MOSKOW – Pesawat tempur generasi kelima yang
dikembangkan Rusia siap untuk digunakan pada akhir tahun ini. Media
Rusia melaporkan, Sukhoi T-50 yang juga dikenal dengan nama PAK-FA itu
rencananya akan dilengkapi dengan rudal jelajah terbaru berkecepatan
supersonik. Sukhoi T-50 PAK FA
adalah pesawat tempur bermesin ganda yang dilengkapi dengan teknologi
siluman. Dengan kecepatan yang mampu mencapai sekira mach 2 atau sekira
2.600 km per jam, PAK FA dirancang untuk mendominasi pertempuran di
udara sekaligus membantu serangan darat.
Laporan yang dilansir Sputnik,
Jumat (5/2/2016), menyebutkan bahwa PAK FA diperkirakan akan siap
digunakan oleh angkatan udara Rusia pada akhir tahun ini. Pesawat itu
nantinya akan dilengkapi dengan rudal jelajah berkecepatan supersonik
X-74M2, misil anti radar X-58USHK dan rudal anti kapal perang X-35UE.
Untuk pertempuran udara, T-50 dipersenjatai dengan empat rudal jarak
jauh di dua kamar senjata utamanya dan dia rudal jarak dekat di kedua
pangkal sayapnya. Pesawat ini juga digembar-gembor memiliki sistem
radar, dan sistem elektronik penerbangan yang canggih.
Semula pesawat seharga USD50 juta atau sekira Rp680 miliar itu
diprediksi baru akan dapat dipergunakan pada 2017, namun, ternyata
peluncurannya dipercepat. Pesawat ini merupakan tandingan untuk pesawat
generasi kelima lainnya milik angkatan udara Amerika Serikat (AS), F-35
Lightning II.
CB, BELITUNG -- Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani meresmikan pabrik pertama yang
beroperasi di Kawasan Industri Suge, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka
Belitung, Jumat (5/2).
Pabrik PT Billiton Plywood bergerak di
bidang industri kayu lapis berbahan baku pohon sengon senilai 20 juta
dolar AS (setara Rp 270 miliar, kurs Rp 13.500). "Hingga kini perusahaan
telah merealisasikan rencana investasi tersebut sebesar Rp 161 miliar.
Perusahaan tersebut berdiri di atas lokasi kurang lebih 22 hektare dan
didukung oleh 300 tenaga kerja," kata Franky saat peresmian pabrik di
Belitung.
Berdasarkan data BKPM, investasi perusahaan yang
tercatat berasal dari Seychelles itu memang berada di dalam kawasan
industri Suge yang ternyata telah diajukan sejak lama. Menurut Franky,
sesuai instruksi Presiden Jokowi, pihaknya diminta untuk mempromosikan
peluang investasi di Belitung, terutama pengembangan Kawasan Industri
Suge dan Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung.
"Maka berbagai upaya akan kami lakukan karena kami sedang dalam proses mengaktifkan Kawasan Industri Suge ini," ujar Franky.
Bupati
Belitung Sahani Saleh mengatakan perusahaan kayu lapis itu menjadi yang
pertama diresmikan di atas lahan Kawasan Industri Suge. Menurut Sahani,
Kawasan Industri Suge pada awalnya akan diajukan sebagai prioritas
nasional, namun gagal dan digantikan dengan pengembangan kawasan khusus
pariwisata Tanjung Kelayang.
"Ini sejarah baru karena kawasan
industri ini akhirnya hidup dan diresmikan oleh pemerintah pusat. Kami
yakin kalau sudah diresmikan akan lebih terekspos jadi bisa mendorong
industri di sini," ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Billiton
Plywood Franky Tjin, dalam kesempatan yang sama, mengatakan perusahaan
tersebut memproduksi sengon menjadi kayu lapis berorientasi ekspor.
Dengan kapasitas produksi 1.000 kubik per bulan dan akan naik hingga
2.000 kubik per bulan pada akhir 2016, perusahaan itu akan meningkatkan
kapasitas ekspornya hingga 80 persen.
Adapun kebutuhan bahan
baku kayu sengon didapatkan dari mitra petani dan masyarakat sekitar
Kabupaten Belitung. "Untuk saat ini, pasar ekspor kami baru Tiongkok,
nilai ekspornya sekitar 300 dolar AS per kubik," tutur Tjin.
CB, Jakarta -
Perusahaan-perusahaan asal China kini mulai gencar menanamkan investasi
di Indonesia. Sebut saja produsen otomotif SAIC-GM-Wuling (SGMW) yang
membangun pabrik mobil di Bekasi, Jawa Barat dengan nilai investasi
sebesar Rp 9,7 triliun.
Sementara di lain pihak,
perusahaan-perusahaan asal Jepang dan Amerika Serikat (AS) perlahan
mulai menghentikan penjualan produknya. Bahkan ada beberapa perusahaan
yang terpaksa angkat kaki dari Indonesia.
Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada sejumlah
perbedaan mendasar antara perusahaan China dengan perusahaan Jepang dan
Amerika, terutama dalam hal tenaga kerja.
Dia menjelaskan, pertama dari sisi penyerapan tenaga kerja, perusahaan Jepang dan AS tidak menyertakan unskill worker bekerja di mana investasi mereka ditanamkan. Sedangkan perusahaan China turut menyertakan unskill worker.
"Ini
mengancam tenaga kerja lokal dan berarti investasi tidak membuka
lapangan kerja baru. Misalnya perusahaan baja diPulogadung, jumlah
tenaga kerjanya 300 orang, 100 orang diantaranya pekerja asal China,
seperti tukang masak, tukang batu, sopir forklift, dan itu ilegal.
Makanya mereka ngumpet kalau ada pemeriksaan," ujarnya di Jakarta, Kamis
(4/2/2016).
Kedua, terkait waktu investasi. Perusahaan Jepang dan AS telah sejak
lama berinvestasi di Indonesia. Sedangkan perusahaan China baru saat ini
saja mulai gencar berinvestasi dalam skala besar.
"China ini
belum teruji, faktanya investasi China kalau tidak untung mereka kabur.
Pabrik dan mesinnya sewa sehingga tinggal kabur badan. Itu terjadi di
perusahaan tekstil, garmen, komponen elektronik yang kecil-kecil," kata
dia.
Ketiga, dari sisi aturan ketenagakerjaan. Said mengatakan
perusahaan Jepang dan AS selama ini diakui tunduk pada aturan-aturan
normatif ketenagakerjaan misalnya upah dibayar sesuai UMP, adanya
jaminan kesehatan, adanya jaminan pensiun, dan jika pun harus melakukan
PHK, hal tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku di
Indonesia.
"Perusahaan China di Pulogadung misalnya, itu membayar
upah dibawah upah minimum. UMP DKI kan saat ini Rp 3,1 juta, tetapi
pekerjanya ada yang masih dibayar Rp 2,6 juta, ada yang Rp 2,8 juta,"
jelasnya.
Keempat, menurut Said, saat ini investasi China lebih
pada investasi mercusuar seperti kereta cepat, pembangkit listrik 35
ribu megawatt (MW). Sedangkan investasi Jepang dan AS merupakan
investasi produk dananya berasal dari internal perusahaan.
"China
meminjam pada dana B to B yang sifatnya meminjam dana dari negara.
Karena mereka mengandalkan bank infrastruktur Asia yang didirikan China
sebagai pelaku utama, seperti kereta cepat. Tetapi ketika mereka rugi,
maka yang akan menanggung adalah negara," tandasnya.
CB, Jakarta -
Penutupan tiga pabrik Toshiba dan Panasonic di Indonesia membawa dampak
pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak lebih dari 2.500 karyawan. Hal
ini terimbas dari lesunya penjualan produk elektronik dua perusahaan
raksasa asal Jepang itu akibat penurunan daya beli masyarakat.
Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, Toshiba
telah menutup pabrik televisi di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat.
Padahal satu pabrik ini yang tersisa dari enam perusahaan Toshiba lain
yang sudah tutup sebelumnya dalam 10 tahun terakhir.
"Yang tutup
ini adalah pabrik televisi Toshiba terbesar di Indonesia, selain di
Jepang. Karyawan yang di PHK lebih dari 900 orang," tegasnya saat
Konferensi Pers di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.
Said
mengatakan, penutupan pabrik bakal dieksekusi pada April 2016. Saat ini,
sedang terjadi proses negosiasi pesangon antara manajemen perusahaan
dengan serikat pekerja pabrik tersebut.
Perusahaan lainnya, kata Said yang ikut terhantam pemburukan
ekonomi adalah Panasonic lighting. Sebanyak dua pabriknya resmi ditutup,
seperti Panasonic Lighting Indonesia (PLI) di Pasuruan, Jawa Timur di
awal Januari ini dan satu pabrik lainnya di Kawasan Industri Bekasi pada
Februari 2016.
"Pabrik di Pasuruan mempekerjakan lebih dari 600
orang dan sudah di PHK. Sedangkan pabrik yang di Bekasi PHK hampir 1.000
lebih karyawan," ucap Said.
Dari data yang diterima, sampai Rabu ini tercatat buruh yang terkena
PHK mencapai 2.145 orang dari dua perusahaan elektronik ternama itu.
Berikut data rinci jumlah PHK di Toshiba dan Panasonic versi KSPI, yaitu:
1.
Sebanyak 865 orang terkena PHK di PT Toshiba Consumer products
Indonesia. Pabrik ini beralamat di Jalan Citanduy Raya Park Plot 5G di
kawasan EJIP Industrial Cikarang Selatan.
Perusahaan memulai
perundingan pesangon dengan serikat pekerja pada 5 Januari 2016.
Pengusaha menyatakan penutupan perusahaan bukan karena persoalan
kenaikan upah, tapi karena daya beli masyarakat menurun secara domestik
dan global. Perusahaan ini memproduksi televisi dan mesin cuci untuk
pasar domestik dan dunia.
2. Sekitar 2. 480 buruh terkena PHK di
PT Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia (PT PESGMFID)
yang berlokasi di kawasan Industri Ejip Industrial Park Plot 3d
Cikarang, Bekasi. Perusahaan ini memproduksi alat-alat listrik dan lampu
yang dipasarkan mayoritas ke pasar domestik.
Rencananya perundingan nilai pesangon akan selesai di akhir Februari. Penutupan dikatakan bukan karena persoalan kenaikan upah.
3.
Sebanyak 3. 800 buruh kena PHK di pabrik PT Panasonic Lighting
Indonesia (PT PLI) yang berlokasi di kawasan Industri PIER Jalan Rembang
Industri Raya 47 di Pasuruan.
Perusahaan ini memproduksi
lighting yang ditujukan ke pasar domestik dan global. Proses perundingan
pesangon sudah selesai pada September 2015 dan serikat pekerja secara
resmi melaporkan proses PHK selesai pada Januari 2016 ini.
Alasan di balik tutupnya pabrik Panasonic
Menanggapi hal ini, Chairman Panasonic Gobel Group, Rachmat Gobel
menegaskan pihaknya tengah melakukan rasionalisasi. Panasonic, lanjut
Gobel akan merestrukturisasi tiga pabrik lampu yang dimilikinya di
Indonesia.
"Panasonic enggak tutup pabriknya, kita itu melakukan rasionalisasi pabrik lighting," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta.
Sebagai
gambaran, lanjut Rachmat, saat ini Panasonic mempunyai sejumlah pabrik
dengan berbagai macam produk. Antara lain pabrik alat rumah tangga,
produk energi seperti baterai, produk alat kesehatan, produk alat
kelistrikan seperti lampu, bohlam, dan lighting feature, serta pabrik komponen yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau.
"Pabrik lighting yang
ada bohlam lampu, tadinya ada tiga di Indonesia, yaitu Panasonic,
Philips dan Osram. Nah setahu saya sekarang mereka sudah tidak ada,
satu-satunya tinggal Panasonic," kata dia.
Menurut Rachmat,
sesuai dengan perkembangan zaman, produk lampu bohlam mulai digantikan
dengan produk lampu light emitting diode (LED), maka Panasonic
memutuskan untuk mengalihkan produksinya ke lampu LED. Tiga pabrik lampu
Panasonic yang ada yaitu di Cikarang, Cileungsi dan Pasuruan akan
dilebur menjadi dua pabrik yang bakal memproduksi lampu LED.
"Kita lakukan rasionalisasi dan restrukturisasi dan dua pabrik dijadikan satu menjadikan pabrik yang punya teknologi dan added value (nilai tambah). Karena trennya teknologinya mulai ke LED, kita mulai masuk ke sana," kata dia.
Rachmat
mengungkapkan, rencananya Panasonic akan menutup pabrik lampu yang ada
di Cikarang, Jawa Barat. Sedangkan yang akan dipertahankan yaitu pabrik
yang berlokasi di Pasuruan dan Cileungsi.
"Pabriknya memang ada
tiga lokasi, itu kita jadikan satu. Salah satu tempat ditutup, karena
kan efisien, yang biasanya dilakukan di tiga pabrik kini gabung. Yang
dihentikan di Cikarang. Di Pasuruan belum, satu lagi di Cileungsi. Itu
biasa dalam manajemen, Panasonic kan punya komitmen di Indonesia jadi
produk yang kita ciptakan mengikuti perkembangan zaman," kata Mantan
Menteri Perdagangan ini. PHK Karyawan
Rachmat mengakui adanya dampaknya dari restrukturisasi tersebut.
Perusahaan terpaksa melakukan pengurangan pekerja di pabrik yang dilebur
tersebut.
Saat ini Panasonic memiliki sekitar 20 ribu pekerja. Lantaran adanya
rencana rasionalisasi ini, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan
tenaga kerja sekitar 1.000 orang.
"Itu otomatis karena kita lakukan rasionalisasi mesin dan added value kan teknologinya lebih advance,
pasti terjadi (pengurangan tenaga kerja) tidak bisa tidak. Panasonic
punya karyawan mencapai lebih dari 20 ribu orang, ini cuma sekitar
1.500 atau 1.000 orang sekian lah," ujarnya.
Namun demikian, jika program restrukturisasi pabrik ini telah
berjalan dengan baik dan kembali terjadi peningkatan produksi, maka
bukan tidak mungkin akan ada penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.
"Bahkan dengan adanya peningkatan produksi dari produk baru nanti, nanti mungkin ada penambahan tenaga kerja kembali," kata dia.
Rachmat
berpesan, serikat pekerja agar tidak selalu melakukan tuntutan tanpa
peningkatan produktivitas dan memikirkan keberlangsungan perusahaan.
"Tapi
yang penting industrinya jalan, serikat pekerja hanya menuntut tidak
perduli industrinya jalan atau tidak. Yang kita perlukan bangun
industrinya dulu, karena kan ada industrinya dulu baru ada serikat
pekerja. Sekarang saya turunkan (jumlah pekerja), tapi kalau ada
peningkatan produksinya nanti akan saya tambah lagi. Tapi kan
industrinya harus dikembangkan dulu," tandasnya. Toshiba PHK karyawan
Salah satu perusahaan elektronik asal Jepang, Toshiba, dikabarkan
melakukan pengurangan tenaga kerjanya. Kabarnya pengurangan tenaga kerja
ini sebagai dampak dari penutupan pabrik di Indonesia.
Manager
HRD PT Toshiba Consumer Products Indonesia, Uis Al-Qarni membenarkan hal
tersebut. Dia mengatakan soal pengurangan tenaga kerja ini sebenarnya
sudah diumumkan sejak akhir tahun lalu.
"Iya benar, sudah dari
Desember, sudah ada pengumumannya. Itu sekitar 40 persen dari 900
pekerja (hasil sementara), dari lini televisi dan mesin cuci," ujar dia
saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Namun
demikian, Uis mengatakan pabrik televisi dan mesin cuci akan tetap ada.
Lantaran, pabrik tersebut akan diakuisisi oleh perusahaan asal
Hongkong, Skywards. Sehingga kepemilikannya akan beralih dari Toshiba ke
Skywards. Namun menurut Uis tidak semua pekerja akan diberhentikan.
"Ini
sahamnya diakuisisi oleh perusahaan lain Skywards. Pengurangan tenaga
kerja hanya sebentar, mungkin akan ditambah lagi oleh Skywards karena
mereka akan ada lagi produk baru yang akan diproduksi di sini," kata
dia.
Uis menyatakan, proses pengurangan tenaga kerja saat ini
masih berlangsung. Kini tengah ada perundingan antara pihak manajemen
dan pekerja. Namun dia memastikan saat ini semua karyawan masih bekerja
secara normal.
"Sejauh ini proses PHK lancar, sedang ada
perundingan untuk penyelesaian, dan biasanya itu wajar. Ada pemintaan
karyawan seperti apa dan kemampuan perusahaan seperti apa, lancar
tidaknya kamilihat dari waktu, ini prosesnya baru sebulan. Masih
pembicaraan dasar saja. Sampai sekarang masih 100 persen, kalau 900
pekerja mungkin ini nanti akan ditentukan di akhir Maret," tutur dia. Kalah saing dari China
Bos Panasonic Gobel Indonesia, Rachmat Gobel mengakui salah satu
pabriknya tutup dan sejumlah karyawan di PHK. Salah satu alasannya
adalah produk yang kalah bersaing dengan produk impor China.
Pabrik
yang ditutup adalah Panasonic Lighting Indonesia yang memproduksi
bohlam lampu. Pabrik tersebut akan ditutup karena produknyan tak lagi
memiliki daya saing. Panasonic akan mengubah tren dengan membuat lampu light emitting diode (LED).
"Sekarang
Panasonic sudah tidak bisa lagi membuat karena memang produk itu tidak
ada daya saing lagi, karena kita tidak mampu menghadapi barang impor
dari China," ungkap dia.
Rachmat menjelaskan, dengan melakukan rasionalisasi dan
restrukturisasi pabrik-pabrik yang dioperasikan oleh Panasonic ini, maka
perusahaan akan bisa fokus kepada produksi produk yang sesuai dengan
perkembangan jaman dan permintaan pasar.
"Kita lakukan rasionalisasi dan restrukturisasi dan dua pabrik dijadikan satu menjadikan pabrik yang punya teknologi dan adedd value. Karena trennya teknologinya mulai ke LED, kita mulai masuk ke sana," kata dia.
Sementara itu Kepala BKPM Franky Sibarani mengaku telah memperoleh
informasi bahwa Panasonic dan Toshiba melakukan restrukturisasi sebagai
upaya efisiensi di tengah persaingan industri elektronik yang ketat di
Tanah Air.
"Dari informasi yang diterima, ada yang menyampaikan
memang ada restrukturisasi," ujarnya saat ditemui dalam konferensi pers
Realisasi Komitmen Investasi Januari 2016 di Gedung BKPM, Jakarta.
Dia
menjelaskan, restrukturisasi perusahaan terpaksa dilakukan Panasonic
dan Toshiba karena kalah bersaing dengan produk elektronik dari China.
Akhirnya, perusahaan tersebut berencana memproduksi barang elektronik
jenis lain.
"Dari sisi kompetisi, produk mereka kalah dengan China, tapi bukan berarti mati. Mereka switch (pindah) ke produk lain," ia menerangkan.
Meski
Panasonic dan Toshiba melakukan efisiensi, Franky tetap yakin industri
elektronik di Indonesia masih bertumbuh dengan baik. Buktinya, kata
Franky, izin prinsip komitmen investasi di sektor mesin dan elektronik
meningkat 106 persen pada periode Januari 2016.
Jakarta -PT Dirgantara Indonesia (PTDI)
tercatat telah mengekspor 40 unit pesawat baling-baling tipe CN235 dan
NC212 ke beberapa negara, hingga akhir 2015 lalu.
Dari data
ekspor PTDI, tercatat pesawat jenis CN235 sebagai produk yang paling
laris. PTDI telah mengekspor sebanyak 35 unit pesawat CN235 kepada
pemesannya di luar negeri, sisanya adalah NC212.
Negara yang
menjadi pelanggan produk PTDI adalah seperti Korea Selatan, Malaysia,
Thailand, Pakistan, Filipina, hingga Uni Emirat Arab.
"Ada Korea, Malaysia, Thailand, Pakistan dan Filipina," kata Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo kepada detikFinance, seperti dikutip Jumat (5/2/2016).
Selama
menjual pesawat ke luar negeri, Arie mengaku, para konsumen puas
terhadap produk yang dikembangkan dan dirakit di PTDI, Bandung.
"Tidak ada yang pernah komplain mengenai reliability dan performance pesawat terbang kami. Namun kami memang perlu mengoptimalkan support services kami," sebutnya.
Untuk
pengembangan pesawat tersebut, PTDI menggandeng pihak Airbus Group.
Meski demikian, PTDI tetap andil dalam pembuatan komponen hingga
sertifikasi sehingga BUMN pesawat ini tidak sekedar merakit pesawat.
"Khususnya CN235 dan NC212 itu kita membuat komponen airframe (struktur) keseluruhannya sampai perakitan dan melakukan integrasi sistem ke dalam pesawat kemudian melakukan ground and flight testing, sertifikasi kemudian dilakukan acceptance oleh customer," ujarnya.
Dari
catatan PTDI, total pengiriman pesawat PTDI untuk pasar lokal dan
internasional mencapai 134 unit, sedangkan helikopter PTDI telah
mengirimkan 219 unit kepada pemesannya.
Jakarta -Korea Selatan tercatat sebagai
pengguna terbesar produk pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI)
untuk pasar luar negeri. Negeri K-Pop telah memakai 12 unit pesawat
jenis CN235.
Konsumen terbesar berikutnya adalah Malaysia, dengan
penggunaan 8 unit CN235, dan disusul Thailand 7 unit (CN235 dan NC212),
Uni Emirat Arab 7 unit CN235, Pakistan 5 unit CN235, dan Brunei
Darussalam 1 unit CN235.
Direktur Produksi PTDI, Arie wibowo
menyebut, produk NC 212 dan CN 235 sebagai pesawat buatan PTDI yang
paling laku di pasar internasional.
Keunggulan yang ditawarkan membuat militer beberapa negara menjatuhkan pilihan untuk membeli CN235 hingga NC212.
Salah
satu keunggulannya ialah mempunyai ramp door di belakang untuk
memudahkan loading dan unloading barang/cargo. Selain itu, pesawat PTDI
bisa dipakai untuk berbagai misi atau fungsi (multiplatform).
"Bisa
landing di berbagai tipe runway kemudian reliable apabila di maintain
dengan benar dan tepat waktu, serta ekonomis untuk operational
cost-nya," kata Arie kepada detikFinance, Jumat (5/1/2016).
Jakarta -Dalam pertemuan antara pemerintah
Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber
Daya, Rizal Ramli, dengan pemerintah Malaysia yang diwakili Menteri
Penanaman Industri dan Komoditas, HE Dato Sri Douglas, disepakati bahwa
kedua negara menentang rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak
sawit (Crude Palm Oil/CPO).
Rizal menyatakan bahwa rencana Prancis tersebut bisa membunuh jutaan petani kecil yang hidup dari CPO di Indonesia dan Malaysia.
"Kita
sudah satu suara dengan Malaysia. Perancis harus memperhatikan bahwa 2
juta petani kecil di Indonesia, dan 400.000 di Prancis, bergantung pada
CPO. It is very very unlogic. It is very unfair," tandas Rizal dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Dia
menambahkan, sangat tidak adil jika jutaan petani sawit di Indonesia
dibebani pajak untuk menanggung jaminan sosial masyarakat Prancis.
"Kerugiannya besar buat kita. Kalau tahun kedua pajak 500 euro per ton,
itu sama saja membunuh petani kita. Masak tega membunuh petani kecil
untuk social security di Perancis?" tanyanya.
Karena
itu, Rizal meminta pemerintah dan rakyat Prancis membatalkan rencana
tersebut. "Kami percaya rakyat Prancis akan menolak kebijakan yang tidak
rasional ini," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri
Penanaman Industri dan Komoditas Malaysia, HE Dato Sri Douglas,
mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan protes resmi kepada
pemerintah Prancis terkait rencana kenaikan pajak impor CPO tersebut.
Menurut
Douglas, alasan Prancis menaikkan pajak impor karena menilai CPO
merusak lingkungan sungguh tidak masuk akal. Sebaliknya, CPO justru
merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon, yaitu dengan
menggunakan bahan bakar nabati berbahan baku CPO.
"Minyak sawit
bukan masalah, justru ini solusi untuk mengurangi polusi. Kita
melayangkan protes yang sama dengan Indonesia kepada pemerintah Prancis.
Kita akan menindaklanjuti respon dari pemerintah Perancis, kami harap
mereka memperhatikan protes kami," tutupnya.
Sebagai informasi,
rencana penetapan pajak impor CPO oleh Prancis terdapat dalam rancangan
amandemen Undang-undang No. 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang
diputuskan senat Prancis pada 21 Januari. Dalam RUU tersebut,
ditempelkan pajak progresif untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada
2017.
Rinciannya, pajak sebesar 300 euro/ton pada 2017, 500
euro/ton tahun 2018, dan 700 euro/ton untuk 2019 . Pajak itu naik lagi
menjadi 900 euro/ton pada 2020. Setelah tahun 2020, pajaknya akan
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Perancis.
Khusus untuk
minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut
menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8%. Sedangkan untuk
minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan akan bea masuknya
4,6%. Anehnya, pajak itu tidak ditetapkan pada biji rapa, bunga
matahari, dan kedelai atau minyak nabati yang diproduksi di Prancis.
China kini lebih melibatkan diri dalam
langkah diplomatik untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah.
(Ilustrasi/CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)
Beijing, CB
--
China mendesak peserta perundingan damai Suriah
memperlihatkan ketulusan setelah seorang utusa PBB menghentikan rencana
penyelenggaraa pembicaraaan ini karena pasukan pemerintah Suriah semakin
memukul pasukan pemberontak di Aleppo.
Juru bicara Kementerian
Luar Negeri China Lu Kang mengatakan perundingan damai tidak akan
berjalan dengan mudah, tetapi China yakin ini adalah satu-satunya cara
menyelesaikan masalah Rusia.
“Kami berharap seluruh pihak yang
terlibat dalam perundingan damai bisa secara aktif melakukan
langkah-langkah membangun rasa saling percaya, memperlihatkan ketulusan,
siap membuat konsesi dan bekerjasama dengan utusan khusus PBB,” kata Lu
dalam jumpa pers harian di Beijing, Kamis (4/2).
Pada Rabu (3/2) Staffan de Mistura memutuskan untuk menghentikan
perundingan di Jenewa selama tiga minggu. Ini adalah perundingan pertama
dalam dua tahun terakhir untuk mengakhiri perang saudara Suriah.
De
Mistura mengatakan memerlukan bantuan dari negara-negara asing yang
mendukung kelompok yang saling bertikai. Negara itu terutama adalah
Amerika Serikat dan Rusia.
China, anggota permanen Dewan Keamanan PBB, berulangkali meminta agar krisis Suriah dicapai melalui perundingan damai.
Meski
China tergantung akan pasok minyak dari wilayah Timur Tengah, negara
ini cenderung menyerahkan upaya diplomasi di wilayah itu pada anggota
Dewan Keamanan lain seperti AS, Inggris, Perancis dan Rusia.
Tetapi
Beijing berusaha untuk lebih terlibat, termasuk menerima kunjungan
menteri luar negeri Suriah dan tokoh-tokoh oposisi negara itu.
Perundingan damai di Suriah yang
berlangsung di Jenewa ditangguhkan, kemungkinan karena eskalasi serangan
udara oleh Rusia. (Reuters/Denis Balibouse)
Jenewa, CB --
Perundingan damai Suriah yang dimediasi oleh PBB ditangguhkan.
“Saya
menyimpulkan setelah minggu pertama persiapan ada banyak pekerjaan yang
harus dilakukan, bukan oleh kami, tapi oleh pemegang kebijakan,” kata
utusan PBB, Staffan de Mistura, Rabu (3/2). “Saya sudah mengindikasikan
dari hari pertama bahwa saya tak akan hanya berbicara saja.”
Mistura berbicara setelah ia bertemu dengan koordinator oposisi, Riad Hijab, yang baru tiba di Jenewa, Swiss.
Seorang
pejabat senior PBB yang tak ingin disebut namanya mengatakan bahwa
Mistura menyerukan penangguhan perundingan setelah Rusia meningkatkan
serangan udara untuk membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad. Serangan
ini dianggap merusak proses upaya perdamaian.
“Saya kira utusan khusus memutuskan untuk menangguhkan pembcoaraan
karena PBB tidak ingin diasosiasikan dengan eskalasi Rusia di Suriah,
yang merusak perundingan keseluruhan,” kata pejabat itu.
“Peningkatkan
serangan udara membuat pemerintah membuat kemajuan, namun juga
ditujukan untuk mempermalukan kelompok oposisi di lapangan dan di
Jenewa,” tambah dia.
Hijab mengatakan bahwa itu bukanlah
kesempatan terakhir untuk perdamaian, namun oposisi tidak akan kembali
ke perundingan damai tanpa bukti peningkatan kemanusiaan di lapangan.
Penangguhan ini, menurut dia, adalah kesempatan masyarakat internasional
untuk menekan Assad dan sekutunya.
Beberapa hari sebelumnya, Mistura memang belum bisa mempertemukan kedua
pihak—pemerintah dan oposisi. Kantornya memperkirakan perundingan akan
dimulai lagi pada 25 Februari, namun bisa juga sebelum itu.
Hijab
menyalahkan delegasi pemerintah Suriah atas penangguhan perundingan,
namun pemimpin delegasi Assad, Bashar Ja’afari mengatakan itu adalah
“kegagalan semua orang kecuali Republik Arab Suriah.”
“Kami
mempertimbangkan gaya yang digunakan oleh utusan khusus untuk
membenarkan penarikan delegasi Riyadh di bawah instruksi Arab Saudi,
Ratar dan Turki tidak subjektif. [Utusan khusus] tidak mengatakan apa
yang sebenarnya,” kata Ja’afari.
CB, Pada 5 Februari 1958, pesawat bomber B-47
menjatuhkan bom nuklir seberat tujuh ribu pon ke perairan Tybee Island.
Bom jatuh setelah pesawat bertabrakan dengan jet Angkatan Udara
lainnya dalam sesi latihan. Hingga 50 tahun kemudian, bom itu tidak
pernah ditemukan.
Menurut angkatan udara AS,
bom tidak akan jadi ancaman jika dibiarkan tidak terganggu. Meski
demikian, penduduk sekitar dan pemburu bom tetap khawatir. Angkatan
laut mencari bom selama lebih dari dua bulan tapi tidak berhasil
menemukannya.
Dalam laporan pada 2001,
angkatan udara mengatakan bom itu masih utuh dengan risiko rendah.
Pemerintah kemudian resmi berhenti mencari bom tersebut.
Menurut NPR, kesepakatan umum
mengatakan bahwa bom nuklir Savannah mengandung uranium dan plutonium
dalam jumlah yang signifikan. Dokumen Kongres pada 1966 juga menunjukkan
bahwa bom itu bersenjata lengkap dengan kandungan uranium dan
plutonium. Tapi Angkatan Udara dan mantan pilot pesawat, pensiunan
Kolonel Howard Richardson, menyangkal bom mengandung plutonium.
CB - Penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB oleh lima
negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Prancis, China dan Inggris terus
mengundang kritik. Salah satunya dari Indonesia.
Indonesia bahkan
meminta penghapusan Hak Veto DK PBB tersebut yang mengakibatkan tidak
demokratisnya keputusan organisasi internasional itu. Hal ini
diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian
Luar Negeri Indonesia, Hassan Kleib.
"Hak veto sangat tidak
demokratis. Indonesia meminta, reformasi (DK PBB) diadakan menyeluruh,"
sebut Kleib di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (4/2).
Sebagai
informasi, hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan,
rancangan peraturan, dan undang-undang atau resolusi PBB yang hanya
dimiliki lima negara tadi.
"Reformasi bukan hanya penambahan
keanggotaan (DK PBB) tapi keseimbangan keterwakilan negara maju dan
berkembang dan yang pasti hak veto harus dihapuskan," tuturnya.
Selain tak demokratis, hak veto DK PBB dinilai tidak mewakili suara anggota PBB.
"Ya
kita sangat mendukung reformasi DK PBB. Satu, tidak representatif,
kurang negara berkembang, padahal dua pertiga anggota PBB adalah negara
berkembang. Kedua, tidak demokratis di mana lima negara bisa memutuskan
ya apa tidak kepentingan 193 negara dengan hak veto," paparnya.
Walaupun
Indonesia mendukung penghapusan hak veto, namun tidak mudah untuk
melakukannya. Pasalnya, untuk menghapuskan veto, harus ada persetujuan
dari negara pemegang hak ini.
"Tapi kita mengerti hak veto (tak akan dihapus) kecuali dari persetujuan negara pemiliknya," jelasnya.
"Karena
itu kami pernah mengusulkan kalau ada anggota tetap baru tak akan
dikasih veto dengan artian kita akan keluarkan limitasi regulasi
penggunaan hak veto mereka menuju penghapusan," jelas dia.
Hak
veto DK PBB merupakan warisan dari Perang Dunia Kedua. Pemberian hak
kepada AS, Rusia, China, Inggris dan Prancis dikarenakan lima negara ini
dinilai sebagai pemenang perang.
CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyatakan
akan terus mendukung langkah-langkah untuk melakukan reformasi dalam
Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih demokratis dan representatif bagi
semua pihak.
"Kita sangat mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB
karena sekarang masih tidak representatif dan kurang demokratis," kata
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Hasan Kleib, Kamis
(4/2).
Hasan mengatakan Indonesia memandang Dewan Keamanan PBB
tidak representatif karena kurangnya keterwakilan negara-negara
berkembang di dalam DK PBB.
"Padahal dua pertiga dari jumlah negara anggota PBB adalah negara berkembang," ujar dia.
Selanjutnya,
dia menilai Dewan Keamanan PBB masih bersifat kurang demokratis akibat
adanya penggunaan hak veto dalam pengambilan keputusan pada berbagai
kasus.
"Lima negara anggota tetap DK PBB yang merupakan pemegang
hak veto bisa membuat keputusan terkait kepentingan 193 negara anggota
PBB. Hak veto sangat tidak demokratis," kata dia.
Oleh karena
itu, lanjut Hasan, Indonesia mendorong agar reformasi dalam DK PBB
dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan melakukan penambahan
anggota tetap DK PBB.
"Jadi reformasi itu bukan hanya penambahan
keanggotaan, tetapi keseimbangan keterwakilan antara negara maju dan
negara berkembang. Selain itu, hak veto harus dihapuskan," ucap dia.
Namun,
Hasan mengaku penghapusan hak veto itu akan sangat sulit dilakukan
dalam waktu dekat. Untuk itu, Indonesia mendukung adanya pembatasan
penggunaan hak veto dalam beberapa kasus.
"Misalnya, pemilihan Sekjen PBB tidak bisa di-veto karena itu bukan substantif karena bukan dalam keadaan perang," jelas dia.
Selain
itu, menurut Hasan, hak veto juga tidak boleh digunakan dalam
penanganan kasus-kasus tertentu, seperti genosida dan pembantaian etnis.
RIYADH
- Militer Kerajaan Arab Saudi menyatakan siap meluncurkan perang darat
di Suriah untuk memerangi ISIS. Saudi akan bergabung dengan dengan
Amerika Serikat (AS) yang memimpin koalisi internasional anti-ISIS.
Kesediaan Saudi untuk menginvasi Suriah itu disampaikan juru bicara militer Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri dalam siaran televisi Al Arabiya, semalam.
”Kerajaan ini siap untuk berpartisipasi dalam operasi darat, bahwa koalisi (anti-ISIS) mungkin setuju untuk melaksanakannya di Suriah,” katanya. Asseri juga dikenal sebagai juru bicara koalisi Teluk yang dipimpin Arab Saudi untuk operasi militer di Yaman.
”Jika ada konsensus dari pimpinan koalisi, Kerajaan(Arab Saudi) bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya ini, karena kami percaya bahwa operasi udara bukan merupakan solusi yang ideal dan harus ada campuran ganda operasi udara dan darat,” ujar Asseri.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby,
mengapresiasi kesediaan anggota koalisi AS untuk memerangi kelompok
Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Tapi, dia enggan berkomentar soal
keinginan Saudi meluncurkan perang darat di Suriah.
”Saya tidak ingin berkomentar secara khusus mengenai ini, sampai kami punya kesempatan untuk meninjau itu,” ucap Kirby.
Koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS telah melakukan serangan udara di Suriah sejak pertengahan 2014.Selama operasi militer, Presiden AS; Barack Obama telah berulang kali menyatakan bahwa tidak akan ada tentara darat AS yang beroperasi di Suriah.
TEHERAN
- Komandan Angkatan Bersenjata Iran menegaskan, Teheran akan tetap
mengembangkan program rudalnya dan seharusnya tidak dianggap sebagai
sebuah ancaman oleh negara tetangga dan negara sahabat.
"Kemampuan
rudal Iran dan program rudalnya akan menjadi lebih kuat. Kami tidak
memperhatikan dan tidak melaksanakan resolusi terhadap Iran dan ini
bukan pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir," kata Komandan Angkatan
Bersenjata Iran, Ataollah Salehi seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/2/2016).
Pernyataan
Salehi itu merujuk pada kesepakatan Iran dengan kekuatan dunia tahun
lalu untuk mengekang program nuklir yang ditakutkan oleh Barat bertujuan
untuk membuat senjata nuklir.
Iran sebelumnya telah melakukan
uji coba rudal balistik jarak menengah pada bulan Desember lalu. Uji
coba ini membuat Iran kembali mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS).
Penjatuhan sanksi ini hanya selang beberapa hari setelah AS mencabut sanksi atas program nuklir Iran.
WASHINGTON - Kelompok think tank
yang berangotakan pejabat militer dan sipil Amerika Serikat (AS)
meyakini rezim Presiden Rusia; Vladimir Putin, mampu mencaplok
negara-negara Baltik di Eropa Timur hanya dalam tempo tiga hari.
Dalam sebuah laporan penelitian, kelompok itu menunjukkan bahwa NATO telah “tertidur siang” di saat militer Rusia bangkit. NATO, lanjut laporan itu, belum memperkuat armada militernya sejak Putin menganekasasi Crimea dari Ukraina.
Penelitian yang dilakukan kelompok RAND Corporation, menyimpulkan bahwa dengan kebangkitan militernya, Rusia butuh waktu antara 36 hingga 60 jam untuk mendorong 27 batalyon lapis baja berat guna menduduki Baltik. Sedangkan NATO hanya memiliki 12 armada.
Jika Rusia nekat melakukan agresi, pegerakan militer Kremlin itu diprediksi melalui dua arah di seberang perbatasan Latvia. Manuver 27 batalyon Rusia tersebut bisa menyeberangi waduk Narva ke Estonia untuk mengevakuasi warga etnis Rusia sebelum pasukan Rusia menuju Ibu Kota Tallinn.
Satu-satunya harapan pasukan NATO dalam kondisi seperti itu hanya akan berkonsentrasi di Tallinn dan Riga. Kalau pun terpaksa meluncurkan serangan nuklir, hal itu dianggap sudah terlambat. ”Hasilnya adalah, terus terang, bencana bagi NATO,” bunyi kesimpulan laporan penelitian kelompok itu, seperti dikutip Daily Mail, Kamis (4/2/2016).
Laporan itu memperingatkan, bahwa pasukan darat NATO tidak cocok untuk berhadapan dengan Rusia. Alasannya, NATO krisis tank tempur, sedangkan Rusia memilikinya. Selain itu, NATO akan memiliki sedikit ruang untuk manuver, karena medan cenderung dikuasai pasukan Rusia yang berpusat di Kalingrad.
Penelitian itu dilakukan antara tahun 2014 hingga 2015. Masih menurut laporan tersebut, meskipun ada kombinasi tentara AS dan Baltik dengan serangan udara AS tetap tidak akan mampu mencegah kemajuan militer Rusia.
“Temuan 'permainan' adalah jelas; NATO tidak dapat berhasil mempertahankan wilayah anggotanya yang paling terkena,” imbuh laporan itu.
Rusia sendiri berkali-kali menegaskan tidak pernah berniat melakukan
agresi terhadap tetangganya di Eropa Timur. Namun, Rusia tetap
memperingatkan NATO bahwa militer Moskow akan merespons setiap ancaman
terhadap Rusia seiring dengan penumpukan kekuatan militer mereka di
Eropa Timur.
MOSKOW
- Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov
mengatakan, Turki sedang mempersiapkan invasi militer ke Suriah.
Pernyataan itu didasari pada aktivitas yang terjadi di perbatasan kedua
negara, yang menunjukkan bahwa Turki bersiap untuk menyerang Suriah.
"Kami
mendeteksi lebih banyak dan lebih tanda-tanda Angkatan Bersenjata Turki
yang terlibat dalam persiapan rahasia untuk aksi militer langsung di
Suriah," ujar Konashenkov, seperti dikutip dari laman Sputniknews, Kamis
(4/2/2016).
Dia juga mengatakan, sebelumnya Kementerian
Pertahanan Rusia telah menyodorkan bukti dari unit artileri Turki yang
menembaki pemukiman Suriah di bagian utara provinsi Latakia.
Konashenkov
lantas menunjukkan, bahwa Kementerian Pertahanan Rusia telah
mengintensifkan semua jenis surveilans atau kegiatan pengamatan di Timur
Tengah. Hal ini seakan menjawab sikap Turki yang menolak penggunaan
wilayah udaranya oleh pesawat mata-mata Rusia.
"Jadi, jika
seseorang di Ankara berpikir bahwa membatalkan penerbangan observasi
Rusia akan membantu menyembunyikan sesuatu, itu hanya tanda seorang
amatir," kata Konashenkov.
"Kami sedang mempertimbangkan langkah
Turki sebagai preseden berbahaya dan upaya untuk menyembunyikan
aktivitas militer ilegal di perbatasan dengan Suriah," Konashenkov
menekankan.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Presiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat
peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis
(21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong
Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu,
sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor
Jakarta-Bandung.
JAKARTA, CB - Mega proyek andalan prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni kereta cepat Jakarta Bandung terus menuai polemik.
Setelah
pro dan kontra atas analisis dampak lingkungan (Amdal) selesai, protes
kini datang dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan
Geofisika (BMKG).
Lewat surat bernomor
B/65-09/21/16/Disfaskonau, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus
Supriatna menyampaikan keberatan ke Panglima TNI Jenderal Gatot
Nurmayanto atas pemanfaatan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma sebagai
salah satu lokasi stasiun proyek kereta cepat.
Lokasi tersebut bisa berdampak negatif bagi pelaksanaan tugas bandara sebagai pangkalan militer.
Agus
menyarankan lokasi stasiun dipindah di tanah TNI AU yang ada di
Cipinang Melayu yang punya luas 20 hektare (ha), ketimbang lokasi awal
di Halim yang cuma delapan hektare. Namun, untuk bisa memanfaatkan lahan
tersebut, Agus minta kajian lebih lanjut.
Sayangnya, Kepala
Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Dwi Badrmanto tidak
bersedia merespon pesan singkat dan panggilan yang dilayangkan Kontan untuk mengonfirmasi isi surat tersebut.
Adapun dari BMKG sejatinya hanya mengingatkan ke pemerintah bahwa lokasi kereta cepat
Jakarta-Bandung berdekatan dengan sumber gempa bumi yaitu sesar aktif
dan zona subduksi lempeng Samudera Hindia. Alhasil, risiko gempa bisa
mengadang proyek senilai 5,5 miliar dollar AS.
Hermanto
Dwiatmoko, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bilang dalam
rekomendasi tersebut, tingkat guncangan gempa bumi yang terjadi di area
tersebut, terutama di kilometer 80 sampai 100, bisa menimbulkan dampak
signifikan sehingga perlu kajian sesmologi dan ada sistem peringatan
dini.
"Ini sudah kami sampaikan kepada mereka (investor kereta cepat)," katanya, rabu (3/2/2016).
Yang lain bisa masuk
Meskipun terpampang dua kendala serius yang bisa mengganggu proyek, investor proyek kereta cepat tak patah arang.
Hanggoro Budi Wiryawan, Direktur Utama PT kereta cepat
Indonesia China (KCIC) bilang, bahwa setiap kendala di proyek
transportasi tersebut masih bisa diperbaiki. Peluang untuk merevisi
Peraturan Menteri terkait proyek ini juga masih terbuka.
Hanggoro
bilang, butuh penelitian lebih lanjut rekomendasi BMKG dan dari TNI AU
tersebut Jika memang hasil penelitian itu berdampak negatif, KCIC siap
merubah trase kereta cepat Jakarta Bandung tersebut.
"Sampaikan
ke kami nanti kami direvisi. Tapi ini juga akan merubah yang lain
karena perubahan titik akan merubah desain dan pembiayaan," ujarnya.
Sebaliknya
Hermanto menyebut, jika ada perubahan maka KCIC harus menyampaikan ke
pemerintah. Namun, hingga saat ini, Kemhub belum menerima permintaan
KCIC atas perubahan trase kereta api cepat itu.
Sepengetahuan
dia, saat ini perusahaan penggagas kereta api cepat Jakarta-Bandung
masih menyelesaikan revisi dokumen perencanaan dalam yang diserahkan
ke pemerintah dalam bahasa Mandarin.
Kalaupun ada perubahan
trase, Hermanto memastikan tidak akan ada perubahan waktu konsesi yang
diputuskan pemerintah yakni 50 tahun. Pemerintah ingin investor berupaya
mengembalikan imbal hasil selama jangka waktu konsesi tersebut.
Kementerian Perhubungan juga berjanji tidak akan membatasi investor kereta cepat
lain masuk dalam bisnis ini. Asalkan dengan satu syarat, stasiun
pemberhentian si investor harus berjarak di atas 10 kilometer (km) dari
stasiun kereta cepat milik KCIC.
JAKARTA
- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama M
Zainudin menepis anggapan bahwa pesawat udara TNI AL melakukan
pengawalan terhadap kapal selam Amerika Serikat di Selat Malaka.
"Pemberitaan
pesawat udara TNI AL mengawal kapal selam Amerika di Selat Malaka
merupakan info yang tidak benar, seluruh pengguna laut termasuk kapal
selam memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak lintas transit. Kapal
selam Amerika tidak akan melaksanakan operasi di perairan dangkal
seperti Selat Malaka. Hanya lintas transit saja tidak menyelam," ujarnya
kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Untuk itu,
helikopter hanya membayang-bayangi atau shadowing saja untuk menyakinkan
kapal asing tidak melanggar batas perairan. "Jadi tidak ada masalah,
kita hanya membayangi-bayangi jangan sampai melanggar lintas transit.
Soal di jamming kami tidak tahu, belum ada laporan. Tapi memang setiap
kapal perang memiliki electronic counter measures, untuk mengukur
kemampuan lawan berapa," jelasnya.
Menurut Zainudin, saat ini
beberapa negara seperti, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura tengah
melakukan patroli bersama udara maritim selama dua hari mulai 3-4
Februari di Selat Malaka dan Selat Singapura. Operasi patroli udara
maritim bersama Eye in the Sky (EiS) ini di bawah komando operasi
Pangkoopsau I dan kendali operasi Danguspurlabar, menggunakan Pesud Casa
U-621.
Latihan bersama EiS ini, kata Zainudin, dilakukan setiap
tiga bulan atau empat kali dalam setahun. Namun, dari empat negara yang
ikut dalam latihan ini, hanya Thailand yang belum menurunkan kapal
perangnya. "Thailand saja yang belum turun ke laut," katanya.
Seperti
diketahui, sebuah kapal selam Amerika Serikat, USS Tucson SSN 770
terekam radar mendekati perairan Nongsa pada Kamis 28 Januari 2016 lalu.
TNI AL kemudian memerintahkan Helikopter BO 105 nomor lambung NV-408
milik Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI AL yang bermarkas di
Tanjungpinang untuk mencari dan membayangi kapal selam itu.
Tim
reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL mendapatkan
perintah untuk mencari keberadaan kapal selam USS Tucson SSN 770 dan
membayanginya agar tidak memasuki perairan Indonesia.
Helikopter
jenis bolkow yang dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Lettu Laut (P)
Asgar Serli segera terbang menuju wilayah perairan Nongsa, Batam. Lokasi
tersebut merupakan titik mula kapal selam tertangkap radar.
Pencarian
membuahkan hasil dan secara visual dapat terlihat USS Tucson berada di
perairan internasional, namun berdekatan dengan perairan Indonesia.
Perintah
pencarian dilanjutkan dengan misi membayangi atau shadowing hingga
armada asing tersebut mengarah ke perairan Matak dan mendekati perairan
Singapura. Setelah hampir dua jam membayangi kapal selam itupun menjauhi
perairan Indonesia.