Jumat, 20 Oktober 2017

Politisi yang Terkait Mata-mata China Pernah Kerja di Senat Australia

Canberra - Jian Yang, seorang politikus Selandia Baru yang terkait dengan sekolah mata-mata militer China diketahui juga pernah bekerja untuk sebuah komite Senat Australia yang berpengaruh. Demikian terungkap dalam dokumen yang diperoleh melalui UU Kebebasan Informasi.
Jian Yang yang kini menjadi anggota parlemen Selandia Baru dari Partai Nasional menghadapi pengawasan ketat di negara itu beberapa bulan terakhir. Hal itu terjadi setelah diketahui bahwa dia pernah bekerja di akademi yang terkait dengan militer China dan sekolah bahasa asing yang melatih para mata-mata negara itu.
Surat-surat kerahasiaannya baru saja dipublikasikan dan menunjukkan bahwa dia pernah magang dengan komite Senat Australia sebelum pindah ke Selandia Baru.
"Selama bulan September dan November 1994 saya bekerja magang di Komite Tetap Senat untuk Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan, Parlemen Australia," demikian ditulis Jian Yang dalam permohonan residensi Selandia Baru pada tahun 1998.
"Saya diminta menulis sebuah laporan tentang hubungan sosial dan budaya antara Australia dan China," katanya.
"Laporan saya sangat mendalam dan ditandai HD (High Distinction) oleh kedua atasan saya," tambah Jian Yang.
Dokumen-dokumen tersebut, yang diperoleh oleh media NZ Herald di bawah UU Kebebasan Informasi, juga mengungkapkan Jian Yang merupakan ketua Asosiasi Pelajar dan Mahasiswa Tionghoa yang didukung Kedubes China saat dia kuliah di Universitas Nasional Australia.
Jian Yang mendapat tekanan di Selandia Baru setelah terungkap bahwa dia pernah bekerja di Luoyang Foreign Languages Institute yang melatih mata-mata, dan Akademi Teknik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat.
Dia telah berulang kali menolak masih adanya hubungan dengan Partai Komunis China (PKC), dan menyatakan bahwa dia belum pernah ditanyai oleh Badan Intelijen Keamanan Selandia Baru.
"Saya menolak segala tuduhan yang mempertanyakan kesetiaan saya kepada Selandia Baru ... walaupun saya tidak lahir di sini, saya bangga menyebut diri sebagai orang Selandia Baru, mematuhi hukum kita dan berkontribusi pada negara ini," katanya September lalu.
Jian Yang pindah ke Selandia Baru tahun 1999, dan menjadi dosen ilmu politik di Universitas Auckland. Dia kemudian terjun ke politik dan terpilih ke parlemen melalui Partai Nasional pada tahun 2014.
Dia kembali terpilih dalam pemilu baru-baru ini setelah masuk dalam posisi 33 pada daftar caleg partai tersebut.
Dalam catatan yang menyertai dokumen yang diserahkan ke NZ Herald, Imigrasi Selandia Baru mengatakan, "Kami mencatat bahwa Yang memenuhi semua segala persyaratan berdasarkan UU yang relevan pada saat permohonan residensinya dan tidak ada masalah karakter yang diidentifikasi saat itu."
Jian Yang meninggalkan China pada tahun 1994 untuk kuliah di Fakultas Hubungan Internasional Jurusan Pasifik dan Asia, dan mendapatkan gelar masternya di tahun pertama.

Credit detik.com/australia-plus-abc/

Serangan Rusia Tewaskan 16 Warga Sipil Suriah Termasuk Anak-anak

ilustrasi jet tempur (Foto: Getty Images)

Damaskus - Setidaknya 16 warga sipil, termasuk beberapa anak-anak, tewas akibat serangan udara di provinsi Deir Ezzor, Suriah. Serangan itu diyakini dilakukan oleh jet-jet tempur Rusia.

Provinsi Deir Ezzor, Suriah timur sebagian dikuasai oleh kelompok radikal ISIS, yang tengah menghadapi gempuran dari berbagai pihak di Suriah.

"Warga sipil tersebut tewas saat mereka mencoba menyeberangi sungai Efrat dekat kota Abu Kamal," demikian disampaikan kelompok pemantau HAM Suriah, Syrian Observatory for Human Rights seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (20/10/2017).

Menurut Observatory yang berbasis di Inggris tersebut, jet-jet tempur Rusia melakukan serangan udara pada Kamis (19/10) waktu setempat itu. Kelompok tersebut mengidentifikasi pesawat-pesawat yang melakukan serangan udara berdasarkan tipe, lokasi, pola penerbangan dan munisi yang digunakan.

Abu Kamal merupakan satu dari beberapa basis ISIS yang masih tersisa di Suriah.

Rusia memulai intervensi militer di Suriah untuk mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada tahun 2015. Intervensi militer tersebut dilakukan untuk membantu rezim Assad memerangi kelompok ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya.

Credit detik.com

Gua Raksasa Ditemukan di Bulan, Bisa Jadi 'Rumah' Astronot

Foto: AFP

Jakarta - Para peneliti Jepang menemukan gua raksasa di bulan yang diharapkan bisa menjadi 'rumah' bagi astronot yang pergi ke bulan. Seperti apa ya wujudnya?

Gua itu nantinya bisa melindungi astronot dari radiasi berbahaya dan perubahan temperatur yang ekstrem. Penemuan itu berdasarkan data dari satelit milik Jepang, SELENE. Demikian dilansir AFP, Jumat (20/10/2017).

Data dari SELENE mengkonfirmasi adanya keberadaan gua sepanjang 31 mil dan lebar 328 kaki. Gua ini diyakini merupakan tabung lava hasil aktivitas vulkanik 3,5 juta tahun lalu. Penemuan ini dipublikasikan pekan ini oleh majalah sains Amerika Serikat, Geophysical Research Letters.

"Kami sudah mengetahui lokasi ini yang awalnya kami kira merupakan tabung lava, namun eksistensinya baru terkonfirmasi saat ini," kata peneliti lembaga penelitian luar angkasa Jepang, Junichi Haruyama.

Terowongan bawah tanah, yang terletak di bawah area yang dinamakan Bukit Marius, akan membantu melindungi astronot dari perubahan ekstrem temperatur dan radiasi. Para peneliti belum secara langsung melihat bagian dalam gua itu, namun tetap optimistis.

Penemuan ini diumumkan setelah Jepang mengungkapkan rencana ambisius untuk menempatkan astronot di bulan pada 2030. Ini adalah pertama kali lembaga penelitian luar angkasa Jepang mengungkapkan rencana mengirim astronot ke stasiun luar angkasa internasional.

Credit detik.com

Perkenalkan 2016 HO3, Bulan Kedua Bumi: Begini Penampakannya

CB, California - Sebuah objek luar angkasa bernama 2016 HO3, yang kerap disebut sebagai bulan kedua bumi, mulanya diperkirakan sebagai sampah antariksa. Ini adalah asteroid yang pertama kali ditemukan pada 27 April 2016.
Objek ini dikonfirmasi sebagai asteroid setelah peneliti melakukan pengamatan melalui salah satu teleskop terbesar di dunia. Asteroid ini sebenarnya tidak bergerak mengitari bumi melainkan mengelilingi matahari. Hanya saja, jalur orbit dari asteroid ini bersinggungan dengan jalur bumi.
Asteroid ini diperkirakan berada 38-100 jarak lunar (15 juta-31 juta kilometer) dari bumi. "HO3 dekat dengan bumi, ukurannya kecil, kemungkinan tidak lebih besar dari 100 kaki, membuatnya sangat menantang untuk dipelajari," ucap Vishnu Reddy, seorang asisten profesor di Lunar and Planetary Laboratory, Universitas Arizona.

"Pengamatan kami menunjukkan bahwa HO3 berotasi setiap 28 menit sekali dan terbuat dari bahan serupa asteroid."

Para ilmuwan percaya asteroid ini telah mendampingi bumi selama beberapa dekade namun tidak diperhatikan karena memiliki jalur yang tidak membahayakan bumi. Mereka juga percaya bahwa asteroid tersebut akan terus bersama bumi hingga beberapa abad ke depan karena jalurnya yang stabil.

Credit TEMPO.CO

Arkeolog Temukan Patung Ratu Mesir Ankhesenpepi II, Siapa Dia?

CB, Alexandria - Para Arkeolog menemukan patung Ankhesenpepi II, seorang ratu yang diperkirakan memimpin Mesir lebih dari 4.000 tahun lalu. Patung yang terbuat dari kayu tersebut ditemukan di dekat Piramida Giza.
Ankhesenpepi II adalah istri dari Raja Pepi I. Setelah suaminya meninggal, Ankhesenpepi II menikah dengan Pepi II, anak suaminya dari Merenre, saudara perempuannya yang juga dikenal sebagai Ankhesenpepi I.
Setelah Merenre meninggal, Pepi II yang masih berusia enam tahun harus menerima tahta. Karena usianya yang masih muda, Ankhesenpepi II menjadi ratu yang mengatur negara hingga Pepi II cukup dewasa menjalankan pemerintahan.
Berdasarkan penuturan beberapa ahli, Ankhesenpepi II adalah ratu yang sangat penting bagi Mesir pada jaman tersebut. Patung tersebut ditemukan di nekropolis (pemakaman raja-raja kuno) saat tim arkeolog gabungan Prancis-Swiss dari Universitas Jenewa melakukan penelitian. Menurut Philip Collombert, artefak tersebut ditemukan di bagian timur piramida.
Patung tersebut diukir dengan proporsi yang mirip manusia, meski memiliki leher yang sedikit lebih panjang sekitar 30 sentimeter. Berdasarkan penelitian, telinganya digambarkan menggunakan sebuah anting kayu. Patung tersebut dikabarkan berada dalam kondisi yang sangat buruk, sehingga memerlukan perbaikan.

Credit TEMPO.CO

Kenapa Ada Penganut Teori Konspirasi? Hasil Riset Ini Menjawabnya

CB, Jakarta - Hasil riset terbaru yang terbit dalam jurnal European Journal of Social Psychology edisi terbaru berusaha mengungkap cara otak menerjemahkan teori konspirasi. Sebagai organ prediktif, otak manusia selalu mencari pola yang bisa menjelaskan dunia dan membantu manusia berkembang di dalamnya. Kemampuan itu membantu manusia memahami dunia.
Namun, manusia terkadang menerjemahkan potensi bahaya tanpa dasar apapun. Fenomena ini, yang disebut persepsi pola ilusi adalah kondisi pikiran yang mendorong orang-orang yang percaya terhadap teori konspirasi. Di antaranya, seperti penyangkalan perubahan iklim yang dilakukan Presiden Donald Trump atau menganggap peristiwa 9/11 palsu, atau percaya bahwa terhadap teori bumi datar.
Di Amerika Serikat, hasil survei menunjukkan hampir 50 persen orang Amerika mempercayai setidaknya satu teori konspirasi. Presiden Amerika ke-45, Donald Trump termasuk salah satunya. Washington Post mencatat, setidaknya ada lebih 10 macam teori konspirasi yang dipercayai oleh Presiden Trump.

Menurut tim, dalam jurnal, teori konspirasi bisa dikatakan dipengaruhi persepsi pola ilusi dalam otak. Persepsi palsu adalah sebuah tindakan mencari hal yang tidak ada. Asumsi tersebut tidak pernah benar-benar didukung dengan bukti empiris.
Dalam studi, tim berusaha mengungkapkan korelasi antara kepercayaan terhadap teori konspirasi dan otak. Dan hasilnya, para penganut teori konspirasi menunjukkan betapa potensi kerentanan terhadap pengaruh eksternal.
"Penganut teori konspirasi melihat semua kejadian di dunia ini terhubung secara tidak langsung, kemudian meyakini suatu hal yang irasional, yang sebenarnya tidak terkait," tulis para peneliti dalam jurnal tersebut.

Credit TEMPO.CO

'Dihajar' Perwakilan Kuwait, Delegasi Israel Tinggalkan Pertemuan Parlemen Internasional

MOSKOW - Delegasi Israel dalam pertemuan Parlemen Internasional yang berlangsung di Moskow, Rusia, memutuskan untuk walk-out setelah dihajar habis-habisan oleh delegasi Kuwait.

Keluarnya delegasi Israel terjadi saat pembahasan mengenai penangkapan anggota Parlemen Palestina oleh otoritas Israel. Ketua Majelis Nasional Kuwait Marzouq al-Ghanim, yang memimpin delegasi Kuwait dalam pertemuan itu menegaskan apa yang dilakukan otoritas Israel tersebut adalah kejahatan keji.

"Pepatah "jika Anda tidak malu Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan" berlaku untuk komentar yang dibuat oleh parlemen pemerkosa (Israel) ini," kata Ghanim, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (19/10).

"ini (pengakapan anggota Parlemen Palestina) merupakan jenis terorisme yang paling berbahaya, terorisme negara," sambungnya.

Pernyataan keras Ghanim mendapatkan respon positif dari pewakilan negara lain yang hadir. Ghanim kemudian menyatakan perwakilan Israel harusnya keluar dari ruangan pertemuan, karena tidak ada satupun negara yang setuju dengan tindakan Israel.

"Anda harus mengambil tas Anda dan meninggalkan aula ini karena Anda telah menyaksikan reaksi setiap parlemen terhormat di seluruh dunia. Tinggalkan sekarang jika Anda masih memiliki martabat, Anda penjajah, Anda pembunuh anak-anak," tambahnya.

Delegasi Israel langsug meninggalkan ruangan pertemuan menyusul ucapan Ghanim dan beberapa delegasi parlemen lainnya lainnya.

Credit sindonews.com

Dubes Rusia Kritik AS dan Israel karena Abaikan Palestina

Perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel. (ilustrasi)

CB, JENEWA -- Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya memberikan kritik tajam kepada Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam perdebatan mengenai penyelesaian krisis Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, AS dan Israel selama ini telah mengabaikan masalah Palestina.

Hal itu terlihat dalam pidato yang disampaikan Dubes Israel untuk PBB Danny Danon dan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley. Mereka tidak membahas isu Palestina, dan justru hanya berfokus pada isu Iran yang menurut mereka telah menimbulkan destabilisasi di wilayah tersebut.

Danon bahkan membacakan sejumlah tuduhan terhadap Iran, yaitu terorisme, pelanggaran HAM, dorongan anti-Semitisme, dan rencana pemusnahan Israel yang dianggapnya berasal dari Iran. Setelah membeberkan tuduhan-tuduhan tersebut, Danon menjatuhkan vonis bersalah atas Iran.

Namun, Nebenzya memperingatkan Israel dan AS tema pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB tersebut adalah situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina. Menurutnya, dengan tidak adanya proses perdamaian dalam krisis Israel-Palestina, situasi yang berbahaya akan terakumulasi yang berpotensi menghasilkan ledakan besar yang dapat terjadi setiap saat.

"Bagaimanapun, isu ini tertulis di koran yang saya baca di depan saya di atas meja ini, tapi pidato yang dilakukan oleh beberapa delegasi hari ini telah membuat saya ragu. Menurut mereka, apakah kita sedang mendiskusikan pelaksanaan rencana tindakan komprehensif P5+1 (mengenai program nuklir Iran)?" kata Nebenzya, dikutip Tass, Rabu (18/10).

"Kami juga siap membahas hal-hal ini, dan saya pikir orang lain juga memiliki pertanyaan yang sama kepada delegasi negara tertentu mengenai cara memenuhi ketentuan dari tindakan komprehensif itu," tambah dia.

"Rusia secara terbuka prihatin dengan kenyataan delegasi Israel dan AS bahkan tidak mengucapkan kata 'Palestina'. Ini mengkhawatirkan dan menyedihkan karena kita tidak melihat adanya kemajuan apa pun dalam isu permukiman Israel-Palestina dan, lebih dari itu, kita di sini bahkan tidak merujuknya," ungkap Nebenzya.

"Peristiwa yang bergejolak di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta banyaknya ancaman dan tantangan baru seharusnya tidak membayangi prioritas solusi masalah Palestina, untuk normalisasi jangka panjang di kawasan ini," kata dia.

Nebenzya menyerukan upaya internasional untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan masalah ini dan mendesak dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel. Ia juga mengingatkan kembali usulan Rusia untuk menjadi tuan rumah bagi pertemuan puncak para pemimpin Israel dan Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kerja Paksa di Sektor Perkebunan Australia Dinilai Mirip Perbudakan

abc news

Australia didesak untuk mengambil sejumlah langkah demi mengatasi kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan serupa dengan perbudakan modern, dengan industri hortikultura dianggap paling terbuka sebagai lahan untuk eksploitasi.

Penyelidikan yang dilakukan Parlemen Australia telah merekomendasikan bahwa peraturan kontrak tenaga kerja lintas batas yang konsisten harus diadopsi di seluruh industri negara ini.
Penyelidikan itu juga menyarankan bahwa kewenangan investigasi yang lebih luas harus diberikan kepada lembaga ‘Fair Work Authority’.
Penyelidikan tersebut sedang menginvestigasi peranan penting Inggris dalam mengadopsi Undang-Undang Perbudakan Modern, dan hampir selesai dengan satu-satunya sidang regional di Mildura, negara bagian Victoria, yang akan diselenggarakan pada 30 Oktober.
Sebuah laporan dijadwalkan untuk terbit bulan depan.

Kabur dari Cairns terjebak di Mildura

"Paul" diiming-imingi pergi ke Cairns dari Papua Nugini, dengan janji akan pendidikan TAFE (kejuruan) dan pekerjaan yang bagus, namun nyatanya ia ditipu oleh pemilik kebun pisang dari ujung utara Queensland.
"Saya bekerja dari jam 6:00 pagi hingga jam 6:00 petang mengendarai traktor dan makan roti serta minum anggur untuk sarapan dan makan siang, lalu makan daging cincang rebus untuk makan malam. Saya tinggal di gudang dengan seekor anjing," ujar Paul.
Ia tidak dibayar sepeser-pun dan sebaliknya, ketika Paul meminta gaji kepada sang pemilik kebun, ia diberi tahu bahwa gajinya ditabung untuk membayar kursus TAFE. Setelah enam bulan, Paul menemukan puluhan pekerja asing lainnya di perkebunan berada dalam masalah yang sama.
"Saya mengemudikan traktor ke sisi lain dari perkebunan ke tempat saya mengenal seorang pekerja asal Fiji, dan ia mengatakan bahwa ia sudah berada di sana tujuh tahun," tutur Paul.
Paul berhasil melarikan diri, dan pada bulan Juni 2016, pemilik kebun pisang -Sona Singh Bhela -dari Cairns dipenjarakan selama tiga setengah tahun karena penipuan visa yang melibatkan 43 imigran asal Punjabi, India.
Tapi masalah Paul belum berakhir. Ia tiba di Mildura, Victoria barat, untuk bekerja di belasan pertanian di distrik tersebut. Tinggal dalam kondisi kumuh dan sempit, bayaran Paul kurang dari sepersepuluh dari UMR setempat.
"Saya dibayar tunai dan saya ditinggalkan dengan hanya 60 dolar AS sampai 70 dolar AS (atau setara Rp 600 ribu-700 ribu). Kami tidur di ranjang susun, empat ranjang dalam satu ruangan," katanya.
"Mereka mengambil uang kami, kontraktor, untuk membayar bahan bakar, truk bak terbuka, makanan dan (pemilik) mendapatkan semua uang sewa. Kami hanya disisakan 60 dolar AS (atau setara Rp 600 ribu).
"Mereka juga mengancam kami dan mengatakan 'polisi akan datang [jadi] jika kamu tak ingin kembali ke Papua Nugini, sebaiknya kamu kerja dan tetap diam'."

Kewenangan lebih untuk Fair Work Authority

Ada harapan bahwa jeratan hutang lewat kerja paksa seperti yang dialami Paul akan berakhir jika Australia mengadopsi Undang-Undang Perbudakan Modern.
Seraya memberikan bukti kepada Penyelidikan Parlemen Australia yang tengah menjajaki kemungkinan Undang-Undang di masa depan, lembaga Gangmasters and Labor Abuse Authority (GLAA) yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa Australia harus mengadopsi peraturan yang konsisten mengenai kontraktor yang dipekerjakan di seluruh industri dan wilayah negara.
GLAA didirikan setelah 23 pekerja China tenggelam saat memanen tiram di sebuah teluk di timur laut Inggris, pada tahun 2004.
Pada tahun 2015, kewenangannya diperluas dari sektor pertanian dan perikanan ke industri lain seperti perhotelan di mana lembaga tersebut menyelidiki masalah kriminal.

Petugas Angkatan Perbatasan Australia menggrebek perkebunan stroberi di pinggiran Perth dan menahan 36 pekerja ilegal.

Supplied: Australian Border Force

Daryl Dixon dari GLAA mengatakan kepada Penyelidikan Parlemen bahwa kewenangan tersebut perlu diberlakukan secara konsisten di Australia atau mereka tak akan berfungsi dengan baik.
"Misalnya, Pemerintah Negara Bagian Victoria telah mengindikasikan bahwa pihaknya akan memberlakukan lisensi kontraktor yang dipekerjakan, namun negara bagian lain seperti New South Wales dan Queensland mungkin tidak memberlakukan lisensi itu dengan standar yang sama," katanya.
"Anda mungkin memiliki perusahaan tenaga kerja yang memasok pekerja ke Victoria dari daerah yang longgar peraturannya di mana Pemerintah Victoria tidak bisa mengaturnya dengan cara yang sama."

Kelompok hortikultur tawarkan solusi

Baik negara bagian Victoria dan Queensland melaporkan adanya kekurangan pekerja yang besar, dengan panen bawang di tenggara Queensland membusuk di tanah setelah turunnya hujan deras.
Ini terjadi setelah negara bagian itu, beberapa tahun belakangan, melakukan tindakan keras terhadap pekerja ilegal dan pembunuhan brutal terhadap turis backpacker asal Inggris, Mia Ayliffe-Chung.
Ibu Mia, Rosie Ayliffe, telah membuat sebuah kampanye untuk menghentikan eksploitasi dalam skema perpanjangan visa 88 hari melalui media sosial.
Tapi menurut Rachel McKenzie dari organisasi Growcom, tidak ada hak bagi para pemilik lahan yang (salah) merasa difitnah oleh backpacker.
Federasi Petani Victoria menyerukan amnesti bagi para pekerja ilegal. "Kami tidak mengatakan untuk memberi mereka status tinggal permanen atau jalur untuk mendapat izin tempat tinggal permanen," kata Emma Germano, presiden hortikultura VFF.
"Tapi mari kita beri mereka visa pertanian khusus selama beberapa tahun, jadi setelah menghasilkan uang mereka bisa membawanya kembali ke tempat asal mereka."
Germano mengatakan, meskipun jeratan hutang lewat kerja paksa dan kerja paksa yang serupa perbudakan terjadi di sektor lain, para pemilik kebun mendapat perlakuan khusus.
"Saat ini, para pemilik kebun diminta untuk menjadi petugas imigrasi dan petugas pajak, dan ini terbukti sangat sulit untuk merekrut tenaga pemetik ke perkebunan," katanya.
Growcom mengatakan, amnesti pekerja ilegal adalah reaksi spontan dan malah mendukung pengaturan perusahaan tenaga kerja. "Kami benar-benar percaya bahwa rekrutmen tenaga kerja harus diatur di tingkat nasional, dan konsisten di semua negara bagian," kata McKenzie.
"Kami memiliki beberapa negara bagian yang mengembangkan peraturan perekrutan tenaga kerja dengan cukup luas dan sejumlah negara bagian lainnya tak demikian.”

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Senat Australia Tolak Perubahan Aturan Kewarganegaraan

Bushra Zainuddin mengemukakan keinginannya menjadi warga negara Australia sama seperti suaminya Zain Zafar dan anak mereka Zameer.

CB, MELBOURNE -- Bushra Zainuddin ingin menjadi bagian dari warga negara Australia. Suaminya, Zain Zafar, sebelumnya sudah menjadi warga Australia. Begitu juga bayi mereka, Zameer.

Namun pekerja di bidang perangkat lunak kelahiran Pakistan ini baru mengajukan permohonan menjadi warga negara Australia pada 20 April tahun ini. Persis pada hari yang sama ketika Pemerintah Federal mengumumkan rencana perubahan UU Kewarganegaraan yang memicu banyak perdebatan.
Pemerintah saat ini dari Partai Koalisi Liberal dan Nasional menginginkan calon warga negara Australia mengikuti tes Bahasa Inggris yang lebih ketat. Selain itu, harus menunggu paling tidak empat tahun setelah menjadi permanent resident sebelum boleh mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Menteri Imigrasi Peter Dutton mengemukakan Pemerintah Koalisi berusaha melestarikan nilai-nilai Australia melalui proses permohonan tersebut dan memastikan kewarganegaraan dihargai oleh pendatang baru. Tapi menurut Bushra, baginya hal itu hanya akan berarti menunggu sangat lama.
"Saya baru saja melahirkan. Bayi saya orang Australia. Kami pikir kami akan menjadi keluarga besar warga negara Australia. Saya satu-satunya yang tersisa," katanya.
Dia seharusnya tidak perlu menunggu terlalu lama lagi sekarang, setelah Partai Buruh, Partai Hijau dan Tim Nick Xenophon secara efektif menolak RUU perubahan kewarganegaraan itu di Senat pada Rabu malam (18/10).
Ketiga parpol tersebut menggunakan jumlah mereka di Senat untuk memberlakukan tenggat waktu mengenai UU tersebut dan menolak permintaan terakhir dari Menteri Dutton untuk membuat kesepakatan. Sekarang RUU tersebut telah dikeluarkan dari jadwal resmi Senat Australia.
Menteri Dutton mengindikasikan Pemerintah akan terus melakukan negosiasi dengan senator lintas partai. Namun untuk sementara ini semua permohonan kewarganegaraan yang diajukan setelah 20 April 2017 akan diproses berdasarkan UU yang ada.
Bagi Bushra, hal ini sangat melegakan. "Sekarang saya senang kemungkinan besar akhir tahun ini atau sekitar tahun depan saya akan memiliki paspor (Australia)," katanya.
"Tentu saja saya akan selalu menjadi imigran. Namun jika saya mendapatkan kewarganegaraan dan paspor maka saya akan merasa ya, saya benar-benar setia, karena saya anggota masyarakat ini. Saya jadi bagian," katanya.

Bushra Zainuddin and her husband Zain Zafar pose for a photo.

Suami Bushra Zainuddin, Zain Zafar, mengatakan Departemen Imigrasi menerapkan aturan baru kewarganegaraan sebelum diputuskan menjadi UU.

Suaminya masih merasa terpukul. Zain Zafar mengatakan perubahan itu tidak masuk akal dan perubahan waktu untuk mengajukan permohonan itu sewenang-wenang.
"Dengan menetapkan waktu tanpa dasar dan memutuskan siapa saja yang mengajukan permohonan setelah 20 April akan dikenai peraturan baru, saya kira hal itu tidak adil," katanya.
"RUU tersebut sebenarnya belum menjadi UU, tapi setiap kali kami menghubungi Departemen Imigrasi, mereka datang ... dan mengatakan permohonan kami kena peraturan baru," ujarnya.
"Saya berpikir bahkan belum jadi aturan hukum, jadi saya tidak yakin mengapa mereka melakukan hal itu. Saya tidak yakin itu legal," kata Zain.

Memecah-belah

Anggota parlemen Partai Buruh (ALP) yang mendorong partainya untuk menentang RUU tersebut mengatakan perubahan yang direncanakan menimbulkan kekhawatiran dan kemarahan besar bagi komunitas imigran. Senator Partai Hijau Nick McKim mengatakan RUU tersebut "memecah-belah dan penuh kebencian" dan menuntut Partai Koalisi melupakan RUU tersebut.
"Peter Dutton mencoba menghancurkan Australia yang multikultural dan membangunnya kembali menurut citra kebenciannya sendiri," kata Senator McKim.
Anggota parlemen dari Partai Koalisi membantah keras tuduhan tersebut. "Ini bukan masalah entang ras. Ini masalah memastikan orang berbahasa Inggris dan punya rasa memiliki," kata seorang anggota Partai Liberal, yang meminta tidak disebutkan namanya.
Tapi dia mengakui masalah ini telah mengganggu posisi Pemerintah di beberapa dapil pinggiran kota yang memiliki komunitas imigran besar, terutama di sekitar Melbourne dan Sydney. "Saya kira tidak akan ada lagi keinginan besar mencoba untuk menghidupkan kembali hal ini," katanya.
"Hal itu merugikan kami kita karena sangat mudah untuk disalahpahami," tambahnya.
Sementara bagi Bushra, dia mengerti mengapa Pemerintah tidak ingin kewarganegaraan menjadi sesuatu yang dipandang mudah. "Mereka ingin memastikan siapa pun yang menjadi warga negara adalah yang paling sesuai untuk masyarakat," katanya.
"Namun masa menunggunya sudah tahunan. Jika mereka memperpanjangnya, saya rasa hal itu tidak adil bagi orang yang sudah bekerja di sini, yang sudah terintegrasi. Mereka seharusnya tidak mempersulit," kata Bushra.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Korut Kirim Surat 'Putus Asa' ke Australia soal Arogansi AS

SYDNEY - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengirim surat “putus asa” kepada Pemerintah Australia yang berisi kecaman atas argoansi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Surat itu dikirim dari Kedutaan Besar Korut di Jakarta.

Surat tersebut ditulis Komite Urusan Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK). ”Komite Urusan Luar Negeri dengan sengit mengutuk ucapan Trump yang ceroboh sebagai penghinaan yang tak tertahankan bagi orang-orang Korea, sebuah deklarasi perang melawan DPRK dan ancaman serius bagi perdamaian global,” bunyi surat tersebut.

”Sejak hari pertama berkantor, Trump telah melibatkan dirinya dalam praktik yang sewenang-wenang, membatalkan undang-undang dan kesepakatan internasional yang tidak membuatnya senang pada prinsip ‘America First’, sebuah cara berpikir Amerika yang terbaik adalah kaya dengan mengorbankan seluruh dunia,” lanjut surat Korut yang dilansir Fairfax, Jumat (20/10/2017).

”Jika Trump berpikir bahwa dia akan membawa DPRK, sebuah kekuatan nuklir, berlutut melalui ancaman perang nuklir, ini akan menjadi kesalahan perhitungan yang besar dan sebuah ekspresi ketidaktahuan,” imbuh surat tersebut.

Surat itu juga berisi permohonan kepada sejumlah negara untuk menarik diri dari dari sanksi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan terhadap Korea Utara atas program senjatanya. Sanksi tersebut telah merusak ekonomi negara tersebut, di mana mantan pejabat tinggi Korut memprediksi negaranya tidak akan bertahan dalam waktu setahun akibat sanksi keras itu.

”AS berpikiran sempit dan egois yang mencari kepentingan mereka dengan tongkat dan kekuatan nuklirnya dan kemudian meramu secara ilegal resolusi sanksi terhadap DPRK untuk menolak hak dasar atas keberadaan orang Korea serta mengawasi perkembangan ekonomi di bawah pelanggaran piagam PBB yang tidak dapat diganggu gugat dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB,” papar surat pemerintah Korut.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan kepada Fairfax bahwa surat dari Korut seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, komunikasi Pyongyang biasanya melalui KCNA, kantor berita yang dikelola pemerintah Kim Jong-un.

”Saya pikir ini menunjukkan bahwa mereka merasa putus asa, merasa terisolasi, mencoba untuk mengutuk AS, mencoba untuk memecah masyarakat internasional,” kata Bishop.

Credit sindonews.com

Bos CIA Sebut Korut Sedikit Lagi Bisa Lakukan Serangan Nuklir

WASHINGTON - Direktur CIA, Mike Pompeo, mengatakan Korea Utara (Korut) beberapa bulan lagi akan menyempurnakan kemampuan senjata nuklirnya. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah forum keamanan nasional di Washington.

"Mereka cukup dekat sekarang dalam kemampuan mereka bahwa dari perspektif kebijakan AS, kita harus bersikap seolah-olah kita berada di titik puncak mereka mencapai tujuan untuk dapat menyerang Amerika Serikat," kata Pompeo seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (20/10/2017).

Namun dia mengatakan ada perbedaan antara memiliki kemampuan untuk menembakkan satu rudal nuklir dan kemampuan memproduksi material fisil dalam jumlah besar dan mengembangkan persenjataan senjata semacam itu.

"Intelijen di Korut tidak sempurna dan ketika Anda sekarang berbicara tentang bulan, kemampuan kita untuk memahami bahwa pada tingkat yang terperinci dalam arti tertentu tidak relevan", bebernya.

"Kita berada di saat Presiden menyimpulkan bahwa kita memiliki upaya global untuk memastikan bahwa Kim Jong-un tidak memperoleh kapasitas itu," jelas Pompeo kepada forum tersebut, yang diselenggarakan oleh Foundation for Defense of Democracies.

Dia mengatakan China telah melakukan lebih dari yang diharapkan untuk mengurangi perdagangan dengan sekutunya yang patuh tapi bisa berbuat lebih banyak. Beijing juga telah berkomunikasi di seluruh dunia bahwa itu bertujuan untuk membantu AS mengatasi masalah ini.

"Kami semua ingin menyelesaikan ini tanpa menggunakan aktivitas militer," tegas kepala CIA, namun menambahkan bahwa Presiden Donald Trump siap untuk menggunakan kekuatan jika perlu guna memastikan Kim Jong-un tidak memiliki kapasitas untuk membuat AS dalam bahaya.

Korut telah mempercepat uji senjatanya. Pada bulan Juli ini dua kali meluncurkan rudal jarak jauh yang berpotensi bisa mencapai daratan AS. Pada bulan September, Korut melakukan ledakan atom yang paling kuat.

Minggu ini utusan PBB Korut mengatakan bahwa perang nuklir dapat terjadi kapan saja.

Credit sindonews.com

Korea Utara Ancam Serang Kapal Induk AS

Kapal Induk USS Ronald Reagan

CB,PYONGYANG -- Kantor berita resmi Korea Utara menggambarkan sebuah kapal induk AS yang berpatroli di Semenanjung Korea sebagai target utama. Mereka mengatakan bahwa Washington harus mengharapkan serangan yang tak terbayangkan.

Ancaman terakhir pada hari Kamis (19/10), terjadi di tengah latihan angkatan laut gabungan AS-Korea Selatan yang besar di semenanjung yang melibatkan kapal induk AS USS Ronald Reagan. Korea Utara mengutuk langkah Seoul dan Washington untuk memobilisasi aset strategis nuklir di dekat semenanjung yang bergejolak. Pyongyang menganggap manuver kapal perang tersebut sebagai latihan perang.

"AS mengamuk dengan memperkenalkan di bawah hidung kami target yang telah kami tetapkan sebagai yang utama. AS harus berharap bahwa serangan tersebut akan menghadapi sebuah serangan yang tak terbayangkan pada saat yang tak terbayangkan," kata sebuah pernyataan yang diajukan oleh kantor berita resmi Korea Central News Agency.

Ketegangan melonjak karena uji coba nuklir dan rudal Korea Utara baru-baru ini dan pertukaran retorika yang memanas antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara. The USS Ronald Reagan, kapal induk berkapasitas 100 ribu ton yang bertenaga nuklir, berpatroli di perairan timur Semenanjung Korea pada hari Kamis dalam sebuah pertunjukan tentang kekuatan laut dan udara.

Kapal perang terbesar Angkatan Laut AS di Asia, dengan awak 5.000 pelaut, meluncurkan hampir 90 pesawat tempur F-18 Super Hornet dari deknya, di hadapan pulau-pulau Korea Selatan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ultimatum Korut, Kapal Induk AS Patroli di Semenanjung Korea

Ilustrasi USS Ronald Reagan. (STR/JIJI PRESS/AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Ronald Reagan ke perairan bagian timur Semenanjung Korea sebagai peringatan terhadap Korea Utara yang terus meluncurkan provokasi rudal dan nuklirnya dalam beberapa waktu terakhir.

Kapal perang yang dilengkapi 100 ribu ton nuklir itu berlayar sejauh 160 kilometer dengan mengangkut 5.000 awak dan meluncurkan hampir 90 pesawat temput F-18 Super Hornet dari deknya.

"Perilaku berbahaya dan agresif Korut membuat khawatir seluruh dunia. Dengan patroli ini, kami memperingatkan mereka [Korut] bahwa kami siap melindungi Korea Selatan [sekutu AS]," ujar Laksamana Marc Dalton, komandan armada tersebut, Kamis (19/10).

Dalam patroli itu, USS Ronald Reagan ditemani angkatan laut Korsel yang membawa sekitar 40 kapal perang. Angkatan laut kedua negara berlayar dari bagian barat Laut Kuning menuju Laut Jepang atau Laut Timur.

Beberapa waktu sebelumnya, Washington juga menerbangkan sejumlah jet pengebom strategis B1-B di langit Semenanjung Korea, unjuk gigi kesiapan militer AS dalam menghadapi segala ancaman Korut.

Manuver militer ini pun membuat geram Pyongyang yang menganggap patroli angkatan laut itu sebagai "latihan perang" melawan negaranya.

Pengerahan sejumlah armada militer AS ini dilakukan menjelang tur kenegaraan Presiden Donald Trump ke Asia pada 5 November mendatang.

Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara pertama yang akan dikunjungi Trump dalam lawatan perdananya ke kawasan tersebut.

Di saat bersamaan, sejumlah diplomat senior Jepang, Korsel, dan AS saat ini dilaporkan tengah mengadakan pertemuan di Seoul untuk membahas langkah diplomatik demi membujuk Pyongyang ke meja perundingan.

Sebab, ketegangan antara AS dan Korut semakin mengkhawatirkan, terutama setelah pemimpin kedua negara yakni Presiden Donald Turmp dan Kim Jong-un saling lontar ancaman perang hingga hinaan beberapa bulan terakhir.

Credit cnnindonesia.com

Pantau Militer Pyongyang, Kapal Induk AS Dekati Korut

SEOUL - Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat (AS), USS Ronald Reagan, patroli mendekati wilayah Korea Utara (Korut) di kawasan lepas pantai Semenanjung Korea. Patroli bersama angkatan laut Korea Selatan ini untuk memantau pergerakan militer Pyongyang.

Aktivitas kapal induk Pentagon ini dilaporkan wartawan Reuters yang ikut berada di atas kapal pada hari Kamis.

”Perilaku berbahaya dan agresif oleh Korea Utara menyangkut semua orang di dunia,” kata Laksamana Muda Marc Dalton, komandan armada tempur AS yang dipimpin kapal USS Ronald Reagan.

”Kami telah menjelaskannya dengan latihan ini, dan banyak lainnya, bahwa kami siap untuk membela (Korea Selatan),” ujarnya, yang dilansir Jumat (20/10/2017).

Korea Utara nekat menguji rudal balistik dan senjata nuklir meski terus mendapat tekanan internasional untuk melakukan denuklirisasi. Pyongyang merasa memiliki nuklir sebagai pencegah agresi musuh adalah haknya.

Patroli kapal induk itu dijalankan menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke beberapa negara Asia dari 3 sampai 14 November. Beberapa negara Asia yang akan disambangi Trump antara lain; Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, Filipina dan wilayah Hawaii.

Khusus rencana kunjungan Trump ke Korea Selatan, muncul pertanyaan yang memicu perdebatan di internal pemerintah AS, yakni perlu tidaknya Trump mengunjungi zona demiliterisasi yang membagi kedua Korea. Beberapa staf Gedung Putih seperti dilaporkan The Washington Post, mulai khawatir bahw presiden Trump mungkin tidak aman di zona tersebut.

Pada hari Senin, Kim In-yong, seorang pejabat diplomatik Korea Utara untuk PBB, mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa perang nuklir dapat terjadi kapan saja. Keesokan harinya, Wakil Menteri Luar Negeri AS John Sullivan mengatakan perundingan langsung dengan Korea Utara tidak dikesampingkan.

Credit sindonews.com

Putin: AS Inspeksi Nuklir Rusia, tapi Kepentingan Moskow Diabaikan

SOCHI - Presiden Vladimir Putin mengkritik Amerika Serikat (AS) karena gagal mempertahankan negosiasinya dalam sejumlah perjanjian perlucutan senjata internasional.

Dia kesal karena Washington sudah diizinkan menginspeksi senjata nuklir Rusia yang melibatkan sekitar 100 pejabat, namun balasannya banyak kepentingan Moskow di luar negeri diabaikan.

Kritik Putin ini muncul dalam sesi tanya jawab di forum diskusi internasional yang digelar Valdai Discussion Club—sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Moskow—pada hari Kamis.

Pemimpin Kremlin itu mengatakan, sebagai bagian dari apa yang dia sebut ”salah satu upaya perlucutan senjata paling efektif dalam sejarah”, pejabat AS melakukan kunjungan ke fasilitas rahasia Rusia, dan mendirikan tempat kerja permanen di dalamnya yang dihiasi dengan bendera Amerika.

”Dari pihak Rusia belum pernah terjadi keterbukaan dan kepercayaan yang ditunjukkan (seperti itu),” papar Putin yang mengatakan bahwa sampai tahun 1990-an, sekitar 100 pejabat AS berhak melakukan inspeksi mengejutkan terhadap fasilitas nuklir Rusia, sebagai bagian dari kesepakatan era Gorbachev dan Yeltsin.

”Apa yang kita dapatkan sebagai balasannya sangat terkenal, kepentingan nasional kami diabaikan sama sekali, (AS) mendukung separatisme di Kaukasus, pembangkangan terhadap Dewan Keamanan PBB, pemboman Yugoslavia, invasi ke Irak, dan sebagainya. AS pasti telah melihat keadaan senjata nuklir dan ekonomi kita dan memutuskan untuk menyingkirkan hukum internasional,” lanjut Putin, seperti dikutip Russia Today, Jumat (20/10/2017).

”Mereka tidak punya uang untuk melucuti senjata? tapi kami melakukannya,” ujar Putin.

Presiden Rusia ini melanjutkan, kebijakan bermusuhan Washington telah mengembalikan hubungan yang memburuk antara kedua negara ke tahun 1950-an. Di era Perang Dingin saat itu pun, lanjut Putin, setidaknya ada sikap saling menghormati di antara kedua negara.

”Kami tidak dapat secara aktif berpartisipasi dalam beberapa perjanjian internasional, karena AS tidak melakukan apapun dengan sendirinya. Kami tidak bisa melakukannya secara sepihak,” kata Putin, mengutip Konvensi Senjata Kimia 1993, sebagai contoh bagaimana AS mengambil keuntungan.

Pemerintah Washington belum berkomentar atas kritik pemimpin Kremlin itu. Kedua negara hingga kini masih berseteru, di mana Washington beberapa kali menjatuhkan sanksi terhadap Moskow atas beberapa tuduhan, termasuk ikut campur pemilu AS 2016.

Credit sindonews.com

Putin Peringatkan AS Situasi Krisis Nuklir Korut Sangat Berbahaya

SOCHI - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan situasi terkait krisis nuklir Korea Utara (Korut) sudah berubah menjadi sangat berbahaya. Dia memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mendorong Pyongyang ke “sebuah sudut”, melainkan berdialog.

Menurut Putin, tidak ada informasi pasti tentang kemampuan negara yang dipimpin Kim Jong-un itu.

Dengan demikian, tidak ada yang tahu apakah mungkin untuk mengatasi Korut dengan satu serangan pre-emptive. ”Situasinya berbahaya,” kata Putin, seperti dikutip kantor berita TASS, Jumat (20/10/2017).

“Siapa yang bisa mengatakan apa yang orang Korea Utara sembunyikan dan di mana, dan apakah satu serangan pre-emptive akan menghancurkan semua itu,” ujar Putin.

Keraguan akan solusi militer itulah yang membuat pemimpin Kremlin tersebut mendesak AS untuk dialog.

”Inilah mengapa kita hanya memiliki satu pilihan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kita harus menghormati negara ini, peran apa yang dapat dimainkan Rusia? Dalam hal ini, peran mediator,” ujarnya.

”Permasalahan harus dipecahkan dalam dialog, dan Korea Utara seharusnya tidak mundur ke ‘sebuah sudut’,” papar Putin yang berbicara di forum yang digelar oleh Valdai Discussion Club, sebuah kelompok think-tank yang berbasis di Moskow.

Credit sindonews.com

Kerry: Akhiri Kesepakatan Nuklir Iran Akan Perburuk Situasi Korut

JENEWA - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry mengatakan, Presiden Donald Trump berisiko mengarahkan Iran ke arah proliferasi nuklir jika Washington mengakhiri kesepakatan nuklir Teheran. Menurutnya, langkah seperti itu juga akan memperburuk perselisihan dengan Korea Utara (Korut).

Kerry, yang menegosiasikan kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China), berbicara seminggu setelah Trump menolak untuk memastikan bahwa Teheran mematuhi kesepakatan itu. Namun, Trump masih mempertahankan posisi AS dalam melanjutkan perjanjian tersebut.

”Jika Anda ingin bernegosiasi dengan (pemimpin Korea Utara) Kim Jong-un, dan tujuan Anda adalah untuk menghindari perang serta mencoba untuk dapat memiliki resolusi diplomatik, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah pertama mengancam untuk menghancurkan negaranya di PBB,” kata Kerry, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/10/2017).

Pendapat mantan diplomat top era Presiden Barack Obama ini disampaikan Geneva's Graduate Institute, hari Kamis.

”Dan kedua, mengacaukan kesepakatan yang telah dibuat karena pesannya tidak membuat kesepakatan dengan AS, mereka tidak akan menepati janjinya,” lanjut Kerry.

Dalam kesepakatan itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya, termasuk dengan pengawasan sepanjang waktu dan melacak setiap ons uranium yang diproduksi. Sebagai imbalannya, sanksi atau embargo yang menyengsarakan Teheran selama bertahun-tahun akan dicabut.

“Kami akan melihat sebuah uptick dalam pengayaan mereka, seperti itu,” katanya sembari menjentikkan jarinya.

”Dan tidak ada yang saya tahu dengan akal sehat dapat memahami apa kebajikan dalam mempercepat konfrontasi dengan kemungkinan bahwa mereka mungkin memutuskan untuk keluar dan membuat (bom nuklir) sekarang, bukan 10 atau 15 atau 25 tahun dari sekarang,” ujarnya.

Kerry melanjutkan, mengakhiri kesepakatan tersebut dapat menyebabkan Iran menyembunyikan fasilitas produksi fisil jauh di dalam sebuah gunung di mana kita tidak mengawasi.

”Jadi skenario yang Trump buka dengan mengatakan 'mari kita singkirkan kesepakatan' sebenarnya adalah proliferasi, jauh lebih merusak dan berbahaya,” papar Kerry.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada hari Rabu bahwa Teheran akan mematuhi perjanjian nuklir itu selama para penandatangan lainnya menghormatinya. Namun, Teheran akan menghancurkan kesepakatan tersebut jika Washington menarik diri.

Credit sindonews.com

Operasikan Jet Tempur Generasi Kelima J-20 untuk Militer, China Saingi AS

Pesawat jet tempur siluman generasi kelima China, J-20, resmi layani militer secara penuh. Foto/REUTERS

BEIJING - China mulai menyaingi Amerika Serikat (AS) dengan mengoperasikan pesawat jet tempur generasi kelima, J-20, untuk layanan militernya secara penuh. Operasional jet tempur itu menempatkan Beijing di puncak perlombaan senjata untuk wilayah Asia.

Menurut laporan media pemerintah Beijing, pesawat tempur generasi kelima itu untuk pertama kalinya memasuki layanan operasional frontline secara penuh.

Sebelumnya, hanya AS yang memiliki pesawat tempur generasi kelima, F-35, yang telah beroperasi penuh. Sedangkan pesaing lainnya, jet tempur T-50 PAK-FA Rusia, belum ada kejelasan soal operasional untuk layanan militer secara penuh.

Pesawat J-20 berpotensi jadi andalan Beijing dalam sengketa maritim di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Lembaga think-tank pertahanan yang berbasis di Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS) merinci singkat kemampuan jet tempur siluman generasi kelima China tersebut.

“Dirancang untuk meningkatkan kemampuan siluman dan manuver, J-20 memiliki potensi untuk menyediakan China berbagai pilihan tempur udara yang tidak tersedia sebelumnya dan meningkatkan kemampuannya untuk proyek kekuatan,” tulis CSIS.

China menyatakan, J-20 berfungsi penuh pada bulan Mei. Kemudian, media pemerintah Beijing pada hari ini melaporkan bahwa J-20 sekarang beroperasi dan ditugaskan secara resmi ke dinas militer.

Militer Beijing bahkan merilis sebuah video promosi yang membanggakan kemampuannya saat merayakan Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China.

J-20 multi peran menawarkan Tentara Pembebasan Rakyat—nama pasukan China—dengan kemampuan untuk menembus wilayah udara yang dipertahankan dengan muatan senjata. Salah satu fitur modern andalan pesawat itu adalah stealth, advanced digital avionics dan jelajah supersonik.

”J-20 adalah pesawat pertama China yang sesuai dengan deskripsi ini, dan ini bisa menjadi aset penting bagi angkatan udara dan angkatan laut,” imbuh laporan CSIS, yang dikutip Jumat (20/10/2017).

Credit sindonews.com

Tiga Tokoh Kunci dalam Sengketa Kemerdekaan Katalan

President Katalunya Carles Puigdemont menyiapkan pidatonya di Palau de la Generalitat, Barcelona, Spain,

CB, BARCELONA -- Isu kemerdekaan Katalunya terus mendominasi media-media di Spanyol. Siapa saja tokoh-tokoh dibalik isu kontroversial tersebut? Berikut tiga tokoh kunci dalam krisis politik terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa ini, seperti dilansir dari The Local.

1. Mariano Rajoy

Pemimpin partai konservatif Popular berusia 62 tahun ini telah menjabat sebagai Perdana Menteri Spanyol sejak Desember 2011. Rajoy memimpin pemerintahan minoritas sejak pemilihan umum 2016, yang didukung oleh partai moderat Ciudadanos, yang didirikan di Katalunya sebagai partai anti-kemerdekaan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy. (REUTERS/Susana Vera)

Para kritikus menuduhnya tidak melakukan apa pun untuk menghentikan sentimen separatis di Katalunya. Namun Rajoy berpendapat, dia tidak dapat memberikan persetujuannya terhadap referendum kemerdekaan di wilayah tersebut karena akan melanggar konstitusi Spanyol yang menyatakan negara tersebut tidak dapat dibagi.

2. Carles Puigdemont

Presiden Katalunya berusia 54 tahun ini telah mendorong kemerdekaan Katalunya sejak masa mudanya. Puigdemont yang pernah berprofesi sebagai jurnalis, menjadi kepala pemerintahan daerah pada Januari 2016.

Dia berada di bawah tekanan separatis garis keras untuk menyatakan kemerdekaan. Pembangkangan dilakukan juga oleh pemilih dari pemerintah pusat yang ikut dalam referendum kontroversial pada 1 Oktober karena mereka sangat mendukung Katalan melepaskan diri dari Spanyol.

Namun jumlah pemilih dalam referendum hanya 43 persen, sehingga tidak memenuhi standar internasional. Hal itu karena orang-orang Katalan yang masih ingin jadi bagian dari Spanyol banyak yang memboikot referendum itu.

Puigdemont mengatakan, dia bersedia dipenjara karena dorongan separatisnya. Saat ini dia sedang diselidiki karena tuduhan pembangkangan sipil, penyalahgunaan jabatan, dan penyalahgunaan dana publik.

3. Soraya Saenz de Santamaria

Wakil Perdana Menteri Spanyol berusia 46 tahun ini bertanggung jawab atas hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya.Dia kemudian meluncurkan "Dialog Operasi" dengan pemerintah separatis Katalunya. Namun ia gagal meyakinkan mereka untuk membatalkan rencana mengadakan referendum kemerdekaan.

Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria. (Reuters/Sergio Perez)

Pemerintah pusat Spanyol pada Maret lalu berjanji akan menginvestasikan 4,9 miliar dolar AS di Katalunya, kebanyakan untuk infrastruktur kereta api. Investasi itu akan diberikan dalam kurun waktu antara 2017 dan 2020.

Jumlah itu dianggap oleh banyak pihak terlalu sedikit. Terlalu terlambat bagi pemerintah pusat untuk berinvestasi di wilayah yang telah lama menuntut lebih banyak dukungan finansial untuk infrastruktur.

Credit republika.co.id

Dialog Ditolak, Katalan Ancam Deklarasikan Kemerdekaan

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB,BARCELONA -- Pemimpin Katalan Carles Puigdemont mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan Katalunya dari Spanyol. Dalam suratnya, Puigdemont mengatakan, jika Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy tetap bersikeras mencegah dialog antara Spanyol dan Katalan, dan terus mengancam akan menghapuskan otonomi Katalunya, maka Parlemen Katalan akan mengumumkan kemerdekaan.

Madrid diperkirakan akan menanggapi surat terakhir Puigdemont, yang dirilis pada hari Kamis (19/10). "Jika pemerintah terus menghalangi dialog dan melanjutkan penindasan, maka Parlemen Katalunya dapat mendeklarasikan kemerdekaan secara formal," kata Puigdemont dalam surat keduanya kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy seperti dilansir RT, Kamis (19/10).

Sebelumnya, pada 10 Oktober, Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan selama delapan detik sebelum menunda deklarasi tersebut untuk mendorong perundingan dengan Madrid. Seperti dilansir Aljazirah, Rajoy menanggapi pernyataan Puigdemont dengan ultimatum. Memberi Puigdemont tenggat waktu sampai hari Senin untuk memperjelas pendiriannya.

Pada hari Senin, Puigdemont menawarkan dialog selama dua bulan dengan Madrid untuk membahas kemerdekaan Katalunya. Namun Madrid malah memperpanjang tenggat waktu sampai 19 Oktober.

Spanyol segera bereaksi terhadap pernyataan pemimpin Katalan yang mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan, yang diterbitkan hanya beberapa menit sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Madrid habis. Sebelumnya, para pejabat Madrid mengatakan, jika Katalunya masih menolak untuk membuang keinginan berpisah dari Spanyol maka pemerintah pusat dapat memberlakukan Pasal 155 dan mencabut otonomi luas Katalunya.

Pemerintah Spanyol telah melakukan rapat kabinet khusus untuk menentukan nasib otonomi Katalunya. Kabinet akan mengadakan pertemuan pada hari Sabtu dan diperkirakan akan memberikan suara untuk mengembalikan kontrol penuh Katalunya kepada Madrid.

Credit republika.co.id

Catalonia: Pencabutan Otonomi Wujud Spanyol Tak Paham Masalah

Catalonia merespon upaya Spanyol bersiap mencabut otonomi dengan mengirim surat dan menyebut Madrid tak paham atau berkeinginan berdialog menyelesaikan masalah. (REUTERS/Juan Medina)

Jakarta, CB -- Ancaman pemerintah pusat Spanyol untuk mulai mencabut otonomi Catalonia pasca daerah itu bersikukuh merdeka berbuah peringatan dari Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. Ia memperingatkan Catalonia dapat memutuskan merdeka dari Spanyol secara sepihak.

Hal itu diungkapkan Puigdemont dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy. Surat tersebut datang usai Madrid mulai mempersiapkan langkah pencabutan otonomi usai Catalonia tak kunjung memberikan kejelasan status.

“Pencabutan otonomi kami adalah satu-satunya respon atas seluruh usaha dan keinginan kami untuk menjalin dialog, yang menunjukkan tidak adanya kepahaman atas masalah (Catalonia) atau keinginan menjalin pembicaraan,” tulis Puigdemont dalam suratnya, seperti diberitakan AFP, Jumat (20/10).

Sebelumnya Madrid telah memberikan tenggat waktu kepada Catalonia untuk menyatakan kejelasan status mereka usai referendum.

Madrid juga mematok tenggat waktu pada Kamis (19/10) pagi waktu setempat kepada Catalonia untuk membatalkan upaya deklarasi kemerdekaan, atau pemerintah pusat akan mengambil alih wilayah Catalonia sesuai dengan Pasal 155 Konstitusi Spanyol.

Pasal 155 yang belum pernah dilakukan selama empat dekade Spanyol menerapkan sistem demokrasi itu memungkinkan situasi yang lebih buruk seperti kerusuhan dapat terjadi.

Atas surat yang dikirimkan Puigdemont, Madrid merespon dengan menuduh Pemerintah Catalonia “secara segaja dan sistematis mencari pertikaian konstitusional” dan bersikukuh akan tetap menjalankan Pasal 155.

Madrid pun diketahui telah menjadwalkan pertemuan kabinet darurat pada Sabtu ini untuk menentukan langkah mengendalikan Catalonia. Langkah itu kemudian mesti disetujui Senat yang mungkin berlangsung hingga akhir bulan.

Dukungan Negara-negara Eropa

Di sisi lain, ketika surat Puigdemont dikirim untuk Rajoy, perdana menteri itu tengah berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin Uni Eropa.

Dalam pertemuan itu, Rajoy mendapatkan dukungan dari sejumlah pemimpin negara Eropa seperti Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Kami mendukung posisi Pemerintah Spanyol,” kata Mercel. “Kami berharap ada solusi yang ditemukan yang berdasarkan Konstitusi Spanyol,”

“Komite Eropa akan ditandai dengan pesan dari persatuan, kesatuan dengan negara anggota kami menghadapi krisis, bersatu bersama Spanyol dan sangat kuat,” kata Macron kepada wartawan.

Meski mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin negara di Uni Eropa, Presiden UE Donald Tusk mengatakan blok itu tidak akan menjadi penengah masalah yang dilihat oleh pemimpin Eropa lainnya sebagai masalah domestik Spanyol.

“Kami semua memiliki respon kepedulian, opini, dan penilaian masing-masing, namun secara formal, tidak ada ruang untuk intervensi dari Uni Eropa,” kata Tusk.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga sepakat dengan status ‘masalah domestik’ yang terjadi dalam kasus Catalonia. Namun ia menyindir teknik yang dia sebut sebagai ‘standar ganda’ dari negara-negara Barat.

Ia menyebut ‘standar ganda’ seperti dukungan akan kemerdekaan Kosovo, namun bertolak belakang untuk Catalan dan Kurdi di Irak.

“Apa yang kami lihat dalam pandangan mitra kami adalah perjuangan yang layak untuk merdeka dan ada separatis yang tidak dapat mempertahankan hak mereka,” kata Putin.

“Seperti standar ganda, ini adalah contoh yang amat mencolok dari standar tersebut, penuh dengan bahaya serius bagi perkembangan stabil Eropa dan benua lainnya,” lanjut Putin.

Credit cnnindonesia.com

Ini Bunyi Pasal yang Mencabut Otonomi Katalunya

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, BARCELONA -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menetapkan tenggat waktu pada Kamis (19/10) pukul 10.00 waktu setempat (08:00 GMT) bagi pemimpin Katalan Carles Puigdemont guna memberikan jawaban pasti atas pertanyaan mengenai deklarasi kemerdekaan Katalunya.

Ia juga meminta Puigdemont untuk bertindak dengan bijaksana."Tidak sulit menjawab pertanyaan, apakah Katalunya menyatakan kemerdekaan? Karena jika memang demikian, pemerintah berkewajiban untuk bertindak dengan satu cara, dan jika tidak, kita bisa berbicara di sini," kata Rajoy di parlemen, Rabu, (18/10).
Rajoy menghadiri pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa di Brussel, Kamis siang.Seperti dilansir BBC, Pemerintah Spanyol akan memberlakukan Pasal 155 Konstitusi. Menghapuskan otonomi Katalunya dan menyerahkan kendali pemerintahannya ke Madrid.
Pasal 155 Konstitusi Spanyol berbunyi, "Jika sebuah komunitas yang mengatur wilayahnya sendiri tidak memenuhi kewajiban yang dikenakan padanya oleh undang-undang dasar atau undang-undang lain, atau bertindak dengan cara yang sangat merugikan kepentingan Spanyol, maka pemerintah pusat dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memaksa masyarakat setempat untuk memenuhi kewajiban tersebut, atau untuk melindungi kepentingan umum negara Spanyol. "
Diperkirakan langkah-langkah yang diambil kepada Katalunya antara lain mengambil kendali polisi regional Katalunya dan mengambil kendali keuangan Katalunya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol Cabut Otonomi Katalunya Akhir Pekan Ini

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, MADRID -- Pemerintah Spanyol menyatakan akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol merespons referendum Katalunya yang digelar awal Oktober. Dengan pengaktifan pasal tersebut, otonomi politik Katalunya akan dicabut oleh Spanyol.

"Pemerintah Spanyol akan mengaktifkan pada Sabtu (21/10) Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan untuk menangguhkan otonomi politik Catalonia," kata Kantor Perdana Menteri Spanyol, Kamis (19/10).

Ini merupakan respons Madrid atas surat yang dikirim oleh Pemimpin Katalunya Carles Puigdemont pekan lalu. Dalam surat tersebut Puigdemont menulis, jika Pemerintah Spanyol menghalang-halangi proses dialog dan melakukan represi terhadap warga Katalan, parlemen Katalunya akan terus melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan kemerdekaan dari negara tersebut.

Surat Puigdemont tersebut diterima Madrid beberapa menit sebelum berakhirnya tenggat waktu yang diberikan Pemerintah Spanyol perihal sikapnya terkait deklarasi kemerdekaan Katalunya.
Seperti diketahui dalam referedum pada awal Oktober, Pemerintah Katalunya mengklaim bahwa 90 persen warganya menghendaki pemisahan diri dari Spanyol.

Kendati demikian, Puigdemont menunda pengumuman kemerdekaan Katalunya. Ia meminta Madrid agar bersedia berdialog dan bernegosiasi terkait dengan hasil referendum tersebut. Namun Madrid menolak karena mereka menganggap referendum Katalunya adalah ilegal.

Perselisihan antara Katalunya dengan Pemerintah Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkakhir. Sebab Pemerintah Spanyol telah mengancam akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol yang tentu akan menyebabkan Pemerintah Katalunya kehilangan kekuasaan atas daerahnya.

Pasal 155 Konstitusi Spanyol tahun 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir. Tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Spanyol Ancam Blokir Otonomi Katalunya

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy

CB, MADRID -- Spanyol akan memberlakukan Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan Pemerintah Spanyol menangguhkan otonomi Katalunya. Demikian dilaporkan kantor Perdana Menteri seperti dilansir Aljazirah, Kamis (19/10). Usulan tersebut akan dikirim ke Senat untuk disetujui pada hari Sabtu, kata pernyataan tersebut.

Sebelumnya pemimpin Katalan Carles Puigdemont mengatakan bahwa Katalunya akan mengumumkan kemerdekaan jika Spanyol terus memblokir perundingan dan memberlakukan Pasal 155.

Pasal 155, tidak pernah digunakan sejak Konstitusi diratifikasi pada tahun 1978. Sebelumnya Pemerintah Spanyol telah menawarkan separatis Katalunya jalan keluar dari perselisihan mereka dengan pemerintah pusat.
Pemerintah menunjukkan bahwa pemilihan baru di wilayah tersebut dapat mengatasi krisis. Tawaran yang dilaporkan adalah perkembangan terakhir dalam perpecahan politik antara Madrid dan Barcelona sejak referendum kemerdekaan Katalan pada 1 Oktober.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kurdi Irak Tegaskan Tak Ingin Perang dengan Baghdad

ERBIL - Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) menegaskan, mereka tidak pernah memiliki niat untuk terlibat peperangan dengan pemerintah pusat Irak. KRG menyebut, satu-satunya yang mereka inginkan adalah dialog langsung dengan Baghdad untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"KRG tidak pernah berniat terlibat dalam perang dengan tentara Irak," kata kepala Departemen Luar Negeri KRG, Falah Mustafa Bakir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (19/10).

Bakir menyatakan ada kebutuhan untuk dialog antara KRG dan Irak untuk mencapai pemahaman bersama. "Perselisihan tersebut bukan tentang minyak atau bendera nasional, namun mengenai masa depan dua negara," ungkapnya.

Pasukan Kurdi atau Peshmerga dan pasukan pemerintan Irak, yang didukung milis lokal dilaporkan telah terlibat pertempuran di Kirkuk. Pasukan Irak diketahui telah berhasil memukul mundur Peshermga di beberapa titik di Kirkuk.

Serangan pasukan pemerintah Irak di Kirkuk tersebut merupakan respon terkini Baghdad atas referenum kemerdekaan Kurdi yang digelar pada tanggal 25 September lalu.

Baghdad menilai referendum kemerdekaan itu ilegal, terutama karena diadakan tidak hanya di wilayah otonomi KRG, tapi digelar juga di Kirkuk, dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pemerintah Irak.

Credit sindonews.com

Rumah Sakit Warga Palestina Terancam Ditutup karena Utang

Warga Palestina (ilustrasi)

CB,YERUSALEM -- Sebuah rumah sakit di Yerusalem Timur yang memberikan perawatan bagi orang-orang Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak lagi menerima pasien baru. Rumah sakit itu sedang menanggung beban keuangan yang menyeluruh.

Rumah sakit Augusta Victoria, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Federasi Dunia Lutheran, mungkin akan ditutup karena utang yang belum dibayar dari Otoritas Palestina (PA) yang berada di Tepi Barat, dilansir dari Aljazirah, Kamis (19/10).

Menggambarkannya sebagai bagian dari jaringan rumah sakit di Yerusalem Timur yang merupakan "tulang punggung sistem kesehatan Palestina", Walid Nammour, manajer umum rumah sakit tersebut, mengatakan bahwa PA berutang ke rumah sakit tersebut sebesar 180 juta shekel (51 juta dolar AS).

"Obligasi pemerintah, sumbangan, dan hibah tahunan dari Uni Eropa telah membantu kita melewati masa sulit secara finansial," kata Nammour, "tapi bahkan setelah menguranginya dari hutang, PA masih berhutang kepada kami sebesar 122 juta shekel (35 juta dolar AS),"

Menurut Nammour, utang yang terutang oleh PA telah terakumulasi selama lebih dari empat tahun, menciptakan krisis kas mereka. Meskipun PA harus memperpanjang beberapa tanggapan dengan membayar beberapa hutangnya sedikit-sedikit, kata Nammour, selama setahun terakhir, rumah sakit telah "jatuh ke tingkat yang belum pernah kita capai sebelumnya".

Yousef Hamamreh, direktur jendral onkologi mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, semakin sulit untuk memberikan pasien perawatan penuh dan tanpa gangguan. "Tanpa keraguan, krisis keuangan telah membuat banyak pasien terancam," kata Hamamreh. "Misalnya, memperbaiki mesin sinar-x itu mahal, dan jenis obat yang kita butuhkan mahal dan tidak mudah didapat."

Dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu, rumah sakit tersebut adalah satu-satunya di wilayah Palestina yang diizinkan Israel memberikan terapi radiasi untuk pasien kanker. Karena Israel telah lama melarang kehadiran materi radioaktif di wilayah-wilayah pendudukan.

Ini juga satu-satunya rumah sakit yang menawarkan perawatan dialisis ginjal pediatrik khusus untuk pasien dari wilayah pendudukan. Sekitar 35 persen pasien rumah sakit berasal dari Jalur Gaza, sedangkan sisanya 65 persen berasal dari Tepi Barat.

Pasien kanker Palestina yang tinggal di bawah pendudukan Israel tidak memiliki akses langsung ke terapi radiasi. Mereka harus mengajukan permohonan izin keras dari Israel untuk dipindahkan ke Yerusalem Timur. Proses yang jika disetujui, dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk dicapai.

PA merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit Augusta Victoria berdasarkan sebuah kesepakatan yang ditandatangani antara kementerian kesehatan dan rumah sakit PA, yang menurut Nammour memperlakukan pasien "dengan biaya 80 persen lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit Israel."

PA baru-baru ini melunasi sekitar separuh hutang untuk satu bulan, kata Nammour, namun hutang tambahan dari bulan-bulan sebelumnya terus meningkat.
Osama Najjar, juru bicara kesehatan PA, mengatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki angka pasti untuk hutang tersebut, PA berutang "sejumlah besar uang" ke rumah sakit, yang memiliki biaya operasional tinggi.

"Tidak ada kapasitas finansial untuk melunasi hutang tersebut. Ada kekurangan permanen dalam membayar rumah sakit di sektor swasta, terutama di rumah sakit Augusta Victoria."katanya.

Najjar mengatakan bahwa kementerian kesehatan telah mencapai kontrak keuangan dengan kementerian keuangan PA untuk membayar rumah sakit tersebut sebanyak 3 juta shekel (855 ribu dolar AS) setiap bulan untuk "mengurangi beban di rumah sakit sehingga bisa membeli peralatan dan obat-obatan yang diperlukan.

Namun Namour mengatakan bahwa rata-rata, layanan yang diberikan oleh rumah sakit berjumlah 15 juta shekel (4.2 juta dolar AS) per bulan, setengahnya masuk ke obat-obatan.

Credit republika.co.id

Kesepakatan Hamas dan Fatah akan Dorong Perdamaian

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, PALESTINA -- Kesepakatan persatuan nasional antara Hamas dan Fatah adalah masalah internal Palestina yang akan membantu membawa perdamaian. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fatah setelah seorang pejabat AS meminta agar senjata Hamas dilucuti.

"Kesepakatan yang kami ikuti dengan Hamas berbicara tentang membangun sebuah negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967 yang sesuai dengan hukum internasional," kata Osama Qawasmeh kepada Aljazirah, Kamis (19/10).

Pekan lalu Jason Greenblatt, perwakilan khusus pemerintah AS untuk perundingan internasional, mengatakan bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya jika mereka menginginkan sebuah peran dalam pemerintahan yang bersatu.

"Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas dan eksplisit melakukan nonkekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya antara para pihak, termasuk melucuti senjata dan berkomitmen untuk melakukan perundingan damai," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, yang menggemakan posisi Israel.

"Jika Hamas memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Palestina, ia harus menerima persyaratan dasar ini," tambahnya, mengacu pada persyaratan Kuartet Timur Tengah.

Kuartet, yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia, didirikan pada tahun 2002 untuk membantu proses perdamaian.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Soroti Pembangunan Ribuan Permukiman Ilegal Yahudi

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

CB, BRUSSELS -- Juri bicara Uni Eropa (UE) untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Maja Kocijancic meminta Israel untuk mengklarifikasi rencana pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Ia meminta Israel meninjau kembali rencana tersebut karena berpotensi merusak prospek perdamaian dengan Palestina.

Kocijancic mengatakan, otoritas berwenang Israel telah mempromosikan lebih lanjut rencana, tender, dan izin untuk membangun ribuan unit rumah di Tepi Barat. Ini merupakan proyek permukiman pertama Israel di daerah tersebut sejak 2002.
Menurutnya, UE berharap Israel dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka terkait proyek pembangunan di Tepi Barat. Sebab hal tersebut tentu akan merugikan bagi upaya berkelanjutan menuju perundingan damai Israel dengan Palestina.

Kocijancic pun menegaskan sikap UE terkait rencana pembangunan ribuan unit rumah oleh Israel di Tepi Barat. "Posisi UE mengenai pembangunan permukiman Israel dan kegiatan terkait, termasuk penggusuran baru-baru ini di Yerusalem Timur dan rencana yang menyebabkan perpindahan paksa komunitas Bedouin (Palestina) di Tepi Barat jelas tidak berubah. Semua kegiatan permukiman ilegal di bawah hukum internasional dan ini mengurangi kelayakan solusi dua negara dan prospek untuk perdamaian abadi," tuturnya, dikutip laman Middle East Monitor, Kamis (19/10).

UE, kata Kocijancic menambahkan, akan terus melibatkan Israel, Palestina, dan mitra internasional serta regional, untuk mendukung dimulainya kembali proses yang berarti menuju negosiasi solusi dua negara. "Satu-satunya cara yang realistis dan layak untuk memenuhi aspirasi yang sah dari kedua belah pihak (Palestina dan Israel)," ujarnya.

Aktivitas Israel di Tepi Barat memang tengah menjadi sorotan setelah mereka memutuskan untuk membangun lebih banyak permumiman Yahudi di daerah tersebut. Tindakan yang dinilai menjadi hambatan besar tercapainya perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Pada Selasa (17/10), Israel mengajukan rencana pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat. Sehari sebelumnya, sebuah komite Israel telah menyetujui izin pembangunan 31 rumah di Hebron, Tepi Barat, menjadi yang pertama sejak 2002.

Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumah di Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki.

Menurut Bimkom, sebuah kelompok yang membela hak konstruksi Palestina, otoritas Israel rutin menghancurkan puluhan hingga ratusan rumah Palestina di Tepi Barat setiap tahunnya. Hal ini tentu untuk melanggengkan rencana Negara Zionis membangun lebih banyak permukiman Yahudi di sana.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Tuntut Israel karena Hancurkan Bangunan Palestina

Reruntuhan bangunan akibat serangan Israel di Gaza, Palestina.

CB, BRUSSELS -- Delapan negara anggota Uni Eropa (UE) menuntut Israel bertanggung jawab atas penyitaan dan penghancuran bangunan Palestina di Tepi Barat. Mereka menilai, tindakan tersebut jelas melanggar hukum internasional dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina.

Kedelapan negara yang menuntut pertanggungjawaban Israel tersebut adalah Italia, Prancis, Belgia, Spanyol, Luksemburg, Irlandia, Swedia, dan Denmark. Mereka dilaporkan telah mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri Israel terkait tuntutannya.

"Penghancuran dan penyitaan peralatan kemanusiaan, termasuk infrastruktur untuk sekolah, serta mengganggu transfer bantuan kemanusiaan bertentangan dengan komitmen Israel berdasarkan hukum internasional dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina," demikian bunyi salah satu kalimat dalam surat yang disusun kedelapan negara UE tersebut, dikutip Haaretz.

Kedelapan negara tersebut meminta Israel mengganti rugi setelah membongkar bangunan yang rencananya akan dijadikan taman kanak-kanak dan sebuah sekolah di desa Jabal al-Baba, Tepi Barat. Kemudian terkait mengganggu transfer bantuan kemanusiaan yang disinggung kedelapan negara UE dalam suratnya, Israel memang diketahui telah menolak pemberian bantuan dari badan Eropa tersebut untuk rakyat Palestina yang tinggal di Area C Tepi Barat.

Aktivitas Israel di Tepi Barat memang tengah menjadi sorotan setelah mereka memutuskan membangun lebih banyak permukiman Yahudi di daerah tersebut. Tindakan itu dinilai menjadi hambatan besar tercapainya perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Pada Selasa (17/10), Israel mengajukan rencana pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat. Sehari sebelumnya, sebuah komite Israel telah menyetujui izin pembangunan 31 rumah di Hebron, Tepi Barat, menjadi yang pertama sejak 2002.

Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumah di Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki.

Menurut Bimkom, sebuah kelompok yang membela hak konstruksi Palestina, Pemerintah Israel rutin menghancurkan puluhan hingga ratusan rumah Palestina di Tepi Barat setiap tahunnya. Hal ini tentu untuk melanggengkan rencana Negara Zionis membangun lebih banyak permukiman Yahudi di sana.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Diminta AS Serahkan Senjata, Hamas Murka

GAZA - Hamas angkat bicara mengenai pernyataan Amerika Serikat (AS) yang menyebut Hamas harus menyerahkan senjata dan mengakui Israel sebelum bergabung dengan Pemeritahan Palestina Bersatu.

Pejabat senior Hamas, Bassem Naim menyebut pernyataan AS tersebut sebagai upaya Washington untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina. "Hak rakyat kita untuk memilih pemerintahannya sesuai dengan kepentingan strategis tertinggi mereka," ucap Naim.

Dia kemudian mengatakan, utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt telah tunduk pada tekanan dari pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Pernyataan ini adalah hasil tekanan kuat dari pemerintah sayap kananNetanyahu dan sejalan dengan pernyataan Netanyahu pada dua hari lalu," ungkapnya, seperti dilansir PressTV pada Kamis (19/10).

Naim merujuk pada sebuah pernyataan oleh kabinet Netanyahu, yang mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan melakukan negosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina jika Hamas belum menyerahkan senjata mereka, menghentikan kekerasan, dan juga mengakui Israel.

Credit sindonews.com