China Beli 300 Pesawat Airbus dengan Total Harga USD34 Miliar

China Beli 300 Pesawat Airbus dengan Total Harga USD34 Miliar

PARIS - Airbus menandatangani kesepakatan penjualan 300 pesawat senilai USD34 miliar (Rp482,22 triliun) pada China. Itu bertepatan dengan kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Prancis. Kesepakatan itu menjadikan Airbus mampu mengimbangi rival utamanya dari Amerika Serikat (AS) Boeing dalam pencatatan rekor penjualan pesawat.

Perjanjian penjualan antara Airbus dan agen pembelian Pemerintah China, Aviation Supplies Holding Company, termasuk pembelian 290 A320 dan 10 pesawat berbadan besar A350. Para pejabat Prancis menyatakan nilai transaksi 30 miliar euro sesuai dengan harga katalog. China diperkirakan akan mendapatkan diskon besar. Transaksi itu lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung ke China pada 2017, China memesan 300 pesawat Boeing. Tapi, perang dagang antara Beijing dan Washington memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Memang tidak ada bukti keterkaitan langsung antara kesepakatan Airbus dengan ketegangan AS-China serta permasalahan armada Boeing. 

Namun, para pengamat China memandang Beijing memiliki sejarah mengirimkan sinyal diplomasi atau memainkan penjualan pesawat. AS dan China berusaha menurunkan ketegangan perang dagang dalam beberapa bulan terakhir.

“Kesimpulan kontrak penjualan besar yang besar ini menjadi langkah ke depan dan sinyal baik dalam konteks saat ini,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron saat jumpa pers dengan Presiden China Xi Jinping dilansir Reuters.

Ketika ditanya negosiasi penjualan pesawat merupakan hasil dari kesalahan Boeing, Presiden Pesawat Komersial Airbus Guillaume Faury mengabaikan hal itu. “Itu merupakan kerja sama jangka panjang dengan mitra kita yang telah berlangsung lama. Itu juga menjadi sinyal kuat kepercayaan diri,” kata Faury.

Dia mengungkapkan, Airbus mendapatkan penghargaan atas pembelian pesawat dalam jumlah besar. Airbus siap mendukung pertumbuhan penerbangan sipil China dengan pesawat berbadan kecil dan besar. “Perluasan jejak kita di China menunjukkan kepercayaan pasar China dan komitmen kita terhadap China dan mitra kita,” ujarnya.

China memang menjadi andalan utama Airbus. Apalagi bisnis pariwisata dan penerbangan di China juga berkembang sangat pesat. Menurut para analis, kesepakatan diplomatik mengandung banyak tuntutan baru, perluangan pemesan, atau dampak kredit yang sangat nyata. Salah satu sumber industri mengungkapkan pesanan terbaru Airbus, termasuk pesanan Pemerintah China telah masuk dalam daftar Airbus, tetapi nama pelanggannya tidak disebutkan.

Airbus sendiri tidak bisa berkomentar mengenai hal itu. Pemesanan Airbus juga menjadi hal rumit bagi Beijing. Pasalnya, China ingin membangun industri kedirgantaraannya. Penjualan Airbus kali ini juga merupakan kesuksesan Presiden Macron. Sebelumnya, dia gagal meyakinkan China untuk membeli 184 pesawat saat berkunjung ke Beijing pada awal 2018, tapi kini dia justru berhasil. 

Sumber industri menyatakan, penundaan negosiasi Airbus karena faktor perang dagang. Ditambah lagi tuntutan pertumbuhan ekonomi China semakin pesat. Ditambah dengan skandal Boeing 737 MAX yang menyisakan pertanyaan dan misteri karena terkait kecelakaan Lion Air dan Ethopian Airlines. Boeing pun mulai ditinggalkan.

China merupakan negara pertama yang mengandangkan pesawat Boeing 737 pada bulan ini menyusul kecelakaan Ethiopian Airlines. Langkah itu diikuti berbagai regulator penerbangan di seluruh dunia. “Airbus memiliki pesawat A320 yang memiliki model sama seperti Boeing 737 MAX,” ujar Ellis Taylor, pengamat dari firma intelijen penerbangan FlightGlobal dilansir CNN.

“Sebagian besar maskapai memesan MAX akan tetap melanjutkan pembelian. Namun, mereka harus berinvestasi dalam infrastruktur dan pelatihan untuk mendukung jet tersebut. Jika mereka harus mengalihkan pembelian ke Airbus, mereka harus membutuhkan biaya yang besar,” kata Taylor.

Sayangnya, tidak jelas maskapai China yang memesan Airbus. Biasanya maskapai yang dimiliki pemerintah, yakni Air China dan China Southern Airlines. Namun, sulit melacak maskapai yang membeli pesawat Airbus. “Pesanan tersebut umumnya diumumkan selama kunjungan kenegaraan,” kata Taylor. “Pengumuman yang sama juga dilakukan saat kunjungan kenegaraan AS,” ujarnya.

Pembelian Airbus oleh China, menurut Taylor, juga dipengaruhi hubungan Boeing dan China. “Isu 737 MAX akan menekan penjualan Boeing,” tuturnya. China masih menjadi pasar yang besar bagi Airbus dan Boeing. China diperkirakan membutuhkan 7.400 pesawat baru dan kargo hingga 2037. “Pada suatu hari nanti China akan membutuhkan Boeing dan Airbus. Itu hanya masalah waktu saja,” kata Taylor.

Sementara itu, saham Airbus kemarin naik tajam sekitar 1,9% setelah pengumuman transaksi dengan China. Sebelumnya, pada Februari lalu, Airbus akan menghentikan produksi pesawat superjumbo A380 karena penurunan pesanan dari banyak maskapai. Pesawat terbesar di dunia yang memiliki dua dek kabin yang menampung 544 penumpang dengan desain standar memang didesain untuk menantang pesawat legendaris Boeing 747.

A380 terakhir akan dikirim ke maskapai pada 2021. Hingga 2021, Airbus hanya akan memproduksi 17 A380, termasuk 14 untuk Emirates dan tiga untuk maskapai ANA dari Jepang. Untuk menjamin pelanggan Airbus dari Asia hingga Eropa, Airbus akan tetap mendukung pelayanan A380 ke depannya.

Kabar tak terduga dari Airbus itu setelah Emirates memutuskan mengurangi pesanan pesawat superjumbo yang ikonik itu. Emirates memutuskan tidak mengandalkan A380, tetapi beralih membeli 30 pesawat A350 dan 40 A330neo yang berukuran lebih kecil. Itu dilakukan dalam restrukturisasi. Emirates yang memiliki 100 pesawat superjumbo A380 mengungkapkan kekecewaan dengan penghentian produksi tersebut.






Credit  sindonews.com

May Indikasikan Mundur Jika Parlemen Dukung Usulan Brexit

PM Inggris, Theresa May, mengisyaratkan dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen mau mendukung proposal Brexit usulannya. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengisyaratkan dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen mau mendukung proposal Brexit usulannya.

Indikasi ini terungkap dalam laporan surat kabar The Sun yang dikutip Reuters pada Selasa (26/3). Menurut The Sun, May menyampaikan isyarat itu dalam percakapan pribadi dengan Tory Eurosceptics dalam perkumpulan Chequers pada Minggu (24/3) malam.

"May juga menegaskan dia pertama-tama perlu tahu apakah jumlah dukungan (dalam parlemen) cukup banyak untuk diganti dengan perjanjian pengunduran diri sebelum ia setuju untuk menindaklanjutinya," tulis surat kabar itu


Wacana pengunduran diri May muncul ketika pemerintah dan parlemen Inggris tak kunjung menyepakati negosiasi Brexit. Berdasarkan undang-undang, Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret ini.

Isu pengunduran May juga muncul tak lama setelah parlemen mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa. 

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Akibat kisruh negosiasi antara pemerintah dan parlemen, pekan lalu May meminta Uni Eropa menunda proses Brexit.

Meski Uni Eropa menyetujui permintaan May, blok tersebut sudah menyiapkan sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Credit  cnnindonesia.com

Islamofobia Meningkat di Inggris Pasca Teror Selandia Baru

Tell Mama mengatakan, kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim telah melonjak di seluruh Inggris, setelah serangan teror Selandia Baru. Foto/Istimewa

LONDON - Tell Mama, sebuah LSM yang mendokumentasikan insiden Islamofobia di Inggris mengatakan, kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim telah melonjak di seluruh Inggris, setelah serangan teror Selandia Baru.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pekan lalu, Tell Mama mengatakan bahwa kejahatan kebencian anti-Muslim meningkat 593 persen di Inggris dalam pekan pertama, setelah penembakan di Christchurch di mana 50 jemaah Muslim tewas oleh seorang teroris sayap kanan.

"Ini menunjukkan bahwa beberapa orang melihat Muslim sebagai permainan adil untuk kebencian dan sekarang jelas bahwa kita memiliki ideologi kebencian yang berkelanjutan dan terus-menerus yang berfokus pada Muslim," kata Iman Atta, direktur Tell Mama.

“Muslim di Selandia Baru terbunuh dan Muslim Inggris merasakan kemarahan orang-orang fanatik. Itu jahat," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/3).

Menurut kelompok pemantau itu, 95 insiden dilaporkan antara 15 Maret, hari serangan Selandia Baru, dan 21 Maret. Sekitar 85 insiden, 89 persen dari total, secara langsung merujuk pada serangan Selandia Baru dan menampilkan gerakan yang menirukan senjata api ditembakan kepada Muslim.

Muslim di London utara, Southampton dan Oxford telah melaporkan pelecehan verbal yang diarahkan kepada mereka, termasuk gerakan intimidasi yang meliputi gerakan senjata dan suara-suara peluru. Dalam insiden pelecehan verbal lainnya, umat Islam diberi tahu bahwa "Anda harus ditembak" dan bahwa "Muslim harus mati".

Mayoritas serangan dilakukan secara langsung daripada online dan menurut Tell Mama, pelaku yang melakukan serangan ini percaya bahwa mereka tidak akan ditangkap dan karena keberanian serangan tersebut, mereka tidak khawatir tentang konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. 

Credit  sindonews.com

Parlemen Ambil Alih Brexit, Tiga Menteri Inggris Mundur

Ilustrasi. (Reuters/Simon Dawson)

Jakarta, CB -- Tiga menteri mengundurkan diri setelah parlemen mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit pada Senin (25/3).

Sejumlah sumber pemerintahan mengatakan kepada AFP bahwa Menteri Luar Negeri, Alistair Burt, dan Menteri Kesehatan, Steve Brine, mengundurkan diri.

Sementara itu, Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.


Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Credit  cnnindonesia.com

Parlemen Inggris Ambil Alih Kendali Brexit dari Theresa May

Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. (©UK Parliament/Mark Duffy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.

Alih kendali ini ditetapkan melalui proses pemungutan suara di parlemen pada Senin (25/3) dengan hasil akhir 329-302.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).


Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Uni Eropa sendiri sudah menyiapkan sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan.

Sementara itu, warga Inggris yang bepergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan bakal dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain. 

Credit  cnnindonesia.com

Uni Eropa Siap Antisipasi Brexit Tanpa Kesepakatan

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (REUTERS/Francois Lenoir)

Jakarta, CB -- Uni Eropa menyatakan telah bersiap menghadapi seluruh konsekuensi jika Inggris keluar dari keanggotaan lembaga itu tanpa kesepakatan (no deal Brexit).

"Karena semakin besar kemungkinan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 12 April, Komisi Eropa hari ini telah menyelesaikan persiapan (jika Inggris keluar) 'tanpa kesepakatan'," bunyi pernyataan Komisi Eropa pada Senin (25/3).

Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah Uni Eropa menyetujui permintaan Inggris untuk menunda proses Brexit yang seharusnya rampung pada 29 Maret mendatang.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah-langkah dalam 13 sektor utama untuk mengantisipasi Brexit tanpa kesepakatan. Beberapa bidang itu mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.


"Langkah-langkah darurat Uni Eropa tidak akan-dan tidak bisa-mengurangi dampak keseluruhan dari skenario Brexit tanpa kesepakatan, tidak juga dengan cara apa pun yang dilakukan untuk mengganti/mengimbangi minimnya kesiapan atau mereplikasi manfaat penuh dari keanggotaan Uni Eropa," bunyi pernyataan itu.

"Proposal ini bersifat sementara, terbatas dalam ruang lingkup dan akan diadopsi secara sepihak oleh Uni Eropa. Ini bukan 'perjanjian kecil' dan ini belum dinegosiasikan dengan Inggris."

Dikutip AFP, pernyataan itu ditujukan pada anggota parlemen Inggris pro-Brexit yang menganggap bahwa keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan tidak akan seburuk yang dipikirkan kaum anti-Brexit.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan. Belum lagi soal perbatasan dan cukai mereka dengan Irlandia.

Sementara itu, warga Inggris yang berpergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan akan segera dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain.

Credit  cnnindonesia.com

Ratusan Ribu Orang Turun ke Jalan Menolak Brexit

Ratusan ribu masyarakat Inggris turun ke jalan menuntut dilakukannya referendum ulang. Sumber: New York Post

CB, Jakarta - Ratusan ribu masyarakat Inggris turun ke jalan menuntut dilakukannya referendum ulang. Mereka yang melakukan aksi itu, ingin Inggris tak jadi keluar dari Uni Eropa atau Brexit.
Aksi jalan dilakukan di wilayah tengah London pada Sabtu, 23 Maret 2019. Unjuk rasa dilakukan menyusul semakin memburuknya krisis Brexit yang juga 'menenggelamkan' kepemimpinan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Referendum Brexit dilakukan tiga tahun lalu dan sampai sekarang masih belum mencapai kata sepakat tentang bagaimana hubungan Inggris dan Uni Eropa, khususnya hubungan ekonomi dan perdagangan, setelah kedua belah pihak resmi bercerai.

Sekitar 200 gerbong kereta dipesan untuk mengakomodasi para demonstran ke ibu kota London. Petisi agar Inggris membatalkan rencana keluar dari Uni Eropa telah ditanda-tangani 4,39 juta orang dalam tempo tiga hari.

Perdana Menteri May yang saat referendum memilih Inggris tak keluar dari Uni Eropa, sebelumnya mengatakan 'saya berada disamping Anda' terkait Brexit dan mendesak anggota parlemen Inggris agar mendukung kesepakatan Brexit yang sudah disusunnya.
Dikutip dari reuters.com, Minggu, 24 Maret 2019, mereka yang melakukan aksi turun ke jalan membawa spanduk-spanduk bertuliskan agar Inggris sebaiknya tidak keluar dari Brexit. Koordinator aksi ini menyebut sekitar satu juta orang melakukan aksi ini dan telah menjadi unjuk rasa anti-Brexit terbesar.
"Saya tidak akan bersikap seperti ini jika proses Brexit dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan pemerintah Inggris mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Namun yang terjadi, ini benar-benar kacau balau," kata Gareth Rae, 59 tahun, salah satu pengunjuk rasa asal Bristol yang datang ke ibu kota London untuk melakukan aksi ini.
Masyarakat dan politikus Inggris saat ini terbelah terkait Brexit. Mereka yang setuju dengan Brexit, berpandangan Brexit adalah strategi penting yang dihadapi Inggris sejak Perang Dunia II.
Selain unjuk rasa Brexit, ada ribuan orang pendukung Brexit berkumpul di Marble Arch, Hyde Park, London pada Sabtu siang, 23 Maret 2019 waktu setempat. Mereka berjalan melewati alun-alun Picadilly Circus dan Trafalgar serta kantor Perdana Menteri di Downing Street dan berakhir di gedung parlemen Inggris.

Credit  tempo.co

Sejumlah Gereja Katolik di Prancis Jadi Sasaran Perusakan

Sejumlah gereja Katolik di Prancis telah menjadi sasaran pembakaran, vandalisme atau perusakan dan penodaan situs - situs suci. Sumber: Twitter / Cardinal Robert Sarah/rt.com

CB, Jakarta - Sejumlah gereja Katolik di penjuru Prancis telah menjadi sasaran pembakaran, vandalisme atau perusakan dan penodaan situs - situs suci. Serangan itu terjadi sejak awal 2019.
Dikutip dari rt.com, Minggu, 24 Maret 2019, gereja St. Sulpice di ibu kota Paris yang juga menjadi tempat pengambilan gambar film Da Vinci Code, dibakar pada 17 Maret lalu setelah misa Minggu. Petugas pemadam kebakaran dan aparat kepolisian mengatakan ledakan yang terjadi di geraja bersumber dari sebuah serangan pembakaran.

Pada Februari lalu, patung Perawan Suci Maria di geraja St. Nicholas yang dibuat pada abad ke-19 dibanting orang tak bertanggung jawab hingga remuk. Pastur Francois-Laurent Hear mengatakan patung Perawan Suci Maria yang hancur itu tidak dapat diperbaiki lagi. Gereja melaporkan ada tiga kejadian perusakan dalam tempo 10 hari, termasuk salib yang dilemparkan ke lantai oleh para pelaku kerusakan.
Gereja katedhral Saint-Alain di kota Lavaur juga menjadi sasaran tindakan vandalisme, dimana sejumlah patung dan salib dibanting ke lantai dan kain penutup altar dibakar. Sebuah patung Yesus di salib juga di rusak, dimana pelaku vandalisme memutar salah satu tangan patung Yesus sehingga membuat patung itu terlihat sedang menyeka keringat. Dua remaja sudah ditahan atas perusakan ini.

Sedangkan gereja Notre-Dame des Enfants mengalami penjarahan pada Februari lalu. Para pelaku vandalisme juga menggunakan kotoran manusia untuk mengotori dinding. Roti yang dikuduskan dari roti tidak beragi, yang diyakini umat Katolik adalah tubuh Yesus Kristus, ditemukan berserakan di luar tercampur dengan sampah.
Pada bulan yang sama, gereja Notre-Dame di Dijon, Prancis juga menjadi sasaran perusakan. Pastur Emmanuel Pic mengatakan serangan ini sama dengan menyerang keyakinan umat Katolik dan penyerangan dengan sengaja ini sangat mengejutkan.

Credit  tempo.co

Penggagas Petisi Anti Brexit Terima Ancaman Pembunuhan

Margaret Georgiadou (77) penggagas petisi anti Brexit menerima ancaman pembunuhan. Foto/Istimewa

LONDON - Seorang perempuan yang menjadi penggagas petisi anti Brexit mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan. Tidak hanya sekali, tetapi tiga kali menerima ancaman itu melalui telepon yang membuatnya "gemetar seperti daun."

Margaret Georgiadou (77) memulai petisi Cabut Pasal 50, yang telah melampaui empat juta tanda tangan pada Sabtu pagi. Dia mengatakan dia "benar-benar kagum" itu telah menjadi petisi paling populer yang diajukan ke situs web Parlemen.

Tetapi Georgiadou mengatakan bahwa panggilan telepon "mengerikan" membuatnya takut dan marah. Pensiunan dosen itu mengatakan dia juga telah menerima pelecehan melalui akun Facebook-nya.

"Saya merasa tidak enak, saya merasa marah pada diri saya sendiri karena saya pikir saya lebih tangguh dari itu. Tetapi saya takut," ujarnya seperti dikutip dari BBC, Minggu (24/3/2019).

"Aku bahkan belum memberi tahu suamiku karena dia sudah sangat tua dan dia akan menjadi histeris," imbuhnya.

Georgiadou mengatakan ia membuat petisi itu untuk menghentikan orang-orang "mengeluh" tentang betapa buruknya jika Brexit benar-benar terjadi.

Petisi ini telah memecahkan rekor petisi terbesar di situs web Parlemen, yang sebelumnya dipegang oleh petisi terkait Brexit lainnya pada tahun 2016.

Georgiadou mengatakan bahwa dia ingin membuat sebanyak mungkin orang untuk menandatanganinya, tetapi dia tidak mengharapkan tanggapan pemerintah.

"Demokrasi diperintah oleh masyarakat untuk masyarakat, bukan mayoritas untuk mayoritas," tegasnya.


"Saya ingin membuktikan itu bukan lagi kehendak rakyat. Sudah tiga tahun yang lalu tetapi pemerintah menjadi terkenal karena mengubah pikiran mereka - jadi mengapa masyarakat tidak bisa?" tanyanya

"Orang-orang harus bertanya pada diri sendiri, siapakah yang menginginkan Brexit? Itu akan membantu Putin, itu akan membantu Trump ... tetapi apakah itu akan membantu kita? Aku meragukannya," tukasnya.

Sejak keberhasilan permohonannya, Georgiadou telah menghadapi kritik atas postingan yang diduga dibuatnya di media sosial, menggunakan bahasa yang mengancam tentang perdana menteri. Ia mengaku tidak mengingat postingannya tersebut.

"Itu pasti pekerjaan yang sangat sulit. Tanggalnya semua salah," ujarnya.

"Teman-temanku menganggapnya lucu. Mereka membuat fotoku mencoba memegang senapan dengan bingkai zimmer-ku. Aku tidak memiliki bingkai zimmer atau senapan," ungkapnya.

Georgiadou mengatakan dia tidak dapat menghadiri aksi demonstrasi untuk referendum UE kedua di London tetapi akan menerima penghormatan dari para demonstran.

"Aku ingin mereka menyanyikan lagu untukku, 'Berbarislah, berbarislah, dengan harapan di hatimu dan kamu tidak akan pernah berjalan sendirian'," pintanya.






Credit  sindonews.com

Satu Juta Pedemo Anti-Brexit Diklaim Tuntut Referendum Ulang

Unjuk rasa anti-Brexit, beberapa waktu lalu. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Jutaan orang pedemo disebut turun ke jalanan kota London pada Sabtu (24/3) menuntut referendum ulang soal keanggotaan Inggris di Uni Eropa setelah blok tersebut menyetujui penundaan Brexit.

Sejumlah penggagas demonstrasi mengklaim sedikitnya satu juta orang ikut serta dalam protes bertajuk "Put it to the People" itu. 

Sebagian besar pemrotes turun ke jalanan ibu kota dari Hyde Park hingga depan gedung parlemen di Westminster sambil mengacungkan spanduk-spanduk dan poster anti-Brexit. Beberapa dari mereka juga ikut mengibarkan bendera Uni Eropa.


"Ini sangat buruk. Kita perlu membatalkan Pasal 50 (dalam Traktat Uni Eropa yang berisikan tata cara anggota keluar dari blok tersebut) dan jika kita tidak bisa melakukannya, itu berarti kita butuh suara rakyat," tutur Emma Sword, salah satu pemrotes, Minggu (24/3), kepada AFP.

Di depan gedung parlemen, sejumlah pejabat pemerintah seperti Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, Wali Kota London Sadiq Khan, pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Tom Watson, hingga politikus Anna Soubry ikut serta dalam pawai tersebut.

Tuntutan massa demonstrasi pro-Brexit. (Reuters)

"Kami telah melihat bagaimana pemerintah mengabaikan peringatan kami berkali-kali. Sudah waktunya untuk mengatakan dengan keras dan jelas, cukup sudah," kata Khan.

Sebagian anggota parlemen menolak menggelar referendum baru dalam rapat pada awal Maret ini.

Namun, demonstrasi besar-besaran ini dianggap mengungkap harapan mayoritas warga Inggris yang ingin memaksakan jajak pendapat baru tetap digelar.

"Pesannya jelas, hentikan Brexit," kata pemimpin Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang ikut berdemo.



"Kami sekarang adalah negara yang memilih untuk tetap [sebagai anggota Uni Eropa]. Hampir 90 persen pemilih muda yang tidak diizinkan memilih dalam referendum Brexit 2016 lalu akan memilih untuk tetap berada di Uni Eropa," katanya menambahkan.

Sementara itu, penundaan Brexit memberi harapan baru bagi Perdana Menteri Inggris, Theresa May, untuk kembali mengajukan usulan soal persyaratan Brexit kepada parlemen supaya mereka tidak hengkang dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Penundaan itu disetujui petinggi Uni Eropa ketika bertemu dengan May di Brussels, Belgia, pada Kamis (21/3) kemarin.

PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Perundingan kedua belah pihak dikabarkan sempat tegang karena May gagal meyakinkan Uni Eropa bahwa Inggris bisa meloloskan usulan rancangan undang-undang Brexit pada pekan depan guna menghindari keluar tanpa kesepakatan pada 29 Maret.

Uni Eropa juga menolak proposal Brexit yang diajukan May dan memilih menerapkan persyaratan yang mereka susun. Dalam persyaratan itu, jika Dewan Rakyat Inggris meloloskan proposal Brexit, maka negara itu akan meninggalkan Uni Eropa pada 22 Mei.

Akan tetapi, jika May gagal lagi meloloskan proposal Brexit, maka Inggris akan diberi penundaan Brexit tanpa syarat hingga 12 April untuk mengajukan proposal baru.

Jika hal itu terjadi, Inggris wajib ikut serta dalam pemilihan Parlemen Eropa pada Mei mendatang. Hal ini membuka kesempatan Brexit akan diundur hingga beberapa bulan selanjutnya.

Sementara, May dikabarkan menggelar pembicaraan dengan rekannya dari Partai Konservatif.

"Perdana Menteri sedang berbicara dengan koleganya akhir pekan ini," kata seorang Juru Bicara Kantor PM Inggris.

Namun, dia enggan mengonfirmasi soal kabar bahwa May akan mengadakan pertemuan puncak dengan anggota pemimpin parlemen pro-Brexit pada sorenya.

Credit  cnnindonesia.com

Konsulat dan Kedubes Rusia di Athena Dilempari Granat

Konsulat dan Kedubes Rusia di Athena dilempari granat. Foto/Ilustrasi/Istimewa

ATHENA - Dua orang tidak dikenal melemparkan alat peledak ke pos polisi dekan Konsulat Rusia di Athena. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Kedutaan Besar Rusia di Yunani.

"Tadi malam, dua orang asing, yang mengendarai konsulat Kedutaan Besar Rusia dengan sepeda, melemparkan sebuah alat peledak ke sebuah stan polisi yang terletak di dekat konsulat," kata Kedutaan Besar Rusia.

"Kerusakan kecil telah ditimbulkan," sambung kedutaan Rusia, menambahkan bahwa otoritas keamanan Yunani sedang memeriksa inside tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (22/3/2019).

Sebelumnya pada hari itu, saluran TV lokal, Skai, melaporkan bahwa orang tak dikenal telah melemparkan granat ke wilayah konsulat Rusia di Athena, dengan bangunan yang ditutup oleh polisi.

Granat itu tidak meledak, sementara alasan pelemparan itu belum diungkapkan oleh pihak kepolisian.

Tidak ada informasi lebih lanjut terkait insiden ini.

Serangan terhadap perwakilan diplomatik Rusia di luar negeri bukan yang pertama kalinya. Pada September 2015, sebuah mortir mendarat di areal Gedung Kedutaan Besar Rusia di Damaskus. Selang sebulan kemudian, tepatnya bulan Oktober, gedung tersebut diserang dua granat. Beruntung tidak seorangpun tewas dalam serangan tersebut, namun sejumlah orang terluka.

Serangan mortir terjadi terhadap gedung yang sama pada Oktober 2016 dan Agustus 2017. 

Credit  sindonews.com

Partai Sayap Kanan Belanda Menang Pemilu

Thierry Baudet (Forum for Democracy) terlihat selama malam hasil pemilu di pusat kota Amsterdam, Belanda, 21 Maret 2018. [REUTERS]

CB, Jakarta - Partai sayap kanan anti-imigran Belanda menang pemilu dan menggeser posisi mayoritas partai berkuasa, dua hari pasca-teror di Utrecht.
Partai baru bernama Forum for Democrascy yang dipimpin oleh Thierry Baudet, 36 tahun, bangkit dari nol kursi di senat hingga memiliki 12 kursi sejak masuk dalam bursa pemilihan, seperti dikutip dari The Telegraph, 22 Maret 2019.
Partai Forum for Democracy mendukung Nexit atau Netherlands Exit, upaya untuk memisahkan Belanda dari Uni Eropa dan pandangan anti-imigrasi dan anti-Islam.

"Para pemilih di Belanda telah melebarkan sayap mereka dan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kami telah dipanggil ke garis depan karena kami harus melakukannya. Karena negara membutuhkan kita," kata Baudet.
Hasil pemilu menunjukkan kekuatan populisme sayap kanan yang bertahan lama di Belanda, yang terjadi hampir dua puluh tahun eksis setelah pembunuhan populis Pim Fortuyn pada tahun 2002.

Thierry Baudet (Forum for Democracy) terlihat selama malam hasil pemilu di pusat kota Amsterdam, Belanda, 21 Maret 2018. [REUTERS]
Kemenangan kaum populis membuat partai koalisi kanan-tengah Perdana Menteri Mark Rutte terpaksa mencari dukungan dari luar untuk memenangkan persetujuan Senat demi meloloskan undang-undang yang disahkan oleh parlemen.
Suara provinsi menentukan komposisi di Senat, di mana pemerintah Rutte telah kehilangan mayoritasnya.


Forum for Democracy, yang hanya memegang dua kursi di parlemen setelah memasuki politik pada 2016, akan memiliki jumlah kursi yang sama di Senat yang dikuasai partai VVD Mark Rutte.

"Kami berdiri di puing-puing yang dulunya peradaban paling indah di dunia," kata Baudet dalam pidato kemenangan di depan pendukung, dikutip dari Reuters.
Mengikuti pimpinan Presiden AS Donald Trump, Baudet menentang imigrasi dan menekankan tema budaya dan ekonomi "First Dutch" atau memprioritaskan orang Belanda. Dia menentang euro dan berpikir Belanda harus meninggalkan Uni Eropa.
Baudet terus berkampanye ketika partai-partai Belanda lain berhenti setelah serangan hari Senin di Utrecht, di mana seorang pria bersenjata menembak tiga orang yang mati di sebuah trem. Ketum partai sayap kanan itu menyalahkan penyebab teror pada kebijakan imigrasi pemerintah Belanda yang lemah.

Credit  tempo.co

Theresa May Salahkan Parlemen Inggris Atas Kebuntuan Brexit

CB, Jakarta - PM Inggris Theresa May menyalahkan parlemen Inggris di tengah upayanya memperoleh dukungan tory untuk proposal Brexit-nya yang semakin mendekati ambang batas waktu.
Pada Rabu petang kemarin, ketika Brexit tinggal menghitung sembilan hari lagi, May membuat pidato mengejutkan dari beranda kediamannya di Downing Street No.10.
"Dua tahun berjalan, para anggota parlemen tidak bisa menyepakati cara untuk pemisahan Inggris. Akibatnya, kita tidak akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret. Penundaan ini adalah penyesalan besar untuk saya pribadi. Kalian sebagai warga sudah merasa cukup. Kalian ingin proses ini selesai dan berakhir. Saya setuju, saya di pihak kalian," kata May, dikutip dari New York Times, 22 Maret 2019. Dari amanat pidatonya, Theresa May menyalahkan parlemen atas mandeknya realisasi Brexit.

"Apakah mereka (parlemen) ingin meninggalkan UE dengan kesepakatan? Apakah mereka ingin meninggalkannya tanpa kesepakatan? Atau apakah mereka tidak ingin pergi sama sekali?" tanya May.
"Sejauh ini, parlemen telah melakukan segalanya untuk menghindari pilihan," lanjut May.

Dalam pidatonya soal Brexit, Perdana Menteri Theresa May mengecam Parlemen, mengatakan para anggotanya mengabaikan tugas mereka.[Chris J Ratcliffe/New York Times]



Pidato ini berisiko bagi May. Pasalnya, May membutuhkan suara dalam voting menentukan pekan depan untuk meloloskan proposal Brexitnya.
Tak lama usai pidato May, anggota parlemen breaksi. Mereka menyebut May sengaja menggiring opini publik dengan melempar kesalahan kepada parlemen.


"Demokrasi hilang ketika seorang perdana menteri yang telah menempatkan dirinya melawan House of Commons (sebutan parlemen Inggris), kemudian menyalahkan anggota parlemen karena melakukan tugas mereka," kata seorang mantan menteri Konservatif, Sam Gyimah, yang mengundurkan diri dari kabinet May pada bulan November lalu.
Dia mengatakan tidak akan mendukung perjanjian Brexit yang disusun Theresa May dan menyebut pidatonya "Beracun" di Twitter.

Credit  tempo.co

Empat Masjid di Inggris Diserang Orang Tak Dikenal

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Jakarta, CB -- Empat masjid di pusat Kota Birmingham, Inggris, diserang oleh seorang pria tak dikenal pada Rabu (20/3) tengah malam.

Petugas penanggulangan terorisme tengah menyelidiki insiden yang terjadi di empat lokasi berbeda di utara Birmingham itu.

Kepolisian West Midlands pertama kali mendapat laporan penyerangan pada Kamis dini hari waktu setempat. Warga melaporkan bahwa seorang pria menghancurkan jendela dengan palu godam di salah satu tempat ibadah.


Tak lama, polisi mendapat laporan serupa di masjid lain, tidak jauh dari lokasi pertama. Polisi langsung mengerahkan patroli dan menyelidiki "kerusakan" pada kedua masjid tersebut.

"Sampai saat ini, kami belum tahu motif dari serangan kemarin malam," ucap Kepala Kepolisian West Midlands, Dave Thomson, melalui pernyataan pada Kamis (21/3).

"Apa yang bisa saya katakan saat ini adalah bahwa pasukan dan unit anti-terorisme bekerja sama untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab."

Aparat mengatakan penyerangan di empat masjid itu hingga kini dianggap "saling berkaitan."

Insiden ini terjadi sepekan setelah teror penembakan di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada 15 Maret lalu. Insiden itu menewaskan 50 jemaah dan melukai 50 lainnya yang saat kejadian tengah ibadah salat Jumat.

Sejak insiden Christchurch, Kepala Kepolisian Nasional Inggris menyatakan telah mengerahkan patroli di sekitar masjid-masjid di negara itu.

Patroli itu juga dilakukan menyusul laporan kelompok anti-rasisme di Inggris yang memperingatkan peningkatan sentimen anti-Islam atau Islamophobia dan aktivitas ekstremis sayap kanan.

Hasil jajak pendapat yang dirilis yayasan Hope Not Hate memaparkan sepertiga warga Inggris melihat Islam sebagai "umumnya ancaman terhadap hidup orang Inggris."

Seorang imam masjid di Inggris, Mohammed Mahmoud, mengaku mengalami pelecehan hingga diludahi pada pekan ini. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara solidaritas untuk korban teror Selandia Baru.

Ia sempat menjadi sorotan setelah melindungi pelaku teror di masjid London Utara pada 2017 lalu.

Credit  cnnindonesia.com

Sawitnya Ditolak, RI Ancam Boikot Produk Eropa

Foto: dok. GAPKI

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai sikap diskriminatif yang dilakukan parlemen Uni Eropa terhadap komoditas sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas sawit nasional mendapat perlakuan yang setara di pasar komoditas Uni Eropa.

Untuk itu hari ini di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap terhadap sikap diskriminatif dari Uni Eropa.

Keduanya menyatakan pemerintah akan melakukan cara apapun untuk melawan penolakan sawit di Eropa. Salah satunya adalah ancaman opsi boikot produk Eropa.

 Darmin dan Luhut Sepakat Kecam Uni Eropa

Foto: Ristu Hanafi/detikcom

Darmin dan Luhut berkumpul bersama di Kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka berdua secara kompak menyatakan sikap pemerintah Indonesia atas penolakan sawit di Uni Eropa.

"Kita ingin membatalkan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, sebagai diskirkminasi minyak kelapa sawit dengan minyak lainnya. Indonesia akan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dalam langkah melawan, artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara Eropa," tegas Darmin di Ruang Nusantara Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Senada dengan Darmin, Luhut dengan menggebu-gebu mengutuk langkah diskriminatif Uni Eropa pada komoditas sawit. Bahkan Luhut mengaku bingung dengan perilaku dari Uni Eropa, padahal pihaknya sudah sering berkomunikasi.

"Kami sangat kompak, kami dua Menko tidak bisa paham bisa sebegini kencang padahal kami sudah kesana, kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu kita ketahui kita nggak akan pernah goyang mengenai itu. Saya tegaskan, kami bukan negara pengemis kami great country Indonesia," ungkap Luhut.

Dengan kebijakan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, nantinya Uni Eropa akan menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa sawit sendiri ditolak karena memiliki berdampak besar pada lingkungan.

Padahal, Uni Eropa sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.

Luhut Ancam Boikot Perdagangan RI-UE

Foto: Syahdan Alamsyah

Luhut menyatakan Indonesia akan melawan kebijakan penolakan kelapa sawit di Uni Eropa. Dia mengatakan akan memerangi kebijakan tersebut dengan segala cara.

Hal yang mungkin dilakukan adalah memboikot perdagangan dengan Uni Eropa. Namun, Indonesia sendiri masih mengimpor barang dari Eropa.

"Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," ungkap Luhut.

Meskipun belum memastikan pemboikotan perdagangan, dengan tegas Luhut menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Termasuk kemungkinan memboikot perdagangan.

"Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut.

Luhut tidak menyebut secara spesifik produk apa yang kemungkinan bisa diboikot. Namun, setidaknya hingga kini Indonesia merupakan importir sejumlah produk dari Eropa.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kelas menengah Indonesia bisa saja akan meningkat pesat, hingga saat ini sendiri ada 55 juta orang.

Eropa disebutkannya bisa kehilangan pasar cukup besar apabila sampai Indonesia memboikot perdagangan dengan Eropa.

"Banyak sekali produk-produk Uni Eropa yang kami butuhkan. Dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dan jumlah penduduk 269 juta orang, pasarnya sangat besar," jelas Luhut.

Namun, setidaknya Luhut menyebutkan sektor penerbangan di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2034 dengan mencapai 270 juta penumpang per tahun. Atas hal tersebut, bisa saja Indonesia membutuhkan sekitar ribuan pesawat pabrikan Eropa.

Sawit Entaskan Kemiskinan RI

Foto: dok. GAPKI

Luhut menilai kelapa sawit bisa menekan angka kemiskinan. Bahkan, menurutnya Indonesia telah dipuji oleh banyak negara karena dapat menggunakan komoditas kelapa sawit untuk mengentaskan kemiskinan.

"Indonesia itu negara agraris, semua tergantung dengan pertanian. Lalu faktanya menyebutkan bahwa palm oil turunkan poverty (kemiskinan) kita di bawah 10%, di IMF World Bank kita dibilang champion karena palm oil turunkan kemiskinan," ungkap Luhut.

Luhut menegaskan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena menurutnya apabila sawit ditolak bagaimana pemerintah mau membela rakyat. Luhut menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami, kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," jelas Luhut.

Jutaan Orang Menggantungkan Hidup pada Sawit
Darmin menyebutkan bahwa industri kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat dapat mendapatkan upah dari pekerjaannya dan keluar dari garis kemiskinan.

"CPO (crude palm oil) kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

Darmin mengatakan, di Indonesia ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Belum lagi ditambah dengan para petani lokal yang juga ikut menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita lihat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," kata Darmin.

Senada dengan Luhut, Darmin juga menilai industri kelapa sawit pun dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dia akan melawan segala upaya yang memboikot sawit termasuk kampanye penolakan sawit Uni Eropa.

"Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ungkap Darmin.

Credit  finance.detik.com

Kode Keras untuk Rusia, AS Sebar Pesawat Pembom Nuklir ke Eropa

AS kirim enam pesawat pembom B-52 ke Eropa. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengerahkan enam pembom B-52 berkemampuan nuklir ke Eropa untuk latihan integrasi teater dan pelatihan terbang dengan sekutu regional dan mitra NATO. Langkah ini dipandang mengirim pesan kuat ke Rusia, yang merayakan lima tahun aneksasi militer Crimea.

Satuan tugas pembom B-52 Stratofortresses, penerbang dan peralatan pendukung dari Wing Bom ke-2 yang berbasis di Barksdale Air Force Base, Louisiana, tiba di RAF Fairford akhir pekan lalu dan telah berpartisipasi dalam berbagai misi pelatihan di seluruh Eropa.

"Pada hari Senin, empat pesawat B-52 melakukan penerbangan ke beberapa tempat di Eropa, termasuk ke Laut Norwegia, Laut Baltik/Estonia dan Laut Mediterania/Yunani," kata Angkatan Udara AS seperti dikutip dari CNN, Kamis (21/3/2019).

Pembom B-52 dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, dan RAF Fairford juga telah melakukan pelatihan pengenalan teater secara serentak di Indo-Pasifik dan Eropa ketika pembom terbang ke utara ke daerah di sebelah timur Semenanjung Kamchatka, dekat Rusia.

"Secara kolektif, penerbangan dari Indo-Pasifik dan Eropa menunjukkan komitmen AS untuk sekutu dan mitra melalui pekerjaan global pasukan militer," kata Angkatan Udara dalam rilisnya.

Mempunyai berat 185 ribu pound, B-52 pertama kali bertugas pada 1950-an selama puncak Perang Dingin. Pesawat ini awalnya dirancang untuk bertugas sebagai pembom nuklir jarak jauh jarak jauh yang bisa menyerang jauh ke dalam Uni Soviet.

Pesawat B-52 terbaru terbang pada tahun 1962, dan pesawat setinggi 159 kaki itu pun menjadi ikon Perang Dingin.

Pesawat-pesawat ini telah banyak dimodifikasi sejak akhir Perang Dingin dan telah ditingkatkan dengan rudal presisi yang dipandu, elektronik dan sensor teknologi tinggi. Setiap pesawat dapat membawa hingga 70.000 pound bom, ranjau dan rudal, menurut lembar fakta resmi Angkatan Udara.

Ketegangan antara AS dan Rusia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah Rusia menyita kapal-kapal dan menahan para pelaut Ukraina setelah konfrontasi di Selat Kerch pada November. 

Tindakan Rusia dan penahanan para pelaut Ukraina mendorong Presiden Donald Trump untuk membatalkan pertemuan yang direncanakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama KTT G-20 di Argentina tahun lalu.


Credit  sindonews.com

Kedutaan Korut di Spanyol Dilaporkan Diserang

Ilustrasi bendera Korea Utara. (REUTERS/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid, Spanyol dilaporkan diserang sejumlah orang tidak dikenal pada 22 Februari lalu. Para pelaku mencuri sejumlah barang dan kemudian kabur menggunakan kendaraan mewah.

Seperti dilansir CNN, Kamis (21/3), juru bicara Kepolisian Spanyol menyatakan dari laporan disebutkan pelaku penyerangan berjumlah sepuluh orang. Masing-masing dari mereka merangsek masuk ke kedutaan Korea Utara, dan menggunakan senjata palsu untuk menakuti.

Mereka kemudian mengikat sejumlah staf kedutaan menggunakan tali kemudian menginterogasi dan juga menganiaya. Mereka lantas pergi membawa sejumlah barang.

Saat peristiwa terjadi, seorang staf perempuan berhasil kabur dan berteriak meminta bantuan. Warga yang mendengar teriakan itu kemudian menelepon polisi. Namun, ketika polisi datang dan hendak memeriksa keadaan, para staf kedutaan menyatakan tidak terjadi apa-apa seolah seperti menutupi insiden itu.


Peristiwa itu terjadi beberapa hari sebelum pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada akhir Februari lalu.

Ketika dikonfirmasi, kepolisian Spanyol menolak merinci soal laporan penyerangan ke kedutaan Korut itu. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga menolak memberikan konfirmasi dan beralasan tidak bisa memberikan komentar terhadap proses penyelidikan.

Dugaan penyerang disampaikan oleh sumber di pemerintah AS. Mereka yakin itu adalah perbuatan kelompok Cheollima Civil Defense (CCD). Mereka adalah sebuah kelompok rahasia yang bercita-cita menggulingkan rezim Kim Jong-un. Sayang mereka juga tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan itu.

CCD mulai dikenal ketika dilaporkan melindungi Kim Han-sol, anak mendiang Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah saudara tiri Kim Jong-un, yang meninggal akibat diracun menggunakan zat saraf VX di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2017 lalu.

Pemerintah Korea Selatan dna Malaysia menduga Korut terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, Korut menyangkal.

Credit  cnnindonesia.com

Bantai 8.000 Muslim, Panglima Perang Serbia Bosnia Dibui Seumur Hidup

Mantan panglima perang Serbia Bosnia, Radovan Karadzic. Foto/REUTERS

DEN HAAG - Pengadilan Tribunal PBB di Den Haag menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap panglima perang Serbia Bosnia, Radovan Karadzic, 73. Dia dianggap bertanggung jawab atas pembantaian sekitar 8.000 pria dan anak-anak Muslim oleh pasukan Serbia Bosnia yang dikenal sebagai pembantaian Srebrenica Juli 1995.

Putusan pengadilan di Den Haag itu merupakan putusan banding yang diajukan Karadzic atas putusan sidang tahun 2016. Putusan pengadilan tahun 2016 menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara.

Dalam putusannya hari Rabu, yang dilansir Daily Mirror, Kamis (21/3/2019), hakim PBB menilai vonis 40 tahun penjara terlalu ringan atas kejahatan genosida.

Karadzic dinyatakan bersalah memimpin kampanye pembersihan etnis yang mengusir orang-orang Kroasia dan Muslim keluar dari wilayah-wilayah yang diklaim Serbia di Bosnia.

Karadzic telah menghindari pengadilan selama satu dekade dengan berpura-pura menjadi tabib. Panel yang terdiri dari lima hakim kompak memutuskan bahwa hukuman untuk panglima perang Serbia Bosnia itu meningkat.

Ada sorakan di dalam ruang sidang saat putusan diumumkan. Karadzic sekarang tidak memiliki sarana banding lebih lanjut.

Meski dianggap hakim sebagai penjahat perang, Kardzic masih dipandang sebagai pahlawan oleh banyak orang Serbia Bosnia.

Dalam persembunyiannya selama hampir satu dekade, dia menyamar sebagai tabib bernama Dragan Dabic. Karadzic ditangkap dan diserahkan ke pengadilan pada Juli 2008.

Pada tahun 2017 "Jagal dari Bosnia" Ratko Mladic, 74, atau komandan perang Karadzic juga dinyatakan bersalah atas genosida. Mantan Jenderal Serbia Bosnia itu dinyatakan bersalah karena memerintahkan pembantaian 8.000 pria dan anak lelaki Muslim di Srebrenica, di Bosnia dan Herzegovina modern. 

Mladic juga didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas pengepungan Sarajevo, di mana 11.000 warga sipil tewas akibat penembakan.



Credit  sindonews.com

Brexit Tak Menentu, Penerima Beasiswa Erasmus di Ujung Tanduk

Ilustrasi. (Tero/Vesalainen/Pixabay)

Jakarta, CB -- Mimpi belasan ribu remaja Inggris penerima beasiswa Erasmus terancam kandas di tengah ketidakjelasan proses negara mereka untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal dengan istilah Brexit.

Salah satu dari 17 ribu orang itu adalah Alice Watkins. Sedari dulu, mahasiswi Manchester University tersebut bermimpi untuk melanjutkan kuliahnya di Paris, kemudian Madrid.

Dengan beasiswa Erasmus, ia dapat berangkat ke Prancis pada musim panas ini. Namun hingga saat ini, ia masih belum mendapatkan kepastian mengenai pendanaan dari beasiswa yang diurus oleh Uni Eropa tersebut.


"Penantian ini sangat menakutkan. Saya sudah diberi tahu ada kemungkinan memakai uang sendiri hingga 1.200 poundsterling untuk membiayai enam pekan pertama, dan kami mungkin tak mendapatkan akomodasi apa pun sebelum tiba di Prancis," tuturnya kepada The Guardian.

Melanjutkan ceritanya, Watkins berkata, "Bepergian ke luar negeri tanpa tahu di mana harus tinggal sangat membuat saya tertekan."

Parlemen Uni Eropa memang sudah memutuskan akan tetap membiayai mahasiswa penerima beasiswa Erasmus yang sudah tiba di Inggris.

Mereka juga tak akan mencabut beasiswa mahasiswa Inggris yang sudah tiba di negara tujuannya. 

Namun, nota teknis yang disepakati pada Januari lalu tak menjamin pendanaan mahasiswa Inggris yang ingin melanjutkan studinya di negara Eropa pada September mendatang.

Wakil direktur urusan studi internasional Inggris, Vivienne Stern, mengatakan bahwa pihaknya menangkap sinyal bahwa pemerintah negaranya mulai mencari jalur alternatif bagi penerima beasiswa Erasmus jika negosiasi Brexit tak kunjung rampung.

"Sejauh yang kami tahu, tak ada uang yang dipersiapkan untuk skema alternatif itu, dan kami pun belum mempersiapkan apa pun," tutur Stern.

Sejumlah pihak menyayangkan dampak ketidakjelasan proses negosiasi Brexit terhadap penerima beasiswa Erasmus karena berdasarkan penelitian, mahasiswa Inggris yang belajar di luar negeri terbukti lebih unggul ketimbang rekannya.

Berdasarkan penelitian badan advokasi Universities UK (UUK), misalnya, sekitar 19 persen mahasiswa Inggris penerima Erasmus menempati posisi puncak di kelasnya dan hanya 20 persen yang tak bekerja usai kuliah.

Riset Konfederasi Industri Inggris (CBI) juga menunjukkan bahwa 7 dari 10 perusahaan besar di negara tersebut menganggap penting pengalaman belajar di luar negeri dan kemampuan bahasa asing.

Sementara itu, universitas-universitas di Inggris juga menganggap kehadiran mahasiswa asing di negaranya sangat penting, terutama untuk fakultas-fakultas ilmu bahasa.

Lebih jauh, dengan jaringan alumni yang kuat, penerima beasiswa Erasmus dapat membangun komunitas dengan manfaat besar bagi masa depan mereka.

"Saya rasa dengan Brexit, orang lebih memperhatikan isu-isu seperti perdagangan, dan pelajar dilupakan. Namun, itu salah. Kami adalah masa depan," kata seorang mantan penerima beasiswa Erasmus, Joseph Corcoran. 

Credit  cnnindonesia.com

PM Inggris Kirim Surat ke UE, Minta Brexit Ditunda

Perdana Menteri Inggris Theresa May. Foto/Istimewa

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan telah menulis surat kepada Uni Eropa (UE) untuk menunda keluarnya Inggris dari blok itu hingga 30 Juni.

May mengumumkan hal itu selama acara Waktunya Bertanya kepada Perdana Menteri mingguan. Ia mengatakan telah membuat permintaan dalam surat yang dikirim Rabu pagi kepada Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk.

Kepada anggota parlemen, May mengatakan, jika perpanjang disetujui maka ia akan meminta dilakukannya pemungutan suara ketiga terkait kesepakatan Brexit.

Menjelaskan permintaannya sebagai perpanjangan yang pendek, May mengatakan dia tidak percaya permintaan perpanjangan lagi menjadi kepentingan siapa pun karena itu berarti Inggris harus mengambil bagian dalam pemilihan Uni Eropa tahun ini.

Jika parlemen menolak kesepakatannya, ia menyerahkan hal itu kepada para legislator untuk memutuskan bagaimana melanjutkannya.

"Saya tidak siap untuk menunda Brexit lebih jauh dari 30 Juni," katanya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (21/3/2019).

Rakyat Inggris memberikan suara pada referendum tahun 2016 untuk meninggalkan UE, dengan tanggal keluarnya ditetapkan 29 Maret tahun ini.

May akan melakukan perjalanan ke Brussels pada hari ini untuk bertemu dengan para pemimpin negara anggota UE. Setiap keterlambatan untuk Brexit akan membutuhkan persetujuan dari semua 27 negara anggota UE.

Politisi oposisi di parlemen, termasuk Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi utama Partai Buruh, menuduh May menjerumuskan negara ke dalam krisis. 

Credit  sindonews.com