DPR RI Puji Resolusi Dewan HAM PBB Soal Palestina

Anggota BKSAP DPR RI, Rofi Munawar sambut baik keputusan Dewan HAM PBB yang telah mengadopsi rancangan resolusi untuk memperkuat kehadiran di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Foto/Istimewa

JAKARTA - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar menyambut baik keputusan Dewan HAM PBB yang telah mengadopsi rancangan resolusi untuk memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Rancangan resolusi itu setujui pada pekan lalu.

“Kita mengapresiasi dan mendukung langkah Dewan HAM yang telah memberikan penegasan akan memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina. Mengingat kekejaman dan perilaku tentara Israel selama ini telah banyak melanggar Hak Azasi Manusia rakyat Palestina," kata Rofi dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Senin (25/3).

Dalam resolusinya, Dewan HAM telah meminta Komisaris Tinggi HAM PBB untuk memperkuat kehadiran di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang terisolasi. Sementara itu disaat yang bersamaan, penyelidikan PBB menegaskan bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang yang menewaskan puluhan warga Palestina dan melukai lebih dari 6.100 penindasan protes mingguan di Gaza selama setahun terakhir.

“Dengan hadirnya resolusi ini diharapkan PBB dapat lebih berperan sentral dalam menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap warga Palestina dari kesewenangan tentara Israel," ucapnya.

Rofi kemudian berharap resolusi ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan serius oleh PBB. Disisi lain, dirinya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh mengawal hasil resolusi ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah Palestina.

“Resolusi ini juga semakin menegaskan berbagai keputusan resolusi sebelumnya terkait Israel, bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah kekejaman yang terjadi terus menerus sejak tahun 1948. Mereka tertindas dan terusir dari tanah mereka sendiri,” tukasnya. 

Credit sindonews.com

Menlu Retno puji kepemimpinan Jacinda Ardern

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kanan bawah) menghadiri pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3/2019). (Kemlu RI)

Saya sangat percaya, dengan kekuatan peran perempuan dalam mendorong perdamaian

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno RI memuji kualitas kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, yang didukung dengan rasa empati, melindungi, dan solidaritas tinggi sehingga menempatkannya sebagai agen perdamaian.

Dalam pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3), Menlu Retno mengatakan bahwa Ardern menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin yang baik saat menghadapi serangan teror di Christchurch minggu lalu.

"Langkah-langkah yang diambil PM Selandia Baru menghadapi tragedi penembakan Christchurch, menunjukan empati yang besar, yang mampu menumbuhkan solidaritas dan menunjukan pernannya sebagai 'ibu’ bangsa,” kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Minggu.

Menurut Menlu, kepemimpinan perdana menteri perempuan seperti Jacinta Arden menunjukan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berperan dan berkontribusi terhadap perdamaian.

“Saya sangat percaya, dengan kekuatan peran perempuan dalam mendorong perdamaian. Mari kita bekerja sama dalam mendorong peran serta perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi,” kata Retno.

“Mari kita bekerjasama mendorong peran serta perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi,” ujarnya

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan pentingnya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan sebagai negosiator dan mediator.

Berkaitan dengan hal ini, Indonesia dan ASEAN akan menyelenggarakan Pelatihan Regional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan untuk diplomat perempuan dari semua negara ASEAN.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun jaringan negosiator dan mediator perdamaian perempuan di Asia Tenggara.

Menlu RI juga mendorong para menteri perempuan untuk mengambil langkah serupa di kawasannya untuk meningkatkan kapasitas perempuan sebagai negosiator dan mediator perdamaian.

Jaringan ini selanjutnya diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan jaringan serupa di kawasan lainnya, sebagai kontribusi nyata perempuan dalam penciptaan stabilitas dan perdamaian global.

“Saya yakin negosiatior dan mediator perempuan akan berkontribusi lebih dalam menjaga perdamaian dan kestabilan,” kata Menlu Retno dalam pertemuan WAW! yang dihadiri Wakil Presiden Panama serta para menteri luar negeri perempuan dari delapan negara.

Pertemuan WAW! ke-5 diselenggarakan oleh pemerintah Jepang bekerjasama dengan Women 20, sebuah engagement group G-20 yang menyuarakan isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif dalam sektor ekonomi internasional.

Forum WAW! merupakan bentuk komitmen Jepang untuk pengarusutamaan isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.

Credit  antaranews.com

Menlu RI sampaikan perkembangan Rakhine State dalam forum perempuan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) bertemu dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Toshiko Abe (kiri) di sela-sela forum World Assembly for Women (WAW!) ke-5 di Tokyo, Sabtu (23/3/2019). (Kemlu RI)

Menlu Retno menyampaikan keprihatinan akan situasi yang semakin memburuk, khususnya kondisi para pengungsi dengan terhentinya berbagai program bantuan dari negara donor

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan perkembangan situasi di Rakhine State dan Palestina dalam forum World Assembly for Women (WAW!) ke-5 di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3).

Dalam forum yang dihadiri Wakil Presiden Panama serta para menteri luar negeri perempuan dari delapan negara tersebut, Menlu Retno menegaskan pentingnya penciptaan kondisi yang kondusif untuk proses repatriasi bagi pengungsi Rohingya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas masih adanya defisit kepercayaan antara komunitas dan pemangku kepentingan, demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima, Minggu.

Dalam konteks ini, Menlu RI menyampaikan bahwa ASEAN terus berupaya untuk menjembatani dan mendukung proses repatriasi, termasuk dengan mengirimkan tim asesmen ke Myanmar.

Mengenai Palestina, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan akan situasi yang semakin memburuk, khususnya kondisi para pengungsi dengan terhentinya berbagai program bantuan dari negara donor.

Menlu RI menegaskan kembali komitmen penuh Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Selanjutnya Retno juga menyampaikan hasil kunjungannya ke Amman, Jordania awal Maret lalu, untuk memberikan bantuan peningkatan kapasitas bagi perempuan Palestina dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina.

Di sela-sela pertemuan WAW!, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Toshiko Abe.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral, termasuk kerja sama terkait pengiriman tenaga kerja terampil Indonesia ke Jepang. Kedua menteri juga membahas kerja sama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Indo-Pasifik.

Sebagai Menlu Indonesia perempuan pertama dan mewakili negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia dipandang memiliki kredensial yang lengkap dalam memajukan peran perempuan.

Keberhasilan Indonesia ini juga sangat sangat dilihat dari komitmen kuat Presiden Joko Widodo dengan menempatkan sejumlah menteri perempuan dengan portofolio yang strategis dalam Kabinet Kerja.

Pertemuan WAW! ke-5 diselenggarakan oleh pemerintah Jepang bekerja sama dengan Women 20, sebuah engagement group G-20 yang menyuarakan isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif dalam sektor ekonomi internasional.

Forum WAW! merupakan bentuk komitmen Jepang untuk pengarusutamaan isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.

Credit  antaranews.com

Uni Eropa pastikan keberlanjutan bioenergi

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend. (eeas.europa.eu)

Jakarta (CB) - Uni Eropa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan bioenergi, dan terus maju untuk memenuhi target energi dan iklim 2020 dan 2030, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend.

"Kami juga terus menuju Energy Union, yaitu dengan memanfaatkan energi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan," ujar Vincent Guerend dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan komprehensif, Uni Eropa memiliki target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030, yaitu sekurang-kurangnya 32 persen.

Target itu disetujui oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa pada bulan Juni tahun lalu melalui adopsi Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ REDII).

Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku (feedstock) untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).

Oleh karena itu, Guerend mengatakan arahan Energi Terbarukan (bentuk hukum Uni Eropa) yang kini sudah berlaku, menentukan pula suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut--di manapun diproduksinya--, dan tanaman tersebut tidak sekadar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi lainnya.

"Tidak ada biofuel atau bahan baku tertentu yang menjadi target. Semua minyak nabati diperlakukan setara. Minyak sawit tidak diperlakukan sebagai bahan bakar nabati buruk," kata Guerend.

Dalam REDII tersebut disebutkan bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan.

Untuk implementasi arahan ini, lanjut Guerend, Komisi Eropa mengadopsi delegated act (aturan pelaksanaan Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yaitu lembaga Uni Eropa yang mewakili Negara-negara Anggota Uni Eropa).

Dalam kurun waktu dua bulan masa pengkajian, kedua lembaga ini memiliki hak untuk menyatakan keberatan.

Bila tidak terdapat keberatan, maka setelah kurun waktu tersebut, aturan in akan disahkan dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).

Aturan pelaksanaan Komisi Eropa (delegated act) serta laporan yang menjadi lampirannya, didasarkan pada data ilmiah terbaik yang tersedia dari 2008 hingga 2015.

Periode referensi dimulai pada 2008 karena ini adalah batas waktu yang tercantum dalam kriteria keberlanjutan Uni Eropa untuk biofuel. Tahun 2015 adalah ketersediaan data konsisten yang paling mutakhir.

Data menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara kelapa sawit dan tingkat deforestasi tertinggi selama 2008-2015, yakni 45 persen dari ekspansi kelapa sawit terjadi di daerah dengan cadangan karbon tinggi. Angka tersebut bahkan tidak sebanding dengan bahan baku lainnya.

Sementara itu, elapa sawit yang disertifikasi dengan resiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau indirect land use change (ILUC) rendah dapat terus mendapatkan manfaat dari insentif.

Insentif itu termasuk, misalnya, penanaman di tanah yang tidak digunakan. Pengecualian lain adalah minyak sawit produksi petani kecil, mengingat pentingnya peran petani kecil di Indonesia dan Malaysia.

Delegated act juga telah menetapkan ambang batas kategori petani kecil menjadi 2 hektar agar memastikan bahwa kepemilikan dan kebebasan mereka atas tanah terjamin.

Temuan itu didasarkan pada potret data petani kecil dari Badan Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-bangsa. Potret data ini komprehensif, sistematis dan memberi gambaran profil standar petani kecil di seluruh dunia.

Kebun kelapa sawit dengan luas 25 atau 50 hektar tidak bisa dianggap "kecil" atau dikelola keluarga karena biasanya akan mempekerjakan 5 hingga 10 pekerja profesional penuh waktu.

Memang faktor produktivitas kelapa sawit lebih tinggi dibanding tanaman lain, namun faktor yang digunakan dalam rumus penentuan ILUC dihitung berdasarkan pada kadar energi dari produk yang diperdagangkan dari berbagai tanaman tahunan seperti kedelai, biji anggur dan bunga matahari dibandingkan dengan kelapa sawit.

Komisi Eropa akan mengkaji ulang data, dan jika perlu metodologi penelitian pada 2021, kemudian akan melakukan revisi delegated act tersebut pada 2023.

Pada saat itu, Uni Eropa akan mempertimbangkan segala upaya Indonesia untuk memperbaiki tata kelola produksi minyak sawit, seperti perubahan pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan.

Credit  antaranews.com

Indonesia pertama kalinya ekspor bus ke Bangladesh

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kanan) menyerahkan prototipe bus tingkat produksi CV Laksana kepada Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Azmal Kabir (pertama kanan) dalam seremoni pengiriman bus Indonesia ke Bangladesh di sela-sela pameran Busworld South East Asia di JlExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor bus eksekutif produksi CV Laksana ke Bangladesh.

Perusahaan karoseri CV Laksana mengekspor empat bus eksekutif dan 10 bus tingkat (double decker) ke Bangladesh dengan total nilai penjualan 808 ribu dolar AS atau sekitar Rp11,41 miliar.

“Ini menjadi prestasi atas kegigihan upaya kita untuk memajukan ekspor ke pasar-pasar non-tradisional,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam seremoni pelepasan bus di sela-sela pameran bus terbesar Asia Tenggara, Busworld South East Asia, di JlExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Ekspor bus ini juga merupakan salah satu realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia dan Bangladesh untuk meningkatkan kerja sama ekonomi.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Bangladesh tahun lalu, untuk memanfaatkan peluang pasar non-tradisional guna mendorong peningkatan ekspor nasional.

“Mudah-mudahan pengiriman bus ini hanya awal dari banyak hal yang akan dilakukan antara Indonesia dan Bangladesh, dan menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia untuk mengembangkan kerja sama di pasar-pasar potensial yang selama ini belum kita kerjakan,” tutur Menlu Retno.

Bus eksekutif produksi CV Laksana yang diekspor ke Bangladesh berkualitas tinggi dan telah memenuhi standar keamanan internasional UN ECE-R66.

Bus-bus yang menggunakan rangka dan mesin dari Scania, produsen utama kendaraan komersial Swedia, telah dibuat dengan desain dan dimensi panjang yang sesuai peraturan Bangladesh.

"Kami berharap bus-bus Laksana dapat menjadi mode transportasi yang andal di Bangladesh dan dapat membanggakan Indonesia di dunia internasional,” kata Direktur Teknik CV Laksana Stefan Arman.

Sebelum Bangladesh, CV Laksana telah mengekspor lebih dari 200 bus ke Fiji dan Timor Leste.

"Kami percaya dengan dukungan penuh pemerintah maka peluang kami untuk bisa masuk ke negara lain sangat terbuka,” ujar Stefan.

Bangladesh merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Asia Selatan. Selain bus eksekutif, pada awal 2019 ini, PT INKA juga telah mengirimkan 15 gerbong kereta api untuk ekspor tahap pertama dari total 250 gerbong pesanan Bangladesh.

Credit  antaranews.com

Kerap Berikan Bantuan Teknis, Tuvalu: Terima Kasih Indonesia

Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan dan Tenaga Kerja Tuvalu, Taukelina Finikaso bersama Menlu Retno Marsudi dan Menlu Papua Nugini Rimbink Pato. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Pemerintah Tuvalu menyampaian ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas sejumlah bantuan yang telah diberikan. Indonesia kerap memberikan bantuan teknis, seperti pelatihan, kepada negara dengan populasi sekitar 12 ribu orang tersebut.

Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan dan Tenaga Kerja Tuvalu, Taukelina Finikaso menuturkan pihaknya juga mengapresiasi langkah Indonesia untuk meningkatkan kehadiran di kawasan Pasifik Selatan.

"Memang kami memiliki hubungan dengan Indonesia untuk waktu yang cukup lama saat ini dan sangat menyenangkan untuk dicatat bahwa Indonesia telah meningkatkan kegiatannya di Pasifik Selatan," kata Taukelina saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan pertemuan Indonesia-Soth Pacific Forum (ISPF) di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

"Kami sangat berhutang budi kepada kepemimpinan Indonesia dan juga bantuan yang telah mereka berikan kepada kami melalui pelatihan dan juga bantuan teknis," sambungnya.

Dia lalu mengatakan, Tuvalu juga berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk inisiatif menggelar ISPF dan berharap Indonesia dapat membantu mereka dalam isu perubahan iklim.

"Terutama masalah bahwa kita semua berbagi gerakan yang sama dan kami juga melihat pelarangan plastik sekali pakai," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Indonesia-Pasifik Selatan sepakat hadapi IUU Fishing, perubahan iklim

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya dalam konferensi pers penutupan Forum Indonesia-Pasifik Selatan (ISPF) di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis (21/3/2019). (Kemlu RI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan sepakat menghadapi dua tantangan utama regional, yakni penangkapan ikan secara ilegal atau IUU Fishing dan perubahan iklim melalui kegiatan Indonesia-South Pacific Forum (ISPF).

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya, yang juga adalah Ketua kegiatan ISPF, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan kesepakatan untuk memberantas IUU Fishing dan mitigasi perubahan iklim tercantum dalam dokumen pernyataan ketua atau chairman statement ISPF.

"Intinya, mengidentifikasi tantangan bersama yang dihadapi Indonesia dan negara Pasifik Selatan dan berbagai pilihan solusi untuk mengatasi tantangan bersama," ujar Desra.

Pemberantasan IUU Fishing juga diperkuat dengan kesepakatan Indonesia dan Pasifik Selatan untuk melestarikan sumber daya laut melalui upaya penangkapan hasil laut secara berkelanjutan (sustainable fishery).

Dalam menghadapi perubahan iklim, Indonesia dan Pasifik Selatan sepakat untuk saling berbagi pengetahuan dan teknologi untuk menekan emisi karbon.

"Kami berkomitmen bersama untuk melakukan mitigasi dampak perubahan iklim melalui transfer pengetahuan dan teknologi rendah karbon," kata Desra.

Selain kedua isu tersebut, Forum Indonesia-Pasifik Selatan juga membahas kerja sama peningkatan konektivitas dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan ekonomi kelautan.

"Kami sepakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara Pasifik Selatan diperlukan skema pembiayaan yang kreatif," kata Desra.

Pertemuan Forum Indonesia-Pasifik Selatan bertema "Our future, shared ocean, shared prosperity" (Masa depan kita, laut kita, kesejahteraan bersama) itu diikuti 15 negara dan dua wilayah (Niue dan Kaledonia Baru) di Pasifik Selatan.

Credit  antaranews.com

Forum Indonesia-Pasifik Selatan Hasilkan Tiga Perjanjian

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi (tengah) saat menyampaikan pernyataan bersama para diplomat Pasifik Selatan. Foto/Kementerian Luar Negeri RI

JAKARTA - Tiga perjanjian diteken dalam Forum Indonesia-Pasifik Selatan (ISPF). Dua perjanjian masih bersifat rencana memulai pembicaraan dan satu perjanjian sudah berbentuk nota kesepahaman atau MoU.

ISPF merupakan forum kerja sama yang digagas Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Terdapat 15 negara yang turut serta dalam forum ini, yakni Australia, Selandia Baru, Federasi Mikronesia, Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Papua Nugini, Tonga dan Tuvalu.

Dua dari tiga perjanjian tersebut adalah pernyataan bersama menteri antara Indonesia dengan Papua Nugini tentang peluncuran Preferential Trade Agreement (PTA) dan pernyataan bersama antara Indonesia dengan Fiji tentang peluncuran PTA.

Perjanian terakhir yang sudah dalam bentuk MoU adalah antara Indonesia Eximbank dengan Audie Building Industry. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek di negara-negara Pasifik Selatan.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat untuk memperluas dan mempererat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

"Salah satu hasil dari ISPF ini adalah Indonesia menyepakati untuk mulai membahas PTA dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, yaitu dimulainya proses negosiasi PTA dengan Papua Nugini. Kita juga menyepakati keinginan diluncurkannya pembentukan PTA dengan Fiji," kata Retno pada Kamis (21/3/2019). 

Credit  sindonews.com

Sawitnya Ditolak, RI Ancam Boikot Produk Eropa

Foto: dok. GAPKI

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai sikap diskriminatif yang dilakukan parlemen Uni Eropa terhadap komoditas sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas sawit nasional mendapat perlakuan yang setara di pasar komoditas Uni Eropa.

Untuk itu hari ini di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap terhadap sikap diskriminatif dari Uni Eropa.

Keduanya menyatakan pemerintah akan melakukan cara apapun untuk melawan penolakan sawit di Eropa. Salah satunya adalah ancaman opsi boikot produk Eropa.

 Darmin dan Luhut Sepakat Kecam Uni Eropa

Foto: Ristu Hanafi/detikcom

Darmin dan Luhut berkumpul bersama di Kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka berdua secara kompak menyatakan sikap pemerintah Indonesia atas penolakan sawit di Uni Eropa.

"Kita ingin membatalkan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, sebagai diskirkminasi minyak kelapa sawit dengan minyak lainnya. Indonesia akan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dalam langkah melawan, artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara Eropa," tegas Darmin di Ruang Nusantara Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Senada dengan Darmin, Luhut dengan menggebu-gebu mengutuk langkah diskriminatif Uni Eropa pada komoditas sawit. Bahkan Luhut mengaku bingung dengan perilaku dari Uni Eropa, padahal pihaknya sudah sering berkomunikasi.

"Kami sangat kompak, kami dua Menko tidak bisa paham bisa sebegini kencang padahal kami sudah kesana, kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu kita ketahui kita nggak akan pernah goyang mengenai itu. Saya tegaskan, kami bukan negara pengemis kami great country Indonesia," ungkap Luhut.

Dengan kebijakan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, nantinya Uni Eropa akan menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa sawit sendiri ditolak karena memiliki berdampak besar pada lingkungan.

Padahal, Uni Eropa sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.

Luhut Ancam Boikot Perdagangan RI-UE

Foto: Syahdan Alamsyah

Luhut menyatakan Indonesia akan melawan kebijakan penolakan kelapa sawit di Uni Eropa. Dia mengatakan akan memerangi kebijakan tersebut dengan segala cara.

Hal yang mungkin dilakukan adalah memboikot perdagangan dengan Uni Eropa. Namun, Indonesia sendiri masih mengimpor barang dari Eropa.

"Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," ungkap Luhut.

Meskipun belum memastikan pemboikotan perdagangan, dengan tegas Luhut menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Termasuk kemungkinan memboikot perdagangan.

"Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut.

Luhut tidak menyebut secara spesifik produk apa yang kemungkinan bisa diboikot. Namun, setidaknya hingga kini Indonesia merupakan importir sejumlah produk dari Eropa.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kelas menengah Indonesia bisa saja akan meningkat pesat, hingga saat ini sendiri ada 55 juta orang.

Eropa disebutkannya bisa kehilangan pasar cukup besar apabila sampai Indonesia memboikot perdagangan dengan Eropa.

"Banyak sekali produk-produk Uni Eropa yang kami butuhkan. Dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dan jumlah penduduk 269 juta orang, pasarnya sangat besar," jelas Luhut.

Namun, setidaknya Luhut menyebutkan sektor penerbangan di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2034 dengan mencapai 270 juta penumpang per tahun. Atas hal tersebut, bisa saja Indonesia membutuhkan sekitar ribuan pesawat pabrikan Eropa.

Sawit Entaskan Kemiskinan RI

Foto: dok. GAPKI

Luhut menilai kelapa sawit bisa menekan angka kemiskinan. Bahkan, menurutnya Indonesia telah dipuji oleh banyak negara karena dapat menggunakan komoditas kelapa sawit untuk mengentaskan kemiskinan.

"Indonesia itu negara agraris, semua tergantung dengan pertanian. Lalu faktanya menyebutkan bahwa palm oil turunkan poverty (kemiskinan) kita di bawah 10%, di IMF World Bank kita dibilang champion karena palm oil turunkan kemiskinan," ungkap Luhut.

Luhut menegaskan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena menurutnya apabila sawit ditolak bagaimana pemerintah mau membela rakyat. Luhut menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami, kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," jelas Luhut.

Jutaan Orang Menggantungkan Hidup pada Sawit
Darmin menyebutkan bahwa industri kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat dapat mendapatkan upah dari pekerjaannya dan keluar dari garis kemiskinan.

"CPO (crude palm oil) kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

Darmin mengatakan, di Indonesia ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Belum lagi ditambah dengan para petani lokal yang juga ikut menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita lihat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," kata Darmin.

Senada dengan Luhut, Darmin juga menilai industri kelapa sawit pun dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dia akan melawan segala upaya yang memboikot sawit termasuk kampanye penolakan sawit Uni Eropa.

"Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ungkap Darmin.

Credit  finance.detik.com

Seniman Indonesia terima penghargaan di Yordania

Pelukis kontemporer Indonesia, Jerry Thunggaltirta, (kiri) meraih penghargaan Creative Art Work Winner atas lukisan yang ditampilkan pada acara International Art Symposium di Yordania, tanggal 11-18 Maret 2019. (KBRI Amman)

Jakarta (CB) - Pelukis kontemporer Indonesia, Jerry Thunggaltirta, meraih penghargaan Creative Art Work Winner atas lukisan yang ditampilkan pada acara International Art Symposium di Yordania, tanggal 11-18 Maret 2019.

Lukisan yang diberi judul "The Land of Peace" merupakan hasil karya Jerry yang terinspirasi dari keindahan negeri Yordania, yang kaya akan situs-situs peninggalan sejarah para nabi dan bangsa-bangsa terdahulu, seperti kompleks kota kuno Petra peninggalan bangsa Nabathean, berdasarkan keterangan dari Kedutaan Besar RI di Amman yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain Jerry, pelukis kontemporer Indonesia lainya, MS Untung turut hadir dalam simposium tersebut, dan menampilkan sejumlah karyanya, seperti lukisan bertema "The rooster always win fight, finally become fried chicken only" yang menjadi salah satu lukisan paling 'nyeleneh' dalam simposium tersebut.

"Bagi pelukis kontemporer, nilai estetis bukan lagi menjadi panduan utama dalam berkarya, melainkan bagaimana lukisan tersebut dapat mengangkat nilai-nilai atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat moralistik," kata Jerry.

Karya dari kedua pelukis Indonesia menjadi perhatian dalam simposium tersebut yang terlihat lebih 'maju' dibandingkan mayoritas pelukis lain yang umumnya masih beraliran modernisme.

Kedua pelukis Indonesia juga berkesempatan bertukar pengalaman dengan para pelaku seni dari berbagai negara dalam sesi workshop, sekaligus memamerkan karya-karyanya dalam dua sesi pameran yang diselenggarakan di awal dan akhir simposium.

Sejumlah tokoh seni rupa Yordania mengutarakan apresiasi dan kekagumannya terhadap karya dari kedua pelukis Indonesia yang dipandang unik dan membawa warna baru dalam perkembangan seni rupa di Timur Tengah.

Hal tersebut antara lain disampaikan pengamat seni rupa yang juga seorang arkeolog Yordania, Sharifa Nofa Bint Nasser.

International Art Symposium merupakan kegiatan internasional yang diselenggarakan Ammon Art, salah satu organisasi seni rupa terkemuka di Yordania, yang diikuti lebih dari 40 seniman profesional dan pakar seni rupa dari 12 negara, termasuk di antaranya Jepang, Rusia, Rumania, Lithuania, dan Indonesia.

"Simposium internasional diharapkan dapat menjadi forum bagi para seniman memperkaya ekspresi berseni melalui eksplorasi nilai-nilai budaya dari negara lain, khususnya Yordania," seperti dikutip dari Ketua Asosiasi Ammon Art Safaa El-Sarief dalam sesi pembukaan.

Duta Besar RI Andy Rachmianto menyampaikan bahwa KBRI Amman mendukung penuh partisipasi seniman Indonesia dalam penyelenggaraan pameran atau simposium seni di Yordania.

"Kehadiran seniman Indonesia di Yordania merupakan langkah penting dalam upaya mendorong interaksi dan saling kenal antarmasyarakat seni dan budaya di kedua negara, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan hubungan Yordania dan Indonesia di masa mendatang," ujar Andy.

"Partisipasi kedua seniman Indonesia itu diharapkan dapat mengisi penguatan hubungan bilateral RI-Yordania, khususnya menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara," lanjut dia.

Credit  antaranews.com

Menlu: kerja sama konkret Indo-Pasifik selaras visi poros maritim

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan sambutan dalam pembukaan Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Kegiatan yang diikuti 18 negara anggota Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama dan trust building di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa kerja sama konkret di kawasan Indo-Pasifik selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.

Pandangan itu disampaikan Menlu RI dalam acara Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik (High Level Dialog on Indo-Pacific Cooperation) yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu.

"Bagi Indonesia, kerangka kerja sama Indo-Pasifik yang inklusif dan transparan yang mempromosikan kerja sama konkret akan selaras dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Retno.

Menurut Menlu Retno, Indonesia berpandangan bahwa kerangka kerja sama yang diperbarui di antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sangat penting dalam memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama.

"Mengapa hal itu penting? Karena kita menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi yang muncul di kawasan Indo-Pasifik dan pada saat yang sama kita memahami bahwa Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis sebagai kunci untuk geopolitik," ujar dia.

Menlu RI menambahkan, sebagai negara kepulauan yang terletak di dua samudera (Hindia dan Pasifik) di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia ingin mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan makmur berdasarkan rasa saling percaya, saling hormat, dan semangat kerja sama.

"Untuk itu, kami berharap dialog ini akan dapat memfasilitasi musyawarah interaktif yang dinamis menuju kerja sama yang lebih dalam dan lebih eksklusif antara para pemangku kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Kami berharap dialog ini akan memberikan kesempatan untuk kolaborasi konkret di antara ekonomi-ekonomi di kawasan Indo-Pasifik," ucap Retno.

Delegasi dari 18 negara anggota Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) menghadiri Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik (High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation) yang digagas Indonesia.

Pertemuan yang dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla itu mengangkat tema "Menuju Kawasan yang Damai, Sejahtera, dan Inklusif".

Tujuan pertemuan itu adalah meningkatkan kerja sama dan membangun rasa saling percaya antarnegara di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang mengarah pada kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi inklusif, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Credit  antaranews.com

Tegang dengan Pakistan, India Kerahkan Kapal Induk

Kapal induk INS Vikramaditya milik Angkatan Laut India. Foto/REUTERS

NEW DELHI - Angkatan Laut India telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengerahkan kapal selam nuklir, kelompok tempur kapal induk dan puluhan kapal angkatan laut lainnya ke Laut Arab Utara. Pengerahan puluhan kapal itu berlangsung di tengah ketegangan dengan Pakistan yang sedang memanas.

Pengerahan puluhan kapal militer itu untuk latihan perang skala besar di lepas pantai India di Laut Arab Utara.

Ketegangan kedua negara bersenjata nuklir itu dipicu serangan bom bunuh diri terhadap konvoi polisi paramiliter India wilayah Kashmir pada 14 Februari 2019. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter dan memicu aksi saling serang kedua negara.

Angkatan Laut India mengatakan serangan pada Februari lalu telah mendorong Angkatan Laut untuk dengan cepat memindahkan kapal-kapalnya ke penyebaran operasional. Pengerahan puluhan kapal itu dimulai sejak hari Minggu.

"Pengerahan itu terdiri dari kapal selam nuklir, kelompok kapal induk INS Vikramaditya dan sejumlah kapal, kapal selam, dan pesawat terbang," bunyi pernyataan Angkatan Laut India, dikutip Bloomberg, Selasa (19/3/2019).

Pernyataan itu juga mencakup rincian tentang mobilisasi militer India setelah serangan teroris. "Sekitar 60 kapal angkatan laut, 12 kapal penjaga pantai dan 60 pesawat terlibat dalam latihan perang TROPEX," lanjut pernyataan itu.

Serangan di Kashmir mendorong India untuk meluncurkan serangan udara terhadap kamp pelatihan di Pakistan milik Jaish-e-Mohammed, sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan yang mengklaim serangan bom bunuh diri di Kashmir.

Dalam serangan mendadak yang terpisah, Islamabad mengirim jet tempur untuk menyerang sasaran di India dan menembak jatuh sebuah pesawat Angkatan Udara India di wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan. Seorang pilot India ditangkap, tetapi kemudian dilepaskan lagi.

Abhijit Singh, mantan perwira Angkatan Laut India dan peneliti senior di kelompok think tank Observer Research Foundation di New Delhi mengatakan India mengikuti prosedur operasi standar dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa dengan memobilisasi kapalnya. 

"(Yang) sedang dibuat, Angkatan Laut India berada tepat di depan pintu Pakistan, tetapi tidak seperti itu, itu bukan eskalasi dari pihak India," kata Singh, yang menambahkan bahwa kapal-kapal yang berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut biasanya hanya membawa pasokan dan persenjataan yang minim.

India sebelumnya mengatakan angkatan bersenjatanya dalam kondisi siaga setelah Perdana Menteri Narendra Modi menyalahkan Pakistan atas serangan di Kashmir. Pada saat itu, para pejabat India membantah pernyataan Islamabad bahwa mereka telah mendeteksi dan mengusir kapal selam India dari perairan teritorial.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India dan seorang juru bicara Angkatan Laut Pakistan tidak dapat segera berkomentar.





Credit  sindonews.com

Raja Salman Ucapakan Duka Cita atas Banjir Bandang di Papua

Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Salman bin Abdulaziz Al Saud menyampaikan ucapan belasungkawa terkait musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Sentani. Foto/Reuters

RIYADH - Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Salman bin Abdulaziz Al Saud dilaporkan menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, terkait musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

“Kami telah menerima kabar musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Papua, dan dampak yang ditimbulkan oleh musibah tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," kata Raja Salman melalui sebuah surat kepada Jokowi, seperti dilansir Saudi Press Agency pada Selasa (19/3).

"Dengan ini, Kami ingin menyampaikan ucapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Presiden dan segenap keluarga korban tragedi tersebut, atas nama bangsa dan pemerintah Saudi, seraya memohon kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada para korban meninggal dunia, memberikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, memberikan kesembuhan dengan segera kepada para korban luka, serta menjaga bangsa dan negara Indonesia dari segala hal buruk dan bencana. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa," sambungnya.

Selain Raja Salman, ucapan duka cita juga disampaikan oleh Putera Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman (MBS). Di mana, MBS mengatakan telah menerima kabar musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Papua, dan dampak yang ditimbulkan oleh musibah tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Dengan ini, saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa yang teramat dalam, kepada Presiden dan segenap keluarga korban, seraya memohon kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada para korban meninggal dunia, serta kesembuhan bagi para korban luka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa," ungkapnya.

Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) menuturkan total korban jiwa akibat banjir badang itu berjumlah 89 orang. BNPB menyebut 82 korban meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Jayapura dan tujuh korban meninggal akibat tanah longsor di Ampera, Kota Jayapura 

Credit  sindonews.com

Menlu Retno sampaikan dukacita atas penembakan di Utrecht

Menlu Retno Marsudi. (Antaranews)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan dukacita dan simpati sehubungan dengan penembakan di Utrecht, Belanda, yang terjadi Senin (18/3).

Ungkapan dukacita tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pembicaraan dengan Menlu Belanda Stef Blok.

Melalui cuitan yang diunggahnya pada Senin malam, Menlu Retno menyampaikan kecaman Indonesia terhadap aksi kekerasan tersebut dan keyakinan bahwa pelaku akan segera ditangkap dan diadili.

"Mari kita semua mempersatukan upaya untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, menghormati, dan membawa kedamaian bagi umat manusia," demikian cuitan Menlu Retno.

 Polisi Belanda telah menangkap seorang pria yang dicurigai menembak mati tiga orang dan melukai lima orang lainnya di sebuah trem di Kota Utrecht. Peristiwa itu diduga terkait perselisihan keluarga

Gökmen Tanis (37), seorang pria berkewarganegaraan ganda Belanda-Turki, ditangkap di sebuah jalan di utara kota beberapa jam setelah penembakan yang terjadi pada pukul 10.45 waktu setempat di persimpangan 24 Oktoberplein.

Awalnya pihak berwenang mengatakan serangan ini mungkin terkait terorisme, demikian dilaporkan The Guardian.

Akibat insiden ini, otoritas Belanda mengimbau warga Utrecht untuk tinggal di rumah, siswa dicegah meninggalkan sekolah dan kampus, dan banyak toko di kota itu tutup.

Seorang juru bicara kantor kejaksaan Belanda mengatakan para penyelidik masih mempertimbangkan kemungkinan motif teror tetapi alasan lain juga tidak dikesampingkan.

Credit  antaranews.com

KBRI Imbau Masyarakat Indonesia Domisili Belanda Waspada

Ilustrasi. (kira_fotografie/Pixabay)

Jakarta, CB -- Pasca penembakan di Utrecht, KBRI Den Haag mengimbau agar masyarakat Indonesia yang berdomisili di Belanda lebih waspada.

Dalam postingan di Instagram, KBRI mengimbau lima poin yakni:
1. Agar senantiasa waspada dan selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah tempat tinggal/bekerja masing-masing.
2. Agar menghindari kerumunan massa dan daerah-daerah yang menjadi konsentrasi kegiatan massa.
3. Apabila tidak terdapat kepentingan, dimohon agar tidak meninggalkan rumah.
4. Tetap mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi/himbauan aparat keamanan setempat.
5. Sekiranya terdapat hal yang perlu diketahui/dilaporkan, dapat menghubungi KBRI Den Haag dengan alamat: Tobias Asserlaan 8, 2517 KC, Den Haag.

Imbauan ini keluar pasca kejadian penembakan yang terjadi di kawasan 24 Oktoberplein di Utrecht, Belanda, pada Senin (18/3) pagi.

Dilansir dari Reuters, polisi mulai menyebarkan informasi pencarian laki-laki yang yang diduga bernama Gokmen Tanis.

"Polisi meminta untuk mencari Gokmen Tanis (lahir di Turki) berusia 37 tahun sehubungan dengan insiden pagi ini," kata satu pernyataan polisi.

AFP mengabarkan tiga orang tewas dan sembilan korban luka-luka dalam kejadian penembakan tersebut. 

Credit  cnnindonesia.com

RI Panggil Dubes Australia Kecam Komentar Senator soal Muslim

Menlu Retno Marsudi memanggil Dubes Australia, menyampaikan kecaman atas pernyataan senator yang menuduh imigran Muslim sebagai penyebab teror di Selandia Baru. (CNNIndonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Australia di Jakarta, Gary Quinlan, untuk menyampaikan kecaman terhadap pernyataan salah satu senator Negeri Kanguru, Fraser Anning, yang menuduh imigran Muslim sebagai penyebab teror di masjid Selandia Baru.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, menuturkan Retno memanggil Gary ke kantornya pada Senin (18/3) pagi.

"Ibu Menlu telah memanggil dubes Australia untuk Indonesia pagi ini. Dalam pertemuan tersebut, Menlu mengecam keras pernyataan Senator Australia Fraser Anning. Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman mengenai Islam," ucap Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemlu RI.


Arrmanatha menyebut pandangan Anning terhadap Islam "sangat picik." Menurutnya, menghubungkan Islam atau agama apa pun dengan kekerasan seperti terorisme adalah suatu pandangan yang salah.

"Pemikiran yang disampaikan senator Australia tersebut tidak pantas mendapat tempat di dunia modern seperti ini, baik di Australia, Indonesia, atau tempat manapun," kata Arrmanatha.

Arrmanatha juga tak menutup kemungkinan pemerintah melarang senator dari negara bagian Queensland itu masuk ke Indonesia.

Dia menyebut memberikan izin masuk warga negara asing, termasuk Anning, ke Indonesia sepenuhnya "merupakan hak pemerintah."

"Sampai saat ini tidak ada rencana untuk yang bersangkutan untuk pergi ke Indonesia. Apabila ada rencana, adalah hak pemerintah untuk tidak berikan izin masuk bagi yang bersangkutan," ucap Arrmanatha.

Dalam pernyataannya pada Jumat (15/3), Anning mengatakan penyebab penembakan massal yang terjadi di dua masjid di pusat Kota Christchurch bukan aturan kepemilikan senjata yang lemah.

Dia menganggap program imigrasi yang yang mengizinkan kaum-kaum imigran Muslim fanatik tinggal di Selandia Baru menjadi penyebab utama teror terjadi. Dalam pernyataannya, Anning bahkan menyebut Islam sama dengan fasisme.

"Mari kita perjelas, ketika umat Muslim menjadi korban dalam kekerasan hari ini, biasanya mereka lah yang menjadi pelaku. Secara global, kaum Muslim banyak membunuh orang dengan mengatasnamakan agama," kata Anning. 

Credit  cnnindonesia.com

DK PBB Setujui Resolusi Indonesia dan Jerman Soal Afghanistan

Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi perpanjangan mandat Misi PBB ke Afghanistan atau UNAMA. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi perpanjangan mandat Misi PBB ke Afghanistan atau UNAMA. Resolusi itu diajukan oleh Indonesia dan Jerman.

“Ini adalah Resolusi pertama dari Indonesia yang berhasil disahkan oleh DK PBB sejak keanggotaan Indonesia pada DK PBB sejak Januari 2019," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu (17/3).

Pria yang kerap disapa Trian itu kemudian mengatakan, resolusi ini penting, karena memberikan mandat kepada badan PBB untuk lanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung Afghanistan, guna mencapai kemajuan dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung, termasuk pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Afghanistan.

"Kesatuan dari DK PBB penting untuk memberikan sinyal kepada Afghanistan bahwa komunitas internasional dukung Afghanistan secara penuh," ungkapnya.

Resolusi itu berisikan peran PBB untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta komitmen DK PBB akan kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan kesatuan dari Afghanistan. Resolusi juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Afghanistan untuk membangun negaranya dan memperkuat demokrasi.

Sentralitas dan proses politik yang komprehensif, inklusif bersifat Afghan-led dan Afghan-owned dan menjadikan Afghanistan sebagai platform untuk kerjasama internasional, juga telah digarisbawahi pada resolusi.

Perpanjangan mandat UNAMA penting untuk koordinasi berbagai bantuan internasional termasuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam persiapan Pemilu Presiden tahun 2019 di Afghanistan. 

Credit  sindonews.com

Indonesia kecam aksi penembakan di masjid di Selandia Baru

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. (ANTARA/Fransiska Ninditya)

... kami mengecam aksi penembakan yang dilakukan di masjid diChristchurch saat umat Islam sedang melakukan ibadah...

Jakarta (CB) - Kementerian Luar Negeri mengecam aksi penembakan massal yang terjadi di satu masjid di Christchurch, Selandia Baru, yang terjadi pada Jumat, 15 Maret 2019, pukul 13:40 waktu setempat.

"Fakta ada aksi penembakan di masjid saat ibadah itu tindakan yang patut dikecam. Untuk itu, kami mengecam aksi penembakan yang dilakukan di masjid di Christchurch saat umat Islam sedang melakukan ibadah," kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, di Jakarta, Jumat.

Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington terus memantau perkembangan situasi dan telah mengirimkan tim ke Christchurch untuk berkoordinasi dengan otoritas keamanan, rumah sakit dan Perhimpunan Pelajar Indonesia setempat.

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri, hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, terdapat 331 orang WNI di kota Christchurch, termasuk 134 mahasiswa. Jarak dari Wellington ke Christchurch mencapai 440 kilometer.

Credit  antaranews.com

Konflik Palestina-Israel, RI-Oman Dukung Solusi Dua Negara

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan bersamanya dengan Menlu Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia dan Oman menyatakan 'solusi dua negara' masih menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Indonesia menyatakan akan selalu mendukung Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya.

"Bagi Indonesia solusi dua negara tidak dapat ditawar dan tidak ada plan B bagi solusi dua negara," ucap Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta, Kamis (14/3).

Retno menyampaikan pernyataan bersama soal Palestina dengan Menlu Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah.

Dalam pertemuan bilateral, Retno menegaskan kepada Yusuf persoalan Palestina masih dan akan selalu menjadi perhatian utama dan prioritas politik luar negeri Indonesia.


"Saya berharap Indonesia dan Oman di masa mendatang dapat meningkatkan terus peran kedua negara untuk dunia yang lebih aman dan lebih baik," kata Retno.

Dalam kesempatan yang sama, Yusuf memuji peran Indonesia yang selama ini aktif dalam membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan yang dihadapi negara-negara Timur Tengah dan Arab.

Yusuf menyatakan Oman juga sangat menghargai posisi Indonesia yang tegas dalam mendukung hak-hak Palestina.

"Kami sangat senang Indonesia memiliki pandangan yang positif kepada Palestina. Terima kasih kepada Indonesia atas dukungannya terhadap kebebasan penuh bagi Palestina. kami dukung posisi Indonesia, terutama soal solusi dua negara," kata Yusuf.

Bangun Kilang Baru

Selain mengulas masalah Timur Tengah, Retno dan Yusuf juga membahas kerja sama bilateral antara Indonesia-Oman. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi.

Retno menuturkan perusahaan minyak dan gas, Oman Overseas Oil and Gas (OOG), berencana bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) membangun kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur. Kilang tersebut ditargetkan berkapasitas 300 ribu barel per hari.

Selain itu, Retno juga memaparkan Indonesia dan Oman sepakat memberlakukan kebijakan bebas visa bagi paspor diplomatik, baik untuk perjalanan dinas atau pun khusus.

"Soal visa ini rencana penandatanganan kerja sama akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Retno.

Tak hanya Oman, Indonesia juga menyatakan niatnya memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC) lainnya.

Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian di Afghanistan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani dalam joint press statement, usai melakukan pertemuan bilateral, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Jumat (15/3/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani kembali menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia siap berkontribusi dalam proses dan upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan.

"Dalam pertemuan tadi, Indonesia kembali menegaskan komitmen dan dukungan penuh bagi perdamaian Afghanistan. Kami membahas berbagai kemajuan dalam proses penciptaan perdamaian. Indonesia siap berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Afghanistan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI.

Menurut Menlu Retno, berdasarkan perspektif Pemerintah RI, Indonesia dapat berkontribusi dalam tiga hal untuk proses perdamaian di Afghanistan, yaitu dalam proses membangun rasa saling percaya (trust building), upaya pembangunan perdamaian (peace building), dan menggalang dukungan di fora internasional.

"Pertama, 'trust building' merupakan elemen penting dalam tiap proses perdamaian. Tahun lalu Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Indonesia-Pakistan-Afghanistan. Indonesia siap memfasilitasi berbagai kegiatan 'trust building' untuk perdamaian Afghanistan," ujar Menlu Retno.

Kedua, untuk proses pembangunan perdamaian dan "state building", Indonesia menawarkan bantuan pembangunan kapasitas dan beasiswa kepada pemerintah dan warga Afghanistan.

"Indonesia menawarkan 100 beasiswa di bidang minyak, gas, dan pertambangan. Indonesia juga memberikan pelatihan untuk para diplomat Afghanistan serta pelatihan untuk prosedur ekspor impor," ujar Menlu Retno.

Selain itu, Pemerintah Indonesia siap berbagi pengalaman dan praktik terbaik tentang penyelenggaraan pemilu kepada Afghanistan yang akan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu dekat.

"Isu tentang perempuan juga sangat penting, maka salah satu program pembangunan kapasitas yang diberikan adalah terkait isu pemberdayaan perempuan," kata Menlu RI itu pula.

Saat ini, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Indonesia Islamic Center (IIC) di Kabul, dan juga memulai pembangunan klinik kesehatan di dalam IIC.

Ketiga, pemerintah Indonesia dapat berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan dengan menggalang dukungan dari berbagai fora internasional.

"Di fora internasional, termasuk PBB, Indonesia terus menggalang dukungan bagi proses perdamaian Afghanistan. Indonesia bersama Jerman sedang merumuskan resolusi untuk perpanjangan misi UNAMA (Misi Bantuan PBB di Afghanistan)," ujar Menlu Retno.

"Indonesia juga terus mendorong PBB untuk mendukung proses perdamaian dan stabilitas di Afghanistan," katanya pula.

Credit  antaranews.com