dia, Amerika Serikat telah gagal melakukan hal yang sama.

"Saya berharap bahwa perdebatan seputar tragedi di Salisbury tidak akan menjadi dalih baru bagi AS untuk meninggalkan apa yang harus mereka lakukan dalam kerangka kewajiban mereka sendiri," imbuh dia.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang langka, Presiden AS Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Inggris Theresa May kompak menuding Rusia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Salisbury. Mereka mengatakan penggunaan senjata kimia adalah serangan terhadap kedaulatan Inggris dan pelanggaran hukum internasional.

Credit sindonews.com