Trump Pertimbangkan Militer AS di Polandia Secara Permanen

Presiden Donald Trump menyatakan AS mempertimbangkan permintaan Polandia untuk menghadirkan militernya secara permanen di negara NATO itu. (Reuters/Artho Viando)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan permintaan Polandia untuk menghadirkan militernya secara permanen di negara anggota NATO itu. Trump pun khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia di Polandia.

Polandia telah berulang kali meminta kehadiran militer AS secara permanen di wilayahnya untuk melawan Rusia. Mereka menawarkan pendanaan hingga 2 miliar dolar untuk basis semacam itu.

Trump mengatakan AS sedang mempertimbangkan permintaan Polandia itu. 


"Kami melihatnya dengan sangat serius, saya tahu Polandia sangat menyukai gagasan itu, dan itu sesuatu yang kami pertimbangkan, ya," kata Trump dikutip Reuters, Rabu (19/9).

Amerika Serikat saat ini merotasi pasukannya di Polandia untuk sementara. Namun penempatan pasukan secara permanen di sana dinilai mahal mengingat biaya mencakup perumahan bagi keluarga, sekolah dan rumah sakit.

Sebelumnya, Rusia menyatakan keprihatinannya atas laporan permintaan Polandia. Ekspansi NATO menuju perbatasan Rusia dianggap menggerogoti stabilitas di Eropa.

Pasukan militer NATO. (Reuters/Ints Kalnins)

Presiden Polandia Andrzej Duda meminta langsung kepada Trump terkait basis tentara AS secara permanen. Duda menyampaikannya saat konferensi pers bersama Presiden Amerika dan menyebut basis tersebut sebagai "Benteng Trump".

Menurutnya, keberadaan militer secara permanen berfungsi sebagai benteng terhadap apa yang dianggapnya sebagai ancaman dari Moskow.


Trump memberikan perhatian pada Duda terkait kekuatan Rusia. Ia mengatakan Amerika Serikat telah memperkuat militer di bawah kepemimpinannya.

"Saya bersama presiden. Saya merasa dia benar," kata Trump.

Polandia bergabung dengan NATO pada 1999 bersama Hongaria dan Republik Ceko. Sejak saat itu negara-negara komunis lainnya, termasuk negara-negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia, bergabung meskipun ada perlawanan yang kuat dari Moskow.

Warsawa, ibu kota Polandia, menawarkan hingga 2 miliar dolar dalam pendanaannya untuk pangkalan militer AS. Hal itu berdasarkan sebuah proposal Kementerian Pertahanan Polandia yang dilaporkan oleh media Polandia. Sumber pemerintah di Polandia mengonfirmasi kepada Reuters bahwa proposal semacam itu telah dibuat.

Trump juga mengatakan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan program pelepasan visa untuk Polandia.






Credit  cnnindonesia.com

Warganya Persenjatai Kelompok Papua Merdeka, Polandia Bungkam

Jakub Fabian Skrzypski, 29, pria Polandia yang dituduh menyelundupkan senjata untuk kelompok separatis Papua Merdeka. Foto/Facebook/Radio NZ

JAKARTA - Pemerintah Polandia melalui Kedutaan Besar-nya di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar terkait penahanan warganya atas tuduhan mempersenjatai kelompok separatis Papua Merdeka. Pria bernama Jakub Fabian Skrzypski, 29, itu terancam hukuman penjara seumur hidup.

Skrzypski ditahan polisi Indonesia di Wamena sejak 26 Agustus 2018. Dia terancam hukuman penjara seumur hidup karena dituduh berkomplot melawan negara Indonesia.

Dia resmi jadi tersangka penyelundupan senjata untuk kelompok separatis Papua Merdeka.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (11/9/2018), selain Skrzypski, ada beberapa warga Papua yang juga ditangkap secara terpisah. Mereka dituduh melanggar undang-undang tentang pengkhianatan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

"Dia dituduh melakukan (pelanggaran) pengkhianatan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Musthofa Kamal.

Menurut polisi, Skrzypski masuk Indonesia dengan visa turis. Namun, dia membahas kesepakatan senjata dalam sebuah pertemuan dengan seorang pemimpin separatis kelompok Papua Merdeka, yang bermarkas di Papua Nugini dan belum ditangkap.

Polisi memiliki beberapa bukti, termasuk pesan ponsel dan video yang menunjukkan Skrzypski berpartisipasi dalam latihan menembak.

Kedutaan Besar Polandia di Jakarta hingga kini tidak menanggapi permintaan wartawan untuk berkomentar.

Sementara itu, kelompok pembela hak asasi manusia, TAPOL, meminta pihak berwenang Indonesia untuk membebaskan pria Polandia dan beberapa warga Papua yang dituduh melanggar undang-undang tentang pengkhianatan.

Menurut TAPOL, seorang mahasiswa Papua Barat berusia 29 tahun, Simon Magal, ditangkap di Timika, beberapa hari setelah penangkapan Skrzypski. Magal dikenai tuduhan melakukan pengkhianatan karena telah bertemu dan berkomunikasi dengan Skrzypski. sangat berlebihan.

TAPOL mengatakan bahwa Magal, yang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Australia untuk studi pasca-sarjana ketika dia ditangkap, hanya memiliki kontak yang minim dengan Skrzypski. Kelompok HAM ini menegaskan bahwa Magal tidak melakukan negosiasi senjata seperti yang dituduhkan.

Magal, lanjut TAPOL, hanya terseret oleh tindakan Skrzypski. 

"Temuan kami menunjukkan bahwa Skrzypski hanyalah seorang turis yang mungkin bertindak sembarangan dan tidak bertanggung jawab di area konflik," kata kelompok tersebut dalam siaran pers-nya.

Menurut TAPOL, Skrzypski dituntut secara tidak adil, karena dia hanyalah seorang turis dengan kecenderungan untuk bepergian ke daerah berbahaya di seluruh dunia dan mungkin telah bertindak naif di zona konflik.

"Teman dekat Skrzypski yang kami wawancarai menggambarkannya sebagai seorang penjelajah 'ekstrem' yang penuh semangat dengan hasrat untuk budaya lain, bahasa, dan masalah kemanusiaan," lanjut TAPOL.



Credit  sindonews.com

Polandia Hitung Kerugian Akibat Perang Dunia II

Pasukan Jerman berparade di jalan kota Warsawa setelah invasi Polandia. Warsawa, Polandia, September 1939.[United States Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]

CB, Jakarta - Sebuah komisi parlemen di Polandia melaporkan Polandia kehilangan lebih dari 5 juta warga dan lebih dari US$ 54 miliar atau Rp 795 triliun senilai aset di bawah pendudukan Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Dilaporkan Associated Press, 1 September 2018, Komisi mengumumkan angka-angka itu sebagai bagian dari niat pemerintah Polandia saat ini untuk mencari ganti rugi kerusakan selama Perang Dunia II dari Jerman. Namun komisi mengatakan angka-angka ini baru perkiraan awal.

Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, Jaroslaw Kaczynski, berpendapat bahwa sebagai negara pertama yang diserang Nazi Jerman pada 1939, Polandia juga adalah yang pertama kali melakukan perlawanan dan menderita kerugian terbesar.
Para pengamat mengatakan pembicaraan tentang menuntut kerusakan dari Jerman sebagian besar ditujukan kepada pemilih Polandia yang lebih tua. Polandia belum mengajukan banding resmi dan Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, mengatakan masalah itu tidak membebani hubungan baik antara Polandia dan Jerman.

Gerbang menuju pasar kota yang menjadi puing akibat serangan udara Jerman di Warsawa, Polandia, September 1939. [US Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]
Polandia menghabiskan beberapa puluh tahun di bawah dominasi Uni Soviet setelah perang dan tidak dapat menghitung kerugian secara mandiri. Namun, Jerman telah melakukan pembayaran kepada orang-orang yang selamat dari kekejaman Nazi di Polandia.
Perhitungan awal yang dilakukan untuk komisi oleh para ahli universitas menyebutkan jumlah warga Polandia yang tewas dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi 5,1 juta, termasuk 90 persen dari populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 3,5 juta sebelum perang.

Kerugian Perang Dunia II di kota-kota diperkirakan bernilai 53 miliar zlotys atau US$ 14 miliar (Rp 206 miliar), dengan Warsawa sendiri terhitung lebih dari dua pertiga dari total biaya. Kerugian tambahan di bidang pertanian dan infrastruktur transportasi Polandia juga dihitung oleh tim ahli.

Credit  tempo.co

Lawan Agresi Rusia, Polandia: NATO Harus Perkuat Pasukan di Timur

Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki mengatakan, NATO harus memperkuat pasukan mereka yang berada di timur Eropa. Foto/Reuters

WARSAWA - Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki mengatakan, NATO harus memperkuat pasukan mereka yang berada di timur Eropa. Pernyataan ini dilontarkan sebagai tanggapan atas kebijakan agresif Rusia.

"Pasukan timur NATO perlu diperkuat, karena kebijakan agresif Rusia sayangnya belum berakhir," kata Morawiecki pada konferensi pers di Warwasa, saat dimintai komentar mengenai pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Agresi ini tidak berkurang dengan cara apa pun. Presiden Trump pasti membuat kesimpulan yang sama," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (17/7).

Sebelumnya, pernyataan senada disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris, Theresa May. Dalam sebuah pernyataan di depan Parlemen Inggris Inggris, May menyerukan adanya tindakan untuk melawan agresi yang dibuat oleh Rusia.

Berbicara mengenai pertemuan puncak NATO baru-baru ini, May menekankan tanggung jawab kolektif aliansi dalam memerangi agresi Rusia, apakah itu melalui serangan militer, pembunuhan melalui serangan racun atau cyberwarfare.

"Penggunaan agen syaraf yang mengerikan di Salisbury adalah contoh lain dari semakin berkembangnya Rusia terhadap norma dan hukum global yang membuat kita semua aman. Kami akan berjuang melawan Rusia selama mereka bersikeras pada upaya untuk melemahkan minat dan nilai kami," kata May. 

Credit  sindonews.com

Presiden Polandia Desak Ukraina Mengakui Genosida di Volhynia

Presiden Polandia Andrzej Duda berbicara saat pengumuman undang-undang Mahkamah Agung di Istana Presiden di Warsawa, Polandia, 24 Juli 2017.[REUTERS/Kacper Pempel]

CB, Jakarta - Presiden Polandia, Andrzej Duda, mengatakan Ukraina harus mengakui pembunuhan massal terhadap orang Polandia oleh nasionalis Ukraina pada 1940-an sebagai tindakan pembersihan etnis.
Pada Minggu 8 Juli, Duda mengunjungi Ukraina untuk memperingati 75 tahun pembantaian Volhynia, pembunuhan massal warga Polandia oleh nasionalis radikal Ukraina di Ukraina barat. Pembantaian yang dilakukan oleh UPA, sayap militan dari Organisasi Nasionalis Ukraina (OUN) Stepan Bandera, adalah bagian dari aksi pembersihan etnis yang lebih besar oleh Nazi Jerman dan sekutu-sekutunya, tetapi sejarawan menganggap peristiwa ini merupakan episode yang berbeda dari konflik Ukraina-Polandia.

"Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi banyak keluarga Polandia, yang pada tahun 1942-1944 kehilangan orang yang mereka cintai di Volhynia. Diperkirakan 100.000 orang Polandia dibunuh di sini. Bukan tentara, tapi orang biasa. Petani, yang mengolah tanah, seluruh keluarga, perempuan, anak-anak, dan orang tua," kata Duda saat berkunjung ke Ukraina, seperti dilaporkan Russia Today, 9 Juli 2018.Duda mengatakan pembunuhan itu adalah pembersihan etnis yang diperintahkan oleh OUN dan bertujuan untuk membersihkan wilayah Polandia, dan Ukraina harus mengakui kebenaran ini demi memulihkan hubungan Ukraina-Polandia.

Korban pembantaian yang dilakukan oleh UPA di desa Lipniki, Polandia, 1943.[wikipedia]
Perbedaan pendapat tentang kejahatan masa perang adalah masalah pelik bagi Polandia dan Ukraina. Banyak warga Ukraina yang menganggap Stepan Bandera sebagai pahlawan nasional dan cenderung mengabaikan kekejaman yang dilakukan oleh nasionalis Ukraina.
Lembaga Peringatan Nasional Ukraina menegaskan bahwa pembunuhan di Volhynia dan Galicia Timur merupakan peristiwa yang tragis, meskipun dibenarkan, penganiayaan orang Ukraina terhadap orang Polandia tidak berbeda dengan pembunuhan orang-orang Ukraina oleh milisi Polandia selama perang.
Terkait masalah ini, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, akhir pekan kemarin berkunjung ke Polandia untuk mengenang para korban pembantaian Sahryn pada Maret 1944, yang dilakukan oleh milisi Polandia, termasuk pasukan pemberontak Armia Krajowa dan sekutu mereka dari Bataliony Chlopskie.

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, berlutut di hadapan monumen korban tragedi Volhynia, Juli 2016.[thenews.pl]
“Untuk mengenang korban tak bersalah di Sahryn, saya meminta Anda semua, Ukraina dan Polandia, untuk pengampunannya sebagai sesama umat Kristen. Pengampunan sesama dan bukan balas dendam dari konflik di antara orang-orang kita," kata Poroshenko di desa Sahryn, Polandia, Minggu, 8 Juli, seperti dilansir dari Interfax.
Duda juga berbicara tentang pengampunan dan rekonsiliasi, tetapi tercatat bahwa perbedaan dalam jumlah korban di pihak Polandia dan Ukraina selama konflik sangat jauh. Dia mengatakan diperkirakan 5.000 warga sipil dibunuh oleh milisi Polandia sebagai pembalasan atas tindakan dari Nasionalis Ukraina.

Ketika peringatan tragedi semakin dekat, Ukraina berusaha untuk menegosiasikan peringatan bersama dengan Polandia, yang menolak tawaran itu.Ketegangan antara Polandia dan Ukraina telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, ketika sentimen nasionalis tumbuh di kedua negara. Ketegangan ditandai oleh beberapa insiden di kedua sisi perbatasan, termasuk vandalisasi monumen, nyanyian permusuhan selama demonstrasi, dan dalam satu kasus serangan roket terhadap konsulat Polandia di Ukraina, yang menimbulkan korban luka atau jiwa.

Credit  tempo.co

Polandia Dikecamuk Gelombang Protes Anti-Pemerintah

Polandia menghadapi gelombang protes anti-pemerintah yang terjadi di ibukota Warsawa dan beberapa kota lainnya di Polandia. Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz/Reuters

CB, Jakarta - Polandia menghadapi gelombang protes anti-pemerintah yang terjadi di ibukota Warsawa dan beberapa kota lainnya di Polandia, Selasa, 3 Juli 2018. Aksi protes ini ditujukan untuk mempertahankan konstitusi negara, kemerdekaan yudisial dan aturan hukum.
Dikutip dari situs time.com pada Rabu, 4 Juli 2018, gelombang protes ini dipicu pertama kali ketika Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf, dipaksa mengundurkan diri di bawah undang-undang yang telah mempercepat usia pensiun bagi para hakim dari 70 tahun menjadi 65 tahun. Perubahan undang-undang soal pensiun ini bisa membuat tiga hakim sekaligus dalam satu pengadilan keluar.    

Menurut Malgorzata Szuleka, pengacara dari Yayasan HAM Helsinki di ibukota Warsawa, memaksa Gersdorf untuk pensiun sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebuah kejahatan konstitusi yang sangat nyata. Gersdorf, 65 tahun, telah berjanji untuk tetap di pengadilan sesuai dengan konstitusi dan akan bekerja seperti biasa pada hari Rabu.

“Jabatan saya sebagai kepala Mahkamah Agung sedang dipotong secara brutal. Krisis supermasi hukum di Polandia bisa berdampak terhadap kurangnya penghormatan konstitusi,”kata Gersdorf, di hadapan mahasiswa fakultas hukum dalam sebuah perkuliahan.

Undang-undang percepatan usia pensiun para hakim ini, diperkenalkan oleh partai sayap kanan yang sekarang menguasai pemerintahan. Akibat pemberlakuan undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung dan hampir satu per tiga hakim di Polandia harus mengundurkan diri. Kondisi ini dengan cepat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Polandia yang takut hukum dan keadilan di Mahkamah Agung akan digunakan untuk memalsukan pemilu.    Dalam unjuk rasa pada Selasa, 3 Juli 2018, waktu setempat, ribuan orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung di Warsawa. Mereka memegang lilin dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil meneriakkan kata-kata bebaskan pengadilan dan mundur kediktatoran.
Sejumlah pejabat Uni Eropa dan kelompok-kelompok HAM internasional telah menyatakan kegelisahan atas kondisi di Polandia saat ini. Sebagian dari mereka menuding pemberlakuan undang-undang pensiun ini merupakan erosi independensi peradilan yang melanggar standar-standar Barat dan pembalikan demokrasi di Polandia.

Credit  tempo.co

PM Polandia Sebut Yahudi juga Pelaku Holocaust, Netanyahu Kecam

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. REUTERS

CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam pernyataan Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, yang mengatakan orang Yahudi juga bertanggung jawab atas tragedi Holocaust.
"Pernyataan Perdana Menteri Polandia di Munich sangat memalukan," kata Netanyahu, yang juga mengikuti acara konferensi keamanan sama di Munich. "Ada masalah di sini soal ketidakmampuan memahami sejarah dan kurangnya kepekaan terhadap tragedi rakyat kita. Saya ingin segera berbicara dengannya."

Seorang pria menyalakan lilin di Tembok Peringatan Korban yang bertuliskan nama korban selama sebuah peringatan yang menandai Hari Peringatan Holocaust Internasional di Pusat Peringatan Holocaust di Budapest, Hungaria, 26 Januari 2018. AP

 

Seperti dilansir Times of Israel pada Sabtu, 17 Februari 2018, pernyataan kontroversial Morawiecki itu disampaikan saat konferensi pers di sela sela kegiatan Munich Security Conference di Jerman. Dia mengatakan peristiwa Holocaust juga didalangi oleh oknum dari Polandia, Yahudi, Rusia, Ukraina, bukan hanya Nazi Jerman.

Seperti dilansir Reuters, Morawiecki menjawab pertanyaan dari seorang jurnalis apakah jurnalis ini akan dipenjara di Polandia jika bercerita bahwa ibunya selamat dari Holocaust dan ada pelakunya yang merupakan orang Polandia.
Menanggapi ini, Morawiecki mengatakan,"Tentu saja tidak akan dihukum atau dianggap sebagai kriminal kalau mengatakan ada pelakunya orang Polandia, seperti juga ada pelakunya yang orang Yahudi, orang Rusia, Orang Ukraina, tidak hanya orang Jerman pelakunya."
Kecaman baru Netanyahu itu muncul beberapa pekan setelah Warsawa mendapat kritik atas Undang-Undang Holocaust yang baru disahkan.
Polandia mengeluarkan sebuah undang-undang pada bulan ini, yang isinya menjatuhkan hukuman penjara kepada setiap orang yang mengatakan negara itu terlibat dalam peristiwa Holocaust. UU ini memicu kecaman Israel dan Amerika Serikat.
Pejabat lain di Israel, yang merasa khawatir dengan undang-undang baru Polandia ini, juga menentang komentar Morawiecki tadi.

"Pernyataan Perdana Menteri Polandia itu merupakan bentuk anti-Semitisme. Yahudi tidak akan membiarkan orang-orang yang dibunuh disalahkan atas pembunuhan mereka sendiri, " kata anggota parlemen Israel, Yair Lapid,  di akun Twitter. Dia juga meminta duta besar Israel ke Polandia untuk segera dipanggil pulang.
Sekitar 3 juta orang Yahudi yang tinggal di Polandia sebelum perang dibunuh oleh pasukan Nazi. Sekitar setengah yang terbunuh tewas dalam Holocaust.
Orang-orang Yahudi dari seluruh benua Eropa dikirim untuk dibunuh di kamp-kamp kematian, yang dibangun dan dioperasikan oleh orang-orang Jerman di Polandia. Polandia merupakan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Eropa pada saat itu, seperti daerah Auschwitz, Treblinka, Belzec dan Sobibor.
Ribuan orang Polandia mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi tetangganya yang Yahudi selama perang. Namun, penelitian yang diterbitkan sejak jatuhnya komunisme pada tahun 1989 menunjukkan bahwa ribuan orang Polandia juga membunuh orang-orang Yahudi atau mencela orang-orang yang menyembunyikan mereka pada penjajah Nazi, menantang narasi nasional bahwa Polandia semata-mata adalah korban.
Menurut angka dari Museum Memorial Holocaust AS, Nazi, yang menginvasi Polandia pada tahun 1939, juga membunuh setidaknya 1,9 juta warga sipil non-Yahudi Polandia. Netanyahu menanggapi pernyataan PM Polandia dengan cepat terkait peristiwa Holocaust.

Credit  tempo.co

Ukraina Deportasi Pemimpin Oposisi ke Polandia

Petro Poroshenko

Foto: Kyivpost

Saakashvili menuduh Presiden Ukraina melakukan korupsi.

CB,KIEV -- Pemimpin oposisi Ukraina Mikheil Saakashvili dideportasi ke Polandia pada Senin (12/2) setelah dia ditahan di restoran di Kiev oleh penegak hukum. Dinas perbatasan Polandia mengkonfirmasi bahwa dia telah tiba dan Warsawa telah setuju untuk mengizinkannya masuk.

Deportasi tersebut tampaknya menjadi akhir permainan 'tikus dan kucing' sepanjang bulan antara Saakaahvili dan pihak berwenang Ukraina yang terjadi kerusuhan di jalan selama usaha sebelumnya untuk menangkapnya. "Orang ini berada di wilayah Ukraina secara ilegal dan oleh karena itu, sesuai dengan semua prosedur hukum, dia dikembalikan ke negara asal dia tiba," kata juru bicara dinas ini Oleh Slobodyan dalam postingan di facebook.

Slobodyan mengatakan petugas penegak hukum diwajibkan untuk menggunakan kekuatan saat menahan Saakashvili di Kiev karena para pendukungnya telah menyerang mereka. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, Saakashvili mencela Presiden Ukraina Petro Poroshenko.

"Ini bukan presiden dan bukan seorang laki-laki. Ini adalah penjahat bajingan yang ingin menghancurkan Ukraina. Semua ini menunjukkan betapa lemahnya mereka. Kita akan mengalahkan mereka," katanya.

Poroshenko menanggalkan status kewarganegaraan Ukraina Saakashvili tahun lalu. Namun Saakashvili kembali memasuki Ukraina dari Polandia pada September dan menjanjikan untuk menghadapi presiden yang dia tuduh melakukan korupsi. Namun, Poroshenko membantahnya. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Berang Monumen Tentara Merah Dibongkar Polandia

Polandia menghancurkan monumen Tentara Merah Rusia. Foto/Istimewa

WARSAWA - Rusia menyatakan kemarahannya setelah Polandia meratakan monumen Tentara Merah yang berjuang membebaskan negara itu dari Nazi Jerman. Rusia mengatakan tindakan tersebut merupakan tindakan vandalisme yang melanggar kesepakatan bilateral kedua negara.

Butuh waktu kurang dari 20 menit bagi pihak berwenang Polandia untuk meruntuhkan monumen tersebut, yang dibangun oleh Tentara Merah pada tahun 1945 di kota Trzcianka di Polandia. Monumen itu dibangun untuk mengenang 56 tentara Soviet yang menyerahkan hidup mereka di medan perang.

"Kami menganggap insiden yang memalukan ini sebagai ilustrasi dan konsekuensi langsung dari kebijakan anti-Rusia pemerintah Polandia antara lain di bidang peringatan," kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (10/9/2017).

"Kurangnya penghormatan terhadap kenanang akan perang dan para pahlawannya yang ditampilkan oleh Polandia mirip dengan kebiadaban," sambung penyataan itu.

Garis anti-Rusia yang diambil oleh pemerintah incumbent dari partai Hukum dan Peradilan, Jaroslaw Kaczynski, baru-baru ini mengakibatkan pembatasan Rusia untuk mengambil bagian dalam proyek multi-nasional untuk membuat sebuah monumen peringatan baru di lokasi kamp kematian Nazi Sobibor yang terkenal. Padahal Moskow telah menjanjikan kontribusi keuangan yang signifikan.

"Tujuan untuk tidak membiarkan Rusia bergabung dengan para peserta proyek adalah bagian dari Russophobia Warsawa, yang telah ditunjukkan secara terbuka baru-baru ini. Polandia juga bertujuan untuk memaksakan versi sejarah mereka sendiri dengan meremehkan peran Uni Soviet dan Red Army sebagai pembebas dalam Perang Dunia II," kata Menteri Luar Negeri Rusia.

Kepala misi peringatan militer Kementerian Pertahanan Rusia di Polandia, Aleksey Fomichev, mengatakan Polandia telah dua kali mengajukan permohonan ke kedutaan besar Rusia mengenai masalah itu. Namun, Warsawa tidak bisa memberikan bukti bahwa tidak ada sisa-sisa tentara Rusia di kuburan massal tersebut.

"Berdasarkan semua dokumen tetap ada (di dalam kuburan massal); Tidak ada makalah tentang penggalian atau penguburan kembali," tegas Fomichev.

Fomichev mengungkapkan bahwa delegasi Rusia dan otoritas lokal Polandia telah membahas kemungkinan termasuk memorial dalam daftar monumen bersejarah yang dijaga oleh undang-undang tentang warisan budaya tiga minggu sebelum pembongkaran, dimana kedutaan Rusia diberitahukan begitu hal itu sedang dilakukan.

Kementerian Pertahanan Rusia juga ikut mengecam kebijakan Polandia. Kementerian Pertahanan Rusia mengaku "sangat marah" dengan menginjak ingatan akan orang-orang yang membebaskan dunia dari wabah fasisme.

Credit  sindonews.com