Malaysia Tarik Kapal, Singapura Adukan Sengketa Wilayah

Ilustrasi kapal perang Singapura. (Dok. US Navy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia dikabarkan mulai menarik sejumlah kapal mereka dari wilayah perairan  yang menjadi sengketa. Kabarnya kedua negara juga akan menggelar perundingan pada Januari 2019 untuk membicarakan permasalahan itu.

Seperti dilansir Channel NewsAsia, Jumat (14/12), Menteri Perhubungan Singapura Khaw Boon Wan menyatakan saat ini dua kapal Malaysia sudah meninggalkan wilayah perairan yang disengketakan, tetapi satu kapal masih melego jangkar di lokasi itu. Dia berharap seluruh kapal Negeri Jiran segera pergi supaya ketegangan menurun menjelang akhir tahun.

"Kami berniat menyelesaikan sengketa ini secara damai dan santun. Malaysia beritikad baik untuk menurunkan ketegangan, meski belum sepenuhnya," kata Wan.

Wan menyatakan selama ini kapal Malaysia sudah 14 kali menerobos wilayah perairan mereka. Hal itu terjadi setelah pemerintah Negeri Jiran menyatakan meluaskan batas pelabuhan Johor Baru sehingga melampaui perairan Tuas yang dikuasai Singapura.

Sebagai balasannya, Singapura juga menyatakan meluaskan batas Pelabuhan Tuas. Wan menyatakan perundingan kedua negara bakal digelar pada pekan kedua Januari. 

Malaysia sebelumnya juga menyatakan ingin mengambil alih kendali ruang udara (FIR) di langit sebelah selatan Johor. Selama ini FIR itu dikendalikan oleh Singapura.

Singapura kemudian mengubah prosedur terbang di ruang udara itu, terhadap seluruh pesawat yang terbang dan mendarat di Bandara Seletar, Malaysia. Hal itu membuat Malaysia berang.

Meski demikian, Singapura berencana mengajukan masalah sengketa wilayah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka mendasarkan gugatan itu dengan Pasal 298 Konvensi Hukum Laut PBB yang disahkan pada 1982. Mereka menyatakan telah memberitahu Malaysia terkait gugatan itu.

Credit CNN INDONESIA

Singapura Adili 2 Orang Penerima Suap Hanya Rp10.600

Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura menuntut dua pekerja migran China ke pengadilan atas tuduhan menerima suap. Foto/SINDOnews/Ilustrasi

SINGAPURA - Otoritas anti-korupsi Singapura, pada Selasa (11/12/2018), menyatakan dua pekerja migran China dituntut ke pengadilan karena menerima suap SGD1 (Rp10.600). Otoritas tersebut menegaskan tidak akan menoleransi korupsi sekecil apa pun.

Kedua orang yang dibawa ke pengadilan adalah Chen Ziliang, 47, dan Zhao Yucun, 43. Keduanya operator truk forklift di perusahaan Cogent Container Depot.Mereka menghadapi denda hingga SGD100.000 (Rp1 miliar) atau penjara hingga lima tahun, atau kedua-duanya.

Chen dituduh menerima suap SGD1 dari sopir truk. "Karena tidak menunda kembalinya kontainer ke truknya," kata Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

Dia juga dituntut karena menerima suap serupa dari supir truk lainnya selama hampir dua tahun, yakni antara Mei 2016 hingga Mei 2018.

Sedangkan Zhao dituntut karena menerima suap serupa pada September 2014 hingga Maret 2018.

"Karyawan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan fair ketimbang menerima suap sebagai imbalan atas bantuan," kata lanjut pernyataan biro tersebut.

"Bahkan jika jumlahnya sekecil SGD1, mereka bisa dibawa ke pengadilan. Jumlah seberapa pun tidak akan ditoleransi," imbuh biro itu.

Biro yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta itu tidak bisa memastikan jumlah total uang suap yang dikumpulkan kedua terdakwa dalam berapa kali.

Menurut Transparency International (koalisi anti-korupsi global yang berbasis di Berlin), Singapura adalah negara paling korup ketujuh di dunia. 

Credit  sindonews.com

Pasang-Surut Hubungan Malaysia dan Singapura

PM Sngapura Lee Hsien Loong bertemu PM Malaysia Mahathir Mohamad di Perdana Leadership Foundation, Putrajaya, Malaysia pada 19 Mei 2018.[Foto MCI/The Bussines Times]

CB, Jakarta - Tujuh bulan sejak Mahathir Mohamad memimpin Malaysia, pemerintahan baru Mahathir dan Singapura saling berselisih atas teritorial udara dan maritim.
Para pengamat telah mencatat bahwa beberapa masalah seperti harga air dan jembatan bengkok adalah isu bilateral Singapura yang akrab selama jabatan Mahathir, sejak tugas pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia dari 1981 hingga 2003.

Lalu apa saja isu lain yang menyentil hubungan dua negara tersebut, berikut sejumlah perselisihan Singapura-Malaysia seperti dilansir dari Malay Mail, 6 Desember 2018.

PROYEK REL KERETA CEPAT
Ketidakpastian telah mengganggu proyek kereta cepat atau High Speed Rail Kuala Lumpur-Singapura sejak pemerintah baru Malaysia mengambil alih kekuasaan. Proyek ini ditandatangani antara Singapura dan pemerintah Barisan Nasional Malaysia pimpinan Najib Razak pada Desember 2016.

Ilustrasi kereta api cepat Malaysia. globalconstructionreview.com
Beberapa minggu setelah memenangkan pemilu, para pemimpin Pakatan Harapan (PH) awalnya ingin membatalkan proyek untuk memangkas utang besar negara. Tetapi mereka bergeser posisi, dan menyarankan untuk ditunda.
Baik Singapura dan Malaysia akhirnya mencapai kesepakatan pada 5 September untuk menunda proyek tersebut hingga 31 Mei 2020, dengan Malaysia membayar biaya penundaan ke Singapura pada Januari tahun depan.
HARGA AIR
Tak lama setelah ia menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, Mahathir Mohamad menghidupkan kembali perselisihan lama. Mahathir mengatakan harga air yang dijual ke Singapura harus dinaikkan setidaknya 10 kali. Tetapi Singapura langsung buka suara bahwa Perjanjian Air 1962 dijamin oleh kedua negara dalam Perjanjian Pemisahan 1965.

Pipa penyalur air di sepanjang sisi jembatan penghubung SIngapura dan Johor, Malaysia.[Straits Times]
Menanggapi masalah ini, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa kedua negara harus melanjutkan dengan ketat sesuai dengan ketentuannya. Menyusul kunjungan kenegaraan resmi pertama Mahathir ke Singapura pada November, kedua pemimpin menyatakan kesediaannya untuk membahas masalah ini lebih lanjut.


JEMBATAN BENGKOK

Pada tahun 2000, Mahathir pertama kali menyinggung untuk mengganti Causeway atau jalan layang, yang menghubungkan daratan Singapura-Malaysia, dengan jembatan baru, dan mengatakan bahwa jembatan baru akan meningkatkan arus lalu lintas dan memungkinkan kapal untuk menyeberangi Selat Johor.
Singapura mengatakan bahwa proyek itu tidak perlu karena Causeway dalam keadaan baik. Terlepas dari perselisihan keduanya, Malaysia ingin melanjutkan dan membangun apa yang dikenal sebagai jembatan bengkok di sisi jalan lintas. Namun Abdullah Badawi, penerus Mahathir, membatalkan rencana tersebut pada 2006.

Jembatan Bengkok SIngapura-Malaysia.[New Straits Times]
Pada Oktober tahun ini, Kepala Menteri Johor Osman Sapian menghidupkan kembali isu proyek untuk jembatan bengkok, dan menegaskan dia telah mengajukannya kepada Mahathir.
Sebagai tanggapan, Singapura mengatakan bahwa pihaknya belum menerima proposal resmi dari Malaysia. Namun demikian, Mahathir secara terbuka merestui proyek tersebut.

PERBATASAN MARITIM

Kota Johor Bahru, Malaysia. Soyacincau
Pada Oktober, Malaysia secara sepihak memperluas batas pelabuhan Johor Baru, mendorong Kementerian Transportasi Singapura untuk memprotes langkah yang dikatakan melanggar kedaulatan Singapura dan hukum internasional.
Meskipun ada protes di Singapura, kapal-kapal Malaysia berulang kali mengganggu perairan teritorial Singapura dari Tuas dalam dua minggu terakhir.

WILAYAH UDARA JOHOR SELATAN
Malaysia telah memprotes rencana Singapura untuk menggunakan bagian selatan Johor Baru untuk operasi penerbangan di Bandara Seletar. Menteri Transportasi Malaysia juga ingin mengambil alih kembali wilayah udara.
Malaysia mengklaim bahwa Singapura telah memberlakukan, tanpa persetujuan Malaysia, prosedur baru Instrumen Landing System (ILS) untuk Bandara Seletar yang diberlakukan pada 3 Januari.

Bandara Seletar di Singapura.[Straits Times]
Malaysia juga mengklaim bahwa ILS, yang mengharuskan pesawat terbang melintasi Johor Selatan, akan menghambat pembangunan di kota Pasir Gudang di Johor.

Sebagai tanggapan, Singapura telah menunjukkan bahwa prosedur itu selaras dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan sejalan dengan keselamatan penerbangan yang ada ke Bandara Seletar, yang telah digunakan Singapura beberapa puluh tahun sejak 1974 berdasarkan kesepakatan 1973 dengan Malaysia.



Credit  tempo.co

Balas Malaysia, Singapura Turut Memperluas Batas Pelabuhan

Ilustrasi Singapura. (CNN Indonesia/Olivia Drost)

Jakarta, CB -- Sengketa wilayah perairan dan udara antara Malaysia dan Singapura nampaknya semakin meruncing. Kini Singapura membalas dengan turut memperluas batas pelabuhannya untuk menghentikan aksi penerobosan yang dilakukan Negeri Jiran.

Seperti dilansir Strait Times, Kamis (6/12), Singapura juga menerapkan aturan penerbangan baru di dekat Bandara Seletar, Malaysia.

Atas keputusan Singapura itu, kini gantian Malaysia yang mengajukan nota protes. Mereka keberatan dengan pengubahan mendadak prosedur penerbangan di ruang udara Johor, serta mengklaim perluasan batas Pelabuhan Johor Baru masih berada dalam wilayah perairan Negeri Jiran.


Menurut laporan Asia One, Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke menyangkal perluasan batas pelabuhan Johor Baru mengusik kedaulatan wilayah Singapura. Pernyataan dia didukung oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.


Kendati begitu, menurut versi Kementerian Perhubungan Singapura sikap Malaysia justru melanggar karena melampaui Perairan Tuas, yang mereka kuasai.

"Aparat kami kan terus berpatroli dan akan bereaksi terhadap kegiatan mencurigakan. Selama ini mereka menahan diri atas tindakan agresif kapal-kapal Malaysia," kata Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan.

Khaw menyatakan Singapura sudah berkegiatan dan menguasai Perairan Tuas sejak 1999. Namun, Malaysia mengklaim menguasai wilayah laut itu sejak 1979. Padahal, Singapura tidak mengakui perjanjian itu karena mereka melakukan reklamasi untuk membangun Pelabuhan Tuas.

Persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura pada 25 Oktober lalu.

Beberapa jam kemudian, Malaysia juga berencana memajukan batas pelabuhan Johor Baru hingga mendekati perairang Tuas yang dikuasai Singapura. Pemerintah Singapura menyatakan tidak akan tinggal diam jika Malaysia nekat bertindak jika wilayah perairan mereka diusik.

Sejak itu, kata Singapura, sejumlah kapal dari Polisi Air dan Kementerian Kelautan Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas. Singapura mencatat kapal Malaysia 14 kali memasuki wilayah itu, dan hingga kini masih terjadi.


Singapura sudah mengajukan nota protes dan meminta Malaysia menghormati kedaulatan wilayah mereka. Sebab, mereka khawatir hal itu akan berdampak buruk dan membahayakan aktivitas pelayaran di perairan itu.



Credit  cnnindonesia.com

Singapura Desak Malaysia Berhenti Mengusik Kedaulatan Wilayah

Kapal perang milik Angkatan Laut Singapura. (Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mendesak pemerintah Malaysia berhenti mengganggu dengan sengaja wilayah perairan negaranya untuk menghindari ketegangan antara kedua negara.

Pernyataan itu diutarakan Vivian menyusul rencana Malaysia yang ingin memperluas batas pelabuhan dan mengambil alih kendali ruang udaranya (FIR) di dekat wilayah Singapura.

"Berbicara kepada Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah melalui telepon, Menlu Vivian menekankan bahwa rencana tersebut melampaui wilayah perairan yang diklaim Malaysia selama ini sebagaimana ditetapkan dalam peta Malaysia sendiri pada 1979-yang tak pernah diakui Singapura," bunyi pernyataan Kemlu Singapura pada Rabu (5/12) kemarin.


"Adalah desakan yang sangat penting bagi Malaysia untuk menghentikan ganguan ini demi menghindari meningkatnya ketegangan di lapangan."


Rencana perluasan pelabuhan Malaysia di Johor telah diumumkan Kuala Lumpur sejak 25 Oktober lalu melalui sebuah dokumen yang dirilis kantor kejaksaan agung.

Pada Selasa (4/12), Singapura menyampaikan protes keras terkait rencana tersebut, dan meminta Malaysia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sepihak lebih lanjut.

Dikutip Channel News Asia, Vivian mengatakan meski Singapura telah mengajukan nota protes diplomatik, Malaysia tetap melakukan 'gangguan provokatif' dengan mengerahkan kapalnya ke perairan Singapura di lepas pantai Tuas.

Selain soal perbatasan maritim, Vivian juga mengatakan percakapannya dengan Saifuddin fokus membahas sengketa ruang udara antara kedua negara.

Vivian meminta penjelasan Saifuddin mengenai pernyataan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke yang menyebut bahwa Kuala Lumpur berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang sejak 1974 dikelola Singapura.


Lebih lanjut, Vivian mengatakan kepada Saifuddin kalau Singapura menghormati kedaulatan Malaysia, dan kedua negara bertanggung jawab menjaga keamanan penerbangan sipil di ruang udara mereka.

"Setiap proposal proyek harus memastikan bahwa keamanan dan efisiensi penerbangan sipil tidak terganggu, dan tetap sesuai dengan standar ICAO," ucap Vivian.

Vivian juga mengatakan kedua negara harus mendiskusikan masalah ini secara konstruktif dan menekankan pentingnya menjaga relasi bilateral yang baik dengan mematuhi hukum internasional.





Credit  cnnindonesia.com

Mahathir: Malaysia Tidak Sentuh Perbatasan, Apa Kata Singapura?

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

CB, Jakarta - Singapura mengatakan peluasan pelabuhan Johor Bahru Malaysia adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan Singapura dan hukum internasional, setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Malaysia belum menyentuh perbatasan Singapura.
"Kita bisa mengukur untuk melihat apakah itu benar atau tidak tetapi kami belum menyentuh perbatasan mereka," kata Mahathir di sela-sela acara di Selangor, dilaporkan dari Channel News Asia, 6 Desember 2018.
"Kami masih berada di perairan kami sendiri."


Peta Pelabuhan Johor Bahru Malaysia.[Google Maps]
Kementerian Transportasi Singapura mengatakan Singapura menegaskan kembali bahwa perairan teritorial Singapura membentang ke barat batas pelabuhan saat ini di sekitar Tuas.

"Dengan demikian, perluasan pelabuhan Johor Bahru yang direncanakan melanggar batas wilayah perairan Singapura di wilayah tersebut dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Singapura dan hukum internasional," kata Kementerian Transportasi Singapura.

Kota Johor Bahru, Malaysia. Soyacincau
Pengumuman mengenai batas pelabuhan itu dilakukan pemerintah Malaysia lewat Malaysia Federal Government Gazette pada 25 Oktober 2018, yang dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung.
Singapura telah mengajukan protes terhadap pemerintah Malaysia atas tindakannya memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru dengan cara merambah ke perairan teritorial Singapura dari Tuas.
Kementerian juga mengatakan bahwa kapal-kapal Malaysia telah berulang kali menyusup ke perairan teritorial Singapura dari Tuas selama dua minggu terakhir.
Singapura telah meminta Malaysia menahan diri mengambil tindakan sepihak lebih lanjut, memperingatkan bahwa tindakannya adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan Singapura dan hukum internasional.






Pelabuhan Johor Malaysia.[www.johorport.com.my]
Singapura siap bekerja sama dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah-masalah ini secara damai, sesuai dengan hukum internasional, kata kementerian transportasi.
Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan klaim Singapura itu tidak akurat.

"Batas pelabuhan yang diubah untuk Pelabuhan Johor Bahru tidak akan merambah ke bagian manapun di Singapura," kata Loke. "Malaysia selalu memiliki dan terus memiliki kedaulatan atas perairan di dalam batas pelabuhan untuk Pelabuhan Johor Bahru."
Menteri Transportasi Malaysia itu mengingatkan bahkan ketika pekerjaan reklamasi dilakukan oleh Singapura, perbatasan laut teritorial Singapura tetap tidak berubah sesuai dengan hukum internasional.

Credit  tempo.co

Singapura Gugat Pelabuhan, Malaysia Gugat Wilayah Udara Johor

Bandara Seletar, Singapura. Straits Times

TEMPO.CO, Singapura - Isu perbatasan laut antara Malaysia dan Singapura melebar menjadi isu pengelolaan batas udara selatan dari Johor Bahru, Malaysia, yang saat ini dikelola Singapura.

Setelah pemerintah Singapura memprotes pelebaran batas pelabuhan Johor Bahru, yang dianggap melintasi batas laut Tuas di Barat Singapura, pemerintah Malaysia menyoal soal pengelolaan batas udara.

Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke mengatakan di parlemen bahwa pemerintah ingin mengelola kembali wilayah udara di selatan Johor, yang selama ini diserahkan kepada Singapura.

 

Ini membuat Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, membela status quo soal pengelolaan wilayah udara di perbatasan Johor Bahru itu.

1. Apa Isunya?

Saat ini, pengelolaan batas wilayah udara di selatan Johor Bahru diserahkan kepada pemerintah Singapura. Ini artinya, otoritas Singapura mengatur lalu lintas udara di wilayah udara itu.
Kesepakatan ini dibuat pada 1973 oleh Malaysia, Singapura dan disetujui oleh International Civil Aviation Organization.

Kemarin, pemerintah Malaysia menyatakan ingin mengelola kembali wilayah udara ini dengan menyebut kepentingan nasional dan isu kedaulatan wilayah.

2. Apa Keluhan Malaysia?

Malaysia mengajukan keluhan soal Bandara Seletar terkait prosedur Instrument Landing System di bandara itu.
ILS memberikan panduan kepada para pilot mengenai posisi horisontal dan vertikal pesawat pada saat hendak turun di Bandara Seletar.

Pengaturan ILS oleh otoritas Singapura, menurut Loke, mempengaruhi pengembangan dan kegiatan operasi perkapalan di wilayah Pasir Gudang, Malaysia, yang berdekatan dengan kawasan Johor Bahru.

3. Tanggapan Singapura

Otoritas Singapura mengatakan ILS memberikan panduan di atas kertas mengenai jalur penerbangan yang aman dan transparan bagi kedua negara.
Singapura mengklaim pengaturan ILS ini tidak berdampak pada pengguna ruang udara lainnya termasuk bisnis dan penduduk di Johor Bahru.
Singapura juga menyatakan penetapan ILS dilakukan setelah melewati diskusi dengan mitra dari Malaysia.

Credit  tempo.co

Soal Klaim Laut Singapura, Menteri Malaysia Sebut Tidak Akurat

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke. Malay Mail via World of Buzz

CB, Kuala Lumpur – Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut klaim Singapura soal perubahan garis batas pelabuhan Johor Bahru memasuki wilayah negeri jiran itu sebagai tidak akurat.

“Perubahan garis batas pelabuhan Johor Bahru masih di wilayah laut Malaysia dan merupakan hak Malaysia untuk membuat garis batas pelabuhan yang termasuk dalam wilayah laut kami,” kata Loke dalam pernyataan menanggapi klaim pemerintah Singapura pada Rabu, 5 Desember 2018.
Pernyataan Loke ini menanggapi pernyataan dari pemerintah Singapura, yang mengajukan protes keras terhadap pemerintah Malaysia mengenai kebijakan untuk memperluas garis batas pelabuhan Johor Bahru.

Kementerian Transportasi Singapura mengatakan perluasan garis itu memasuki wilayah air dari Tuas, yang merupakan bagian barat dari Singapura.

Kota Johor Bahru, Malaysia. Soyacincau
Pengumuman mengenai batas pelabuhan itu dilakukan pemerintah Malaysia lewat Malaysia’s Federal Government Gazette pada 25 Oktober 2018, yang dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung.
“Pemerintah Singapura telah memprotes gerakan tanpa otorisasi ini terkait pernyataan kedaulatan oleh kapal-kapal ini, yang dinilai tidak konsisten dengan hukum internasional,” kata kementerian Transportasi Singapura seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 4 Desember 2018.

 

Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, mengaku telah membicarakan isu ini dengan mitra Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke.
Menurut Wan, Loke mengatakan isu ini merupakan kewenangan dari kementerian Luar Negeri Malaysia, yang akan mengontak secara langsung. Namun, Singapura masih menunggu respon dari Malaysia soal garis batas laut ini. “Kami berharap akal sehat akan menang karena jika ini berlanjut seperti ini tidak kondusif,” kata Wan.

Credit  tempo.co

Malaysia-Singapura Terlibat Sengketa Wilayah Laut dan Udara

Ilustrasi kapal perang Singapura. (Dok. US Navy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia dan Singapura terlibat perseteruan soal wilayah laut dan udara. Penyebabnya adalah Malaysia hendak meluaskan pelabuhan hingga mendekati wilayah laut Singapura, serta mengambil alih kendali ruang udara.

Seperti dilansir The Strait Times, Rabu (5/12), persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura.

Beberapa jam kemudian, Malaysia juga berencana memajukan batas pelabuhan Johor Baru hingga mendekati perairang Tuas yang dikuasai Singapura. Pemerintah Singapura menyatakan tidak akan tinggal diam jika Malaysia nekat bertindak jika wilayah perairan mereka diusik.


"Langkah Malaysia melanggar kedaulatan dan hukum internasional," kata Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan.


Wan menyatakan Angkatan Laut dan Polisi Air Singapura terus menjaga kedaulatan wilayah dan tetap mengawasi seluruh wilayah perairan dalam 24 jam dan 7 hari sepekan.

Pemerintah Malaysia menyatakan tidak ingin berseteru dengan Singapura terkait masalah ini. Namun, mereka menyatakan akan terus memperjuangkannya.

"Kami berpendirian tidak ingin mengambil langkah konfrontasi. Namun, karena hal ini menyangkut kedaulatan, maka pemerintah Malaysia akan memperjuangkannya sekuat tenaga," kata Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke.


Menurut pemerintah Singapura, Malaysia mengumumkan memajukan batas pelabuhan Johor Baru pada 25 Oktober lalu. Sejak itu, kata Singapura, sejumlah kapal dari Polisi Air dan Kementerian Kelautan Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas.

Singapura sudah mengajukan nota protes dan meminta Malaysia menghormati kedaulatan wilayah mereka. Sebab, mereka khawatir hal itu akan berdampak buruk dan membahayakan aktivitas pelayaran di perairan itu.



Credit  cnnindonesia.com

Singapura Protes Keras ke Malaysia Soal Batas Teritorial

Malaysia-Singapura

Foto: .

Rencana Malaysia dinilai merambah ke perairan teritorial Singapura.

CB, SINGAPURA--- Singapura menyampaikan protes keras atas rencana Malaysia memperluas batas-batas pelabuhan di Selat Singapura. Menurut Singapura, rencana Malaysia itu merambah perairan teritorial mereka.

Kementerian Transportasi Singapura mengaku telah meminta Malaysia untuk menghentikan langkahnya dalam mengatur batas pelabuhan. Langkah Malaysia itu dinilai mengganggu kedaulatan Singapura atas perairan tersebut. Malaysia juga diminta menahan diri dari tindakan sepihak lebih lanjut.

"Kami mencatat dengan keprihatinan besar bahwa Malaysia baru-baru ini mengaku akan memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru dengan cara yang merambah ke perairan teritorial Singapura dari Tuas. Sebagai tanggapan, Singapura telah mengajukan protes keras kepada pemerintah Malaysia," katanya dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/12).

Kementerian menambahkan bahwa kapal-kapal Malaysia telah berulang kali menyusup ke perairan teritorial Singapura selama dua pekan terakhir dari Tuas.  Padahal, hal tersebut tidak sah atau tak sesuai dengan hukum internasional.


"Singapura telah memprotes gerakan tidak sah ini dan tindakan klaim kedaulatan oleh, kapal-kapal ini, yang tidak konsisten dengan hukum internasional," katanya.

Kementerian Transportasi Singapura menambahkan Singapura tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan tersebut. Singapura jug siap untuk  menyelesaikan masalah ini secara damai, sejalan dengan hukum internasional.

Pada  Rabu (5/12), menteri transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut klaim Singapura tidak akurat. Ia mengatakan, rencana perubahan batas pelabuhan  tidak merambah bagian manapun dari Singapura.

"Batas pelabuhan Johor Bahru yang berubah adalah di laut teritorial Malaysia dan itu juga dalam hak Malaysia untuk menarik batas pelabuhan di laut teritorial kami," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ini merupakan perselisihan teritorial terbaru antarkedua negara tetangga itu. Sebelumnya kedua negara berselisih atas  Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca. Perselisihan ini telah diselesaikan oleh Mahkamah  Internasional pada 2008.

Dalam perselisihan lain, Malaysia mengatakan Singapura berniat untuk mengambil kembali kendali wilayah udara yang dikelola oleh Singapura sejak 1974.  Singapura dulunya bagian dari Malaysia tetapi mereka berpisah pada 1965. Perselisihan ini menimbulkan dampak pada hubungan diplomatik dan ekonomi selama bertahun-tahun.

Credit  republika.co.id

Menteri Keuangan Singapura Digadang Gantikan Perdana Menteri Lee

Heng Swee Keat.[REUTERS]

CB, Jakarta - Partai berkuasa Singapura menunjuk Menteri Keuangan Heng Swee Keat mengisi penting partai dan disinyalir sebagai kandidat perdana menteri untuk menggantikan posisi PM Lee Hsien Loong ketika mundur.
Penunjukan Heng sebagai asisten sekretaris jenderal pertama dari Partai Aksi Rakyat (PAP) diduga untuk antisipasi suksesi kursi kepemimpinan Singapura.

Dalam sebuah unggahan di halaman Facebook partai, Perdana Menteri Lee mengatakan anggota badan pengambil keputusan utama, Komite Eksekutif Pusat, telah memilih Heng untuk menjadi pemimpin partai, seperti dilaporkan dari Reuters, 25 November 2018.

"Saya mendukung keputusan tim yang lebih muda, dan saya senang dengan hasil ini," kata Lee, seraya menambahkan bahwa dia akan segera mengubah kabinet.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu, 10 Oktober 2018. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long dijadwalkan akan menghadiri ASEAN Leaders Gathering di Nusa Dua, Bali. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Fikri Yusuf
Jabatan Heng tepat di bawah posisi sekretaris jenderal, yang sekarang dipegang oleh Lee. Dia telah berjanji untuk mengundurkan diri segera, menyusul pemilihan umum Singapura yang akan diselenggarakan tahun depan.

"Berdasarkan praktik PAP yang lalu, pemimpin generasi berikutnya yang ditunjuk untuk menggantikan pemimpin puncak saat ini biasanya dijadikan asisten sekretaris jenderal pertama dari partai yang berkuasa," kata Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University (SMU).
"Ini adalah kasus untuk kedua Goh Chok Tong dan Lee Hsien Loong ketika mereka mengikuti pendahulu mereka," kata Tan, seorang ahli politik Singapura, mengacu pada perdana menteri kedua Singapura.

Heng Swee Keat.[REUTERS]
Transisi kepemimpinan yang potensial muncul seiring meningkatnya proteksionisme global yang mengancam ekonomi terbuka Singapura, sementara di negara sendiri pemerintah mencoba mengatasi ketidaknyamanan yang semakin meningkat terkait disparitas kekayaan dan mobilitas sosial.

Heng, 57 tahun, adalah salah satu dari tiga menteri yang digadang untuk menggantikan Lee, yang kini berusia 66 tahun. Dia adalah yang paling berpengalaman dari para kandidat lain, tetapi banyak yang mengkhawatirkan kesehatannya setelah dia menderita stroke dan pingsan selama rapat kabinet pada 2016, yang berujung pada prasyarat kesehatan perdana menteri.
Sementara calon lain adalah Menteri Perdagangan Singapura Chan Chun Sing, 49 tahun, diangkat sebagai asisten sekretaris jenderal kedua, yang menjabat sebagai wakil Heng.

Credit  tempo.co

Amankan KTT ASEAN, Singapura Kerahkan Robot

Amankan KTT ASEAN, Singapura Kerahkan Robot. (Reuters).

SINGAPURA - Ada suasana baru yang terlihat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 ASEAN di Suntec Convention Centre kemarin. Pengamanan yang dikerahkan pemerintah Singapura bukan hanya polisi semata, melainkan juga robot.

Keberadaan robot swatantra yang dikerahkan Kesatuan Polisi Singapura (SPF) cukup menyita perhatian. Mereka tidak berhenti lalu lalang untuk melakukan patroli selama konferensi yang melibatkan pemimpin negara-negara di kawasan ASEAN berlangsung.

Robot bergerak sendiri berdasarkan rute yang sudah dipetakan dan dapat mendeteksi serta menghindari penghalang. Pemanfaatan robot di sisi lain juga bagian dari upaya Negeri Singa tersebut membangun reputasi baru sebagai inovator robot, untuk membantu berbagai bidang pembangunan.

Singapura ingin mewujudkan diri sebagai negara pintar. Menurut keterangan SPF, robot yang mereka operasikan dilengkapi dengan kamera 360 derajat sehingga dapat mengawasi area sekitar secara penuh. Robot itu juga memiliki interkom dan dapat berfungsi sebagai pos komando.

Di atas kertas, setiap tindakan mencurigakan dapat dideteksi dan dikirim ke server untuk diverifikasi. Kehadiran robot bukan meng ambil alih tugas kepolisian, melainkan menyempurnakan dan meringankan tugas polisi. Dengan tambahan tenaga pengawas, mereka dapat fokus pada tugas lebih tinggi.

Sejauh ini, robot yang dirancang oleh polisi dan mitra industri itu tidak memiliki nama dan masih dalam tahap uji coba. Hasilnya diharapkan memuaskan. “Ini merupakan kemajuan positif dari upaya kami dalam menggalang aset robotik yang dapat digunakan di berbagai aspek kepolisian, seperti operasi keamanan selama acara besar dan perlindungan keamanan,” ungkap SPF, dikutip channelnewsasia.com..


Robot itu akan dioperasikan di Suntec Convention Centre sampai hari ini. Seperti dilansir techxplore.com, kehadiran robot itu telah menarik perhatian para pejalan kaki, lokal ataupun turis. Orang dewasa melakukan swafoto, sedangkan anak-anak mengejarnya. Sebagian orang mengira robot itu mainan, bukan kaki-tangan penegak hukum.

“Robot ini lucu,” kata turis asal China, Ruan Min. Selama beberapa tahun terakhir, Singapura sukses membangun reputasi baru sebagai inovator robot. Saat ini era mesin pintar dan robotik mulai ber kembang, sama seperti era internet pada 1990-an.

Negara kota itu memiliki sistem pendidikan kelas dunia yang mendukung pengembangan teknologi maju dan mumpuni. Meski luasnya hanya 721,5 kilometer persegi, Singapura memiliki banyak fasilitas penelitian robot menyusul dedikasi menjadi negara pintar.

Perguruan tinggi top lokal seperti Universitas Teknologi Nanyang, Universitas Nasional Singapura, dan Politeknik Singa pura memegang peranan penting dalam memajukan inovasi itu. 

Direktur Pusat Penelitian Robot di Universitas Teknologi Nanyang, Profesor Cheng IMing, mengatakan robot merupakan interdisipliner dan dapat digunakan untuk membantu operasi di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan.

Saat ini, proyek penelitian terfokus pada robot human-centric dan robot infrastruktur. Penggunaan robot untuk mendukung tugas kepolisian juga diterapkan di Dubai, Uni Emirates Arab (UEA). Pada tahun lalu, polisi Dubai mengoperasikan prototipe satuan robot yang dapat mendeteksi pelaku ke jahatan di Burj Khalifa. Robot itu dilengkapi topi polisi, roda bergerak, dan layar komputer di bagian dada.

RI Ajak China Kolaborasi

Dalam KTT ASEAN tersebut, Indonesia kembali menyampaikan konsep kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Ajakan juga disampaikan ke beberapa negara di luar kawasan ASEAN lainnya. Indonesia menganggap kerja sama ini diperlukan untuk menghadapi ketidak pastian global. 

Credit  sindonews.com

ASEAN Dorong Integrasi dan Multilateralisme

ASEAN Dorong Integrasi dan Multilateralisme

SINGAPURA - Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menyerukan integrasi lebih kuat antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat multilateralisme terancam.

Pernyataan Lee itu muncul dalam konferensi bisnis di sela pertemuan pekan ini antara 10 negara anggota ASEAN dan mitra eksternal, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China yang terlibat perang dagang.

“ASEAN memiliki potensi besar, tapi sepenuhnya menyadari ini tergantung pada apakah kita memilih menjadi lebih terintegrasi dan bekerja menuju tujuan ini di dunia tempat multilateralisme mendapat tekanan politik,” kata Lee dalam konferensi ASEAN Business and Investment Summit di Singapura, kemarin, dikutip kantor berita Reuters.

Lee sebelumnya memperingatkan perang dagang AS-China dapat memiliki dampak besar dan negatif pada Singapura. Bank Sentral Singapura juga memperingatkan konflik dagang itu dapat menahan pertumbuhan.

Konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN dan mitra eksternal pekan ini tidak diikuti oleh Presiden AS Donald Trump yang menganggap berbagai kesepakatan dagang multilateral itu tidak adil. Trump juga mengecam China terkait pencurian hak kekayaan intelektual, membangun penghalang bagi bisnis AS dan menciptakan defisit perdagangan.

Wakil Presiden AS Mike Pence akan menggantikan posisi Trump dalam KTT itu. Pemimpin dunia lain yang hadir adalah PM China Li Keqiang, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM India Narendra Modi dan PM Jepang Shinzo Abe.

Li diperkirakan mendorong pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang sekarang sedang dinegosiasikan. RCEP dapat menjadi kesepakatan perdagangan bebas yang akan melebihi sepertiga dari total produk domestik bruto (PDB) global.

RCEP melibatkan 16 negara, termasuk China, India, Jepang dan Korea Selatan (Korsel), tanpa AS. Belum jelas apakah Li dan Pence akan menggelar pertemuan di sela KTT ASEAN yang akan menjadi pendahulu KTT yang dijadwalkan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada akhir bulan ini di Buenos Aires.

Pertemuan Trump dan Xi itu jika terwujud akan menjadi perundingan tingkat tinggi untuk membahas berbagai perbedaan kedua negara. Saat ini hubungan kedua pihak mencapai level terendah akibat perang tarif yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

PM China Li Keqiang menjelaskan Beijing akan terus membuka ekonominya untuk menghadapi menguatnya proteksionisme. Pernyataan Li muncul dalam artikel yang muncul di surat kabar Singapura, Straits Times kemarin.

“China telah membuka pintu untuk dunia. Kami tidak akan pernah menutupnya tapi membuka lebih lebar,” tulis Li dalam artikel itu.

Dia menyebut ekonomi dunia terbuka dalam menghadapi meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme. Li tidak secara langsung menyebut perang dagang China dengan AS dalam artikel tersebut.

Sementara, para menteri ekonomi ASEAN menandatangani kesepakatan untuk memfasilitasi transaksi e-commerce lintas negara di kawasan. Kesepakatan itu dibuat setelah sembilan putaran negosiasi yang dimulai sejak akhir Juni. Ini menjadi kesepakatan e-commerce pertama di ASEAN.

“Selain bertujuan memfasilitasi transaksi e-commerce lintas negara, pakta ini akan mendorong lingkungan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan e-commerce,” papar Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing saat upacara penandatanganan di sela Rapat Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN ke-17.

Kesepakatan ini juga bertujuan memperkuat kerja sama antara negara ASEAN untuk mendorong penggunaan e-commerce sebagai cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Chan menjelaskan, kesepakatan ini akan meningkatkan perdagangan tanpa dokumen kertas antara bisnis dan pemerintah yang dapat menciptakan transaksi lebih cepat dan efisien di ASEAN.   

Bisnis dapat mengakses dan memindahkan data melintasi perbatasan negara dengan lebih mudah dan aman. Untuk itu, ASEAN mengambil langkah mempromosikan proteksi data pribadi dan konsumen yang lebih baik melalui penggunaan mekanisme resolusi konflik online untuk memfasilitasi resolusi berbagai klaim e-commerce.

Populasi muda, penetrasi digital dan pertumbuhan ekonomi turut menjadi faktor pendorong ekonomi internet ASEAN yang diperkirakan mencapai USD200 miliar pada 2025. e-commerce diperkirakan tumbuh menjadi USD88 miliar. syarifudin 

Credit  sindonews.com

PM Malasyia dan Singapura Bahas Jual-Beli Air Mentah

SIngapura-Malaysia

Foto: risingsunofnihon.com

Malaysia dan Singapura berencana membahas lagi Perjanjian Air 1962

CB, KUALA LUMPUR -- Jual-beli dan penentuan harga air mentah menjadi salah satu pokok perbincangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong saat bertemu di Istana Singapura, Senin (12/11).

Sebagaimana dilansir media setempat, Mahathir Mohamad memunculkan masalah tersebut pada pertemuan bersama sejawatnya tersebut. "Kami membangkitkan masalah yang sebelum ini dilihat sebagai kontroversial. Saya menyatakan pendirian berkenaan dengan masalah itu dan beliau tampak agak terbuka dan menenggang masalah itu," kata Mahathir.

"Saya pikir beliau mendengar pandangan saya dan beliau terbuka untuk berbincang lebih lanjut berkenaan dengan masalah itu," katanya.

Sebelumnya, Mahathir Mohamad menghadiri acara bersama warga Malaysia di Singapura dengan menjawab berbagai persoalan, yang ditanyakan warga Malaysia itu.

Selain itu, beberapa persoalan lain turut dibicarakan dalam pertemuan hampir satu jam tersebut. Saat ditanya apakah Singapura bersedia berunding lagi, Mahathir mengatakan Singapura tidak menyatakannya.

"Sekurang-kurangnya, mereka bersedia menyatakan pandangan mereka dan untuk Malaysia menyatakan pendirian kita," tambahnya.

Mahathir sebelumnya dikabarkan akan membahas lagi Perjanjian Air 1962, yang menjadi tema perundingan kedua setelah penangguhan pembangunan Kereta Rel Berkecepatan Tinggi (HSR) Kualalumpur-Singapura dengan Singapura.

Pasokan air perlu diselesaikan dengan Singapura secara diplomatik, karena republik itu bergantung kepada Malaysia untuk pasokan hampir separuh keperluan airnya dan sudah melalui beberapa perjanjian sejak 1927.

Perjanjian Sungai Johor pada 1962, yang akan berakhir pada 2061, memberikan negara itu 250 juta galon air mentah sehari dengan harga 3 sen bagi setiap 1.000 galon dan Malaysia membeli lagi air yang dirawat pada harga 50 sen setiap 1.000 galon.

Dalam dua pertemuan dengan pemerintah sebelum ini, Singapura setuju membayar 45 sen bagi setiap 1.000 galon hingga 2011 dan 60 sen sejak 2011 hingga 2061, yang akan berkelanjutan hingga 100 tahun setelah itu.

Pemerintah Malaysia mengenakan syarat bahwa Singapura perlu membayar 60 sen sejak 2001 hingga 2007 dan 3 ringgit hingga 2011, tapi negara pulau itu menolak.

Credit  republika.co.id

PM Lee Isyaratkan Pemilu Singapura Digelar Lebih Dini

PM Singpaura Lee Hsien Long adalah putera tertua pemimpin pendiri Singapura Lee Kuan Yew. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengisyaratkan pemilihan umum akan digelar lebih dini yakni tahun depan. Pengadaan pemilu setahun lebih awal sebelum mandat pemerintahannya itu berakhir itu diucapkan Lee kala memberikan pernyataan pada konvensi partai penguasa, Partai Aksi Rakyat (PAP).

"Ini mungkin akan menjadi konferensi partai yang terakhir sebelum pemilu tahun depan," ujar Lee dalam konvensi PAP, Minggu (11/11) seperti dikutip dari Reuters.

"CEC (Komite Eksekutif Sentral) yang baru akan memimpin partai menuju jangkauan akhir, bersiap meningkatkan rekor di hadapan para pemilih," sambung Lee.


Partai Aksi Rakyat (PAP), yang dipimpin Lee, menguasai politik Singapura selama lebih lima dasawarsa sejak kemerdekaan republik itu, meraih kemenangan dalam semua pemilihan umum dengan suara mayoritas dan tidak menghadapi tantangan nyata terhadap kekuasaannya.

Tetapi, partai itu berusaha mengatasi tanda ketakpuasan pemilih dengan janji mengurangi kesenjangan kekayaan dan memperbaiki pergerakan masyarakat, sementara bergerak dengan peralihan kepemimpinan untuk mencari pengganti Lee pada tahun-tahun mendatang.

Konvensi tahunan itu memilih Komite Eksekutif Sentral (CEC) yang baru pada MInggu (11/11), membawa para menteri kabinet yang berusia muda ke posisi tinggi, yang disebut para pemimpin 4G, dari sana pengganti Lee akan dipilih.

Tujuh anggota partai senior yang telah memimpin partai itu dan pemerintah, termasuk dua wakil perdana menteri yang saat ini berada di jabatan mereka, pensiun dari komite tersebut.

Lee, putera tertua pemimpin pendiri Singapura Lee Kuan Yew, telah menjelaskan ia siap mundur dalam beberapa tahun ke depan, tetapi belum ada pengganti yang dipilih dari kelompok menteri yang berusia lebih muda yang bertugas menyeleksi seorang pemimpin dari posisi-posisi mereka.

"PAP harus menang dalam pemilihan akan datang dengan meyakinkan," kata Lee kepada peserta konvensi.

"Kita mengambil pendekatan pragmatik dan sentralistik dalam politik kita dan dalam kebijakan-kebijakan kita. Dan kita membuat arah jelas yang didukung orang-orang Singapura dalam jumlah besar yang ingin melihat stabilitas dan kemajuan berlanjut pada masa-masa mendatang." Kinerja terburuk PAP dalam pemilihan umum terjadi pada 2011 ketika 40 persen pemilih menentangnya sebagian sebagai protes atas layanan umum.



Credit  cnnindonesia.com

Singapura Diam-Diam Eksekusi Mati 6 Terpidana

Hukuman mati (ilustrasi).

Foto: Republika/Mardiah

Singapura didesak mengikuti Malaysia yang menghapus hukuman mati.

CB, SINGAPURA -- Singapura dikabarkan mengeksekusi enam terpidana pelanggaran narkoba pada bulan Oktober ini. Hal itu dilakukan di tengah desakan LSM Amnesty International dan Pemerintah Malaysia yang sebelumnya berjanji menghapuskan hukuman mati.


Terpidana mati Prabu N Pathmanathan (31 tahun), warga Malaysia yang dipenjara mati sejak 2014, dikabarkan telah digantung di Penjara Changi pada Jumat (26/10) lalu. Terpidana kedua, Irwan bin Ali, yang disebutkan sebagai warga Singapura, juga dieksekusi pada saat yang sama.

Menurut International Federation for Human Rights, terpidana mati lainnya Selamat bin Paki secara diam-diam juga telah dieksekusi. Ketiga terpidana itu termasuk di antara enam terpidana yang dieksekusi sepanjang Oktober, semuanya karena pelanggaran narkoba.


Menurut pengacara Prabu, Surendran, penolakan pihak berwenang Singapura untuk mempertimbangkan permohonan grasi kliennya itu, merupakan tindakan tidak sah. Media setempat melaporkan kantor Presiden Singapura Halimah Yacob telah mengirimkan surat kepada keluarga Prabu menyampaikan tidak dapat mengabulkan permintaan grasi mereka.

Photo: Presiden Singapura Halimah Yacob (kiri) menolak permohonan grasi dari terpidana narkoba Prabu N Pathmanathan. (REUTERS: Wallace Woon)

Surendran mengatakan kliennya merasa telah berubah setelah berada dalam penjara dan bahkan menjadi "sangat spiritual".


"Dia masih ingin hidup. Dia ingin punya kesempatan lagi," kata Surendran kepada ABC.


Dia menambahkan Singapura tampaknya memperpendek masa pemberitahuan eksekusi diberikan kepada terpidana "sehingga dapat mengeksekusi mereka tanpa ribut-ribut".


"Sangat tidak adil serta merugikan narapidana dan keluarganya diberitahu waktu pelaksanaan eksekusi kurang dari seminggu," tambahnya.

Singapura didesak hapus hukuman mati

Kasus itu memicu desakan penghapusan hukuman mati di negara pulau tersebut. Rachel Chhoa-Howard, peneliti Amnesty International di Singapura, mengatakan hukuman mati yang diberlakukan di sana bertentangan dengan hukum internasional.


"Sudah saatnya Singapura untuk menetapkan kembali moratorium hukuman mati," ujarnya.


Selain itu, dia mendesak Singapura mencontoh Malaysia yang menangguhkan semua eksekusi serta berencana menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan.


"Hukuman yang kejam dan tak dapat diubah ini tidak memiliki tempat dalam masyarakat mana pun, karena lebih dari dua pertiga negara dunia telah mengakuinya," ujar Rachel.


Malaysia mengejutkan banyak pihak setelah pada 10 Oktober lalu mengumumkan menghapus hukuman mati. Langkah tersebut diharapkan mulai berlaku pada akhir tahun 2018.


Eksekusi mati di Malaysia kebanyakan dari para narapidana narkoba, selain narapidana lainnya seperti kasus pembunuhan, penculikan hingga pengkhianatan terhadap negara. Amnesty International dalam laporan Maret 2018 menyebut 799 orang narapidana narkoba telah dieksekusi, 416 di antaranya merupakan warga negara asing.


Kementerian Dalam Negeri Singapura, yang membawahi Biro Narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan, belum berhasil dihubungi untuk dimintai komentarnya.

Credit  republika.co.id

Lakukan Pencucian Uang untuk Korut, Perusahaan Singapura Disanksi AS

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan dan seorang individu yang berbasis di Singapura. Mereka dituduh telah melakukan pencucian uang untuk Korea Utara (Korut).

"Perusahaan yang ditunjuk dan individu tersebut telah terlibat dalam pencucian uang, pemalsuan barang atau mata uang atau aktivitas ekonomi gelap lainnya yang melibatkan atau mendukung Pyongyang," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (26/10/2018).

Sebagai akibat dari sanksi, semua properti dan kepentingan dari entitas dan individu tersebut yang tunduk pada yurisdiksi AS diblokir. Warga AS pun dilarang melakukan transaksi dengan mereka.

Departemen Keuangan AS juga mencatat dalam pernyataan itu bahwa Departemen Kehakiman AS menyingkap tuduhan kriminal terhadap individu yang masuk daftar hitam.

Langkah baru Departemen Keuangan itu adalah yang terbaru di antara serangkaian sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap badan-badan dan individu yang terkait dengan Korut di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak mengenai denuklirisasi semenanjung Korea.

Washington juga bersikeras bahwa sanksi terhadap Korut tetap berlaku sampai denuklirisasi terjadi, sebuah sikap yang dengan tegas ditentang oleh Pyongyang.

"Persepsi bahwa sanksi dapat membawa kita bertekuk lutut adalah mimpi dari orang-orang yang tidak tahu tentang kita. Tapi masalahnya adalah bahwa sanksi lanjutan memperdalam ketidakpercayaan kita," kata Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho kepada Majelis Umum PBB akhir bulan lalu. 

Credit  sindonews.com

Amerika Serikat dukung inisiatif "Our Eyes" lawan terorisme

Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, menghadiri Pertemuan ke-12 Menteri Pertahanan ASEAN atau ADMM 2018, di Hotel Shangri-la, Singapura, Jumat (19/10/2018). (Puskom Publik Kementerian Pertahanan)

... pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini...

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jepang telah mengekspresikan dukungan untuk bergabung dengan inisiatif Mata Kita Bersama atau Our Eyes Initiative (OEI) dan berjanji memberikan dukungan termasuk bantuan untuk membangun OEI.

"Walaupun OEI secara informal telah beroperasi sejak 2017 dan secara formal bertukar informasi sejak Januari 2018, fase selanjutnya adalah membangun arsitektur federasi," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Sebagai negara-negara pendiri, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand berkolaborasi dalam OEI sejak Januari 2018.

Selanjutnya, pada pertemuan ke-12 menteri pertahanan ASEAN (ADMM), di Singapura pada 19 Oktober 2018, para menteri pertahanan dari 10 negara ASEAN menyepakati mengadopsi Inisiatif Mata Bersama (OEI) yang diinisiasi Ryacudu.  

Delapan mitra ASEAN pun mengakui pijakan ini, yang merupakan wadah pertukaran informasi strategis di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan, serta ancaman non-tradisional lain di wilayah ASEAN.

Setelah pengambilalihan Marawi pada bulan Mei 2017, Ryacudu mengembangkan OEI untuk mendukung pemerintah regional melawan landskap ancaman ISIS ataupun yang berafiliasi ke sana.

Indonesia juga berkolaborasi dengan Filipina dan Malaysia untuk mengamankan perairan Sulu dengan meluncurkan sebuah Perjanjian Kerjasama Trilateral (Trilateral Cooperative Agreement/TCA) 2017, melalui patroli maritim yang diluncurkan pada Juni, patroli udara pada Oktober, dan pelatihan angkatan darat pada November, serta integrasi bertahap Singapura dan Brunei sebagai negara-negara pengamat.

Namun, dalam pertemuan menteri pertahanan ASEAN atau ADMM Plus yang  juga diikuti delapan negara mitra ASEAN pada Sabtu (20/10), di Singapura mengakui kerja sama internasional, terutama dalam hal pertukaran dan pembagian infolrmasi, merupakan elemen penting dalam melawan terorisme.

Menurut Ryacudu, peningkatan ancaman dari nukleus ISIS di Filipina beserta ancaman kombatan asing yang kembali dari teater di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, menyebabkan kebutuhan untuk bekerja bersama dalam bidang pertahanan, militer, dan penegakkan hukum serta intelijen menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya.

"Pertukaran informasi biasanya terjadi pada basis bilateral, dimana terjadi pertukaran informasi yang relevan di antara kedua negara tersebut," kata dia.

Namun, lanjut purnawirawan jenderal TNI AD ini, komunitas Five Eyes, yang merupakan pijakan pertukaran intelijen antara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, dimana agensi dari negara-negara tersebut bekerja sama jauh melebihi batas tradisional geografis.

OEI adalah kemitraan yang berfokus pada masa depan yang akan merevolusikan kemampuan negara-negara Asia Tengara untuk melawan ancaman terorisme, terutama dalam hal kombatan asing.

"Aksi seperti patroli gabungan di Laut Sulu-Sulawesi telah memitigasi resiko terorisme di wilayah itu," kata dia.

OEI merupakan respon kritis terhadap meningkatnya ancaman ektremisme dan terorisme regional, setelah ekspansi IS di wilayah ini.

Menurut dia, akan ada tantangan-tantangan untuk bekerja sama, namun keinginan dari para pemimpin pemerintahan untuk mengatasi hambatan tradisional dan memperluas kerja sama operasional internasional, mempunyai potensi untuk mengubah landskap kontra terorisme di Asia, dengan mencegah insiden seperti Marawi terjadi lagi.

OEI merepresentasikan waktu yang unik untuk berekspansi di luar kerjasama pertahanan dan militer, menjadi koloborasi dengan penegak hukum dan agensi keamanan nasional.

"Kerja sama dalam hal patroli bersama dan pertukaran informasi regular merupakan hal yang penting, tetapi hal yang sama pentingnya adalah koordinasi efektif dan pertukaran informasi dalam bidang intelijen kontra terorisme dan penegakan hukum," katanya.

Ia menambahkan, hanya dengan menjalin kerja sama pada level intelijen dan penegakkan hukum, negara-negara anggota akan mempunyai kemampuan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengganggu aktivitas ekstremisme dan terorisme, sebelum kegiatan-kegiatan tersebut menjadi ancaman, atau merengut nyawa.

"Adapun pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini," tuturnya.

Ia menyebutkan, mengintegrasikan kapabilitas yang besar dari agensi intelijen dan otoritas penegakkan hukum akan memungkinkan pencegahan aksi terorisme pada berbagai tahap, dari mulai rekrutmen dan radikalisasi anggota sampai pelatihan dan perencanaan serangan, serta pendanaan teroris, perjalanan internasional, dan terjadinya serangan tersebut.

"Dengan melibatkan spektrum penuh respon kontra-terorisme, intelijen, penegakkan hukum, pertahanan, dan militer, OEI akan menjadi usaha kontra-terorisme internasional pertama di dunia yang akan membuat setiap negara anggota, dan Asia Tenggara, menjadi tempat yang lebih aman dan stabil," tutur Ryamizard.

Dengan petunjuk dari kementrian tiap negara dan ahli kontra-terorisme internasional, Our Eyes Initiative akan memperkuat hubungan regional dan pada saat yang bersamaan, melawan ancaman terorisme yang semakin meningkat.

Credit antaranews.com

Pengadilan Singapura Adili Aktivis atas Komentar di Facebook

Ilustrasi (Reuters/Regis Duvignau)

Jakarta, CB -- Pengadilan Singapura mengadili seorang pegiat HAM dan seorang politikus oposisi atas penghinaan terhadap pengadilan dengan hukuman penjara maksimum tiga tahun setelah mengunggah komentar di Facebook.

Keputusan pengadilan yang diambil Selasa (9/10) ini adalah keputusan pertama di bawah peraturan baru Singapura.

Pengadilan Tinggi negara itu menyatakan Jolovan Wham, pengkritik pemerintah, dan John Tan, anggota partai Demokrat Singapura yang merupakan oposisi, bersalah "menghina badan peradilan" lewat komentar-komentar mereka di media sosial.


Unggahan Wham dan Tan "memiliki risiko yang bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap badan yudikatif menurun," kata Hakim Woo Bih Li saat membacakan keputusannya. 


Unggahan Wham "meragukan integritas dan imparsialitas hakim-hakim Singapura, dan juga pengadilan Singapura" karena menyiratkan bahwa hakim-hakim tidak independen dan merupakan bagian dari pemerintah, tambah hakim Woo.

Sementara unggahan Tan, kata Woo, mendukung pernyataan-pernyataan yang juga meragukan integritas pengadila.

Jaksa Agung Singapura mengatakan hukuman ini merupakan keputusan pertama yang didasarkan pada Hukum (Perlindungan) Administrasi Kehakiman yang mulai berlaku tahun lalu.

Kedua terdakwa akan dijatuhi hukuman pada sidang tanggal 7 November mendatang.

Ancaman hukuman atas pelanggaran hukum baru itu adalah hingga US$72 ribu selain hukuman penjara maksimum tiga tahun.


Setelah keputusan itu dijatuhkan, Wham menggunggah pernyataan di Facebook bahwa dia akan menunggu hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Sementara itu, partai Tan tak punya wakil di parlemen Singapura yang didominasi oleh Partai Aksi Rakyat.

Pengacara Wham, Eugene Thuraisingam, mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan penghinaan terhadap peradilan karena ia "hanya membandingkan kemandirian relatif" hakim-hakim di wilayah yang berbeda. Meski begitu, ia mengatakan Wham belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Lembaga pemantau HAM Human Rights Watch yang berbasis di New York mendesak Singapura untuk mencabut peraturan yang menurut mereka membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul, yang berarti melanggar hak-hak dasar.

"Dengan menggunakan hukum ini dalam kasus pengadilan melawan aktivis politik, pemerintah Singapura dengan jelas melanggar kebebasan berekspresi," kata Phil Robertson, wakil direktur HRW Asia.





Credit  cnnindonesia.com

Singapura akan dakwa warga Inggris 13 tahun sesudah ancaman teror

Ilustrasi Singapura (fotopedia.com)

Singapura (CB) - Seorang pria Inggris menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun di Singapura karena surat elektronik, yang dituduhkan dikirimkan kepada pemerintah negara kota kaya itu pada 2005, yang memicu peringatan palsu akan serangan teroris.

Polisi pada Kamis menyatakan menahan pria itu pada tahun ini di bandar udara Singapura, hampir 13 tahun setelah ia diduga mengirim surat elektronik ke kementerian penerangan mengenai serangan terhadap pawai hari kebangsaan.

Sumber yang mengetahui masalah itu menyatakan pria tersebut warga negara Inggris dan penangkapannya dilakukan saat pertama ia memasuki negara tersebut sejak mengirim surat elektronika, demikian Reuters melaporkan.

"Penyelidikan mengungkapkan bahwa tersangka itu diyakini mengirim keterangan palsu untuk memicu tanda bahaya, yang tidak perlu," kata pernyataan polisi.

Pria itu akan disidang pada Jumat dengan tuduhan sengaja memberi keterangan palsu kepada pegawai negeri, yang dapat dihukum hingga satu tahun penjara, denda hingga 5.000 dolar Singapura (54 juta rupiah), atau keduanya.

Polisi tidak menyebutkan nama pria itu dan Reuters tidak menemukan jati dirinya. Reuters juga tidak dapat menghubungi Komisi Tinggi Inggris di Singapura.

Credit  antaranews.com