Putri Ubolratana Rajakanya Didiskualifikasi dari Pemilu Thailand

Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times

CB, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Putri Ubolratana Rajakanya, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Ubolratana adalah kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.
Dikutip dari Reuters, Senin, 11 Februari 2019, keputusan Komisi Pemilihan Umum Thailand itu mengakhiri kontroversi pencalonan Putri Ubolratana. Komisi Pemilihan Umum menyebut pencalonan Putri Ubolratana tidak patut.

Dikutip dari Reuters, Senin, 11 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum Thailand telah menerbitkan nama-nama partai dan kandidat perdana menteri yang mereka usung, tetapi nama Putri Ubolratana tidak tercantum dalam daftar itu. Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan anggota keluarga kerajaan tidak boleh berpolitik sehingga mereka tidak bisa memegang jabatan politik apapun. Pernyataan itu sama dengan yang disampaikan Raja Vajiralongkorn pada Jumat kemarin, 8 Februari 2019.

Sebelumnya, Putri Ubolratana telah menerima pencalonan dari Partai Thai Raksa Chart untuk maju sebagai perdana menteri. Putri Ubolratana menanggalkan gelar kebangsawanannya setelah menikahi laki-laki warga negara Amerika Serikat dan mulai merintis karir sebagai aktris di sejumlah drama TV dan film laga.

Meski sudah tak lagi menyandang gelar kebangsawanan, tindakan Putri Ubolratana dinilai melanggar tradisi kerajaan selama puluhan tahun yang tidak terjun ke politik. Raja Vajiralongkorn mengatakan tidak pantas anggota keluarga kerajaan memasuki dunia politik.
Thailand telah menjadi sebuah negara Kerajaan sejak 1932. Kendati begitu, keluarga kerjaan telah dikenal luas memiliki pengaruh dan jutaan masyarakat Thailand setia pada kerajaan. 

Credit  tempo.co

Kakak Raja Thailand Calonkan Diri Jadi Perdana Menteri

Putri Ubolratana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada Maret mendatang. (AFP Photo/Mike Clarke)

Jakarta, CB -- Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada Maret mendatang.

Pencalonan Ubolratana ini diumumkan langsung oleh pengusungnya, Partai Thai Raksa Chart, partai yang didirikan para loyalis mantan perdana menteri yang mengasingkan diri, Yingluck dan Thaksin Shinawatra.

"Majelis partai sepakat bahwa nama Putri Ubolratana, seorang yang berpendidikan dan berbakat, adalah yang paling cocok menjadi pilihan," demikian pernyataan Partai Thai Raksa Chart, sebagaimana dikutip AFP, Jumat (8/2).



Ubolratana dikenal sebagai pribadi ceria, sangat berbeda dengan Vajiralongkorn yang kaku. Ia sempat melepaskan titel kerajaannya saat menikahi seorang warga Amerika Serikat beberapa dekade lalu.


Namun, Ubolratana kemudian bercerai dan kembali ke Thailand, di mana ia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan.

Dilansir Reuters, Thailand sendiri sudah berdiri sebagai negara monarki konstitusional sejak 1932. Namun, keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat menggiring opini jutaan warga.

Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.



Sejak saat itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.

Sementara itu, Yingluck dan Thaksin gencar berkampanye meski berada di luar negeri untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di negaranya.

Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.



Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.

Meski langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.

"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik Universitas Thammasat, kepada AFP.




Credit  cnnindonesia.com

Raja Thailand Terbitkan Dekrit Pemilu Pertama Sejak Kudeta

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan dekrit mendukung pelaksanaan pemilihan umum pertama sejak kudeta pada 2014 lalu. (AFP Photo/Lillian Suwanrumpha)

Jakarta, CB -- Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan dekrit mendukung pelaksanaan pemilihan umum pertama sejak kudeta pada 2014 lalu.

Keputusan yang diterbitkan melalui media pemerintah Thailand, Royal Gazette, itu berbunyi "seruan untuk pelaksanaan pemilihan anggota parlemen."

Dekrit kerajaan itu juga memberi wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kerajaan untuk mengumumkan jadwal tetap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dalam waktu lima hari ke depan.


Pemilihan umum ini akan mejadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.


Sejak itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.

Junta militer menyatakan pemilu akan diadakan selambat-lambatnya pada akhir Februari mendatang. Namun, karena penandatanganan dekrit oleh Raja Maha Vajiralongkorn terlambat, pemilu diperkirakan akan molor beberapa minggu dari rencana semula.



Dengan dekrit ini, masa kampanye resmi dimulai. Sejumlah partai kubu pemerintah hingga partai pendukung klan Shinawarta dilaporkan telah memulai pertemuan dan perekrutan.

Partai Phalang Pracharat, yang dikenal dekat dengan pemerintahan junta militer, dilaporkan telah menggelar perekrutan di sejumlah wilayah, termasuk pedesaan tempat kubu Yingluck dan saudaranya, Thaksin, yang digulingkan melalui kudeta pada 2006 lalu.

Kini, keduanya masih berada di luar negeri untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di dalam negeri. Meski begitu, keduanya tetap gencar berkampanye.



Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.

Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.

Meski langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.

"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik Universitas Thammasat, kepada AFP.






Credit  cnnindonesia.com

Thailand Kembali Tunda Gelar Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) Thailand yang lama tertunda untuk mengakhiri pemerintahan militer harus kembali ditunda. Foto/Istimewa

BANGKOK - Pemilihan umum (pemilu) Thailand yang lama tertunda untuk mengakhiri pemerintahan militer harus kembali ditunda. Pemilu itu awalnya dijadwalkan digelar pada akhir Februari, namun ditunda dan dijadwalkan akan digelar pada Maret.

Komisi Pemilihan Thailand belum mengumumkan penundaan tersebut, tetapi dua pejabat senior Komisi Pemilihan Thailand mengatakan bahwa tidak mungkin Bangkok mengadakan pemilihan pada 24 Februari, seperti yang diumumkan bulan lalu.

Pemerintah militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan satu bulan karena jadwal pemilu terlalu berdekatan dengan penobatan raja baru Thailand pada bulan Mei.

"Pemilihan 24 Februari tidak dapat terjadi karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya. Sekarang ada dua kemungkinan tanggal 10 Maret atau 24 Maret," kata pejabat itu yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa (15/1).

Upacara penobatan untuk Raja Maha Vajiralongkorn dijadwalkan akan digelar pada 4 hingga 6 Mei mendatang. Pemerintah Thailand mengatakan akan ada ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan setelah acara penobatan.

Di bawah hukum, Komisi Pemilihan harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam waktu 60 hari sejak pemungutan suara, dan parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari sejak disahkan. Raja harus memimpin sidang pembukaan parlemen. 

Credit  sindonews.com

Kamboja Tolak Tuduhan Terbitkan Paspor untuk Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawata, mantan Perdana Menteri Thailand. Sumber: Reuters/asiaone.com

CB, Jakarta - Kamboja menyangkal tuduhan yang menyebut negara itu telah menerbitkan paspor untuk mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra.

Tuduhan ini muncul setelah ada laporan menyebut Yingluck menggunakan paspor yang diterbitkan Kamboja untuk mendaftarkan sebuah perusahaan bernama PT Corporation di Hong Kong, dimana dia duduk sebagai direktur.

“Kami tidak tahu apakah itu paspor palsu atau bukan,” kata Menteri Dalam Negeri Kamboja, Mao Chandara, seperti dikutip dari asiaone.com, Sabtu, 12 Januari 2019.

Mantan Perdana Menteri Yingluck diduga telah menggunakan sebuah dokumen perjalanan asing ketika dia melarikan diri dari Thailand beberapa hari sebelum pengadilan membacakan putusan terhadapnya. Di Thailand, Yingluck berstatus buronan atas tuduhan telah merugikan negara dalam skema subsidi beras.  

Dalam pengadilan in absensia, Yingluck, 51 tahun, divonis lima tahun penjara atas tuduhan tindak kriminal kecerobohan terkait skema subsidi beras petani yang dijalankan di bawah pemerintahannya.

Dalam pelariannya, Yingluck dikabarkan pernah terlihat berada di Inggris, Jepang, Cina dan Singapura bersama kakak kandungnya, Thaksin Shinawatra. Sosok Yingluck kembali menjadi sorotan saat pemberitaan media menyebutnya telah menjadi representative bidang hukum dan kepala Shantou International Container Terminal, sebuah perusahaan operator pelabuhan yang bermarkas di Guangdong.  

Pada Desember 2018 lalu, nama Yingluck masuk dalam jajaran registrasi perusahaan. Dia ditunjuk sebagai kepala Shantou International Container Terminal atau empat bulan setelah dia mendirikan PT Corporation.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1164167/kamboja-tolak-tuduhan-terbitkan-paspor-untuk-yingluck-shinawatra/full?view=ok

Penobatan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Digelar Pada 4 Mei

File foto Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn menghadiri Royal Ploughing Ceremony di Bangkok, Thailand, 13 Mei 2015. Ia meminta waktu untuk diumumkan secara resmi sebagai Raja Thailand. Ia mengaku butuh waktu untuk berkabung bersama rakyat Thailand, usai wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej. REUTERS

CB, Jakarta - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn akan diangkat menjadi raja secara resmi dalam upacara penobatan pada 4-6 Mei.
Raja Maha Vajiralongkorn yang berusia 66 tahun telah memimpin kerajaan setelah ayahnya mangkat pada 2016 lalu, setelah 70 tahun menjadi raja, menurut laporan yang dikutip dari Reuters, 2 Januari 2019.

"Yang Mulia akan dinobatkan dalam upacara kerajaan untuk kejayaan bangsa dan kerajaan, yang bisa disaksikan oleh rakyat," tulis pernyataan istana.Selama tiga hari upacara penobatan, penyematan mahkota secara resmi dilangsukan pada 4 Mei dan perayaan akan digelar pada 5 Mei. Pada 6 Mei, raja akan bertemu dengan masyarakat dan delegasi asing.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun berdiri dengan membawa jubah safron dalam upacara keagamaan Kathin di Wat Debsirindrawas, Bangkok, Thailand, 16 Oktober 2017. Upacara keagamaan ini digelar untuk memberikan jubah baru bagi para biksu Buddha. Bureau of the Royal Household via AP





Vajilongkorn yang diberi gelar Raja Rama X, menjadi raja monarki konstitusional Thailand dua tahun lalu setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, wafat pada 13 Oktober 2016.
Raja Bhumibol sangat dihormati rakyat Thailand selama tujuh puluh tahun berkuasa dan ia sukses menjalin hubungan antara monarki dan militer, serta membantu memfasilitasi transisi kerajaan.

Setelah ayahnya wafat, Vajiralongkorn mengadakan reformasi besar-besaran di dalam istana, termasuk urusan keuangan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah.Thailand menganut sistem monarki konstitusional sejak 1932, namun tidak seperti monarki Eropa, raja Thailand masih dihormati sebagai pelindung spiritual, rakyat dan budaya Thailand.
Thailand sendiri akan menggelar pemilu pada 24 Februari dan melihat rentang jadwal, penobatan raja Thailand akan dilakukan sebelum pembentukan pemerintahan baru.

Credit  tempo.co


https://dunia.tempo.co/read/1160800/penobatan-raja-thailand-maha-vajiralongkorn-digelar-pada-4-mei/full&view=ok

Thailand Negara ASEAN Pertama yang Legalkan Ganja untuk Medis

Pejabat Thailand menunjukkan beberapa ganja sebelum konferensi pers Bangkok, Thailand, Selasa, 25 September 2018. Polisi Thailand menyerahkan sekitar 100 kilogram ganja yang disita untuk digunakan dalam penelitian medis. (Foto AP / Sakchai Lalit)

CB, Jakarta - Parlemen Thailand atau yang dikenal National Legislative Assembly (NLA) mengesahkan amandemen narkotika untuk melegalkan produksi, impor, ekspor, kepemilikan dan penggunaan ganja dan kratom untuk kepentingan medis. Ini menjadikan Thailand sebagai negara ASEAN pertama yang melegalkan ganja untuk medis, setelah sebelumnya Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang melegalkan ganja untuk medis.
Undang-undang sah setelah didukung 166 suara dengan 13 abstain, menurut laporan Bangkok Post, 27 Desember 2018. Namun parlemen memutuskan untuk penambahan anggota komisi pengawas narkotika dari 17 menjadi 25 anggota.

Delapan anggota tambahan adalah sekretaris tetap untuk sktor pertanian dan kepala departemen obat-obatan tradisional dan alternatif Thailand, departemen pekerjaan industri, departemen pelayanan kesehatan, departemen kesehatan kejiwaan, dewan medis Thailand, dewan medis tradisional Thailand dan dewan farmasi Thailand.

Pengunjung menunjukkan kuncup ganja yang dibagikan oleh aktivis Steven Thapelo Khundu dalam Cannabis Expo (Pameran Ganja) di Pretoria, Afrika Selatan, 13 Desember 2018. REUTERS Siphiwe Sibeko
Undang-undang yang disahkan akan memberikan wewenang pada komisi pengawas untuk menyetujui produksi, impor, ekspor serta kepemilikan ganja dan kratom, yang mengikuti regulasi.
UU mengizinkan penggunaan ganja dan kratom untuk kepentingan pemerintah dan medis, perawatan pasien, riset dan pengembangan, pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan industri.

Secara rinci individu bisa membawa ganja dengan jumlah yang ditentukan untuk perawatan penyakit dengan resep dokter atau petugas medis sertifisi setara. Kepemilikan akan terikat pada syarat yang diajukan oleh komisi pengawasan narkotika.
Individu yang melanggar bisa dikenakan 5 hingga 15 tahun penjara dan/atau denda 1 juta baht atau sekitar Rp 447 juta, tergantung pada ganja atau kratom yang dimiliki.Amandemen UU narkotika legalisasi ganja dan kratom ini akan berlaku dan menjadi dalil hukum setelah dirilis resmi oleh media pemerintah.

Credit  tempo.co

Thailand Akan Gelar Pemilu Pada Februari 2019

       

Seorang masa anti pemerintah melambaikan bendera nasional Thailand di dekat kotak-kotak pemungutan suara yang akan didistribusikan ke TPS jelang pelaksanaan Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). Menurut pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, mereka berhasil mengganggu jalannya Pemilu dengan menutup ratusan TPS di seluruh Thailand. REUTERS/Nir Elias

CB, Jakarta - KPU Thailand mengumumkan akan menggelar pemilu pada 24 Februari 2019. Pengumuman pada Selasa menyusul pencabutan larangan aktivitas politik oleh junta militer yang diberlakukan pascakudeta pada tahun 2014.
Junta memberlakukan larangan ketat pada aktivitas politik yang menyebutkan perlunya ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis, menurut laporan Reuters, 11 Desember 2018.

Setelah mandek dengan beberapa kali penundaan, pemilu yang diharapkan mampu memulihkan demokrasi di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, kemungkinan akan menghambat gerakan politik populis yang didukung oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan banyak orang di daerah pedesaan yang menentang militer dan kerajaan.

PM Yingluck Shinawatra memberikan salam kepada panitia TPS usai mengikuti Pemilu di sebuah TPS di Bangkok, Thailand (2/2). REUTERS/Damir Sagolj
Junta militer yang berpusat di Bangkok merebut kekuasaan dalam kudeta berturut-turut pada tahun 2006 dan 2014 dan sekarang memiliki partai politik proksi sendiri.
Junta mulai meringankan larangan berpolitik pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan pengorganisasian menjelang pemilu pada Februari nanti.

Namun junta masih memiliki wewenang mempertahankan hukum dan ketertiban meskipun mencabut larangan, termasuk melakukan pencarian, pembekuan aset dan penangkapan.

Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)



Komisi Pemilihan Umum Thailand mengkonfirmasi tanggal 24 Februari pemilu pada Selasa, tepat sebelum pernyataan yang mengumumkan larangan aktivitas politik telah dicabut diterbitkan di Royal Gazette.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pernyataan KPU.

Thailand terakhir terakhir kali menggelar pemilu pada 2011 tetapi KPU mengatakan siap untuk melanjutkan pemilu 24 Februari.
"Pencabutan larangan itu berarti kegiatan politik dapat dilanjutkan, termasuk kampanye politik, tetapi ini harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Thailand Sawang Boonmee.

Credit  tempo.co

Jelang Pemilu Thailand, Junta Militer Cabut Larangan Berpolitik

Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

CB, Jakarta - Pemerintah junta militer Thailand mencabut larangan militer atas kegiatan politik yang diberlakukan sejak 2014.
Situs web Royal Gazette, seperti dilaporkan dari Reuters, 11 Desember 2018, mengumumkan pada Selasa bahwa langkah ini untuk melancarkan pemilihan yang akan diselenggarakan pada 24 Februari 2019.

Pemerintah junta militer memberlakukan larangan ketat ketika merebut kekuasaan dalam kudeta 2014, dengan dalih untuk mengendalikan ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintah mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis.

Seorang prajurit Thailand menunjukkan kartu identitasnya saat mengantri untuk memberikan suara pada Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). (AP Photo/Apichart Weerawong)
Junta militer mulai melonggarkan larangan pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan konsolidasi.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pemerintah militer.

Pada September Raja Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dua undang-undang menyelenggarakan pemilu yang berlaku pada 90 hari setelahnya, yakni 11 Desember. Setelah UU secara efektif berlaku, pemerintah junta harus menggelar pemilu dalam waktu 150 hari.
Junta dan KPU bertemu dengan partai politik Thailand pada Jumat lalu untuk membahas pemilu. Setelah pertemuan, junta membeberkan peta rencana pemilu yang akhirnya dijatuhkan pada 24 Februari.

Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj



Menurut laporan Asia Nikkei, rencana pemerintahan junta untuk pelonggaran aktivitas politik sejak September, memperbolehkan partai politik merekrut anggota baru dan memilih pemimpin partai baru. Dalam rencana junta, kampanye politik dan mengadakan pertemuan lebih dari lima orang masih dilarang.
Namun KPU mengatakan kepada Reuters bahwa larangan kampanye sudah dicabut.
"Pencabutan larangan berarti aktivitas politik boleh dilanjutkan termasuk kampanye politik, tapi harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekjen KPU Sawang Boonmee.

Pemerintah junta militer juga akan berhenti mengajukan undang-undang baru pada 28 Desember, yang secara efektif menjadi pemerintahan sementara. Dekrit kerajaan untuk pemilu akan disahkan pada 2 Januari. Dua hari setelah dekrit kerajaan, KPU akan secara resmi mengumumkan tanggal pemilu Thailand.

Credit  tempo.co

Klan Shinawatra Bikin Partai Baru Hadapi Pemilu Thailand

Mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra. (REUTERS/Chaiwat Subprasom)

Jakarta, CB -- Keluarga Shinawatra di Thailand enggan kehilangan momentum menjelang pemilihan umum yang akan digelar tahun depan. Mereka bahkan sudah mendirikan partai politik baru untuk bersaing merebut kekuasaan dengan kelompok militer.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (7/11), kabarnya partai baru bentukan keluarga Shinawatra itu bernama Partai Thai Raksa Chart. Anggotanya terdiri dari kerabat dan sepupu Thaksin dan Yingluck Shinawatra, para penasihat, dan kelompok muda yang menjadi sekutu politik mereka.

Partai baru itu bakal dipimpin oleh Preechapol Pongpanich. Dia adalah mantan anggota legislatif dari Partai Puea Thai, yang sebelumnya menjadi kendaraan politik Thaksin dan Yingluck.


"Ini strategi politik Puea Thai untuk bisa mengikuti sistem pemilihan untuk mendapatkan banyak kursi," kata pakar politik Thailand, Yuttaporn Issarachai.


Issarachai mengatakan partai baru itu bisa menjadi perpanjangan tangan Puea Thai dalam politik Thailand guna meraih kursi. Namun, mereka juga diperkirakan menjadi cadangan jika pemerintah junta militer membubarkan Puea Thai. Penyebabnya adalah junta militer melarang mereka mengikuti pemilu, jika ternyata Komisi Pemilihan Umum Negeri Gajah Putih menemukan bukti partai itu masih dikendalikan oleh Thaksin dan Yingluck.

Junta militer Thailand menjanjikan pemilihan akan digelar pada Februari dan Mei 2019. Angkatan bersenjata yang mendapat dukungan kerajaan nantinya akan bersaing dengan kekuatan politik sipil lain.

Thaksin yang menjadi perdana menteri Thailand dikudeta pada 2006 lalu. Dua tahun setelah dikudeta dia dijatuhi vonis bersalah akibat korupsi. Persidangannya digelar secara in absentia selama kurun 2008 hingga 2012. Mantan petinggi perusahaan telekomunikasi itu hingga saat ini hidup dalam pengasingan.

Sang adik, Yingluck sempat menggantikannya menjadi perdana menteri. Namun, dia juga dikudeta pada 2014 akibat tuduhan korupsi. Pada tahun lalu dia kabur ke luar negeri guna menghindari pengadilan. Akhirnya dia divonis 5 tahun penjara secara in absentia.


Partai-partai politik yang berkoalisi dengan klan Shinawatra memang selalu memenangkan pemilihan dalam dekade sebelumnya. Namun, junta militer membuat aturan baru untuk melemahkan partai-partai besar seperti Puea Thai, dan hasilnya efektif memangkas jumlah konstituen di daerah-daerah basis suara klan Shinawatra. Meski begitu, pamor klan Shinawatra masih cukup kuat terutama di daerah pedesaan sebelah timur laut Thailand.




Credit  cnnindonesia.com

Rezim Militer Thailand Cabut Larangan Berpolitik Desember

Perdana Menteri Junta Militer Thailand, Prayut Chan o cha. (Dok. Government of Thailand)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan o Cha akan mencabut larangan aktivitas politik pada Desember mendatang. Pencabutan ini dilakukan sebagai persiapan pemilihan umum yang akan berlangsung tahun depan.

"Soal pencabutan larangan kegiatan politik, kami akan mempertimbangkannya pada akhir November atau awal Desember mendatang, tergantung pada keadaan," kata dia kepada wartawan, dikutip Reuters, Kamis (1/11).

Pemerintah junta militer Thailand menerapkan larangan kegiatan politik sejak kudeta empat tahun lalu. Alasannya untuk mengembalikan ketertiban umum setelah berbulan-bulan terjadi unjuk rasa besar-besaran antara penentang dan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra.


Pada bulan lalu, pemerintah melonggarkan beberapa larangan yang memungkinkan partai-partai politik untuk melakukan aktivitasnya menjelang pemilu pada Mei 2019. Namun, mereka masih melarang kampanye politik dan berkumpul di muka umum lebih dari lima orang.


Berbagai partai politik telah bersiap untuk melakukan pemilihan umum pada tahun depan. Pemilu diadakan di bawah konstitusi yang disusun oleh militer.

Sebelumnya, Prayut mengatakan bahwa dirinya tertarik terjun ke politik setelah pemilu diselenggarakan. Publik menganggap dia masih berhasrat ingin menjabat sebagai Perdana Menteri.

Empat menteri kabinetnya pun telah mengerahkan mesin politiknya untuk mendukung Prayut.


Pada Minggu (28/10) pekan lalu, partai pendukung Yingluck, Puea Thai sudah memilih kandidat baru untuk maju dalam pemilu.

Meskipun tanggal pemilu belum ditetapkan secara pasti, namun para pejabat senior mengatakan bahwa pemilu kemungkinan diadakan pada 24 Februari 2019.





Credit  cnnindonesia.com

Thailand Gelar Pemilu pada 2019

Junta militer Thailand

Pemilu dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2019.

CB, BANGKOK -- Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan akan menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan rencana pada 2019 dan tidak akan ada penundaan, Rabu (3/10).

Pemerintah militer, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta pada 2014, berjanji mengadakan pemilihan umum antara Februari dan Mei tahun depan. Pernyataan ini keluar setelah berulang-ulang ditangguhkan karena langkah legislatif dan konstitusional diperlukan menjelang pemungutan suara.

"Kalau Anda bertanya apakah pemilihan akan ditangguhkan, baik, hanya pihak lain mengatakan itu, bukan pemerintah. Kami masih perkirakan untuk menyelenggarakannya pada 24 Februari (2019)," kata Prawit kepada wartawan.

Pengeritik pemerintahan militer, termasuk partai oposisi, menuduhnya dengan sengaja menunda pemungutan suara guna menggalang kekuasaan dan menjamin pengaruhnya tetap bertahan atas politik setelah pemilihan umum. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha (64 tahun) sebagai kepala staf angkatan darat, memimpin kudeta itu. Dia mengisyaratkan memiliki peran publik setelah pemilihan umum dan mengakhiri kekuasaan militer lebih empat tahun.

Credit  republika.co.id

Menjelang Pemilu, 4 Menteri di Thailand Bentuk Partai Baru

Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

CB, Jakarta - Sebanyak empat menteri di pemerintahan Thailand membuat partai baru bernama Palang Pracharat. Pembentukan Partai Palang Pracharat dilakukan di tengah-tengah spekulasi Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, akan kembali berkuasa.
Partai Palang Pracharat diketuai oleh Menteri Industri Thailand, Uttama Savanayana. Dia berjanji akan membantu Thailand keluar dari perpecahan politik.
"Kita sudah cukup membuang waktu dan kesempatan untuk mengembangkan negara kita," kata Uttama.

Dikutip dari Reuters pada Minggu, 30 September 2018, Perdana Menteri Chan-ocha telah menjanjikan pemilu akan diselenggarakan pada Mei 2018. Thailand saat ini dipimpin oleh pemerintahan militer atau dikenal pemerintahan Junta.
Peluncuran Partai Palang Pracharat dilakukan hanya beberapa hari setelah Perdana MenteriChan-ocha menyatakan sangat tertarik dengan dunia politik. Keempat menteri yang membentuk partai baru itu kompak tidak akan mengundurkan diri dari posisi menteri.

Menteri Perdagangan Thailand, Sontirat Sontijirawong, yang menjadi Kepala Sekjen Partai Palang Pracharat mengatakan partainya tidak akan memperpanjang pemerintahan militer Thailand yang sekarang berkuasa. Sebab Partai Palang Pracharat tidak terafiliasi dengan pemerintahan saat ini dan tidak memiliki anggota partai dari militer.
Pendiri lain Partai Palang Pracharat adalah Menteri Teknologi Thailand, Suvit Maesincee dan Kobsak Pootrakool, Menteri Sekertaris Negara. Partai ini siap berebut suara di pemilu Thailand Mei 2019.

Credit  tempo.co

Thailand akan penjarakan pemberi makan merpati

Serangan Bom di Bangkok, Thailand. (reuters.com)

Bangkok (CB) - Ibu kota Thailand mempertimbangkan hukuman penjara bagi pemberi makan merpati di tempat umum untuk menanggulangi ancaman flu unggas dan penyakit lain, kata pejabat pada Rabu.

Pemerintah Kota Bangkok berupaya menangkap merpati dan bertekad memberlakukan larangan memberi makan mereka, dengan pelanggarnya dapat dipenjarakan hingga tiga bulan, didenda 25.000 baht (11,5 juta rupiah lebih), atau keduanya.

"Ada bahaya bagi manusia di tempat banyak merpati," kata Taweesak Lertprapan, wakil gubernur Bangkok, kepada Reuters saat penangkap burung menangkapi merpati di sekitarnya di lapangan umum.

Kota lain di seluruh dunia memberlakukan pelarangan serupa, termasuk loka wisata Italia, Venesia, yang melarang memberi makan merpati, tetapi tidak ada ancaman kurungan, demikian Reuters melaporkan.

Di Bangkok, merpati -sering dijuluki "tikus bersayap"- kerap ditemukan di daerah ramai, termasuk kuil, pasar dan taman umum.

Taweesak menyatakan ancaman kesehatan dari merpati termasuk penyakit pernapasan, meningitis dan flu unggas.

"Penyelesaian paling manjur adalah berhenti memberi mereka makan," kata Taweesak.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada bulan ini memerintahkan gerakan negara untuk mengurangi jumlah merpati di daerah berpenduduk.

Credit  antaranews.com

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Dakwaan

Thaksin Shinawatra. Guardian.co.uk

CB, Jakarta - Divisi kriminal Mahkamah Agung Thailand membebaskan Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra dari dakwaan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat dia divonis bersalah di pengadilan pertama in absensia pada 15 tahun silam.
Dikutip dari chiangraitimes.com pada Kamis, 30 Agustus 2018, pengadilan menjatuhkan putusan dengan suara mayoritas. Dalam putusan disebutkan Thaksin tidak bisa mencari keuntungan pribadi dari keputusannya dengan mengizinkan Kementerian Keuangan Thailand menjadi adminstrator rencana rehabilitasi Thai Petrochemical Industry atau TPI.

Pengadilan juga menemukan bank-bank sebagai kreditor, para debitor dan Persatuan Buruh TPI sudah setuju dengan aturan Kementerian Keuangan Thailand, dimana aturan ini juga sejalan dengan putusan dengan Pengadilan Pusat Bankruptcy.
Pengadilan menemukan, masalah keuangan yang melilit TPI adalah imbas dari fluktuasi mata uang Bath selama pemerintahan Chavalit Yongchaiyudh. Utang TPI dalam mata uang asing naik dua kali lipat dalam semalam menjadi 130 miliar bath dari 65 miliar bath.

Prachai Leophairatana, Mantan Direktur Eksekutif TPI dan Persatuan Buruh TPI telah mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan Thailand untuk menyelesaikan masalah di TPI. Diantara solusi itu adalah mengumpulkan dana dengan cara menjual saham baru pada sejumlah organisasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan."Tidak ada bukti Thaksin telah mengambil manfaat dari kasus ini," demikian putusan pengadilan.
Sebelumnya Komisi anti-korupsi Thailand, memasukkan gugatan ke pengadilan kriminal Mahkamah Agung pada Mei dan mengatakan di persidangan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki otoritas untuk menjadi administrator rencana rehabilitasi atau mengelola aset-aset sebuah perusahaan swasta.
Dalam pengadilan in absentia pada 2008, Thaksin divonis hukuman dua tahun penjara. Pengadilan ketika itu memutusnya bersalah karena melihat ada konflik kepentingan, dimana mantan istri Thaksin memenangkan tender membeli sebuah kawasan perumahan milik negara di Ratchadaphisek, Bangkok pada 2003. Vonis pengadilan yang dinilai Thaksin tak adil itu telah mendesaknya melarikan diri ke luar negeri. 

Credit  tempo.co

Pemilu Thailand Diproyeksi Bakal Ditunda Lagi

Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

CB, Jakarta - Pemilu Thailand di proyeksi akan kembali diundur. Semula pemilu akan dilakukan pada November 2018, namun muncul sinyalemen pemilu akan mundur menjadi Februari 2019.
"Kami masih mengkonfirmasikan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada Februari 2019. Kita akan bicara soal itu nanti jika kami tidak mampu menggelar pemilu. Sekarang ini tidak ada faktor yang membuat kami menyelenggarakan pemilu lebih cepat," kata Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha.
Dikutip dari theaseanpost.com pada Kamis, 30 Agustus 2018, skeptisme dan frustrasi dirasakan masyarakat Thailand menyusul pemilu yang terus diundur-undur. Thailand sejak kudeta Mei 2014 dipimpin oleh pemerintahan militer atau Junta. Tak lama setelah berkuasa, Pemerintahan Junta menjanjikan pemilu segera digelar, namun faktanya hingga 2018 pemilu yang dijanjikan belum terwujud.
Jajak pendapat yang dilakukan Universitas Suan Dusit Rajabhat, pada 5 Juni - 9 Juni 2018 terhadap 1.130 responden memperlihatkan penyelenggaraan pemilu merupakan topik politik paling panas di Thailand saat ini. Para responden menduga-duga apakah pemilu akan jadi dilakukan

Vitit Muntarbhorn, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Vitit Muntarbhorn, pakar HAM dan profesor hukum dari Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengaku juga menantikan pemilu segera diselenggarakan. Pemilu bagi Thailand adalah sebuah transisi dari kudeta 2014.
"Saya harap kami akan menyelenggarakan pemilu dan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat sipil berjalan, militer yang mau berpartisipasi dalam pemilu dipersilakan, namun ruang bagi masyarakat sipil harus dihormati dan dikembangkan," kata Muntarbhorn, Rabu, 29 Agustus 2018.
Muntarbhorn enggan berkomentar apakah menyukai pemerintahan Thailand saat ini atau tidak. Namun dia mendorong masyarakat sipil dalam hal kepemimpinan, inklusifitas dan partisipasi masyarakat. 

Credit  tempo.co

Thailand Minta Inggris Segera Ekstradisi Yingluck Shinawatra

Yingluck kabur dari Bangkok pada Agustus lalu untuk menghindari penjara, karena skema subsidi beras yang menyebabkan Thailand menderita kerugian miliaran dolar. Foto/Istimewa

BANGKOK - Thailand telah meminta Inggris untuk mengekstradisi mantan Perdana Menteri, Yingluck Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta pada 2014 dan dijatuhi hukuman penjara karena diduga melakukan korupsi.

Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus lalu untuk menghindari penjara, karena skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan persidangan bermotif politik.

Mahkamah Agung Thailand dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Yingluck atau in absentia, pada bulan September tahun lalu memutuskan untuk menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Yingluck.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan telah secara resmi menyampaikan permintaan esktradisi kepada Inggris. Dia menyebut, itu adalah prosedur yang diperlukan antara kedua negara yang memilki perjanjian ekstradisi.

Prayuth, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/7) menuturkan, permintaan itu disampaikan karena Bangkok sadar bahwa mereka tidak bisa datang ke Inggris dan menangkap Yingluck secara langsung.

"Kami tidak bisa pergi dan menangkap orang di luar negeri sehingga terserah negara itu untuk menangkap dan mengirim (dia) kepada kami," kata Prayuth dalam sebuah pernyataan. 

Credit  sindonews.com

Gua Tham Luang akan Jadi Museum Penyelamatan Remaja Thailand

Gua Tham Luang, Chiang Rai akan dijadikan museum untuk mengenang misi penyelamatan dramatis atas 12 remaja Thailand dan pelatih sepak bolanya. (REUTERS/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Kompleks Gua Tham Luang, Chiang Rai, Thailand, akan dijadikan museum untuk mengenang misi penyelamatan dramatis 12 anak remaja yang sempat terperangkap selama dua pekan di sana.

"Daerah ini akan menjadi museum hidup untuk menunjukkan bagaimana operasi penyelamatan dilakukan," kata Kepala operasi penyelamatan, Narongsak Osottanakorn, dalam jumpa pers, Kamis (12/7).

"Basis data interaktif akan disiapkan. Ini akan menjadi daya tarik wisata utama Thailand."



Pejabat Thailand mengatakan tragedi ini memberikan hikmah bagi pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan fasilitas dan keamanan gua. Sejumlah rencana juga disebut telah digagas untuk mengembangkan situs yang berbatasan langsung dengan Myanmar tersebut untuk menjadi tujuan utama wisata.



Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memperingatkan agar pengamanan ekstra diterapkan di dalam dan luar gua untuk melindungi para turis yang berkunjung.

Dikutip Reuters, sebuah buku panduan wisata menggambarkan Gua Tham Luang memiliki "gerbang yang sangat mengesankan" dengan medan jalan yang dipenuhi ruangan-ruangan berdinding batu.

Warga lokal menganggap gua berkedalaman 600 meter di bawah permukaan tanah itu sebagai wilayah yang rawan banjir. Sebagian masyarakat telah lama mendesak pemerintah lokal lebih memperhatikan sistem keamanan di gua itu, salah satunya memperjelas aturan berkunjung dan tanda peringatan.


Meski begitu, wakil Direktur Jenderal Departemen Taman Nasional, Satwa Liar, dan Konservasi Tanaman,Thailand Chongklai Worapongsathorn, mengatakan Gua Tham Luang tersebut akan ditutup untuk sementara mulai hari ini. Dia mengatakan ada rencana "untuk menghidupkan kembali" kompleks gua yang memiliki panjang sekitar 6-8 kilometer itu.



Credit  cnnindonesia.com

Di Balik Penyelamatan Belasan Remaja di Gua Thailand

Belasan remaja dan pelatih sepak bola yang terjebak di gua Thailand telah diselamatkan.(REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Sebanyak 12 remaja anggota tim sepak bola Wild Boars telah berhasil diselamatkan, bebas dari jebakan banjir dan sempit dinding gua di mana mereka sempat terperangkap selama lebih dari dua pekan.

Satu unit militer Thailand senyum dengan penuh kebanggaan saat mereka loncat ke atas kendaraannya dekat gua Tham Luang, Chiang Rai, disambut warga yang menanti untuk menghormati para pahlawannya.

Namun, di balik suasana gembira itu ada satu hal yang diketahui para petugas penyelamat, yakni operasi dramatis itu bisa gagal kapan saja.



Kini, setelah misi berakhir dan para remaja berada dalam kondisi aman dalam perawatan rumah sakit, cerita itu bisa diungkap.

Untuk beberapa hari setelah belasan orang itu menghilang, para penyelamat tak tahu sama sekali lokasi yang mesti dituju, juga keselamatan nyawa para korban. Berpengalaman dalam situasi penyelaman konvensional, anggota angkatan laut Thailand pun dihadapkan pada tantangan baru.

Kepada CNN pada Rabu, (11/7), komandan unit Darat, Laut dan Udara (Navy SEAL) Thailand, Laksamana Muda Arpakorn Yookongkaew, menceritakan kembali tantangan awal itu.

Hujan dan gua yang panjang dan berkelok sudah jadi kekhawatiran. Dalam pemantauan pertama, "harapan kami untuk menemukan para bocah berkurang," ujarnya.

Tugas mereka tampak sangat sulit, tapi itu tak menghentikan petugas setempat mengirim satu tim beranggota 110 Navy SEAL Thailand, ratusan tentara dan sejumlah sukarelawan untuk menyelamatkan para remaja yang hilang.

Tim Yookongkaew melalui gua gelap gulita dan air keruh yang menggenanginya, hingga menemukan jejak kaki di sebuah persimpangan. Namun, mereka tak bisa bergerak lebih jauh hingga pompa air dikerahkan.

Pompa kelas industrial itu hanya bisa mengurangi ketinggian air sebanyak satu hingga dua sentimeter setiap harinya, kata Yookongkaew.

Baru setelah beberapa hari, air mulai terlihat agak jernih, ketinggiannya berkurang dan jarak pandang meningkat. Bersama dua warga Australia, sejumlah penyelam asal Inggris berbicara dengan Navy SEAL Thailand dan memetakan rute.

"Kapanpun penyelam gua melalui satu jalan untuk pertama kalinya, mereka menggunakan garis pandu dan menggunakan jari dan jempol mereka untuk memastikan mereka menandai rute," kata Bill Whitehouse, salah satu penyelam asal Inggris.

"Di bawah air, keadaan sangat gelap. Kita boleh pasang banyak lampu di kepala, tapi banyak lumpur dan endapan. Kita tak bisa melihat dengan jelas. Seperti berkendara di tengah kabut dengan lampu depan menyala."

Pada percobaan ketiga menembus gua, 2 Juli, John Volanthen dan Rick Stanton, dua penyelamat khusus gua yang paling berpengalaman di dunia, bertemu dengan para remaja itu.

Volanthen mencapai ujung dari garis pemandunya, memasangkannya di air keruh, dan naik ke permukaan melihat pemandangan mengejutkan.

Di hadapannya, di atas tebing setinggi sekitar satu meter di atas air, adalah 12 remaja dan pelatihnya.

Saat Volanthen naik ke permukaan, dia menemukan belasan anak yang terjebak. (Thai Navy Seal/Handout via REUTERS TV)

"Ada berapa orang?" kata Volanthen kepada para bocah.

"13," kata salah seorang remaja.

"Bagus sekali," jawab Volanthen.

Saat-saat itu sangat luar biasa, kata Whitehouse.

"Satu-satunya masalah adalah ketika kita menemukan mereka, kita mulai berpikir, sekarang apa yang harus dilakukan?"

Yookongkaew mengatakan rencana awalnya adalah membiarkan anggota tim sepak bola itu selama sebulan atau lebih sementara para penyelamat mencari cara mengeluarkannya, mungkin lewat jalur masuk lain atau menunggu air surut.

Namun, para korban berada di sebuah daratan kecil sekitar 4 kilometer di dalam gua, dikepung air banjir dengan oksigen terbatas yang terus berkurang dengan cepat.

Opsi penyelaman selalu berisiko. Para penyelam menyebut kondisi di lokasi sebagai salah satu yang paling ekstrem yang pernah mereka lalui, dan para remaja itu tak bisa berenang, apalagi menyelam.

"Anak-anak itu tidak akan selamat diam di ruangan itu. Tapi jika kita melakukan operasi berisiko dan mereka meninggal, bukankah kita lebih baik meninggalkan mereka di sana dan berharap air surut?" kata Whitehouse.

Sementara para penyelamat memikirkan cara terbaik, empat penyelam Thailand tinggal bersama para korban, menjaga kesehatan mereka dan secara bertahap mengenalkan mereka kembali pada makanan.

Keputusan untuk memindahkan mereka merupakan keputusan yang sulit, ditambah kematian seorang mantan Navy SEAL Thailand Saman Kunan, yang kehabisan udara saat kembali dari operasi pengiriman tanki oksigen ke dalam gua.

Kematiannya mengubah suasana hati di lapangan, menunjukkan bagaiaman bahayanya misi tersebut.

Yookongkaew menyebut Kunan sebagai "pahlawan bagi Thailand dan seluruh dunia."

Namun, tak ada waktu untuk berduka.

Musim hujan jadi ancaman, dan jelas tak ada jalan lain untuk mengeluarkan mereka.

Whitehouse meminta dua penyelam gua lainnya--Chris Jewell dan Jason Mallison--dan tiga staf pendukung untuk pergi ke Thailand membawa peralatan baru.

Dia membawa masker menyelam ukuran anak dan tali dari sebuah perusahaan di Perancis. Salah satu pemasok asal Inggris pergi dari satu tempat penjualan ke tempat lainnya untuk mencari barang apapun yang dibutuhkan.

Sementara itu, di Thailand, para penyelam berlatih menjalani operasi dengan anak-anak sekolah setempat di kolam renang terdekat.

Kemudian, pada 8 Juli, 13 penyelam asing termasuk seorang dokter bergabung dengan angkatan laut Thailand untuk memulai penyelamatan.

Para remaja diberi baju renang setebal 5 milimeter, masker yang menutupi seluruh wajah dan botol udara sementara penyelam lain berjaga-jaga jika ada anak yang kesulitan.

Anak-anak dibagi menjadi kelompok beranggota empat orang. Setiap orang dibawa oleh dua penyelam yang membawakan tanki oksigen dan membimbing mereka melalui terowongan berair keruh. Setiap penyelamatan memakan waktu berjam-jam, sebagian besar dihabiskan di bawah air.

Para penyelam membawakan tanki oksigen untuk tim sepakbola yang terjebak. (REUTERS/Stringer)

Bagian paling berbahaya dari perjalanan ini adalah di beberapa kilometer pertama, saat mereka mesti masuk ke celah yang sangat sempit di bawah air.

Setelah melalui bagian ini, mereka diserahkan kepada tim penyelamat lain, yang membawa mereka melalui sisa gua.

Proses itu diulangi pada Senin dan Selasa, hingga akhirnya seluruh anggota tim sepak bola, beserta pelatihnya, dibawa ke tempat yang aman.

Ada laporan yang menyebut anak-anak itu dibius sepanjang operasi. Para pejabat berhati-hati menanggapi hal tersebut.

"Kami harus menggunakan semua cara yang bisa membuat para anak tidak panik ketika dibawa keluar," kata Yookongkaew. Dia juga mengatakan tak akan memberikan detail apapun tentang operasi, selain bahwa keputusan itu diambil secara bersama-sama.

"Paling penting, mereka hidup dan selamat," ujarnya.

Kini, para remaja itu berada di bangsal isolasi di rumah sakit, perlahan mulai mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dalam beberapa hari ke depan, saat dokter yakin mereka bebas dari infeksi, mereka akan diperbolehkan berbicara pada orang tua mereka di ruangan yang sama.

Sementara, saat tim internasional dibubarkan dan para penyelamat mulai kembali ke rumah masing-masing, Thailand merayakan hasil yang dapat dikatakan cukup ajaib.




Credit  cnnindonesia.com

Elon Musk Tinggalkan Kapal Selam Mini SpaceX di Gua Thailand

Kapal selam mini buatan SpaceX yang ditujukan untuk membantu penyelamatan korban yang terjebak di gua di Thailand (Twitter @elonmusk/via REUTERS)

Jakarta, CB -- CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk meninggalkan prototipe kapal selam mini yang telah dirancang insinyur SpaceX di Gua Tham Luang, Thailand. Saat dibawa ke lokasi, Kepala Operasi Penyelamatan Narongsak Osottanakorn menyebut bahwa kapal selam mini tersebut tidak praktis digunakan dalam misi penyelamatan.

Padahal tadinya Musk berniat menyumbangkan kapal ini untuk menyelamatkan sisa dua anak dan pelatih tim sepak bola yang terjebak di Gua Tham Luang, Thailand sejak dua pekan lalu. Meski tak mendapat sambutan positif, namun ia yakin bahwa kapal selam tersebut akan berguna nantinya.



"Saya tinggalkan kapal selam di sini untuk berjaga-jaga apabila kapal ini dibutuhkan di masa depan," kata Musk.



Meski demikian, juru bicara Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan, mengatakan pihakknya mengapresiasi setinggi-tingginya usaha bantuan dari Musk. Jubir mengatakan Prayut sangat tersentuh dengan kedatangan secara pribadi Musk ke Provinsi Chiang Rai untuk menawarkan bantuan, terutama dengan solusinya yang cerdik.

Jubir menambahkan bahwa perdana menteri sangat terinsipirasi dengan kebaikan Musk dan determinasi yang tulus untuk menolong dan membantu operasi penyelamatan yang sangat sulit ini.



Masih belum jelas apakah kapal selam yang diciptakan oleh teknisi SpaceX ini ditinggalkan di dalam saluran gua atau disimpan di sebuah fasilitias di Thailand, tulis Sky News.

Minggu lalu Musk mengirimkan tim teknisi ke Thailand untuk membantu. Dia merespon pengguna Twitter yang meminta bantuannya untuk membantu para remaja ini. Ia mengatakan akan senang hati apabila ada jalan untuk membantu.


Para teknisi ini berasal dari Boring Company, kontraktor terowongan milik Musk yang menyediakan infrastruktur untuk Hyperloop bawah tanah. Hyperloop adalah transportasi super cepat dengan kecepatan hampir sekitar 277 kilometer per jam.

Musk menjelaskan para teknisi ini cocok untuk operasi penyelamatan seperti ini. Pasalnya Musk menyebut tim ini memiliki "ground penetrating radar" yang lebih maju dan cukup ahli dalam menggali lubang.



Credit  cnnindonesia.com