Jumat, 13 Oktober 2017

3 Kali Dekati Bumi, Asteroid Seukuran Rumah Masuk Daftar Risiko

CB, San Francisco - Sebuah asteroid seukuran rumah akan melintas di ketinggian kurang dari 44.000 km (27.300 mil), atau tepat di atas ketinggian 36.000 km di mana ratusan satelit geosynchronous mengorbit Bumi, besok. Jarak itu merupakan sekitar seperdelapan jarak antara Bumi dan bulan.

Pada orbit 609 hari mengelilingi Matahari, asteroid yang dijuluki TC4 itu akan kembali ke Bumi pada tahun 2050 dan 2079, menurut Rüdiger Jehn dari program Benda Dekat Bumi Badan Antariksa Eropa di Belanda.
"Kami tahu kini bahwa asteroid itu juga tidak akan menabrak bumi pada tahun 2050, namun pendekatan pada tahun 2050 dapat membelokkan asteroid sehingga bisa menabrak bumi pada tahun 2079," katanya.

Dengan kemungkinan satu dalam 750 menabrak planet ini, TC4 terdaftar di nomor 13 pada "daftar risiko" obyek. "Kami perlu melakukan pengamatan yang sangat tepat untuk bisa memprediksi kembalinya tahun 2050," kata Jehn.
Apa yang membuat TC4 spesial adalah bahwa ia telah dipilih untuk menguji sistem peringatan dini asteroid global, yang dipasok oleh jaringan observatorium, universitas dan laboratorium di seluruh dunia.
Pelintasan asteroid ini akan memungkinkan tim mengevaluasi seberapa akurat mereka dalam memprediksi orbit dan ukurannya, sambil menggunakan teleskop untuk mempelajari lebih lanjut tentang komposisinya. "Bagi kami ini adalah kasus uji coba," kata rekan Jehn, Detlef Koschny. "Kami sedang berlatih untuk kasus serius."
Banyak ilmuwan percaya Bumi sekali lagi akan terkena batu ruang angkasa seukuran yang melenyapkan dinosaurus, meski tidak diketahui kapan hal itu akan terjadi. Dan bahkan jika mereka menjadi lebih baik dalam memprediksi sebuah hantaman, hanya ada sedikit hal yang dapat dilakukan untuk saat ini.
Proyek futuristik untuk menangkis atau menghancurkan batuan angkasa yang masuk tidak menghasilkan apa-apa sejauh ini, dan satu-satunya strategi adalah mengevakuasi orang-orang di zona yang berisiko.
TC4 akan melakukan pendekatan terdekatnya ke Bumi sebelum pukul 05.41 GMT pada hari Kamis, di titik selatan Australia, menurut ESA dan NASA.

Asteroid itu tidak akan terlihat dengan mata telanjang atau dengan teropong biasa, "tapi bisa dilihat pada malam 11-12 Oktober sampai sekitar 4.00 pagi dari observatorium Eropa," kata Jehn.

Credit TEMPO.CO

Teleskop Radio Terbesar Milik Cina Mendeteksi 2 Bintang Baru

CB, Beijing - Ilmuwan mengkonfirmasi bahwa teleskop radio terbesar di dunia milik Cina telah mendeteksi dua bintang baru yang mengirimkan gelombang radio selama uji coba.

The Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST), yang terletak di bagian pedesaan provinsi Guizhou, Cina, melakukan uji coba pertama pada bulan September 2016. Salah satu misi utamanya adalah mendeteksi sinyal komunikasi antarbintang, atau sederhananya, pesan dari peradaban alien.
Tujuan utama lainnya adalah mengamati pulsar atau bintang neutron yang berotasi. Ini merupakan sisa-sisa keruntuhan gravitasi bintang masif yang memenuhi sekitar 1,4 materi massa matahari ke bumi.
Misi mempelajari pulsar dari teleskop ini memberikan kesempatan kepada para ilmuwan untuk melihat beberapa kondisi paling ekstrem di alam semesta.
Para ilmuwan di National Astronomical Observatories of China (NAOC) mengatakan FAST menemukan dua pulsar baru pada tanggal 22 dan 25 Agustus. Pengamatan ini kemudian diverifikasi dengan teleskop radio Parkes di Australia.
Pulsar yang ditemukan diberi nama J1859-01 dan J1931-01, dan masing-masing terletak 16.000 dan 4.100 tahun cahaya dari Bumi. Menurut kantor berita Cina, Xinhua, pulsar yang letaknya lebih jauh berputar pada tingkat 1,83 rotasi per detik. Sementara yang lainnya, mendekati angka 0,59 rotasi per detik.
Peng Bo, wakil direktur proyek FAST, mengatakan, “Hasilnya cukup menjanjikan, karena teleskop ukuran ini biasanya memerlukan percobaan tiga sampai lima tahun sebelum bisa mendapatkan hasil seperti ini.”

Selama dua tahun ke depan, para ilmuwan yang bekerja di FAST akan melakukan penyesuaian terhadap teleskop ini untuk mengoptimalkan kinerjanya. Peng mengatakan bahwa setelah selesai, teleskop akan terbuka untuk ilmuwan dari seluruh dunia.

Credit TEMPO.CO

Ilmuwan Temukan Tulisan Arab Allah di Kostum Kuburan Viking

Ilmuwan menemukan tulisan Arab Allah di pita kostum penguburan di kuburan Viking. Kredit: Annika Larsson/Daily Mail

CB, Stockholm - Ilmuwan menemukan kostum penguburan dari kuburan Viking telah memberikan lebih banyak bukti kontak antara suku Nordik dan Islam kuno.

Studi tentang pakaian yang ditemukan di kuburan abad 9 dan 10 itu, telah mengungkapkan adanya tulisan Arab dari Allah.
Ilmuwan: Ilmuwan Sebut Kehidupan di Bumi Bermula dari Meteorit
Kehadiran artefak Islam di lokasi Viking pernah dijelaskan sebagai bukti penjarahan dan perdagangan, namun temuan baru terus mengungkapkan hubungan yang lebih erat antara budaya tersebut.
Ilmuwan percaya penemuan terbaru menunjukkan kemiripan antara pandangan Viking dan Muslim tentang kehidupan akhirat.
Pakar dari Universitas Uppsala di Swedia membuat penemuan tersebut setelah berupaya menciptakan kembali pola tekstil yang ditemukan di pita anyaman Viking.
Mereka menemukan bahwa benda-benda itu, yang digunakan sebagai inspirasi untuk pameran Viking Couture di Museum Enköping, berisi karakter Kufik, bukan pola Viking tradisional seperti yang telah diasumsikan.
Seperti halnya Allah, Ali, sepupu dan menantu Muhammad, Nabi Islam, juga disebutkan dalam teks.

Tulisan kaligrafi Kufic Allah (kiri) dan baraka Muhammad yang menjadi inspirasi tulisan di pita penguburan Viking. Kredit: Annika Larsson/Daily Mail
Karakter Kufik biasanya ditemukan pada Era Viking pada mosaik di monumen pemakaman dan mausoleum, terutama di Asia Tengah.
Teks serupa ditemukan di pita tenunan, yang merupakan bagian dari kostum kuburan yang terbongkar di situs seperti Birka di Mälardalen dan di kuburan kapal di daerah Gamla Uppsala.
Annika Larsson, peneliti arkeologi tekstil di Departemen Arkeologi dan Sejarah Kuno di Universitas Uppsala, mengatakan: "Ini adalah sesuatu yang mengejutkan bahwa pita-pita, seperti kostumnya, dibuat di sebelah barat jantung Muslim.
"Agaknya, kebiasaan pemakaman Era Viking dipengaruhi oleh Islam dan gagasan tentang kehidupan kekal di surga setelah kematian," ujarnya.
Dalam penelitiannya sebelumnya, Larsson melihat kemunculan sutra Timur di kuburan Era Viking Skandinavia.
Di kuburan kapal Valsgärde, tepat di sebelah utara situs Zaman Besi awal Gamla Uppsala, sutra ditemukan dalam pakaian orang-orang yang dikuburkan jauh lebih sering daripada kain wol dan linen.
Analisis bahan, teknik dan desain tenun menyarankan asalnya dari Persia dan Asia Tengah kuno.
"Benda-benda kubur seperti pakaian yang indah, dijahit halus dengan kain eksotis, hampir tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari almarhum," tambahnya.
"Benda kubur yang kaya material agaknya dipandang sebagai ungkapan nyata dari nilai-nilai yang mendasarinya. Di dalam Al-Quran, ada tertulis bahwa penghuni surga akan mengenakan pakaian sutra. Prasasti pita teks itu bisa menjelaskan kemunculan sutra di kuburan Era Viking. Temuan ini sama lazimnya di kuburan laki-laki dan perempuan."
Ini bukan pertama kalinya sebuah artefak Viking yang memiliki hubungan dengan Islam telah digali.
Sebuah cincin, dibuat lebih dari 1.000 tahun yang lalu, mengkonfirmasi kontak antara bangsa Viking dan dunia Muslim kuno. Ditemukan di Swedia pada tahun 2015, prasasti Arab kuno itu bertuliskan 'untuk Allah' atau 'kepada Allah'.

Temuan cincin berusia 1.000 tahun yang bertuliskan Allah di Swedia pada 2015 mengkonfirmasi hubungan antara Viking dan dunia Islam. Kredit: Christer Ahlin/The Swedish History Museum

Credit tempo.co

BATAN: Listrik dari Tenaga Nuklir Menghemat Pembayaran 50 Persen

CB, Makassar - Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Wisnusubroto mengatakan penggunaan aliran listrik dengan tenaga nuklir bakal menghemat pembayaran listrik hingga 50 persen jika dibandingkan tenaga uap. "Tenaga uap itu biayanya 12 sen per kwh, sedangkan nuklir bisa mencapai 6-8 sen per kwh," ujarnya di Makassar, Kamis 12 Oktober.

Hasil survei, menurutnya, juga menunjukkan dukungan atas PLTN yang semakin meningkat. Dengan alasan untuk meningkatkan dukungan PLTN yang tidak ada pemadaman listrik.
Bahkan dukungan masyarakat meningkat mencapai 75,3 persen pada 2015 menjadi 77,53 persen pada 2016, dengan penyebaran kuesioner kepada 4.000 responden dari 34 provinsi di Indoneisa.
BATAN, tambah Djarot, akan terus mewacanakan pembangunan pembangkit listrik dengan tenaga nuklir di Indonesia. Hal itu demi pembangunan nasional tenaga nuklir. "Ini tujuannya baik," ujarnya.
Menurut dia, setiap tahun BATAN keliling ke universitas-universitas untuk memperkenalkan energi nuklir. Namun, lanjut dia, yang dilakukannya bukan ingin mengimbangi kerja dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Kita perkenalkan ke anak bangsa dari sisi sainsnya saja. Dan menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir juga terbilang aman, apalagi kalau bisa gambar merah putih," tutur Djarot.
Kendati demikian, lanjut dia, masih banyak masyarakat yang belum menerima hal tersebut. Sebab mereka khawatir bahaya yang akan ditimbulkan. "Itulah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama akademisi dan mahasiswa karena banyak yang salah kaprah," ujarnya.
Djarot menambahkan jika nuklir merupakan salah satu Energi Baru Terbarukan (EBT) yang digunakan hingga bisa menghasilkan 5.000 megawatt aliran listrik pada tahun 2025. "Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut eksekusi dari pemerintah," tambah Kepala BATAN tersebut.

Credit TEMPO.CO

Kongres Peringatkan Bom EMP Nuklir Korut Bisa Bunuh 90% Orang AS

WASHINGTON - Kongres Washington memperingatkan bahwa Korea Utara (Korut) mampu menyerang Amerika Serikat (AS) dengan bom electromagnetic pulse (EMP) nuklir. Menurut Kongres, senjata itu dapat mematikan grid listrik tanpa batas waktu dan membunuh 90 persen dari total orang Amerika dalam waktu satu tahun.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat di Kongres, para ahli mengatakan bahwa Korut dapat dengan mudah menggunakan skenario ”kiamat” untuk mengubah bagian AS menjadi abu.

Pentagon dan Presiden Donald Trump diminta untuk bergerak cepat guna melindungi grid tersebut. Para ahli dalam kesaksiannya di Kongres menjelaskan bahwa ledakan bom nuklir tingkat tinggi yang dikirim oleh rudal atau satelit dapat mematikan jaringan listrik AS untuk waktu yang tidak terbatas.

”Dengan pengembangan persenjataan nuklir kecil dan rudal jarak jauh oleh musuh baru AS yang radikal, dimulai dengan Korea Utara, ancaman serangan EMP nuklir terhadap AS menjadi satu dari sedikit cara bahwa negara tersebut dapat menimbulkan kerusakan parah terhadap Amerika Serikat,” bunyi pernyataan Komisi EMP Kongres yang menyimpulkan penjelasan para ahli.

“Secara kritis, oleh karena itu, sangat penting bahwa pimpinan menangani ancaman EMP sebagai isu kritis dan eksistensial, dan memberikan prioritas tinggi untuk memastikan pimpinan terlibat dan langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk melindungi negara dari EMP,” lanjut pernyataan komisi tersebut, seperti dilansir dari Washington Examiner, Jumat (13/10/2017).

William R. Graham, ketua komisi EMP sebelumnya dan mantan kepala stafnya, Peter Vincent Pry, mengatakan bahwa AS telah mengabaikan tanda peringatan tersebut selama bertahun-tahun. Menurut mereka, langkah militer Korea Utara tahun ini harus dilihat sebagai panggilan untuk bangun.

Pentagon belum merespons peringatan dari Komisi EMP Kongres. Pentagon saat ini masih menanti opsi apa yang akan diambil Presiden Donald Trump terhadap Korut. Kepala Pentagon James Norman Mattis sebelumnya menginstruksikan kepada semua tentara untuk siap jika Presiden Trump pada akhirnya mengambil opsi militer.

Credit sindonews.com

AS Yakin Bisa Tangani Ancaman Nuklir Korut

WASHINGTON - Kepala Staf Gedung Putih John Kelly mengatakan pemerintah Trump menganggap bahwa ancaman yang ditunjukkan oleh kemampuan senjata nuklir Korea Utara (Korut) saat ini dapat ditangani. Namun ia menegaskan Pyongyang tidak bisa dibiarkan mempunyai kemampuan untuk menyerang Amerika Serikat (AS).

"Sebuah negara yang telah mengembangkan kemampuan ICBM (rudal balistik antar benua) yang cukup bagus dan sedang mengembangkan kendaraan re-entry nuklir yang cukup bagus, saya akan percaya bahwa negara tersebut tidak dapat memiliki kemampuan untuk mencapai tanah air," kata Kelly seperti dikutip dari Reuters, Jumat (13/10/2017).

"Saat ini kami pikir ancaman itu mudah ditangani namun seiring berjalannya waktu jika tumbuh di tempat yang jauh dari hari ini, nah,mari berharap diplomasi bisa bekerja," kata Kelly, seorang pensiunan jenderal Marinir.

Ketegangan meningkat pada bulan Juli setelah Korut melakukan dua uji coba rudal balistik antar benua (ICBM). Trump mengatakan bahwa kekuatan militer merupakan pilihan untuk mencegah Kim Jong-un mendapatkan ICBM yang bisa mengirimkan senjata nuklir ke AS.

Eskalasi terus berlangsung setelah AS memutuskan untuk tetap menggelar latihan perang tahunan bersama Korsel. Latihan militer Uli-Freedom Guardian memicu kecaman Korut. Selama latihan tahun lalu, Korut meluncurkan rudal balistik dari kapal selam dan menempatkan militernya pada tingkat siaga tertinggi.

Credit sindonews.com

Kunjungi Korut, Legislator Rusia: Jong-un Siap Jinakkan AS

MOSKOW - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, sangat khawatir dengan ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Saat ini, Pyongyang sedang mengembangkan sebuah rudal balistik baru yang mampu memberikan hulu ledak nuklir ke AS. Begitu yang dikatakan oleh seorang anggota parlemen partai nasionalis Rusia.

"Kim Jong-un telah mengatakan bahwa dia akan menjinakkan AS dengan 'api' dan sebagai bagian dari penjinakan ini, mereka sekarang bersiap untuk menguji rudal balistik antar benua baru," tutur Anton Morozov.

"Menurut perhitungan mereka, rudal itu harus mampu menghantam Pantai Barat AS," sambung anggota parlemen Partai Demokrat Liberal dan anggota Komite Hubungan Internasional majelis rendah ini menurut sebuah sumber partai yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh Interfax.

Morozov mengunjungi Korea Utara bersama dua rekan partainya pada 2-6 Oktober lalu. Pada sesi tersebut, dia menekankan bahwa perjalanannya telah dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri Rusia dan kepala Komite Hubungan Internasional Leonid Slutsky sebagai bagian dari konsep politik umum Rusia.

Menurut sumber Interfax, Morozov juga mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa orang-orang Korut sangat kecewa dengan pidato Trump baru-baru ini di Majelis Umum PBB. Banyak dari mereka menganggapnya sebagai sebuah deklarasi perang dan mereka siap untuk menanggapi.

Morozov juga mengatakan kepada sesama anggota parlemen bahwa selama kunjungan delegasi parlemen Rusia dengan jelas menandai posisinya untuk tidak mendukung ketegangan agresif antara AS dan Korut. Mereka menyerukan untuk menciptakan kondisi guna penyelesaian krisis secara damai.

"Inilah yang kami sampaikan ke Semenanjung Korea: menemukan beberapa titik kontak dan menandai rangsangan untuk kedua belah pihak sehingga mereka bisa duduk di meja perundingan," katanya seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (13/10/2017).

Pada awal September, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada wartawan bahwa dia memperkirakan Pyongyang tidak akan menyerahkan program nuklir dan misilnya di bawah tekanan sanksi dan ancaman militer. Apa yang terjadi pada Irak dan Libya telah meyakinkan Pyongyang bahwa pencegahan nuklir adalah satu-satunya cara yang dapat dipercaya untuk memastikan keamanannya

"Mereka akan makan rumput tapi tidak akan menghentikan program mereka asalkan tidak merasa aman. Apa yang bisa mengembalikan keamanan mereka? Pemulihan hukum internasional," kata Putin.

Credit sindonews.com

UEA Akhiri Misi Diplomatik Korea Utara

DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pihaknya mengakhiri misi duta besar non-residen Korea Utara (Korut) dan mengakhiri layanan utusannya sendiri di Pyongyang. Demikian pernyataan kementerian luar negeri UEA dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh kantor berita WAM.

WAM menambahkan UEA juga akan berhenti mengeluarkan visa baru atau lisensi perusahaan kepada warga Korut. Ribuan pekerja Korut yang tinggal di wilayah negara Teluk yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS), terutama bekerja di lokasi konstruksi.

"Langkah-langkahnya masuk dalam konteks kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab untuk memperkuat keinginan internasional dan untuk menghentikan proliferasi program senjata nuklir dan rudal," kata kementerian tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).

Presiden AS Donald Trump mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu untuk memberikan tekanan kepada Korut untuk mengakhiri senjata nuklirnya, dengan menggunakan pidato perdananya ke badan dunia untuk menjawab apa yang dia katakan adalah tantangan global utama.

Uji coba nuklir Korut dan peluncuran rudal telah menimbulkan ketegangan global dan mendorong beberapa putaran sanksi internasional di Dewan Keamanan PBB.

Pengumuman tersebut menyusul langkah serupa oleh tetangga UEA di Teluk Arab macam Qatar dan Kuwait, yang bulan lalu menurunkan hubungan mereka dengan Pyongyang dan berhenti mengeluarkan visa baru untuk warga Korut.

Credit sindonews.com

Rusia Nilai Perisai Rudal Canggih AS Memicu Perlombaan Senjata Baru

MOSKOW - Rusia menilai sistem perisai atau anti-rudal canggih Amerika Serikat (AS) dirancang untuk memberi Washington kemampuan “serangan cepat global” tanpa takut pembalasan. Hal ini pada akhirnya memicu perlombaan senjata baru dunia.

Pemerintah Rusia melalui kementerian pertahanannya mengatakan, kemampuan dari perisai rudal Washington itu mendorong negara-negara lain untuk membangun dan meningkatkan persenjataan mereka sendiri.

”Pertahanan rudal AS berfungsi sebagai stimulus untuk peningkatan kemampuan rudal di dunia, sehingga secara efektif memprovokasi perlombaan senjata baru,” kata juru bicara kementerian tersebut, Kolonel Aleksandr Emelyanov.

Penilaian militer Rusia ini disampaikan dalam sebuah briefing militer gabungan antara Rusia dan China, yang diadakan di sela-sela pertemuan komite Majelis Umum PBB untuk Pemantauan Keamanan dan Pelucutan Senjata Internasional.

Menurut Emelyanov, sistem pertahanan rudal tersebut sebenarnya merupakan bagian penting dari kontroversi ”prompt global strike” atau “serangan cepat global” Washington yang direncanakan. Sistem itu dapat menargetkan rival AS manapun di dunia, termasuk Rusia atau China.

Penempatan tak terbatas dari elemen-elemen sistem pertahanan rudal global AS di seluruh dunia, sambung Emelyanov, merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan merupakan tantangan besar bagi keamanan global.

”Sebuah hubungan antara penyebaran elemen pertahanan rudal dan pengembangan sistem serangan global yang cepat terbukti,” ujarnya, seperti dilansir Russia Today, Jumat (13/10/2017).

“Pengembangan sistem semacam itu hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Washington berusaha mengganggu keseimbangan kekuatan yang ada dan mencapai dominasi strategis global.”

Credit sindonews.com

Rusia Bakal Kirim Lebih Banyak Rudal Iskandar ke Wilayah Baltik

MOSKOW - Rusia mungkin akana menanggapi pengerahan sebuah divisi persenjataan Amerika Serikat (AS) di Polandia dengan memperkuat sistem rudal Iskander di Wilayah Kaliningrad. Demikian pernyataan Kepala komite urusan pertahanan parlemen Rusia, Vladimir Shamanov.

"Ini menciptakan prasyarat yang pada akhirnya memungkinkan mereka menciptakan kubu tertentu Kami pasti tidak akan menutup mata terhadap hal ini Kami akan melakukan tindakan pembalasan," kata Shamanov seperti dinukil dari laman TASS, Jumat (13/10/2017).

Dia berspekulasi bahwa penempatan pasukan ekstra di wilayah barat Rusia merupakan respons yang mungkin terjadi. "Bukan hanya personil, tapi juga peralatan tempur. Misalnya, kelompok rudal Iskander, termasuk di Kaliningrad, dapat ditingkatkan," dia berspekulasi.

Rudal Iskander memiliki jangkauan hingga 500 kilometer (310 mil) dan presisi tinggi, memungkinkannya untuk menargetkan fasilitas di beberapa negara anggota NATO dengan akurasi yang tepat. Ini bisa dipasang dengan hulu ledak konvensional atau nuklir.

AS sepakat mengirim 2.700 tentara untuk beberapa gelombang dan rencananya akan mengirim total 3.500 tentaranya ke Eropa. Pengiriman ribuan tentara AS itu bagian dari operasi “Atlantic Resolve” di bawah operasi NATO.

Tujuan pengerahan ribuan tentara AS itu untuk menunjukkan komitmen Washington dalam melindungi sekutu-sekutu NATO di Eropa dari ancaman agresi Rusia.

Polandia dan negara-negara Baltik pecahan Soviet telah meminta pasukan AS dan NATO setelah Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Negara-negara sekutu NATO itu takut Rusia di bawah pemerintahan Presiden Vladmir Putin akan melakukan agresi terhadap mereka.

Credit sindonews.com

Ini Penjelasan AS Soal Hilangnya Bendera di Kantor Perwakilan Rusia

WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) angkat bicara perihal hilangnya bendera Rusia di kantor konsulat Rusia di AS. Kemlu AS menyatakan, bendera tersebut tidak hilang atau dicuri, melainkan memang sengaja dipindahkan.

"Bendera di bekas properti konsuler Rusia di San Francisco diturunkan dengan hormat, dan disimpan dengan aman di dalam masing-masing bangunan. Bendera di bekas properti Rusia Washington DC juga diturunkan dan disimpan dengan aman di dalam gedung," kata kemlu AS.

"Sebuah properti pemerintah Rusia ketiga di New York adalah sebuah suite di gedung komersial dan tidak memiliki bendera," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (12/10).

Sebelumnya diwartakan, Rusia melayangkan protes ke Amerika Serikat (AS) setelah mengatakan bahwa bendera Rusia telah dicuri dari konsulatnya di San Francisco. "Kami meminta pemerintah Amerika mengembalikan simbol negara kami," kata Kedutaan Besar Rusia di Washington.

kedubes Rusia kemudian mengatakan bahwa mereka telah mengajukan sebuah protes resmi atas insiden tersebut. Kedubes Rusia di Washington menilai hal ini sebagai tindakan yang tidak bersahabat.

Credit sindonews.com

Israel Akan Ikuti Jejak AS Keluar dari UNESCO

TEL AVIV - Amerika Serikat (AS) menarik diri dari organisasi sosial budaya UNESCO, setelah pejabatnya menyebut organisasi itu bias anti Israel. Keputusan AS ini mendapat pujian dari Perdana Menteri Israel dan menyatakan negaranya akan mengkuti langkah sekutunya itu.

Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan AS tersebut sebagai keputusan berani dan bermoral.

Lewat akun Twitternya, Netanyahu mengaku telah menginstruksikan kementerian luar negerinya untuk mempersiapkan penarikan Israel sejalan dengan AS seperti dikutip dari BBC, Jumat (13/10/2017).

Keputusan tersebut menyusul serangkaian keputusan Unesco yang telah mendapat kritik dari AS dan Israel. Pada tahun 2011, AS mengurangi pendanaannya ke agensi tersebut untuk memprotes keputusannya memberikan keanggotaan penuh kepada orang-orang Palestina.

Dan tahun lalu, Israel menghentikan kerja sama dengan UNESCO setelah badan tersebut mengadopsi sebuah resolusi kontroversial yang tidak menyebut-nyebut hubungan Yahudi dengan sebuah situs suci di Yerusalem.

Resolusi tersebut juga mengkritik kegiatan Israel di tempat-tempat suci di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki.

Kemudian awal tahun ini, Netanyahu mengutuk UNESCO karena telah mengumumkan Kota Tua Hebron di Tepi Barat sebuah situs Warisan Dunia Palestina.

Dia menuduh UNESCO mengabaikan koneksi kuno Yudaisme ke kota, yang mencakup ruang bawah tanah di mana para matriark dan bapa leluhur dimakamkan.

Pemimpin Unesco Irina Bokova mengatakan penarikan diri tersebut merupakan kerugian bagi keluarga PBB dan multilateralisme pada umumnya.

Tapi dia mengakui bahwa politisasi telah "mengambil korban" pada organisasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Bokova mengatakan bahwa dia telah memberi tahu anggota Kongres berulang kali bahwa pembayaran langsung tunggakan AS ke UNESCO tidak menjadi masalah, dan keterlibatan Amerika dalam organisasi menjadi prioritas.

Tapi dia mempertanyakan waktu pengumuman tersebut, yaitu saat UNESCO memilih pemimpin baru.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan bahwa dia sangat menyesalkan keputusan AS tersebut. Namun PBB akan terus berinteraksi dengan AS dengan sangat produktif dalam berbagai isu melalui berbagai organisasi".

Komite Urusan Publik Israel Amerika (Aipac) bertepuk tangan, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, UNESCO tersebut telah mengkhianati misi aslinya dan memilih untuk secara tidak adil menargetkan negara demokrasi satu-satunya di Timur Tengah, Israel.

Rusia mengatakan bahwa mereka menyesalkan keputusan tersebut, namun setuju UNESCO terlalu dipolitisasi. Ajudan Presiden Vladimir Putin untuk budaya Vladimir Tolstoy dilaporkan menyebut berita tersebut sangat mengherankan.

Credit sindonews.com

Duterte Ancam Usir Diplomat Uni Eropa

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memperingatkan Uni Eropa (UE) dan negara-negara lain bahwa ia dapat mengusir diplomatnya. UE disebut telah melarang Filipina untuk menjadi anggota PBB karena kebijakan perang anti narkobanya. Namun UE membantah telah menyerukan hal tersebut.

"Anda berpikir bahwa kita adalah sekelompok orang bodoh di sini. Kita bisa memotong saluran diplomatik besok. Anda meninggalkan negara saya dalam 24 jam, kalian semua," kata Duterte seperti disitat dari Russia Today, Jumat (13/10/2017).

"Anda pasti sudah menganggap Filipina sebagai tidak biasa, dengan mengatakan bahwa kita dapat dikecualikan. Apakah keputusan Anda, Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukannya? Apa menurutmu Rusia dan China mengizinkannya?" sambungnya.

Kata-kata Duterte menanggapi tujuh anggota delegasi politisi dari Aliansi Progresif Internasional dan Partai Sosialis Eropa yang mengutuk perang obat bius selama kunjungan pada 8-9 Oktober lalu. Delegasi tersebut termasuk anggota dari Swedia, Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS).

UE telah menolak untuk dihubungkan dengan kunjungan tersebut atau bahwa delegasi tujuh anggota tersebut mewakili kebijakan UE.

"Uni Eropa bukan bagian dari organisasi atau perencanaan kunjungan tersebut - baik Delegasi Uni Eropa di Filipina maupun lembaga Uni Eropa di Brussels," kata kantor UE di Manila dalam sebuah pernyataan.

"Pernyataan yang dibuat oleh Aliansi Progresif selama kunjungannya ke Filipina dibuat semata-mata atas nama Aliansi Progresif dan tidak mewakili posisi Uni Eropa," tegas organisasi itu.

Aliansi Progresif memperingatkan bahwa Filipina berisiko kehilangan kesepakatan perdagangan eksklusif dengan UE jika tidak menghentikan pembunuhan ekstra-yudisial. Namun mereka tidak meminta negara itu dikeluarkan dari badan internasional manapun.

Sejak menjabat pada bulan Juni tahun lalu, Presiden Duterte telah menangani masalah narkoba di Filipina sebagai prioritas utamanya.

Kampanye tersebut mendapat kecaman keras dari badan-badan hak asasi manusia karena ribuan orang telah ditembak mati dalam pembunuhan terkait narkoba. Tidak jelas berapa banyak yang terjadi selama operasi polisi yang sah dan berapa banyak yang telah terjadi di tangan kelompok-kelompok narkoba dan warga negara.

Credit sindonews.com

Duterte Incar 'Mangsa Besar' dalam Perang Narkoba Filipina

Presiden Rodrigo Duterte mengincar target 'mangsa besar' dalam kampanye perang narkoba kontroversial yang sudah digencarkan sejak tahun lalu. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte mengincar target "mangsa besar" dalam kampanye perang narkoba kontroversial yang sudah digencarkan sejak tahun lalu.

"Kini, kami menargetkan eselon lebih tinggi dari sindikat itu, juga orang yang melindungi mereka di lingkungan pemerintahan," ujar juru bicara kepresidenan Filipina, Ernesto Abella, Kamis (12/10).

Namun menurut Abella, Duterte memerintahkan agar operasi ini diserahkan sepenuhnya ke badan pengawasan narkoba, tak lagi melibatkan kepolisian demi menghindari tuduhan liar.

Selama ini, Duterte dikecam karena sekitar 3.900 pengedar narkoba diduga tewas di tangan polisi tanpa proses peradilan yang jelas.

Kepolisian sendiri menampik bahwa mereka mengeksekusi para tersangka tersebut. Mereka juga menekankan, 2.300 orang yang tewas tersebut merupakan korban persaingan kartel narkoba.

Meski menampik, kepolisian mengklaim tetap akan melakukan penyelidikan internal terkait tudingan tersebut.

Dengan absennya kepolisian dari kampanye perang narkoba ini, personel yang dapat diandalkan oleh Duterte untuk menjalankan operasi ini pun berkurang.

Juru biara Badan Penanganan Narkoba Filipina (PDEA), Derreck Carreon, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya hanya dapat mengerahkan 2.000 personel tahun ini.

Pada tahun anggaran selanjutnya, PDEA juga hanya dapat membiayai 200 agen baru pada 2018. Meski demikian, Carreon menyatakan bahwa pihaknya tetap siap melaksanakan tugasnya.

Namun, banyak pihak meragukan PDEA dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur demi menghindari korban nyawa tanpa proses hukum yang jelas.

Menanggapi keraguan ini, Carreon berkata, "Kami akan mematuhi prosedur. Kami tidak mau melawan, tapi kami juga harus melindungi diri sendiri jika tersangka melawan."

Credit cnnindonesia.com

Indonesia, Filipina, dan Malaysia Sepakat Bentuk Patroli Maritim

JAKARTA - Indonesia bersama Malaysia dan Filipina melaunching Trilateral Air Patrol yang merupakan kerja sama trilateral antara tiga negara tersebut dalam area yang menjadi perhatian bersama di Laut Sulu.

Pada akhirnya dicapai sebuah kesepakatan untuk memulai kerja sama patroli maritim ketiga negara. Kesepakatan tersebut diawali dengan peresmian penggunaan MCC (MARITIME Command Control) dan Launching TMP lndomalphi di Tarakan pada 19 Juni 2017.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, bentuk kerja sama ini nantinya juga akan diintegrasikan dengan patroli dan latihan darat menggunakan mekanisme yang sudah dikoordinasikan serta disusun sebelumnya.

"Kerja sama ini juga pada awalnya meniru konsep yang telah lebih dahulu berhasil mengurangi tindakan kejahatan laut secara dratis di Selat Malaka, yang didukung oleh tiga negara pantai lndonesia, Malaysia, dan Singapura," ujar Menhan dalam siaran pers, Kamis (12/10/2017).

Kegiatan ini kata Menhan, juga akan menjadi satu role model yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di kawasan Laut Sulu.

Upaya tersebut jelas Menhan, juga sangat terbukti efektif dalam memberikan jaminan keamanan terhadap pengguna jalur pelayaran Selat Malaka serta mencegah adanya upaya internasionalisasi wilayah yang menjadi kepentingan bersama.

"Bagi Indonesia, permasalahan yang terjadi di wilayah teritorial harus diatasi oleh negara-negara yang berbatasan langsung. Diharapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam sub regional maupun regional Asia Tenggara dapat menjadi modalitas yang memberikan arti positif bagi terciptanya rasa aman bagi rakyat dan pengguna lintas laut yang berada dikawasan tersebut," tandas Menhan.

Credit sindonews.com

Malaysia-Indonesia-Filipina luncurkan patroli udara trilateral

Kuala Lumpur (CB) - Malaysia, Indonesia dan Filipina meluncurkan patroli udara trilateral (Trilateral Air Patrol/TAP) di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, Rabu.

Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin Hussein, Sekertaris Pertahanan Nasional Filipina Delfin N. Lorenzana, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang didampingi Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo menghadiri acara peluncuran itu.

Para pejabat militer Malaysia dan perwakilan dari Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam dan Singapura juga hadir dalam peluncuran TAP, yang merupakan tindak lanjut dari Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) antara Malaysia, Indonesia dan Filipina.

TAP akan melengkapi kegiatan patroli laut bersama Trilateral Maritime Patrol (TMP) yang telah diluncurkan Juni 2017 di Tarakan.

Patroli TAP juga akan meliputi kawasan perairan menjadi kepentingan bersama ketiga negara, termasuk perairan timur Sabah

"Implementasi TAP mengikuti peluncuran Patroli Maritim Trilateral Indomalphi (TMP) untuk memerangi kekerasan. TMP ditujukan untuk memastikan militan termasuk Negara Islam (ISIS) tidak akan menggunakan Laut Sulu untuk mengganggu ketiga negara dan juga untuk mengatasi pembajakan, penculikan dan perampokan bersenjata," kata Hishamuddin.

Credit antaranews.com

Bertemu Menhan Vietnam, Wiranto Dorong Pembicaraan Batas ZEE

Menkopolhukam Wiranto membahas sejumlah isu saat bertemu dengan Menhan Vietnam Ngo Xuan Lich, termasuk dorongan untuk membicarakan masalah batas ZEE. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membahas sejumlah isu saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Vietnam Ngo Xuan Lich, termasuk dorongan untuk membicarakan sengketa batas zona ekonomi eksklusif.

Wiranto mengatakan, kedua negara akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah ZEE ini pada November mendatang di Jakarta.

"Nanti tunggu tanggal 16-17 (November), tunggu saja. Saya kan hanya mendorong supaya pertemuan itu bisa sangat konstruktif dan menghasilkan sesuatu yang menyelesaikan masalah ZEE," ujar Wiranto usai pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (12/10).

Selama ini, Vietnam tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merujuk pada Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982. Karena masalah ini, sering terjadi insiden di ZEE Indonesia.

Isu batas ZEE ini pun menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vitenam, Nguyen Phu Trong, pada Agustus lalu.

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Nguyen meneken Letter of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards.

Selain isu perbatasan, Wiranto dan Ngo Xuan Lich juga membahas sejumlah isu lain di bidang pertahanan, terutama kerja sama kedua negara setelah menyepakati nota kesepahaman pada 2010 silam.

Menurut Wiranto, Indonesia dan Vietnam memiliki kepentingan yang sama dalam sejumlah isu, salah satunya tentang keamanan kawasan.

Wiranto juga menyampaikan ada keinginan dari Vietnam untuk meningkatkan hubungan terkait industri pertahanan kedua negara.

"Mereka juga berkeinginan melihat produksi Indonesia apa yang bisa dipakai oleh Vietnam," ujarnya.

Wiranto pun menyarankan agar Menteri Pertahanan Vietnam juga melakukan pertemuan lebih instens dengan Menteri Pertahanan Indonesia maupun dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Harapannya, lanjut Wiranto, agar ada satu pemahaman yang sama antar kedua negara untuk mempertahankan keamanan di kawasan ASEAN.

"Kita mempunyai satu kepentingan yang sama, harapan yang sama, dan semangat yang sama untuk bersama-sama mempertahankan ASEAN menjadi kawasan yang damai yang sejuk yang kondusif," tutur mantan Panglima ABRI itu.

Credit cnnindonesia.com

RI dan Laos Fokus Kerja Sama Investasi Pertahanan dan Keamanan

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith telah membahas kerja sama bilateral kedua negara.

Jokowi mengaku kedua negara fokus membahas kerja sama di berbagai bidang prioritas. "Yaitu investasi, pertahanan keamanan, serta sosial budaya," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2017).

Jokowi menuturkan, dirinya menyambut baik kerja sama bisnis yang dibawa PM Thongloun. Dia yakin, kerja sama ini akan meningkatkan investasi dan perdagangan kedua negara.

Menurutnya, bidang investasi dan perdagangan yang akan terus didorong antara lain di sektor energi, perpangkalan dan pertanian.

"Investor Indonesia sangat tertarik menamkan modal di bidang pupuk dan pertambangan dan saya mengharapkan kiranya rencana ini dapat segera direalisasikan," ujar dia.

"Selain itu, industri statis Indonesia siap menyediakan produk-produk berkualitas seperti pesawat dan alutsista sesuai dengan yang diperlukan Laos," tandasnya.

Credit sindonews.com

RI-Laos Sepakati Kerja Sama Pemberantasan Perdagangan Narkoba

Presiden Joko Widodo dan PM Laos Thongloun Sisoulith sepakat untuk memerangi penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan ilegal narkotika. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith sepakat untuk memerangi penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan ilegal narkotika.

Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso, dan perwakilan dari Laos dalam rangka pertemuan bilateral kepala negara untuk merayakan 60 tahun relasi RI-Laos.

"Saya berharap MoU kerja sama pengawasan dan obat-obatan dapat segera ditindaklanjuti," ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (12/10).

Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi. Jokowi menyatakan, ia berkomitmen terus mendukung laos dalam meningkatkan kapasitas pelajar yang akan datang ke Indonesia.

Jokowi juga menyambut baik kehadiran PM Sisoulith bersama delegasi bisnis Laos. Kehadiran itu diyakini meningkatkan kerja sama kedua negara dalam sektor perdagangan dan investasi. PM Sisoulith bahkan menghadiri Trade Expo Indonesia di ICE BSD City, kemarin.

Indonesia disebut tertarik menanamkan modal kepada Laos dalam bidang pupuk dan pertambangan. Sementara itu, Laos akan berinvestasi untuk pesawat dan alat utama sistem pertahanan.

"Saya mengharapkan kiranya rencana ini dapat segera direalisasikan. Kami akan terus meningkatkan kerja sama demi kemakmuran masyarakat kedua negara," tutur Jokowi.

PM Sisoulith berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi atas dukungan dalam berbagai bidang, termasuk kontribusi untuk meningkatkan sosial dan ekonomi Laos. Ia juga mengapresiasi penyambutan yang dilakukan pagi tadi.

"Terima kasih banyak atas sambutan sangat hangat Pak Presiden yang diberikan kepada seluruh delegasi. Saya sangat merasa nyaman dan merasa di rumah," ucap Sisoulith.

Credit cnnindonesia.com

Panglima militer Myanmar terang-terangan tak akui Rohingya

Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing (REUTERS/Soe Zeya Tun )

Yangon, Myanmar (CB) - Muslim Rohingya bukan warga asli Myanmar, kata panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kepada duta besar Amerika Serikat dalam pertemuan di mana dia sama sekali tidak menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orang-orangnya.

Dalam halaman Facebook-nya, Min Aung Hlaing menuduh media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri. Sebaliknya Kantor HAM PBB menyebut pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka kembali.

Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu, Kamis, menuju Bangladesh menggunakana perahu. Mereka mengaku kekurangan makanan dan takut terhadap aksi represif.

Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi bukan karena kelaparan dan intimidasi.

Min Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya, kepada delegasi berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel.

Jenderal ini adalah orang paling kuat di Myanmar yang mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal kompromi mengindikasi dia kurang sensitif terhadap citra militer dalam krisis yang menarik kutukan dunia dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transisi demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Min Aung Hlaing yang menyebut Rohingya dengan "Bengali" mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu.

"Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negeri ini oleh Myanmar, tetapi oleh kaum kolonialis," kata dia kepada Marciel. "Mereka bukan pribumi."

Serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya ke 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu balasan brutal militer.

Kantor HAM PBB mengatakan, berdasarkan 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, operasi tak berperikemanusiaan oleh militer itu sudah berlangsung sebelum peristiwa 25 Agustus, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Panglima Myanmar Sebut Rohingya Bukan Warga Asli

Pemimpin tertinggi militer Myanmar menyebut warga Rohingya bukan warga asli negara itu karena dibawa oleh penjajah Inggris. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan bahwa warga Rohingya bukan penduduk asli negara itu.

Pernyataan ini dikemukakan Jenderal Min Aung Hlaing ketika bertemu dengan Duta Besar Amerika serikat untuk Myanmar Scot Marciel.

“Suku Bengali tidak dibawa masuk ke negara ini oleh Myanmar, tetapi oleh penjajah,” kata Jenderal Ming Aung Hlaing seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dari laman Facebook Marciel.

“Mereka bukan penduduk asli.”

Jenderal ini mempergunakan istilah Bengali untuk menyebut warga Rohingya, istilah yang digunakan oleh warga Myanmar untuk merendahkan suku ini.

Myanmar adalah bekas negara jajahan Inggris.

Ucapan Jenderal Min Aung Hlaing ini adalah pernyataan paling lengkap yang pernah dikemukakannya terkait krisis pengungsi Rohingya, dan ditujukan untuk dunia internasional.

Min Aung Hlaing adalah tokoh paling berkuasa di Myanmar dan pandangannya yang tidak berkompromi ini menunjukkan bahwa dia tidak begitu peduli dengan citra militer akibat krisis yang dikutuk dunia internasional tersebut.

Ribuan warga Rohingya melarikan diri dari tempat tinggal mereka di negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk menghindari aksi militer.

Operasi militer ini dipicu oleh serangan kelompok bersenjata kelompok Rohingya ke 30 pos keamanan Myanmar pada 25 Agustus.

Kantor hak asasi manusia PBB pada Rabu (10/9) menytakan bahwa pasukan Myanmar mengusir hampir 500 ribu warga Rohingya, membakar rumah, kebun dan desa-desa mereka agar tidak kembali.

Krisis ini juga menimbulkan pertanyaan dari dunia internasional mengenai transisi ke demokrasi di bawah kepemimpinan pemenang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Aksi militer di Myanmar didukung luas di negara yang sebagian besar penduduknya tidak bersimpati kepada Rohingya. Myanmar sendiri dilanda kebangkitan kelompok nasionalis Buddha.

Kantor hak asasi manusia PBB melaporkan bahwa dari wawancara dengan 65 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh ditemukan, aksi kekerasan terhadap mereka sudah terjadi sebelum serangan kelompok bersenjata Rohingya tersebut.

Laporan ini menyebut aksi kekerasan meliputi pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan anak-anak.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengecam aksi “brutal, terus menerus untuk mengusir satu etnis minoritas dari negara itu.”

Haley juga meminta negara-negara dunia menghentikan penjualan senjata ke Myanmar hingga militer negara itu membuat langkah-langkah dengan akuntabilitas tinggi.

Pemimpin de fakto Myanmar Aung San Suu Kyi mendapat kecaman luas karena tidak bertindak soal krisis Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi terukur terhadap para pemimpin militer Myanmar.

Aung San Suu Kyi yang kini menjadi pemimpin de fakto Myanmar sendiri akan berpidato pada Kamis (12/10).

Pemenang Nobel perdamaian ini menjadi tokoh berpengaruh di pemerintah setelah partainya memenangkan pemilu, namun militer tetap memegang kekuasaan yang besar termasuk keputusan terkait keamanan.

Credit cnnindonesia.com

PBB akan dengar penjelasan Kofi Annan tentang Myanmar

Arsip Foto. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan berbicara kepada wartawan sebagai Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang ditunjuk pemerintah Myanmar dalam konferensi pers di kediaman tamu negara di Rakhine, Myanmar, Jumat (2/12/2016). (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Dewan Keamanan PBB pada Jumat akan mengadakan pertemuan informal mengenai Myanmar untuk mendengar penjelasan rinci mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan tentang kondisi muslim Rohingya menurut beberapa diplomat.

Lebih dari 500.000 orang, kebanyakan warga Rohingya, sejak akhir Agustus lalu melarikan diri ke Bangladesh dari operasi tentara di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis.

Pada akhir Agustus pula, Annan memaparkan laporan akhir komisi penasihat mengenai negara bagian Rakhine yang dia pimpin atas permintaan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

Laporan itu meminta otoritas Myanmar segera bertindak mengatasi masalah Rohingya, yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sudah lama menghadapi diskriminasi di negara mayoritas Buddha tersebut.

Prancis dan Inggris mengajukan permohonan pertemuan dengan Annan saat Dewan Keamanan menimbang langkah selanjutnya untuk mengatasi krisis itu terkait eksodus massal Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan penghentian operasi militer tersebut dan meminta akses untuk memungkinkan kelompok bantuan mencapai desa-desa yang dibakar di negara bagian Rakhine.

Satu laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Rabu menyebutkan bahwa operasi-operasi militer itu ditujukan untuk secara permanen mengusir minoritas muslim dari Rakhine.

Inggris sedang mengerjakan resolusi Dewan Keamanan yang akan menyeru pemulangan Rohingya, namun perundingan dengan China, pendukung bekas penguasa junta Myanmar, berjalan laman menurut para diplomat.

Dalam pertemuan tertutup Jumat, semua anggota Dewan Keamanan diundang untuk hadir bersama dengan beberapa negara di kawasan serta organisasi kawasan menurut para diplomat yang dikutip kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Putra Raja Salman Janji Balaskan Kematian 2 Tentara yang Dibunuh di Istana

RIYADH - Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman berjanji membalaskan kematian dua tentara penjaga Istana Al Salam, Jeddah, yang dibunuh dalam serangan teroris Sabtu lalu. Janji putra Raja Salman itu disampaikan kepada ayah dari dua korban melalui telepon.

“Kami telah belajar dari kejadian ini, namun dengan kehendak Tuhan, mereka (telah berjuang dan meninggal) demi Tuhan,” kata Pangeran Mohammed. Pembicaraan telepon dengan itu berlangsung pada Selasa malam.

Orang yang bicara via telepon dengan pewaris takhta Saudi itu adalah Faisal al-Sbei. Dia ayah dari Abdullah al-Sbei yang meninggal dalam serangan teroris di gerbang Istana Al Salam.

Dalam aksinya, penyerang bersenjata menargetkan pos penjaga luar Istana Al Salam di Jeddah. Selain menewaskan dua tentara penjaga, tiga tentara lainnya terluka.

Mendengar respons Pangeran Mohammed, Faisal mengatakan bahwa dia dan anak-anaknya setia kepada kerajaan, agama dan rajanya.

“Semoga Tuhan memberkatimu, dan mereka (yang jatuh) telah memperkuat kehendak kita,” kata Pangeran Mohammed.

”Saya ingin Anda tahu dua hal; Saya akan membalas kematian putra Anda. Saya akan membalas dendamnya dari setiap ekstremis dan teroris di negeri ini. Kedua, saya ingin Anda menganggap saya sebagai salah satu putra Anda,” imbuh Mohammed, seperti dikutip Al Arabiya, Rabu (11/10/2017).

Credit sindonews.com

Pesan Jengkel Erdogan pada AS: Kami Tak Butuh Anda!

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Washington mengorbankan hubungan dengan Ankara terkait perseteruan diplomatik yang berujung pada penangguhan layanan visa paspor oleh Amerika Serikat (AS). Pemimpin Ankara ini pun menyampaikan pesan jengkelnya, bahwa negaranya tidak membutuhkan Washington.

Erdogan menyalahkan Duta Besar AS untuk Turki John Bass sebagai orang yang mengorbankan hubungan kedua negara.

”Biarkan saya menjadi sangat jelas, orang yang menyebabkan ini adalah duta besar di sini. Tidak dapat diterima bahwa Amerika Serikat untuk mengorbankan mitra strategis pada duta besar yang tidak tahu tempatnya,” kata Erdogan saat berbicara di Ankara pada hari Kamis, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (13/10/2017).

Menurut Erdogan, Duta Besar John Bass telah bertindak sendiri dalam mengambil keputusan untuk menangguhhkan layanan penerbitan visa kepada warga Turki. Tindakan diplomat itu, kata dia, bukan atas nama pemerintah Amerika Serikat.

”Sayang sekali jika Amerika Serikat yang besar diperintah oleh seorang duta besar di Ankara. Karena inilah posisi yang mereka pegang. Mereka seharusnya mengatakan, 'Anda tidak bisa memperlakukan sekutu strategis saya dengan cara ini, Anda tidak bisa bertindak seperti ini.' Tapi mereka tidak bisa mengatakan ini,” ujar Erdogan yang dilansir Anadolu.
Departemen Luar Negeri AS menolak klaim tersebut. Menurut departemen itu, Bass memiliki dukungan penuh dari Washington, dan bahwa tindakannya dikoordinasikan dengan departemen, Gedung Putih, dan Dewan Keamanan Nasional.

Tapi, Erdogan mengabaikan bantahan Departemen Luar Negeri AS. Dia justru gencar menyampaikan pesan jengkelnya kepada Washington.

”Kami bukan negara kesukuan. Kami adalah negara Republik Turki dan Anda akan menerimanya. Kalau tidak, mohon maaf, tapi kami tidak butuh Anda!,” katanya.

Perseteruan kedua negara yang sama-sama anggota NATO ini masih dipicu oleh polemik kudeta Turki yang gagal pada tahun lalu. Erdogan menuduh AS menyembunyikan seorang tersangka yang diduga terkait dengan ulama Fethullah Gulen, tokoh yang dianggap sebagai dalang kudeta yang gagal.

”Pegawai konsulat yang dicari oleh polisi Turki bersembunyi di konsulat AS,” kata Erdogan.

Karyawan konsulat AS itu ditangkap polisi Turki pekan lalu. Dia adalah warga Turki bernama Metin Topuz. Media setempat melaporkan bahwa Topuz memfasilitasi pelarian dari para ”Gulenis” yang dikenal" Turki.

Penangkapan Topuz inilah yang mendorong kedutaan AS di Turki menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS. Ankara melalui kedutaannya di Washington membalas dengan melakukan hal serupa.

Credit sindonews.com

Iran Sebut AS Cemburu pada Popularitas Garda Revolusi

TEHERAN - Abolfazl Hassanbeigi, seorang anggota Parlemen Iran menyatakan, salah satu alasan kenapa Amerika Serikat (AS) bersikeras memasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) ke dalam daftar terorisme, adalah karena AS cemburu pada popularitas IRGC di kawasan.

"Status Iran dan IRGC di Asia Barat, khususnya di antara poros negara-negara perlawanan, meningkat dari hari ke hari," kata pria yang merupakan anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran.

Hassanbeigi, sepeti dilansir Tasnim menunjuk peran IRGC dalam pembentukan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, dan menekankan bahwa pihaknya selalu menjadi pelopor pemberantasan terorisme.

Dia kemudian mengatakan, langkah AS mencoba memasukkan IRGC ke dalam daftar hitam adalah bagian dari perang psikologis AS terhadap Iran. "IRGC cukup kuat untuk melawan sanksi yang mungkin dijatuhkan AS," ungkapnya.

Iran sendiri sebelumnya telah memperingatkan tentang recana AS itu. Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan ada dampak yang tidak terduga jika AS tetap memutuskan untuk memasukan IRGC ke dalam daftar hitam. Ia mengatakan, IRGC tidak hanya populer di Iran, tapi juga di negara-negara regional.

"Jika pemerintah AS membuat kesalahan dengan mengambil tindakan terhadap IRGC, itu akan menjadi kesalahan ganda," kata Raouhani dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu.

Credit sindonews.com

Trump soal kesepakatan nuklir Iran: Kami tidak dapat apa-apa

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria )

Kita akan segera melihat apa yang akan terjadi."

Washington (CB) - Presiden Donald Trump kembali menyebut kesepakatan nuklir Iran merugikan Amerika, saat dia bersiap mengumumkan keputusan penting apakah akan menyertifikasi atau tidak terkait kepatuhan Iran terhadap perjanjian itu.

"Ini kesepakatan terburuk. Kami tidak mendapat apa-apa," kata Trump kepada Fox News merujuk kepada kesepakatan 2015 yang dinegosiasikan dengan Iran oleh Amerika Serikat dan lima negara adidaya lainnya, seperti dilansir dari Kantor Berita AFP.

Perjanjian itu mencabut sanksi Iran dengan imbalan penghentian program nuklir guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir.

"Kita menyetujuinya karena kita lemah padahal sebenarnya kita memiliki kekuatan besar," ucap Trump.

"Kita akan segera melihat apa yang akan terjadi," kata Trump, yang harus mengumumkan keputusannya apakah akan menyertifikasi kepatuhan Iran akhir pekan ini.

Setiap 90 hari, presiden harus memberi tahu Kongres apakah dia yakin Iran mematuhi kesepakatan tersebut dan apakah pencabutan sanksi sesuai dengan kepentingan rakyat Amerika.

Sejauh ini, Trump mengakui kepatuhan Iran, namun mengatakan bahwa tenggat waktu berikutnya pada Minggu adalah hal yang sangat penting.

Beberapa pejabat AS mengatakan Trump kali ini mungkin memilih tidak menyertifikasi kesepakatan itu.

Jika dia memilih untuk tidak mengesahkan, Trump akan menentang pendapat beberapa penasihat puncaknya, negara-negara Eropa dan Badan Tenaga Atom Internasional.

Credit antaranews.com

Kurdi tawarkan perundingan dengan Irak

Dokumen foto kamp pengungsian di Kota Arbil, kawasan Kurdistan Irak, Selasa (20/8/2017). Pemerintah Kurdistan dan Pemerintah Pusat Irak sedang bersitegang terkait penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kurdi pada akhir September 2017. (REUTERS/Thaier al-Sudani)

... kami siap untuk apa pun keputusan dari pembicaraan dan perundingan yang sesuai dengan hukum Irak."

Baghdad (CB) - Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) menawarkan perundingan dengan pihak berwenang Irak terkait dengan kedudukan bandar udara Kurdi, pos perbatasan dan sejumlah bank, yang dikenai pembatasan setelah referendum kemerdekaan.

Pemerintah Irak di Baghdad mengambil tindakan tersebut dalam upaya mengucilkan KRG setelah referendum didominasi keinginan Kurdi Merdeka pada bulan lalu.

Bahkan, pihak Baghdad menyatakan pemungutan suara itu sebagai tindakan melanggar hukum, memberlakukan larangan penerbangan internasional langsung ke wilayah utaranya itu, serta memerintahkan penangkapan terhadap panitia penyelenggara referendum.

Mereka juga menuntut KRG menyerahkan kendalinya atas pos perbatasan dan menghentikan penjualan dolar Amerika Serikat (AS) ke empat bank, yang berkegiatan di wilayah Kurdi.

"Untuk menghindari hukuman ini, kami mengundang Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, sekali lagi, bahwa kami siap untuk apa pun keputusan dari pembicaraan dan perundingan yang sesuai dengan hukum Irak," kata KRG dalam pernyataannya, Rabu malam (11/10), layaknya dikutip kantor berita Reuters.

Pernyataan tersebut menawarkan perundingan terkait penyeberangan, perdagangan kawasan, pemberian pelayanan kepada warga, bank dan bandar udara.

Isi pernyataan itu menandai perubahan taktik pihak berwenang Kurdi, yang pada Rabu kemarin menuduh pasukan Irak dan paramiliter dukungan Iran menyiapkan serangan besar di wilayah Kirkuk dan dekat Mosul di Irak utara.

Juru bicara militer Irak membantah rencana serangan apapun terhadap pasukan Kurdi, dengan mengatakan bahwa pasukan pemerintah sedang bersiap untuk mengusir kelompok pemberontak IS dari daerah dekat perbatasan Suriah.

Dewan Yudisial Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Rabu kepada ketua komisi referendum Kurdi dan dua orang ajudannya atas pelanggaran putusan pengadilan (Irak) yang sah, yang melarang penyelenggaraan pemungutan suara kemerdekaan karena bertentangan dengan undang-undang.

Negara tetangga Irak, Iran dan Turki, menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap referendum itu. Mereka mengkhawatirkan referendum kemerdekaan Kurdi di Irak memicu semangat memberontak bagi masyarakat Kurdi di wilayah mereka.

Pasukan Irak dan paramiliter Syiah, dikenal dengan Mobilisasi Popular, dikerahkan ke wilayah selatan dan barat Kirkuk, di daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kendali kelompok ISIS.

Daerah sekitar pos perbatasan al-Qaim, Irak barat, adalah wilayah terakhir di Irak, yang masih berada di bawah kendali kelompok pemberontak tersebut. Kelompok Itu pernah menguasai sepertiga wilayah Irak pada 2014.

Credit antaranews.com

Jordania kutuk pelanggaran berulangkali Israel terhadap Masjid Al Aqsha

Amman, Jordania, (CB) - Jordania pada Kamis (12/10) mengutuk apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran yang berulangkali dilakukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Menteri Negara Urusan Medua Mohammad Momani mengatakan pelanggaran semacam itu, termasuk penyerbuan belum lama ini ke dalam halaman Masjid Al-Aqsha oleh pemukim Yahudi, meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

"Jordania menolak dan mengutuk tindakan yang tak bertanggung-jawab dan provokatif semacam itu oleh penguasa Yahudi. Tindakan ini menyulut perasaan umat Muslim di mana pun juga dan melanggar semua norma serta hukum internasional yang menyerukan dihormatinya semua tempat suci," kata Momani, sebagaimana dikutip Xinhua.

Jordania, yang menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel pada 1994, mengawasi tempat suci agama Islam dan Kristen di Jerusalem Timur --yang dirancang sebagai ibu kota oleh rakyat Palestina.

Momani menambahkan tindakan semacam itu oleh Israel merusak upaya internasional untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menteri tersebut menyeru Pemerintah Israel agar segera menghentikan pelanggaran semacam itu dan menghormati peran Jordania dalam melindungi semua tempat suci di Jerusalem.

Credit antaranews.com

Sikap Israel setelah Palestina bersatu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Gali Tibbon )

Gaza/Kairo (CB) - Israel hati-hati menanggapi kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah di Palestina dengan menyatakan Palestina mesti mematuhi kesepakatan-kesepakaan internasional sebelumnya.

Israel juga menyatakan Palestina harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan Kuartet Timur Tengah untuk perdamaian Israel-Palestina, termasuk pengakuan keberadaan Israel dan pelucutan Hamas.

"Israel akan mencermati perkembangan-perkembangan di lapangan dan bertindak sesuai itu," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Para analis menyebut kesepakatan rujuk Palestina itu menandai pengakuan Hamas terhadap kesulitan akibat isolasi internasional yang terus menyudutkannya dan pengakuan bahwa Hamas kesulitan mengelola dan membangun Gaza yang terus-terusan diblokade dan diperangi Israel.

Kamis kemarin Hamas sepakat menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada pemerintahan Mahmoud Abbas dan Partai Fatah yang selama ini hanya menguasai Tepi Barat.

"Kami di Hamas kali ini serius seperti waktu-waktu sebelumnya. Kami telah membubarkan komisi pemerintahan (pemerintahan bayangan). Kami membuka pintu untuk mencapai rekonsiliasi ini," kata Saleh Arouri, juru runding Hamas di Kairo setelah kesepakatan rekonsiliasi Palestina ditandatangani.

Sepanjang pekan ini Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk mengurusi detail pemindahan kekuasaan di Gaza yang termasuk perbatasan-perbatasan Gaza yang krusial, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Israel Respons Rekonsiliasi Hamas-Fatah

Seorang pejabat Israel yang tak menyebutkan nama mengatakan, Hamas dan Fatah harus patuh pada kesepakatan internasional dan mengakui Israel. (AFP PHOTO / SAID KHATIB).

Jakarta, CB -- Israel memberi respons mengenai rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, Hamas dan Fatah yang bersepakat demi persatuan Palestina. Kedua faksi itu menyepakati rekonsiliasi di Kairo Mesir, Kamis (12/10).

Dikutip AFP, seorang pejabat Israel yang tak menyebutkan nama mengatakan, rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah harus patuh pada kesepakatan internasional yang sudah ditetapkan. Pejabat ini juga menyebut, Hamas harus mengakui keberadaan Israel.

"Setiap rekonsiliasi antara Otoritas Palestina dan Hamas harus mencakup komitmen terhadap kesepakatan internasional. Pertama-tama mengakui Israel," kata pejabat tersebut dalam reaksi pertama pemerintah Israel terhadap kesepakatan yang ditandatangani Hamas dan Fatah.

Pejabat tersebut mengacu pada Kuartet Diplomatik mengenai perdamaian Timur Tengah, yang mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan hal yang sama. Kesepakatan rekonsiliasi Palestina harus mematuhi kesepakatan internasional dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuartet Timur Tengah, termasuk pengakuan Israel dan pelucutan senjata Hamas.

"Israel akan memeriksa perkembangan di lapangan dan bertindak sesuai perkembangan di lapangan," kata sebuah pernyataan resmi dari kantor Netanyahu dilansir dari Reuters.

Hamas dan Fatah memulai melakukan perundingan di Kairo, Mesir pada Selasa (10/10) sebelum akhirnya terjadi kesepakatan untuk rekonsiliasi demi persatuan Palestina. Faksi-faksi Palestina yang bertikai sejak satu dekade terakhir ini menandatangani kesepakatan pada hari Kamis (12/10) untuk mengakhiri perpecahan setelah perundingan yang dimediasi oleh Mesir.

Mesir sudah berulang kali menjadi penengah untuk mendamaikan kedua faksi ini guna membentuk pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat.

Bulan lalu pun kelompok Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Barat dan Israel, setuju untuk menyerahkan kekuasaan di Gaza pada Pemerintahan Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas dan didukung Fatah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat akan melanjutkan kontrol penuh atas Jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada 1 Desember.

Credit cnnindonesia.com

Otoritas Palestina Sambut Baik Rekonsiliasi Hamas dan Fatah

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik kesepakatan antara Hamas dan Fatah untuk persatuan Palestina. (REUTERS/Denis Balibouse).

Jakarta, CB -- Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik kesepakatan antara Hamas dan Fatah, dua faksi di Palestina yang sejak lama bertikai. Rekonsiliasi kedua faksi yang disepakati di Kairp, Mesir itu disebut Abbas telah mengakhiri perpecahan di Palestina selama ini.

"Ini kesepakatan akhir untuk mengakhiri perpecahan. Meskipun masih banyak rincian yang harus diselesaikan dan upaya rekonsiliasi sebelumnya yang telah berulang kali gagal," kata Abbas seperti dilansir AFP, Kamis (12/10).

Rekonsiliasi itu ditandatangani oleh wakil ketua Hamas yang baru, Salah al-Aruri dan kepala delegasi Fatah, Azzam al-Ahmad. Kesepakatan ini terjadi setelah dilakukannya perundingan oleh kedua faksi sejak Selasa (10/10) dengan dimediasi Mesir.

Adapun, masyarakat Palestina merayakan rekonsiliasi ini di Jalur Gaza. Mereka menyambut gembira kesepakatan itu serta mengibarkan bendera Mesir, Palestina, Fatah, dan Hamas.

Usai rekonsiliasi ini, diperkirakan kedua faksi akan melakukan perundingan untuk membentuk sebuah pemerintahan bersatu Palestina. Perundingan akan dilakukan di Kairo pada tanggal 21 November mendatang.

Seorang pejabat dari gerakan Fatah mengatakan bahwa Presiden Abbas berencana untuk segera melakukan perjalanan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya persatuan dan akan menjadi kunjungan pertamanya dalam satu dekade.

"Sanksi yang diambil oleh Abbas terhadap Gaza yang dikuasai Hamas selama ini juga akan segera dicabut," kata pejabat tersebut.

Selain itu, dalam rekonsiliasi juga disepakati sejumlah pin, di antaranya mencakup 3.000 anggota pasukan polisi Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat akan pindah ke Gaza.

Namun, angka tersebut hanyalah sebagian kecil dari lebih dari 20.000 petugas polisi yang dipekerjakan secara terpisah oleh Hamas.

Credit cnnindonesia.com

Hamas dan Fatah rujuk, Palestina pun bersatu

Seorang anak Palestina dengan busana tradisional mengibarkan bendera Palestina di Ramallah, Tepi Barat, Palestina, Kamis (29/11). (REUTERS/Marko Djurica)

Gaza/Kairo (CB) - Dua faksi Palestina yang selama ini bermusuhan --Hamas dan Fatah-- menandatangani pakta rekonsiliasi, Kamis waktu setempat, setelah Hamas sepakat menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada Fatah, termasuk penyeberangan perbatasan Fatah yang dianggap sangat penting. Kesepakatan dicapai sepuluh tahun setelah kantong itu dikuasai Hamas melalui perang saudara.

Kesepakatan yang ditengahi oleh Mesir itu menjembatani perbedaan besar antara Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Barat dengan Hamas yang dilabeli teroris oleh Barat dan Israel.

Kesatuan Palestina itu juga menguatkan posisi Abbas dalam setiap perundingan Palestina di daerah-daerah Palestina yang diduduki Israel.

Perpecahan di dalam Palestina selama ini telah menjadi hambatan terbesar dalam proses perdamaian di mana Hamas telah tiga kali berperang melawan Israel sejak 2008 dan sampai sekarang tetap menyerukan penghancuran Israel.

Kesepakatan Hamas untuk mengalihkan kendali kekuasaan di Gaza kepada Fatah telah menandai pembalikan besar-besaran dalam Hamas yang khawatir diisolasi bantuan keuangan dan politik oleh Arab Saudi cs sebagai tindak lanjut dari aksi isolasi Saudi cs kepada Qatar. Saudi cs menuduh Qatar menyokong militan-militan Islamis, termasuk Hamas.

Ribuan rakyat Palestina turun ke jalan-jalan di Gaza demi merayakan pakta persatuan itu. Pengeras suara-pengeras suara tak henti memutarkan lagu-lagu nasional, sedangkan para pemuda menari dan berpelukan sembari melambaikan bendera Palestina dan Mesir.

Mesir membantu memediasi beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya di antara dua pergerakan Palestina itu dan membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan Tepi Barat di mana Abbas dan Fatah berbasis.

Pada 2014, Hamas dan Fatah telah sepakat membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional, tapi kesepakatan itu buyar akibat saling tuduh di mana Hamas terus mendominasi Gaza.

"Pemerintahan legislatif, pemerintahan konsensus, akan kembali berdasarkan tanggung jawab dan hukum," kata ketua delegasi Fatah Azzam Al-Ahmed di Kairo.

Dia mengatakan pemerintahan persatuan akan mengendalikan semua lembaga tanpa kecuali, termasuk semua penyeberangan perbatasan dengan Israel dan di Rafah yang merupakan satu-satunya akses Gaza ke Mesir.

Kesepakatan itu menyebutkan pasukan kepresidenan Abbas bertanggung jawab menjaga penyeberangan Rafah pada 1 November dan kendali pemerintahan sepenuhnya di Gaza kepada pemerintah persatuan pada 1 Desember, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Hamas dan Fatah capai kesepakatan soal rekonsiliasi

Warga berkumpul saat rombongan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah tiba di utara Jalur Gaza, Senin (2/10/2017),untuk mengambil alih pemerintahan di Gaza dari kelompok Hamas. (REUTERS/Suhaib Salem/cfo/17)

Kairo/Gaza (CB) - Faksi-faksi yang bersaing di Palestina, Hamas dan Fatah, telah mencapai kesepakatan mengenai rekonsiliasi politik menurut pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam satu pernyataan, Kamis, tanpa merinci kesepakatan yang dicapai dengan perantara Mesir itu.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa rincian mengenai kesepakatan itu akan disampaikan dalam jumpa pers di Kairo, tempat perundingan antara kedua faksi yang bersaing tersebut dimulai pada Selasa.

Fatah yang didukung Barat kehilangan kendali atas Gaza, yang kemudian dikendalikan Hamas, yang dianggap teroris oleh Barat dan Israel, dalam pertempuran 2007.

Namun bulan lalu Hamas setuju menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah.

"Fatah dan Hamas telah mencapai kesepakatan dini hari ini dalam perundingan yang diperantarai Mesir," kata Haniyeh dalam satu pernyataan.

Mesir membantu memediasi beberapa upaya untuk mendamaikan dua gerakan tersebut dan membentuk pemerintahan persatuan dengan pembagian kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat.

Hamas dan Fatah sepakat pada 2014 untuk membentuk sebuah pemerintah rekonsiliasi nasional, namun terlepas dari kesepakatan itu pemerintahan bayangan Hamas terus menguasai Jalur Gaza.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga Palestina atas tercapainya kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Kami melakukan segala upaya untuk memulai babak baru dalam sejarah," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada Reuters.

Hamas setuju menyerahkan kekuasaan administratifnya di Gaza kepada pemerintah yang didukung Fatah bulan lalu. Langkah itu merupakan pembalikan besar bagi Hamas, antara lain didorong oleh ketakutan kelompok mengenai potensi pengucilan keuangan dan politik setelah pendonor utamanya, Qatar, menghadapi krisis diplomatik dengan sekutu kunci mereka.

Delegasi dari kedua faksi yang bersaing tersebut melakukan pembicaraan di Kairo pekan ini untuk membahas rincian lebih lanjut mengenai serah terima pemerintahan, termasuk pengamanan di Gaza dan perlintasan batas.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan kepolisian Gaza. Namun Hamas tetap memiliki unsur bersenjata terkuat di Palestina, dengan 25.000 anggota yang telah bertempur dalam tiga perang melawan Israel sejak 2008.

Kedua rival tersebut berharap kesepakatan pengerahan pasukan keamanan dari pemerintah Palestina dukungan Fatah ke perbatasan Gaza akan mendorong Mesir dan Israel mencabut pembatasan ketat di penyeberangan perbatasan. Pencabutan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu Gaza menghidupkan kembali perekonomiannya.

Credit antaranews.com